PA JA K P E N G H A S I L A N PA SA L 2 2
PERBEDAAN ANTARA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN
Pemotongan
• Menunjuk pada objek yang dikenakan pemotongan • Mengurangi kas yang diterima oleh penerima penghasilan
Pemungutan
• Menunjuk pada potensi yang terkandung dalam transaksi tersebut • Dapat menambah pembayaran bagi pihak yang bertransaksi
DEFINISI Bendaharwan pemerintah pusat dan daerah
Pajak yang dipungut oleh : Industri tertentu
Badan pemerintah
PEMUNGUT PPH 22
•Bendahara pemerintah untuk mekanisme pembelian barang. •Bendahara pengeluaran untuk mekanisme Uang Persediaan (UP). •Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
Aktivitas Penyerahan Barang
• Bank Devisa • Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
• BADAN USAHA DI BIDANG: • - INDUSTRI SEMEN*) • - INDUSTRI KERTAS • - INDUSTRI BAJA • - INDUSTRI OTOMOTIF • - INDUSTRI FARMASI
Aktivitas Impor
PENJUALAN HASIL PRODUKSI DI DALAM NEGERI
PEMUNGUT PPH 22
• Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas
Penjualan hasil produksi dan penjualan hasil impor
• Industri atau eksportir untuk pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.
•PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan • Bank-bank Badan Usaha Milik Negara
Penjualan hasil produksi orientasi ekspor
Pembayaran atas pembelian barang / dan atau bahan-bahan untuk keperluan usahanya
PEMUNGUT PPH 22 • Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor,
Penjualan kendaraan bermotor
• Penjualan barang mewah
Industri tertentu
TARIF PPH PASAL 22 Impor Dengan Angka Pengenal Impor (APl), sebesar 7,5% dari nilai impor,
Impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor;
Tanpa Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
Tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang
Aktivitas Penyerahan Barang yang dibiayai melaui APBN/D
1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian
TARIF PPH PASAL 22 Penjualan hasil produksi dan penjualan hasil impor Bahan bakar minyak 0,25% penjualan tanpa PPN pada SPBU pertamina
Bahan bakar minyak 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai pada SPBU bukan Pertamina dan Non SPBU
Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor
0,45% dari
TARIF PPH PASAL 22 PENJUALAN HASIL PRODUKSI DI DALAM NEGERI
penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen) penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih 0,45% (
penjualan baja sebesar 0,3%.
industri farmasi, adalah 0,3%
Pembayaran atas pembelian barang / dan atau bahan-bahan untuk keperluan usahanya BUMN dan BUMN Bank
BUMN tertentu, berkenaan 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN
TARIF PPH PASAL 22
Penjualan hasil produksi orientasi ekspor
0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian
Industri tertentu yang melakukan penyerahan barang mewah
5% dari harga jual
DPP PPH PASAL 22 IMPOR ADALAH NILAI IMPOR
Cost (C) $
Insurance (I) $
Freight (F) $
Bea masuk (% dari CIF)
Bea msuk Tambahan (% dari CIF)
Nilai Impor (Rp)
BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH
pesawat udara pribadi dengan harga jual > Rp20.000.000.000,00
kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual > Rp10.000.000.000,00
apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya > Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya > Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) DAN luas bangunan > 500 m2 (empat ratus meter persegi);
kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual > Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) DAN dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc
WAJIB PAJAK TANPA NPWP
100%
Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi
DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 1. 2. •
•
• • • •
Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai: barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dancukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 • buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama dna buku ilmu pengetahuan lainnya • kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional; • pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; • kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; • peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia; dan/atau • barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama
DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya
bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
1) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah , 2) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, dan 3) pemakaian air dan listrik
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA
DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan
Bank-bank Badan Usaha Milik Negara
pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecahpecah;
pembayaran untuk: a) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos; b) pemakaian air dan listrik
SIFAT PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 PPh pasal 22 atas: impor barang, pembelian barang oleh pemungut pajak, penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif dan pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor
•Tidak final •Dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan (uang muka) dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada: penyalur/agen
•Final •Tidak Dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan (uang muka) dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada: selain penyalur/agen
•Tidak final •Dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan (uang muka) dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut
CONTOH MENGHITUNG PPH PASAL 22 ATAS IMPOR PT. ABC MENGIMPOR 10 PARTY BARANG, DENGAN NILAI CIF US$ 500.000. BEA MASUK 40%, BMT 10%. PT ABC TERDAFTAR DAN MEMILIKI API. JIKA KURS MENURUT KEP MENKEU PADA WAKTU PELUNASAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR Rp 9.300. CIF 10 x $ 500.000 x Rp. 9.300 Bea Masuk 40% x Rp. 46.500.000.000 Bea Masuk Tambahan 10% x Rp. 46.500.000.000
4,650,000,000.00 1,860,000,000.00 465,000,000.00
Total nilai impor Tarif PPh pasal 22 impor dengan API PPh Pasal 22 dipungut
6,975,000,000.00 7.50% 523,125,000.00
CONTOH MENGHITUNG PPH PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG Kementrian Keuangan membeli 100 UNIT komputer kepada PT Teknologi dengan harga per unit Rp 6.000.000. Pembayaran dilakukan oleh bendaharawan Kementrian Keuangan
Badan Pusat Statistik membeli peralatan tulis pada PT ATK Mart senilai Rp. 3.800.000
CONTOH MENGHITUNG PPH PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG DAN IMPOR
CV Polan (badan memiliki NPWP) melakukan import barang dengan nilai impor Rp50.000.000,-. CV Polan tidak mempunyai Angka Pengenal Impor (API). Besarnya PPh Pasal 22 yang harus disetor oleh CV Polan : • Rp50.000.000,- x 7,5% = Rp3.750.000
Polin adalah UMKM perseorangan (memiliki NPWP) yang telah ditunjuk KPP sebagai pemungut PPh Pasal 22, membayar Rp10.000.000,- untuk pembelian kayu dari pedagang pengumpul. Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Polin : • Rp10.000.000,- x 0,25 = Rp25.000,-
