KERJA RENCANA REVIEW T A H U N

REVIEW

RENCANA

KERJA TAHUN

2017 PEMERINTAH ACEH

DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK Jl.Krueng Jambo Aye-Geuceu Komplek Telp.(0651) 42115-42621 Fac.(0651) 46798 Email :[email protected],Website : disnakermobduk.acehprov.go.id BANDA ACEH Kode Pos 23239

RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH TAHUN 2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................................... ii

BAB I

PENDAHULUAN............................................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang .................................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum............................................................................................... 3 1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 6 1.4. Sistematika Penulisan ...................................................................................... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2015 ................................... 8 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2015 dan Capaian Renja SKPA ......................................................................................... 8 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA ................................................................. 8 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA................ 12 2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPA .................................................. 16 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................... 16

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................ 17 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..................................................... 17 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA .................................................................. 20 3.3. Program dan Kegiatan..................................................................................... 22

BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................... 23 LAMPIRAN : I.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2017 PROVINSI ACEH

II.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA PROVINSI ACEH

III.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2017 PROVINSI ACEH

IV.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/ MASYARAKAT TAHUN 2017 PROVINSI ACEH

V.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PROVINSI ACEH

DAFTAR ISI

ii


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk menyelesaikan penyusunan Review Rencana Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun

2017. Review Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2017 disusun berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan merupakan penjabaran Rencana Strategis

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

Penduduk Aceh Tahun 2012 – 2017. Rencana Kerja ini disusun dalam upaya memberikan acuan bagi pemerintah Aceh dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Aceh sebagai dasar untuk menyusun KUA PPAS dan RAPBA. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dalam penyusunan Review Renja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh tahun 2017. Pada akhirnya kami berharap agar Review Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam menyusun RKA dan DPA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Banda Aceh, 12 Januari 2017 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

Kamaruddin Andalah, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19611118 198101 1 002

KATA PENGANTAR

i


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rangkaian penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkenaan dengan pendekatan strategis dalam organisasi pemerintah dilakukan melalui penyelarasan kebijakan dan kebutuhan pengembangan dalam jangka menengah dengan tindakan operasional dalam jangka pendek atau yang dikenal dengan rencana kerja (renja). Setiap organisasi telah mempertimbangkan kapasitas bagaimana

bentuk

perubahan

dan peran kelembagaan

yang diharapkan

dapat direalisasikan

termasuk melalui

serangkaian program atau kegiatan yang langsung berkaitan dengan isu-isu strategi dan masalah yang harus diselesaikan. Rencana kerja menjadi ujung tombak dari penterjemahan ide, gagasan dan strategi sebagai respon terhadap lingkungan organisasi dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan daerah. Rencana kerja menjadi bagian integral dari keseluruhan proses perencanaan SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) termasuk kebijakan pembangunan daerah yang telah disepakati dalam RPJMA dan RKPA. Dalam sistem perencanaan daerah Renja SKPA sebagai instrumen penting yang menghasilkan indikasi program dan kegiatan spesifik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikasi kegiatan tersebut dikembangkan dalam program pembangunan jangka pendek 1 (satu) tahun. Hal ini berarti Renja SKPA memberi arahan teknis dan operasional terhadap substansi pembangunan daerah yang selaras dengan rencana strategis. Melalui kajian dan kesepakatan dengan pemangku kepentingan penyusunan rencana kerja akan mendorong partisipasi lebih luas meskipun dalam perumusannya tetap didasari analisis teknis dari setiap isu atau program yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, Renja SKPA lebih mengedepankan aspek pengembangan program atau kegiatan bersifat teknokratis dan substantif dan diputuskan melalui keterlibatan berbagai stakeholders. Rencana kerja adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan, sasaran dan tindakan operasional di berbagai peringkat organisasi yang bersifat khusus dan jangka pendek, short to medium range, serta menghubungkan tujuan dan strategi program dengan sumber daya dan dana melalui sejumlah tindakan atau kegiatan. BAB 1 PENDAHULUAN

1


Rencana kerja dirumuskan dengan melibatkan perencana yang memahami konteks dan substansi program serta kesinambungan dengan rencana strategis dan rencana pembangunan daerah serta melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan relevansi dan akuntabilitas, sinkronisasi program atau kegiatan dengan kebijakan yang ada agar tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Renja SKPA merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan SKPA, apa yang hendak dicapai pada masa satu tahun, serta bagaimana mencapainya. Dengan demikian, Renja SKPA merupakan salah

satu

dokumen rencana

pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPA dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Renja SKPA menjadi dokumen perencanaan pelayanan yang menekankan kompetensi dalam penyusunan program sesuai dengan tupoksi SKPA. Oleh karena itu, penguasaan substansi dan kompetensi dalam perumusan program prioritas dan kegiatan SKPA sesuai PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana Renja SKPA menjadi dasar bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPA akan sangat menentukan kualitas rencana daerah diatasnya. Termasuk keterpaduan rencana dan anggaran pembangunan daerah. Secara umum, fungsi Renja SKPA untuk menjawab pertanyaan; (1) bagaimana bentuk pelayanan SKPA akan dilaksanakan dan apa yang hendak dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah atau tindakan teknis apa saja yang perlu dilakukan SKPA agar program berjalan secara efektif. Renja SKPA berfungsi untuk menjabarkan tujuan, strategi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, kemudian menerjemahkan secara operasional, sistematis, dan terpadu ke dalam program dan kegiatan prioritas, indikator sebagai tolok ukur kinerja dan indikasi pendanaan. Dalam upaya mendorong sinkronisasi dan optimalisasi dalam pelaksanaannya, proses penyusunan dokumen Renja SKPA membutuhkan

kapasitas

kelembagaan dan komitmen dari semua stakeholder termasuk Forum Lintas Pelaku SKPA untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan SKPA melalui proses yang

BAB 1 PENDAHULUAN

2


transparan, demokratis, dan akuntabel serta memberikan fokus terhadap sifat teknokratis dan programatik. Secara khusus Renja SKPA memiliki fungsi sebagai berikut: 

Merumuskan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan secara realistis, konsisten dengan tugas dan fungsi SKPA dan dilaksanakan dalam kerangka rencana jangka pendek.



Menerjemahkan tujuan, sasaran dan program terkait kebutuhan peningkatan pelayanan SKPA agar lebih dipahami serta bermanfaat bagi masyarakat.



Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh SKPA.



Memastikan ketersediaan dan kesiapan sumber daya serta dana pembangunan daerah yang diarahkan untuk menangani program prioritas pelayanan SKPA.



Menyediakan dasar (benchmark) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan

mekanisme untuk menginformasikan

perubahan kinerja selama 1 (satu) tahun pelaksanaan. 

Mendorong kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan.



Merumuskan prioritas, indikator dan langkah-langkah

taktis yang jelas untuk

mencapai tujuan. 

1.2

Salah satu perangkat penting dalam mengevaluasi kinerja SKPA. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Uap Tahun 1930 (stoom ordonnantie);

2.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UndangUndang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;

3.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

BAB 1 PENDAHULUAN

3


4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

7.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

8.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

9.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Di Industri dan Perdagangan;

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); 14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;

BAB 1 PENDAHULUAN

4


16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286); 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 ); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian; 24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019; 28. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012

BAB 1 PENDAHULUAN

5


Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 29. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh; 30. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. 31. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RPJM Aceh Periode Tahun 2012 – 2017. 1.3

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah : 

Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Mobillitas Penduduk Aceh Tahun 2017.



Menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun KUA dan PPAS yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja Anggaran

dan dokumen

Pelaksanaan Anggaran SKPA Dinas Tenaga Kerja dan Mobillitas Penduduk Aceh Tahun 2017.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah: 

Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan

urusan

program kegiatan, perumusan kebijakan teknis;

pemerintah

dan

pelayanan

publik,

pengawasan,

pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan publik serta penguatan lembaga Dinas Tenaga Kerja dan Mobillitas Penduduk Aceh 

Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Mobillitas Penduduk Aceh selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

6


BAB I PENDAHULUAN Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas, Review Terhadap Rancangan Awal RKPA, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, serta Program dan Kegiatan. BAB IV PENUTUP Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB 1 PENDAHULUAN

7

KERJA RENCANA REVIEW T A H U N

Recommend Documents