PETUNJUK TEKNIS LOMBA DEBAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ANTAR MAHASISWA SE-INDONESIA KOMISI INFORMASI PUSAT RI TAHUN 2015
I.
PESERTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
II.
Universitas TanjungPura Universitas Airlangga Universitas Indonesia Universitas Hasanuddin Universitas Brawijaya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Universitas Sumatera Utara Universitas Negeri Semarang Universitas Udayana Universitas Lampung Universitas Jenderal Soedirman Universitas Padjajaran UIN Syarif Hidayatullah Universitas Mercu Buana Universitas Gajah Mada Universitas Andalas
TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN Penginapan Waktu (Check In) Tempat
: Senin, 5 Oktober 2015, pukul 11.30 – 13.00 WIB : CitiM Hotel, Jl. Tanah Abang I, No. 11, Kel. Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat
Babak Pra-Eliminasi, Penyisihan, Perempat Final, Semi Final, Perebutan Juara III Waktu : Senin – Rabu, 5 s.d. 7 Oktober 2015. Tempat : Kantor Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Graha PPI Lt. 5 Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat Babak Final Waktu Tempat
III.
: Rabu, 7 Oktober 2015. : Grand Studio TVRI Jl. Gerbang Pemuda No.8, Senayan, DKI Jakarta
REGISTRASI DAN TECHNICAL MEETING 1. 2.
Setiap Peserta wajib melakukan registrasi pada hari Senin, pukul 11.30 – 13.00 WIB di CitiM Hotel, Jakarta Pusat. Registrasi dilakukan dengan mengisi daftar hadir, menyampaikan berkas pendaftaran hard copy (jika belum), menyampaikan hard copy esai dan menunjukkan KTM dan KTP asli.
1
3.
IV.
Technical Meeting wajib diikuti oleh seluruh Peserta dan dilaksanakan sebelum sesi debat dimulai dan membahas Teknis debat, Match Up1, jadwal tiap sesi, Team Standing2, Rilis Mosi.
TATA TERTIB Tata Tertib berikut berlaku bagi Peserta selama kegiatan Lomba Debat ini berlangsung. 1. Peserta dan/atau Dosen Pembimbing wajib mengenakan pakaian yang sopan dan rapi serta mengenakan jaket almamater (Peserta) dan name tag. 2. Peserta dilarang membawa dan/atau menggunakan rokok, narkotika, minuman keras, senjata tajam atau senjata api. 3. Peserta dilarang mengunakan bahasa kasar, tidak senonoh dan/atau menyinggung SARA. 4. Peserta dilarang melakukan tindak kekerasan fisik maupun verbal kepada panitia, juri atau kepada peserta lainnya. 5. Peserta yang gugur di setiap Babak harus mengikuti kegiatan sampai berakhir. 6. Peserta diharapkan dapat menjaga ketenangan dan kondusifitas ruangan selama kegiatan berlangsung agar tidak mengganggu ruang perkantoran lainnya. 7. Pelanggaran atas ketentuan dalam Tata Tertib ini mengakibatkan diskualifikasi.
V.
TOPIK/ MOSI DEBAT 1.
Soal dan Kunci Jawaban UN yang telah diujikan sebagai informasi publik Masyarakat melakukan permohonan informasi tentang soal dan kunci jawaban Ujian Nasional yang telah diujikan kepada Kemendikbud. Namun, Kemendikbud menolak memberikan informasi itu kepada masyarakat dengan mengklasifikasikannya sebagai informasi yang dikecualikan. Menurut anda, apakah masyarakat perlu mendapatkan akses kunci jawaban UN yang telah diujikan atau tidak?
2.
Transparansi Indikator dan Hasil Evaluasi Kinerja Menteri Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet kerja yang dipimpinnya. Masyarakat mendesak agar reshuffle tersebut dilakukan secara objektif berdasarkan indikator dan hasil evaluasi kinerja Menteri yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Presiden, bukan karena adanya tekanan-tekanan politik tertentu. Namun, hingga reshuffle tersebut dilakukan, Presiden tidak juga mengumumkan tolok ukur dan capaian kinerja para Menteri itu kepada publik. Dipihak lain, pergantian Menteri adalah hak prerogratif Presiden. Apakah pergantian Menteri semata-mata karena hak prerogatif presiden, ataukah diperlukan indikator yang transparan dan terukur sebagai basis argumentasi dalam pergantian Menteri?
3.
Publikasi Hasil Tes Kesehatan Calon Kepala Negara/Daerah Ketika Pemilihan Umum Presiden 2014 lalu, para kandidat melakukan tes kesehatan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Pemilu Presiden 2014. Ada indikasi bahwa salah satu kandidat presiden bermasalah dengan kesehatannya sehingga seharusnya digugurkan sebagai kandidat. Sebagian publik mendesak agar Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil tes kesehatan para kandidat presiden
1 2
Match Up adalah pengumuman tim-tim yang akan saling berhadapan dalam setiap sesi debat Team Standing adalah pengumuman ranking atau urutan tim berdasarkan hasil babak pra-eliminasi.
2
tersebut. Apakah hasil tes kesehatan kandidat presiden tersebut merupakan informasi yang seharusnya dipublikasikan kepada publik? 4.
Private Interestd (kepentingan pribadi) Pemohon Informasi Publik dapat dipertimbangkan dalam Pengujian Konsekuensi Di dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, uji konsekuensi dilakukan untuk menguji adanya kepentingan publik dalam sebuah informasi. Kepentingan publik itu yang bisa dipertimbangkan untuk membuka informasi yang dikecualikan. Apakah dimungkinkan, kepentingan pribadi Pemohon Informasi Publik dijadikan pertimbangan untuk membuka informasi yang dikecualikan?
5.
Menolak atau memberikan permohonan informasi berdasarkan alasan permohonan Informasi publik merupakan hak setiap warga negara dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Keterbukaaan Informasi Publik mengharuskan setiap pemohon informasi menyampaikan alasannya saat memohon informasi publik ke badan publik. Sejauhmana alasan permohonan Pemohon dapat dijadikan pertimbangan memberikan atau menolak permohonan informasi?
6.
Keterbukaan Informasi tentang dasar perhitungan kenaikan harga BBM Sejak subsidi tetap dilakukan, pemerintah secara rutin mengevaluasi harga BBM dalam jangka waktu minimal sebulan sekali yang sejauh ini cenderung melahirkan kebijakan menaikkan harga BBM. Masyarakat pun bertanya-tanya, bagaimana sebetulnya dasar perhitungan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Sebab, hingga kini pemerintah tidak pernah menyampaikan kepada publik mengenai hal tersebut. Apakah Pemerintah perlu mengumumkan dasar perhitungan kenaikan harga BBM sebagai informasi serta merta yang harus diumumkan bersamaan dengan kebijakan kenaikan harga BBM?
7.
Informasi kekayaan alam Indonesia sebagai informasi terbuka Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, salah satu alasan pengecualian informasi adalah berkaitan dengan pengungkapan kekayaan alam Indonesia. Di lain pihak, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan untuk mendeteksi kekayaan alam di sebuah negara. Apakah pengecualian atas informasi yang dapat mengungkapkan kekayaaan sumber daya alam, masih cukup relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat?
8.
Informasi mengenai data diri (Curriculum Vitae) calon Kepala Daerah Calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada pada saatnya akan menempati posisi sebagai pejabat publik jika mampu meraih suara terbanyak dari rakyat. Sebagai pemilih, kini rakyat mulai menginginkan informasi lebih banyak tentang para calon sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi mereka untuk memilih pemimpinnya. Oleh karenanya, informasi tentang data diri calon kepala daerah adalah salah satu informasi yang paling diinginkan dan dibutuhkan rakyat untuk bisa diakses. Apakah kepentingan masyarakat tersebut cukup relevan untuk mengesampingkan privasi calon kepala daerah?
3
9.
Keterbukaan informasi vs ketahanan nasional Sebagian kalangan menganggap bahwa keterbukaan informasi menjadikan negara layaknya sebuah aquarium. Seluruh aspek dan dinamika pengelolaan negara bisa dilihat bukan hanya oleh masyarakat indonesia tetapi juga oleh dunia internasional. Sehingga, ada kekhawatiran, keterbukaan informasi dapat mengancam kedaulatan negara dan mengganggu ketahanan nasional. Di sisi lain, keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi. Manakah yang lebih utama, keterbukaan informasi atau ketahanan nasional?
10. Keterbukaan Informasi menaikkan Indeks Persepsi Korupsi Keterbukaan informasi seharusnya bisa menaikkan Indeks Persepsi Korupsi. Dengan adanya UU KIP menunjukkan bahwa Indonesia menjamin keterbukaan informasi. Data yang dirilis oleh Global Integrity menunjukkan hal berbeda. Dalam hal keterbukaan informasi di kawasan Asia Tenggara, Indonesia mendapatkan nilai nyaris sempurna. Namun, dalam hal indeks persepsi korupsi, nilai Indonesia masih sangat rendah. Sejauh mana relevansi keterbukaan informasi terhadap pemberantasan korupsi? 11. Keterbukaan Informasi Pendanaan Partai Politik Partai politik merupakan pilar penting negara demokrasi. Partai politik yang sehat akan mendorong sehatnya negara demokrasi. Selama ini, sumber keuangan partai politik disinyalir berasal dari transaksi yang koruptif. Hal ini terjadi karena belum adanya sumber pendanaan yang jelas. Sehingga, partai politik mencari sumber keuangan yang “tidak halal”. Dalam pemeringkatan keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat tahun 2014, partai politik merupakan badan publik yang paling tertutup. Dalam kondisi tersebut, apakah negara melalui APBN sudah sepatutnya memberikan bantuan dana yang cukup kepada partai politik untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya? 12. Urgensi RUU Rahasia Negara RUU Rahasia Negara dipandang mengembalikan negara dalam rezim ketertutupan. Di pihak lain, Indonesia telah mengesahkan UU yang justru mendorong keterbukaan yaitu UU KIP. Pasal 17 UU KIP telah mengatur informasi yang dikecualikan termasuk diantaranya informasi mengenai rahasia negara. Jika demikian, apakah RUU Rahasia Negara masih diperlukan?
VI.
SISTEMATIKA LOMBA TAHAPAN DEBAT Babak Pra Eliminasi: - Jumlah peserta adalah 16 (enam belas) tim yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi. - Keenambelas tim tersebut akan dibagi dalam 8 (delapan) plot pertandingan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) paralel pertandingan. - Babak Pra Eliminasi dilaksanakan sebanyak satu kali pertandingan tanpa sistem gugur. - Hasil pertandingan akan diranking (dari skor tertinggi hingga terendah) berdasarkan skor masing-masing tim yang diberikan oleh juri. - Ranking tersebut akan menjadi penentu lawan tanding dibabak penyisihan. 4
Babak Penyisihan - Babak penyisihan menggunakan sistem gugur. - Jumlah peserta dibabak ini adalah 16 (enam belas) tim. - Keenambelas tim tersebut akan dibagi dalam 8 (delapan) plot pertandingan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) paralel pertandingan. - Pemenang babak penyisihan akan bertanding dalam babak Perempat Final. Babak Perempat Final - Babak Perempat Final menggunakan sistem gugur. - Jumlah peserta dibabak ini adalah 8 (delapan) tim. - Kedelapan tim tersebut akan dibagi dalam 4 (empat) plot pertandingan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) paralel pertandingan. - Pemenang babak Perempat Final akan bertanding dalam babak Semi Final. Babak Semi Final - Babak Semi Final menggunakan sistem gugur. - Jumlah peserta dibabak ini adalah 4 (empat) tim. - Keempat tim tersebut akan dibagi dalam 2 (dua) plot pertandingan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) paralel pertandingan. - Tim yang kalah pada babak Semi Final akan bertanding untuk memperebutkan Juara III. - Pemenang babak Semi Final akan bertanding dalam babak Final. Babak Final - Jumlah peserta dibabak ini adalah 2 (dua) tim. - Tim yang kalah akan menjadi Juara II. - Tim yang menang akan menjadi Juara I. TATA CARA PENYELENGGARAAN DEBAT A. Tata Tertib Pertandingan 1) 2)
3)
4)
5) 6) 7)
Setiap tim beranggotakan lengkap (3 orang) dan wajib hadir 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Setiap tim tidak diperbolehkan mengakses internet maupun menggunakan alat elektronik (laptop, hp, tablet, atau sejenisnya) dan hanya diperbolehkan menggunakan bahan-bahan materi printed (buku, koran, majalah, jurnal, catatan pribadi, atau sejenisnya) selama 30 menit persiapan sebelum pertandingan dimulai. Peserta tidak diperbolehkan membawa bahan-bahan materi printed maupun alat elektronik (laptop, telepon genggam, kamera, atau sejenisnya) dan hanya diperbolehkan membawa catatan pribadi selama pertandingan berlangsung. Setiap tim dilarang berkomunikasi dengan Dosen Pembimbing, pelatih, atau penonton selama 30 menit waktu persiapan maupun saat pertandingan debat berlangsung. Setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain selama pertandingan. Pembicara dilarang berkomunikasi verbal dengan rekan timnya selama memaparkan argumennya. Selama pertandingan berlangsung, peserta yang tidak menjadi pembicara diperbolehkan untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya perdebatan.
5
8)
Pelanggaran terhadap ketentuan diatas mengakibatkan pengurangan skor oleh Dewan Juri.
B. Sistem Debat Debat diselenggarakan dengan mempertemukan dua tim dengan posisi yang berbeda (tim pro dan tim kontra) pada setiap sesi lomba. Setiap tim mendapat kesempatan untuk mempersiapkan materi yang akan dibawakan dalam waktu 30 menit setelah mosi di rilis. Debat dilakukan dalam empat babak: a.
Babak I (waktu: 2 x 5 menit) - Setiap Tim secara bergantian menyampaikan argumentasi pembuka (pemahaman topik, permasalahan, analisis, dan solusi) secara umum yang menunjukkan posisi masing-masing Tim (pro/kontra) terhadap mosi debat. Argumentasi pembuka dimulai oleh Pembicara I Tim Pro dan dilanjutkan dengan Pembicara I Tim Kontra. - Waktu yang diberikan bagi Pembicara I setiap tim adalah maksimal 5 (lima) menit.
b. Babak II (waktu: 2 x 7 menit) - Sesi I, Pembicara II Tim Pro memberikan bidasan atas argumentasi pembuka Pembicara I Tim Kontra serta memperdalam argumentasi Tim Pro yang sebelumnya disampaikan Pembicara I. - Sesi II, Pembicara II Tim Kontra memberikan bidasan atas argumentasi pembuka Pembicara II Tim Pro serta memperdalam argumentasi Tim Kontra yang sebelumnya dibidas oleh Pembicara II Tim Pro. - Selama sesi I dan II berlangsung, antar tim dapat melakukan interupsi sesuai ketentuan Petunjuk Teknis. - Waktu yang diberikan bagi Pembicara II setiap tim adalah maksimal 7 menit. c.
Babak III (waktu: 2 x 7 menit) - Sesi I, Pembicara III Tim Pro memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh Pembicara II Tim Kontra dan memperkuat keseluruhan argumentasi yang disampaikan Tim Pro mulai dari Pembicara I hingga III. - Sesi II, Pembicara III Tim Kontra memberikan bantahan dan argumentasi atas bidasan yang disampaikan oleh Pembicara III Regu Pro dan memperkuat keseluruhan argumentasi yang disampaikan Tim Kontra mulai dari Pembicara I hingga III. - Pembicara III masing-masing tim tidak diperbolehkan menyampaikan argumentasi baru yang belum pernah diperkenalkan dalam argumentasi yang disampaikan Pembicara I dan II. - Selama sesi I dan II berlangsung, antar tim dapat melakukan interupsi sesuai ketentuan Petunjuk Teknis. - Waktu yang diberikan bagi Pembicara III setiap tim adalah maksimal 7 menit.
d. Babak IV (waktu: 2 x 3 menit) - Setiap tim yang diwakili oleh Pembicara I atau II mempertegas/mempertajam solusi dan rekomendasi sesuai dengan posisi masing-masing tim. - Waktu yang diberikan kepada setiap tim maksimal 3 (tiga) menit dan dimulai dari Tim Kontra dan dilanjutkan Tim Pro. 6
C. Penilaian 1) Kriteria penilaian terdiri atas: SUBSTANSI 1.
Gagasan dan Solusi a. Kebaruan gagasan yang disampaikan b. Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan.
2.
Penguasaan Substansi a. Penguasaan teori terkait tema debat b. Penguasaan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KI terkait tema debat c. Penguasaan peraturan perundang-undangan lain terkait tema debat d. Penguasaan fakta empiris dan dinamika terkait tema debat. TEKNIK DEBAT
3.
Cara dan Bahasa Penyampaian a. Etika berdebat dan penguasaan panggung b. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar c. Ketepatan dan kecermatan penggunaan istilah asing d. Sistematika alur pikir dalam membangun argumentasi debat e. Ketepatan menyanggah (membidas) pendapat lawan.
4.
Kerjasama Tim a. Keruntutan alur berpikir tim b. Dukungan dan kemampuan menambah atau memperkuat argumentasi teman dalam satu tim c. Proporsionalitas penguasaan substansi di antara anggota tim.
2) Rentang nilai untuk setiap kriteria penilaian pada babak pra eliminasi hingga perempat final adalah 60-100. 3) Rentang nilai untuk setiap kriteria penilaian pada babak semifinal dan final adalah 70-100. 4) Penentuan pemenang dilakukan berdasarkan skor yang diberikan oleh juri disetiap pertandingan. 5) Penentuan ranking dalam babak Pra-Eliminasi adalah berdasarkan victory point (poin kemenangan), dan skor tim. 6) Pelanggaran atas Tata Tertib Pertandingan mengakibatkan pengurangan skor (1 poin untuk setiap pelanggaran) oleh Juri. 7) Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 8) Penilaian juri akan diumumkan secara terbuka kepada peserta. D. Interupsi 1) Interupsi dapat dilakukan oleh setiap anggota Tim lawan yang ditujukan kepada Pembicara yang sedang berbicara dalam Sesi I dan II Babak II dan III di setiap pertandingan debat. 2) Interupsi disampaikan dengan singkat selama maksimal 20 detik setelah dipersilakan oleh Pembicara. Interupsi yang disampaikan lebih dari 20 detik akan dihentikan oleh Moderator. 3) Setiap tim berhak mengajukan dan menerima interupsi kepada satu sama lain 7
sejumlah minimal 2 kali interupsi. 4) Pembicara yang sedang berbicara berhak untuk menerima dan mempersilakan tim lawan untuk interupsi atau menolak interupsi. 5) Interupsi dimulai setelah menit ke 1 hingga menit ke 5. Selama sesi I dan II berlangsung, antar tim dapat melakukan interupsi kepada Pembicara III saat sedang menyampaikan argumentasinya. E.
Moderator dan Time Keeper 1) 2) 3) 4)
Debat dipandu oleh seorang Moderator. Untuk mengatur waktu dalam debat dibantu oleh seorang Time Keeper. Moderator menjaga kondusifitas ruangan debat dan jalannya pertandingan. Moderator berhak menghentikan interupsi yang disampaikan lebih dari 20 detik. 5) Time Keeper akan membunyikan bel penanda waktu pada menit ke-1, ke-5 dan saat waktu habis. F.
Dewan Juri
1) Dewan Juri terdiri atas Komisioner Komisi Informasi, PPID Badan Publik, Akademisi, dan para ahli/ praktisi yang memiliki perhatian besar terhadap demokrasi, hukum, keterbukaan informasi, dan HAM. 2) Kriteria Dewan Juri, antara lain: - Dewan Juri tidak berasal dari salah satu tim yang bertanding; - Dewan Juri tidak boleh melakukan penjurian jika salah satu tim debat mempunyai hubungan kelembagaan dan emosional dengan tim peserta debat; - Menguasai UU KIP dan aturan terkait. - Dewan Juri disetiap pertandingan berjumlah 3 (tiga) orang, kecuali babak final. VII.
FASILITAS 1) Panitia menanggung akomodasi penginapan, konsumsi dan transportasi ke Studio TVRI selama kegiatan berlangsung. 2) Panitia tidak menanggung biaya di luar ketentuan poin (1).
VIII.
PENUTUP Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Feri Firdaus 085368386850
[email protected]
Nur Latifah Alhasymmie 081935106737
[email protected]
8