RAPAT KICK OFF MEETING PROGRAM PPSP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013 Hari/ Tanggal
: Kamis, 14 Maret 2013
Tempat
: Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
Hadir
: ‒ Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
Kepala Bappeda Kabupaten Bandung
Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bandung
Unsur Bappeda Kabupaten Bandung
Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
Unsur Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Unsur Dinas Pertasih
Province Facilitator
Konsultan Prosda
City Fasilitator
A. PEMBUKAAN OLEH MODERATOR -
Persiapan Program PPSP Kabupaten Bandung yang telah berlangsung selama ini antara lain: a. Tanggal 12 november 2012 secara resmi Kabupaten Bandung bergabung dalam program PPSP, ditandai terbitnya Kemendagri yang berisi daftar kabupaten/ kota yang mengikuti program PPSP, salah satu diantaranya yaitu Kabupaten Bandung. b. Tanggal 4 Maret 2013 telah dilakukan Kick Off Meeting Provinsi.
-
Kegiatan terkait PPSP yang urgent dilakukan saat ini: Revisi Surat Keterangan yang semula SK AMPL menjadi SK Sanitasi dengan struktur menyesuaikan dengan Surat Edaran Mendagri No 660/4919/SJ Tahun 2012.
-
Kegiatan terkait PPSP, kedepan perlu: a. Sosialisasi dan lokalatih b. sekretariat untuk pokja dan sekretariat untuk city facilitator
B. PENGANTAR PAK SEKDA Setiap perencanaan harus didasari oleh data yang memadai dengan evaluasi statistik yang memadai. Program kerja PPSP disamping ditinjau sebagai pekerjaan juga harus diniatkan ibadah yang bertujuan membuahkan hasil yang baik bagi masyarakat.
C. PAPARAN KEPALA BAPPEDA
PPSP merupakan terobosan untuk mengejar ketinggalan dalam pembangunan sanitasi. PPSP diperlukan sehubungan dengan kondisi eksisting sanitasi Kabupaten bandung pada khususnya dan Indonesia pada umumnya yang masih jauh dari memadai.
Saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan sanitasi yang semula bersifat target oriented (kesadaran masyarakat rendah, sistem sanitasi tidak berkelanjutan)bergeser menjadi public needs oriented (masyarakat berperan langsung, sistem sanitasi berkelanjutan).
Mengikuti tahapan Program PPSP, maka pada tahun 2013 harus menyusun SSK dan pada tahun 2014 akan masuk pada fase penyusunan MPS (Memorandum Program Sanitasi). Meskipun demikian penyusunan MPS ini harus sudah masuk dalam RKPD. Selama ini belum ada dari SKPD manapun yang mengusulkan MPS kedalam RKPD.
Dengan terbitnya Surat Edaran Mendagri No 660/4919/SJ Tahun 2012 Pokja AMPL yang telah disusun perlu direvisi menjadi Pokja Sanitasi. Perubahan tersebut antara lain: a. Sekretaris yang semula dipegang kepala Bappeda menjadi dipegang oleh asisten perekonomian pembangunan. b. Pada struktur yang baru, terdapat 5 bidang teknis meliputi Bidang Perencanaan, Bidang Pendanaan, Bidang Teknis, Bidang Penyehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan serta Bidang Monitoring dan Evaluasi yang langsung diketuai oleh Kepala Dinas/ Badan yang sesuai.
-
Hingga saat ini Kabupaten Bandung telah melewati dua dari enam tahapan yaitu tahap 1 (kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan) serta tahap 2 (pengembangan kelembagaan dan peraturan). Saat ini Kabupaten Bandung akan memasukki tahap ke-3 (penyusunan strategi sanitasi kabupaten/ kota).
D. PAPARAN POKJA PROVINSI JABAR -
Esensi PPSP yaitu untuk menciptakan “enabling environment” untuk percepatan dan pengarusutamaan pembangunan sanitasi permukiman, melalui advokasi dan kampanye, koordinasi dan sinergi, pembentukan regulasi, pendampingan, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas perencanaan dan harmonisasi program pembangunan sanitasi permukiman. Target sasaran PPSP sejalan untuk mencapai sasaran RPJMN 2010 – 2014 bidang sanitasi yaitu: 1. Air Limbah, Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) hingga akhir tahun 2014: a. Cakupan layanan sistem off-site 10%: 5% sistem terpusat + 5% sistem komunal b. Cakupan layanan sistem on-site 90%. 2. Persampahan, Tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi 80 persen rumah tangga di daerah perkotaan.
3. Drainase, Menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100 kawasan strategis perkotaan. Persentase rumah tangga eksisting yang ber-PHBS sebagian besar masih berada di bawah target Jawa Barat dan target nasional. -
Permasalahan sanitasi secara umum yang dihadapi yaitu: a. Belum optimalnya layanan sanitasi di daerah b. Dokumen perencanaan yang strategis dan komprehensif masih minim c. Penurunan kualitas lingkungan hidup
E. PAPARAN PROSDA -
Sekilas mengenai prosda Prosda merupakan kepanjangan dari Provincial Sanitation Development Advisor. Prosda merupakan bagian dari USDP (kerjasama Indonesia dan Belanda) untuk membantu PMU dan PIU pada program PPSP. Ada 13 provinsi yang didampingi oleh Konsultan Prosda, salah satunya yaitu Kabupaten Bandung.
-
Tahapan dalam program PPSP meliputi: a. Kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan b. Pengembangan kelembagaan dan peraturan c. Penyusunan strategi sanitasi Kabupaten/ Kota d. Menyiapkan Memorandum Program e. Implementasi
-
Sumber pendanaan program ini beragam, antara lain dari inisiatif donor seperti INDII, IUWASH, WES, UNICEF, USRI dsbg.
-
Data masukkan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi meliputi data sekunder dan data primer yang berasal dari strudi-studi pendukung yang dilakukan seperti studi EHRA, studi penyedia layanan sanitasi, studi penilaian sanitasi berbasis masyarakat, studi keuangan dsbg.
F. DISKUSI DAN TANYA JAWAB 1. Target pelayanan sampah di Kaupaten Bandung yaitu 80 %, sedangkan kondisi eksisting yang terlayani kurang lebih 10 persen, apakah akan target tersebut akan tercapai? Jawaban: Province Fasilitator: ruang lingkup perhitungan hanya meliputi perkotaan saja. Kemungkinan besar nilai 10 persen tersebut adalah pelayanan persampahan perdesaan dan perkotaan. Jika yang dimasukkan hanya perkotaan saja kemungkinan besar nlai pelayanan akan meningkat. 2. Bagaimana hubungan program PPSP dengan perundang-undangan lainnya seperti misalnya UU sampah? Jawaban: sifat hubungan dikoordinasikan, pelaksanaan PPSP tetap mengacu pada undang-undang.
G. KESEPAKATAN 1. Draft Keanggotaan Pokja Sanitasi Searah Surat Edaran Kemendagri KETUA
: Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
SEKRETARIS
: asisten Perekonomian dan Kesejahteraan
SEKRETARIAT
: - Kabag Pembangunan - Unsur Bappeda - Unsur Dispertasih - Unsur Dinkes - Unsur SDAPE - Unsur BPLH
BIDANG PERENCANAAN Ketua:
: Kepala Bappeda
Wakil Ketua
: Kabid Fispra
Anggota
: Kasubbid Fispra, Kasie bidang permukiman, Kasie SDAPE, Kasie Kebersihan
BIDANG PENDANAAN Ketua
: Kepala DPPK
Wakil Ketua
: Kabid Anggaran
Anggota
: Kasie Anggaran
BIDANG TEKNIS Ketua
: Kepala Dispertasih
Wakil Ketua
: Kabid permukiman, kebersihan dan drainase
Anggota
: Unsur pelaksana di bidang permukiman dan kebersihan
BIDANG PENYEHATAN, KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN Ketua
: Kepala Dinas Kesehatan
Wakil Ketua
: Kabid P2PL
Anggota
: Kabid Sosial Bappeda, Kasie PL, Kasie Infokes, Kabid TKSD, Kabid BAPAPSI, Unsur BPMPD
BIDANG MONITORING DAN EVALUASI Ketua
: Kepala BPLH
Wakil Ketua
: Kabid PPL
Anggota
: Kasie Pengendalian Pencemaran Air dan Udara
2. Rencana Kerja/RTL Pokja Sanitasi searah Milestone
RENCANA PENYUSUNAN BUKU PUTIH SANITASI PPSP PROVINSI JAWA BARAT
No
Kegiatan
1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2
Internalisasi dan Penyamaan Persepsi Penyiapan Profil Wilayah Penyepakatan Area Identifikasi kebutuhan data sekunder Penyepakatan data sekunder Penyusunan profil wilayah Penilaian Profil Sanitasi Pemetaan sistem dan tingkat layanan sanitasi Pelaksanaan studi EHRA - Pelatihan Enumerator - Pengolahan Data (input data) Pelaksanaan survei/studi/kajian spesifik Identifikasi rencana pembangunan sanitasi eksisting Penetapan Prioritas Pengembangan Sanitasi Penetapan area berisiko data sekunder dan penilaian SKPD Penetapan area berisiko berdasarkan EHRA Penetapan Prioritas Pengembangan Sanitasi Awal Verifikasi ke lapangan Konsultasi dengan SKPD terkait Penetapan Prioritas Pengembangan Sanitasi Final Finalisasi Buku Putih Penulisan ringkasan Buku Putih Konsultasi kepada Tim Pengarah Konsultasi dengan DPRD Konsultasi Publik Finalisasi dan Pengesahan Pelaksanaan Penjaminan Mutu oleh Fasilitator Kab/Kota
3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
Tanggal Mulai
Tanggal Selesai
14 Maret 2013
14 Maret 2013
02 April 2013 04 April 2013 08 April 2013 22 April 2013
03 April 2013 05 April 2013 20 April 2013 27 April 2013
29 April 2013
30 April 2013
09 April 2013 13 Mei 2013 09 April 2013 01 Mei 2013
11 April 2013 31 Mei 2013 30 April 2013 09 Mei 2013
03 Juni 2013
05 Juni 2013
10 Juni 2013 17 Juni 2013 20 Juni 2013 26 Juni 2013 26 Juni 2013
14 Juni 2013 21 Juni 2013 24 Juni 2013 26 Juni 2013 29 Juni 2013
02 Juli 2013 08 Juli 2013 13 Juli 2013 23 Juli 2013 24 Juli 2013 30 Juli 2013
05 Juli 2013 12 Juli 2013 13 Juli 2013 23 Juli 2013 31 Juli 2013 30 Juli 2013
2. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Penyusunan BPS dilakukan oleh tim sekretariat dengan support data dari anggota pokja lainnya seperti : a. EHRA
: Dinas Kesehatan
b. SSA
: Dispertasih, BPLH
c. PMJK
: BPMPD
d. Data Sekunder
: Semua SKPD sesuai kebutuhan
