BUPATI TANAH LAUT KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR : 188.45 / - KUM / 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2015 BUPATI TANAH LAUT, Menimbang
:
a. bahwa untuk membentuk dan membangun sistem pengadaan secara elektronik dalam rangka efesiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang / jasa pemerintah perlu dilengkapi prasarana dan sarana yang memadai; b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang / jasa ( pelelangan ) secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem pengadaan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) Kabupaten Tanah Laut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015;
Mengingat
:
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong; dengan mengubah undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ; 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah serta Perubahannya; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Daerah Kabuapten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6); 10.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Tim Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai pengelola pengadaan secara elektronik.
KETIGA
:
Tim Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas : 1. Pembina mempunyai tugas membina dan melindungi atas penyelenggaraan LPSE. 2. Pengarah mempunyai tugas
:
a. merumuskan kebijakan umum LPSE berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas; b. mengarahkan program kerja; dan c. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan. 3. Ketua mempunyai tugas memimpin menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
LPSE
dalam
4. Sekretaris mempunyai tugas : a. menyusun program kerja, administrasi, menyurat beserta laporannya; dan
surat
b. mengkoordinasikan pemberian layanan teknis dan pendampingan kepada instansi lain. 5. Anggota (Trainer) mempunyai tugas : a. memberikan layanan pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) kepada Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ), Pokja ULP/Pejabat Pengadaan serta Vendor / penyedia jasa; b. memberikan pemahaman terkait kebijakan pengadaan mengkoordinasikan pemberian layanan teknis dan pendampingan kepada instansi lain; dan c. membuat laporan kegiatan trainer perbulan untuk dilaporkan kepada ketua LPSE serta Bupati Kabupaten Tanah Laut. 6. Anggota (Helpdesk) mempunyai tugas : a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang / jasa secara elektronik; b. memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE Kabupaten Tanah Laut; c. mengkoordinasikan permasalahan teknis dan non teknis kepada bagian yang menangani tupoksi permasalahan tersebut; dan d. membuat laporan kegiatan helpdesk perbulan untuk dilaporkan kepada ketua LPSE serta Bupati. 7. Anggota (Admin PPE) mempunyai tugas : a. memasukkan berita, pengumuman, system message, spesial content serta memeriksa access log;
b. mengubah jadwal lelang yang tahapannya telah terlewati, atas permintaan Pokja ULP; c. mendownload summarry report lelang; d. menjawab Frequently Asked Questions (FAQ) yang berhubungan dengan sistem; e. memasukkan data agency; f.
membuat User Helpdesk, Admin Agency, Verifikator, Auditor, dan trainer;
g. melakukan koordinasi dan kontrol terhadap admin sistem pada saat pemeliharaan dan perawatan Aplikasi SPSE berikut database, monitoring system serta distribusi data dan perangkat pendukung. h. membuat UserID dan Password Sub Admin PPE Rencana Umum Pengadaan ( RUP ), dan mengkoordinasikan kendala yang ada di lapangan; i. melaksanakan instruksi teknis dari LKPP Pusat, Ketua dan Sekretaris; dan j. membuat laporan kegiatan Admin PPE perbulan untuk dilaporkan kepada ketua LPSE serta Bupati Kabupaten Tanah Laut. 8. Anggota (Admin sistem) mempunyai tugas : a. menyiapkan dan melakukan pemeliharaan dan perawatan Aplikasi SPSE berikut database, monitoring system serta distribusi data, perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; b. menjamin ketersediaan suplai listrik, dan hidupnya server serta SPSE selama 1 x 24 jam; c. merespon dan menangani permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan; d. memberikan informasi kepada admin PPE mengenai backup data, setting aplikasi SPSE, setting jaringan modem,server serta perangkat pendukung LPSE untuk mengkoordinasikan kepada LKPP pusat apabila ada kendala di lapangan; e. memberikan informasi serta laporan kepada Ketua, Sekretaris dan Admin PPE, tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE Kabupaten Tanah Laut; f. melaksanakan instruksi teknis dari Ketua, Sekretaris dan Admin PPE sesuai dengan petunjuk LKPP pusat; dan g. membuat laporan kegiatan admin sistem perbulan untuk dilaporkan kepada ketua LPSE serta Bupati. 9. Anggota (Admin Agency) mempunyai tugas : a. memfasilitasi pembuatan UserID dan password untuk Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Pokja ULP dan Admin Rencana Umum Pengadaan;
b. memfasilitasi Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dalam membuat rencana umum pengadaan; c. mengisi data satuan kerja; d. mengisi data anggaran paket lelang; e. membuat Sub Agency; f.
mengisi biodata Pejabat Pembuat Komitmen dan Pokja ULP beserta anggota;
h. menanganan keluhan Kabupaten Tanah Laut;
tentang
pelayanan
LPSE
i. membantu malakukan reset password untuk user Pokja ULP, PPK dan Admin sub Agency; dan j. membuat laporan kegiatan admin agency perbulan untuk dilaporkan kepada ketua LPSE serta Bupati. 10.
Anggota (Verifikasi/Verifikator) mempunyai tugas : a. melayani pendaftaran pengguna SPSE; b. menyampaikan informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelangkapan dokumen yang dipersyaratkan; c. memverifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; d. mengelola arsip dan dokumen pengguna SPSE; e. verifikator dan regestrator berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE; k. verifikator dan registrator dapat menon aktifkan User ID dan Password pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan Pokja ULP berkaitan dengan blacklist; dan l. membuat laporan kegiatan verifikator perbulan untuk dilaporkan kepada ketua LPSE serta Bupati.
KEEMPAT
:
LPSE sebagai lembaga memiliki tugas dan wewenang sebagaimana di atur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang layanan pengadaan secara elektronik.
KELIMA
:
a. LPSE mempunyai tugas meliputi : a. memfasilitasi PA/KPA umum pengadaan; b. memfasilitasi menayangkan pengadaan;
mengumumkan
rencana
Pokja ULP/Pejabat pengumuman
Pengadaan pelaksanaan
c. memfasilitasi Pokja ULP/Pejabat melaksanakan pemilihan penyedia secara elektronik;
Pengadaan barang/jasa
d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE; dan
e. melaksanakan tugas pimpinan K/L/D/I.
lain
yang
diberikan
oleh
b. LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/ Organisasi Non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik; c. LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dan penyedia barang / jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran , hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban. KEENAM
:
Tim LPSE sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilarang merangkap menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pokja ULP /Pejabat Pengadaan kecuali PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
KETUJUH
:
LPSE Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Tanah Laut.
KEDELAPAN
:
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim LPSE diberikan honorarium setiap bulannya sebagai berikut : a. Tim Pembina LPSE - Ketua sebesar Rp. 1.650.000,- ( Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ); - Wakil sebesar Rp. 1.600.000,- ( Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ); b. Tim Pengarah LPSE - Ketua sebesar Rp. 1.550.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ); - Wakil sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ); c. Tim Kelompok Kerja - Ketua LPSE sebesar Rp.1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); - Sekretaris LPSE sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); - Anggota LPSE / Admin PPE sebesar Rp. 1.200.000,(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); - Anggota LPSE / Admin Sistem sebesar Rp. 1.100.000,(Satu Juta Seratus Ribu Rupiah); dan - Anggota LPSE / Admin Agency, Verifikator, Helpdesk, Trainer sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
KESEMBILAN :
Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 Pos Belanja Bagian Bangda DPA Nomor 1.06.03.16.03.5.2.
KESEPULUH
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
:
Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal Februari 2015 BUPATI TANAH LAUT,
H. BAMBANG ALAMSYAH
Tembusan Kepada Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan 2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut 3. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Laut 5. Kepala DPPKA Kabupaten Tanah Laut 6. Yang bersangkutan.
Lampiran : Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : Tanggal : Februari 2015 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2015 NO
1.
2.
3.
4.
JABATAN/NAMA/NIP DALAM KEDINASAN
JABATAN DALAM LPSE
TIM PEMBINA Bupati Kabupaten Tanah Laut Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut
Pembina(Ketua) Pembina(Wakil Ketua)
TIM PENGARAH Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Asisten Administrasi Ekobangkesra
Pengarah(Ketua) Pengarah(Wakil Ketua)
PELAKSANA Kepala SKPD Kabupaten Tanah Laut
Penanggung Jawab Kegiatan Masingmasing
Tim Kelompok Kerja Kepala Bagian Pembangunan Daerah
Ketua
Mina Ayu Roswyda, ST / 19800805 200501 2 014
Sekretaris (Koordinator)
Mahyuni Hidayat, SE / 19780606 200801 1 026
Anggota (Admin PPE/ Trainer)
Laila Alfisah, A.Md / 19811227 200501 2 009
Anggota (Help Desk/ Admin Agency SKPD))
Haderiansyah, S.Sos / 19800504 200903 1 004
Anggota (Admin Sistem)
Ahmad Muslaini, S.Kom / 198029 200501 1 005
Anggota (Admin Agency ULP)
Alam Madhani Aisyiah, ST /19780909 200901 2 001
Anggota (Verifikator)
BUPATI TANAH LAUT,
H. BAMBANG ALAMSYAH
