NOTULENSI KICK OF MEETING PROGRAM PPSP TAHUN 2016

NOTULENSI KICK OF MEETING PROGRAM PPSP TAHUN 2016 Dokumen ini memuat notulensi pertemuan awal Pemutakhiran SSK Program PPSP Kabupaten Bandung yang diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2016

Pokja Sanitasi Kabupaten Bandung 5/23/2016

NOTULENSI KICK OF MEETING 2016 NOTULENSI PERTEMUAN AWAL PEMUTAKHIRAN SSK KABUPATEN BANDUNG

Melalui surat undangan Nomor 005/1032/Bappeda tanggal 17 Mei 2016, Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Bandung telah mengundang anggota Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Bandung untuk melaksanakan Kick Off Meeting Penyusunan Pemutakhiran SSK Kabupaten Bandung. Rapat berlangsung pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Teknis pelaksanaan dan hasil rapat antara lain sebagai berikut: I. Peserta Rapat  Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung  Kepala Bappeda Kabupaten Bandung  Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik pada Bappeda Kabupaten Bandung  Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung  Kepala Bidang Pemberdayaan Informasi pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Bandung  Kepala Subbidang Perencanaan Tata Ruang Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman pada Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, Bappeda Kabupaten Bandung  Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung  Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung  Kela Seksi Pengembangan Teknologi dan Industri pada Bidang Permukiman, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung  Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung  Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung  Kepala Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung  Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Bidang Anggaran, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung  Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Langsung pada Bidang Anggaran, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.  City Fasilitator Kabupaten Bandung II.

Laporan Progress Kegiatan PPSP Kabupaten Bandung Laporan disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung, selaku Ketua Bidang Teknis dalam Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Bandung. Poin – poin penting yang disampaikan antara lain sebagai berikut:  Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sanitasi wilayah, sejalan dengan upaya pencapaian target Universal Access 2019 yaitu 100-0-100 (100 % Pelayanan Akses Sanitasi dan Air Minum, 0% kawasan kumuh perkotaan). Selain dari pada itu, program PPSP juga sejalan dengan upaya pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 yaitu Meningkatnya akses

Pokja Sanitasi Kabupaten Bandung

2

NOTULENSI KICK OF MEETING 2016 penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 % pada tingkat kebutuhan dasar. 





Berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia Nomor 1731/D.VII/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penetapan Kabupaten Kota sebagai Pelaksana PPSP tahun 2016 Kabupaten Bandung menjadi peserta pemutakhiran SSK dalam Program PPSP dilatarbelakangi oleh adanya pemutakhiran tujuan untuk mencapai pelayanan sanitasi dari target MDGs menjadi Universal Access, adanya perubahan visi misi kepala daerah yang baru dan dalam rangka melengkapi kekurang sempurnaan atau ketidaklengkapan data dalam dokumen SSK sebelumnya. Beberapa permasalahan Sanitasi : No 1 2

3



Sektor Persampahan Penangan oleh Pemerintah Air Limbah Domestik Sistem On – Site Komunal Sistem On – Site Individual Drainase (Luas Potensi Banjir)

Cakupan Pelayanan 24 % 11,8 % 59 % 14.937,90 Ha

Sumber Data Dispertasih, 2015 Dispertasih, 2015 Dispertasih, 2015 Data Pokok Perencanaan Kabupaten Bandung, 2012

Kegiatan PPSP Kabupaten Bandung Tahun 2016 sudah berjalan diantaranya meliputi: 1. Kajian Primer/Studi EHRA 2016, beberapa kegiatan terkait antara lain: a. Rapat Persiapan Studi EHRA b. Pelatihan Supervisor, Sanitarian Puskesmas c. Pelatihan Enumerator EHRA, Kader Desa, PKK, Karang Taruna d. Pelatihan Entry Data, Petugas non-PNS e. Pelaksanaan Survey EHRA oleh enumerator f. Saat ini sedang proses Entry Data EHRA

III. Arahan Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Bandung Arahan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung selaku Ketua Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Bandung. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain sebagai berikut:  Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah dan non pemerintah di seluruh tingkatan  Program PPSP 2015 - 2019 memasuki era “Planning to Implementation” dengan target capaian yang baru yaitu menuju Universal Access bidang sanitasi  Maksud Penyelenggaraan Kick Off Meeting Kabupaten Bandung Tahun 2016 adalah sebagai tanda dimulainya pelaksanaan PPSP di Kabupaten Bandung Tahun 2016 dalam rangka pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Bandung (SSK) guna mendorong pencapaian target PPSP menuju Universal Accsess 2019  Perilaku dan kondisi sanitasi yang baik adalah cermin budaya yang unggul, aparat dan masyarakat yang cerdas, serta jalan menuju masyarakat yang sejahtera.


3

NOTULENSI KICK OF MEETING 2016 IV. Paparan Mengenai Gambaran umum pemutakhiran SSK Paparan disampaikan oleh City Fasilitator Kabupaten Bandung. Beberapa poin yang disapaikan antara lain:  Pada periode 2015-2019, pembangunan diarahkan pada implementasi pembangunan termasuk sanitasi.  Salah satu kendala dalam implementasi yaitu belum tersedianya rencana pembangunan untuk mencapai target akses universal, Pemutakhiran SSK sebagai alat advokasi/pemasaran dalam rangka pencapaian universal access bidang sanitasi. 

Tujuan Penyusunan pemutakhiran SSK : Agar kab/kota memiliki gambaran kebutuhan pembangunan sanitasi ke depan (rencana pembangunan ke depan), Menyiapkan kab/kota dalam implementasi pembangunan sanitasi terutama untuk mencapai target 100% akses layak, Media pemasaran/promosi sanitasi kab/kota.



Proses Penyusunan Pemutakhiran SSK terdiri dari 5 proses yaitu :

•Internalisasi dan Penyamaan Persepsi

PROSES 1

PROSES 2 •Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi

•Skenario Pembangunan Sanitasi

PROSES 3

PROSES 4 •Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi

•FINALISASI

PROSES 5



Data dalam pemutakhiran SSK adalah Kajian Primer (Studi EHRA, Kajian Primer lainnya); Data Sekunder (Data Teknis dan Non teknis)



SSK terdiri dari 6 Bab yang disertai dengan Alat bantu penyusunan SSK berupa Diagram, Matriks dan semacam aplikasi dalam Program Excel.



Yang perlu diperhatikan, penyusunan draft pemutakhiran SSK diharapkan selesai bulan November sehingga harapannya usulan program dan kegiatan dapat masuk dalam alur pendanaan. Dalam waktu yang relatif singkat perlu diperjelas mengenai pembagian tugas penyusunan SSK. Review Kerangka kerja Logis dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Bandung perlu segera dilakukan. Perlu pula ditetapkan siapa yang akan mengadvokasi doumen SSK/MPS kepada kepala daerah (Bupati).

 

 V. Paparan Pokja Provinsi terkait Arah Kebijakan Sanitasi Provinsi Jawa Barat  Disampaikan oleh Tim Panel QA Pokja Provinsi Jawa barat yang diwakili oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Prov. Jawa Barat. Poin- Poin penting yang disampaikan antara lain sebagai berikut:  Pembangunan Sanitasi dalam RPJMD Jabar 2013-2018, VISI....”Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”penjabarannya misi ke 1 dan ke 4  Variabel perhitungan Jawa Barat meliputi : Jumlah Penduduk, Kapasitas Fiskal, Desa Rawan Air, Kinerja Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota. 


4

NOTULENSI KICK OF MEETING 2016 

Universal Access sanitasi, Definisi : Uraian

Akses Layak

Air Limbah Sanitasi Persampahan Perkotaan

  NO

Fasilitas BAB sendiri dan bersama Jenis kloset leher angsa Tempat pembuangan akhir tinja berupa Tangki Septik/SPAL

Fasilitas BAB sendiri dan bersama Jenis kloset plengsengan dan Cubluk/Cemplung Tempat pembuangan akhir tinja berupa Tangki Septik/SPAL dan Lubang Tanah

Pengelolaan sampah dengan 3R, diangkut ke TPS dan TPA

Perdesaan: Pengelolaan sampah dengan ditimbun

Target Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan Jawa Barat capaian 2014 sebesar 62,18%, target 2019 sebesar 90%. Pembagian Peran Pemerintah Pusat – Provinsi – Kabupaten/Kota dideskripsikan berikut : SUB URUSAN (2)

(1)

Akses Dasar

PEMERINTAH PUSAT (3)

DAERAH PROVINSI (4)

DAERAH KABUPATEN/KOTA (5)

C.3 Persampahan a. Penetapan Pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional. b. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas Daerah provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional.

Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.

Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.

C.4 Air Limbah

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.



a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional. b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional.

Pembangunan Sanitasi perlu dilakukan secara sistematis antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota


5

NOTULENSI KICK OF MEETING 2016 VI. Paparan Satker PSPLP Jawa Barat terkait Pembangunan Sanitasi untuk mencapai Universal Access Disampaikan oleh Asisten Perencanaan Satker PSPL Provinsi Jawa barat. Poin- Poin penting yang disampaikan antara lain sebagai berikut:  Strategi Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Menuju 100% Akses Sanitasi Tahun 2019 1. Peningkatan Akses Sanitasi Layak 2. Peningkatan Kesadaran Pemda akan Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi Masyarakat 3. Pengembangan & Penerapan Peraturan Perundang-undangan 4. Peningkatan Kemampuan Pendanaan Pembangunan 5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & SDM  Dukungan Kementerian PUPR dalam pembangunan sanitasi berupa Fisik (Pembangunan Infrastruktur) dan Non Fisik (Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan). Kategori dukungan APBN Kementerian PU-PR : 1. Stimulan : kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah berdasarkan dokumen perencanaan (RPI2JM/SSK) serta pemenuhan readiness criteria. 2. Pemberdayaan : kegiatan yang mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan sanita  Penetuan Prioritas pembangunan bidang sanitasi melalui dana APBN PROGRAM/ KEGIATAN FISIK Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat

PRIORITAS  

 

Pembangunan baru diutamakan untuk kab/kota yang sudah siap dengan perencanaan berupa MP dan DED Pengembangan IPAL Terpusat skala kota eksisting diarahkan pada pengembangan jaringan perpipaan dan penambahan SR Pembangunan infrastruktur skala kawasan diutamakan dilaksanakan di lokasi kumuh perkotaan Diprioritaskan untuk kab/kota yang siap dengan MP dan DED, lahan dan belum belum memiliki IPAL Terpusat skala kota dan sesuai dengan rekomendasi teknis



Pembangunan infrastruktur skala komunal diutamakan dilaksanakan di lokasi kumuh perkotaan dan lokasi rawan sanitasi berdasarkan SSK dengan target 5-10 lokasi selama 5 tahun di setiap kab/kota

Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat



Diutamakan untuk pembangunan baru dengan sasaran kab/kota dengan cakupan akses sanitasi layaknya lebih dari 50% jumlah penduduk dan berminat difasilitasi kegiatan bantek layanan lumpur tinja terjadwal

Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah



Diutamakan untuk kab/kota yang sudah siap dengan perencanaan berupa MP dan DED Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan tambahan luasan TPA yang dibutuhkan untuk menghindari idle capacity. Kebutuhan luasan minimal untuk TPA yang dibangun melalui dana APBN adalah 0.5 Ha. Diutamakan untuk kab/kota yang umur pakai TPAnya sudah melebih batas waktu






6

NOTULENSI KICK OF MEETING 2016 PROGRAM/ KEGIATAN FISIK

PRIORITAS

Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R



Diutamakan pada lokasi (desa/kelurahan) rawan berdasarkan SSK dan kawasan kumuh perkotaan

Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Sementara Sampah



Pembangunan Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Sementara Sampah (ITF) diutamakan untuk kota besar dan atau metropolitan

Infrastruktur Drainase Lingkungan



Pembangunan drainase lingkungan diutamakan untuk menangani genangan di kawasan permukiman perkotaan Diutamakan untuk kab/kota yang sudah siap dengan perencanaan berupa MP dan DED





sanitasi

Hal yang perlu diperhatikan dalam memperoleh dukungan pembangunan sanitasi dari APBN 1. Usulan program/kegiatan tertuang dalam dokumen perencanaan & penganggaran resmi (SSK/MPS & RPI2JM) 2. Usulan program/kegiatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku 3. Pemenuhan Readiness Criteria sesuai jadwal waktu yang ditetapkan 4. Usulan program/kegiatan diajukan ke Satker Provinsi sebelum jadwal konreg

VII. Masukan/ Tanggapan Lain  Jabar sudah memiliki forum CSR (Corporate Sosial Responsibility), sehingga dapat mempermudah akses pendanaan non-pemerintah. Telah adanya fasilitasi tersebut perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin  Dalam upaya pengentasan BABS, sebaiknya desa yang telah berstatus desa ODF (Open Defecation Free) turut dimasukkan ke dalam list penerima Sabilulungan Awards dari Bupati Bandung  Selain desa ODF, terdapat pula mahasiswa S2 Teknik Lingkungan ITB yang telah lama mengembangkan fermi biofilter di salah satu desa di Kabupaten Bandung. Selain desa bebas ODF, penggagas di masyarakat deperti itu perllu pula dimasukkan ke dalam list penerima sabilulungan awards. VII. Kesimpulan  Setelah melalui Tahap persiapan, Pokja Sanitasi Kabupaten Bandung harus mulai konsentrasi untuk melakukan review terhadap Kerangka Kerja Logis Pengembangan Sanitasi Kabupaten Bandung yang tertuang dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Bandung  Khusus untuk review KKL, dua catatan penting yang harus diperhatikan: 1. Perlu sinkronisasi antara isu permasalahan dengan program dan kegiatan. Khusus isu permasalahan yang bersifat non – fisik perlu ada program dan kegiatan yang diarahkan untuk menangani hal tersebut.


7

NOTULENSI KICK OF MEETING 2016 2. Perlu peninjauan kembali distribusi anggaran, program dan kegiatan mana yang sumber pendanaanya direncanakan berasal dari APBD Kabupaten Bandung, program dan kegiatan mana yang bersumber pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Barat serta program dan kegiatan mana yang bersumber pendanaan dari APBN. IX. Tindak Lanjut  Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan pertemuan rutin minimal satu kali rapat koordinasi Pokja dalam setiap bulannya.  Sebagai tindak lanjut lainnya, Penanggungjawab pelaksanaan kajian primer lainnya selain studi EHRA bias sesegera mungkin untuk melaksanakan dan menyelesaikan kajian tersebut.  SKPD diharapkan dapat menginventarisir Readyness Criteria terkait sanitasi yang saat ini telah disusun. Ketersediaan dokumen pendukung tersebut sangat diperlukan, terutama halnya dengan bantuan pendanaan dari pusat. Demikian laporan ini disusun sebagai Berita Acara kegiatan Kick Off Meeting Penyusunan Pemutakhiran SSK Kabupaten Bandung. Sebagai informasi pendukung, bersama notulensi pertemuan ini, berikut kami lampiran mengenai hand out paparan serta dokumentasi kegiatan.


8

NOTULENSI KICK OF MEETING 2016 Lampiran 3 Domentasi Kick Off Meeting


9

NOTULENSI KICK OF MEETING PROGRAM PPSP TAHUN 2016

Recommend Documents