rumah. Perbedaan antara BPR

PENDAHULUAN Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan bagi sebuah organisasi, termasuk bagi lembaga keuangan seperti perbankan syariah. Good Corporate Governance berkaitan dengan tanggung jawab organisasi kepada masyarakat atas kegiatan operasional bank yang diharapkan telah benar-benar dikelola dengan baik, profesional, dan telah mematuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Karena dalam operasionalnya, pihak bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan jasa dan layanan keuangan kepada masyarakat. Secara yuridis bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (stakeholders), yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai, pemasok, masyarakat, dan lingkungan, sehingga penerapan GCG menjadi suatu kebutuhan bagi bank syariah. Seiring dengan tuntutan penerapan GCG pada sektor perbankan, maka pada tahun 2006 Bank Indonesia menggagas peraturan yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan GCG di Bank Umum.

Menurut Nuh (2012) peraturan yang dimaksud adalah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum yang kembali disempurnakan melalui PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI/2006, kemudian disempurnakan lagi PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini menegaskan bahwa pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip

dasar

yakni

keterbukaan

(transparency),

akuntabilitas

(accountability),

pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki ruang lingkup sama dengan Bank Perkreditan Rakyat konvensional yaitu melayani masyarakat menengah ke bawah dan pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki petugas yang berfungsi sebagai armada antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini 1

sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar/toko/rumah. Perbedaan antara BPR Konvensional dengan BPR Syariah terletak pada pengelolaannya di mana pengelolaan BPR Syariah harus berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam BPR Syariah diberlakukan untuk transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan (pinjaman). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengelola dana masyarakat dengan sistem bagi hasil. Muhaimin (2013) menyatakan dengan sistem bagi hasil, masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil secara fluktuasi karena sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh BPR Syariah. Untuk itu, perlu disepakati nisbah (porsi) di awal transaksi. Penelitian Sekaredi (2011) membuktikan mekanisme corporate governance berpengaruh terhadap rasio Tobin’s Q dan Cash Flow Return on Asset (CFROA) di perusahaan yang terdaftar di LQ45 Tahun 2005-2009. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dewan direksi berpengaruh positif terhadap pasar sedangkan terhadap kinerja operasional berpengaruh negatif. Sedangkan dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian

Rusmaryati

(2012)

membuktikan

mekanisme

corporate

berpengaruh terhadap CAEL yaitu Capital, Assets, Earnings dan Likuidity di konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011.

governance perbankan

Hasil penelitian

membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan auditor eksternal menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Sedangkan keberadaan pemegang saham pengendali, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit menunjukkan pengaruh yang negatif kinerja keuangan perbankan. Andriyan dan Supatmi (2010) membuktikan mekanisme CG secara simultan berpengaruh terhadap rasio NPL, KPMM, dan ROA di Bank Perkreditan Raktat (BPRS) swasta yang beroperasi di Provinsi Jawa Tengah. Secara parsial, kepemilikan manajerial dan proporsi outside directors menunjukkan pengaruh negatif terhadap rasio NPL dan ROA, sedangkan jumlah Board of Directors (BOD) berpengaruh negatif terhadap rasio LDR. Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian mengenai corporate governance di BPRS sebagai objek penelitian masih sangat jarang dilakukan. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa

2

corporate governance berhubungan terhadap kinerja keuangan di beberapa perusahaan selain BPRS. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki dewan pengawas yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Pengawas Syariah yang terdapat dalam struktur

kepemimpinan BPRS memiliki fungsi yang sama dengan auditor internal, yakni melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Dengan adanya DPS di dalam struktur kepemimpinan BPRS, diharapkan akan lebih memperkuat pengawasan di BPRS. Berdasarkan penelitian mengenai corporate governance yang sebelumnya telah dilakukan di beberapa perusahaan selain BPRS, peneliti mencoba melakukan penelitian mengenai hubungan mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan dengan BPRS di Indonesia pada tahun 2011-2012 sebagai objek penelitiannya.

Mekanisme corporate

governance akan dilihat dari aspek dewan direksi, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemiikan institusional. Sedangkan kinerja keuangan BPRS akan diukur dari Return on Assets (ROA), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Financing to Deposit Ratio (FDR), Rasio Non Performing Financing (NPF) dan Return on Equity (ROE). Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai hubungan mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan BPRS. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi BPRS yaitu sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan BPRS dengan menyadari perlunya menerapkan mekanisme corporate governance dalam aktivitas pengelolaan perusahaan.

TELAAH TEORITIS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Menurut Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal 3

ini, secara teknis BPRS bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil. Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Namun demikian, sesuai UU Perbankan No. 10 tahun 1998, BPRS hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut: 1.

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.

Memberikan kredit.

3.

Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4.

Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Pembatasan usaha BPRS secara lebih tegas dijelaskan dalam pasal 27 SK Direktur BI No.

32/36/KEP/DIR/1999. Menurut surat keputusan ini, kegiatan operasional BPRS adalah: 1.

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi: a. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah c. Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah

2.

Melakukan penyaluran dana melalui: a. Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip: 1)

Murabahah

2)

Istishna

3)

Ijarah

4)

Salam

5)

Jual beli kainnya.

b. Pembiayaan bagi hasil bedasarkan prinsip: 1)

Mudharabah

2)

Musyarakah

3)

Bagi hasil lainnya.

c. Pembiayaan Prinsip berdasarkan prinsip: 4

3.

1)

Rahn

2)

Qardh

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Kinerja Keuangan Menurut Ni’mah (2012) kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dapat kita nilai dengan melihat laporan keuangannya dengan menggunakan analisis rasio. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Kinerja keuangan merupakan kemampuan kerja perusahaan dalam mencapai kinerjanya. Prinsip utama yang harus dikembangkan oleh bank pembiayaan syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan adalah kemampuan BPRS dalam melakukan pengelolaan dana. Penilaian kinerja keuangan BPRS dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan yang diterbitkan, yaitu dengan menganalisa tingkat profitabilitas BPRS yang bersangkutan, dengan menggunakan rasio yaitu Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Financing to Deposit Ratio (FDR), Return On Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). 1.

Non Performing Financing (NPF) Menurut Kamus Bank Indonesia, Non Performing loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. Dengan kata lain NPF merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Rumus perhitungan Non Performing Financing (NPF) menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 adalah sebagai berikut:

5

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29 DpbS tentang Sistem Penilaian Kesehatan BPRS, penilaian peringkat NPF diklasifikasikan menjadi 5 peringkat yaitu: Tabel 1. Kriteria Penilaian Peringkat NPF No. 1. 2. 3. 4. 5.

2.

Kriteria Penilaian Peringkat Peringkat 1, NPF ≤ 7% Peringkat 2, 7% < NPF ≤ 10% Peringkat 3, 10% < NPF ≤ 13% Peringkat 4, 13% < NPF ≤ 16% Peringkat 5, NPF > 16%

Keterangan Sangat Tinggi Tinggi Cukup Memadai Rendah Sangat Rendah

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/15/PBI/2001 menyatakan bahwa KPMM adalah perbandingan antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. Rumus perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 adalah sebagai berikut:

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29 DpbS tentang Sistem Penilaian Kesehatan BPRS, penilaian peringkat KPMM diklasifikasikan menjadi 5 peringkat yaitu:

6

Tabel 2. Kriteria Penilaian Peringkat KPMM No. 1. 2. 3. 4. 5.

3.

Kriteria Penilaian Peringkat Peringkat 1, KPMM ≥ 11% Peringkat 2, 9,5% ≤ KPMM < 11% Peringkat 3, 8% ≤ KPMM < 9,5% Peringkat 4, 6,5% ≤ KPMM < 8% Peringkat 5, KPMM < 6,5%

Keterangan Sangat Kuat Memadai Cukup Kurang Memadai Tidak Memadai

Financing to Deposit Ratio (FDR) Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rumus perhitungan Financing Deposit Ratio (FDR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 adalah sebagai berikut:

Karena tidak ada kredit dalam perbankan syariah, maka istilah kredit pada rasio FDR Bank Pembiayaan Syariah disebut pembiayaan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29 DpbS tentang Sistem Penilaian Kesehatan BPRS, penilaian peringkat FDR diklasifikasikan menjadi 5 peringkat yaitu: Tabel 3. Kriteria Penilaian Peringkat FDR No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kriteria Penilaian Peringkat Peringkat 1, FDR ≥ 93% Peringkat 2, 90% ≤ FDR < 93% Peringkat 3, 87% ≤ FDR < 90% Peringkat 4, 84% ≤ FDR < 87% Peringkat 5, FDR < 84%

Keterangan Sangat Tinggi Tinggi Cukup Memadai Rendah Sangat Rendah

4. Return On Asset (ROA) Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungannya yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi kemanfaatan asset. Return On Asset (ROA) yang positif menunjukan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan 7

laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA negatif menunjukan toal aktiva yang dipergunakan tidak memberikan keuntungan/rugi. Rumus perhitungan Return on Asset (ROA) menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 adalah sebagai berikut

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29 DpbS tentang Sistem Penilaian Kesehatan BPRS, penilaian peringkat ROA diklasifikasikan menjadi 5 peringkat yaitu: Tabel 4. Kriteria Penilaian Peringkat ROA No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kriteria Penilaian Peringkat Peringkat 1; ROA > 1,450% Peringkat 2; 1,215% < ROA ≤ 1,450% Peringkat 3; 0,999% < ROA ≤ 1,215% Peringkat 4; 0,765% < ROA ≤ 0,999% Peringkat 5; ROA ≤ 0,765%

Keterangan Sangat Tinggi Tinggi Cukup Memadai Rendah Sangat Rendah

5. Return on Equity (ROE) Menurut Kamus Bank Indonesia, ROE merupakan rasio atau nisbah profitabilitas yang mengukur tingkat kemampuan modal dalam menghasilkan laba bersih. Return on Equity merupakan salah satu rasio digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Rumus perhitungan Return on Equity (ROE) menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 adalah sebagai berikut:

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29 DpbS tentang Sistem Penilaian Kesehatan BPRS, penilaian peringkat ROE diklasifikasikan menjadi 5 peringkat yaitu: Tabel 5. Kriteria Penilaian Peringkat ROE No 1. 2. 3. 4. 5.

Kriteria Penilaian Peringkat Peringkat 1, ROE > 23% Peringkat 2, 18% < ROE ≤ 23% Peringkat 3, 13% < ROE ≤ 18% Peringkat 4, 8% < ROE ≤ 13% Peringkat 5, ROE ≤ 8%

8

Keterangan Sangat Tinggi Tinggi Cukup Memadai Rendah Sangat Rendah

Mekanisme Corporate Governance Menurut Syakhroza (2002) mekanisme corporate governance dapat diartikan sebagai suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Menurut Daniri (2005) mekanisme corporate governance adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku. Banhart dan Rosenstein (1998) dalam Purwaningtyas (2011) mengatakan bahwa mekanisme corporate governance dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, berupa internal mechanisms (mekanisme internal), seperti komposisi dewan direksi atau komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif. Kedua, external mechanisms (mekanisme eksternal), seperti pengendalian oleh pasar, dan level debt financing. Babic (2001) dalam Nuryaman (2009) menyatakan mekanisme corporate governance dapat berupa mekanisme internal, yaitu struktur kepemilikan yang salah satu aspeknya adalah konsentrasi kepemilikan saham, struktur dewan komisaris yang salah satu aspeknya adalah komposisi dewan komisaris, dan mekanisme eksternal yaitu pengendalian oleh pasar, kepemilikan institusional serta audit oleh auditor eksternal. Mekanisme corporate governance dalam penelitian ini diproksikan oleh tiga aspek mekanisme internal, yaitu dewan komisaris independen, dewan direksi dan kepemilikan manajerial dan satu mekansime eksternal yaitu kepemilikan institusional. Perumusan Hipotesis a)

Hubungan Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan BPRS Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator prosentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris independen.

Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep9

399/BEJ/07-2001 butir C yang menyatakan bahwa jumlah komisaris independen yang harus terdapat dalam perusahaan sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan. Menurut Wardhani (2006) dalam Noorizkie (2013) peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Semakin tingginya prosentase dewan komisaris independen dalam BPRS, diharapkan laporan keuangan BPRS dapat disusun secara independen pula karena dewan pengawas yang ada di BPRS tersebut tidak memiliki kepentingan pribadi. Semakin banyak jumlah dewan komisaris yang independen, maka semakin terlepas pula penyusunan laporan keuangan dari unsur kepentingan pribadi.

Sehingga laporan keuangan dapat disusun

sedemikian rupa dan mewakili kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Hasil penelitian Dhanis (2012) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara proporsi dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Sebaliknya, hasil penelitian Sam’ani (2008) menyatakan bahwa komisaris independen secara signifikan tidak mempengaruhi kinerja keuangan. Penelitian Diandono (2012) membuktikan bahwa dewan komisaris independen berepengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Widiawati (2011) membuktikan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hal ini berarti semakin banyak proporsi dewan komisaris independen semakin baik kinerja keuangan. Berbagai penelitian menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuagan perusahaan. Semakin besar jumlah komisaris independen maka keputusan yang dibuat dewan komisaris lebih mengutamakan keapada kepentingan perusahaan, sehingga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Santoso, 2012). Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil hipotesis: H1 a: Terdapat hubungan positif antara dewan komisaris independen dengan NPF H1 b: Terdapat hubungan positif antara dewan komisaris independen dengan KPMM H1 c: Terdapat hubungan positif antara dewan komisaris independen dengan FDR 10

H1 d: Terdapat hubungan positif antara dewan komisaris independen dengan ROA H1 e: Terdapat hubungan positif antara dewan komisaris independen dengan ROE b) Hubungan Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan BPRS Menurut Yusrizal (2011), dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Komite Nasional Kebijakan

Governance (KNKG) 2006 menyatakan bahwa direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan paling sedikit dua orang. Menurut Andriyan dan Supatmi (2010) jika peran dan fungsi Board of Directions (BOD) dalam BPR dijalankan dengan baik, maka diduga pihak manajemen akan lebih berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPR, karena jumlah BOD dinilai berkaitan dengan kuat lemahnya pengawasan terhadap manajemen BPR. Hal ini dapat mengurangi potensi kerugian akibat resiko operasional BPR sehingga dapat mempengaruhi kinerja BPR dari waktu ke waktu. Semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik. Pearce dan Zahra (1992) dalam Widyati (2013) mengatakan peningkatan ukuran dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Hutapea (2013) serta Rusmaryati (2012) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil hipotesis: H2 a: Terdapat hubungan positif antara dewan direksi dengan NPF H2 b: Terdapat hubungan positif antara dewan direksi dengan KPMM H2 c: Terdapat hubungan positif antara dewan direksi dengan FDR H2 d: Terdapat hubungan positif antara dewan direksi dengan ROA H2 e: Terdapat hubungan positif antara dewan direksi dengan ROE 11

c) Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan BPRS Boediono (2005) dalam Wachyuni dan Nuryaman (2010) mendefinisikan kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal perusahaan yang dikelola. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan, maka manajemen akan berupaya lebih giat dalam memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham yang beredar. Menurut Andriyan dan Supatmi (2010) semakin tinggi kepemilikan manajerial, manajemen BPR akan memperoleh keuntungan bila perusahaan memperoleh laba. Maka dapat diduga bahwa manajemen BPR akan mempunyai dorongan untuk meningkatkan kinerjanya dengan berupaya untuk mengelola kredit yang disalurkan secara lebih hati-hati. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer mempunyai hak suara yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan, hal ini dapat menimbulkan masalah pertahanan, dalam artian, adanya kesulitan bagi para pemegang saham eksternal untuk mengendalikan tindakan manajer. Ardianingsih dan Ardiyani (2012) dalam penelitiannya membuktikan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Melinda dan Sutejo (2008) membuktikan bahwa pengaruh antara kepemilikan manajerial dan kinerja keuangan perusahaan adalah positif dan tidak signifikan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil hipotesis: H3 a: Terdapat hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan NPF H3 b: Terdapat hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan KPMM H3 c: Terdapat hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan FDR H3 d: Terdapat hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan ROA H3 e: Terdapat hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan ROE d) Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan BPRS Menurut Sekaredi (2011) kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak investor institusional dari berbagai bidang perusahaan dan lembaga keuangan. 12

Kepemilikan institusional menurut Wijayanti (2012) merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank dan perusahaan-perusahaan investasi. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan.

Beiner et al, 2003 dalam Rahmayanti (2012) menyatakan kepemilikan

institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Prosentase saham institusi ini diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri. Arifani (2012) menyatakan bahwa adanya kepemilikan institusional dianggap sebagai kontroler bagi perusahaan untuk menciptakan kinerja yang baik dan semakin meningkat. Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian dari Sekaredi (2011) dan Widyati (2012) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian Sariningtyas (2011) menyatakan bahwa kepemilikan

institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diwakili oleh ROA. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh institusi pemegang saham, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Penyelewengan ini dikhawatirkan akan menurunkan nilai perusahaan.

Semakin besar

kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian terhadap perusahaan, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk

mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen yang dapat merugikan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil hipotesis: 13

H4 a: Terdapat hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan NPF H4 b: Terdapat hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan KPMM H4 c: Terdapat hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan FDR H4 d: Terdapat hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan ROA H4 e: Terdapat hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan ROE

METODE PENELITIAN Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari BPRS di Indonesia yang beroperasi selama tahun 2011-2012 yaitu sejumlah 160 BPRS.

Teknik pengambilan sampel yang

digunakan dalam penelitian ini purposive sampling, yaitu sampel yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria yang menjadi sampel adalah: a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdaftar di Bank Indonesia dan laporan keuangannya dipublikasikan di website resmi Bank Indonesia. b. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian tersedia Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan BPRS di Indonesia pada tahun 2011-2012 yang dipublikasikan di situs web Bank Indonesia yang dapat diakses pada alamat website www.bi.go.id Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan BPRS yang diukur dari lima rasio keuangan yaitu Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Financing to Deposite Ratio (FDR), Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Kelima rasio keuangan tersebut sudah tersaji dalam laporan keuangan BPRS yang dipublikasikan di situs web Bank Indonesia yang dapat diakses pada alamat www.bi.go.id Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat komponen mekanisme corporate governance yaitu: 1. Dewan Komisaris Independen Ukuran komisaris independen diukur berdasarkan prosentase komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan terhadap jumlah dewan komisaris. 2. Dewan Direksi Dewan direksi diukur dengan menggunakan jumlah anggota direksi dalam suatu perusahaan. 3. Kepemilikan Manajerial

14

Kepemilikan manajerial adalah jumlah lembar saham yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan manajerial diukur dari prosentase saham yang dimiliki oleh manajemen terhadap jumlah saham yang diterbitkan. 4. Kepemilikan Institusional Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan prosentase kepemilikan saham oleh institusi di dalam perusahaan. Teknik dan Langkah Analisis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Menurut

Arikunto (2010) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Menurut Best (1982) penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena data yang diperoleh berupa angka-angka (score, nilai) dan dianalisis dengan analisis statistik. Di sisi lain, penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif karena penelitian ini menguji dan membuktikan kinerja keuangan BPRS yang merupakan penilaian kualitas dari BPRS. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan chi-square didukung dengan analisis tabulasi silang (crosstab) dengan menggunakan program microsoft excel dan SPSS for Windows versi 16. Menurut Iyano (2010) chi-square adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi atau aktual dengan frekuensi harapan. Yang dimaksud dengan frekuensi harapan adalah frekuensi yang nilainya dapat di hitung secara teoritis (e).

Sedangkan dengan frekuensi

observasi adalah frekuensi yang nilainya di dapat dari hasil percobaan (o). Chi-square digunakan untuk menguji hubungan dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel mekanisme corporate governance dengan variabel kinerja keuangan. Menurut Indratno dan Irwinsyah (1998) tabulasi silang merupakan metode yang mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu matriks yang hanya diisajikan dalam suatu tabel dengan variabel yang tersusun dalam baris dan kolom. Crosstab digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan.

15

Penghitungan nilai chi-square menggunakan formula:

Keterangan: = Nilai chi-square f0

= Frekuensi yang diharapkan

fe

= Frekuensi yang diperoleh, dimana fe adalah hasil perhitungan dari

Selanjutnya, hipotesis diuji dengan cara membandingkan nilai chisquare ( dengan nilai x2 tabel dengan kriteria penerimaan hipotesis sebagai berikut: 1.

Ho diterima jika: x2 hitung ≤ x2 tabel

2.

Ha diterima jika: x2 hitung > x2 tabel Nilai x2 tabel dapat ditemukan pada tabel x dengan α=0,05 dengan cara menghitung

terlebih dahulu nilai degree of freedom (df) dengan rumus: df=(k-1)(b-1) Keterangan: df

= degree of freedom (derajat kebebasan)

k

= jumlah kolom

b

= jumlah baris

HASIL DAN ANALISIS PENGUJIAN Penentuan Sampel Penelitian Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia yang beroperasi pada tahun 2011-2012. Berdasarkan teknik purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 97 BPRS.

16

Tabel 6. Penentuan Sampel Penelitian No.

Kriteria Sampel

Jumlah

1.

Jumlah BPRS di Indonesia pada tahun 2011-2012

160

2.

BPRS yang tidak mempublikasikan laporan keuangan pada tahun 2011-2012

63

Total sampel

97

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahun 2011 adalah 51 BPRS dan BPRS yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahun 2011 dan 2012 adalah 12 BPRS. Sehingga BPRS yang tidak dapat dijadikan sampel penelitian berjumlah 63 BPRS.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah sampel yang digunakan pada

periode penelitian berjumlah 97 sampel yaitu sebesar 60,62% dari total BPRS yang ada di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan dua periode penelitian, maka jumlah sampel yang

digunakan berjumlah 194 sampel. Statistik Deskriptif Berikut ini adalah statistik deskriptif yang digunakan untuk melihat sebaran data laporan keuangan tahunan BPRS periode 2011-2012.

17

Tabel 7. Statistik Deskriptif Laporan Keuangan BPRS Periode 2011-2012 2011

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Dewan Komisaris Independen

97

.00

100.00

48.7972

41.12490

Dewan Direksi

97

3.00

8.00

5.6907

1.04444

Kepemilikan Manajerial

97

.00

30.00

1.2568

4.29329

Kepemilikan Institusional

97

.00

100.00

18.3966

34.60623

NPF

97

.00

53.20

8.1591

10.12917

KPMM

97

.00

422.15

28.9897

50.39877

FDR

97

.00

175.57

71.5752

40.55448

ROA

97

-49.97

120.00

2.2979

15.68286

ROE

97

-348.09

2052.00

33.0633

215.79393

Valid N (listwise)

97

2012

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Dewan Komisaris Independen

97

.00

100.00

50.6872

41.17203

Dewan Direksi

97

3.00

8.00

5.6082

1.16866

Kepemilikan Manajerial

97

.00

30.00

1.4922

4.77198

Kepemilikan Institusional

97

.00

100.00

19.2742

35.15175

NPF

97

.07

57.31

8.6280

10.02832

KPMM

97

.00

514.13

30.7065

53.90332

FDR

97

.00

456.39

87.2920

52.45960

ROA

97

-110.96

558.00

5.9028

58.26235

ROE

97

-202.26

3867.00

55.9475

396.54510

Valid N (listwise)

97

Sumber: Data sekunder, diolah 2014 Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif, ditemukan rata-rata dewan komisaris independen tahun 2011 sebesar 48,79% dan tahun 2012 sebesar 50,68%. Hal ini sudah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-399/BEJ/07-2001 butir C yang menyatakan bahwa jumlah komisaris independen yang harus terdapat dalam perusahaan sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan. Proporsi dewan komisaris independen yang besar dalam BPRS diharapkan dapat mengontrol dan memonitoring kebijakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, BPRS yang menjadi sampel penelitian telah memenuhi peraturan tentang dewan komisaris independen

18

yang berlaku. Rata-rata jumlah anggota dewan direksi tahun 2011 sebanyak 5,69 dan tahun 2012 sebanyak 5,60. Keduanya dapat dibulatkan menjadi 6 orang. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menyatakan, bahwa jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan paling sedikit 2 orang. Hasil ini menunjukkan bahwa semua BPRS yang menjadi sampel penelitian telah memenuhi peraturan tentang dewan direksi yang berlaku. Rata-rata kepemilikan manajerial tahun 2011 sebesar 1,25% dan tahun 2012 sebesar 1,49% yang berarti tidak banyak pengurus BPRS yang memiliki saham di BPRS. Pada tahun 2011 ada 85 BPRS yang tidak memiliki kepemilikan manajerial dan pada tahun 2012 ada 81 BPRS yang tidak memiliki kepemilikan manajerial. Pada tahun 2011 dan 2012, ada 1 BPRS yang memiliki kepemilikan manajerial tertinggi sebesar 30%, yaitu BPRS Danagung Syariah di Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Rata-rata kepemilikan institusional tahun 2011 sebesar 18,39% dan tahun 2012 sebesar 19,27%. Pada tahun 2011 ada 69 BPRS yang tidak memiliki kepemilikan institusional, dan ada 3 BPRS yang memiliki kepemilikan institusional sebesar 100%. Pada tahun 2012 ada 67 BPRS yang tidak memiliki kepemilikan institusional, dan ada 3 BPRS yang memiliki kepemilikan institusional sebesar 100%. Kepemilikan institusional pada BPRS didominasi oleh institusi pemerintahan. Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa secara umum BPRS yang menjadi sampel penelitian memiliki kinerja keuangan rata-rata yang baik, kecuali FDR. Ratarata NPF tahun 2011 sebesar 8,15% dan tahun 2012 sebesar 8,62%.

Berdasarkan kriteria

penilaian peringkat merupakan peringkat 2, yang artinya tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa secara garis besar BPRS memiliki kemampuan yang baik dalam mengatasi kredit macet. Pada tahun 2011 ada 8 BPRS yang tidak memiliki tingkat kredit macet. Pada tahun 2012 ada 1 BPRS yang memiliki prosentase tertinggi NPF sebesar 57,31%, yaitu BPRS Ben Salamah Abadi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata KPMM tahun 2011 sebesar 28,98% dan tahun 2012 sebesar 30,70%. Rata-rata ROA tahun 2011 sebesar 2,29% dan tahun 2012 sebesar 5,90%.

Rata-rata ROE tahun 2011 sebesar 33,06% dan tahun 2012 sebesar 55,94%.

Berdasarkan kriteria penilaian peringkat, KPMM, ROA dan ROE merupakan peringkat 1, yang artinya sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa BPRS memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam permodalan, yang menutup kemungkinan adanya kerugian di dalam kegiatan pembiayaan dan perdagangan surat berharga. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam memperoleh keuntungan dari total aset dan total ekuitas 19

yang dimiliki BPRS. Rata-rata FDR tahun 2011 sebesar 71,57%, berdasarkan kriteria peringkat merupakan peringkat 5, yang artinya sangat rendah. Rata-rata FDR tahun 2012 sebesar 87,29%, berdasarkan kritertia penilaian peringkat merupakan peringkat 3, yang artinya cukup memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa BPRS memiliki kemampuan yang rendah dalam melunasi kewajiban-kewajibannya tepat waktu. Pada tahun 2011 ada 14 BPRS dan pada tahun 2012 ada 7 BPRS yang tidak memiliki FDR. Pada tahun 2012 ada 1 BPRS yang memiliki prosentase FDR tertinggi sebesar 456,39% yaitu BPRS Cilegon Mandiri di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Uji Chi-Square Berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji chi-square. Dengan pengujian chi-square akan diketahui apakah antara mekanisme corporate governance dengan kinerja keuangan terdapat hubungan yang positif atau, dapat dilihat pada tabel-tabel hasil pengujian chi-square di bawah ini: Tabel 8. Hasil Pengujian Chi-Square Dewan Komisaris Independen dengan Kinerja Keuangan df 16

x2 Tabel 26,296

x2 Hitung Kesimpulan 22,079 H1 a ditolak

Dewan Komisaris Independen-KPMM

16

26,296

11,578 H1 b ditolak

Dewan Komisaris Independen-FDR

16

26,296

9,784 H1 c ditolak

Dewan Komisaris Independen-ROA

16

26,296

13,244 H1 d ditolak

Dewan Komisaris Independen-ROE

16

26,296

14,737 H1 e ditolak

Variabel Penelitian Dewan Komisaris Independen-NPF

Sumber: Data Sekunder, diolah 2014 Hasil pengujian chi-square antara dewan komisaris independen dan kinerja keuangan menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara dewan komisaris independen dengan seluruh kinerja keuangan dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen tidak akan menyebabkan semakin tinggi pula kemampuan BPRS dalam mengatasi tingkat kredit macet, kemampuan permodalan BPRS, likuiditas BPRS serta kemampuan BPRS dalam pencapaian profitabilitas dari pemanfaatan aset dan ekuitas BPRS. Berikut ini adalah tabulasi silang untuk melihat proporsi sebaran data dewan komisaris independen dan kinerja keuangan BPRS.

20

Tabel 9. Tabulasi Silang Dewan Komisaris Independen dengan Kinerja Keuangan Dewan Komisaris Independen No.

Kinerja Keuangan

Total 0%

1

NPF

KPMM

FDR

ROA

4

28

8

44

114

Peringkat 2

7% < NPF ≤ 10%

11

4

11

0

9

35

Peringkat 3

10% < NPF ≤ 13%

7

1

4

0

4

16

Peringkat 4

13% < NPF ≤ 16%

3

1

2

0

2

8

Peringkat 5

NPF > 16%

13

1

2

0

5

21

64

11

47

8

64

194

53

8

43

6

53

163

Peringkat 1

KPMM ≥ 11%

Peringkat 2

9,5% ≤ KPMM < 11%

1

0

0

0

2

3

Peringkat 3

8% ≤ KPMM < 9,5%

3

0

0

0

1

4

Peringkat 4

6,5% ≤ KPMM < 8%

1

0

0

0

1

2

Peringkat 5

KPMM < 6,5%

6

3

4

2

7

22

64

11

47

8

64

194

16

2

12

2

20

52

Peringkat 1

FDR ≥ 93%

Peringkat 2

90% ≤ FDR < 93%

2

1

2

0

5

10

Peringkat 3

87% ≤ FDR < 90%

1

0

3

0

3

7

Peringkat 4

84% ≤ FDR < 87%

5

1

4

1

1

12

Peringkat 5

FDR < 84%

40

7

26

5

35

113

64

11

47

8

64

194

32

4

33

4

35

108

Peringkat 1

ROA > 1,450%

Peringkat 2

1,215% < ROA ≤ 1,450%

2

0

1

0

2

5

Peringkat 3

0,999% < ROA ≤ 1,215%

0

1

1

0

2

4

Peringkat 4

0,765% < ROA ≤ 0,999%

2

0

1

0

1

4

Peringkat 5

ROA ≤ 0,765%

28

6

11

4

24

73

64

11

47

8

64

194

19

3

24

4

18

68

Total 5

ROE

100%

30

Total 4

66.67%

NPF ≤ 7%

Total 3

50%

Peringkat 1

Total 2

33.33%

Peringkat 1

ROE > 23%

Peringkat 2

18% < ROE ≤ 23%

4

1

4

0

4

13

Peringkat 3

13% < ROE ≤ 18%

5

0

3

0

4

12

Peringkat 4

8% < ROE ≤ 13%

5

0

3

0

7

15

Peringkat 5

ROE ≤ 8%

31

7

13

4

31

86

64

11

47

8

64

194

Total

Sumber: Data sekunder, diolah 2014 Dari tabulasi silang di atas, dapat diketahui bahwa ketika BPRS memiliki dewan komisaris yang semuanya independen maupun BPRS tidak memiliki dewan komisaris 21

independen, proporsi BPRS yang memiliki kinerja keuangan dengan peringkat 1 maupun peringkat 5 (terbaik dan terburuk) tidak jauh berbeda. Ketika BPRS memiliki dewan komisaris yang semuanya independen, kinerja keuangan BPRS bisa mencapai peringkat terbaik, akan tetapi bisa juga mencapai peringkat terburuk.

Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 NPF

sebanyak 44 BPRS dan peringkat 5 NPF sebanyak 5 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 KPMM sebanyak 53 BPRS dan peringkat 5 KPMM sebanyak 7 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 FDR sebanyak 20 BPRS dan peringkat 5 FDR sebanyak 35 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 ROA sebanyak 35 BPRS dan peringkat 5 ROA sebanyak 24 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 ROE sebanyak 18 BPRS dan peringkat 5 ROE sebanyak 31 BPRS. Selanjutnya, ketika BPRS tidak memiliki dewan komisaris yang independen, kinerja keuangan juga bisa mencapai peringkat terbaik, akan tetapi bisa saja mencapai peringkat terburuk.

Proporsi BPRS yang mencapai peringakt 1 NPF

sebanyak 30 BPRS dan peringkat 5 NPF sebanyak 13 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 KPMM sebanyak 53 BPRS dan peringkat 5 KPMM sebanyak 6 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 FDR sebanyak 16 BPRS dan peringkat 5 FDR sebanyak 40 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 ROA sebanyak 32 BPRS dan peringkat 5 ROA sebanyak 28 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 ROE sebanyak 19 BPRS dan peringkat 5 ROE sebanyak 31 BPRS. Hasil penelitian ini sejalan tidak dengan penelitian Dhanis (2012), Diandono (2012) dan Widiawati (2011) yang membuktikan adanya pengaruh positif yang terdapat antara dewan komisaris independen dengan kinerja keuangan. Dari hasil pengujian chi-square ditemukan bahwa semakin tingginya prosentase dewan komisaris independen dalam BPRS tidak menyebabkan peningkatan kinerja keuangan BPRS. Hal ini berarti, semakin tingginya kinerja keuangan BPRS tidak disebabkan karena semakin tingginya prosentase dewan komisaris independen yang terdapat pada BPRS. Diduga, sekalipun BPRS tidak memiliki dewan komisaris independen tetapi BPRS memiliki dewan pengawas syariah yang turut berperan dalam mengakibatkan semakin tingginya kinerja keuangan BPRS.

22

Tabel 10. Hasil Pengujian Chi-Square Dewan Direksi dengan Kinerja Keuangan Variabel Penelitian Dewan Direksi-NPF

20

x2 Tabel 31,410

Dewan Direksi-KPMM

20

31,410

10,843 H2 b ditolak

Dewan Direksi-FDR

20

31,410

21,453 H2 c ditolak

Dewan Direksi-ROA

20

31,410

9,720 H2 d ditolak

Dewan Direksi-ROE

20

31,410

22,141 H2 e ditolak

df

x2 Kesimpulan Hitung 59,638 H2 a diterima

Sumber: Data Sekunder, diolah 2014 Hasil pengujian chi-square antara dewan direksi dengan kinerja keuangan menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara dewan direksi dengan NPF. Hal ini berarti, semakin banyak dewan direksi pada BPRS akan menyebabkan peningkatan kemampuan BPRS dalam mengatasi tingkat kredit macet. Namun, tidak terdapat hubungan positif antara dewan direksi dengan KPMM, FDR, ROA dan ROE. Hal ini berarti semakin banyak dewan direksi pada BPRS tidak menyebabkan peningkatan kemampuan permodalan, aspek likuiditas dan pencapaian profitabilitas dari pemanfaatan aset dan ekuitas BPRS. Berikut ini adalah tabulasi silang untuk melihat proporsi sebaran data dewan direksi dan kinerja keuangan BPRS.

23

Tabel 11. Tabulasi Silang Dewan Direksi dengan Kinerja Keuangan Dewan Direksi No.

Kinerja Keuangan

Total 3

1

NPF

3

4

5

KPMM

FDR

ROA

ROE

5

6

7

8

Peringkat 1

NPF ≤ 7%

1

9

17

68

13

6

114

Peringkat 2

7% < NPF ≤ 10%

0

3

9

15

6

2

35

Peringkat 3

10% < NPF ≤ 13%

2

6

1

4

3

0

16

Peringkat 4

13% < NPF ≤ 16%

1

1

3

1

2

0

8

Peringkat 5

NPF > 16%

4

4

9

3

1

0

21

8

23

39

91

25

8

194

Total 2

4

Peringkat 1

KPMM ≥ 11%

7

21

33

75

21

6

163

Peringkat 2

9,5% ≤ KPMM < 11%

0

0

1

2

0

0

3

Peringkat 3

8% ≤ KPMM < 9,5%

0

0

1

2

1

0

4

Peringkat 4

6,5% ≤ KPMM < 8%

0

1

1

0

0

0

2

Peringkat 5

KPMM < 6,5%

1

1

3

12

3

2

22

Total

8

23

39

91

25

8

194

Peringkat 1

FDR ≥ 93%

1

10

13

20

6

2

52

Peringkat 2

90% ≤ FDR < 93%

0

1

1

7

1

0

10

Peringkat 3

87% ≤ FDR < 90%

0

0

2

2

2

1

7

Peringkat 4

84% ≤ FDR < 87%

2

0

4

4

2

0

12

Peringkat 5

FDR < 84%

5

12

19

58

14

5

113

Total

8

23

39

91

25

8

194

Peringkat 1

ROA > 1,450%

3

11

22

51

16

5

108

Peringkat 2

1,215% < ROA ≤ 1,450%

0

1

2

1

1

0

5

Peringkat 3

0,999% < ROA ≤ 1,215%

0

1

1

2

0

0

4

Peringkat 4

0,765% < ROA ≤ 0,999%

0

1

0

3

0

0

4

Peringkat 5

ROA ≤ 0,765%

5

9

14

34

8

3

73

Total

8

23

39

91

25

8

194

Peringkat 1

ROE > 23%

1

6

15

27

14

5

68

Peringkat 2

18% < ROE ≤ 23%

0

0

4

9

0

0

13

Peringkat 3

13% < ROE ≤ 18%

1

1

2

6

2

0

12

Peringkat 4

8% < ROE ≤ 13%

0

3

4

7

1

0

15

Peringkat 5

ROE ≤ 8%

6

13

14

42

8

3

86

8

23

39

91

25

8

194

Total

Sumber: Data sekunder, diolah 2014

Dari tabulasi silang di atas didapati bahwa ketika BPRS memiliki dewan direksi sejumlah 8 orang, proporsi BPRS yang berhasil mencapai NPF peringkat 1 adalah sejumlah 6 BPRS. 24

Ketika BPRS memiliki dewan direksi sejumlah 3 orang, proporsi BPRS yang mencapai NPF peringkat 5 berjumlah 4 BPRS. Hal ini berarti, semakin banyaknya dewan komisaris dan dewan direksi pada BPRS, maka akan semakin tinggi pula pengawasan terhadap kredit macet, sehingga tingkat kredit macet semakin rendah. Namun didapati hasil bahwa mayoritas data terdapat pada BPRS dengan dewan direksi sejumlah 5 dan 6 orang dan berhasil mencapai NPF peringkat 1, yaitu sejumlah 17 dan 68 BPRS. Hal ini mengindikasikan NPF terbaik dicapai BPRS ketika BPRS memiliki dewan direksi berjumlah 5-6 orang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hutapea (2013) serta Rusmaryati (2012) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ketika BPRS memiliki dewan direksi sejumlah 8 orang maupun hanya 3 orang, proporsi BPRS yang memiliki kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio KPMM, FDR, ROA dan ROE dengan peringkat 1 maupun peringkat 5 (terbaik dan terburuk) tidak jauh berbeda. Ketika BPRS memiliki dewan direksi sejumlah 8 orang, kinerja keuangan BPRS yang diwakili dalam rasio KPMM, FDR, ROA dan ROE bisa mencapai peringkat terbaik, akan tetapi bisa juga mencapai peringkat terburuk. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 KPMM sebanyak 6 BPRS dan peringkat 5 KPMM sebanyak 2 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 FDR sebanyak 2 BPRS dan peringkat 5 FDR sebanyak 5 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 ROA sebanyak 5 BPRS dan peringkat 5 ROA sebanyak 3 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 ROE sebanyak 5 BPRS dan peringkat 5 ROE sebanyak 3 BPRS. Namun, ketika BPRS hanya memiliki dewan direksi sejumlah 3 orang, kinerja keuangan BPRS yang diwakili dalam rasio KPMM, ROA dan ROE juga bisa mencapai peringkat terbaik, akan tetapi bisa juga mencapai peringkat terburuk. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 KPMM sebanyak 7 BPRS dan peringkat 5 KPMM sejumlah 1 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 ROA sebanyak 3 BPRS dan peringkat 5 ROA sebanyak 5 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 ROE sebanyak 1 BPRS dan peringkat 5 ROE sebanyak 6 BPRS. Hasil pengujian chi-square menunjukkan tidak terdapat hubungan positif antara dewan dengan KPMM, FDR, ROA dan ROE. Ini berarti bahwa semakin banyaknya dewan komisaris dan dewan direksi pada BPRS tidak dapat menyebabkan peningkatan pada kemampuan BPRS dalam mengelola besaran modal sendiri, aspek likuiditas dan tingkat profitabilitas. Dewan direksi dalam jumlah yang besar dapat mengakibatkan kesulitan dalam hal komunikasi dan

25

koordinasi antar sesama dewan. Serta dapat menimbulkan kesulitan dalam hal pengambilan keputusan yang berguna bagi BPRS.

Tabel 12. Hasil Pengujian Chi-Square Kepemilikan Manajerial dengan Kinerja Keuangan Variabel Penelitian

df

Kepemilikan Manajerial-NPF Kepemilikan Manajerial-KPMM Kepemilikan Manajerial-FDR Kepemilikan Manajerial-ROA Kepemilikan Manajerial-ROE

8 8 8 8 8

x2 x2 Kesimpulan Tabel Hitung 15,507 5,100 H3 a tidak dapat ditolak 15,507 0,980 H3 b tidak dapat ditolak 15,507 9,936 H3 c tidak dapat ditolak 15,507 18,539 H3 d tidak dapat ditolak 15,507 15,611 H3 e tidak dapat ditolak

Sumber: Data Sekunder, diolah 2014 Hasil pengujian chi-square antara kepemilikan manajerial dengan kinerja keuangan menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan ROA dan ROE. Hal ini berarti, semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka akan semakin tinggi pula pencapaian profitabilitas dari segi pemanfaatan aset dan ekuitas BPRS. Namun, tidak terdapat hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan NPF, KPMM dan FDR. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan manajerial pada BPRS tidak menyebabkan peningkatan pada kemampuan BPRS dalam mengatasi tingkat kredit macet, kemampuan permodalan dan aspek likuiditas BPRS.

Berikut ini adalah tabulasi silang untuk melihat proporsi sebaran data

kepemilikan manajerial dan kinerja keuangan BPRS.

26

Tabel 13. Tabulasi Silang Kepemilikan Manajerial dengan Kinerja Keuangan Kepemilikan Manajerial No.

1

2

3

4

5

Kinerja Keuangan

NPF

KPMM

FDR

ROA

ROE

Peringkat 1

NPF ≤ 7%

Peringkat 2

KM ≤ 10%

10% < KM

20% < KM

≤20%

≤ 30%

Total

107

5

2

114

7% < NPF ≤ 10%

34

0

1

35

Peringkat 3

10% < NPF ≤ 13%

16

0

0

16

Peringkat 4

13% < NPF ≤ 16%

7

1

0

8

Peringkat 5

NPF > 16%

20

1

0

21

Total

184

7

3

194

154

6

3

163

Peringkat 1

KPMM ≥ 11%

Peringkat 2

9,5% ≤ KPMM < 11%

3

0

0

3

Peringkat 3

8% ≤ KPMM < 9,5%

4

0

0

4

Peringkat 4

6,5% ≤ KPMM < 8%

2

0

0

2

Peringkat 5

KPMM < 6,5%

21

1

0

22

Total

184

7

3

194

Peringkat 1

FDR ≥ 93%

50

2

0

52

Peringkat 2

90% ≤ FDR < 93%

10

0

0

10

Peringkat 3

87% ≤ FDR < 90%

6

0

1

7

Peringkat 4

84% ≤ FDR < 87%

12

0

0

12

Peringkat 5

FDR < 84%

106

5

2

113

Total

184

7

3

194

100

6

2

108

Peringkat 1

ROA > 1,450%

Peringkat 2

1,215% < ROA ≤ 1,450%

5

0

0

5

Peringkat 3

0,999% < ROA ≤ 1,215%

3

0

1

4

Peringkat 4

0,765% < ROA ≤ 0,999%

4

0

0

4

Peringkat 5

ROA ≤ 0,765%

72

1

0

73

Total

184

7

3

194

Peringkat 1

ROE > 23%

61

6

1

68

Peringkat 2

18% < ROE ≤ 23%

12

0

1

13

Peringkat 3

13% < ROE ≤ 18%

12

0

0

12

Peringkat 4

8% < ROE ≤ 13%

14

0

1

15

Peringkat 5

ROE ≤ 8%

85

1

0

86

Total

184

7

3

194

Sumber: Data sekunder, diolah 2014 Dari tabulasi silang di atas, didapati bahwa proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 ROA sebanyak 108 BPRS dan peringkat 1 ROE sebanyak 68 BPRS. Ketika BPRS memiliki kepemilikan 27

manajerial tertinggi yaitu antara 20-30%, proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 ROA hanya sebanyak 2 BPRS dan peringkat 1 ROE hanya sebanyak 1 BPRS. Sedangkan ketika BPRS memiliki kepemilikan manajerial terendah yaitu antara 0-10%, proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 ROA sebanyak 100 BPRS dan peringkat 1 ROE sebanyak 61 BPRS. Hal ini disebabkan karena kepemilikan manajemen atas saham BPRS sangat kecil.

Ketika BPRS memiliki kepemilikan manajerial tertinggi yaitu 20%-30%, kinerja keuangan BPRS yang diukur menggunakan rasio NPF, KPMM dan FDR bisa mencapai peringkat terbaik, akan tetapi bisa juga mencapai peringkat terburuk. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 NPF sebanyak 2 BPRS dan tidak ada BPRS yang mencapai peringkat 5 NPF. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 KPMM sebanyak 3 BPRS dan tidak ada BPRS yang mencapai peringkat 5 BPRS. Tidak ada BPRS yang mencapai peringkat 1 FDR dan proporsi BPRS yang mencapai peringkat 5 FDR sebanyak 2 BPRS. Selanjutnya, ketika BPRS memiliki kepemilikan manajerial terendah yaitu ≤10%, kinerja keuangan BPRS juga bisa mencapai peringkat terbaik, akan tetapi kinerja keuangan BPRS bisa saja mencapai peringkat terburuk. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 NPF sebanyak 107 BPRS dan peringkat 5 NPF sebanyak 20 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 KPMM sebanyak 154 BPRS dan peringkat 5 KPMM sebanyak 21 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 FDR sebanyak 50 BPRS dan peringkat 5 FDR sebanyak 106 BPRS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Melinda dan Sutejo (2008) yang membuktikan adanya pengaruh positif antara kepemilikan manajerial dengan kinerja keuangan. Hasil pengujian chi-square menunjukkan tidak terdapat hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan kemampuan BPRS dalam mengatasi tingkat kredit macet, kemampuan permodalan dan aspek likuiditas BPRS.

Dimungkinkan, manajemen hanya berfokus pada

profitabilitas yang akan dicapai BPRS karena manajemen juga turut memegang saham di BPRS, sehingga manajemen mengutamakan kepentingan pemegang saham yang merupakan dirinya sendiri.

28

Tabel 14. Hasil Pengujian Chi-Square Kepemilikan Institusional dengan Kinerja Keuangan Variabel Penelitian

df

x2

x2

Tabel

Hitung

Kesimpulan

Kepemilikan Institusional-NPF

16 26,296

26,190 H4 a ditolak

Kepemilikan Institusional-KPMM

16 26,296

18,610 H4 b ditolak

Kepemilikan Institusional-FDR

16 26,296

17,215 H4 c ditolak

Kepemilikan Institusional-ROA

16 26,296

14,259 H4 d ditolak

Kepemilikan Institusional-ROE

16 26,296

29,267 H4 e diterima

Sumber: Data Sekunder, diolah 2014 Hasil pengujian chi-square antara kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan ROE. Hal ini berarti, semakin tinggi kepemilikan institusional, maka akan semakin tinggi pula pencapaian profitabilitas dari segi pemanfaatan ekuitas BPRS.

Namun, tidak terdapat

hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan NPF, KPMM, FDR dan ROA. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan manajerial pada BPRS tidak akan menyebabkan semakin tingginya kemampuan BPRS dalam mengatasi tingkat kredit macet, kemampuan permodalan, aspek likuiditas dan pencapaian profitabilitas dari segi pemanfaatan ekuitas BPRS. Berikut ini adalah tabulasi silang untuk melihat proporsi sebaran data kepemilikan institusional dan kinerja keuangan BPRS.

29

Tabel 15. Tabulasi Silang Kepemilikan Institusional dengan Kinerja Keuangan Kepemilikan Institusional (KI) No.

1

Kinerja Keuangan

NPF

KPMM

FDR

ROA

ROE

KI >

20%

≤ 40%

≤ 60%

≤ 80%

80%

Total

2

6

3

17

114

Peringkat 2

7% < NPF ≤ 10%

32

2

0

1

0

35

Peringkat 3

10% < NPF ≤ 13%

9

1

0

1

5

16

Peringkat 4

13% < NPF ≤ 16%

4

1

2

0

1

8

Peringkat 5

NPF > 16%

16

1

1

1

2

21

147

7

9

6

25

194

123

6

6

6

22

163

Peringkat 1

KPMM ≥ 11%

Peringkat 2

9,5% ≤ KPMM < 11%

2

1

0

0

0

3

Peringkat 3

8% ≤ KPMM < 9,5%

3

0

0

0

1

4

Peringkat 4

6,5% ≤ KPMM < 8%

1

0

0

0

1

2

Peringkat 5

KPMM < 6,5%

18

0

3

0

1

22

147

7

9

6

25

194

44

1

0

2

5

52

Peringkat 1

FDR ≥ 93%

Peringkat 2

90% ≤ FDR < 93%

7

1

0

0

2

10

Peringkat 3

87% ≤ FDR < 90%

4

1

0

1

1

7

Peringkat 4

84% ≤ FDR < 87%

11

0

1

0

0

12

Peringkat 5

FDR < 84%

81

4

8

3

17

113

147

7

9

6

25

194

81

7

3

5

12

108

Peringkat 1

ROA > 1,450%

Peringkat 2

1,215% < ROA ≤ 1,450%

5

0

0

0

0

5

Peringkat 3

0,999% < ROA ≤ 1,215%

3

0

0

0

1

4

Peringkat 4

0,765% < ROA ≤ 0,999%

4

0

0

0

0

4

Peringkat 5

ROA ≤ 0,765%

54

0

6

1

12

73

147

7

9

6

25

194

Total 5

60% < KI

86

Total 4

40% < KI

NPF≤ 7%

Total 3

20% < KI

Peringkat 1

Total 2

KI ≤

Peringkat 1

ROE > 23%

51

5

2

5

5

68

Peringkat 2

18% < ROE ≤ 23%

13

0

0

0

0

13

Peringkat 3

13% < ROE ≤ 18%

9

2

0

0

1

12

Peringkat 4

8% < ROE ≤ 13%

12

0

1

0

2

15

Peringkat 5

ROE ≤ 8%

62

0

6

1

17

86

147

7

9

6

25

194

Total

Sumber: Data sekunder, diolah 2014

30

Dari tabulasi silang di atas didapati bahwa ketika BPRS memiliki kepemiilikan institusional tertinggi, yaitu sebesar ≥80%, proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 ROE sebanyak 5 BPRS dan peringkat 5 ROE sebanyak 17 BPRS. Sedangkan ketika BPRS memiliki kepemilikan institusional terendah, yaitu ≤20%, proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 ROE sebanyak 51 BPRS dan peringkat 5 ROE sebanyak 62 BPRS. Kondisi ini disebabkan banyaknya BPRS yang tidak memiliki kepemilikan institusional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian Sam’ani (2008), Sekaredi (2011) serta Widyati (2012) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Ketika BPRS memiliki kepemilikan institusional tertinggi, yaitu ≥80%, kinerja keuangan yang diwakili dalam rasio NPF, KPMM, FDR dan ROA bisa menjadi mencapai peringkat terbaik akan tetapi bisa saja mencapai peringkat terburuk. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 NPF sebanyak 17 BPRS dan peringkat 5 NPF sebanyak 2 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 FDR sebanyak 5 BPRS dan peringkat 5 FDR sebanyak 17 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 ROA sebanyak 12 BPRS dan peringkat 5 ROA sebanyak 12 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 ROE sebanyak 5 BPRS dan peringkat 5 ROE sebanyak 17 BPRS. Selanjutnya ketika BPRS memiliki kepemilikan institusional terendah, yaitu antara ≤20%, kinerja keuangan yang diwakili dalam rasio NPF, KPMM, FDR dan ROA juga bisa mencapai peringkat terbaik, akan tetapi bisa saja mencapai peringkat terburuk. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 NPF sebanyak 86 BPRS dan peringkat 5 NPF sebanyak 16 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 KPMM sebanyak 123 BPRS dan peringkat 5 KPMM sebanyak 18 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 FDR sebanyak 44 BPRS dan peringkat 5 NPF sebanyak 81 BPRS. Proporsi BPRS yang mencapai peringkat 1 ROA sebanyak 81 BPRS dan peringkat 5 ROA sebanyak 54 BPRS. Dari hasil pengujian chi-square menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan yang diwakili dalam rasio NPF, KPMM, FDR dan ROA. Ini berarti semakin tingginya kepemilikan institusional tidak dapat menyebabkan semakin tingginya kemampuan BPRS dalam menangani kredit macet, kemampuan permodalan dan aspek likuiditas BPRS.

Dimungkinkan, pemisahan fungsi antara institusi

pemegang saham dan manajemen pada BPRS telah dilakukan dengan baik, sehingga kapasitas institusi pemegang saham hanyalah sebatas memberikan modal bagi dan memberikan pengawasan terhadap pencapaian profitabilitas dari pemanfaatan ekuitas BPRS. 31

Institusi

pemegang saham tidak turut campur dalam pengawasan terhadap kredit macet, kemampuan permodalan, aspek likuiditas dan pencapaian profitabilitas dari segi pemanfaatan aset BPRS. PENUTUP Dari hasil pengujian yang telah dilakukan telah ditemukan bahwa mekanisme corporate governance berhubungan positif terhadap kinerja keuangan BPRS. Secara detail, mekanisme corporate governance yang diwakili dewan direksi berhubungan positif terhadap kemampuan BPRS dalam mengatasi tingkat kredit macet (NPF). Mekanisme corporate governance yang diwakili kepemilikan manajerial berhubungan positif terhadap pencapaian profitabilitas dari pemanfaatan aset dan ekuitas (ROA dan ROE). Mekanisme corporate governance yang diwakili oleh kepemilikan institusional berhubungan positif terhadap pencapaian profitabilitas dari pemanfaatan ekuitas (ROE). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sekaredi (2011), Rusmaryati (2012) serta Andriyan dan Supatmi (2010) yang menyatakan bahwa mekanisme corporate governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Namun, hasil

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sariningtyas (2011) yang menyatakan bahwa mekanisme corporate governance tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Keseluruhan hasil penelitian Sariningtyas (2011) membuktikan telah terjadi asimetri informasi yang mengakibatkan mekanisme good corporate governance tidak berperan meningkatkan kinerja keuangan yang diwakili oleh rasio ROA. Ketidak konsistenan antara hasil penelitian terdahulu dimungkinkan karena terdapat perbedaan proksi pada variabel corporate governance dan kinerja keuangan, serta perbedaan objek dan tahun penelitian. Saran peneliti bagi BPRS, sebaiknya BPRS membatasi jumlah dewan direksi antara 5-6 orang karena dalam penelitian ini ditemukan bahwa kinerja keuangan BPRS mencapai titik maksimal pada saat dewan direksi berjumlah 5-6 orang Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pada BPRS di Indonesia masih sangat kecil. Bahkan sebagian besar BPRS yang menjadi sampel penelitian tidak memiliki kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Sebaiknya dewan komisaris dan direksi, serta institusi meningkatkan kepemilikan sahamnya di BPRS, karena terbukti bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional institusional, maka semakin tinggi pula pencapaian profitabilitas dari pemanfaatan aset dan ekuitas (ROA dan ROE).

32

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu periode pengamatan yang pendek dimana dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 periode penelitian saja. Hal ini dikarenakan data yang tersedia di website Bank Indonesia yang diperlukan dalam penelitian ini terbatas, hanya data 2 tahun saja.

Oleh karena itu diharapkan pada penelitian mendatang perlu untuk

memperluas periode penelitian untuk dapat menggambarkan hubungan mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan BPRS.

33

DAFTAR PUSTAKA

Afriani, Rizky. 2012. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)”. Jurnal. Malang: Universitas Brawijaya. http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/.../431/376 (Diunduh pada tanggal 27 Mei 2014). Andriyan, Okky dan Supatmi. 2010. “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Volume 7 Nomor 2. Ardianingsih, Arum dan Komala Ardiani. 2010. “Analisis Penaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan”. Jurnal Pena, Volume 19 Nomor. 2. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. (Edisi Keempat). Jakarta: Rineka Cipta. 2010. Bank Indonesia. 1999. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/1999 Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. _____________. 2001. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan. _____________. 2001. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/15/PBI/2001 tentang Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha. _____________. 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. 2006. _____________. 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

34

_____________. 2007. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPbS tanggal 7 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. _____________. 2009. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Best, John. W. Metodologi Penelitian Pendidikan (Terjemahan oleh Sanapiah Faisal). Surabaya: Usaha Nasional. 1982 Daniri, Mas Ahmad. Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia. 2005. http://books.google.co.id/books/about/Good_corporate_governance.html?id=UQXtAAA AMAAJ&redir_esc=y Dhanis, R. P. S. U. 2012. “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Diandono, Hudan. 2012. “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan yang Masuk Kelompok Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2006-2011”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam NegeriSunan Kalijaga. http://digilib.uin-suka.ac.id/7455/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf (Diunduh pada tanggal 5 Juni 2014). Direksi Bursa Efek Jakarta. 2001. Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep399/BEJ/07-2001 Tanggal 20 Juli 2001 tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Huruf C. Hutapea, Amanda Julita. 2013. “Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI tahun 2007-2011”. Skripsi. Semarang:Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/39909/1/HUTAPEA.pdf. (Diunduh pada tanggal 28 Oktober 2013).

35

Indratno, Iman dan Rahmat Irwinsyah. 2008. “Aplikasi Analisis Tabulasi Silang (Crosstab) dalam Perencanaan Wilayah dan Kota”. Jurnal PWK-48, Volume 9 Nomor 2. Iyano. Chi-Square. http://iyano.wordpress.com/2010/05/26/chi-square/ (Diakses pada tanggal 5 Juni 2014) Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corpotate Governance Indonesia. Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Melinda, Fong Ida dan Bertha Silvia Sutejo. 2008. “Interdependensi Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan”. Manajemen & Bisnis, Volume 7, Nomor 2. Muhaimin, Muhammad. BPR Syariah Fokus Melayani UKM, Usaha Mikro dan Kecil dengan Prinsip Ekonomi Islam. http://barrel22.blogspot.com/2013_02_01_archive.html

(Diakses

pada

tanggal

11

Oktober 2013). Ni’mah, Ulin. 2012. “Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi BMT Bina Usaha Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang”. Tugas Akhir. Semarang: Universitas Negeri Semarang. http://lib.unnes.ac.id/10662/4/12206.pdf (Diunduh pada tanggal 30 April 2014). Noorizkie, Giska. 2013. “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/40121/1/NOORIZKIE.pdf (Diunduh pada tanggal 21 Oktober 2013). Nuh, Iqbal Sarayulus. 2013. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perbankan Syariah. http://iqbalsarayulusnuh.wordpress.com/2012/02/13/b-penerapan-good-corporategovernance-dalam-perbankan-syariah/ (Diakses pada tanggal 11 Oktober 2013).

36

Nuryaman. 2009. “Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Mekansime Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sukarela”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 6, Nomor 1. Purwaningtyas, Frysa Pradita. 2011. “Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Nilai (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2007-2009)”. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/29375/1/Skripsi012.pdf (Diunduh pada tanggal 19 Mei 2014). Rahmayanti, Elvi. 2012. “Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Earnings Management dan Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2011)”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 3 Nomor 1. Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Lembaran Negara RI, No.10. Sekretariat Negara. Jakarta. ________________. 2008. Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah Nomor. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 9. Sekretariat Negara. Jakarta. Rusmaryati, Dewi Ferina. 2012. “Pengaruh Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. http://eprints.uny.ac.id/8683/1/cover%20-08412141017.pdf (Diunduh pada tanggal 28 Oktober 2013). Santoso, Ruddy Tri. 2012. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Merger Di Indonesia (Tahun 1998-2010)”. Research Project. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. http://ruddytrisantoso.blogspot.com/ (Diakses pada tanggal 28 Oktober 2013). Sam’ani. 2008. “Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2004-2007”. Thesis. Semarang: Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/18615/1/Sam%E2%80%99ani.pdf (Diunduh pada tanggal 28 Oktober 2013). 37

Sariningtyas, Retno. 2011. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Termasuk Dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI) Tahun 2005-2009”. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Malang. http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/akutansi/article/view/15463 (Diakses pada tanggal 11 Mei 2014). Sekaredi, Sawitri. 2011. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ45 Tahun 2005-2009)”. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/28955/ (Diakses pada tanggal 21 Oktober 2013). Syakhroza, Ahmad. 2002. “Mekanisme Pengendalian Internal dalam Melakukan Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance”. Manajemen Usahawan. Nomor 08 Tahun XXXI. Wachyuni, Anggi Siska dan Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si. 2010. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama. http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/1155 (Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2013) Widiawati, Hestin Sri. 2011. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia)”. Thesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. http://library.uns.ac.id/dglib/pengguna.php?mn=showview&id=25040

(Diunduh

pada

tanggal 1 Juni 2014). Widyati, Maria Fransisca. 2013. “Pengaruh dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan”. Jurnal Ilmu Manajemen Volume 1 Nomor. 1.

38

Wijayanti, Sri. 2012. “Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perudahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 20092011”. Skripsi Semarang: Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/36154/ (Diunduh pada tanggal 13 Oktober 2013). Yuzrizal. 2011. Tugas, Kewajiban, Kewenangan Serta Tanggungjawab Direksi, Komisaris dan Wali Amanat. http://myrizal-76.blogspot.com/2011/08/tugas-kewajiban-kewenangan-serta.html (Diakses pada tanggal 11 Oktober 2013)

39

LAMPIRAN

40

LAMPIRAN 1 Daftar BPRS yang Menjadi Sampel Penelitian

Provinsi Jawa Barat No Nama BPRS 1 Artha Madani 2 Harta Insan Karimah Cibitung 3 Amanah Ummah 4 Bina Rahmah 5 Insan Cita Artha Jaya 6 Al Ihsan 7 Al Ma'soem Syari'ah 8 Amanah Rabbaniah 9 10 11 12 13

PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung Cipaganti Ishlalul Ummah Al Barokah Al Hijrah Amanah

14 Bina Amwalul Hasanah 15 Artha Karimah Irsyadi 16 Harta Insan Karimah Bekasi 17 Kota Bekasi Provinsi Banten 18 Muamalah Cilegon 19 Mulia Berkah Abadi 20 Cilegon Mandiri 21 Harta Insan Karimah 22 Musyarakah Ummat Indonesia

Alamat Jl. Industri No. 57 , Kp. Kongsi, Cikarang Jl. S. Hasanudin No. 60, Tambun Jl. Raya Leuwiliang No. 1, Kec. Leuwiliang Jl. Raya Babakan No.26, Dermaga, Bogor JL.Raya Parung Bogor No.107 Parung Jl. Jaksa Naranata No.3, Baleendah Jl. Raya Rancaekek No.1, Bojong Loa, Rancaekek Jl. Raya Timur No.2, Pengkolan, Basyaran, Bandung Jl. Soekarno Hatta No.541 Bandung Jl. Kolonel Masturi No. 33 Jl. Raya Cibabat No. 359, Cimahi Jl. Proklamasi Blok A/9 Abadijaya, Sukmajaya Jl. Proklamasi No.25, Depok II Timur Jl. Cinere Raya Blok D No. 102 B, Cinere, Kec.Limo Jl. Raya Jatiwaringin No. 7A, Pondok Gede Ruko Grand Mall Bekasi Blok A-11, Jl. J. Sudirman Ruko Mitra Pratama Blok G 2, Jl.Ir.H.Juanda, Bekasi

Jl. Temu putih No. 11A, Jombang Mesjid, Jl. Raya Ceger No.97, Pondok karya, Pondok Aren, Cilegon Mandiri Jl. Ciledug Raya No.88D, Cipadu, Kec. Ciledug Jl. Hasyim Azhari No.8, Pedurenan, Pondok Pucung

Provinsi DKI Jaya 23 Hidayah 24 Cempaka Al Amin

Jl. Kresek raya No. 18, Duri, Kosambi, Cengkareng JL. Ulujami Raya No. 10 C

41

Provinsi D.I Yogyakarta 25 Bangun Drajat Warga 30 Dana Hidayatullah 29 28 26 27

Barokah Dana Sejahtera Mitra Amal Mulia Madina Mandiri Sejahtera Danagung Syariah

31 Mitra Harmoni Yogyakarta Provinsi Jawa Tengah 32 Asad Alif 33 Ben Salamah Abadi 34 Artha Mas Abadi 35 36 37 38 39 40 41

Arta Leksana Bina Amanah Satria Khasanah Ummat Bumi Artha Sampang Gunung Slamet Suriyah Meru Sankara

42 Ikhsanul Amal 43 44 45 46

Al Mabrur Dharma Kuwera Sukowati Sragen Mitra Harmoni Kota Semarang

47 Central Syariah Utama 48 Dana Amanah 49 Dana Mulia Provinsi Jawa Timur 50 Amanah Sejahtera 51 Annisa Mukti 52 Unawi Barokah 53 54 55 56

Sarana Prima Mandiri Bhakti Haji Bumi Rinjani Kepanjen Daya Artha Mentari

Jl. Gedongkuning Selatan No. 131, Bantul Jl.Ngasem No.52 Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta Jl. Sisingamangaraja No. 71, Mergangsan Jl. Godean KM 4 No. 19, Dudun Kajur, Nogotirto Ruko Perwita Regency, Jl. Parangtritis KM 4,5 Jl. Magelang KM8, Sendangaji, Mlati Jl Prof Yohanes No.36 Gondokusuman, Yogyakarta

Jl. Sudagaran NO. 20, Sukorejo Jl. Ahmad Yani No.35, Purwodadi, Grobogan Jl. Raya Pati - Tayu KM 19, Ds. Haturoyo, Margoyos Ruko No. 7, Pasar Wangon Jl. Pramuka No.219, Purwokerto, Banyumas Jl. Sunan Bonang No.27, Tambak Sari, Kembaran Jl. Tugu No. 39, Sampang Jl Gatot Subroto No.91 Jl. DI Panjaitan No. 47A Donan Cilacap 53222 JL. Pemuda No.95 B Muntilan Magelang JL. Yos Sudarso Barat No.8A, GombongKebumen JL. Raya Klaten-Solo KM.4, Klaten 57436 Jl Sersan Sadikin, Girimulyo, Gergunung, Klaten Jl. Raya Sukowati No. 348, Sragen Wetan, Sragen Jl. Majapahit No.170 B Gayamsari Jl. Gatot Subroto No. 192, Kratonan, Kec. Serengan Jl. KH. Agus Salim No.18 Laweyan Jl. KH. Agus Salim No.10 Kelurahan Sondakan

Jl. Raya Cerme Kidul 148, Cerme, Gresik Kecamatan Waru, Sidoaerjo Ruko Wadung Asri Permai B-7.Jl Raya Wadung Asri 46 Jl. Agus Salim No. 20 Jl. Suropati No. 137 A, Bululawang, Malang Jl.Ahmad Yani No.130 Kepanjen Jl. Jaksa Suprapto Dermo, Bangil, Pasuruan

42

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Untung Surapati Bumi Rinjani Probolinggo PT BPRS Rahma Syariah Al Mabrur Babadan Madinah Situbondo Bumi Rinjani Bumi Rinjani Batu Jabal Nur Bumi Rinjani Malang Mitra Harmoni Kota Malang Tanmiya Artha

Provinsi NAD 69 Hareukat 70 Tengku Chiek Dipante 71 PT BPRS Rahmania Dana Sejahtera 72 Hikmah Wakilah Provinsi Sumatera Utara 73 Amanah Insan Cita 74 Puduarta Insani 75 Al-Yaqin 76 Amanah Bangsa 77 Al Washliyah 78 Gebu Prima 79 Oloan Ummah Sidempuan Provinsi Sumatera Barat 80 Carana Kiat Andalas

Jl. Mangga 857 Kidul Dalem, Bangil, Pasuruan Jl. Jl.Raya Dringu No.110 Probolinggo Jl Dr Wahidin No. 85 Kecamatan Gurah Jl. Soekarno hatta 317, Bnayudono, Ponorogo Jl. Lamongrejo No.26 Lamongan Jl. PB. Sudrman No.39, Patokan, Situbondo Jl.Dadaprejo No.35 Junrejo, Batu Jl. Dewi Sartika No10 Jl. Wisma Pagesangan, Jambangan Jl. Arif Margono No.32, Malang Jl. Ahmad Yani No.20 G, Blimbing, Kota Malang Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Kediri

Jl. Masjid No. 18, Lambaro, Kec. Ingin Jaya Jl. Sigli, Kembang Tanjung 2G, Kec. Simpang Tiga Jl T. Panglima Polem No.34 Kota Juang, Bieruen Jl. T. Nyakarief 156E, Jeulengke, Kec. Baiturrahma

Jl Willem Iskandar Komp MMTC blok AA-5 Jl. Pekan Raya NO.22, Tembung Jl Sisimangaraja No 584, Perdagangan, Bandar Jl Medan KM 10.5 No 153, Pematang Siantar JL.Raya Bandung No.75 Sadewata Karang Tengah Cianjur Jl. Utama No.2A. Kota Matsun III, Medan Kota Komplek Ruko Anugerah Tetap Cemerlang Blok B No 5,

83 Barakah Nawaitul Ikhlas

Jl. Raya Kapas Panji KM 3 Tanjung Alam A.5 Balai, Ampek Angkek, Bukittinggi Kanagarian pandai Sikek, Kec.X Koto, Tanah Datar Jl. KH Ahmad dahlan No. 7

Provinsi Riau 84 Berkah Dana Fadhilah 85 Hasanah

Jl. Raya Pekanbau, Bangkinang KM 50, Airtiris Jl. Setiabudi No.23

81 Ampek Angkek Candung 82 Haji Miskin

43

Provinsi Kep. Bangka Belitung 86 Bangka Provinsi Lampung 87 Tanggamus 88 Lampung Timur 89 Way Kanan 90 Metro Madani

Gd. Piranti Gembira, Jl. J. Sudirman, Sungai Liat

Jl. Ir. Juanda No. 66, Kota Agung, Tanggamus Jl Raya Way Jepara, Labuhan Ratu I, Way Jepara Jl Negara Tiuh Balak, Baradatu, Way Kanan, Lampung Jl. AH Nasution NO.123A, Yosorejo, Metro Timur

Provinsi Kalimantan Selatan 91 Barkah Gemadana

Jl. Ahmad yani KM 6700 No. 59, Kertak Hanyar

Provinsi Sulawesi Selatan 93 Dana Moneter 92 Surya Sejati 94 Niaga Madani

Jl. Gunung BawakaraengNo.91A, Gowa Jl. H. Syamsoedin Dg. Ngerang No.18, Palleko Jl. Lanto daeng Pasewang No. 25 B

Provinsi Nusa Tenggara Barat 95 Tulen Amanah 96 Dinar Ashri 97 Patuh Beramal

Jl. Raya Paok, Motong, Kec. Masbagik Jl.Sriwijaya No.1 Mataram Kompl. Pertokoan Mandalika Blok U No.31, Sandubaya

44

LAMPIRAN 2 Data Penelitian Tahun 2011

Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 No

Nama BPRS

Mekanisme CG

Kab/Kota DKI (%)

DD (%)

50

4

KM (%)

KI (%)

KPMM (%)

4.38

23.1

Kab. Bekasi

2 3 4 5 6 7 8

Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Bogor Kab. Bogor Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Bandung

0 100 50 0 0 50 50

5 0 6.3 10 6 15.84 0 0.65 6 0 0 6.51 6 0 0 27.87 3 0 37.4 14.33 5 0 34.85 4.68 7 0 9.88 5.79

Kota Bandung

100

6

33.33 50 0 0 50 50

6 4 6 4 5 6

9 10 11 12 13 14 15

Kota Cimahi Kota Cimahi Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Bekasi

45

0

NPF (%)

1 Artha Madani Harta Insan Karimah Cibitung Amanah Ummah Bina Rahmah Insan Cita Artha Jaya Al Ihsan Al Ma'soem Syari'ah Amanah Rabaniah PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung Cipaganti Ishlalul Ummah Al Barokah Al Hijrah Amanah Bina Amwalul Hasanah Artha Karimah Irsyadi

0

Kinerja Keuangan

0 99.75 0 0 0 0.89 0 3

0

0 0.49 0 3.52 0 3.98 0 47.22 0 16.21 0 1.39

FDR (%) 91.35

117.86 115.84 14.23 76.55 0 0 32.18 91.5 17.78 78.57 28.8 89.7 16.18 83.5 100

ROA (%) 5.1

ROE (%) 36.2

-1.87 -8.7 3.79 65.67 0 0 -3.91 -105.12 13.3 88.91 6.05 52.44 2.37 15.52

41.05

-16.34

-39.06

11.46 58.54 20 69.38 0 0 31.36 131.51 17.93 82.38 18.44 85.94

1.05 1.55 0 0.55 0.64 4.94

7.01 2.71 0 0.69 4.79 74.09

16 Harta Insan Karimah Bekasi

Kota Bekasi

33.33

7

0

0

2.2

0.16

0.9

0.02

0.18

17 Kota Bekasi

Kota Bekasi

100

4

0

100 52.14

39.42 124.24

31.59

123.76

Provinsi Banten 18 Muamalah Cilegon 19 Mulia Berkah Abadi 20 Cilegon Mandiri 21 Harta Insan Karimah 22 Musyarakah Ummat Indonesia

Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangerang

50 0 100 66.67 0

6 3 4 7 4

0 0 0 0 6.61

0 10.48 0 34.52 100 14.87 2.66 3.24 0 53.2

13.49 143.3 29 80.81 7.25 145.54 113.34 114.13 86 72.52

0.85 -6.25 1.03 4.6 1.71

9.6 -19.98 2.3 39.7 3.35

0

5

0

0

9.33

14.41

77.25

1.33

16.43

50

5

0

0

9.72

25.76

89.99

32.36

8.41

100 0 100 100 0 50 100

7 7 5 6 6 6 6

18 96.69 8 80.95 13.61 67.97 21.1 101.76 11.81 105.67 15.35 82.35 8 77.67

4.68 2.9 1.12 1.76 2.68 13.8 -11.44

64.52 54.28 10.03 11 27.7 199.91 -35.47

33.33 0 50 0 0

7 5 7 6 7

120 0 5.29 2.2 3.39

85 0 61.03 21.04 32.12

Provinsi DKI Jaya 23 Hidayah 24 Cempaka Al Amin

Wil. Jakarta Barat Wil. Jakarta Selatan

Provinsi D.I. Yogyakarta 25 Bangun Drajat Warga 26 Madina Mandiri Sejahtera 27 Danagung Syariah 28 Mitra Amal Mulia 29 Barokah Dana Sejahtera 30 Dana Hidayatullah 31 Mitra Harmoni Kota Yogyakarta

Kab. Bantul Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Sleman Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta

Provinsi Jawa Tengah 32 Asad Alif 33 Ben Salamah Abadi 34 Artha Mas Abadi 35 Artha Leksana 36 Bina Amanah Satria

Kab. Kendal Kab. Grobogan Kab. Pati Kab. Banyumas Kab. Banyumas

46

0 68 11.52 0 0 3.73 30 0 3.63 0 0 3.41 0 0 6.62 15 0 5.28 0 99.75 0

0 0 5 0 0

0 7.51 0 31.29 0 8.55 0 4.71 0 7.93

210 0 18.63 22 18.89

90 0 106 75.41 75.33

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Khasanah Ummat Bumi Artha Sampang Gunung Slamet Suriyah Meru Sankara Ikhsanul Amal Al Mabrur Dharma Kuwera Sukowati Sragen Mitra Harmoni Kota Semarang Central Syariah Utama Dana Amanah Dana Mulia

Kab. Banyumas Kab. Cilacap Kab. Cilacap Kab. Cilacap Kab. Magelang Kab. Kebumen Kab. Klaten Kab. Klaten Kab. Sragen Kota Semarang Kota Surakarta Kota Surakarta Kota Surakarta

0 100 50 100 0 0 66.67 0 100 100 33.33 0 0

Provinsi Jawa Timur 50 Amanah Sejahtera 51 Annisa Mukti 52 Unawi Barokah 53 Sarana Prima Mandiri 54 Bhakti Haji

Kab. Gresik Kab. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Kab. Pamekasan Kab. Malang

50 100 0 0 0

55 Bumi Rinjani Kepanjen

Kab. Malang

56 57 58 59 60 61 62 63 64

Kab. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo Kab. Kediri Kab. Ponorogo Kab. Lamongan Kab. Situbondo Kota Batu Kota Batu

Daya Artha Mentari Untung Surapati Bumi Rinjani Probolinggo PT BPRS Rahma Syariah Al Mabrur Babadan Madinah Situbondo Bumi Rinjani Bumi Rinjani Batu

0 50 50 0 50 50 100 100 0 100 47

8 6 6 6 5 5 7 6 6 6 5 5 5

0 0 6.66 0 0 0 0 0 0 0 0 2.57 10 0 0.61 0 0 8.63 0 0 5.14 0 0 0 2.78 83.34 4.13 0 99.75 0 0 0 7.97 0 0 8.28 0 0 15.62

18.78 70.5 0 0 1 0 14.37 110.2 12.46 75.13 15.4 86.5 13 73.8 0 0 19.04 91.76 20.72 62.66 19.79 136.78 30 95.15 14.88 86.67

11.35 117.07 0 0 1 4 5.79 45.32 -46.1 -213.69 2.94 51.03 0.7 7.6 0 0 3.59 30.05 -18.57 -133.01 -1.14 5.09 -4.4 -9.37 -1.37 -7.68

6 10.02 6 0 6 0 6 0 6 0

0 0 0 0 0

3.14 0.29 0.61 4.62 8.2

0 13.13 55.25 12.62 32

0 80.39 152.3 77.26 71

0 3.84 -11.55 0.19 2.2

0 12.09 -29.53 2.14 10.2

5

0

4.41

13.71

96.74

8.33

108.83

13.57 90.53 16 77.26 15.57 53.11 42.03 81.98 35.33 75.86 20.45 93.8 422.15 66.34 19.49 115.52 14.49 19.75

3.26 0 0.99 -0.71 5.23 -4.07 4.56 4.6 3.07

34.35 0 10.84 -2.15 2052 -18.57 5.83 34.05 21.29

0

6 0 16.08 7.06 4 0 98.5 11.67 4 0 0 10.46 5 0 0 22.52 6 10.69 0 3.06 6 0 0 3.81 6 0 97.48 5.63 4 0 0 5.73 5 0 0 2.71

65 66 67 68

Jabal Nur Bumi Rinjani Malang Mitra Harmoni Kota Malang Tanmiya Artha

Provinsi NAD 69 Hareukat 70 Tengku Chiek Dipante 71 PT BPRS Rahmania Dana Sejahtera 72 Hikmah Wakilah

Kota Surabaya Kota Malang Kota Malang Kota Kediri

50 100 100 50

5 4 6 6

0 0 0 0 0 99.75 0 0

4.02 8.4 0 8.25

0.34 77.3 21.62 137.32 41 83.79 41 65.24

3.5 -3.22 -20.49 -0.64

Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Aceh Jeumpa Kota Banda Aceh

100 0

7 7

0 0

9.3 12.3

17 15.94

73.66 98

1.56 13.62 -49.97 -348.09

50

5

0

41.5 13.66

31

75.49

17.52

33.6

0

6

0

0

9.44

9.44

64.94

2.04

20.95

0

6

0

0

2.06

33.28

86

5.12

11.7

66.67

7

0

55.5

1.4

0

0

0

0

100 50 100 0 100

5 7 6 7 6

0 0 0 0 0

34.75 107.08 15.29 109 74.33 82.05 27 70.54 0 0

5.99 1.37 5.5 -2.2 0

40.55 47.4 16.74 -0.11 0

100 100 66.67

6 6 8

0 24.5 0 0 0 48.46

1.8 3.22 1.56

10.65 0.2 0

90.05 66.72 0

3.43 -0.92 0

29.46 -8.72 0

0 0

74.03 -22.4 -71.27 -1.96

Provinsi Sumatera Utara 73 Amanah Insan Cita 74 Puduarta Insani 75 76 77 78 79

Al Yaqin Amanah Bangsa Al Wasliyah Gebu Prima Oloan Ummah Sidempuan

Kab. Deli Serdang Kab. Deli Serdang Kab. Simalungun Kab. Simalungun Kota Medan Kota Medan Kota Medan

0 3 0 0.23 0 7.24 0 20.24 0 0

Provinsi Sumatera Barat 80 Ampek Angkek Candung 81 Carana Kiat Andalas 82 Haji Miskin

Kab. Agam Kab. Agam Kab. Tanah Datar

83 Barakah Nawaitul Ikhlas

Kota Solok

100

6

0

0

3.55

20.16

0

0.98

4.17

Provinsi Riau 84 Berkah Dana Fadhilah

Kab. Kampar

100

6

0 35.32

9.63

20

80

2.5

14.55

48

85 Hasanah

Kota Pekanbaru

100

4

0

Provinsi Bangka Belitung 86 Bangka

Kab. Bangka

100

7

0

100

6

0 99.81

100

4

89 Way Kanan 90 Metro Madani

Kab. Tanggamus Kab. Lampung Timur Kab. Way Kanan Kota Metro

100 0

Provinsi Kalimantan Selatan 91 Berkah Gemadana

Kab. Banjar

0

Provinsi Sulawesi Selatan 92 Surya Sejati 93 Dana Moneter 94 Niaga Madani

Kab. Takalar Kota Makassar Kota Makassar

Provinsi Lampung 87 Tanggamus 88 Lampung Timur

0 50 0

5.34

0

0

0

0

100 10.45

17.68

89.12

3.6

24.86

2.26

106

77.93

2.76

4.75

0 97.56

5.06

54.53

4.36

3.1

11.1

6 6

0 0

95 0

2.74 2.4

0 16.62

0 63.79

0 5.67

0 73.83

6

0

0

9.62

30.31

59.52

3.09

16.19

17.25 175.57 42.56 63.79 7.75 20.89

3.61 9.01 3.31

30.07 42.89 47.78

5 12.08 6 0 5 0

46

24 24.91 0 5.05 0 5.82

Provinsi NTB 95 Tulen Amanah 96 Dinar Ashri 97 Patuh Beramal

Kab. Lombok Timur Kota Mataram Kota Mataram

33.33

8

0

0

8.99

0

0

0

0

50 50

5 6

0 0 0 63.33

1.36 3.7

30 27.53

1.36 74

6.1 6.01

28.26 25.35

49

LAMPIRAN 3 Data Penelitian Tahun 2012

Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 No

Nama BPRS

1 Artha Madani Harta Insan Karimah 2 Cibitung 3 Amanah Ummah 4 Bina Rahmah 5 Insan Cita Artha Jaya 6 Al Ihsan 7 Al Ma'soem Syari'ah 8 Amanah Rabaniah PT BPRS Mitra Harmoni Kota 9 Bandung 10 Cipaganti 11 Ishlalul Ummah 12 Al Barokah 13 Al Hijrah Amanah 14 Bina Amwalul Hasanah 15 Artha Karimah Irsyadi

Mekanisme CG

Kab/Kota DKI (%)

DD (%)

Kab. Bekasi

50

5

0

0

1.72

Kab. Bekasi

50

6

0

6

2.6

Kab. Bogor Kab. Bogor Kab. Bogor Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Bandung

100 50 100 0 33.33 50

Kota Bandung

100

6

33.33 0 0 0 0 50

6 3 6 4 3 5

Kota Cimahi Kota Cimahi Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Bekasi

50

KM (%)

Kinerja Keuangan KI (%)

NPF (%)

6 13.87 0 1.09 6 0 0 4.8 3 0 0 21.77 3 0 37.4 10.13 6 0 34.85 9.53 7 0 9.88 9.94 0 99.75 0 0 0 0.85 0 3

1.74

0 4.55 0 3.49 0 6.12 0 31.38 0 11.47 0 2.43

KPMM (%)

FDR (%)

18 108.73

ROA (%)

ROE (%)

558

3867

106

7.21

24.84

14.17 72.63 24.79 112.13 44.93 60.15 14 68 22.36 78.11 13.17 82.58

2.69 2.53 -5.3 2.31 2.76 3.24

30.19 13.75 -130.46 14.2 25.53 10.57

60.05

-15.01

-96.18

11 72.65 115 84.51 0 0 34 122.23 17.65 101.32 19.18 85.53

0.02 -5.42 0 0.51 0.76 4.51

0.24 -8.78 0 1 5.54 82.2

32.87

24

16 Harta Insan Karimah Bekasi 17 Kota Bekasi

Kota Bekasi Kota Bekasi

33.33 100

7 5

0 0

8.53 3.01 100 53.88

27 52.31

86 0

2.6 -19.79

23.78 -74.21

Provinsi Banten 18 Muamalah Cilegon 19 Mulia Berkah Abadi 20 Cilegon Mandiri 21 Harta Insan Karimah 22 Musyarakah Ummat Indonesia

Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangerang

100 0 100 66.67 0

5 4 4 8 3

0 0 0 0 5

0 0 100 2.67 0

5 119 39 82 112 456.39 14.1 111.2 70.14 85

0.51 16.39 6.74 4.4 2.51

6.48 57.54 14.56 37.5 7.95

0

5

0

0 30.54

50

5

0

0

8 0 7 0 6 30 6 0 6 0 6 28.25 6 0

69 0 0 0 0 0 99.8

Provinsi DKI Jaya 23 Hidayah 24 Cempaka Al Amin

Wil. Jakarta Barat Wil. Jakarta Selatan

PProvinsi D.I. Yogyakarta 25 Bangun Drajat Warga 26 Madina Mandiri Sejahtera 27 Danagung Syariah 28 Mitra Amal Mulia 29 Barokah Dana Sejahtera 30 Dana Hidayatullah 31 Mitra Harmoni Kota Yogyakarta

Kab. Bantul Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Sleman Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta

Provinsi Jawa Tengah 32 Asad Alif 33 Ben Salamah Abadi 34 Artha Mas Abadi 35 Artha Leksana 36 Bina Amanah Satria

Kab. Kendal Kab. Grobogan Kab. Pati Kab. Banyumas Kab. Banyumas

100 0 100 100 0 50 100

33.33 0 50 50 0

51

5 3 7 6 7

0 0 5 6.78 0

28.99 12.57 10.81 3.58 37.62

9.3

71.42

-4.52

-63.54

7.26

20.83

114

5.43

21.95

8.8 3.88 4.58 2.36 6.3 7.9 0.85

20.47 14 13 22.68 10.72 13.85 11.06

87.53 89.36 65.58 87.32 96.24 87.57 91.11

4.21 2.44 1.71 1.86 1.67 7.7 -1.53

69.52 37.01 19.7 10.06 21.4 117.43 -5.57

14 98 0 0 17.08 159.28 19.6 63.66 14.17 80.1

2.3 0 5.28 2.39 3.12

18.5 0 56.14 20.39 33.86

0 10.26 0 57.31 0 8.01 0 3.95 0 4.15

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Khasanah Ummat Bumi Artha Sampang Gunung Slamet Suriyah Meru Sankara Ikhsanul Amal Al Mabrur Dharma Kuwera Sukowati Sragen Mitra Harmoni Kota Semarang Central Syariah Utama Dana Amanah Dana Mulia

Kab. Banyumas Kab. Cilacap Kab. Cilacap Kab. Cilacap Kab. Magelang Kab. Kebumen Kab. Klaten Kab. Klaten Kab. Sragen Kota Semarang Kota Surakarta Kota Surakarta Kota Surakarta

0 100 50 100 50 0 66.67 0 100 100 33.33 0 0

Provinsi Jawa Timur 50 Amanah Sejahtera 51 Annisa Mukti 52 Unawi Barokah 53 Sarana Prima Mandiri 54 Bhakti Haji

Kab. Gresik Kab. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Kab. Pamekasan Kab. Malang

50 100 0 0 0

55 Bumi Rinjani Kepanjen

Kab. Malang

56 Daya Artha Mentari 57 Untung Surapati

Kab. Pasuruan Kab. Pasuruan

58 Bumi Rinjani Probolinggo

Kab. Probolinggo

59 60 61 62 63

Kab. Kediri Kab. Ponorogo Kab. Lamongan Kab. Situbondo Kota Batu

PT BPRS Rahma Syariah Al Mabrur Babadan Madinah Situbondo Bumi Rinjani

8 6 6 6 6 5 7 6 6 6 5 5 5

0 0 4.08 0 0 7.8 0 0 0.14 2 0 2.86 10 0 4.14 0 0 13.25 0 0 6.09 0 0 1.7 7.41 75.31 4.32 0 99.75 1.53 0 0 16.11 0 0 7.79 0 0 6.34

18.9 53.85 23.24 90.59 16.43 0 13.28 112.8 16 79.26 19.16 68.06 12 76.52 0 0 14.53 96.33 11.83 78.45 23.14 76.7 19 117.43 13.03 91.68

14.58 2.49 2.29 2.81 -12.49 1.93 3.48 0 4.78 -3.55 -36.51 -0.73 1.45

230.92 18.87 21.99 53.1 -97.07 31.02 34.93 0 47.02 -40.56 -202.26 -2.36 11.02

2.88 0 -1.38 0 2.8

63.83 0 -4.44 0 15.9

6 10.02 6 0 6 0 7 0 6 0

0 13.33 0 0.07 0 0.87 0 4.93 0 5.22

12.19 123.1 0 0 45.93 126.71 12.55 70.77 28 62.9

50

5

0

0

2.93

14.89

84.25

7.2

101.16

50 50

6 4

0 16.08 8.91 0 98.5 12.59

13.82 16.22

84.02 77.37

3.92 -13.9

31.71 -50.39

0

4

0

14.71

2.63

0.41

4.8

50 0 100 100 0

6 5 6 6 4

39.62 78.45 47.43 81.68 23.09 108.92 514.13 72.42 18.95 71.26

-6.68 4.89 6.6 5.99 4.09

-19.21 13.51 22.76 7.49 31.83

52

0 12.11

0 0 9.12 0 0 0 0 97.48 0 0

9.96 2.7 3.9 5.62 8.43

64 65 66 67 68

Bumi Rinjani Batu Jabal Nur Bumi Rinjani Malang Mitra Harmoni Kota Malang Tanmiya Artha

Provinsi NAD 69 Hareukat 70 Tengku Chiek Dipante 71 PT BPRS Rahmania Dana Sejahtera 72 Hikmah Wakilah

Kota Batu Kota Surabaya Kota Malang Kota Malang Kota Kediri

100 100 100 100 50

5 6 4 6 6

0 0 4.23 8.46 0 0 0 99.75 0 0

3.11 2.2 6.59 0.07 4.74

10.61 187.69 19.68 198.9 23.31 149.9 19 96.93 41 94

34.88 4.64 1.39 -9.01 4.96

453.17 34.45 6.23 -76.4 17.92

Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Aceh Jeumpa Kota Banda Aceh

100 0

6 6

0 0

0 9.95 0 16.79

20 63.62 13 106.14

1.44 -111

12.24 0

0

4

0 50.14

4.89

29

68.14

-2.15

-5.55

0

6

0

0

7.34

24

80.78

2.6

21.76

0

6

0

0

0.81

39.04

79.75

0.93

2.1

66.67

7

0

55.5

0.55

18.19

84

1.92

28.96

100 50 100 0 100

4 6 5 6 4

0 0 0 0 0

27.12 166.4 88.9 116 59 56.5 22.45 61.78 52.17 101.23

4.33 1.58 -4.76 -2.27 -13.17

40.25 53.83 -32.04 -13.2 -20.21

100 50 66.67

6 6 8

100

6

Provinsi Sumatera Utara 73 Amanah Insan Cita 74 Puduarta Insani 75 76 77 78 79

Al Yaqin Amanah Bangsa Al Wasliyah Gebu Prima Oloan Ummah Sidempuan

Kab. Deli Serdang Kab. Deli Serdang Kab. Simalungun Kab. Simalungun Kota Medan Kota Medan Kota Medan

Provinsi Sumatera Barat 80 Ampek Angkek Candung 81 Carana Kiat Andalas 82 Haji Miskin

Kab. Agam Kab. Agam Kab. Tanah Datar

83 Barakah Nawaitul Ikhlas

Kota Solok

Provinsi Riau 53

0 1.18 0 5.87 0 8.14 0 12.94 0 9.25

0 17.82 5.86 0 0 48.46 0

0

2.37 10.6 2.76

11.18 12.16 17.35

90.45 79.66 83.41

2.5 0.18 0.22

26.03 2.17 2.29

3.21

16.34

84.26

0.7

3.63

84 Berkah Dana Fadhilah 85 Hasanah

Kab. Kampar Kota Pekanbaru

100 100

6 7

0 71.97 31.35 0 46 13.16

Provinsi Bangka Belitung 86 Bangka

Kab. Bangka

100

6

0

100

6

0 99.82

100

4

89 Way Kanan 90 Metro Madani

Kab. Tanggamus Kab. Lampung Timur Kab. Way Kanan Kota Metro

100 50

Provinsi Kalimantan Selatan 91 Berkah Gemadana

Kab. Banjar

Provinsi Sulawesi Selatan 92 Surya Sejati 93 Dana Moneter 94 Niaga Madani

Kab. Takalar Kota Makassar Kota Makassar

Provinsi Lampung 87 Tanggamus 88 Lampung Timur

20 26

61.15 67.49

-5.2 -1.88

-24.04 -7.87

19.13

73.9

4.35

37.35

1.81

80

82.55

2.15

4.24

0 97.56

4.34

79

83.15

3.69

8.29

5 6

0 98.43 0 0

1 1.47

38.78 125.31 14.33 65.55

11.85 4.82

55.49 65.59

0

6

0

5.37

22.95

60.65

5.07

32.14

0 50 33.33

5 6 7

54.88 77.36 37.5 131.62 0 0

3.78 0.21 0

11.04 1.68 0

0

8

0

0

6.2

35 119.91

8.92

31.28

50 50

5 6

0 0

0 65

2.79 2.9

6 7.28

22.65 35.78

100 12.15

0

3.35 55.69 21.35 0 0 7.49 0 0 15.09

Provinsi NTB 95 Tulen Amanah 96 Dinar Ashri 97 Patuh Beramal

Kab. Lombok Timur Kota Mataram Kota Mataram

54

29 30.96

63.3 74.31

Lampiran 4 Tabel Kontingensi Dewan Komisaris Independen dan Kinerja Keuangan

No.

Kinerja Keuangan

1

NPF

Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5

2

KPMM Peringkat 1 (CAR) Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5

3

FDR

Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5

4

ROA

Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3

NPF ≤ 7% 7% < NPF ≤ 10% 10% < NPF ≤ 13% 13% < NPF ≤ 16% NPF > 16% Total CAR ≥ 11% 9,5% ≤ CAR < 11% 8% ≤ CAR < 9,5% 6,5% ≤ CAR < 8% CAR < 6,5% Total FDR ≥ 93% 90% ≤ FDR < 93% 87% ≤ FDR < 90% 84% ≤ FDR < 87% FDR < 87% Total ROA > 1,450% 1,215% < ROA ≤ 1,450% 0,999% < ROA ≤ 1,215%

F0 30 11 7 3 13 64 53 1 3 1 6 64 16 2 1 5 40 64 32 2 0

Dewan Komisaris Independen Total 0% 33% 50% 67% 100% Fe F0 FE F0 FE F0 FE F0 FE 37.608 4 6.464 28 27.619 8 4.701 44 37.608 114 11.546 4 1.985 11 8.479 0 1.443 9 11.546 35 5.278 1 0.907 4 3.876 0 0.660 4 5.278 16 2.639 1 0.454 2 1.938 0 0.330 2 2.639 8 6.928 1 1.191 2 5.088 0 0.866 5 6.928 21 64 11 11 47 47 8 8 64 64 194 53.773 8 9.242 43 39.490 6 6.722 53 53.773 163 0.990 0 0.170 0 0.727 0 0.124 2 0.990 3 1.320 0 0.227 0 0.969 0 0.165 1 1.320 4 0.660 0 0.113 0 0.485 0 0.082 1 0.660 2 7.258 3 1.247 4 5.330 2 0.907 7 7.258 22 64 11 11 47 47 8 8 64 64 194 17.155 2 2.948 12 12.598 2 2.144 20 17.155 52 3.299 1 0.567 2 2.423 0 0.412 5 3.299 10 2.309 0 0.397 3 1.696 0 0.289 3 2.309 7 3.959 1 0.680 4 2.907 1 0.495 1 3.959 12 37.278 7 6.407 26 27.376 5 4.660 35 37.278 113 64 11 11 47 47 8 8 64 64 194 35.629 4 6.124 33 26.165 4 4.454 35 35.629 108 1.649 0 0.284 1 1.211 0 0.206 2 1.649 5 1.320 1 0.227 1 0.969 0 0.165 2 1.320 4 55

Peringkat 4 Peringkat 5 5

ROE

Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5

0,765% < ROA ≤ 0,999% ROA ≤ 0,765% Total ROE > 23% 18% < ROE ≤ 23% 13% < ROE ≤ 18% 8% < ROE ≤ 13% ROE ≤ 8% Total

2 28 64 19 4 5 5 31 64

1.320 24.082 64 22.433 4.289 3.959 4.948 28.371 64

56

0 6 11 3 1 0 0 7 11

0.227 4.139 11 3.856 0.737 0.680 0.851 4.876 11

1 11 47 24 4 3 3 13 47

0.969 17.686 47 16.474 3.149 2.907 3.634 20.835 47

0 4 8 4 0 0 0 4 8

0.165 3.010 8 2.804 0.536 0.495 0.619 3.546 8

1 24 64 18 4 4 7 31 64

1.320 24.082 64 22.433 4.289 3.959 4.948 28.371 64

4 73 194 68 13 12 15 86 194

Lampiran 5 Tabel Kontingensi Dewan Direksi dan Kinerja Keuangan

No.

Kinerja Keuangan 3

1

NPF

Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5

2

KPMM (CAR)

Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5

3

FDR

4

ROA

Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5 Total Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3

NPF ≤ 7% 7% < NPF ≤ 10% 10% < NPF ≤ 13% 13% < NPF ≤ 16% NPF > 16% Total CAR ≥ 11% 9,5% ≤ CAR < 11% 8% ≤ CAR < 9,5% 6,5% ≤ CAR < 8% CAR < 6,5% Total FDR ≥ 93% 90% ≤ FDR < 93% 87% ≤ FDR < 90% 84% ≤ FDR < 87% FDR < 87% ROA > 1,450% 1,215% < ROA ≤ 1,450% 0,999% < ROA ≤ 1,215%

F0 1 0 2 1 4 8 7 0 0 0 1 8 1 0 0 2 5 8 3 0 0

4

FE F0 FE F0 4.701 9 13.515 17 1.443 3 4.149 9 0.660 6 1.897 1 0.330 1 0.948 3 0.866 4 2.490 9 8 23 23 39 6.722 21 19.325 33 0.124 0 0.356 1 0.165 0 0.474 1 0.082 1 0.237 1 0.907 1 2.608 3 8 2.144 0.412 0.289 0.495 4.660 8 4.454 0.206 0.165

23 23 10 6.165 1 1.186 0 0.830 0 1.423 12 13.397 23 23 11 12.804 1 0.593 1 0.474 57

Dewan Direksi 5 6 7 8 FE F0 FE F0 FE F0 FE 22.918 68 53.474 13 14.691 6 4.701 7.036 15 16.418 6 4.510 2 1.443 3.216 4 7.505 3 2.062 0 0.660 1.608 1 3.753 2 1.031 0 0.330 4.222 3 9.851 1 2.706 0 0.866 39 91 91 25 25 8 8 32.768 75 76.459 21 21.005 6 6.722 0.603 2 1.407 0 0.387 0 0.124 0.804 2 1.876 1 0.515 0 0.165 0.402 0 0.938 0 0.258 0 0.082 4.423 12 10.320 3 2.835 2 0.907

39 39 13 10.454 1 2.010 2 1.407 4 2.412 19 22.716 39 39 22 21.711 2 1.005 1 0.804

91 91 20 24.392 7 4.691 2 3.284 4 5.629 58 53.005 91 91 51 50.660 1 2.345 2 1.876

25 25 6 6.701 1 1.289 2 0.902 2 1.546 14 14.562 25 25 16 13.918 1 0.644 0 0.515

8 2 0 1 0 5 8 5 0 0

8 2.144 0.412 0.289 0.495 4.660 8 4.454 0.206 0.165

Total

114 35 16 8 21 194 163 3 4 2 22 194 52 10 7 12 113 194 108 5 4

5

ROE

Peringkat 4 Peringkat 5 Total Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5 Total

0,765% < ROA ≤ 0,999% ROA ≤ 0,765% ROE > 23% 18% < ROE ≤ 23% 13% < ROE ≤ 18% 8% < ROE ≤ 13% ROE ≤ 8%

0 5 8 1 0 1 0 6 8

0.165 3.010 8 2.804 0.536 0.495 0.619 3.546 8

1 0.474 9 8.655 23 23 6 8.062 0 1.541 1 1.423 3 1.778 13 10.196 23 23

58

0 0.804 14 14.675 39 39 15 13.670 4 2.613 2 2.412 4 3.015 14 17.289 39 39

3 1.876 34 34.242 91 91 27 31.897 9 6.098 6 5.629 7 7.036 42 40.340 91 91

0 0.515 8 9.407 25 25 14 8.763 0 1.675 2 1.546 1 1.933 8 11.082 25 25

0 3 8 5 0 0 0 3 8

0.165 3.010 8 2.804 0.536 0.495 0.619 3.546 8

4 73 194 68 13 12 15 86 194

Lampiran 6 Tabel Kontingensi Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Keuangan

No.

1

2

Kinerja Keuangan

NPF

Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5

KPMM Peringkat 1 (CAR) Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5

3

FDR

Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5

4

ROA

Peringkat 1 Peringkat 2

NPF ≤ 7% 7% < NPF ≤ 10% 10% < NPF ≤ 13% 13% < NPF ≤ 16% NPF > 16% Total CAR ≥ 11% 9,5% ≤ CAR < 11% 8% ≤ CAR < 9,5% 6,5% ≤ CAR < 8% CAR < 6,5% Total FDR ≥ 93% 90% ≤ FDR < 93% 87% ≤ FDR < 90% 84% ≤ FDR < 87% FDR < 87% Total ROA > 1,450% 1,215% < ROA ≤ 1,450%

Kepemilikan Manajerial KM ≤ 10% 10% < KM KM > 20% ≤ 20% F0 107 34 16 7 20 184 154 3 4 2 21 184 50 10 6 12 106 184 100 5

59

FE F0 108.124 5 33.196 0 15.175 0 7.588 1 19.918 1 184 7 154.598 6 2.845 0 3.794 0 1.897 0 20.866 1 184 7 49.320 2 9.485 0 6.639 0 11.381 0 107.175 5 184 7 102.433 6 4.742 0

FE 4.113 1.263 0.577 0.289 0.758 7 5.881 0.108 0.144 0.072 0.794 7 1.876 0.361 0.253 0.433 4.077 7 3.897 0.180

F0 2 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 3 2 0

FE 1.763 0.541 0.247 0.124 0.325 3 2.521 0.046 0.062 0.031 0.340 3 0.804 0.155 0.108 0.186 1.747 3 1.670 0.077

Total

114 35 16 8 21 194 163 3 4 2 22 194 52 10 7 12 113 194 108 5

Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5 5

ROE

Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5

0,999% < ROA ≤ 1,215% 0,765% < ROA ≤ 0,999% ROA ≤ 0,765% Total ROE > 23% 18% < ROE ≤ 23% 13% < ROE ≤ 18% 8% < ROE ≤ 13% ROE ≤ 8% Total

3 4 72 184 61 12 12 14 85 184

60

3.794 3.794 69.237 184 64.495 12.330 11.381 14.227 81.567 184

0 0 1 7 6 0 0 0 1 7

0.144 0.144 2.634 7 2.454 0.469 0.433 0.541 3.103 7

1 0 0 3 1 1 0 1 0 3

0.062 0.062 1.129 3 1.052 0.201 0.186 0.232 1.330 3

4 4 73 194 68 13 12 15 86 194

Lampiran 7 Tabel Kontingensi Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan

No.

Kinerja Keuangan KI ≤ 20%

1

NPF

Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5

2

KPMM (CAR)

Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5

3

FDR

Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5

4

ROA

Peringkat 1 Peringkat 2

NPF≤ 7% 7% < NPF ≤ 10% 10% < NPF ≤ 13% 13% < NPF ≤ 16% NPF > 16% Total CAR ≥ 11% 9,5% ≤ CAR < 11% 8% ≤ CAR < 9,5% 6,5% ≤ CAR < 8% CAR < 6,5% Total FDR ≥ 93% 90% ≤ FDR < 93% 87% ≤ FDR < 90% 84% ≤ FDR < 87% FDR < 87% Total ROA > 1,450% 1,215% < ROA ≤ 1,450%

F0 86 32 9 4 16 147 123 2 3 1 18 147 44 7 4 11 81 147 81 5

Kepemilikan Manajerial 20% < KI 40% < KI 60% < KI ≤ 40% ≤ 60% ≤80%

FE F0 86.381 2 26.521 2 12.124 1 6.062 1 15.912 1 147 7 123.510 6 2.273 1 3.031 0 1.515 0 16.670 0 147 7 39.402 1 7.577 1 5.304 1 9.093 0 85.624 4 147 7 81.835 7 3.789 0

61

FE F0 4.113 6 1.263 0 0.577 0 0.289 2 0.758 1 7 9 5.881 6 0.108 0 0.144 0 0.072 0 0.794 3 7 9 1.876 0 0.361 0 0.253 0 0.433 1 4.077 8 7 9 3.897 3 0.180 0

FE F0 5.289 3 1.624 1 0.742 1 0.371 0 0.974 1 9 6 7.562 6 0.139 0 0.186 0 0.093 0 1.021 0 9 6 2.412 2 0.464 0 0.325 1 0.557 0 5.242 3 9 6 5.010 5 0.232 0

Total KI > 80%

FE F0 3.526 17 1.082 0 0.495 5 0.247 1 0.649 2 6 25 5.041 22 0.093 0 0.124 1 0.062 1 0.680 1 6 25 1.608 5 0.309 2 0.216 1 0.371 0 3.495 17 6 25 3.340 12 0.155 0

FE 14.691 4.510 2.062 1.031 2.706 25 21.005 0.387 0.515 0.258 2.835 25 6.701 1.289 0.902 1.546 14.562 25 13.918 0.644

114 35 16 8 21 194 163 3 4 2 22 194 52 10 7 12 113 194 108 5

Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5 5

ROE

Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5

0,999% < ROA ≤ 1,215% 0,765% < ROA ≤ 0,999% ROA ≤ 0,765% Total ROE > 23% 18% < ROE ≤ 23% 13% < ROE ≤ 18% 8% < ROE ≤ 13% ROE ≤ 8% Total

3 4 54 147 51 13 9 12 62 147

3.031 3.031 55.314 147 51.526 9.851 9.093 11.366 65.165 147

62

0 0 0 7 5 0 2 0 0 7

0.144 0.144 2.634 7 2.454 0.469 0.433 0.541 3.103 7

0 0 6 9 2 0 0 1 6 9

0.186 0.186 3.387 9 3.155 0.603 0.557 0.696 3.990 9

0 0 1 6 5 0 0 0 1 6

0.124 0.124 2.258 6 2.103 0.402 0.371 0.464 2.660 6

1 0 12 25 5 0 1 2 17 25

0.515 0.515 9.407 25 8.763 1.675 1.546 1.933 11.082 25

4 4 73 194 68 13 12 15 86 194

DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama

: Eriza Mayang Kusuma

Tempat, Tanggal Lahir

: Klaten, 28 Agustus 1992

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tinggi, Berat Badan

: 165 Cm, 53 Kg

Agama

: Kristen

Alamat

: Perumahan Apacinti Sejahtera Blok AJ-189-190 Lemahireng, Kec. Bawen, Kab. Semarang

Email

: [email protected]

Pendidikan

: PG Budi Luhur, Yogyakarta (1995-1996) TK Indriyasana, Yogyakarta (1996-1997) TK Negeri 2, Yogyakarta (1997-1998) SDN Gedongkuning 3, Yogyakarta (1998-2003) SDN Harjosari 1, Kab. Semarang (2003-2004) SMP Negeri 1 Bawen, Kab. Semarang (2004-2007) SMA Negeri 1 Bergas, Kab. Semarang (2007-2010) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga (2010-2014)

Pengalaman

: Panitia Dies Natalis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Kegiatan FEB Meet Parents (2011) Panitia Kegiatan Accounting in Togetherness and Motivation (ACTION) 2012 Panitia Kegiatan Social Evening Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Leading Economic Generation LEGEND (2012) Asisten Dosen Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 (Semester Genap 2012 dan Semester Antara 2012) Asisten Dosen Mata Kuliah Laboratorium Pengantar Akuntansi (Semester Antara 2012) Asisten Dosen Mata Kuliah Pengantar Akuntansi (Semester 64

Gasal 2013-2014) Asisten Dosen Mata Kuliah Laboratorium Pengauditan (Semester Gasal 2013-2014)

65