KETENTUAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2010

KETENTUAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2010

DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN RI 1

MEKANISME POTONG/PUNGUT PEMOTONG (Witholder)

MEMBAYAR

YANG DIPOTONG (Subjek Pajak) Penerima Penghasilan

Pemberi Hasil

OBJEK PEMOTONGAN

BUKAN OBJEK

Psl 4 (1) & (2) UU PPh

Psl 4 (3) UU PPh

KEWAJIBAN PERPAJAKAN

* POTONG/PUNGUT * SETOR * LAPOR

SSP Bukti Potong

SPT MASA 2

OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

PEMOTONGAN PPh PASAL 21/26

PEMUNGUTAN PEMOTONGAN PPh PPh PASAL 22 PASAL 23/26

PEMOTONGAN PEMOTONGAN PPh PPh PASAL4 PASAL15 AYAT (2)

3

DASAR HUKUM PEMOTONGAN PPh PASAL 21

UU

PP

PER MENKEU

PER DIRJEN

• UU No.6 Tahun 1983 sttd UU UU No. 16 Tahun 2009 (KUP) • UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 (PPh)

-PP No.45 Tahun 1994 (PPh atas Penghsl PNS dkk) -PP No. 80 Tahun 2007 (Peraturan Pelaks.UU KUP) -PMK No. 181 Th 2007 (Bentuk dan Isi SPT) -PMK No. 184 Th 2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan) -PMK No.186 Th 2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi) -PMK No.190 Th 2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang) -PMK No.252 Th 2008 (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21) -PMK No.246 Th 2008 (Bea siwa dikecualikan dari Objek PPh) -PMK No.250 Th 200 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun) -PMK No.254 Th 2008 (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan)

-PERDIRJEN No.31/PJ/2009 (Pedoman Tatacara Pemot. PPh Ps.21) -PERDIRJEN No.32/PJ/2009 (Form.SPT Masa & Bukti Pot PPh Ps.21) -PERDIRJEN No.38/PJ/2009 (Formulir SSP) Dit.P2Humas 4 4

PENGERTIAN PPh PASAL 21/26 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN - PEKERJAAN - JASA DAN KEGIATAN , YG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI

PENGHASILAN BERUPA : -GAJI -UANG PENSIUN -TUNJANGAN, - BONUS, THR - PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN

- UPAH - HONORARIUM - KOMISI, FEE, UANG HADIR - HADIAH DAN PENGHARGAAN

WP DN

WP LN

PPh PASAL 21

PPh PASAL 26 5

PEMOTONG PPh PASAL 21 PEMOTONG PEMBERI KERJA

ORANG PRIBADI BADAN (TERMASUK BUT)

BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH (TERMASUK INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA, LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA, KEDUBES RI DI LUAR NEGERI)

DANA PENSIUN, PT. TASPEN, PT. ASTEK, PENYELENGGARA JAMSOSTEK

PENYELENGGARA KEGIATAN TERMASUK BADAN PEMERINTAH, ORGANISASI YG BERSIFAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL, PERKUMPULAN, ORANG PRIBADI SERTA LEMBAGA LAINNYA YG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN 6

TIDAK WAJIB MELAKUKAN PEMOTONG PPh PASAL 21

BUKAN PEMOTONG KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING

ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN RI SEBAGAI BUKAN SUBJEK PAJAK

PEMBERI KERJA ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS YG SEMATA-MATA MEMPERKERJAKAN ORANG PRIBADI UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA ATAU PEKERJAAN BUKAN DALAM RANGKA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS 7

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26 PENERIMA PENGHASILAN PEGAWAI

PEGAWAI TETAP* PEGAWAI TIDAK TETAP

BUKAN PEGAWAI

TENAGA AHLI, SENIMAN, ARTIS, PEMBAWA ACARA, OLARAGAWAN, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENGARANG, PENELITI, PENERJEMAH, AGEN IKLAN, PENGAWAS/PENGELOLA PROYEK, PEMBAWA PESAN, PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN, PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI, DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING/DIRECT SELLING

PESERTA KEGIATAN PENERIMA PESANGON, PENSIUN ATAU UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA *PEGAWAI TETAP : PEGAWAI YG MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DLM JUMLAH TERTENTU SECARA TERATUR, TERMASUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YG SECARA TERATUR TERUS MENERUS IKUT MENGELOLA KEGIATAN PERUSAHAAN SECARA LANGSUNG, SERTA PEGAWAI YG BEKERJA BERDASARKAN KONTRAK UTK SUATU JANGKA WAKTU TERTENTU SEPANJANG PEGAWAI YANG 8 Dit.P2Humas 8 BERSANGKUTAN BEKERJA PENUH (FULL TIME) DLM PEKERJAAN TERSEBUT.

TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26 TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN

PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK/KONSULAT ATAU PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING TERMASUK ORANGORANG YANG DIPERBANTUKAN & BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA MEREKA

• BUKAN WNI • TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR JABATANNYA DI INDONESIA • NEGARA YBS. MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK

PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YG DITETAPKAN OLEH MENKEU YAITU KMK. NO. 574/KMK.04/2000 SBG.MANA TELAH DIUBAH DGN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 215/PMK.03/2008

• BUKAN WNI • TIDAK MENJALANKAN USAHA/ KEGIATAN/PEKERJAAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA

WNI YG BEKERJA SBG OFFICIAL BADAN INTERNASIONAL DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)

TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR SBG OFFICIAL 9

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26 PENGHASILAN DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TERATUR DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TIDAK TERATUR BERUPA UPAH HARIAN, UPAH MINGGUAN,UPAH BULANAN, UPAH SATUAN, DAN UPAH BORONGAN BERUPA UANG PESANGON , UANG MANFAAT PENSIUN, JAMINAN/TUNJANGAN HARI TUA, DAN PEMBAYARAN LAIN SEJENIS BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, UANG SAKU, UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH ATAU PENGHARGAAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN, DAN IMBALAN SEJENIS DENGAN NAMA APAPUN TERMASUK PEMBERIAN DLM BENTUK NATURA/KENIKMATAN YG DIBERIKAN OLEH BUKAN WAJIB PAJAK ATAU WAJIB PAJAK YG DIKENAKAN PPH YG BERSIFAT FINAL DAN YG DIKENAKAN PPh BERDASARKAN Dit.P2Humas 10 10 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (DEEMED PROFIT)

TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

PENGHASILAN PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERI DAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI Dit.P2Humas 11 11 HUBUNGAN ISTIMEWA

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP*

PENERIMA PENSIUN

GAJI, TUNJANGAN TERKAIT DGN GAJI

UANG PENSIUN BULANAN,TUNJANGAN

DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN (HANYA UTK PEGAWAI TETAP) - IURAN YG TERIKAT DGN PENGHASILAN TETAP

DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO MAKSIMAL Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00

PENGHASILAN NETO

HONORARIUM, KOMISI DAN FEE** YG BERKESINAMBUNGAN DAN MEMENUHI SYARAT PUNYA NPWP & HANYA MENERIMA PENGHASILAN YG DARI 1 PEMBERI KERJA

DIKURANGI

TARIF PS.17 UU PPh *YANG PENGHASILAN NYA DIBAYAR SECARA BULANAN

BUKAN PEGAWAI

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

HONORARIUM KOMISI DAN FEE YG TIDAK MAUPUN YG BERKESINAMBUNGAN

PESERTA KEGIATAN UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN PENGHARGAAN

D I K U R A N G I

PTKP PENGHASILAN KENA PAJAK (dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh)

**YANG DIBAYARKAN BERKESINAMBUNGAN (JUMLAH KUMULATIF)

12

Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN

Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima Penjaja barang & Petugas dinas luar

DIBAYAR HARIAN TIDAK LEBIH DARI Rp 150.000,-

LEBIH DARI Rp 150.000,DIKURANGI Rp 150.000,-

TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21

DIPOTONG PPh TARIF 5%

PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER

DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA + Iuran Jaminan Hari Tua/ Iuran Tunjangan Hari Tua yg dibayarkan ke Jamsostek, bila diwajibkan

TARIF 5%

PKP TARIF Psl 17

JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN < Rp 6.000.000 JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN > Rp 6.000.000

Dit.P2Humas DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21

YANG TELAH DIPOTONG

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI 13

Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN

DIBAYAR BULANAN

DIKURANGI PTKP SEBULAN

PKP SEBULAN


PKP DISETAHUNKAN X TARIF PPh Ps.17 PPh SETAHUN

PPh SEBULAN

14

PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK PTKP BARU Mulai 1-1-2009

SETAHUN (Rp)

SEBULAN (Rp)

UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-)

15.840.000,-

1.320.000,-

UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-)

17.160.000,-

1.430.000,-

UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)

18.480.000,-

1.540.000,-


19.800.000,-

1.650.000,-


21.120.000,-

1.760.000,-

PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN •TAMBAHAN PTKP UTK WAJIB PAJAK KAWIN DAN SETIAP TANGGUNGAN SEBESAR Rp 1.320.000 •PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER, •PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN

TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS

15

PTKP UTK KARYAWATI

STATUS KAWIN

HANYA UTK DIRI SENDIRI, YAITU RP 15.840.000,00 SETAHUN

STATUS KAWIN, SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN

- UTK DIRI SENDIRI - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORG

STATUS TIDAK KAWIN

- UTK DIRI SENDIRI - TANGGUNGAN MAKS 3 ORG

SYARAT: MENUNJUKKAN KETERANGAN TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN 16

TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh) NO

Lapisan Penghasilan

Tarif 5%

1.

S.d. Rp 50.000.000,-

2.

Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000

15%

3.

Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,-

25%

4.

Di atas Rp500.000.000,-

30%

Dit.P2Humas

17

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP, PENERIMA PENSIUN BERKALA & PEGAWAI TIDAK TETAP YG MENERIMA IMBALAN BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN)

PERHITUNGAN SETIAP MASA

PERHITUNGAN MASA PAJAK AKHIR (BULAN DESEMBER)

PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG DIPEROLEH SELAMA 1 TAHUN (PENGHASILAN TERATUR + TDK TERATUR)

PPh Ps.21 atas DIKURANGI: - BIAYA JABATAN * : 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGHASILAN TETAP

DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO MAKSIMAL Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00/BULAN

PENGHASILAN NETO

DIKURANGI : PTKP PENGHASILAN KENA PAJAK

SELURUH PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK D I K U R A N G I PPh Ps.21 YG TELAH DIPOTONG PADA MASA-MASA SEBELUMNYA DLM BAGIAN TAHUN PAJAK YBS 18

DIBAGI 12

TARIF PS.17 UU PPh

*BIAYA JABATAN HANYA UTK PEGAWAI TETAP

Penghitungan PPh Pasal 21 Tiap Masa/Bulan PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG BERSIFAT TERATUR DALAM 1 BULAN (Contoh Bulan Januari)

- GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT

- UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT

DIKALI 12 DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP

DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00

PENGHASILAN NETO

Contoh untuk Gaji + Tunjangan Bulan Januari

Rp3.500.000,-

Rp3.500.000 x 12 = Rp42.000.000,-

(5%xRp42.000.000)+Rp600.000)= Rp2.100.000+Rp600.000 = Rp2.700.000

Rp39.300.000,-

DIKURANGI

PTKP PENGHASILAN KENA PAJAK

X TARIF PS.17 UU PPh 12

- Rp15.840.000 Rp23.460.000 Rp23.460.000 X 5%=Rp1.173.000 19 12 12 19 Rp97.750 = PPh bln Januari

Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir

PPh Pasal 21 terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak selama 1 Tahun atau bagian tahun pajak

PPh Pasal 21 Yg telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak ybs

PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir

Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 shgg menjadi Rp5.000.000) (Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000) – [(5%x (Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000)+Rp600.000] – Rp15.840.000 = Rp43.500.000 – (Rp2.175.000 +Rp600.000 +Rp15.840.000)= Rp43.500.000 – Rp18.615.000 =Rp24.885.000

X 5% = Rp24.885.000 =

Rp1.244.250

Rp 1.075.250* Dit.P2Humas X 11 *Rp97.750/BULAN

Rp169.000 20

Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur PPh Pasal 21 Terutang atas seluruh Penghasilan atas jumlah yg teratur x 12 + jumlah penghasilan tdk teratur

PPh Pasal 21 Yg terutang atas penghasilan teratur x 12

PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir

Contoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR (Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000) – [(5%x (Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000)+Rp600.000] – Rp15.840.000 = Rp43.500.000 – (Rp2.175.000 +Rp600.000 +Rp15.840.000)= Rp43.500.000 – Rp18.615.000 =Rp24.885.000

X 5% = Rp24.885.000 =

Rp1.244.250

Rp 1.173.000* *lihat contoh penghit.tiap masa (teratur) hl.17 Dit.P2Humas

Rp169.000 21

DASAR PENGHITUNGAN PPh Ps. 21 KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF PEGAWAI TETAP WP DALAM NEGERI

SEJAK AWAL TAHUN MULAI BEKERJA SETELAH BULAN JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG SEBELUMNYA BEKERJA PADA PEMBERI KERJA LAINNYA

JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH DALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM

TIDAK DISETAHUNKAN

CONTOH : SI A KERJA MULAI BLN JULI DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JT MAKA PENGHITUNG PPh PSL 21 ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN

SETELAH PERMULAAN TAHUN PAJAK

MULAI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN

PENGHASILAN KENA PAJAK YG DISETAHUNKAN

CONTOH : SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh PSL 21 SELAM 6 BLN :(Rp 10 jt-[(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENSIUN PERBLN)] x 22 12) - PTKP X TARIF PSL 17 : 6 BLN

CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

SI POLAN MENERIMA UPAH HARIAN SEBESART Rp160.000 PERHARI PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ADALAH : UPAH SEHARI DIKURANGI BATAS PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK Rp160.000,00 – Rp150.000,00 = Rp10.000,00 PPh 21 terutang : 5% x Rp10.000,00 = Rp500,00 JIKA SI POLAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIH TINGGI SEHINGGA MENJADI : 5% X 20% X Rp10.000,00 = Rp600,00

23

CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN Polan (belum menikah) pada bulan Juli 2009 bekerja selama 11 hari kerja pada sebagai upah harian pada penambahan ruang SD Negeri 007 Jakarta Utara dengan menerima upah sebesar Rp140.000,00 per hari. 

PPh Pasal 21 terutang: Penghasilan per hari Batas penghasilan bruto yang tidak dikenakan PPh atas upah Sehingga tidak terutang PPh Pasal 21

Rp140.000,00 Rp150.000,00

Pada hari ke-10 dalam bulan Juli (bulan yg sama), Polan telah menerima penghasilan melebihi Rp1.320.000,00, yaitu Rp140.000,00 x 10 = Rp1.400.000,00. Maka PPh Pasal 21 atas penghasilan Polan dihitung sebagai berikut:  PPh Pasal 21 terutang: Penghasilan 10 hari PTKP 10 hari 10 x (Rp15.840.000,00/360) Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 yg harus dipotong pada hari-10 ( 5% x Rp960.000,00)

Rp1.400.000,00 Rp 440.000,00 Rp 960.000,00 Rp

48.000,00

 Apabila Polan juga mendapat upah yg jumlahnya sama pada hari ke-11 maka Pasal 21 yang terutang : 11 x Rp140.000,00 Rp1.540.000,00 PTKP 11 hari {11 x (Rp15.840.000,00/360)} Rp 484.000,00 Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21 Rp1.056.000,00 PPh Pasal 21 (5% x Rp1.056.000,00) Rp52.800,00 PPh Pasal 21 yg sudah dipotong s.d hari ke-10 Rp48.000,00 PPh Pasal 21 harus dipotong pada hari ke-11 Rp4.800,00 Apabila Polan tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong Bendahara Dit.P2Humas 24 24 20% lebih tinggi dari tarif 5% atau menjadi dikenakan tarif 6%

BUKAN PEGAWAI TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS  PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK, BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN, SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI, PEMAIN DRAMA, PENARI, PEMAHAT, PELUKIS & SENIMAN LAINNYA OLAHRAGAWAN;  PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR  PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH;  AGEN IKLAN; 

PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERIAN JASA KPD SUATU PANITIA  PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;  PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU YG MENJADI PERANTARA  PENJAJA BARANG DAGANGAN  PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI;  DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN SEJENIS LAINNYA 

MENERIMA IMBALAN BERUPA

MENERIMA IMBALAN BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN SECARA TDK BERKESINAMBUNGAN

DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN BERKESINAMBUNGAN

DASAR PENGENAAN &PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DIKURANGI


DIPOTONG PPH PS.21 DENGAN TARIF PASAL 17 DARI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21

PTKP* * SYARATNYA BUKAN PEGAWAI 25 HARUS MEMILIKI NPWP & TDK MENERIMA SUMBER PENGHASILAN LAINNYA

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Contoh 1 dr. Slamet Taramandi (tenaga ahli), menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,Penghitungan PPh Pasal 21 5% x (50% x Rp10.000.000) = 5% x (Rp5.000.000) = Rp250.000 PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU PPh dari Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Jika Dr. Slamet tidak punya NPWP 5% x (50% x Rp 10.000.000)x 120% = Rp300.000,5% x (Rp5.000.000) x 120% = Rp300.000,-

Contoh 2 Benny Ganteng SH, LLM (memiliki NPWP) menerima honorarium sebagai penceramah sebesar Rp100.000.000,Penghitungan PPh Pasal 21 : 5% x (50% x Rp100.000.000) = Dit.P2Humas 5% x (Rp50.000.000) = Rp2.500.000

26

26

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Contoh 3 Aska (belum nikah dan memiliki NPWP) adalah petugas dinas luar asuransi pada PT. Asuransi X dan menerima komisi bulan Januari 2009 sebesar Rp 10.000.000,- . Dan bulan Februari Rp100.000.000,- Aska hanya menerima penghasilan dari PT Asuransi X. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari 5% x Penghasilan Kena Pajak = 5% x ((50% x Rp10.000.000) – Rp1.320.000) = 5% x (Rp5.000.000 – Rp1.320.000) = 5% x Rp3.680.000 = Rp184.000,-

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Februari Jumlah Kumulatif : Rp10.000.000 + Rp100.000.000,) = Rp110.000.000,Penghasilan Kena Pajak : Rp110.000.000 – Rp1.320.000 = Rp108.680.000 (lapisan kedua) Tarif Pasal 17 x Penghasilan Kena Pajak = 5% x Rp50.000.000 = Rp 2.500.000,15% x Rp58.680.000 = Rp 8.802.000,- + Total Rp11.302.000,Contoh 4 Romy Elek (memiliki NPWP) adalah artis menerima honorarium dari TV sebesar Rp100.000.000,-. Romy Elek memiliki sumber penghasilan lainnya Penghitungan PPh Pasal 21 : Dit.P2Humas 5% x (50% x Rp100.000.000) = 5% x (Rp50.000.000) = Rp2.500.000

27

27

PESERTA KEGIATAN 1. PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG; 2. PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN DAN KUNJUNGAN KERJA; 3. PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN; 4. PESERTA PENDIDIKAN,PELATIHAN & MAGANG; 5. PESERTA KEGIATAN LAINNYA MENERIMA IMBALAN :

UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN PENGHARGAAN

DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALI PEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK DIPECAH 28

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Contoh 3 Benny Ganteng SH, LLM (memiliki NPWP) menerima uang rapat sebagai peserta rapat di Mabes Polri sebesar Rp1.000.000,-

Penghitungan PPh Pasal 21 : 5% x Rp1.000.000 = Rp50.000,5% x (Rp5.000.000) = Rp250.000 Jika Benny Ganteng tidak memiliki NPWP, maka atas uang rapat yang diterima dipotong PPh Pasal 21 sebesar : 5% x 120% x Rp1.000.000 =Rp60.000

29

KETENTUAN LAIN UNTUK BUKAN PEGAWAI

DOKTER (BUKAN PEGAWAI) YG MELAKUKAN PRAKTIK DI RUMAH SAKIT/KLINIK

BUKAN PEGAWAI YG MEMPERKERJAKAN ORANG LAIN SBG PEGAWAINYA

MENERIMA MENERIMA

HONORARIUM, KOMISI DAN FEE

HONORARIUM, KOMISI DAN FEE

PENGHASILAN BRUTO = PENGHASILAN BRUTO = JUMLAH BRUTO PEMBAYARAN DIKURANGI BAGIAN GAJI/UPAH PEGAWAI YG DIPERKERJAKAN

DI DALAM KONTRAK DIPISAHKAN BIAYA BAGIAN GAJI/ UPAH TSB

JUMLAH BRUTO JASA DOKTER YG DIBAYARKAN PASIEN MELALUI RUMAH SAKIT / KLINIK SEBELUM DIPOTONG BIAYA-BIAYA ATAU BAGI HASIL OLEH RUMAH SAKIT/KLINIK

30

KETENTUAN LAIN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, & PENSIUNANNYA MENERIMA

PENGHASILAN YG BERSUMBER APBN/APBD

PEGAWAI DIATUR DALAM KETENTUAN KHUSUS

MENERIMA

UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, JAMINAN HARI TUA, YG DIBAYARKAN SEKALIGUS

31

UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, JAMINAN HARI TUA, YG DIBAYARKAN SEKALIGUS PP NO.68 TAHUN 2009

TARIF dipotong

0% TARIF dipotong

5% TARIF dipotong

15% TARIF

25%

dipotong

Jumlah Penghasilan Bruto s.d Rp50 Jt Jumlah Penghasilan Bruto di atas Rp50 Jt s.d Rp100 Jt Jumlah Penghasilan Bruto di atas Rp100 Jt s.d Rp500 jt Jumlah Penghasilan Bruto di atas Rp500 Jt

UANG MANFAAT PENSIUN, PESANGON TUNJANGAN HARI TUA, JAMINAN HARI TUA

Penghasilan Bruto s.d Rp50 Jt Penghasilan Bruto s.d Rp50 Jt

TARIF dipotong

0% TARIF

dipotong

5%

Yg Dibayarkan Sekaligus (pembayarannya Dilakukan dlm jangka waktu paling lama 2 tahun kalender)

Pemotongan Bersifat Final & Pemotong Wajib Memberikan Bukti Potong kpd Penerima Penghasilan32 Termasuk yg Dipotong dgn tarif 0%

UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, JAMINAN HARI TUA, YG DIBAYARKAN SEKALIGUS PP NO.68 TAHUN 2009

Jika Dibayarkan Pada Tahun ke-3 & Tahun Tahun Berikutnya

dipotong TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a

Jika Tdk memiliki NPWP, Tarifnya 20% Lebih Tinggi

Atas Jumlah Bruto Seluruh Penghasilan Yg Terutang atau Dibayarkan Kpd Pegawai pd Masing2 Tahun Kalender Ybs Contoh : Si A Tahun ke-3 menerima pesangon sebesar Rp 50 jt, PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp50 jt = Rp 2,5 jt Jika Si A tdk memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 terutang : 5% x 120% x Rp50 jt = Rp3 jt

33

KETENTUAN KHUSUS TENTANG UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, JAMINAN HARI TUA, YG DIBAYARKAN SEKALIGUS PP NO.68 TAHUN 2009

1. Pembayaran uang Pesangon kpd pegawai dpt dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja atau dialihkan kpd Pengelola Dana Pesangon tenaga Kerja; 2. Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara bertahap atau berkala kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, pegawai dianggap belum menerima hak atas Uang Pesangon; 3. Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara bertahap/berkala kpd Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap belum menerima hak atas Uang Pesangon; 4. Dalam hal terjadi pengalihan Uang Manfaat Pensiun kpd Perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup, pegawai sbg peserta dianggap telah menerima hak atas Uang manfaat pensiun yg dibayarkan secara sekaligus 34

KETENTUAN TARIF DAN KREDIT PAJAK PENGHASILAN DITERIMA

DITERIMA

PEGAWAI TETAP/ PENERIMA PENSIUNAN YG TIDAK MEMILIKI NPWP TERUTANG PPh PASAL 21 TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

PEGAWAI TETAP/ PENERIMA PENSIUNAN MENDAFTARKAN DIRI SEBELUM MASA DESEMBER DLM TAHUN KALENDER YBS

BUKAN PEGAWAI YG TIDAK MEMILIKI NPWP TERUTANG PPh PASAL 21 TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

SELISIH PENGENAAN TARIF 20% LEBIH TINGGI DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL.21 UTK BLN SELANJUTNYA

TERUTANG PPh PASAL 21 TARIFNYA NORMAL DAPAT DIKREDITKAN DLM SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK YBS, TIDAK TERMASUK SELISIH PENGENAAN TARIF 20% LEBH TINGGI YG TELAH DIPERHITUNGKAN Dit.P2Humas PADA BULAN SELANJUTNYA

BUKAN PEGAWAI YG TIDAK MEMILIKI NPWP DAFTARKAN DIRI DLM TAHUN KALENDER YBS

DAPAT DIKREDITKAN DALAM SPT TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK YBS KETENTUAN TARIF 20% LEBIH TINGGI TIDAK BERLAKU 35 35 ATAS PENGENAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YG BERSIFAT FINAL

KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21 MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2 PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK

36

KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA, PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELU MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA

37

TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21/26

TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH

DGN SSP KE : - BANK PERSEPSI, ATAU - KANTOR POS GIRO

PALING LAMA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA* *Ketentuan ini juga berlaku bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yg diijinkanmelaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa

DITANGGUNG PEMERINTAH

TDK ADA PENYETORAN BILA JATUH PADA HARI LIBUR PENYETORAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

38

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21/26

DITANGGUNG PEMERINTAH

TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH

DGN SPT MASA PPh PASAL 21 KE KPP/KP2KP

MELAPORKAN PENGHITUNGAN PPh PSL 21 DLM DAFTAR TERSENDIRI

PALING LAMA 20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR* JIKA JATUH PD HARI LIBUR

KPP/KP2KP PD HARI KERJA BERIKUTNYA

*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir.

39

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21/26 BAGI WP BADAN YG MEMPUNYAI BEBERAPA CABANG

PELAPORAN DENGAN SPT MASA PPh PASAL 21/26 KE KPP DI TEMPAT KEDUDUKAN ATAU USAHA DILAKUKAN (LOKASI) PALING LAMA20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR*

JIKA JATUH PD HARI LIBUR

PADA HARI KERJA SEBELUMNYA *Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa Dit.P2Humas pajak terakhir.

40

Contoh Formulir PPh Ps.21 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP mulai Masa Juli 2009 (Perdirjen Nomor : 32/PJ/2009) Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. (1)

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2009 Tanggal: 25 Mei 2009

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 NOMOR : ………………………………………

N P W P

:

Nama Wajib Pajak

:

Alamat

:

No.

1.

-

-

-

-

(3)

Jenis Penghasilan

Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)

Tarif lebih tinggi 20% (Tidak BerNPWP)

Tarif

PPh yang Terutang (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Perubahan

-

(2)

Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

2.

Imbalan Distributor MLM

3.

Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi

4.

Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan

5.

Imbalan Kepada Tenaga Ahli

6.

Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap

7.

Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai

8.

Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai

9.

Imbalan kepada Peserta Kegiatan

10.

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan

11.

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan

12.

Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri

Jumlah Terbilang :

…………………………………………………………………………………………………………………

*) Lihat petunjuk pengisian

…………………., ……………………. 20 …….

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Pemotong Pajak N P W P

:

N a m a

:

-

-

-

(4)

(5)

-

-

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

F.1.1.33.01

.........................................................

41 (6)

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL) NOMOR : ……………………………………… (2)

Perubahan

NPWP

:

Nama Wajib Pajak

:

Alamat

:

-

-

-

-

-

(3)

No.

Jenis Penghasilan

Jumlah Penghasilan Bruto

Tarif

PPh yang dipotong

(1) 1.

(2)

(3)

(4)

(5)

2.

Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan. JUMLAH

Terbilang : ………………………………………………………………………………………………………………… *) Lihat petunjuk pengisian

…………………., ……………………. 20 ……. (4) Pemotong Pajak (5) NPWP

:

Nama

:

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

-

-

-

-

-

Tanda tangan, nama dan cap

......................................................... (6)

F.1.1.33.02

Dit.P2Humas

42

42

42

Departemen Keuangan RI

Direktorat Jenderal Pajak

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL)

Masa Pajak (Bulan/Tahun)

/ 2 0

Bukti Pemotongan No

NPWP

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong

(6)

(7)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perubahan

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Jumlah Halaman ke

dari

halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Dit.P2Humas

43

43

43



DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (FINAL) Bukti Pemotongan

No

NPWP

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

Masa Pajak (Bulan/Tahun)

/

2

0

Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

PPh Pasal 21dan/atau Pasal 26 yang Dipotong

(6)

(7)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perubahan

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah Halaman ke

dari

halaman

DirektoratDit.P2Humas Penyuluhan Pelayanan dan Humas


44

44

44

Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak

x

SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

SPT Normal SPT Pembetulan Ke-____

Form ulir ini digunak an untuk m e lapork an k e w ajiban Pe m otongan Pajak Pe nghas ilan Pas al 21 dan/atau Pas al 26

Tahun Kalender

20

Formulir

1721

(Bulan/Tahun)

Masa Pajak

/

2 0

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

Perubahan

1

NPWP

2

Nama WP

3

Alamat

4

No mo r Telepo n

-

5

A lamat Email

Bagian B – Objek Pajak No

G o l o ng an P ener i ma P eng hasi l an

Juml ah P ener i ma P eng hasi l an

Juml ah P eng hasi l an B r ut o (Rp)

Juml ah P aj ak T er ut ang (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

6

Pegaw ai Tetap

7

Penerima Pensiun Berkala

8

Pegaw ai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

9

Distributor MLM

10

Petugas Dinas Luar Asuransi

11

Penjaja Barang Dagangan

12

Tenaga Ahli

13

Anggota Dew an Komisaris atau Dew an Pengaw as yang tidak Merangkap sebagai Pegaw ai Tetap

14

Mantan Pegaw ai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain

15

Pegaw ai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun

16

Peserta Kegiatan

17

Bukan Pegaw ai yang Menerima Penghasilan yang Bersif at Berkesinambungan

18

Bukan Pegaw ai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersif at Berkesinambungan

19

Pegaw ai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri

20

Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)

21

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desemb er)

22

STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)

23

Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak

24

Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)

25

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)

1

2

3

4

5

6

7

Tahun Kalender

8

9

10

11

12

25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah 25b. Penyetoran dengan SSP Jika SP T P embetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27

26

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)

27

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)

28

Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak

Dit.P2Humas

Tahun

45

45

Bagian C – Objek Pajak – Final No

G o l o ng an P ener i ma P eng hasi l an

Juml ah P ener i ma P eng hasi l an

Juml ah P eng hasi l an B r ut o (Rp)

Juml ah P aj ak T er ut ang (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

29

P enerima Uang P esango n, Uang M anfaat P ensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan P embayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus

30

P ejabat Negara, P egawai Negeri Sipil, A nggo ta TNI/P OLRI dan P ensiunan yang M enerima Ho no rarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah

31

Jumlah B agian C (P enjumlahan A ngka 29 s.d 30)

Bagian D – Lampiran a) Surat Setoran Pajak ____ lembar

b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP

c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian

d) Daf tar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final

e) Daf tar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final

f ) Formulir 1721 – I (Di sa mpa i k a n ha nya pa da M a sa Pa j a k Desember)

g) Formulir 1721 – II

h) Daf tar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Di sa mpa i k a n ha nya pa da M a sa Pa j a k

i)

(D isampaikan hanya pada M asa P ajak terjadi perubahan P egawai T etap)

Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan

Perubahan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahw a apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)

Kuasa Wajib Pajak

Diisi oleh Petugas

SPT Masa Diterima: Langsung dari WP

Nama

Melalui Pos NPWP Tanda Tangan

Tanggal (dd/mm/yyyy)

____/_____/____

Tanggal (dd/ mm/ yyyy)

Tanda Tangan

___/___/_____

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh: 1. Pegawai tetap. 2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan. 3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan. 4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan. 5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan. 6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah. 7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan. 8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. 9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. 10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun. (Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008) PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima pengh Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPW BIAYA JABATAN Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan. (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008) BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21 Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebih PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

Dit.P2Humas

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya

46

Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa Desember Departemen Keuangan RI


A.

1721 - I

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA

Tahun Kalender 2

0

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

No

NPWP

Nama Wajib Pajak

Penghasilan Bruto (Rupiah)

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. A1.

Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)

B.

Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP ……. Orang

C.

Dit.P2Humas

Jumlah (A1 + B)

47

FORMULIR

1721 - A1 DEPARTEMEN KEUANGAN RI

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR URUT

:

NPWP PEMOTONG PAJAK

:

NAMA PEMOTONG PAJAK

:

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

:

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

:

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

:

TAHUN KALENDER

Contoh Formulir yg wajib dibuat Pemotong tetapi tidak perlu disampaikan dalam SPT Masa 1. 2.

Lembar 1 untuk Pegawai Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

2

0

: STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING

:

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

:

JABATAN

:

KAWIN K /

TIDAK KAWIN TK/

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN:

S.D

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •

•

•

KARYAWAN ASING

HB/

RUPIAH

PENGHASILAN BRUTO : 1.

GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT

1

2.

TUNJANGAN PPh

2

3.

TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA

3

4.

HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA

4

5.

PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA

5

6.

PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

6

7.

JUMLAH (1 s.d. 6)

7

8.

TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR

8

9.

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)

9

PENGURANGAN : 10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7

10

11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8

11

12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT

12

13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)

13

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)

14

15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA

15

16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

16

17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

17

18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)

18

19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

19

20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA

20

21. PPh PASAL 21 TERUTANG

21

22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

22

22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung

22a

Pemerintah 22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP

22b

23. JUMLAH PPh PASAL 21 : a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22) 23

b.

YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)

24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH a.

DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI

BULAN

b.

DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21

BULAN

TAHUN 24

TAHUN

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN PEMOTONG PAJAK

KUASA

(tempat)

TGL

BLN

THN

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NAMA LENGKAP

48

NPWP


FORMULIR

1721 - A2 DEPARTEMEN KEUANGAN RI

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR URUT

:

NAMA INSTANSI / BADAN LAIN

:

NPWP BENDAHARA

:

NAMA BENDAHARA

:

NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN

:

NIP / NRP

:

NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN

:

ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN

:

PANGKAT / GOLONGAN

:

JABATAN

:

STATUS DAN JENIS KELAMIN

:

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

:

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

:

TAHUN KALENDER

Contoh Formulir yg wajib dibuat Pemotong tetapi tidak perlu disampaikan dalam SPT Masa 1. 2.

Lembar 1 untuk Pegawai Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

2

0

:

KAWIN

TIDAK KAWIN

K/

TK/

PEREMPUAN

LAKI-LAKI HB/

S.D

RIN RUPIAH

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •

•

•

PENGHASILAN BRUTO : 1.

GAJI POKOK / PENSIUN

1

2.

TUNJANGAN ISTERI

2

3.

TUNJANGAN ANAK

3

4.

JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 )

4

5.

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

5

6.

TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL

6

7.

TUNJANGAN BERAS

7

8.

TUNJANGAN KHUSUS

8

9.

TUNJANGAN LAIN-LAIN

10.

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)

9 10

PENGURANGAN 11.

BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN

11

12.

IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT

12

13.

JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)

13

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14.

JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)

14

15.

JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

15

16.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

16

17.

PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)

17

18.

PPh PASAL 21 TERUTANG

18

19.

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

19

20.

JUMLAH PPh PASAL 21 : a.

YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)

b.

YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)

20

B.

•

PEGAWAI TERSEBUT

:

DIPINDAHKAN

PINDAHAN

BARU

PENSIUN

C. TANDA TANGAN BENDAHARA (Tempat)

TGL

BLN

THN

Tanda Tangan dan Cap

BENDAHARA NAMA

:

NIP/NRP

:

49 JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Contoh Formulir yg hanya dilaporkan pada saat Pegawai Tetap yg keluar atau masuk daN/atau ada Pegawai yg baru memiliki NPWP

1721 - II


DAFT AR PERUBAHAN PEGAWAI T ET AP


A.

MASA PAJAK (Bulan/Tahun )

/

2

0

Pegawai Tetap yang Keluar

No

NPWP

Nama Wajib Pajak

Penghasilan Bruto (Rupiah)

PPh Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. 2. 3. 4. 5. B.

Pegawai Tetap yang Masuk Status Karyaw an

No

NPWP

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

(TK, K, K/I, PH, HB)

Jum lah Tanggungan

(4)

(5)

1. 2. 3. 4. 5. C.

Pegawai yang Baru Memiliki NPWP

No

NPWP

Tanggal Terdaftar

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

(4)

1. 2. 3. 4. 5. Halaman ke

dari

halaman

Dit.P2Humas


50

Contoh Formulir Yang Wajib Dilampirkan Untuk Laporan Pertama Atau Hanya Pada Masa Juli 2009 untuk Yang Sudah Pernah Melapor Departemen Keuangan RI


DAFTAR PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA

1721 - T MASA PAJAK (Bulan/Tahun )

/

2

0

Status Karyawan No (1)

NPWP* (2)

Nama Wajib Pajak (3)

PH, HB)

Jum lah Tanggungan

(4)

(5)

(TK, K, K/I,

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Dit.P2Humas * Untuk Pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP dikosongkan

51

51

Contoh Surat Setoran Pajak (SSP) yang Baru Hanya diisi Dlm transaksi Pengalihan hak Atas tanah dan Atau bangunan Dan Kegiatan Membangun sendiri

SURAT SETORAN PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

1

LEMBAR

(SSP)

Untuk Arsip Wajib Pajak

:

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

:

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

ALAMAT WP

:

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

NOP

:

………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

:

………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

Kode Akun Pajak

Jan

Feb

Mar

Uraian Pembayaran : ……………………………………………...………………………………. ……………………………………………...…………………..……………………………………………………. ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………

Kode Jenis Setoran

Apr

Mei

Masa Pajak Jun Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Tahun Pajak

Des

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan

:

/

/

Diisi Tahun terutangnya Pajak

/

/

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Perubahan

Jumlah Pembayaran : …………………………………………………………………………….……………………………………. Diisi dengan rupiah penuh Terbilang : ………………………………….……………………………………………...…………………………...…………………………………………………………………… ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ……………………………………………

Wajib Pajak/Penyetor ………………………………..

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

…………………………………….

,

Tanggal ……………...………….

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

…………………………………………..

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

52

DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

UU

PP

PER MENKEU

PER DIRJEN


-PP No. 80 Tahun 2007 (Peraturan Pelaks.UU KUP) -KMK No.254/KMK.03/2001 STTD PMK No.210/PMK.03/2008 (PPh Ps.22) -PMK No. 181/PMK.03/2007 (Bentuk dan Isi SPT) -PMK No. 184/PMK.03/2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan) -PMK No.186/PMK.03/2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi) -PMK No.190/PMK.03/2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang) - PMK No.253/PMK.03/2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)

-KEPDIRJEN No.32/PJ/1995 jo.No.65/pj/1995 (PPh Ps.22 Utk Otomotif) -KEPDIRJEN No.69/PJ/1995 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod.Kertas) -KEPDIRJEN No.01/PJ/1996 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod. Baja) -KEPDIRJEN No.401/PJ/2001 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod. Semen) -KEPDIRJEN No.417/PJ/2001 (Tata Cara Pemungut.PPh Ps.22) -PERDIRJEN No.23/PJ/2009 (PPh Ps.22 Bagi PedagangPengumpul) -PERDIRJEN No.23/PJ/2009 (PPh Ps.22 Bagi PedagangPengumpul) -PERDIRJEN No.38/PJ/2009 (Formulir SSP) Dit.P2Humas(Perlakuan PPh Utk Penyalur/Prod Rokok) 53 53 -PERDIRJEN No.52/PJ/2008

PEMUNGUT PPh PASAL 22 PEMUNGUT

BENDAHARAWAN PEMERINTAH

- BEND. PEMERINTAH PUSAT/DAERAH - INSTANSI PEMERINTAH

- LEMBAGA PEMERINTAH/NEGARA

BADAN-BADAN TERTENTU

WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU

-BUMN/BUMD TERMASUK BI, PPA, BULOG, PT. TELKOM, PT PLN, PT.GARUDA IND, PT INDOSAT, PT KRAKATAU STEEL, PERTAMINA, BANK-BANK BUMN

WAJIB PAJAK BADAN YG MELAKUKAN PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH

-BADAN SWASTA

54

PEMUNGUT PPh PASAL 22 PEMUNGUT - DITJEN ANGGARAN - BEND. PEMERINTAH PUSAT/ DAERAH BUMN/BUMD BI, PPA, BULOG, PT TELKOM, PT PLN, PT GARUDA IND, PT INDOSAT, KRAKATAU STEEL, PERTAMINA, BANK-BANK BUMN - BANK DEVISA - DITJEN BEA DAN CUKAI PERTAMINA DAN PRODUSEN LAINNYA (IMPORTIR) BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, DAN PELUMAS ATAS PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK, GAS DAN PELUMAS BADAN USAHA DI BIDANG: - INDUSTRI SEMEN*) - INDUSTRI KERTAS - INDUSTRI BAJA - INDUSTRI OTOMOTIF

WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU

OBJEK PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG DARI BELANJA NEGARA/DAERAH PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG DARI NON BELANJA NEGARA/DAERAH

IMPOR PENJUALAN HASIL PRODUKSI DAN PENJUALAN DARI IMPOR PENJUALAN HASIL PRODUKSI DI DALAM NEGERI PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH 55

DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

IMPOR

PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN/ PEMBELIAN BARANG DI DALAM NEGERI

56

IMPOR YG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 IMPOR BARANG YG DIBEBASKAN DARI BEA MASUK : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

17. 18.

BARANG PERWKl.NEG. ASING BESER. PARA PEJABATNYA YG BERTUGAS DI IND. BERDSR ASAS TIMBAL BALIK; BRG UTK KEPERL.BDN INT. YG DIAKUI DAN TERDAF. PD PEM. IND BESER PEJABT-NYA YG BERTUGAS DI IND. DAN TDK MEMEG PASPOR IND.; BRG KIRIMAN HADIAH UTK KEPERL. IBADAH UMUM,AMAL,SOSIAL, ATAU KEBUDAYAAN; BRG UTK KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YG TERBUKA UNTUK UMUM; BRG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ; BRG UTK KEPERLUAN KHUSUS KAUM TUNA NETRA DAN PENYAND CACAT LAINNYA; BARANG PINDAHAN; PETI ATAU KEMASAN LAIN YG BERISI JENAZAH ATAU ABU JENAZAH; BRG PRIBADI PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN SAMPAI BATAS NILAI PABEAN ATAU JUMLAH TERTENTU; BARANG YG DIIMPORT OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU DAERAH YG DITUJUKAN BAGI KEPENTINGAN UMUM; PERSENJATAAN, AMUNISI, DAN PERLENGKAPAN MILITER, TERMSK SUK.CAD YG DIPERUNTUKAN BAGI KEPERLUAN HANKAM NEGARA; BRG DAN BAHAN YG DIPERGUNAKAN UTK MENGHASILKAN BRG BAGI KEPERLUAN HANKAM NEGARA; VAKSIN POLIO DLM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PIN; BUKU PELAJ. UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA; KPL LAUT, KPL ANGK. SUNGAI., DANAU DAN UTK PENYEBRANGAN., KPL PANDU, KPL PENANGKAP IKAN, KPL TONGKANG DAN SUKU CADANG, ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU KESELAMATAN MANUSIA YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN PERUS. PEL.NIAGA NAS. ATAU PERUS.PENAGKAPAN IKAN NASIONAL; PES.UDARA DAN SUK.CAD.SERTA ALAT KESELAMATAN PENERB. ATAU ALAT KESALAMATAN MANUSIA, PERALATAN UTK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUS.ANGK.UDARA NIAGA NAS. KERETA API DAN SUK.CAD. SERTA PERALATAN UTK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT KERETA API INDONESIA PERALATAN YG DIGUNAKAN UTK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WIL.NEG.RI Dit.P2Humas 57YG57 DILAKUKAN OLEH TNI

IMPOR YG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 IMPOR BARANG-BARANG YG BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK TERUTANG PPh IMPOR ADA WAKTU IMPORNYA NYATA-NYATA DIMAKSUDKAN SEMENTARA JIKA UNTUK DI EKSPOR KEMBALI PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN GABAH DAN/ATAU BERAS OLEH BULOG

58

PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN/PEMBELIAN BARANG YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 PENYERAHAN BARANG-BARANG YG BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK TERUTANG PPh

PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp 1.000.000,00 (BUKAN JUMLAH YANG DIPECAH-PECAH) PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM/PDAM DAN BENDA POS, PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BARANG SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI EMAS BATANGAN YG AKAN DIPROSES UTK MENGHASILKAN BRG HIASAN DARI EMAS UNTUK TUJUAN EKSPOR PEMBAYARAN / PENCAIRAN DANA JARINGAN PENGAMANAN SOSIAL OLEH KPPN IMPOR KEMBALI (RE-IMPOR YG MELIPUTI BARANG BARANG YG TELAH DIEKSPOR KEMUDIAN DIIMPOR KEMABLI DLM KUALITAS YG SAMA ATAU BRG-BRG YG TELAH DIEKSPOR UTK KEPERLUAN PERBAIKAN, PENGERJAAN DAN PENGUJIAN YG TELAH MEMENUHI SYARAT YG DITENTUKAN OLEH DIT.BEA CUKAI 59

TARIF DAN DASAR PEMUNGUTAN OBJEK

TARIF

PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG

1.5 % X HARGA PEMBELIAN

IMPOR

• DENGAN API : 2,5 % X NILAI IMPOR* • DENGAN API (IMPOR KEDELAI, GANDUM, & TEPUNG TERIGU : 0,5% X NILAI IMPOR •TANPA API : 7,5 % X NILAI IMPOR •TIDAK DIKUASAI : 7,5 % X HARGA JUAL LELANG

PENJUALAN HASIL PRODUKSINYA DI DALAM NEGERI

PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH *Nilai impor = Cost Insurance and Freight (CIF) + Bea Masuk + Pungutan Lainnya (menurut UU pabean)

- SEMEN : 0,25% X DPP PPN - KERTAS : 0,1% X DPP PPN - BAJA : 0,3% X DPP PPN - OTOMOTIF : 0,45% X DPP PPN 5% DARI HARGA JUAL : 1. PESAWAT UDARA PRIBADI DGN HARGA JUAL LEBIH DARI Rp 20 MILIAR; 2. KAPAL PESIAR & SEJENISNYA DGN HARGA JUAL LEBIH DARI Rp 10 MILIAR; 3. RUMAH BESERTA TANAHNYA DGN HARGA JUAL/HARGA PENGALIHANNYA LEBIH DARI Rp 10 MILIAR DAN LUAS BANGUNAN LEBIH DARI 500 M2 4. APARTEMEN/KONDOMINIUM & SEJENISNYA DGN HARGA JUAL/ PENGALIHANNYA LEBIH DARI Rp 10 MILIAR DAN/ATAU LUAS BANGUNAN LEBIH 400 M2; 5. KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 PENGANGKUTAN ORG KURANG DARI 10 ORG BERUPA SEDAN, JEEP, SPORT 60 UTILITY (SUV), MULTI PURPOSE VEHICLE (MPV), MINIBUS 60 & SEJENIS DGN HARGA LEBIH DARI Rp 5 MILIAR DGN KAPASITAS SILINDER LEBIH DARI 3.OOO CC

TARIF DAN DASAR PEMUNGUTAN PERTAMINA DAN BADAN USAHA LAIN (IMPORTIR) YANG BERGERAK DI BIDANG BBM JENIS PREMIX DAN GAS JENIS PRODUKSI - PREMIUM - PREMIX - SOLAR - SUPER TT

MINYAK TANAH

PERTAMINA

SWASTANISASI

0,25% X PENJUALAN

0,3% X PENJUALAN

0,3% X PENJUALAN

GAS LPG

0,3% X PENJUALAN

PELUMAS

0,3% X PENJUALAN

61

SIFAT PEMUNGUTAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERTAMINA DAN BADAN USAHA LAIN DI BIDANG BBM JENIS PREMIX, SUPER TT DAN GAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI SEMEN, KERTAS, BAJA DAN OTOMOTIF DI DALAM NEGERI PUNGUTAN OLEH BANK DEVISA , DJBC, DJA, BEND. PEMERINTAH DAN BUMN/BUMD

PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH

PENYALUR/AGEN

FINAL

PEMBELI LAINNYA

TDK FINAL

TIDAK FINAL

TIDAK FINAL

TIDAK FINAL 62

SAAT PEMUNGUTAN/ PELUNASAN PPh PASAL 22 IMPOR

SAAT PEMBAYARAN BEA MASUK/ PENYELESAIAN DOKUMEN

PEMBELIAN BARANG DARI BELANJA NEGARA/ BELANJA DAERAH

SAAT PEMBAYARAN

PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERTAMINA DAN BADAN USAHA LAIN (IMPORTIR) DI BIDANG BBM JENIS PREMIX DAN GAS KEPADA PENYALUR/AGEN

SAAT PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGELUARAN BARANG (DELIVERY ORDER)

PENJUALAN HASIL INDUSTRI SEMEN, ROKOK, KERTAS, BAJA, DAN OTOMOTIF PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH

SAAT PENJUALAN

SAAT PENJUALAN 63

TATA CARA PEMUNGUTAN/ PELUNASAN PPh PASAL 22 ATAS IMPOR

TANPA LKP (Laporan Kebenaran Pemeriksaan)

DENGAN LKP

DIPUNGUT OLEH BEA DAN CUKAI

DILUNASI SENDIRI KE BANK DEVISA

BUKTI PEMUNGUTAN BUKTI PEMUNGUTAN BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 1 PPh PASAL 22 PPh PASAL 22 1. IMPORTIR/ WAJIB PAJAK 2. KPP 3. PEMUNGUT

SSP (SEBAGAI BUKTI SSP SSP SSP PEMUNGUTAN) SSP

2 3

1. IMPORTIR 2. KPP MELALUI KPPN 3. KPP MELALUI BANK DEVISA 4. BANK DEVISA 5. DITJEN BEA DAN CUKAI

64

TATA CARA PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG DARI BELANJA NEGARA/DAERAH DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN DISETOR DENGAN SSP PADA HARI YG SAMA KE BANK PERSEPSI/ KANTOR POS SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DAN DITANDATANGANI SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DAN DITANDATANGANI

SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) REKANAN DAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) REKANAN DAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)

1. WAJIB PAJAK 2. KPP MELALUI KPKN 3. LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARAWAN 4. BANK PERSEPSI/ KANTOR POS 5. PEMUNGUT

65

TATA CARA PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL INDUSTRI SEMEN, KERTAS, BAJA DAN OTOMOTIF DIPUNGUT PADA SAAT PENJUALAN BUKTI PEMUNGUTAN BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

BUKTI PEMUNGUTAN 1 PPh PASAL 22 PPh PASAL 22

2 3

1. PEMBELI/ WAJIB PAJAK 2. KPP (LAMPIRAN LAPORAN BULANAN) 3. PEMUNGUT

66

TATA CARA PEMUNGUTAN/ PELUNASAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERTAMINA DAN BADAN USAHA LAIN (IMPORTIR) YANG BERGERAK DI BIDANG BBM JENIS PREMIX, SUPER TT DAN GAS

DILUNASI SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK (PEMBELI) SEBELUM DELIVERY ORDER (DO) DITEBUS BANK PERSEPSI/ KANTOR POS PENYALUR/ AGEN

PEMBELI LAINNYA

FINAL

SSP (SEBAGAI BUKTI SSP PEMUNGUTAN) SSP SSP SSP

SSP(SEBAGAI BUKTI SSP PEMUNGUTAN) SSP SSP SSP Dit.P2Humas

67

67

TATA CARA PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH DIPUNGUT PADA SAAT PENJUALAN BUKTI PEMUNGUTAN BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

BUKTI PEMUNGUTAN 1 PPh PASAL 22 PPh PASAL 22

2 3

1. PEMBELI/ WAJIB PAJAK 2. KPP (LAMPIRAN LAPORAN BULANAN) 3. PEMUNGUT

Dit.P2Humas

68

68

TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS IMPOR TANPA LKP DJBC MENYETOR DENGAN SSP 1 HARI SETELAH PEMUNGUTAN (SECARA KOLEKTIF)

KE BANK PERSEPSI/ KANTOR POS MELAPOR SECARA MINGGUAN SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI SETELAH BATAS WAKTU PENYETORAN DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22 KE KPP TEMPAT BENDAHARA DJBC TERDAFTAR

Dit.P2Humas

69

69

TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG DARI BELANJA NEGARA/DAERAH DISETOR PADA HARI YG SAMA KE BANK PERSEPSI/ KANTOR POS

SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DAN DITANDATANGANI SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DAN DITANDATANGANI SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA OLEH BENDAHARA REKANAN DAN DITANDATANGANI

OLEH BENDAHARAWAN SSPBUKTI DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DAN DITANDATANGANI (SEBAGAI PEMUNGUTAN) OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) REKANAN DAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)

MELAPOR PALING LAMA 14 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22

KE KPP TEMPAT BENDAHARA/BUMN/BUMD TERDAFTAR Dit.P2Humas

70

70

TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG DARI APBN MAUPUN NON APBN DISETOR PALING LAMA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS

KE BANK PERSEPSI/ KANTOR POS

MELAPOR PALIN LAMA 20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22 KE KPP TEMPAT BENDAHARA/BUMN/BUMD TERDAFTAR Dit.P2Humas

71

71

TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL INDUSTRI SEMEN, KERTAS, BAJA DAN OTOMOTIF MENYETOR DENGAN SSP PALING LAMA TGL. 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR (SECARA KOLEKTIF)

KE BANK PERSEPSI/ KANTOR POS MELAPOR DENGAN MENGGUNAKAN SPT MASA PPh PASAL 22 SPALING LAMA 20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR

KE KPP TEMPAT PEMUNGUT TERDAFTAR Dit.P2Humas

72

72

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERTAMINA DAN BADAN USAHA SELAIN PERTAMINA (IMPORTIR) YANG BERGERAK DI BIDANG BBM JENIS PREMIX SUPER TT DAN GAS

MELAPORKAN PPh PASAL 22 PALING LAMA 20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR

DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22


73

73

TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH

MENYETOR DENGAN SSP PALING LAMA TGL. 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR

KE BANK PERSEPSI/ KANTOR POS MELAPOR DENGAN MENGGUNAKAN SPT MASA PPh PASAL 22 PALING LAMA 20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR


74

74

PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG YANG DIKEMBALIKAN PPh PASAL 22 PENJUALAN BARANG YANG DIKEMBALIKAN SETELAH MASA PAJAK TERJADINYA PENJUALAN

DAPAT DIKURANGKAN DARI PPh PASAL 22 TERUTANG PADA MASA PAJAK TERJADINYA PENGEMBALIAN SYARAT TIDAK DIGANTI DGN BARANG YG SAMA BAIK FISIK MAUPUN HARGA

PEMBELI MEMBUAT NOTA RETUR

Dit.P2Humas

75

75

NOTA RETUR ATAS PENJUALAN BARANG YANG DIKEMBALIKAN NOTA RETUR

DIBUAT OLEH PEMBELI DIBUAT OLEH PEMBELI DIBUAT OLEH PEMBELI DALAM RANGKAP 3 DALAM RANGKAP 3 DALAM RANGKAP 3

MENCANTUMKAN: • Nomor dan tanggal nota retur • Nama, alamat, dan NPWP pembeli • Nama, alamat, dan NPWP penjual • Nomor dan tanggal faktur pembelian barang yang dikembalikan • Macam, jenis, kuantum, dan harga barang yang dikembalikan • Tanda tangan pembeli Dit.P2Humas

1

2

3

1. PEMUNGUT PAJAK 2. DILAMPIRKAN PADA SPT MASA PPh Ps, 22 PEMUNGUT 3. ARSIP PEMBELI

76

76

Contoh SPT Masa PPh Pasal 22 baru (mulai 1-10-2009)

77

Contoh Daftar Bukti Potong PPh Pasal 22 baru (mulai 1-10-2009)

78

Contoh Bukti Potong PPh Pasal 22 baru (mulai 1-10-2009)

79

DASAR HUKUM PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 UU


PP

PP No. 8 Tahun 2007 (Peraturan Pelaks.UU KUP)

PER MENKEU PER DIRJEN SE DIRJEN

-PMK No. 181 Th 2007 (Bentuk dan Isi SPT) -PMK No. 184 Th 2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan) -PMK No.186 Th 2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi) -PMK No.190 Th 2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang) -PMK No.244 Th 2008 (Jenis Jasa lain yang Diatur dalam Pasal 23)  KEPDIRJEN No.108/PJ/1996 sttd PERDIRJEN No.42/PJ/2008 (Bentuk Formulir)  PERDIRJEN No.38/PJ/2009 (Formulir SSP)

SE DIRJEN PAJAK NOMOR : SE-53/PJ/2009 (JUMLAH BRUTO PPh PASAL 23) Dit.P2Humas

80

80

PEMOTONG PPh PASAL 23/26

• • • • •

BADAN PEMERINTAH SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI PENYELENGGARA KEGIATAN BENTUK USAHA TETAP PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA

DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARNNYA

MODAL

PENYERAHAN JASA

Dit.P2Humas

PENYELENGGARA KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21

81

81

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 23/26

PPh PASAL 23

PPh PASAL 26

•WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

•BUT

Dit.P2Humas

82

82

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 • DEVIDEN TERMASUK DEVIDEN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KPD PEMEGANG POLIS DAN PEMBAGIAN SHU KOPERASI • BUNGA TERMASUK PREMIUM,DISKONTO DAN IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG • ROYALTI • HADIAH, PENGHARGAAN DAN BONUS DAN SEJENISNYA SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA SELAIN SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SESUAI DENGAN PP 5 TAHUN 2002 IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN: • JASA TEKNIK; • JASA MANAJEMEN; • JASA KONSTRUKSI; • JASA KONSULTAN; • JASA LAIN SELAIN JASA YG TLH DIPOTONG PPh PSL 21 Dit.P2Humas

83

83

DIPOTONG PPh PASAL 26 PENGHASILAN YG DIBAYARKAN KEPADA WP LUAR NEGERI SELAIN BUT • DEVIDEN • BUNGA TERMASUK PREMIUM,DISKONTO, DAN IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG • ROYALTI, SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN HARTA IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA, PEKERJAAN, DAN KEGIATAN

HADIAH DAN PENGHARGAAN PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA

PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG

Dit.P2Humas

84

84

PENGHASILAN DARI SEWA

PENGHASILAN YG DIPEROLEH SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA GERAK DAN/ATAU TAK GERAK

ADANYA KESEPAKATAN UNTUK MEMBERIKAN HAK MENGGUNAKAN HARTA SELAMA JANGKA WAKTU TERTENTU

DENGAN PERJANJIAN BAIK TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS

SEHINGGA HARTA TERSEBUT HANYA DAPAT DIGUNAKAN OLEH PENERIMA HAK SELAMA JANGKA WAKTU YG TELAH DISEPAKATI

Dit.P2Humas

85

85

JASA TEKNIK PEMBERIAN INFORMASI YG BERKENAAN DGN PENGALAMAN DLM BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN ILMU PENGETAHUAN MELIPUTI PEMBERIAN INFORMASI DALAM PELAKSANAAN PROYEK TERTENTU

SEPERTI PEMETAAN DAN/ATAU PENCARIAN DENGAN BANTUAN GELOMBANG SEISMIK

PEMBERIAN INFORMASI DALAM PEMBUATAN SUATU JENIS PRODUK TERTENTU

SEPERTI PEMBERIAN INFORMASI DALAM BENTUK GAMBAR-GAMBAR, PETUNJUK PRODUKSI, PERHITUNGAN-PERHITUNGAN DLL

PEMBERIAN INFORMASI YG BERKAITAN DGN PENGALAMAN DI BIDANG MANAJEMEN

SEPERTI PEMBERIAN INFORMASI MELALUI PELATIHAN ATAU SEMINAR DGN PESERTA DAN MATERI YG TELAH DITENTUKAN OLEH 86 PENGGUNA JASA

JASA KONSULTAN PEMBERIAN ADVIS (PETUNJUK, PERTIMBANGAN, ATAU NASIHAT) PROFESIONAL DALAM SUATU BIDANG USAHA, KEGIATAN, ATAU PEKERJAAN YG DILAKUKAN OLEH TENAGA AHLI ATAU PERKUMPULAN TENAGA AHLI, YG TIDAK DISERTAI DGN KETERLIBATAN LANGSUNG PARA TENAGA AHLI TERSEBUT DALAM PELAKSANAANNYA

JASA MANAJEMEN

PEMBERIAN JASA DENGAN IKUT SERTA SECARA LANGSUNG DALAM PELAKSANAKAN ATAU PENGELOLAAN MANAJEMEN Dit.P2Humas

87

87

JASA MAKLON

PEMBERIAN JASA DLM RANGKA PROSES PENYELESAIAN SUATU BRG TERTENTU YANG PROSES PEKERJAANNYA YG DILAKUKAN PIHAK PEMBERI JASA (DISUBKONTRAKKAN), YANG SPESIFIKASI, BAHAN BAKU DAN ATAU BARANG SETENGAH JADI DAN ATAU BAHAN PENOLONG/PEMBANTU YG AKAN DIPROSES SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DISEDIAKAN PENGGUNA JASA, DAN KEPEMILIKAN ATAS BARANG JADI BERADA PADA PENGGUNA JASA

Dit.P2Humas

88

88

JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN BANDAR UDARA BIDANG AERONAUTIKA • JASA PENDARATAN, PENEMPATAN, PENYIMPAANAN PESAWAT UDARA DAN JASA LAINNYA SEHUBUNGAN DENGAN PENDARATAN PESAWAT UDARA • JASA PENGGUNAAN JEMBATAN PINTU • JASA GROUND HANDLING • JASA PENUNJANG LAINNYA DI BIDANG AERONAUTIKA

BIDANG NON-AERONAUTIKA • JASA CATERING DI PESAWAT DAN JASA PEMBERSIHAN PANTRY PESAWAT • JASA PENUNJANG LAIN DI BIDANG NON- AERONAUTIKA

Dit.P2Humas

89

89

JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN semua pemberian pelayanan penyelidikan, pengawasan, penjagaan, dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik, termasuk penyelidikan latar belakang seseorang, pencarian jejak orang hilang, pencurian, dan penggelapan serta patroli

JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN (EVENT ORGANIZER)

KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN MELIPUTI ANTARA LAIN PENYELENGGARAAN PAMERAN, KONVENSI, PEGELARAN MUSIK, PESTA, SEMINAR, PELUNCURAN PRODUK, KONFERENSI PERS, DAN KEGIATAN LAIN YANG MEMANFAATKAN JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN Dit.P2Humas

90

90

JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS BERUPA : 1. JASA PENYEMENAN DASAR (PRIMARY CEMENTING) 2. JASA PENYEMENAN PERBAIKAN (REMEDIAL CEMENTING) 3. JASA PENGONTROLAN PASIR (SAND CONTROL); 4. JASA PENGASAMAN (MATRIX ACIDIZING); 5. JASA PERETAKAN HIDROLIKA (HYDRAULIC); 6. JASA NITROGEN DAN GULUNGAN PIPA (NITROGEN DAN COIL TUBING) 7. JASA UJI KANDUNG LAPISAN (DRILL STEAM TESTING); 8. JASA REPARASI POMPA REDA; 9. JASA PEMASANGAN INSTALASI DAN PERAWATAN; 10. JASA PENGGANTIAN PERALATAN/MATERIAL; 11. JASA MUD LOGGING; 12. JASA MUD ENGINEERING; 13. JASA WELL LOGGING & PERFORATING; 14. JASA STIMULUS DAN SECONDARY DECOVERY; 15. JASA WELL TESTING & WIRE LINE SERVICE; 16. JASA ALAT KONTROL NAVIGASI LEPAS PANTAI YG BERKAITAN DGN DRILLING 17. JASA PEMELIHARAAN UNTUK PEKERJAAN DRILLING; 18. JASA MOBILISASI DAN DEMOBILISASI ANJUNGAN DRILLING; 19. JASA LAINNYA YG SEJENIS DI BIDANG PENGEBORAN MIGAS Dit.P2Humas 91 91

TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 A.

PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;

B.

SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI;

C.

DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMD YG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JUMLAH MODAL YG DISETOR ;

D.

BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI, TERMASUK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF;

F.

SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA;

G.

PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN Dit.P2Humas

92

92

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23

HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI

SEWA DAN JASA LAINNYA

TARIF 15 %

TARIF 2%

DASAR PEMOTONGAN

J U M L A H

B R U T O

JIKA PEMBERI JASA TDK MEMILIKI NPWP MAKA Dit.P2Humas TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

93

93

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN ATAS KARYA SINEMATOGRAFI SE-58/PJ/2009 Pemanfataan Hasil Sinematografi Melalui : 1. Perjanjian dgn memberikan hak mengunakan hak cipta hasil karya Sinematografi kpd pihak lain utk mengumumkan/memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya, dgn persyaratan tertentu seperti penggunaan Karya Sinematografi utk jangka waktu atau wilayah tertentu; 2. Perjanjian dgn memberikan hak cipta hasil karya Sinematografi kpd pihak lain utk diumumkan ciptaannya dgn menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dgn pengusaha bioskop.

ROYALTI

DASAR PENGENAAN PAJAK

NOMOR 1, SEBESAR SELURUH PENGHASILAN NOMOR 2, SEBESAR 10% DARI BAGI HASIL

TARIF

15%

94

JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23 JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK USAHA TETAP.

TIDAK TERMASUK

1. PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN Jasa KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR Catering PEMBAYARAN GAJI DSB); & Jasa 2. PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS Yg telah DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN); dikenakan 2. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA kecuali PPh DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN bersifat DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS ); final 4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN (konstruksi) PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA Dit.P2Humas 95 95

OBJEK & TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 23 NO

OBJEK

TARIF

DASAR PENGHITUNGAN

1

DIVIDEN, BUNGA, ROYALTI, HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN SEJENISNYA

15%

JUMLAH BRUTO*

2

JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTAN

2%

JUMLAH BRUTO*

3

SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA KECUALI SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

2%

JUMLAH BRUTO*

4

IMBALAN JASA LAIN 1. JASA PENILAI (APPRAISAL)

2%

JUMLAH BRUTO*

2. JASA AKTUARIS

2%

JUMLAH BRUTO*

3. JASA AKUNTANSI,PEMBUKUAN DAN ATESTASI LAPORAN KEUANGAN

2%

JUMLAH BRUTO*

4. JASA PERANCANAG (DESIGN)

2%

JUMLAH BRUTO*

5. JASA PENGEBORAN (DRILLING) DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS,KECUALI YG DILAKUKAN BUT

2%

JUMLAH BRUTO*

6. JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS

2%

JUMLAH BRUTO*

*TIDAK TERMASUK PPN

Dit.P2Humas

96

96


OBJEK

TARIF

DASAR PENGHITUNGAN

7.

JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN SELAIN MIGAS

2%

JUMLAH BRUTO*

8.

JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA

2%

JUMLAH BRUTO*

JASA PENEBANGAN HUTAN

2%

JUMLAH BRUTO*

10. JASA PENGELOLAAN LIMBAH

2%

JUMLAH BRUTO*

11. JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA (OUTSOURCING SERVICE)

2%

JUMLAH BRUTO*

12. JASA PERANTARA ATAU KEAGENAN

2%

JUMLAH BRUTO*

2%

JUMLAH BRUTO*

14. JASA KOSTODIAN/PENYIMPANAN/PENITIPAN, KECUALI YG DILAKUKAN KSEI

2%

JUMLAH BRUTO*

15. JASA PENGISIAN SUARA (DUBBING DAN/ATAU SULIH SUARA

2%

JUMLAH BRUTO*

9.

13.

JASA DI BIDANG PERDAGANGAN SURAT-SURAT BERHARGA, KECUALI YG DI LAKUKAN BURSA EFEK, KSEI DAN KPEI

Dit.P2Humas *TIDAK TERMASUK PPN

 97

97

PPh Pasal 23


OBJEK

TARIF

DASAR PENGHITUNGAN

16. JASA MIXING FILM

2%

JUMLAH BRUTO*

17. JASA SEHUBUNGAN DENGAN SOFTWARE KOMPUTER, TERMASUK PERAWATAN, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

2%

JUMLAH BRUTO*

18. JASA INSTALASI/PEMASANGAN MESIN, PERALATAN, LISTRIK, TELEPON, AIR, GAS, AC, DAN/ATAU TV KABEL, SELAIN YG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK YG RUANG LINGKUPNYA DI BIDANG KONSTRUKSI DAN MEMPUNYAI IZIN DAN/ATAU SERTIFIKAT SBG PENGUSAHA KONSTRUKSI

2%

JUMLAH BRUTO*

19. JASA PERAWATAN/PERBAIKAN/PEMELIHARAAN MESIN, PERALATAN, LISTRIK TELEPON, AIR, GAS, AC, DAN/ATAU TV KABEL, ALAT TRANSPORTASI/KENDARAAN DAN/ATAU BANGUNAN, SELAIN YG DILAKUKAN WAJIB PAJAK YG RUANG LINGKUPNYA DI BIDANG KONSTRUKSI DAN MEMPUNYAI SERTIFIKAT SBG PENGUSAHA KONSTRUKSI

2%

JUMLAH BRUTO*

20. JASA MAKLON

2%

JUMLAH BRUTO*

21. JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN

2%

JUMLAH BRUTO*

*TIDAK TERMASUK PPN

Dit.P2Humas

98

98


OBJEK

TARIF

DASAR PENGHITUNGAN

22. JASA PENYELENGGARA KEGIATAN

2%

JUMLAH BRUTO*

23. JASA PENGEPAKAN

2%

JUMLAH BRUTO*

24. JASA PENYEDIAAN TEMPAT DAN/ATAU WAKTU DALAM MEDIA MASA, MEDIA LUAR RUANG ATAU MEDIA LAIN UNTUK PENYAMPAIAN INFORMASI

2%

JUMLAH BRUTO*

25. JASA PEMBASMI HAMA

2%

JUMLAH BRUTO*

26. JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE

2%

JUMLAH BRUTO*

27. JASA KATERING ATAU TATA BOGA

2%

JUMLAH BRUTO*

*TIDAK TERMASUK PPN

Dit.P2Humas

99

99

TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26

DILAKUKAN PADA SAAT PENGHASILAN DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA

BUKTI PEMOTONGAN

F.1.1.33.06

UNTUK WP PENERIMA PENGHASILAN

1

LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26

2 3

ARSIP PEMOTONG

Dit.P2Humas

100100

TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23/26 JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM

DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK* APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA *Ketentuan ini juga berlaku bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yg diijinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa

Dit.P2Humas

101101

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23/26

MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03) RANGKAP 2

LAMPIRAN * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26 * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26 * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

KE KPP/ KP2KP

PALING LAMA TANGGAL 20 BULAN BERIKUTNYA*

PD HARI KERJA SEBELUMNYA

JIKA JATUH PD HARI LIBUR

*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Dit.P2Humas Masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir.

102102

Contoh SPT Masa PPh Pasal 23 baru (mulai 1-10-2009)

103

Contoh Daftra Bukti Potong PPh Pasal 23 baru (mulai 1-10-2009)

104


105


106

OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) (BERSIFAT FINAL) Penghasilan dari Persewaan Tanah & atau Bangunan (PP No. 29 Thn 1996 Jo. PP No.5 Tahun 2002)

Penghasilan dari Hadiah Undian (PP No. 132 Thn 2000)

Penghasilan dari Jasa Konstruksi (PP No. 51 Thn 2008)

Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah &/ Bangunan (PP No. 48 Thn 1994 jo. PP No. 71 Thn 2008 )

YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA DIPOTONG DGN TARIF 10% DARI JUMLAH BRUTO*

*jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIPOTONG DGN TARIF 25% DARI JUMLAH BRUTO*

DIPOTONG DGN TARIF PELAKSANAAN : - 2% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL - 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA - 3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR PERENCANAAN & PENGAWASAN : - 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA - 6% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA

1. DIPOTONG DGN TARIF 5% DARI JUMLAH BRUTO* KECUALI < Rp 60 jt 2. DIPOTONG DGN TARIF 1% JUMLAH BRUTO* KHUSUS UNTUK RUMAH SEDERHANA & RUMAH SUSUN SEDERHANA

107

OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) Penghasilan dari Transaksi derivatif berupa Kontrak berjangka yg Diperdagangkan di Bursa (PP No. 17 Thn 2009)

Penghasilan dari Bunga Obligasi (PP No. 16 Thn 2009)

Penghasilan Bunga Simpanan Koperasi yg dibayar kpd anggotanya (PP No. 15 Thn 2009)

Penghasilan dari Bunga deposito & Tabungan serta Diskonto SBI (PP No. 11 Thn 2000)

Penghasilan dari Penjualan saham (PP No. 41 Thn 1994 jo. PP No. 17 Thn 1997)

YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN

DIPUNGUT DGN TARIF 2,5% DARI MARGIN AWAL (LIHAT PP 17 THN 2009)

*jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIPOTONG 5% s.d 20% (lihat PP No.16/2009)

DIPOTONG 20% DARI JUMLAH BRUTO* UNTUK BUNGA > Rp 240.000/ BULAN (lihat PP No.15/2009)

DIPOTONG 20% DARIJUMLAH BRUTO, KEC. JUMLAH DEPO/TAB DAN SBI TIDAK MELEBIHI Rp 7 JUTA & BUNGA YG DITERIMA DANA PENSIUN, PERBANKAN DAN DLM RANGKA RS DAN RSS TERTENTU

DIPOTONG DGN TARIF 0,1% DARI JUMLAH BRUTO* NILAI TRANSAKSI

108

PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002 )

DASAR HUKUM

PERATURAN PEMERINTAH

PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

No. : 394/ KMK.04/1994 jo. No. : 120/ KMK.03/2002

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK

KEP-50/PJ/1996 KEP-227/PJ/2002

109

OBJEK PPh

PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH

ORANG PRIBADI

BADAN

DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA

* TANAH * RUMAH * RUMAH SUSUN * RUMAH TOKO * APARTEMEN * TOKO

* KONDOMINIUM * GEDUNG PERKANTORAN/ PERTEMUAN/PERTOKOAN TERMASUK BAGIANNYA * RUMAH KANTOR * GUDANG DAN BANGUNAN INDUSTRI 110

TIDAK TERMASUK OBJEK PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN YG MERUPAKAN

OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (PAJAK DAERAH) YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU RESTORAN, TERMASUK : 1.

FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK;

2.

PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN

3.

JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN HOTEL

111

PELUNASAN PPh PENYEWA

ORANG PRIBADI

ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996)

* BADAN PEMERINTAH

BUKAN SUBJEK PAJAK

PEMBAYARAN SENDIRI

OLEH PIHAK YG MENYEWAKAN

* SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI * PENYELENGGARA KEGIATAN * BENTUK USAHA TETAP * KERJA SAMA OPERASI * PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA

PEMOTONGAN

OLEH PENYEWA

112

BESARNYA TARIF PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG MENYEWAKAN ORANG PRIBADI

BADAN

BADAN DENGAN KEPEMILIKAN ORANG PRIBADI

10%

10%

10%

DARI JUMLAH BRUTO NILAI PERSEWAAN

SEMUA JUMLAH YG DIBAYARKAN/TERUTANG OLEH PENYEWA DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YG BERKAITAN DGN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG DISEWA TERMASUK : BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA TERPISAH/DISATUKAN 113

KEWAJIBAN PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK WAJIB :

MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA SEWA, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DGN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI/KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN MEMBAYARAN/TERUTANGNYA SEWA MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KEPALA KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN/ TERUTANGNYA SEWA DENGAN LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN DILAMPIRI : - LEMBAR KE-3 SSP; - LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN 114

Contoh SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) baru (mulai 1-10-2009)

115

Contoh Daftar Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) baru (mulai 1-10-2009)

116

Contoh Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) baru (mulai 1-10-2009)

117

PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( PP No. 48 THN 1994 JO. PP No. 71 THN 2008 )

DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH

PP NO 48 Thn 1994 jo PP NO 71 Thn 2008

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NO : 635/ KMK.04/1994 jo NO: 392/ KMK.04/1996 dan NO: 566/ KMK.04/1999

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK

- SE-04/ PJ.33/1996 TGL 26 AGUSTUS 1996 - SE-02/PJ.33/ 1997 TGL 30 JULI 1997 - SE-55/PJ.42/1999 118

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENGALIHAN KEPADA PIHAK SELAIN PEMERINTAH JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN Rp 60 jt KEATAS

DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS

SEBELUM AKTA PENGALIHAN DITANDATANGANI OLEH PPAT PPh 5%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL) 119

WAJIB PAJAK YG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA RS DAN RSS PENGALIHAN KEPADA PIHAK SELAIN PEMERINTAH


SEBELUM AKTA PENGALIHAN DITANDATANGANI OLEH PPAT

PPh 1%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL)

120

JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN NILAI TERTINGGI ANTARA NILAI BERDASARKAN

AKTA PENGALIHAN HAK

NJOP TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

CATATAN JUMLAH BRUTO TDK TERMASUK PPN DAN BIAYA NOTARIS ATAU PEJABAT YG BERWENANG MENERBITKAN AKTA

121

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENGALIHAN KEPADA PIHAK SELAIN PEMERINTAH JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN KURANG DARI Rp 60 jt

PENGHASILAN LAINNYA MELEBIHI PTKP DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS

PENGHASILAN LAINNYA TDK MELEBIHI PTKP

TIDAK TERUTANG PPh

SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN

PPh 5% DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL) 122

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENGALIHAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH YANG TDK MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS

JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN Rp 60 jt KEATAS

DIPUNGUTOLEH : - BENDAHARAWAN, ATAU - PEJABAT YG BERWENANG

SEBELUM DILAKUKANNYA PEMBAYARAN/TUKAR MENUKAR TARIF PPh 5%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS (BERSIFAT FINAL)

123

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENGALIHAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH YANG TDK MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN KURANG DARI Rp 60 jt PENGHASILAN LAINNYA MELEBIHI PTKP


PENGHASILAN LAINNYA TIDAK MELEBIHI PTKP

TIDAK TERUTANG PPh

SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN

TARIF PPh 5% DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS (BERSIFAT FINAL)

124

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MELALUI LELANG MILIK ORANG PRIBADI ATAS BEBERAPA BIDANG TANAH YG JUMLAH KESELURUHANNYA MENCAPAI Rp 60 jt ATAU LEBIH

WALAUPUN TERDAPAT BIDANG TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG NILAINYA < Rp 60 jt

WAJIB MELUNASI PPh 5% DARI NILAI MENURUT RISALAH LELANG

DIPOTONG DAN DISETOR OLEH KEPALA KANTOR LELANG NEGARA

SEBELUM RISALAH LELANG DITANDA TANGANI

125

TATA CARA PENGISIAN SSP SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK ORANG PRIBADI

DALAM SSP HARUS DICANTUMKAN :

- NAMA, ALAMAT, DAN NPWP PIHAK YANG MENGALIHKAN. - LOKASI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN - NAMA PEMBELI

BILA PIHAK YANG MENGALIHKAN TIDAK MEMILIKI NPWP, MAKA NPWP DIISI DENGAN 0.000.000.0.XXX (XXX ADALAH KODE KPP TEMPAT WP YG MENGALIHKAN BERTEMPAT TINGGAL

126

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI

DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 DAN PERUBAHANNYA YAITU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2009

BERLAKU PER 1 AGUSTUS 2008

127

PENGERTIAN-PENGERTIAN Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg p[rofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yg mampu menyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dlm model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build). 128

PENGERTIAN-PENGERTIAN

Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan 129

SUBJEK PAJAK USAHA JASA KONSTRUKSI SUBJEK PAJAK

WP Orang Pribadi

WP Badan

BUT

YANG BERGERAK DI BIDANG

- JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI - JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI - JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI

130

TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI IMBALAN JASA KONSTRUKSI FINAL

JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN

JASA PELAKSANAAN YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL

2%

YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA

4%

YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA MENENGAH ATAU KUALIFIKASI BESAR

3%

YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA

4%

DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN

YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA

6%

131

PELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI PEMBERI HASIL • BADAN PEMERINTAH, • SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, • PENYELENGGARA KEGIATAN • BUT • KERJASAMA OPERASI • PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA • ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK

• ORANG PRIBADI • BUKAN SUBJEK PAJAK

PELUNASAN PPh MELALUI PEMOTONGAN OLEH PEMBERI HASIL

PENYETORAN SENDIRI OLEH PEMBERI JASA 132

KEKURANGAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI PEMBERI HASIL • BADAN PEMERINTAH, • SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, • PENYELENGGARA KEGIATAN • BUT • KERJASAMA OPERASI • PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA • ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK

• ORANG PRIBADI • BUKAN SUBJEK PAJAK

PELUNASAN PPh MELALUI

PENYETORAN SENDIRI OLEH PENYEDIA JASA 133

KEKURANGAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI TIDAK DILUNASI SELISIH PPh YG TIDAK DIBAYAR PENGGUNA JASA

TIDAK TERUTANG PPh FINAL SYARAT DICATAT SEBAGAI PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH (PASAL 6 AYAT (1) HURUF H UU PPh

DIKENAKAN PPh FINAL APABILA PIUTANG TSB DAPAT DITAGIH KEMBALI

134

PENGHASILAN LAIN YANG DITERIMA WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI YG PAJAKNYA TERUTANG DAN DIBAYAR DI LUAR NEGERI

PENGHASILAN LAIN DI LUAR USAHA JASA KONSTRUKSI

DAPAT DIKREDITKAN TERHADAP PAJAK YG TERUTANG BERDASARKAN UU PPh

DIKENAKAN TARIF BERDASARKAN UU PPh

KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN SELISIH KURS DARI KEGIATAN USAHA JASA KONSTRUKSI TERMASUK DLM PERHITUNGAN NILAI KONTRAK

DIKENAKAN PPh FINAL

WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN YG TERPISAH ATAS BIAYA YG TIMBUL

135

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASIL PEMBERI HASIL YG DITUNJUK SBG PEMOTONG WAJIB : MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL

MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI / KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN

MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN DENGAN

LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI : - LEMBAR KE-3 SSP; - LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN 136

TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI JASA KEWAJIBAN PEMBERI JASA :

MENYETOR SENDIRI PPh TERUTANG KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DENGAN SSP SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 15 BULAN BERIKUTNYA MELAPORKAN PENYETORAN PPh KE KPP SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN DITERIMANYA IMBALAN

LAPORAN BULANAN PPh BAGI WP YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI DILAMPIRI LEMBAR KE 3 SSP 137

KETENTUAN KHUSUS UNTUK BENTUK USAHA TETAP PENGHASILAN DARI JASA KONSTRUKSI DIKENAKAN PPh FINAL DITERIMA

BENTUK USAHA TETAP SISA LABA OBJEK PPh PASAL 26 ATAU TAX TREATY DITERIMA

INDUKNYA DI LUAR NEGERI 138

KETENTUAN PERALIHAN KONTRAK YG DITANDATANGANI SEBELUM 1 AGUSTUS 2008 DAN PEMBAYARAN DARI KONTRAK ATAU BAGIAN DARI KONTRAK TERSEBUT DILAKUKAN S.D TGL 31 DESEMBER 2008

KONTRAK YG DITANDATANGANI SEBELUM 1 AGUSTUS 2008 DAN PEMBAYARAN DARI KONTRAK ATAU BAGIAN DARI KONTRAK TERSEBUT SETELAH TGL 31 DESEMBER 2008

TUNDUK PADA KETENTUAN LAMA DITERIMA

DITERIMA

WAJIB PAJAK SERTIFIKAT KUALIFIKASI USAHA KECIL & PENGADAAN S.D Rp 1 MILIAR

DIKENAKAN PPh FINAL : -2% DARI JUMLAH BRUTO UTK JASA PELAKSANAAN -4% DARI JUMLAH BRUTO UTK JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN APABILA

MELALUI PEMOTONGAN

APABILA

SETOR SENDIRI

WAJIB PAJAK SERTIFIKAT KUALIFIKASI MENENGAH & BESAR

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYELESAIAN PEKERJAAN DITANDATANGANI PENYEDIA JASA S.D 31 DES. 2008

TUNDUK PADA KETENTUAN LAMA DIKENAKAN PPh PASAL 23 DGN TARIF 2% DARI JUMLAH BRUTO APABILA

MELALUI PEMOTONGAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYELESAIAN PEKERJAAN DITANDATANGANI PENYEDIA JASA SETELAH 31 DES.2009 TUNDUK PADA KETENTUAN BARU (PP 51 TAHUN 2008)

DIKENAKAN PPh PASAL 25 UU PPh

APABILA

TIDAK DIPOTONG

139


140

PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN

DASAR HUKUM

PERATURAN PEMERINTAH

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK

PP No. 138 TAHUN 2000

KEP-395/PJ./2001

141

PENGERTIAN-PENGERTIAN



Hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.



Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

142

No .

Perbedaan Jenis Hadiah

Definisi

1.

Hadiah undian

hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian

2.

Hadiah atau penghargaan perlombaan

hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan

3.

Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan

hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah

4.

Penghargaan

imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan 143 tertentu

Tarif No . 1. 2.

Jenis Hadiah Hadiah Undian

Tarif

Sifat

25%

Final

Hadiah atau OPDN Psl. 17 Tidak Final penghargaan (PPh 21) perlombaan, Tidak Final penghargaan, dan WPLN non BUT 20% (PPh 26) hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, WP BDN DN/BUT Tidak Final dan kegiatan 15% (PPh 23)

144

Tidak termasuk Hadiah dan Penghargaan hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir Syarat :  tanpa diundi dan  hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. 

145


146

PERATURAN PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (2) HURUF a

POINTER PP 15 TAHUN 2009

1. PENGHASILAN BERUPA BUNGA SIMPANAN YG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI YG DI DIRIKAN DI INDONESIA KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI DIKENAI PPh YG BERSIFAT FINAL; 2. TARIF PPh ATAS BUNGA SIMPANAN YG DIBAYARKAN KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI ADALAH 0% UNTUK PENGHASILAN S.D Rp240 RIBU PERBULAN ATAU 10% DARI JUMLAH BRUTO BUNGA UNTUK PENGHASILAN BERUPA BUNGA SIMPANAN LEBIH DARI Rp240 RIBU PERBULAN ; 3. KOPERASI WAJIB MELAKUKAN PEMOTONGAN PPh YG BERSIFAT FINAL ATAS PEMBAYARAN BUNGA SIMPANAN KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI.

147

PERATURAN PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (2) HURUF C

POINTER PP 16 TAHUN 2009 1. OBLIGASI ADALAH SURAT UTANG & SURAT UTANG NEGARA, YG BERJANGKA WAKTU > 12 BLN 2. BUNGA OBLIGASI ADALAH IMBALAN YG DITERIMA & ATAU DIPEROLEH PEMEGANG OBLIGASI DLM BENTUK BUNGA & ATAU DISKONTO. 3. ATAS PENGHASILAN YG DITERIMA & ATAU DIPEROLEH WP BERUPA BUNGA OBLIGASI DIKENAI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN YG BERSIFAT FINAL BESARNYA PPh ADALAH : A. UNTUK BUNGA DARI OBLIGASI DENGAN KUPON SEBESAR - 15% WP DALAM NEGERI DAN BUT; DAN - 20% ATAU SESUAI DGN TARIF P3B BAGI WP LUAR NEGERI SELAIN BUT DARI JUMLAH BRUTO BUNGA SESUAI DENGAN MASA KEPEMILIKAN OBLIGASI; B. DISKONTO DARI OBLIGASI DENGAN KUPON SEBESAR: - 15% BAGI WP DALAM NEGERI DAN BUT; DAN - 20% ATAU SESUAI DGN TARIF P3B BAGI W P LUAR NEGERI SELAIN BUT DARI SELISIH LEBIH HARGA JUAL ATAU NILAI NOMINAL DI ATAS HARGA PEROLEHAN OBLIGASI, TIDAK TERMASUK BUNGA BERJALAN C. DISKONTO DARI OBLIGASI TANPA BUNGA SEBESAR: - 15% BAGI WP DALAM NEGERI DAN BUT; DAN - 20% ATAU SESUAI DGN P3B BAGI WP LUAR NEGERI SELAIN BUT, DARI SELISIH LEBIH HARGA JUAL ATAU NILAI NOMINAL DI ATAS HARGA PEROLEHAN OBLIGASI;

D. BUNGA & ATAU DISKONTO DARI OBLIGASI YG DITERIMA &ATAU DIPEROLEH W P REKSADANA YG TERDAFTAR PADA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL & LEMBAGA KEUANGAN SEBESAR: - 0% UNTUK TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN TAHUN 2010; - 5% UNTUK TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2013; DAN - 15% UNTUK TAHUN 2014 DAN SETERUSNYA.

148

PERATURAN PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (2) HURUF C

POINTER PP 17 TAHUN 2009 1. PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ; 2. BESARNYA PAJAK PENGHASILAN ADALAH SEBESAR 2,5% DARI MARGIN AWAL.; 3. TRANSAKSI DERIVATIF ADALAH TRANSAKSI YANG DIDASARI PADA KONTRAK ATAU PERJANJIAN PEMBAYARAN YANG NILAINYA MERUPAKAN TURUNAN DARI NILAI INSTRUMEN YANG MENDASARI SEPERTI SUKU BUNGA, NILAI TUKAR, KOMODITI, EKUITI DAN INDEKS BAIK YANG DIIKUTI DENGAN PERGERAKAN MAUPUN TANPA PERGERAKAN DANA ATAU INSTRUMEN; 4. KONTRAK BERJANGKA ADALAH SUATU PERJANJIAN TERMASUK KONTRAK STANDAR UNTUK MEMBELI ATAU MENJUAL SEJUMLAH EFEK ATAU KOMODITI YANG JUMLAH, MUTU, JENIS, TEMPAT, DAN WAKTU PENYERAHAN DI KEMUDIAN HARI TELAH DITETAPKAN 149

150

KETENTUAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2010

Recommend Documents