Perancangan Algoritma Pemotongan Gaji Untuk Pajak Penghasilan
LAPORAN PENELITIAN
Peneliti Utama: Ignatius A. Sandy, S.Si., M.T. Meity Martaleo,ST., M.T.
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BANDUNG 2012
ABSTRAK
Pemotongan pajak karyawan oleh sebuah perusahaan swasta merupakan kewajiban dari pemerintah berdasarkan UU Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak atas gaji karyawan dengan tepat bukan hal mudah. Hal yang membuat kesulitan penghitungan pajak karena gaji yang dibayarkan dapat terdiri lebih dari satu jenis dan perhitungan gaji serta pajaknya tidak terintegrasi. Oleh karena itu kemungkinan terjadinya kesalahan pemotongan pajak untuk gaji karyawan sangat besar. Dua kejadian yang mungkin terjadi adalah kelebihan pembayaran pajak dan kekurangan pembayaran pajak. Pada penelitian ini akan dirancang sebuah algoritma untuk mengatasi permasalahan kesalahan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh karyawan. Perancangan algoritma disusun dengan mengacu pada UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
DAFTAR ISI ABSTRAK
ii
BAB 1 : PENDAHULUAN
1
I.1. Latar Belakang
1
I.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah
1
I.3. Pembatasan Masalah dan Asumsi Penelitian
2
I.4. Tujuan Penelitian
2
I.5. Metodologi Penelitian
3
BAB 2: STUDI LITERATUR
4
II.1. Pajak Penghasilan
4
II.2. Perancangan Algoritma
5
II.3. Perancanangan Basis Data Metode DDA
6
II.3.1. Identifikasi Aktivitas
6
II.3.2. Identifikasi Informasi
7
II.3.3. Pengelompokkan Informasi
8
BAB 3 : PERANCANGAN ALGORITMA
9
III.1. Tujuan Perancangan Algoritma
9
III.2. Identifikasi Gaji
9
III.3. Algoritma
10
III.3.1. Algoritma Pertama
10
III.3.2. Algoritma Kedua
11
III.3.3. Contoh Penggunaan Algoritma
12
III.4. Perancanga Basis Data untuk Algoritma
13
III.5. Sistem Gaji dan Pemotongan Pajak
14
BAB 4 : KESIMPULAN
15
i
BAB I: PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Dulu seorang karyawan hanya menerima gaji hanya satu jenis gaji saja. Umumnya dibayarkan pada akhir bulan. Saat ini penggajian karyawan swasta semakin lebih baik. Seorang karyawan saat ini bisa menerima gaji yang terdiri dari berbagai jenis gaji seperti gaji untuk kerja lembur, tunjangan untuk transportasi, tunjangan hari raya, tunjangan uang makan dan berbagai jenis gaji lainnya yang diharuskan oleh undang-undang. Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka tunjangan-tunjangan dianggap sebagai jenis gaji yang lainnya. Selain itu perusahaan swasta diwajibkan memotong seluruh gaji karyawan untuk pembayaran pajak penghasilan atas karyawan tersebut. Pemotongan dilakukan karena seluruh gaji tersebut dianggap menambah kekayaan karyawan. Pada akhir tahun perusahaan juga akan menerbitkan sebuah formulir SPT A1 yang berisi tentang penghasilan karyawan selama setahun dan besar pajak yang dibayar oleh karyawan tersebut kepada negara sebagai kewajiban warga negara. Biasanya pada akhir tahun akan diketahui kesalahan pemotongan pajak karyawan karena adanya banyak jenis gaji. Kesalahan yang kedua adalah perusahaan menghitung gaji dan pajaknya tidak secara terintegrasi. Gaji karyawan yang kena pajak yang dekat perbatasan perbedaan tarif pajak yang akan membuat kesalahan tersebut.
2. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH Kesalahan-kesalahan ini akan diketahui pada akhir tahun. Kesalahan ini tentunya harus diperbaiki dan setiap karyawan harus menanggung akibatnya. Oleh karena itu perusahaan akan mengumumkan karyawan mempunyai
1
kelebihan pembayaran pajak penghasilan dan kekurangan pembayaran pajak. Ketika pengumuman ini dibaca oleh para karyawa, biasanya terjadi kehebohan. Untuk karyawan yang mempunyai kelebihan pembayran pajak akan senang sekali, seperti mendapat bonus. Namun karyawan yang mempunyai kekurangan pembayaran pajak, akan mengeluh karena ketidak-adaan uang untuk membayar kekurangan tersebut. Ini menjadi beban yang setiap tahun terjadi. Perumusan masalah yang diperoleh dari pembahasan di atas untuk merancang suatu algoritma pemotongan gaji untuk pajak penghasilan yang baik adalah : 1. Apa saja yang menjadi tujuan perancangan algoritma pemotongan gaji untuk pajak penghasilan? 2. Bagaimanakah algoritma pemotongan gaji untuk pajak penghasilan yang dapat membantu perusahaan? 3. Bagaimanakah evaluasi dari hasil yang dapat jika perusahaan menggunakan algoritma pemotongan gaji untuk pajak penghasilan?
3. PEMBATASAN MASALAH DAN ASUMSI PENELITIAN Dalam penelitian ini dibuat batasan masalah agar penelitian lebih terfokus. Perancangan algoritma ini hanya untuk karyawan yang merupakan warga negara Indonesia. Aturan yang digunakan dalam penghitungan pajak penghasilan seorang karyawan tetap menggunakan UU Pajak Penghasilan Pasal 21.
4. TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian yang dilakukan untuk perhitungan pajak atas gaji karyawan adalah: 1. Menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari algoritma pemotongan gaji untuk pajak penghasilan pada sebuah perusahaan.
2
2. Membuat sebuah algoritma yang baru yang bertujuan dapat melakukan perhitungan jumlah potongan untuk pajaknya menjadi akurat. 3. Mengetahui hasil yang dapat dilakukan oleh algoritm yang dirancang jika sebuah perusahan menggunakan algoritma yang dirancang.
5. METODOLOGI PENELITIAN Pada penelitian dalam merancang algoritma untuk pemotongan gaji untuk pajak penghasilan dengan cara seperti peneltian lain pada umumnya yaitu : 1.
Studi Lapangan Studi Lapangan dilakukan dengan melakukan telaah dan mengidentifikasi
gaji yang dikenakan pajak penghasilan 2.
Studi Literatur Pada tahap ini dicari teori-teori yang dapat membantu untuk perancangan
sistem pembayaran gaji dan algoritma pemotongan pajak untuk setiap gaji yang diterima oleh karyawan. Tentunya juga untuk seluruh jenis gaji yang diteima 3.
Perancangan Sistem Pembayaran Gaji Walaupun
yang
dirancang
adalah
algoritma
pemotongan
pajak
penghasilan atas seluruh gaji yang diterima karyawan termasuk seluruh jenis gaji. Oleh karena ini terkait dengan setiap dan seluruh jenis gaji, jadi harus dirancang terlebih dahulu Sistem Pembayaran Gaji 4.
Perancangan Algoritma Pemotongan Gaji untuk Pajak Penghasilan Setelah Sistem Pembayaran Gaji dirancang, maka berikutnya adalah
dirancang Algoritma Pemotongan Gaji untuk Pajak Penghasilan. 5.
Analisis Pada bagian ini akan dilakukan analisis terhadap Algoritma Pemotongan
Gaji untuk Pajak Penghasilan yang diusulkan oleh peneliti dan hasil yang didapat oleh Algoritma Pemotongan Gaji untuk Pajak Penghasilan jika sebuah perushaan menggunakan algoritma ini.. 6.
Kesimpulan dan saran
Pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
3
BAB II: STUDI LITERATUR II.1 Pajak Penghasilan Pada saat ini setiap warga negara diwajibkan membayar pajak penghasilan atas seluruh penghasilannya yang dianggap menambah kekayaan pada warga negara tersebut. Setiap perusahaan yang mempunyai karyawan dan memberikan penghasilan pada karyawan tersebut, maka perusahaan tersebut wajib menyetorkan sejumlah uang setiap bulan berupa pajak penghasilan. Peraturan yang digunakan untuk melakukan pemotongan gaji dan membayar kepada negara setiap bulan adalah UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Menurut UU No. 10 Tahun 1994, salah satu subjek pajak adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Wajib Pajak dapat diketahui juga dengan bukti kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehubungan dengan itu maka Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah PTKP tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri terhadap penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP diatur dalam pasal 7 UndangUndang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Besarnya PTKP yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009 tersebut adalah: 1. Untuk diri pegawai
: Rp 15.840.000
4
2. Tambahan untuk pegawai yang kawin
: Rp 1.320.000
3. Tambahan untuk anggota keluarga (paling banyak 3 orang)
: Rp 1.320.000
Anggota keluarga yang dimaksud pada poin ke-3 adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam hal pemotongan pajak, wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai tetap suatu institusi dikenakakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan tarif seperti terlihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Tarif Penghasilan Kena Pajak Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif
s.d. Rp 50.000.000
5%
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000
15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000
25%
Di atas Rp 500.000.000
30%
II.2 Perancangan Algoritma Algoritma adalah sebuah rangkaian langkah-langkah yang berguna untuk menyelesaikan suatu persoalan. Awalnya algoritma dibuat untuk membantu para programer dalam membuat sebuah program, baik program yang kecil maupun program yang besar. Ada juga yang menganggap bahwa algoritma ini sama dangan langkahlangkah yang disebut Heuristic. Pada penelitian, peneliti tidak mempermasalah arti kata algoritma dan Heuristic secara mendetail. Juga tidak dibahas apa perbedaan dari kedua kata tersebut. Dalam menyelesaikan sesuatu persoalan dengan algoritma tidak dijamin akan menghasilkan suatu solusi yang optimal. Dengan menggunakan algoritma, maka setiap persoalan dapat diselesaikan dan solusi yang dihasilkan merupakan suatu solusi yang layak atau feasible.
5
Yang terpenting dalam merancang sebuah algoritma adalah perancang tersebut harus menguasai persoalan yang sedang dihadapi. Dan algoritma yang dihasilkan harus dicoba untuk berbagai jenis kasus yang mungkin muncul pada persoalan yang akan diselesaikan. Dalam memeriksa suatu algoritma dapat digunakan konsep tautologi logika untuk memeriksa apakah algoritma menghasilkan suatu solusi yang feasible atau benar secara logika dan sesuai dengan logika persoalan yang sedang dihadapi. Namun cara ini sangat sukar, terutama untuk menurunka premis-premis logika dan juga persamaan logika dari persoalan yang sedang dihadapi. II.3 Perancangan Basis Data Metode DDA. Perancangan basis data Metoda DDA ( Disain Database berdasarkan Aktivitas ) diharapkan dapat membantu para perancang basis data bekerja dan berkomunikasi dengan nara sumber sehingga perancangan basis data menjadi lebih baik lagi. METODA DDA Metoda DDA ini dibagi 3 langkah utama, yaitu: 1. Identifikasi Aktivitas 2. Identitfikasi Informasi 3. Pengelompokkan Informasi II.3.1 Identifikasi Aktivitas Tahapan pertama Metoda DDA adalah mengidentifikasi seluruh aktivitas yang ada pada perusahaan. Perancang bersama nara sumber dapat berdiskusi tentang aktivitas yang dibutuhkan perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik. Nara sumber dapat dengan mudah menyebutkan seluruh aktivitas, karena setiap hari nara sumber melakukan aktivitas-aktivitas ini. Pada tahapan ini para manajer dapat memberikan daftar aktivitas yang harus ada di perusahaannya. Jaminan bahwa Metoda DDA lebih mudah, karena seharusnya para manajer sudah mempunyai daftar aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh perusahaannya. Hal yang penting dalam mengidentifikasi aktivitas ini adalah seluruh aktivitas teridentifikasi dengan baik. Agar memudahkan tahapan selanjutnya, sebaiknya aktivitas dibuat dalam bentuk sebuah kalimat lengkap.
6
Contoh aktivitas, 1.
Konsumen memesan sepatu tipe A sebanyak 10 ribu pasang untuk 3 bulan.
2.
Produsen mengirimkan 1000 pasang sol sepatu jenis Y.
3.
Karyawan X memeriksa kualitas sol sepatu sehari 100 pasang.
4.
Karyawan Y membuat sepatu 100 pasang sepatu dalam 1 minggu.
5.
Konsumen mengembalikan 500 pasang sepatu karena sol yang tidak sama dengan pesanan. Aktivitas-aktivitas di atas merupakan aktivitas sehari-hari yang terjadi di
perusahaan. Pada tahapan perancangan basis data, informasi kuantitas jumlah, waktu yang spesifik tidak diperlukan, tetapi dapat memberikan gambaran yang lengkap dan aktivitas mudah dipahami dan memudahkan tahapan selanjutnya. II.3.2 Identifikasi Informasi Tahapan kedua adalah mengidentifikasi informasi untuk setiap aktivitas yang ada pada perusahaan. Informasi yang terkait pada aktivitas dapat dibagi 2 kelompok yaitu kelompok informasi tentang pelaku atau benda. Yang kedua kelompok informasi berupa keterangan aktivitas yang dilakukan dan biasanya berupa atribut saja. Contoh aktivitas, 1.
Konsumen memesan sepatu tipe A sebanyak 10 ribu pasang untuk 3 bulan. Informasi yang terkait pelaku atau benda yaitu informasi konsumen, dan sepatu. Dan keterangan aktivitas adalah informasi jumlah dan waktu terkait
2.
Produsen K mengirimkan 1000 pasang sol sepatu jenis Y. Pada aktivitas ini terdapat informasi produsen, sepatu, jumlah.
3.
Karyawan X memeriksa kualitas sol sepatu sehari 100 pasang. Pada aktivitas ini terdapat informasi karyawan, sepatu, jumlah.
4.
Karyawan Y membuat sepatu 100 pasang sepatu dalam 1 minggu. Pada aktivitas ini terdapat informasi karyawan, sepatu, jumlah dan waktu.
5.
Konsumen D mengembalikan 500 pasang sepatu karena sol yang tidak sama dengan pesanan. Pada aktivitas ini terdapat informasi konsumen, sepatu, sol, jumlah. Identifikasi yang dilakukan bisa saja merupakan atribut dari pelaku atau
bendanya. Sedangkan informasi untuk keterangan aktivitas, lebih mudah dalam bentuk atribut seperti jumlah, waktu, dan lain sebagainya.
7
Pada tahapan kedua, biasanya tidak semua informasi dapat diidentifikasi secara lengkap. Informasi yang kurang biasanya berupa keterangan aktivitas ( atribut ). Dan untuk mempercepat proses perancangan basis data, walaupun belum lengkap, ada baiknya mengerjakan tahapa ketiga. Kalau ada kekurangan, bisa ditambahkan pada tahapan ketiga.
II.3.3 Pengelompokkan Informasi Oleh karena pada tahapan kedua belum semua informasi diidentifikasi, maka pada tahapan ketiga ini dapat ditambahkan informasi yang baru. Pada tahapan ini setiap informasi dikelompokkan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa informasi terbagi 2 kelompok yaitu kelompok pelaku atau benda dan kelompok keterangan. Hasil pengelompokkan ini berupa tabel-tabel yang membentuk basis data. Tabel ini merupakan keluaran Metoda DDA. Tabel-tabel inilah yang merupakan keluaran dari perancangan basis data ini. Agar tabel-tabel ini menjadi tabel yang baik, maka pada tabel-tabel tersebut dilakukan proses normalisasi. Normalisasi tabel bukan bagian dari Metoda DDA.
8
BAB III: PERANCANGAN ALGORITMA
III.1 Tujuan Perancangan Algoritma. Sebelum memulai untuk merancang sebuah algoritma, harus diketahui tujuan perancangan Algoritma ini. Seperti yang dibahas pada bab 1 pendahuluan,
bahwa
terdapat
permasalahan
dalam
pemotongan
pajak
penghasilan seperti yang diperintahkan undang-undang. Melalui wawancara dengan para karyawan, bahwa setiap karyawan ingin membawa pulang gaji bersih yang sama setiap bulan. Jadi algoritma dirancang dengan tujuan setiap gaji karyawan dilakukan pemotongan pajak dan hasil pemotongan ini tidak membuat gaji yang sama utnuk gaji rutinnya. III.2 Identifikasi Gaji Pada saat ini, seorang karyawan akan mendapatkan berbagai macam jenis pengajian yaitu : 1. Gaji Rutin Bulanan 2. Lembur 3. Tunjangan Trasnsportasi 4. Tunjangan Hari Raya 5. Komisi 6. Insentif dan lainnya. Berdasarkan undang-undang, pemberi kerja harus memotong seluruh gaji tersebut untuk pajak penghasilan yang disetorkan secara rutin setiap bulan. Banyak perusahaan tidak memperhatikan cara pemotongan yang baik. Yang sering terjadi adalah gaji-gaji selain gaji rutin bulanan diberikan kepada karyawan secara utuh tidak dipotong untuk pajak penghasilan. Pemotongan pajak untuk gaji-gaji tersebut akan dilakukan dan dibebankan pada gaji rutin bulan berikutnya, sehingga karyawan akan membawa gaji yang lebih kecil pada bulan tersebut. Ada perusahaan yang memotong pajak untuk setiap gaji-gaji selain gaji rutin dengan teratur, namun dilakukan dengan cara kurang baik . Hal ini terjadi karena dilakukan secara terintegrasi. Ini teridentifikasi pada akhir tahun yaitu 9
kelebihan dan kekurangan pemotongan pajak untuk para karyawan. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, maka perlu dibedakan gajigaji tersebut menjadi 2 jenis gaji yaitu Gaji Rutin Bulanan yang besarnya tetap dan Gaji tambahan yang besarnya tidak tetap dan tidak rutin. III.3 Algoritma Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, telah diidentifikasi 2 jenis gaji yaitu Gaji Rutin Bulanan dan Gaji Tambahan, Kedua jenis gaji tersebut digambarkan seperti pada gambar di bawah ini : Untuk
mengatasi
permasalahan yang terjadi, telah diidentifikasi 2 jenis gaji yaitu Gaji Rutin
Bulanan
Tambahan, tersebut
Kedua
dan
Gaji
jenis
digambarkan
gaji
seperti
pada gambar di bawah ini : Gaji Rutin Januari s/d Desember
Lembur
Komisi
Dan Lain-lain
Gaji Rutin Bulanan digambarkan berwarna hijau dan Gaji Tambahan digambarkan berwarna biru. Untuk menjamin setiap karyawan membawa pulang gaji yang tetap untuk gaji rutinnya, maka cara penghitungan besaran pajak untuk kedua jenis gaji tersebut harus dibedakan. Gaji Rutin Bulanan diasumsikan sudah dibayarkan pada awal tahun, dan besarnya pajak harus bernilai sama setiap bulannya. Contoh seorang karyawan mendapat gaji Rp 3 juta setiap bulan, seakan-akan karyawan tersebut sudah menerima penghasilan 12 X Rp 3 juta = Rp 36 juta. Jika karyawan mendapatkan uang lembur, maka uang lembur itu menjadi penghasilan tambahan untuk karyawan tersebut sehingga total penghasilannya menjadi lebih besar dari Rp 36 juta. Besar pajak untuk lembur tersebut secara proporsional harus lebih besar dibandingkan dengan pajak Gaji Rutin Bulanan. Oleh karena itu untuk mengatasi semua permasalahan yang sudah dijelaskan, maka dibutuhkan 2 cara pemotongan pajak yaitu pemotongan pajak untuk gaji rutin bulanan dan pemotongan pajak untuk gaji tambahan.
10
Algoritma yang dibutuhkan untuk pemotongan gaji tersebut adalah Algoritma Pertama dan Algoritma Kedua.
III.3.1 Algoritma Pertama Algoritma Pertama ini diperuntukkan untuk menghitung besaran pajak yang dibebankan untuk Gaji Rutin Bulanan. Langkah-langkah Algoritma Pertama : 1. Hitung Total Penghasilan setahun untuk Gaji Rutin Bulanan yaitu 12 X Gaji Bulanan 2. Hitung Bea Jabatan yaitu 5% X Total Penghasilan dengan maksimum hanya Rp 6 juta yang dipakai untuk pengurangan. 3. Hitung Iuran Pensiun selama 1 tahun. 4. Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan susunan keluarga. Untuk penghitungan PTKP ini, jumlah anak yang boleh diperhitungkan adalah 3 orang anak dan usia di bawah 21 tahun. 5. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu Total Penghasilan setahun dikurangi oleh Bea Jabatan, Iuran Pensiun dan PTKP. 6. Hitung besaran pajak menggunakan cara dan persentase yang ada pada Tabel 2.1 Tarif Penghasilan Kena Pajak. Untuk satu bulan, maka besaran pajak ini harus dibagi 12. Besaran pajak ini dipakai untuk bulan gaji berikutnya. Jadi algoritma ini hanya dipakai satu kali saja. Jika ada penambahan Gaji Rutin Bulanan, maka tambahan tersebut dianggap sebagai Gaji Tambahan. Besar Total Penghasilan harus menjadi dasar untuk penghitungan total penghasilan yang akan digunakan Algoritma Kedua. Begitu pula dengan besar Bea Jabatan yang sudah dihitung.
III.3.2 Algoritma Kedua Algoritma Pertama ini diperuntukkan untuk menghitung besaran pajak yang dibebankan untuk semua Gaji Tambahan. Algoritma ini harus mengambil data Penghasilan Kena Pajak dan Bea Jabatan yang telah dihitung dengan Algoritma Pertama. Langkah-langkah Algoritma Kedua :
11
1. Hitung Bea Jabatan dengan syarat Bea Jabatan sebelumnya kurang dari Rp 6 juta. Total jumlah Bea Jabatan yang diperbolehkan untuk pengurangan hanya Rp 6 juta. 2. Hitung
Penghasilan
Kena
Pajak
untuk
Gaji
Tambahan
dengan
mengurangi Gaji Tambahan dengan Bea Jabatan. 3. Hitung besaran pajak menggunakan cara dan persentase yang ada pada Tabel 2.1 Tarif Penghasilan Kena Pajak 4. Hitung Total Bea Jabatan dan Total Penghasilan Kena Pajak untuk perhittungan pajak untuk Gaji Tambahan Berikutnya Besaran Penghasilan Kena Pajak dan Bea Jabatan ini akan dipakai Algoritma Kedua untuk menghitung besaran pajak untuk Gaji Tambahan berikutnya.
III.3.3 Contoh Penggunaan Algoritma Contoh seorang karyawan mempunyai istri dan 4 orang anak dengan besar gaji bulanan Rp 3 juta. Iuran Pensiun sebulan sebesar Rp 100 ribu. Untuk menghitung besaran pajak, maka digunakan Algoritma Pertama. Penghasilan setahun dari Gaji Rutin = 12 X Rp 3 juta = Rp 36 juta. Bea Jabatan = 5%X Rp 36 juta = Rp 1.800.000,Iuran Pensiun = 12 X Rp 100 ribu = Rp 1.200.000,Penghasilan Tidak Kena Pajak = Rp (15.840.000+1.320.000+3X1.320.000) = Rp 21.120.000. Penghasilan Kena Pajak = Rp 36 juta - Rp 1.800.000 - Rp 1.200.000 Rp 21.120.000 = Rp 11.880.000 Pajak = 5% X Rp 11.880.000 = Rp 594.000,Pajak 1 bulan Gaji Rutin = Rp 594.000 / 12 = Rp 49.5000 Kemudian karyawan tersebut mendapatkan komisi sebesar Rp 500.000, Untuk menghitung besaran pajaknya, maka digunakan Algoritma Kedua Bea Jabatan sebelumnya Rp 1.800.000, maka perlu hitung Bea Jabatan = 5% X Rp 500.000,-= Rp Rp 25.000,-. Total Bea Jabatan menjadi Rp 1.825.000 masih lebih kecil dari Rp 6 juta, maka Bea Jabatan Rp 25.000, bisa dipakai untuk pengurangan penghasikan kena pajak.
12
Penghasilan Kena Pajak untuk Gaji Tambahan = Rp 500.000 – Rp 25.000,- = Rp 475.000,-. Pajak = 5% X Rp 475.000 = Rp 23.500,-. Perhatikan proporsi pajak untuk Gaji Rutin Bulanan Rp 3 juta, besaran pajaknya Rp 49.500. Sedangkan untuk komisi Rp 500.000,- besaran pajaknya Rp 23.500. Ini akan memastikan bahwa besar Gaji Rutin Bulanan yang dibawa pulang oleh karyawan akan sama. Total Bea Jabatan = Rp 1.825.000 dan Total Penghasilan Kena Pajak = Rp 12.355.000,-. III.4 Perancangan Basis Data untuk Algoritma Algoritma ini tentunya dipakai untuk semua karyawan yang ada dalam perusahaan. Untuk diperlukan basis data yang menampung penghitungan pajak dalam satu perusahaan. Perancanggan Basis Data menggunakan Metode DDA. Secara singkat Tabel yang dihasilkan. Tabel 3.1 Karyawan Nomor Karyawan Nama Karyawan NPWP Istri Anak Tabel 3.2 Pajak Gaji Rutin Nomor Karyawan Gaji Bruto Iuran Pensiun Bea Jabatan PTKP PKP Pajak
Tabel 3.3 Pajak Gaji Tambahan Nomor Karyawan Gaji Bruto Tambahan
13
Bea Jabatan PKP Pajak
14
Tabel 3.3 Total Penghasilan Nomor Karyawan Total Bea Jabatan Total PKP
III.5 Sistem Gaji dan Pemotongan Pajak Pada beberapa perusahaan yang cukup besar, untuk pembayaran berbagai macam jenis gajii tambahan dilakukan oleh beberapa orang karyawan, sehingga terjadi kesalahan dalam menghitung pemotongan pajak. Hal ini terjadi karena informasi jumlah penghasilan dan bea jabatan Oleh karena itu Algoritma ini baik Algoritma Pertama dan Algoritma Kedua harus dibuat menjadi sebuah perangkat lunak yang berisi informasi yang tepat Jadi karyawan yang akan menghitung pemotongan pajak ini mempunyai alat bantu bekerja dan mendapatkan informasi yang benar untuk dasar perhitungan pajak. Selain itu perhitungan harus dilakukan untuk seluruh pembiayaan yang diberikan kepada karyawan untuk kegiatan tertentu, Jika karyawan tersebut tidak memberikan alat bukti pembiayaan, maka pembiayaan ini tentunya akan menjadi tambahan
penghasilan.
Tambahan
penghasilan
ini
harus
mendapatkan
pemotongan pajak. Aktivitas ini pun harus menggunakan algoritma ini, agar tidak terjadi masalah.
15
BAB IV: KESIMPULAN
Setelah dilakukan metodologi penelitian dari awal, pada bagian ini akan dituliskan kesimpulan hasil penelitian : 1. Algoritma pemotongan gaji ini bertujuan untuk membantu dalam pemotongan gaji karyawan seperti yang diperintahkan olah undang-undang dan memenuhi asas proporsional dalam jumlah pemotongannya. 2. Algoritma membantu cara memotong gaji yang rutin setiap bulan dan algoritma ini menjamin bahwa jumlah gaji bersih yang dibawa pulang setiap karyawan akan sama untuk setiap bulannya. Gaji tambahan akan dipotong sesuai dengan proporsinya, sehingga potongan pajak dari gaji tambahan ini tidak dibebankan pada gaji rutin. 3. Para pengguna algortima ini merasakan kemudahan untuk menggunakan algortima ini dan memberikan hasil seperti yang diharapkan.
15
