KETENTUAN UMUM LOMBA DEBAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLK ANTAR MAHASISWA SE-INDONESIA KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2017 I.
Peserta
Peserta Lomba Debat Keterbukaan Informasi Publik antar Mahasiswa se-Indonesia ini berasal dari berbagai Perguruan Tinggi seluruh Indonesia dengan sasaran sebagai berikut: (1) Undangan Khusus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Universitas Syiah Kuala (ACEH) Universitas Udayana (BALI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (BANTEN) Universitas Gadjah Mada (DIY) Universitas Indonesia (JKT) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (JKT) Universitas Padjadjaran (JABAR) Universitas Diponegoro (JATENG) Universitas Hasanuddin (SULSEL) Universitas Airlangga (JATIM) Universitas Brawijaya (JATIM) Universitas Andalas (SUMBAR) Universitas Tanjungpura (KALBAR) Universitas Mulawarman (KALTIM) Universitas Lampung (LPG) Universitas Sumatera Utara (SUMUT)
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Universitas Sriwijaya (SUMSEL) Universitas Jember (JATIM) Universitas Mataram (NTB) Universitas Nusa Cendana (NTT) Universitas Cenderawasih (PAPUA) Universitas Tadulako (SULTENG) Universitas Samratulangi (SULUT) Universitas Palangkaraya (KALTENG) Universitas Pattimura (MALUKU) Universitas Sebelas Maret (JATENG) Universitas Bengkulu (BENGKULU) Universitas Gorontalo (GORONTALO) Universitas Tanjungpura (KALBAR) UIN Sunan Kalijaga (DIY)
(2) Terbuka untuk Umum untuk seluruh Perguruan Tinggi Komisi Informasi Pusat akan mempublikasikan secara luas dan terbuka kepada masyarakat khususnya mahasiswa di Perguruan Tinggi melalui berbagai saluran media dan komunikasi. II.
Pendaftaran Peserta 1. Peserta mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan 2. Formulir pendaftaran dikirimkan kepada: Panitia Lomba Debat Mahasiswa Keterbukaan Informasi Publik Gedung Graha PPI Lantai 5 Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Telp : 021-34830741 Fax : 021-34830757 Email :
[email protected] dan
[email protected] Info : Lenny (089690190064 ), Isti (081298647306) Selambat-lambatnya tanggal 18 September 2017 Peserta yang lolos akan diumumkan pada tanggal 20 September 2017 1
III.
Persyaratan Peserta 1. Anggota tim peserta adalah mahasiswa aktif Strata Satu (S1) maksimal Semester 6. 2. Menyertakan Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku, dan menunjukkan aslinya pada saat lomba. 3. Menyertakan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar 4. Melampirkan Biodata peserta. 5. Melampirkan Surat Tugas dari Perguruan Tinggi (Rektor/Wakil Rektor). 6. Peserta terdiri dari 3 (tiga) orang per tim dengan didampingi oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing. 7. Setiap Perguruan Tertinggi hanya boleh mengirimkan 1 (satu) tim.
IV.
Tempat dan Waktu Penyelenggaraan Debat: Kota Bogor (Tentatif) Selasa – Kamis, 26 s.d. 28 September 2017 Babak Final: Disiarkan Live TV Kamis, 28 September 2017
V.
Registrasi, Technical Meeting, dan Perlombaan Terlampir
VI.
Sistem dan Tahapan Debat Babak Pra Eliminasi: - Jumlah peserta adalah 16 (enam belas) tim yang berasal dari berbagai perguruan tinggi. - Keenambelas tim tersebut akan dibagi dalam 8 (delapan) plot pertandingan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) paralel pertandingan. - Babak Pra Eliminasi dilaksanakan sebanyak satu kali pertandingan tanpa sistem gugur. - Hasil pertandingan akan diranking (dari skor tertinggi hingga terendah) berdasarkan skor masing-masing tim yang diberikan oleh juri. - Ranking tersebut akan menjadi penentu lawan tanding dibabak penyisihan dengan menggunakan sistem Bracker/Power Match. Babak Penyisihan - Babak Penyisihan ini menggunakan sistem gugur. - Jumlah peserta dibabak ini adalah 16 (enam belas) tim. - Keenambelas tim tersebut akan dibagi dalam 8 (delapan) plot pertandingan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) paralel pertandingan. - Pemenang babak Penyisihan akan bertanding dalam babak Perempat Final. Babak Perempat Final - Babak Perempat Final ini menggunakan sistem gugur. - Jumlah peserta dibabak ini adalah 8 (delapan) tim. 2
- Kedelapan tim tersebut akan dibagi dalam 4 (empat) plot pertandingan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) paralel pertandingan. - Pemenang babak Perempat Final akan bertanding dalam babak Semi Final. Babak Semi Final - Babak Semi Final ini menggunakan sistem gugur. - Jumlah peserta dibabak ini adalah 4 (empat) tim. - Keempat tim tersebut akan dibagi dalam 2 (dua) plot pertandingan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) paralel pertandingan. - Tim yang kalah pada babak Semi Final akan bertanding untuk memperebutkan Juara III dan IV. - Pemenang babak Semi Final akan bertanding dalam babak Final. Babak Final - Jumlah peserta dibabak ini adalah 2 (dua) tim. - Tim yang kalah akan menjadi Juara II. - Tim yang menang akan menjadi Juara I. VII. Topik Debat 1. Transparansi Indikator dan Hasil Evaluasi Kinerja Menteri Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet kerja yang dipimpinnya. Masyarakat mendesak agar reshuffle tersebut dilakukan secara objektif berdasarkan indikator dan hasil evaluasi kinerja menteri yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Presiden, bukan karena adanya tekanan-tekanan politik tertentu. Namun, hingga reshuffle tersebut dilakukan, Presiden tidak juga mengumumkan tolok ukur dan capaian kinerja para menteri itu kepada publik. Dipihak lain, pergantian menteri adalah hak prerogratif presiden. Apakah pergantian menteri semata-mata karena hak prerogatif presiden, ataukah diperlukan indikator yang transparan dan terukur sebagai basis argumentasi dalam pergantian menteri? 2. Publikasi Hasil Tes Kesehatan Calon Kepala Negara/Daerah Ketika Pemilihan Umum Presiden 2014 lalu, para kandidat melakukan tes kesehatan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Pemilu Presiden 2014. Ada indikasi bahwa salah satu kandidat presiden bermasalah dengan kesehatannya sehingga seharusnya digugurkan sebagai kandidat. Sebagian publik mendesak agar Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil tes kesehatan para kandidat presiden tersebut. Apakah hasil tes kesehatan kandidat presiden tersebut merupakan informasi yang seharusnya dipublikasikan kepada publik? 3. Keterbukaan Informasi tentang dasar perhitungan kenaikan harga BBM Sejak subsidi tetap dilakukan, pemerintah seringkali menaikkan harga BBM dalam jangka waktu minimal sebulan sekali. Masyarakat pun bertanya-tanya, bagaimana sebetulnya dasar perhitungan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Sebab, hingga kini pemerintah tidak pernah menyampaikan kepada publik mengenai hal 3
tersebut. Apakah Pemerintah perlu mengumumkan dasar perhitungan kenaikan harga BBM sebagai informasi serta merta yang harus diumumkan bersamaan dengan kebijakan kenaikan harga BBM? 4. Informasi kekayaan alam Indonesia sebagai informasi terbuka Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, salah satu alasan pengecualian informasi adalah berkaitan dengan pengungkapan kekayaan alam Indonesia. Di lain pihak, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan untuk mendeteksi kekayaan alam di sebuah negara. Apakah pengecualian atas informasi yang dapat mengungkapkan kekayaaan sumber daya alam, masih cukup relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat? 5. Informasi mengenai data diri (Curriculum Vitae) calon kepala daerah Calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada pada saatnya akan menempati posisi sebagai pejabat publik jika mampu meraih suara terbanyak dari rakyat. Sebagai pemilih, kini rakyat mulai menginginkan informasi lebih banyak tentang para calon sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi mereka untuk memilih pemimpinnya. Oleh karenanya, informasi tentang data diri calon kepala daerah adalah salah satu informasi yang paling diinginkan dan dibutuhkan rakyat untuk bisa diakses. Apakah kepentingan masyarakat tersebut cukup relevan untuk mengesampingkan privasi calon kepala daerah? 6. Keterbukaan informasi vs ketahanan nasional Sebagian kalangan menganggap bahwa keterbukaan informasi menjadikan negara layaknya sebuah aquarium. Seluruh aspek dan dinamika pengelolaan negara bisa dilihat bukan hanya oleh masyarakat indonesia tetapi juga oleh dunia internasional. Sehingga, ada kekhawatiran, keterbukaan informasi dapat mengancam kedaulatan negara dan mengganggu ketahanan nasional. Di sisi lain, keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi. Manakah yang lebih utama, keterbukaan informasi atau ketahanan nasional? 7. Keterbukaan Informasi menaikkan Indeks Persepsi Korupsi Keterbukaan informasi seharusnya bisa menaikkan indeks persepsi korupsi. Dengan adanya UU KIP menunjukkan bahwa Indonesia menjamin keterbukaan informasi. Data yang dirilis oleh Global Integrity menunjukkan hal berbeda. Dalam hal keterbukaan informasi di kawasan Asia Tenggara, Indonesia mendapatkan nilai nyaris sempurna. Namun, dalam hal indeks persepsi korupsi, nilai Indonesia masih sangat rendah. Sejauh mana relevansi keterbukaan informasi terhadap pemberantasan korupsi? 8. Keterbukaan Informasi Pendanaan Partai Politik Partai politik merupakan pilar penting negara demokrasi. Partai politik yang sehat akan mendorong sehatnya negara demokrasi. Selama ini, sumber keuangan partai politik disinyalir berasal dari transaksi yang koruptif. Hal ini terjadi karena belum adanya sumber pendanaan yang jelas. Sehingga, partai politik mencari sumber keuangan yang “tidak 4
halal”. Disamping itu, dalam pemeringkatan keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat tahun 2014, 2015, dan 2016 menunjukkan, partai politik merupakan badan publik yang paling tertutup. Dalam kondisi yang seperti itu, apakah negara melalui APBN sudah sepatutnya memberikan bantuan dana yang lebih besar atau cukup kepada partai politik untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya? 9.
Urgensi RUU Rahasia Negara RUU Rahasia Negara dipandang mengembalikan negara dalam rezim ketertutupan. Di pihak lain, Indonesia telah mengesahkan UU yang justru mendorong keterbukaan yaitu UU KIP. Pasal 17 UU KIP telah mengatur informasi yang dikecualikan termasuk diantaranya informasi mengenai rahasia negara. Jika demikian, apakah RUU Rahasia Negara masih diperlukan? 10. Keterbukaan Informasi pada Badan Hukum Privat Undang-Undang KIP sejatinya memberikan ruang besar bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mensyaratkan adanya Transparansi dan Akuntabilitas dari Pemerintah. Tanggung jawab untuk terbuka kepada publik selama ini ditakar apabila suatu lembaga/Organisasi tersebut mendapat kucuran dana saja, baik itu dari APBN maupun APBD. Bagaimana dengan suatu lembaga yang Tidak mendapat pendanaan untuk menjalankan mesin Organisasi dari APBN/APBD namun lembaga tersebut mengelola/menghasilkan informasi yang memiliki impact terhadap kepentingan publik. Pertanyaannya, Apakah Badan Hukum Privat wajib menjalankan segala ketentuaan yang ada di UU KIP, Yaitu memberikan ruang partisipatif bagi masyarakat, transparan, dan akuntabilitas dalam setiap aktivitasnya? 11. Keterbukaan Informasi Rekening Pribadi Rekening nasabah di perbankan tidak lagi dirahasiakan. Otaritas pajak, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sudah bisa mengakses langsung rekening siapa pun nasabahnya. Hal ini termaktub dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2017, hal ini dikarenakan Indonesia ikutserta dalam Implementasi Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information) 12. Kontroversi Siaran Langsung dalam Proses Persidangan Sudah menjadi asas dalam persidangan bahwa persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal kasus asusila atau pidana anak. Sehingga siapa pun bisa menghadiri secara langsug diruang sidang pada saat proses sidang berlangsung, namun demikian bagaiamana jika ada masyarakat yang memilki atensi dalam persidangan tersebut tidak dapat hadir didalam ruang persidangan. Kondisi tersebut bagi jurnalis media TV dapat difasilitasi degan melakukan siaran langsung proses persidangan pidana, hingga pada akhirnya pihak pengadilan mengeluarkan kebijakan bahwa persidanagn yang terbuka untuk umum tidak boleh disiarakn secara langsung melaui TV namun masyarakat dipersilakan hadir langsung di ruang siang pengadilan. Bagaimana Kondisi ini jika di kaitkan dengan jaminan hak atas akses informasi bagi masyarakat? Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawal proses persidangan yang sesuai harapan 5
masyarakat, disisi lain bahwa informasi publik dalam proses pengakan hukum berlaku norma Pasal 17 huruf a angka 3 yakni Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. VIII. Juri • •
• IX.
Juri terdiri atas Komisioner Komisi Informasi, PPID Badan Publik, Akademisi, dan ahli lain yang memiliki perhatian besar terhadap demokrasi, hukum, keterbukaan informasi, dan HAM. Kriteria juri, antara lain: 1) Profesional dan Berintegritas 2) Dewan Juri tidak boleh melakukan penjurian jika salah satu atau kedua tim debat yang bertanding mempunyai hubungan kelembagaan dan/atau emosional dengan latar belakang Dewan Juri; 3) Menguasai UU KIP dan aturan terkait. Juri disetiap pertandingan berjumlah 3 (tiga) orang kecuali final 5 (lima) orang. Tatacara Penyelenggaraan Debat
1. Sistem Debat Debat diselenggarakan dengan mempertemukan dua regu dengan posisi yang berbeda/saling berhadapan (pro kontra) pada setiap sesi lomba. Setiap sesi lomba dilakukan dalam empat babak: a. Babak I (waktu: 2 x 5 menit) o Setiap regu secara bergantian menyampaikan argumentasi pembuka (pemahaman topik, permasalahan, analisis, dan solusi) secara umum yang menunjukkan posisi masing-masing regu (pro/kontra) terhadap suatu topik yang disampaikan oleh Pembicara I, dan dimulai dengan Pembicara I regu pro dilanjutkan dengan Pembicara I regu kontra. o Waktu yang diberikan bagi Pembicara I setiap regu adalah maksimal 5 (lima) menit. b. Babak II (waktu: 2 x 7 menit) o Sesi I, Pembicara II Regu Pro memberikan bidasan atas argumentasi pembuka Pembicara I regu kontra serta memperdalam argumentasi regu Pro yang sebelumnya disampaikan Pembicara I. o Sesi II, Pembicara II Regu Kontra memberikan bidasan atas argumentasi pembuka Pembicara II regu pro serta memperdalam argumentasi regu kontra yang sebelumnya dibidas oleh Pembicara II regu Pro. o Selama sesi I dan II berlangsung, antar tim dapat melakukan interupsi atas argumentasi yang disampaikan kepada Pembicara II saat sedang menyampaikan argumentasinya. o Interupsi dimulai setelah menit ke 1 hingga menit ke 5. Interupsi disampaikan dalam waktu maksimal 20 detik. Diterima atau tidaknya interupsi yang diajukan oleh tim lawan dapat diterima atau ditolak oleh Pembicara II, dengan minimum menerima atau memberikan interupsi sebanyak 2 kali. 6
o Waktu yang diberikan bagi Pembicara II setiap regu adalah maksimal 7 (tujuh) menit. c. Babak III (waktu: 2 x 7 menit) o Sesi I, Pembicara III Regu Pro memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh Pembicara II regu kontra dan memperkuat keseluruhan argumentasi yang disampaikan regu pro mulai dari Pembicara I hingga III. o Sesi II, Pembicara III Regu Kontra memberikan bantahan dan argumentasi atas bidasan yang disampaikan oleh Pembicara III Regu Prodan memperkuat keseluruhan argumentasi yang disampaikan regu kontra mulai dari Pembicara I hingga III. o Pembicara III masing-masing tim tidak diperbolehkan menyampaikan argumentasi baru yang belum pernah diperkenalkan dalam argumentasi yang disampaikan Pembicara I dan II. o Selama sesi I dan II berlangsung, antar tim dapat melakukan interupsi kepada Pembicara III saat sedang menyampaikan argumentasinya. o Interupsi dimulai setelah menit ke-1 hingga menit ke-5. Interupsi disampaikan dalam waktu maksimal 20 detik. Diterima atau tidaknya interupsi yang diajukan oleh tim lawan dapat diterima atau ditolak oleh Pembicara III, dengan minimum menerima atau memberikan interupsi sebanyak 2 kali. d. Babak IV (waktu: 2 x 3 menit) o Setiap regu yang diwakili oleh Pembicara I atau II mempertegas/mempertajam solusi dan rekomendasi sesuai dengan posisi masing-masing regu. Waktu yang diberikan kepada setiap regu maksimal 3 (tiga) menit. 2. Penilaian ▪ Kriteria penilaian terdiri atas: SUBSTANSI (60%) a) Gagasan dan Solusi (30%) ✓ Kebaruan gagasan yang disampaikan ✓ Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan. b) Penguasaan Substansi (30%) ✓ Penguasaan teori terkait tema debat ✓ Penguasaan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KI terkait tema debat ✓ Penguasaan peraturan perundang-undangan lain terkait tema debat ✓ Penguasaan fakta empiris dan dinamika terkait tema debat. TEKNIK DEBAT (40%) c) Cara dan Bahasa Penyampaian (25%) ✓ Etika berdebat dan penguasaan panggung ✓ Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar ✓ Ketepatan dan kecermatan penggunaan istilah asing ✓ Sistematika alur pikir dalam membangun argumentasi debat ✓ Ketepatan menyanggah (membidas) pendapat lawan. 7
d) Kerjasama Tim (15%) ✓ Keruntutan alur berpikir tim ✓ Dukungan dan kemampuan menambah atau memperkuat argumentasi teman dalam satu tim ✓ Proporsionalitas penguasaan substansi di antara anggota tim. ▪ Rentang nilai untuk setiap kriteria penilaian pada babak pra eliminasi hingga perempat final adalah 60-100. ▪ Rentang nilai untuk setiap kriteria penilaian pada babak semifinal dan final adalah 70100. ▪ Penentuan pemenang dilakukan berdasarkan skor yang diberikan oleh juri disetiap pertandingan. ▪ Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. ▪ Penilaian juri akan diumumkan secara terbuka kepada peserta melalui papan pengumuman atau media lainnya. 3. Moderator dan Pengatur Waktu. ▪ Debat dipandu oleh seorang moderator. ▪ Untuk mengatur waktu dalam debat dibantu oleh seorang pengatur waktu.
X. Hadiah Pemenang Juara I Juara II Juara III Juara IV XI.
: Trofi KIP, Sertifikat Penghargaan, Uang Tunai Rp. 15.000.000,: Trofi KIP, Sertifikat Penghargaan, Uang Tunai Rp. 12.000.000,: Trofi KIP, Sertifikat Penghargaan, Uang Tunai Rp. 9.000.000,: Trofi KIP, Sertifikat Penghargaan, Uang Tunai Rp. 5.000.000,-
Biaya Akomodasi dan Konsumsi a. KIP menanggung biaya akomodasi (penginapan) dan konsumsi peserta debat dan seorang pembimbing selama kegiatan berlangsung. b. Peserta wajib menunjukkan Surat Rekomendasi/Surat Tugas dari Rektor/Wakil Rektor. c. KIP tidak menanggung biaya di luar ketentuan poin a. d. Peserta yang gugur di setiap babak harus tetap mengikuti kegiatan sampai berakhir. e. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan bisa menghubungi:
8
SKEMA PERTANDINGAN
PRA-ELIMINASI
PENYISIHAN PEREMPAT FINAL
SEMI FINAL
FINAL
1
1
GANJIL = PRO
2
2
GENAP = KONTRA
3 4
A
3 4
5
1
6
2
7 8
B
3 4 JUARA III
9
1
10
2
11 12
C
3 4
13
1
14
2
15 16
D
3 4 9
JUARA I & II
Keterangan: 1. Pra-Eliminasi Sistem Bracker/Power Match 2. Penyisihan ➢ A1 vs A2 ➢ A3 vs A4 ➢ B1 vs B2 ➢ B3 vs B4 ➢ C1 vs C2 ➢ C3 vs C4 ➢ D1 vs D2 ➢ D3 vs D4 3. Perempat Final ➢ A(1,2) vs A(3,4) ➢ B(1,2) vs B(3,4) ➢ C(1,2) vs C(3,4) ➢ D(1,2) vs D(3,4) 4. Semi Final ➢ {A(1,2) vs A(3,4)} vs {B(1,2) vs B(3,4)} ➢ {A(1,2) vs A(3,4)} vs {B(1,2) vs B(3,4)} 5. Perebutan Juara 3 Kalah {A(1,2) vs A(3,4)} vs {B(1,2) vs B(3,4)} vs Kalah {A(1,2) vs A(3,4)} vs {B(1,2) vs B(3,4)} 6. Final Menang {A(1,2) vs A(3,4)} vs {B(1,2) vs B(3,4)} vs Menang {A(1,2) vs A(3,4)} vs {B(1,2) vs B(3,4)}
10
FORMULIR PENDAFTARAN LOMBA DEBAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLK ANTAR MAHASISWA SE-INDONESIA TAHUN 2017
Nama Perguruan Tinggi
:
Alamat Perguruan Tinggi
:
Telepon/Faks.
:
E-mail
:
Bersedia ikut berpartisipasi sebagai peserta dalam Lomba Debat Keterbukaan Informasi Publik Antar Mahasiswa se-Indonesia Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan susunan Tim terlampir.
………………., ………………….. 2017 Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
(………………………………..)
11
BIODATA PESERTA DAN PEMBIMBING
1. PESERTA Nama Peserta/NIM
: 1..…………………………………………………………….. 2..…………………………………………………………….. 3..……………………………………………………………..
Fakultas/Jurusan
: 1……………………………………………………………… 2..…………………………………………………………….. 3..……………………………………………………………..
Alamat
: 1……………………………………………………………… ………………………………………………………………… 2………………………………………………………………. ………………………………………………………………… 3………………………………………………………………. …………………………………………………………………
Telepon/HP
: 1……………………………………………………………… 2..…………………………………………………………….. 3..……………………………………………………………..
Email
: 1……………………………………………………………… 2..…………………………………………………………….. 3..……………………………………………………………..
12
2. DOSEN PEMBIMBING
Nama Dosen Pembimbing
: .……………………………………………………………..
Fakultas/Jurusan
: ………………………………………………………………
Alamat
: ………………………………………………………………
Telepon/HP
: ………………………………………………………………
Email
: ………………………………………………………………
……………., ………………….. 2017 Rektor/Wakil Rektor
(………………………………..)
13
JADWAL ACARA LOMBA DEBAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLK ANTAR MAHASISWA SE-INDONESIA TAHUN 2017 JAKARTA, 26-28 SEPTEMBER 2017 NO
TANGGAL
WAKTU
1
26 September 2017
13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00
Lokasi: .............
2
27 September 2017
Lokasi: .................
3
28 September 2017
16.00 – 17.00 17.00 – 18.00 18.00 – 19.30 19.30 – 20.30 20.30 – 21.30 21.30 – 22.00
ACARA
JURI
Registrasi Peserta & ISHOMA Pembukaan + Technical Meeting Juri dan Peserta ISHO + Persiapan masingmasing Tim Babak Pra Eliminasi Sesi 1 Sesi 2 ISHOMA Sesi 3 Sesi 4 Technical Meeting Juri dan Peserta
MODERATOR
KETERANGAN
2 (dua) Paralel 2 (dua) Paralel 2 (dua) Paralel 2 (dua) Paralel
Babak Penyisihan 08.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 13.00
Sesi 1 Sesi 2 Sesi 3 Sesi 4 ISHOMA
2 (dua) Paralel 2 (dua) Paralel 2 (dua) Paralel 2 (dua) Paralel
13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 15.45 15.45 – 16.30
Babak Perempat Final Sesi 1 Sesi 2 ISHO Technical Meeting Juri dan Peserta
08.00 – 09.00 09.00 – 10.00 13.00 – 14.30
Semi Final Perebutan Juara III dan IV Final
2 (dua) Paralel 2 (dua) Paralel
...... ....... TVRI
.RPLVL ,QIRUP DVL 3XVDW
14
'LJLWDOO\VLJQHGE\ .RPLVL,QIRUPDVL3XVDW '1 FQ .RPLVL ,QIRUPDVL3XVDW JQ .RPLVL,QIRUPDVL 3XVDWF ,QGRQHVLDO ,' R .,3XVDWRX ., 3XVDW H VXVDQWRUL]NL#JPDLO FRP 5HDVRQ ,DP DSSURYLQJWKLV GRFXPHQW /RFDWLRQ 'DWH
