BAB I PENDAHULUAN. 1 L a p o r a n T a h u n a n P T A B a n t e n

BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Tinggi Agama Banten berdiri di provinsi Banten, memenuhi kerinduan masyarakat Banten akan institusi peradilan di tengah pergaulan, kebudayaan, dan tata kehidupan masyarakat yang baru terbentuk dalam satu komunitas legalitas yang mandiri sejak tahun 2000. Kehadiran Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 5 April 2006 dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten, melengkapi pranata sosial dan hukum sebagai tempat atau institusi yang tepat bagi masyarakat mencari perlindungan dan jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi. Seiring dengan keadaan yang melatarbelakangi kelahirannya, Pengadilan Tinggi Agama Banten merupakan manifestasi dari maksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian ditindaklanjuti dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Sistem satu atap (one roof system) yang kemudian berlaku bagi seluruh institusi peradilan tidak terkecuali Peradilan Agama adalah episode berikutnya dari eksistensi peradilan agama di negara Indonesia dengan ketentuan baru. Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 merupakan legalitas formal bagi Pengadilan Tinggi Agama dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah Banten. Selanjutnya, melalui beberapa ketentuan perundang-undangan yang terus menerus disempurnakan, lahirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 hampir di penghujung tahun 2009, memberikan spirit yang memperkokoh kompetensi dan eksistensi Peradilan Agama di wilayah nusantara. A. Kebijakan Umum Peradilan Pembaruan peradilan yang tengah digalakan dan dijadikan thema yang tersurat dan tersirat di setiap langkah lembaga peradilan tertancap pula di benak pelaku 1|Laporan Tahunan PTA Banten 2009

peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Banten. Merubah paradigma (mindset) lama menjadi budaya baru yang bersifat kontinuitas, tidak stagnan, dan berkesinambungan hingga tujuan ‘menjadikan peradilan agung’ sebagaimana digemakan dalam Rakernas 2009 pun terwujud, terus dilakukan. Program-program yang berorientasi perubahan ke arah yang lebih baik, diupayakan dicapai dengan penuh semangat. Transparansi peradilan yang diamanatkan Mahkamah Agung diwujudkan dengan optimalisasi media website terus menerus dibenahi. Semangat untuk mendayagunakan kecanggihan alat atau media komunikasi yang lebih modern, praktis, dan cepat dimaksimalkan agar harapan masyarakat memperoleh informasi tentang pelayanan hukum dengan baik dan prima dapat terpenuhi. Tahun 2009 bagi Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan jajaran peradilan agama adalah tahun launching dan penyempurnaan website. KMA Nomor 144 Tahun 2007 menjadi landasan idiil untuk belajar dan belajar tentang teknik dan cara-cara memberikan pelayanan hukum yang lebih baik serta merubah performa agar wajah pengadilan menjadi sesuatu yang lebih familiar dan disukai masyarakat. Hubungan kepentingan yang terjalin antara lembaga peradilan dengan masyarakat diciptakan semakin harmonis dan bersinergi lewat komunikasi yang terbangun dengan efektif dan efisien. Tanpa harus berkomunikasi verbal, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi tentang prosedur berperkara, tahapan penanganan perkara, sampai produk (putusan) yang ingin diketahui. Harapan besar tentunya menjadi motivasi agar masyarakat lebih percaya dan segala imej negatif terhadap institusi peradilan dengan sendirinya terkikis. Pembenahan di dalam (internal) juga tak kalah pentingnya menjadi prioritas di dalam melakukan pembaruan. Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama Banten melakukan mutasi dan rotasi pegawai maupun tenaga teknis secara signifikan. Beberapa pejabat struktural yang dianggap memiliki kualitas dan kapabilitas, ditempatkan pada satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah PTA Banten. Hal ini dilakukan semata-mata bukan hanya untuk kepentingan sumber daya manusia (aparat) itu sendiri tetapi juga lebih kepada upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja dari institusi peradilan. Sistem manajemen yang mendukung tentunya 2|Laporan Tahunan PTA Banten 2009

menjadi faktor penting yang dijadikan bahan penilaian reward and punishment bagi pimpinan. Penanganan perkara yang berbasis sistem SIADPA telah berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya meskipun kendala masih ditemukan. Manfaat yang dirasakan sangatlah besar dan memberikan kontribusi positif dalam hal menilai kinerja hakim dalam melaksanakan tupoksi. Seberapa banyak dan cepat serta akurat pelaksakan tugas menangani perkara. Demikian halnya dengan sistem informasi Pegawai yang berbasis SIKEP/SIMPEG. Untuk kepentingan promosi, mutasi atau rotasi, riwayat seorang pegawai atau hakim dapat diketahui dengan lebih mudah. Dalam hal mengoptimalkan program anonimious putusan (pengaburan identitas pada putusan) yang dirintis oleh Ditjen Badilag dengan mengirim putusan-putusan banding melalui email untuk ditampilkan (disajikan) pada website badilag (AsianLii), juga telah dilaksanakan. Pada prinsipnya, pemanfaatan teknologi indformasi pada tahun 2009 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten telah cukup baik dan sedang disempurnakan. Seiring dengan program-program pembaruan di atas, untuk meningkatkan performa dan kewibawaan institusi, Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama Banten telah menyelesaikan project pembangunan gedung kantor tahap II (finishing). Artinya, pada penghujung tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama Banten telah berdiri kokoh dengan bangunan gedung yang cukup memadai dan terletak pada tempat yang representatif. Pada langkah selanjutnya, gedung kantor Pengadilan yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten, yaitu Pengadilan Agama Tangerang sedang melakukan pembangunan gedung kantor yang baru atau lebih tepat pembaruan dari gedung kantor yang lama, meskipun pada lahan yang tetap.

B. Visi Dan Misi Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun Pengadilan Tinggi Agama Banten pada saat pertama kali berdiri ditujukan dapat tercapai dalam 5 tahun ke depan (2007 – 2012). Meskipun amanat Rakernas 2009 mengisyaratkan adanya perubahan dalam menetapkan visi Peradilan secara komprehensif, maka menuju ke arah perubahan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banten sampai dengan Tahun

3|Laporan Tahunan PTA Banten 2009

2009 tetap mengemban visi yang sama, yaitu “PTA Banten yang berwibawa, dipercaya dan dihormati”. Dengan visi tersebut, program dan rencana kerja yang telah dirancang, dijabarkan dalam berbagai langkah dan kegiatan yang mengacu kepada misi-misi yang ditetapkan antara lain : 1. Meningkatkan penataan bidang administrasi dan manajemen, baik bidang administrasi perkara maupun administrasi umum 2. Mempercepat proses penanganan perkara dan meningkatkan kualitas putusan 3. Efektivitas Pengawasan dan Pembinaan 4. Menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana 5. Optimalisasi pelayanan publik yang prima melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi 6. Meningkatan kualitas SDM yang kompeten dan kapabel.

C. Rencana Strategis Secara global, Pengadilan Tinggi Agama Banten telah menetapkan rencana strategik yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Tahun demi tahun, tahapan pengimplementasian rencana tersebut dilaksanakan secara sistematis. Tahun 2009, bidang pelaksanaan Tupoksi tetap menjadi prioritas. Standar Operasional Program terkait penyelenggaraan proses peradilan setiap tahun dievaluasi. Khusus dalam hal penanganan perkara banding, tahun 2009 mengalami peningkatan dari segi kwantitas waktu penanganan. Jika tahun 2008 kegiatan percepatan penanganan perkara hanya menetapkan standar waktu yang diukur dengan kepatutan, kebiasaan, dan estimasi waktu saja tetapi pada tahun 2009 SOP dalam penanganan perkara ini ditetapkan secara jelas target waktu yang digunakan dan relatif cepat, yaitu kurang lebih 1,5 bulan sejak perkara diterima sampai dikembalikan

(minutasi)

kecuali

terhadap

perkara-perkara

sebelumnya diputus sela. 4|Laporan Tahunan PTA Banten 2009

tertentu

yang

Kegiatan percepatan dalam menangani perkara didukung pula dengan efektifnya pemanfaatan IT untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat dalam perjalanan perkara, memberikan media pengaduan bagi masyarakat yang tidak mendapat pelayanan yang baik dari aparat, atau informasi tentang biaya perkara. Terkait dengan pelaksanaan tupoksi peradilan yang menjadi tugas utama aparat peradilan, berbagai upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik yang ditandai diantaranya dengan adanya tranparansi dan akuntabel, maka segala kegiatan atau tindakan dari institusi ini secara umum sudah go publik, siapapun bisa mengakses informasi tentang gerak dan tingkah para aparat, sehingga sekecil apapun tindakan negatif yang dilakukan oleh aparat peradilan, publik pun dapat berperan mengawasi. Pada bidang pembangunan sarana dan prasarana, renstra Pengadilan Tinggi Agama Banten telah menetapkan skala prioritas untuk menyempurnakan kebutuhan pengadaan gedung kantor yang memenuhi standar yang memadai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Tahun 2009, gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mulai dibangun pada tahun 2007, mencapai tahap penyelesaian. Selanjutnya, akan dibangun gedung kantor-gedung kantor Pengadilan Agama yang berada di wilayah PTA Banten yang memang belum memenuhi kriteria atau standar gedung peradilan, yaitu Pengadilan Agama Tangerang, Pengadilan Agama Rangkasbitung, dan seterusnya. Pada bidang perencanaan dan realisasi anggaran, sekalipun secara kwantitas mengalami penurunan dalam beberapa mata anggaran, akan tetapi secara keseluruhan anggaran tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat merealisasikannnya dengan efektif dan efisien. Dalam hal manajemen SDM, beberapa kegiatan pelatihan yang dicanangkan telah dapat dilaksanakan dengan optimal. Ditambah dengan beberapa kegiatan lainnya yang diselenggarakan instansi vertikal seperti Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) maupun Mahkamah Agung, SDM peradilan yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat semakin membuka wawasan dan meningkatkan kemampuannya. 5|Laporan Tahunan PTA Banten 2009

SASARAN 1 Terwujudnya peningkatan kesejateraan pegawai Terwujudnya Peningkatan operasional dan pemeliharaan Perkantoran guna menunjang pelaksanaan tupoksi Terwujudnya Peningkatan operasional dan pemeliharaan Perkantoran guna menunjang pelaksanaan tupoksi Terwujudnya Peningkatan operasional dan pemeliharaan Perkantoran guna menunjang pelaksanaan tupoksi Terwujudnya Peningkatan operasional dan pemeliharaan Perkantoran guna menunjang pelaksanaan tupoksi Terwujudnya Peningkatan operasional dan pemeliharaan Perkantoran guna menunjang pelaksanaan tupoksi Terwujudnya Peningkatan operasional dan pemeliharaan Perkantoran guna menunjang pelaksanaan tupoksi

INDIKATOR 2 Tercukupinya kebutuhan pegawai kinerja optimal

PROGRAM 3 Peningkatan kesejahteraan pegawai Peningkatan pemeliharaan dan pengetahuan tentang kesehatan

Terpenuhinya formasi pegawai yang dibutuhkan

Penambahan formasi jabatan yang dibutuhkan

Tersedianya pakaian dinas

1. Peningkatan kerapian dalam penampilan 2. Penerapan disiplin dalam berpakaian 1. Peningkatan kerapian dalam penampilan 2. Penerapan disiplin dalam berpakaian Peningkatan jamuan

Terawatnya Kebersihan dan kerapian kantor

Peningkatan kebersihan dan kenyamanan gedung dan halaman kantor

Terwujudnya Peningkatan operasional dan pemeliharaan Perkantoran guna menunjang pelaksanaan tupoksi Terwujudnya Peningkatan operasional dan pemeliharaan Perkantoran guna menunjang pelaksanaan tupoksi Terwujudnya Peningkatan operasional dan pemeliharaan Perkantoran guna menunjang pelaksanaan tupoksi Terwujudnya Peningkatan operasional dan pemeliharaan Perkantoran guna menunjang pelaksanaan tupoksi Terwujudnya Peningkatan operasional dan pemeliharaan Perkantoran guna menunjang pelaksanaan tupoksi Terwujudnya Peningkatan operasional dan pemeliharaan Perkantoran guna menunjang pelaksanaan tupoksi

Tersedianya inventaris untuk pegawai baru

Peningkatan pemenuhan kebutuhan operasional pegawai

Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4

Peningkatan pemeliharaan kendaraan dinas untuk kelancaran operasional kantor

Tersedianya rumah dinas untuk pimpinan

Peningkatan fasiltas pimpinan guna menunjang optimalisasi kinerja

Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2

Peningkatan pemeliharaan kendaraan dinas untuk kelancaran operasional kantor

Terpeliharanya sarana gedung

Peningkatan pemeliharaan sarana kantor guna menunjang tupoksi

Tercukupinya daya listrik dan jasa telpon (komunikasi)

1. Peningkatan kwalitas daya listrik guna menunjang tupoksi 2. Peningkatan kwalitas jasa telpon untuk kelancaran komunikasi

Tersedianya pakaian kerja

Tersedianya jamuan tamu/rapat


Ket. 4

1 Terwujudnya Peningkatan operasional dan pemeliharaan Perkantoran guna menunjang pelaksanaan tupoksi

2 Terjaganya keamanan dan kebersihan kantor

3 1. Peningkatan keamanan 2. Peningkatan kebersihan dan kenyamanan 3. Peningkatan kelancaran dinas luar pimpinan

Terwujudnya Peningkatan operasional dan pemeliharaan Perkantoran guna menunjang pelaksanaan tupoksi Terwujudnya Peningkatan operasional dan pemeliharaan Perkantoran guna menunjang pelaksanaan tupoksi Terwujudnya Peningkatan operasional dan pemeliharaan Perkantoran guna menunjang pelaksanaan tupoksi

Terpenuhinya jasa pengiriman surat

Peningkatan kelancaran pengiriman dokumen/berkas/surat dinas

Terpenuhinya keperluan sehari-hari perkantoran

Peningkatan pemenuhan kebutuhan guna menunjang pelaksanaan tupoksi

Pengelolaan anggaran secara optimal

1. 2. 3. 4.

Terwujudnya peningkatan pelayanan terhadap publik / birokrasi Terwujudnya peningkatan pelayanan terhadap publik / birokrasi Terwujudnya peningkatan pelayanan terhadap publik / birokrasi Terwujudnya peningkatan pelayanan terhadap publik / birokrasi

Terwujudnya peningkatan kwalitas SDM Kinerja optimal

Kegiatan tupoksi berjalan lancar Kesamaan persepsi tentang aturan dan rencana kerja

Menyusun anggaran Pelaksanaan anggaran Melakukan penatausahaan keuangan Membuat laporan keuangan

Peningkatan pengetahuan / kemampuan dalam bidang kejurusitaan 1. Tertib administrasi perkara 2. Tertib administrasi umum Pencarian solusi (jalam keluar ) terhadap suatu permasalahan dalam pekerjaan Keseragaman tentang aturan dan rencana kerja

Terwujudnya sarana dan Gedung kantor yang Pembangunan sarana prasarana kantor yang memadahi penunjang gedung kantor memadahi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi Terwujudnya sarana dan Perlengkapan gedung Pengadaan perlengkapan prasarana kantor yang kantor yang memadahinya gedung kantor memadahi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi Terwujudnya sarana dan Meubelair kantor yang Pengadaan meubelair kantor prasarana kantor yang memadahi memadahi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi Terwujudnya sarana dan Alat pengolah data yang Pengadaan pengadaan alat prasarana kantor yang memadahi pengolah data memadahi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi Terwujudnya sarana dan Operasional kantor lancar Pengadaan kendaraan bermotor prasarana yang menunjang roda 4 untuk operasional kelancaran pelaksanaan tupoksi kantor


4

1 Meningkatnya kwalitas pelayanan bagi para pencari keadilan pada tingkat banding

2 1.Tercatatnya seluruh perkara yang diterima 2. Penyelesian perkara cepat/tepat waktu. 3. Informasi perkara mudah diakses

3 1. Peningkatan tertib adm perkara banding 2. Menetapkan standar waktu proses penerimaan, pemeriksaan & penyelesaian perkara 3. Percepatan proses penyelesaian perkara banding 4. Meningkatkan sistem pengolahan & analisis laporan perkara. 5. Percepatan pelaporan dan informasi perkara melaui Teknologi Informasi. 6. Penataan arsip perkara


4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

D. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama , disebutkan bahwa “tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama Banten mengacu pada ketentuan yang lama. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugasnya Panitera pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita”. Dalam ketentuan pasal 44 UU No. 7 tahun 1989 disebutkan “ Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”.

E. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Pengadilan Agama Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dana berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqoh serta ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.


b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. c. Memberikan pelayanan umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara) d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada Instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. e. Memberikan

pelayanan

penyelesaian

permohonan

pertolongan

pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hokum islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan tabungan/ deposito, pensiunan dan sebagainya. g. Melaksankaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/ penasehat hokum dan sebagainya.

2. Pengadilan Tinggi Agama Dalam tinjauan sejarah pengadilan Tinggi Agama Banten dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2005 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten. Sebagai pengadilan tingkat banding, pengadilan tinggi agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan agama di wilayah hukumnya.

10 | L a p o r a n T a h u n a n P T A B a n t e n 2 0 0 9

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengadilan tinggi agama mempunyai fungsi: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding. b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi, perkara banding dan administrasi peradilan lainnya. c. Memberikan keterangan pertimbangan dan nasehat tentang hokum islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama; d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, jurusita di daerah hukumnya. e. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsure di lingkungan

pengadilan

tinggi

agam

adan

pengadilan

agama

(kepegawaian, keuangan, kecuali biaya perkara dan umum) f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset dan penelitian, dan sebagainya.


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN HAKIM TINGGI

KETUA Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH

Drs. H. Ali Umar Surin, SH. Drs. H. Chairudin Ridwan, SH., MH. Drs. H. U. Syihabudin, SH., MH. Drs. H. Sam’un Abduh, SQ., MH. Drs. H. Maftuh Abubakar, SH., MH. Drs. H. Endang Ali Ma’sum, MH. H. Empud Mahpuddin, SH., MH. Drs. H. Helmy Thohir

WAKIL KETUA Drs. Bahrussam Yunus, SH.MH.

PANITERA/SEKRETARIS Drs. Agus Zainal Mutaqien, SH

Wakil Sekretaris Hulaesi, SH.,MH,

Wakil Panitera Rifki, SH., M.Hum.

Panmud. Banding Dra. Hj. Fauziah Sy Anasi

Per tanggal 31 Desember 2009

Panmud. Hukum Dedeh Hotimah, S.Ag., MH.

Kasubbag Keuangan Mirza, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI Drs. Asmawi H. Rawi Ahmad Sofwan, SH. Hidayat, SH.


Kasubbag Kepegawaian

Kasubbag Umum Ratnasari F., SH., MH

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 tahun 1996

BAB III KEADAAN PERKARA

A. Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama 1. Perkara yang diterima Secara kwantitas, pada 6 (enam) satuan kerja Pengadilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten mengalami peningkatan penerimaan perkara yang cukup signifikan. Berikut gambaran penerimaan perkara pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2009 yang dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2008: Tabel 1 Keadaan Perkara Pengadilan Agama N o

1

2

Sisa tahun 2007

Perkara Diterima tahun 2008

3

4

Ket

Diselesaikan

Sisa Tahun 2008

Prk diterima tahun 2009

5

6

7

8

9

10 Perkara terdiri dari kelompok Gugatan (G) dan

1 2

Serang Pandeglang

82 32

596 194

678 226

590 201

88 25

937 299

1025 324

3

Tangerang

102

1108

1210

1013

197

1296

1493

4

Rangkasbitung

10

306

316

288

28

343

371

5

Tigaraksa

214

1254

1468

1205

263

1893

2156


6

Cilegon

Jumlah

19

420

439

408

31

633

664

459

3878

4337

3705

632

5401

6033

Permohon an (P)

Sumber: Kepaniteraan Hukum PTA Banten

2. Penyelesaian Perkara Peningkatan jumlah perkara yang diterima pada masing-masing kerja

Pengadilan

Agama

yang

berada

dalam

wilayah

PTA

satuan Banten

berkonsekuensi dapat diimbangi dengan pelayanan yang juga lebih baik dimana mekanisme atau penanganan dan penyelesaian perkara bukan hanya meningkat lebih baik dibandingkan waktu-waktu sebelumnya, profesionalitas yang tinggi pula.

cepat dan dengan

Berikut gambaran penyelesaian perkara pada

Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten: Tabel 2


Keadaan Perkara No

1

Pengadilan Agama

Perkara tahun Diputus/ 2009* diselesaikan

2 3 4 1 Serang 1025 867 2 Pandeglang 324 270 3 Tangerang 1493 1224 4 Rangkasbitung 371 331 5 Tigaraksa 2156 1791 6 Cilegon 664 619 JUMLAH 6033 5102 Catatan: *)= termasuk sisa tahun sebelumnya

Sisa tahun 2009 5 158 54 265 40 365 45 927

Ket.

6

3. Jenis-jenis Perkara yang ditangani Pengadilan Tingkat Pertama Dari segi keragaman atau jenis-jenis perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan kepada institusi Peradilan Agama setiap tahun hampir sama dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perkara-perkara yang diterima lembaga Peradilan Agama di wilayah PTA Banten ada yang bersifat murni (tanpa aksesoris), ada juga yang bersifat kumulatif. Perkara yang diajukan secara murni adalah perkara yang diajukan oleh pihak terkait sengketa perkawinan yang pure berorientasi perceraian, baik Cerai Gugat maupun Cerai Talak. Selain itu, perkara yang cenderung kepada harta peninggalan (Gugat Waris), Wakaf, Izin Poligami, Pembatalan Perkawinan, Permohonan Itsbat


Nikah, secara umum juga diajukan secara murni. Selebihnya, perkara-perkara yang lebih dekat dengan akibat perceraian, seperti hadlanah, harta bersama, nafkah anak, perwalian, dan sebagainya masih sering diajukan secara bersamaan (kumulatif) dengan perkara pokok cerai gugat atau cerai talak. Berikut gambaran umum jenis perkara yang ditangani pengadilan tingkat pertama di wilayah PTA Banten tahun 2009 :

Tabel 3

3

4

5

6

7

1 Cerai Gugat 2 Cerai Talak 3 Istbat Nikah Penetapan Ahli 4 Waris

156

208

204

201

94

83

83

89

21

19

24

8

7

5 Harta Bersama 6 Izin Poligami Pembatalan 7 Perkawinan

3

4

2

2

-

-

2

1

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 Kewarisan 9 Wali Adhal Penguasaan 10 Anak 11 Perwalian 12 Asal Usul Anak Dispensasi 13 Kawin Pencegahan 14 Perkawinan Pengesahan 15 anak

13

Des

Nov

Okt

Sep

Agst

Juli

Jun

Mei

Apr

Mar

Jenis Perkara 2

Feb

NO 1

Jan

Bulan

8

9

10

11

12

14

209

228

215

238

149

209

244

299

94

117

98

75

55

89

115

125

39

50

33

79

80

36

23

86

75

7

6

6

10

5

6

12

2

10

5

4

2

-

2

3

1

-

-

3

1

2

1

-

3

1

-

3

-

1

2

1

1

1

1

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

2

-

1

1

-

2

1

1

1

2

-

3

-

2

2

1

-

-

2

-

-

-

-

-

1

1

2

-

2

4

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

Ket. 15

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 lain-lain*)

47

62

35

60

52

66

70

59

42

61

66

71

JUMLAH

333

391

361

400

418

465

480

462

300

391

530

582

S

umber: Kepaniteraan Hukum PTA Banten *) Lain-lain = perkara yang diselesaikan dengan cara digugurkan, ditolak, dicabut, dicoret dari register, dll. Terhadap perkara lain yang tidak diajukan para pihak tetapi merupakan bagian dari kewenangan Peradilan Agama, tidak ditampilkan.


4. Faktor-faktor Penyebab Perceraian Perkara perdata khusus yang menjadi wilayah kewenangan Peradilan Agama erat dengan asas personalitas, dimana kekhususan tersebut tidak hanya menyangkut subyek hukum yang memiliki identitas ke-Islaman tetapi juga terkait perkara-perkara yang bersifat private yaitu hukum kekeluargaan. Sengketa perkawinan dan segala permasalahan yang ada sekitar hubungan kekeluargaan menjadi kewenangan utama yang harus ditangani Peradilan Agama, jika pihak pencari keadilan mengajukan perkaranya kepada institusi ini. Pada tahun 2009, Pengadilan Agama (pengadilan tingkat pertama) di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten menerima sejumlah 5.401 perkara. Perkara-perkara tersebut erat kaitannya dengan kewenangan yang ada, yaitu berkaitan dengan sengketa perkawinan; perceraian dengan jenis-jenisnya, kewarisan, harta bersama, dan sebagainya. Dari 2 (dua) jenis sengketa perkawinan yaitu Cerai Gugat dan Cerai Talak, alasan yang mendominasi perkara tersebut sehingga diajukan para pihak kepada Pengadilan Agama antara lain : 1. Tidak ada keharmonisan

33,34%

2. Tidak tanggung jawab

28,66%

3. Ekonomi

16,49%

4. Gangguan pihak ketiga

10,10%

5. Cemburu

4,44%

6. Krisis akhlak

2,89%

7. Poligami tidak sehat

1,89%

8. Penganiayaan

1,40%

9. Kawin Paksa

0,12%

10. Kawin di bawah umur

0,09%

11. Cacat Biologis / Jiwa

0,06%


5. Perkara yang dimohonkan Upaya Hukum Pada beberapa perkara yang diterima dan diselesaikan Pengadilan Tingkat pertama, masyarakat pencari keadilan adakalanya merasa tidak puas dan melanjutkan proses beracara kepada Pengadilan yang lebih tinggi, dalam hal ini pengadilan tingkat banding (PTA) dan Mahkamah Agung. Terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung, masyarakat diberikan hak untuk mengajukan keberatan atau perlawanan melalui upaya hukum lanjutan atau upaya hukum luar biasa seperti Banding dan Kasasi serta Peninjauan Kembali (PK), jika masyarakat menganggap putusan tersebut tidak tepat (salah penerapan hukum) atau karena alasan-alasan lain yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut rekapitulasi perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dan dilanjutkan dengan upaya hukum lanjutan (luar biasa) Tahun 2009 : Tabel 4


No 1 1 2 3 4 5 6

Pengadilan Agama 2 Serang Pandeglang Tangerang Rangkasbitung Tigaraksa Cilegon

Upaya Hukum Lanjutan Banding Kasasi PK Eksekusi 3 4 5 6 4 2 1 1 12 5 2 3 2 31 11 3 6 4 2

Ket. 7

6. Perkara Ekonomi Syari’ah Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syari’ah menjadi salah satu kewenangan Peradilan Agama yang ditambahkan seiring dengan perkembangan sistem ekonomi yang terus berkembang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Peningkatan penggunaan pelayanan dalam sistem perekonomian yang cenderung mengalami perubahan karena adanya pergeseran dari sepenuhnya menggunakan jasa lembaga ekonomi (perbankan) konvensional menjadi berbasis syari’ah. Dalam perjalanannya, masyarakat yang semakin proaktif menggunakan jasa lembaga ekonomi

berbasis syari’ah, tidak mustahil menemukan


permasalahan atau kesulitan baik terkait pelayanan, produk, ataupun hukum. Selain itu, adanya kewenangan baru dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah yang diemban peradilan agama tentunya akan menjadi tantangan baru dan besar tanggung jawabnya karena harus siap dijawab karena perkembangan ekonomi syari’ah semakin hari semakin pesat dan berkembang secara terus menerus. Hanya pada tahun 2009, Pengadilan Agama pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten belum menerima dan melaksanakan amanat Undangundang dalam hal menangani perkara yang disebabkan sengketa syari’ah.

B. Perkara Pada Pengadilan Tingkat Banding 1. Perkara Tahun 2009 Pada tabel 4 (empat) di atas telah memberikan gambaran tentang perkara banding atau perkara yang diupayakan menempuh proses lanjutan berjumlah 58 perkara, tetapi secara riil masuk dan telah diterima (diregistrasi) pada Pengadilan Tinggi Agama Banten berjumlah 55 perkara. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tahun 2008), secara kwantitas jumlah perkara banding yang diterima mengalami penurunan. Berikut perbandingan jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten tahun 2008 dengan 2009 : Tabel 5 Sisa tahun 2007 1 4

Diterima tahun 2008 2 60

Jumlah

Diputus

Sisa 2008

Diterima 2009

Jumlah

Diputus

Sisa 2009

3 64

4 60

5 4

6 55

7 59

8 54

9 5


2. Perkara yang diselesaikan Selain perkara yang belum diselesaikan (belum diputus) sebanyak 4 (empat) perkara dan menjadi sisa perkara tahun 2008, Pengadilan Tinggi Agama Banten juga menangani perkara-perkara yang diterima tahun 2009. Dari sejumlah 55 perkara yang diterima, hanya 50 perkara yang dapat diselesaikan ditambah 4 perkara yang merupakan sisa awal tahun, sehingga secara keseluruhan perkara yang telah diselesaikan pada tahun 2009 berjumlah 54 perkara. Berikut rincian data perkara banding

yang

diselesaikan tahun 2009 : Tabel 6 1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PA 2 259/Pdt.G/2008/PA Tgrs 074/Pdt.G/2008/PA Srg 200/Pdt.G/2005/PA Tgrs 556/Pdt.G/2008/PA Tgrs 597/Pdt.G/2007/PA Tgrs 500/Pdt.G/2008/PA Tng

PTA 3 46/Pdt.G/2008/PTA Btn 55/Pdt.G/2008/PTA Btn 58/Pdt.G/2008/PTA Btn 60/Pdt.G/2008/PTA Btn 01/Pdt.G/2009/PTA Btn 02/Pdt.G/2009/PTA Btn

Tanggal Putusan 4 20-01-2009 03-03-2009 19-01-2009 14-01-2009 15-01-2009 20-01-2009

7.

037/Pdt.G/2008/PA Rks

03/Pdt.G/2009/PTA Btn

09-02-2009

No.

Nomor Perkara


Ket. 5 Sisa tahun 2008 Idem Idem Idem

8. 9. 10. 11.

201/Pdt.G/2008/PA Rks 210/Pdt.G/2008/PA Rks 660/Pdt.G/2008/PA Tgrs 576/Pdt.G/2008/PA Tng

04/Pdt.G/2009/PTA Btn 05/Pdt.G/2009/PTA Btn 06/Pdt.G/2009/PTA Btn 07/Pdt.G/2009/PTA Btn

09-02-2009 10-02-2009 23-02-2009 16-04-2009*

12. 13.

519/Pdt.G/2008/PA Tgrs 163/Pdt.G/2008/PA Pdg

08/Pdt.G/2009/PTA Btn 09/Pdt.G/2009/PTA Btn

18-02-2009 03-03-3009

14.

291/Pdt.G/2008/PA Clg


27-04-2009*

15. 16.

438/Pdt.G/2008/PA Tgrs 296/Pdt.G/2008/PA Tgrs


30-03-3009 10-03-2009

17. 18.

070/pdt.G/2008/PA Tgrs 540/pdt.G/2008/PA Srg


20-03-2009 06-07-2009

19. 20. 21. 22.

527/Pdt.G/2008/PA Tgrs 675/pdt.G/2008/PA Tng 880/Pdt.G/2008/PA Tgrs 286/Pdt.G/2008/PA Clg

15/Pdt.G/2009/PTA Btn 16/pdt.G/2009/PTA Btn 17/pdt.G/2009/PTA Btn 18/Pdt.G/2009/PTA Btn

07-04-2009 07-04-2009 21-04-2009 28-05-2009*

23. 24.

507/Pdt.G/2008/PA Srg 191/Pdt.G/2008/PA Clg


30-04-2009 29-04-2009

25.

610/Pdt.G/2007/PA Tgrs


04-11-2009

1 26.

2 562/Pdt.G/2009/PA Tng

3 22/Pdt.G/2009/PTA Btn

4 05-05-2009

27. 28.

033/Pdt.G/2009/PA Tgrs 641/Pdt.G/2008/PA Tgrs

23/pdt.G/2009/PTA Btn 24/Pdt.G/2009/PTA Btn

12-05-2009 14-05-2009

29. 30.

245/Pdt.G/2008/PA Tng 613/pdt.G/2007/PA Tgrs


20-05-2009 14-12-2009

31. 32. 33. 34.

861/Pdt.G/2008/PA Tgrs 024/Pdt.G/2009/PA Clg 179/Pdt.G/2008/PA Rks 703/Pdt.G/2007/PA Tgrs

27/Pdt.G/2009/PTA Btn 28/Pdt.G/2009/PTA Btn 29/Pdt.G/2009/PTA Btn 30/Pdt.G/2009/PTA Btn

01-06-2009 25-06-2009 24-06-2009 06-07-2009

35.

418/pdt.G/2008/PA Tgrs


22-07-2009

36. 37.

866/pdt.G/2008/PA Tng 449/Pdt.G/2008/PA Tgrs


22-07-2009 22-07-2009

38.



08-12-2009*

39. 40. 41.

906/Pdt.G/2008/PA Tng 173/Pdt.G/2008/PA Pdg 155/Pdt.G/2008/PA Rks

35/Pdt.G/2009/PTA Btn 36/Pdt.G/2009/PTA Btn 37/Pdt.G/2009/PTA Btn

06-08-2009 18-08-2009 19-10-2009

42. 43. 44. 45.

972/Pdt.G/2008/PA Tgrs 303/Pdt.G/2009/PA Tgrs 065/Pdt.G/2009/PA Clg 296/pdt.G/2009/PA Tgrs

38/pdt.G/2009/PTA Btn 39/pdt.G/2009/PTA Btn 40/Pdt.G/2009/PTA Btn 41/Pdt.G/2009/PTA Btn

26-08-2009 04-09-2009 17-09-2009 12-12-2009


Putus sela : 1802-2009



Putus Sela : 0405-2009

Putus Sela : 1405-2009 5

Putus Sela : 0805-2009 (1) 2408-2009 (2)

Putus Sela : 3007-2009

46.



-

47. 48. 49. 50. 51.

937/Pdt.G/2008/PA Tgrs 932/Pdt.G/2008/PA Tng 943/Pdt.G/2008/PA Tng 488/Pdt.G/2009/PA Tgrs 650/Pdt.G/2009/PA Tgrs

43/Pdt.G/2009/PTA Btn 44/Pdt.G/2009/PTA BTn 45/Pdt.G/2009/PTA Btn 46/Pdt.G/2009/PTA Btn 47/Pdt.G/2009/PTA Btn

13-10-2009 27-10-2009 16-11-2009 04-11-2009 16-11-2009

52.



26-11-2009

53.

247/pdt.G/2009/PA Clg


-

54.

044/pdt.G/2009/PA Srg


08-12-2009

55. 56. 57.

549/pdt.G/2009/PA Tgrs 232/Pdt.G/2009/PA Tgrs 366/Pdt.G/2009/PA Srg

51/pdt.g/2009/PTA Btn 52/pdt.G/2009/PTA Btn 53/pdt.G/2009/PTA Btn

08-12-2009 29-12-2009 -

58.

500/pdt.G/2008/PA Srg


-

59.

150/Pdt.G/2009/PA Pdg

55/Pdt.G.2009/PTA Btn

-

Putus Sela : 1210-2009. menjadi sisa tahun 2009

Putus Sela : 2511-2009 dan menjadi sisa Tahun 2009

Menjadi sisa tahun 2009 Idem idem

3. Prosentase penanganan perkara oleh majelis Tahun 2009, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan tentang Susunan Majelis yang menangani perkara banding yang diterima. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 11 Februari 2009 Nomor : W27.A/491/Hk.00.6/II/2009 tentang Urutan Senioritas dan Susunan Majelis Hakim, perkara yang ditangani oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tergambar dalam rincian dan prosentase sebagai berikut : Tabel 7 No.

1 1

Majelis Hakim

2 Drs.H.Soufyan M Shaleh, S.H. a. Drs.H. Mahmud J, S.H.* b. Drs.H.R. Manshur c. Drs.H.Buchari*

Perkara yang ditangani 3

Perkara yang diterima* 4

Prosentase 5

Ket.

6*

49

12,24 %

2 perkara didelegasikan kepada hakim anggota senior sebagai KMH.


6

2.

Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. a. Drs.H.Maftuh Abubakar, S.H., M.H. b. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.

18

49

36,73 %

3.

Drs. H. Ali Umar Surin, S.H. a. Drs.H. Sam’un Abduh, SQ., M.H. b. Drs.H.Endang Ali Ma’sum, M.H.

25

49

51,02 %

Sehubungan dengan mutasi beberapa hakim tinggi yang berpindah ke wilayah Pengadilan Tinggi Agama lain, yaitu Yogyakarta dan Semarang serta memasuki masa purna bhakti serta masuknya 3 (tiga) orang hakim tinggi lainnya ke wilayah PTA Banten, maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten menerbitkan kembali Surat Keputusan tentang susunan majelis hakim pada tanggal

3

November

2009

dengan

Surat

Keputusan

Nomor

:

W.27A/2372/HK.06/XI/2009 tentang Urutan Senioritas Hakim dan Susunan Majelis Hakim. Dengan demikian, ketentuan mengenai susunan majelis yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku (dicabut). Dalam kurun waktu yang relatif singkat sejak diterbitkan SK Ketua PTA tentang susunan majelis yang terbaru tersebut, perkara yang diterima dan ditangani oleh majelis adalah sebagai berikut : Tabel 8 No.

1 1

2.

3.

4.

Majelis Hakim

2 Drs.H.Soufyan M Shaleh, S.H. a. Drs.H. Sam’un Abduh, S.Q., M.,H. b. Drs.H.Endang Ali Ma’sum, M.H. Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. a. Drs.H.Maftuh Abubakar, S.H., M.H. b. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H. Drs. H. Ali Umar Surin, S.H. a. Drs.H. Sam’un Abduh, SQ., M.H. b. Drs.H.Helmy Thohir. Drs.H.AH.Chairuddin Ridwan, S.H., M.H. a. Drs.H.U.Syihabuddin, S.H., M.H. b. Drs.H.Endang Ali Ma’sum, M.H.

Perkara yang ditangani 3

Perkara yang diterima* 4

Prosentase 5

2

10

20 %

3

10

30 %

3

10

30 %

2

10

20 %


Ket. 6

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL

F. Fungsi Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Banten Pencapaian tujuan pengawasan tidaklah sepenuhnya diindikasikan dengan adanya data dan angka secara kuantitatif saja, karena pembenahan dunia peradilan merupakan suatu proses dimana berbagai aspek harus berperan secara komprehensif kearah terwujudnya budaya kerja dan etos kerja yang diharapkan dapat menunjang suatu bentuk peradilan yang dikehendaki, sehingga aspek pembinaan yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan kepada segi kontrol pengendalian menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari aspek pangawasan. Pengawasan juga mencakup hal peningkatan kedisiplinan aparat peradilan, sesuai dengan yang diatur dalam surat keputusan sekretaris mahkamah agung R.I nomor : 035/SK/IX/2008, tentang petunjuk pelaksanaan keputusan ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan Pegawai Negri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya, sehingga diharapkan dengan kedisiplinan yang tinggi dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyrakat. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengadilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten, telah ditunjuk hakim tinggi pengawas daerah dan hakim tinggi pengawas bidang. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banten Nomor : W27.A/521/HK.00.6/II/2009, tanggal 16 Februari 2009 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang.

G. Realisasi Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Banten Sebagai realisasi fungsi pengawasan, Pengadilan Tinggi Agama Banten telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:


-

Melakukan sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/096/SK/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan.

-

Melakukan sosialisasi keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 Tanggal 22 Desembar 2006 tentang Pedoman Prilaku Hakim.

-

Pengawasan dan pembinaan langsung dari beberapa Pengadilan Agama karena adanya mutasi Ketua Pengadilan Agama, diantara pengadilan Agama Rangkasbitung.

-

Pengawasan dan Pembinaan langsung di beberapa Pengadilan Agama untuk manindaklanjuti surat pengaduan masyarakat berkenan dengan perkara maupun keuangan perkara.

-

Melakukan pemeriksaan langsung ke Pengadilan Agama yang terindikasi adanya Penyimpangan.

-

Memberi sanksi terhadap pegawai yang melanggar disiplin,

seperti

pemberhentian dari jabatan, mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negri Sipil dan sebagainya. -

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik yang mengenai tingkah laku aparat peradilan maupun mengenai jalannya peradilan, dengan membentuk tim pemeriksa yang bertugas mencari informasi, penelitian dan penelaan.

Selain itu, diadakan pula pelatihan tentang Pengawasan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung yang diikuti oleh beberapa hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten yang diharapakan dari pelatihan ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai poorvost Mahkamah Agung di daerah.


BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

H. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen sumber daya manusia yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap sumber daya manusia dalam menunjukan kinerja terbaiknya bagi institusi. Komposisi pegawai dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten sampai dengan tahun 2009 menurut tingkat pendidikan formal sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini : REKAPITULASI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KONDISI JANUARI 2010

Unit Kerja PTA Banten PA Tangerang PA Tigaraksa PA Serang PA Cilegon PA Pandeglang PA Rangkasbitung TOTAL

S-2 12 15 5 5 3 2 3 45

Jenjang Pendidikan S-1 D3/ SARMUD 12 3 19 1 24 1 22 2 15 1 21 1 17 2 130 11

SMA 4 6 4 6 5 3 3 31

JUMLAH

mber : Kepegawaian PTA Banten


31 41 34 35 24 27 25 217

Su

Berdasarkan tabel di atas, kondisi Bulan Januari Tahun 2009 tercatat sebanyak 217 orang pegawai yang tersebar pada Unit Kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten. Dari jumlah tersebut sebagian besar berpendidikan formal sarjana. Hal ini merupakan upaya Pengadilan Tinggi Agama Banten guna memberikan pelayanan yang lebih profesional. Sedangkan komposisi Pegawai berdasarkan golongan dan ruang sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini. REKAPITULASI PNS BERDASARKAN GOLONGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KONDISI JANUARI 2010

Unit Kerja PTA Banten PA Serang PA Tangerang PA Tigaraksa PA Pandeglang PA Rangkasbitung PA Cilegon TOTAL

II a b 4 5 4 2 3 1 3 1 22 1

c 2 2 1 2 1 8

d 0

GOLONGAN/ RUANG III a b c d a b 4 1 5 2 2 2 11 - 4 3 5 5 8 5 5 8 7 3 10 3 5 4 6 2 2 2 5 7 7 1 7 4 3 3 5 1 7 2 2 4 3 2 49 17 29 31 35 16

IV c d 4 2 - - - - - - 4 2

Sumber : Kepegawaian PTA Banten


JML e 3 31 - 35 - 41 - 34 - 27 - 25 - 24 3 217

Sementara komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat

pada tabel berikut: Unit Kerja PTA Banten PA Serang PA Tangerang PA Tigaraksa PA Pandeglang PA Rangkasbitung PA Cilegon TOTAL

JENIS KELAMIN PRIA WANITA 23 8 24 11 21 20 26 8 21 6 19 6 17 7 151 66

JML 31 35 41 34 27 25 24 217


Untuk melihat kondisi pegawai berdasarkan kelompok usia, akan dijabarkan pada tabel berikut: Unit Kerja PTA Banten PA Serang PA Tangerang PA Tigaraksa PA Pandeglang PA Rangkasbitung PA Cilegon TOTAL

KELOMPOK USIA (tahun) JML >24 24-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-60 >60 7 3 3 1 2 8 6 1 31 10 4 4 3 1 10 3 - 35 3 6 4 3 7 6 6 6 - 41 6 6 6 7 6 2 1 - 34 1 2 2 2 4 4 9 3 - 27 3 4 9 6 2 1 - 25 1 3 5 1 5 2 6 1 - 24 5 37 28 19 36 27 43 21 1 217



1. Pengisian Jabatan Struktural Pengisian jabatan struktural pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat dilihat pada tabel berikut: N o

Satuan Kerja

Ketua

Wakil Ketua

1

2

3

4

1

2

PTA Banten

PA Serang

Drs. Soufyan M. Saleh, SH.

Drs. Bahrussam Yunus, SH., MH.

Drs. H. Ambo Asse, SH., MH.

Drs.H. Dudung Abd. Halim, SH., MH. Drs. H. Ali Fikri, SH.

3

PA Tangerang

Drs. Tata Sutayuga, SH

4

PA Tigaraksa

5

PA Pandeglang

Drs. H. Khaerudin, SH., M.Hum.. Drs. Sutardi

6

7

PA Rangkasbitung

Drs. Abdul Fatah

PA Cilegon

Drs. Waljon Siahaan, SH., MH.

Drs. M. Hasany Nasir, SH

Panitera/ Sekretaris 5 Drs. Agus Zainal Mutaqien, SH Drs. E. Ali Mansur Drs. H.Ujang Muchlis, SH., MH. Drs. Baehaki

Wakil Panitera

Wakil Sekretaris

Panitera Muda Gugatan/ Banding

Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Hukum

Kasubag/ Kaur Umum

Kasubag/ Kaur Keuangan

Kasubag/ Kaur Kepegawaian

6

7

8

9

10

11

12

13

Rifki, SH., MHum.

Hulaesi, SH., MH

Dra.Hj. Fauziyah Sy. Anasi

-

-

Eli Lailiz Hilmi, SH.

Nuning Wahyuni, S.Ag., MH.

Hamid safi, S.Ag

Siti Hajar, SHI

H. Muhayat, S.Ag.

H. Karso, BC.Kn., SH

Nadlroh Hasun, S.Ag

Ratnasari Fitriyani, SH., MH Arif Rachmanto, ST Sumadi, ST

Mirza, SH., MH

Jalalludin Abd. Qohar, SH Naissan, SH., M.Hum.

Dedeh Hotimah, S.Ag., MH. Dra. Hj. Aliyah,

Dede Supriyadi, SH., MH. Drs. Mukhtar, MH.

Ahmad Muhtadin, SHI Ai Siti Nurohmah, SH H. Fathullah, SH., MH.

Pariyanto, SH

Efi yayah zulfiyah, S.Ag. Drs. Supiyan, SH

Naili ivada, S.Ag.

Dzul Fadli Hidayat,ST

Agus Priyono, SH. Nurdin, SH

Amin Hidayat Sanie

Mulyadi, S.Ag.

Hatib, BA

Mas’ud, S.Ag

Asep Saepudin

Sarmanah, SH

Muhammad Zidni

Ramadhona Daulay, S.Ag., SH.

A. Hanafi, BA

Dra. Tuti Alawiyah

Dra. Futihat

Sunarya

Ustwah Ika Safitri, SE

Siti Maimunah, SHI

Drs. H. Ach. Edy Rawidi, SH., MH

Ubed Sutisna, S.Ag

Drs. H. Mamat Ruhimat, SH.,MH.

Drs. Usma MS, SH.

-

Drs. Abdullah Sahim

Drs. Amar Ma’ruf Asfari

-

Sumber: Kepegawaian PTA Banten, 2009


Munjid, SH

A.Sya’bani, S.Ag.

Siti Rodiah, SHI., MH

-

Kiki Yuliantika, SHI Susmakadaran ipa, S.Ag

Humaedi, S.Ag

2. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat dilihat pada tabel berikut: No

Unit Kerja

1 PTA Banten 2 PA Serang 3 PA Tangerang 4 PA Tigaraksa 5 PA Pandeglang 6 PA Rangkasbitung 7 PA Cilegon JUMLAH

Tenaga Teknis Panitera Jurusita Hakim Pengganti Pengganti 10 6 10 6 8 12 11 9 11 6 10 11 11 2 7 9 5 6 8 6 67 57 40

Ket= termasuk tenaga teknis yang merangkap struktural. 3. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Non Teknik Yudisial di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten Terdiri dari: Sekretaris*)

:

7

orang

Wakil Sekretaris

:

7

Orang

Kasubbag/ Kaur

:

19 Orang

*) = dijabat oleh Panitera

4. Promosi dan Mutasi Pelaksanaan Promosi dan Mutasi bagi pegawai berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok –Pokok kepegawaian dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan ,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pelaksanaan Promosi dan Mutasi tahun 2009 di lingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Banten

adalah sebagai

berikut :


a) Memproses usul kenaikan pangkat yang terdiri dari periode April 2009 sebanyak 37 orang yang terdiri dari : Golongan IV

:

14

orang

Golongan III

:

19

Orang

Golongan II

:

4

Orang

Golongan I

:

-

Orang

sedangkan untuk periode Oktober 2009 sebanyak

9 orang yang

terdiri dari : Golongan IV

:

4

Orang

Golongan III

:

5

Orang

Golongan II

:

-

Orang

Golongan I

:

-

Orang

b) Mutasi tempat tugas dari Pengadilan Tinggi Agama Banten keluar Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 8 orang. c) Mutasi tempat tugas dari luar Pengadilan Tinggi Agama Banten ke Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 7 orang. d) Mutasi jabatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 6 Orang. e) Mutasi tempat kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 3 Orang f) Pensiun sebanyak 4 Orang, terdiri dari: Hakim

:

1

Orang

Pejabat Kepaniteraan

:

2

Orang

Jurusita

:

1

Orang

Pejabat Kesekretariatan

:

-

Orang

Meninggal Dunia

:

-

Orang

5. Peta Kebutuhan dan Rasionalisasi SDM PTA Banten Pengadilan Tinggi Agama Banten pada November 2009 telah melakukan perhitungan mengenai kebutuhan tenaga teknis peradilan


yang ada di Pengadilan Agama di wilayah PTA Banten. Perhitungan ini didasarkan pada banyaknya beban kerja dan perkara yang diterima Pengadilan Agama serta jumlah tenaga teknis yang ada. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa tingkat kebutuhan jumlah tenaga teknis di pengadilan agama se-wilayah PTA Banten adalah sebagai berikut: a. Hakim Jumlah kebutuhan tenaga teknis untuk hakim di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten, adalah sebagai berikut: No 1 1 2 3 4 5 6

Pengadilan Agama

Jumlah hakim yang ada

2 Serang Tangerang Tigaraksa Pandeglang Rangkasbitung Cilegon

3 8 10 9 9 5 4

jumlah hakim selisih Ket. yang dibutuhkan 4 5 6 11 -3 kekurangan 20 -10 kekurangan 23 -14 kekurangan 5 4 kelebihan 8 -3 kekurangan 8 -4 kekurangan

Sumber: Hasil penelitian, November 2009

b. Panitera Pengganti Panitera pengganti dalam analisa ini merupkan panitera pengganti yang tidak menduduki / merangkap dalam jabatan structural lain, sehingga dikategorikan sebagai panitera pengganti murni. Jumlah Kebutuhan tenaga teknis untuk panitera pengganti di pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten, adalah sebagai berikut:


Jumlah Panitera jumlah Panitera Pengganti yang selisih Keterangan Pengganti yang ada dibutuhkan 1 2 3 4 5 6 1 Serang 1 2 -1 kekurangan 2 Tangerang 5 5 0 3 Tigaraksa 1 5 -4 kekurangan 4 Pandeglang 3 1 2 kelebihan 5 Rangkasbitung 1 1 0 kelebihan 6 Cilegon 0 2 -2 kekurangan

No

Pengadilan Agama

S

umber: Hasil Penelitian, November 2009

c. Jurusita Pengganti Jumlah kebutuhan tenaga teknis untuk jurusita pengganti di pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama banten, adalah sebagai berikut: Jumlah tenaga teknis No kejurusitaan yang ada 1 2 3 1 Serang 7 2 Tangerang 9 3 Tigaraksa 10 4 Pandeglang 2 5 Rangkasbitung 5 6 Cilegon 6 Pengadilan Agama

jumlah tenaga teknis selisih Keterangan kejurusitaan yang dibutuhkan 4 5 6 6 1 rangkap jabatan 11 -2 rangkap jabatan 12 -2 rangkap jabatan 2 0 rangkap jabatan 3 2 rangkap jabatan 4 2 rangkap jabatan

Sumber: Hasil Penelitian, November 2009

I.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi

yang meliputi aspek

kelembagaan, kepegawaian, keuangan,

perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya. Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas peradilan agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran masing-masing unit kerja yang berada didalamnya. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi


perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya peralatan kantor yang dapat menunjang pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efesien. Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan,

penentuan

kebutuhan,

penyimpanan,

pemeliharaan dan

penghapusan serta terselenggaranya pengadilan terhadap kekayaan Negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntable melalu Opname Fisik Barang Iventaris (OFBI) yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah VI DJKN Serang Tanggal 6 Mei 2009 berdasarkan Berita Acara Nomor : BAR-125/WKN.6/KNL.01/2009 tidak terdapat selisih perbedaan antara Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan dilingkungan Pengadlan Tinggi Agama Banten selaku UAKPB dan disampaikan secara periodik persemester ke Pengadilan Tinggi Banten selaku UAPPB-W (Unit Akuntasi

Pembantu Pengguna

Barang Wilayah) dan Mahkamah Agung selaku UAPB (Unit Akutansi Pengguna Barang).

1. Sarana dan Prasarana Gedung Sarana dan Prasarana

gedung meliputi

pengelolaan aset

tetap

Barang Milik Negara yang terdiri dari tanah, gedng bangunan kantor permanen.

Pengelolaan tanah, bangunan kantor permanen, dan rumah

Negara di Pengadilan Tinggi Agama Banten meliputi: 1. pembuatan KIB (Kartu Inventatis

Barang)

bangunan kantor

permanen sebanyak 2 KIB (Kartu Inventaris Barang) . 2. perawatan bangunan kantor permanen 3. Pengembangan nilai aset bangunan kantor permanen lingkungan kantor Sedangkan pengelolaan tanah, bangunan kantor permanen meliputi:


a. Pengelolaan tanah, meliputi : 1) Pengadaan tanah :

8000 m2

- Pengadaan tanah pada tahun 2009 :

0 m2

- Luas tanah pada tahun 2008

Jumlah Luas Tanah Pada Tahun 2009:

8000 m2

Pengelolaan gedung bangunan kantor permanen, meliputi: 1) Pengadaan gedung bangunan kantor permanen a)

Luas gedung bangunan kantor pada tahun 2008 : 2847 m2

b)

Pengadaan gedung bangunan kantor permanen pada tahun 2009 seluas 0 m2.

2) Pengadaan Sarana Gedung kantor meliputi : No

KEGIATAN

1 1.

2 Perencanaan Pembangunan Sarana Gedung Kantor

2.

Pembangunan Sarana Jalan dan Parkir

3.

Pembangunan Landscape dan Boxculvert

4

Pembangunan Pagar

5

Pengawasan pembangunan Sarana Gedung Kantor

PENYEDIA BARANG/JASA KONTRAK TANGGAL KONTRAK NILAI KONTRAK

3 PT. SABILA TRANCANA CIPTA W27-A/526/PL.01/2009 17 Februari 2009 Rp. 54.835.000,PT. CRISTAL PRIMA UTAMA W27-A/1394/PL.01/VI/2009 8 Juni 2009 Rp. 419.627.000,1. CV ANGGADA HUSADA PERTIWI 2. W27-A/1402/PL.01/VI/2009 3. 9 Juni 2009 4. Rp. 482.503.000 1. CV ALMIRA 2. W27-A/1396/PL.01/VI/2009 3. 8 Juni 2009 4. Rp. 403.027.000 1. PT. EKA SAKTI 2. W27.A.1403/PL.01/VI/2009 3. 8 Juni 2009 4. Rp. 41.000.000

3) Penghapusan gedung bangunan kantor permanen tidak ada. c. Pengelolaan rumah Negara, meliputi : 1. Pengadaan rumah Negara a. Jumlah rumah Negara pada tahun 2008

0 Unit.

b. Pengadaan rumah Negara pada tahun 2009

0 Unit.

Jumlah rumah Negara pada tahun 2009

0 Unit.


2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik Negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik,dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokan kedalam kelompok tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanpaatkan serta kondisi siap pakai. Barang Milik Negara yang termasuk dalam katagori ini adalah koleksi perpustakaan / buku dan barang bercorak kesenian atau kebudayaan. a. Pengelolaan peralatan Inventaris kantor di Pengadilan Tinggi Agama Banten, meliputi : 1) Pembuatan DIR (Daftar Inventaris Ruangan) sebanyak

15

Ruangan Lantai 1 dan18 Ruangan Lantai 2 2) Pengelolaan inventaris kantor meliputi a) Inventaris peralatan kantor tahun 2008

484

Unit

b) Pengadaan Selama tahun 2009

232

Unit

c) Transfer Masuk Selama Tahun 2009

0

Unit

d) Penerimaan dari pihak ketiga selama tahun 2009

9

Unit

12

Unit

e) Transfer Keluar selama tahun 2009

Pengadaan peralatan Inventaris kantor pada tahun 2009 adalah : NO

1

URAIAN ITE

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

2 Tempat Koran Kursi Putar Kursi Pertemuan Kursi Tunggu Sice Lemari Buku Perpustakaan Lemari Musium Lemari Baca Meja maket Meja recepsionist Meja prasasti Panggung R Sidang Coverwall

JML (Unit)

1 1 1 50 1 2 2 1 1 1 1 1 1

KEGIATAN

Pengadaan Built In Mebeulair

1. 2. 3. 4. 5.

PENYEDIA BARANG KONTRAK TANGGAL KONTRAK NILAI KONTRAK METODE PENGADAAN

5 1. CV Karya Bersama 2. W27-A/614/PL.05/III/2009 3. 16 Maret 2009 4. Rp. 128.535.000,5. Lelang Umum


n.

Podium

1

2

2

AC 1 PK AC 2 PK AC 5 PK Microphone Jaringan Internet Vaccum Cleaner Jaringan PABX Mesin Sidik Jari TV Plasma Pemasangan LAN

3

a. b. c. d. e.

4

a. b. c.

5

1

PC. Unit Printer Layar Informasi UPS Mesin Fotocopy

Figura Gordyn Papan Visual/Papan Nama 1. Faktor Penyebab perceraian 2. Daftar Nama Pejabat 3. Daftar Urut Kepangkatan 4. Daftar Nama hakim 5. Daftar Nama Pejabat Struktural 6. Papan Nama Ruangan 7. Papan Kendali Aset 8. Papan Bezeting 9. Whiteboard 10. Frame Leter Of Umar 11. Papan Struktur Organisasi d. Hydrant e. Miniatur Bendera f. Pengharum Ruangan g. Lemari Arsip h. Cermin i. Foto Presiden dan Wapres j. Tosng Sampah k. Box Komputer l. Gelas Jamuan m. Piring Jamuan n. Dispenser

Minibus perpenumpang kurang dari 14 orang (Toyota Kijang Innova)

3

4

9 2 2 6 1 1 1 5 1 1

Pengadaan Peralatan dan mesin

1. CV Shidrotul Muntaha 2. W27-A/615/PL.04/III/2009 3. 16 Maret 2009 4. Rp. 169.314.000,5. Lelang Umum

8 1 1 6 1 2 10 240

Pengadaan Alat Pengolah Data

1. 2. 3. 4. 5.

CV Shidrotul Muntaha W27-A/615/PL.04/III/2009 16 Maret 2009 Rp. 186.450.000,Lelang Umum

Pengadaan Perlengkap an Sarana Gedung

1. 2. 3. 4. 5.

CV Almadanti W27-A/687/PL.05/III/2009 31 Maret 2009 Rp. 94.226.000,Pemilihan Langsung

1. 2. 3. 4. 5.

W27/1598/PL.06/VII/2008 PT TUNAS RIDEAN TBK 3 Juli 2009 Rp. 191.200.000 Lelang terbatas

1

5

1 1 1 1 45 1 1 12 1 1 2 3 15 4 10 3 8 1 3 3 8 1

Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4


Penerimaan aset dari pihak ketiga pada tahun 2009 adalah : NO 1 1

URAIAN ITEM

PIHAK KETIGA MELALUI KONTRAK TANGGAL KONTRAK

JML (Unit)

2 Kendaraan Dinas Roda 4 Toyota Vios Nopol : B 1104 PQA

3 1

1. 2. 3. 4.

4 Mahkamah Agung RI PT. Jamanta Utama Manunggal ALL.BAP/60/GSO/2009 2 April 2009

2

Pemasangan Perangkan VSAT IP Pesawat Telepon PSN

1 2

Mahkamah Agung RI PT. Pasifik Satelit Nusantara 1971-OM VSAT-IP/BAI-MA/VI/2009 25 Juni 2009

3

a. b. c.

LCD Proyektor Lampu Cadangan Tripod Screen

1 1 1

4

1. 2.

Layar Informasi Touch Screen P.c Unit

1

1. 2. 3. 4. 1.

5.

PC Unit

1

2. 3. 4.

Mahkamah Agung RI CV Ranan Jaya Sentosa 224/UD BUA.7/XI/2009 20 November 2009 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI PT. Sekawan Citra Raya 6 November 2009

1.

USAID

Transfer keluar aset PTA Banten pada satker lain NO

URAIAN

1 1

2 Lambang Burung Garuda Pancasila (5 Mei 2009)

2

PC. Unit (5 Mei 2009)

3

Finger Print And Attandance Control System

PIHAK PENERIMA

4 1 1 1 1 1 1

a. b. c. d. e. f.

PA. Serang

1

a.

W27-A/1143/PL.04/V/2009

1. 2. 3. 4. 5.

1 1 1 1 1

a. b. c. d. e.

W27-A/1105/PL.04/V/2009 W27-A/1197/PL.04/V/2009 W27-A/1107/PL.04/V/2009 W27-A/1109/PL.04/V/2009 W27-A/1108/PL.04/V/2009

1. 2. 3. 4. 5. 6.

3 PA. Serang PA. Tangerang PA. Pandeglang PA. Rangkasbitung PA. Tigaraksa PA. Cilegon

BERITA ACARA TANGGAL

JML (Unit)

PA. Tangerang PA. Pandeglang PA. Rangkasbitung PA. Tigaraksa PA. Cilegon

5 W27-A/1142/PL.04/V/2009 W27-A/1198/PL.04/V/2009 W27-A/1197/PL.04/V/2009 W27-A/1194/PL.04/V/2009 W27-A/1195/PL.04/V/2009 W27-A/1196/PL.04/V/2009


3) Pelabelan peralatan inventaris kantor . 4) Perawatan peralatan Inventaris kantor, meliputi : 1. 2. 3. 4.

A.C Split dan Window

: 26 Unit

P.C Unit Laptop Printer

: 16 Unit : 7 Unit : 6 Unit

5) Penghapusan peralatan Inventaris kantor Selama

tahun

2009,

Pengadilan

Tinggi

Agama

Banten

telah

melaksanakan Usulan proses penghapusan barang milik negara diantaranya No

Satuan Kerja

Barang yang dihapuskan Kendaraan Dinas Roda 4

Alasan penghapusan Rusak Berat

Keterangan

1.

Pengadilan Tinggi Agama Banten

Telah diusulkan kepada Badan Urusana Administrasi MA RI Surat Nomor : W27-A/2602/ PL.06/ XII/2009 Tanggal 10 Desember 2009

2.

Pengadilan Agama Serang

Meubeulair dan Alat Pengolah Data

Rusak Berat

Telah dilakukan Lelang terhadap barang yang dihapuskan berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Tanggal 13 Oktober 2009 Nomor 87/BUA/SK/X/2009

3.

Pengadilan Agama Pandeglang

Mebeulair dan alat pengolah data

Rusat Berat

4

Pengadilan Agama Rangkasbitung

Mebeulair dan alat pengolah data

Rusak Berat

Telah Diusulkan Ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surat Nomor : W27-A/2615/PL.06/ XII/2009 Tanggal 28 Desember 2009 Telah diusulkan kepada Badan Urusan Administrasi MA RI Surat Nomor : W27A/2329/PL.05/X/2009 Tanggal 27 Oktober 2009

b. Pengelolaan kendaraan dinas bermotor di Pengadilan Tinggi Agama Banten meliputi : 1) Pembuatan KIB (Katu Inventaris Barang) kendaraan dinas bermotor roda dua sebanyak 4 dan 3 untuk kendaraan dinas bermotor roda empat . 2) Penerbitan SIP (Surat Izin Pemakaian) Kendaraan dinas bermotor roda dua dan roda empat, sebanyak 4 SIP (Surat Izin Pemakaian)


kendaraan dinas bermotor roda dua dan sebanyak SIP (Surat Ijin Pemakaian) kendaraan dinas roda empat sebanyak 4 SIP . 3) Perawatan kendaraan dinas bermotor roda dua dan perawatan kendaraan dinas roda empat. Untuk kendaraan dinas bermotor roda dua sebanyak 4 (Empat) unit, sedangkan perawatan kendaraan dinas roda empat sebanyak 4 (Empat) unit 4) Penghapusan kendaraan dinas Selama

tahun

2009,

Pengadilan

Tinggi

Agama

Banten

telah

melaksanakan Usulan proses penghapusan barang milik negara diantaranya No 1

Satuan Kerja Pengadilan Agama Tangerang

Barang yang dihapuskan Kendaraan Dinas Roda 2

Alasan penghapusan Hilang

Keterangan dalam proses ke BUA MA-RI

c. Pengelolaan aset tetap lainnya/bahan-bahan pustaka Pengadilan Tinggi Agama Banten, meliputi:

1) Pengadministrasian buku-buku diperpustakaan, yang kegiatannya meliputi: 1) Untuk bahan pustaka yang baru diterima dengan membubuhi stempel instansi pada halaman judul, halaman terakhir,dan halaman rahasia,dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar sebanyak judul buku 2) Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada setiap buku baru. 3) Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar semua bahan pustaka kedalam buku indukperpustakaan, member nomor, klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka ke dalam rak perpustakaan sebanyak buku. 4) Melayani tamu yang berkunjung diperpustakaan Melayani para peminjam buku.


Sedangkan pengelolaan aset tetap lainnya / perpustakaan dipradilan Agama se-Banten meliputi : 1. Pengadaan aset tetap lainnya Adanya penerimaan bahan-bahan pustaka tahun 2009 di Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 452 buku yang berasal dari : -

Mahkamah Agung RI, sebanyak 17 buku;

-

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Sebanyak 46 buku ;

-

Departemen Agama RI sebanyak 376 buku ;

-

Pemerintah Propinsi Banten sebanyak 5 buku ;

-

Komisi Yudisial sebanyak 3 buku;

-

Komisi hukum nasional sebanyak 5 buku ;

Sehingga jumlah buku dipenadilan tinggi agama banten sampai dengan tahun 2008 sebanyak 8.490 buku Jumlah buku dalam tahun 2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

J.

Jenis Jumlah Undang-undang dan Peraturan 132 Buku Hukum 74 Buku Hukum Islam 34 Buku Agama Islam 90 Buku Umum 42 Ensiklopedia 92 Yurisprudensi 41 Kamus 9 Majalah & Buletin 30

Pengelolaan Keuangan Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan

secara

professional,

terbuka,

dan

dapat

dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum UU RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.


Pengelolaan keuangan di lingkungan PTA Banten yang meliputi penyusunan anggaran dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undangundang tersebut diatas. Pengelolaan keuangan di lingkungan PTA Banten secara umum diselenggarakan oleh Panitera/ Sekretaris dibantu Wakil Sekretaris dan Kasubbag Keuangan selaku pelaksana teknis, namun secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Panitera/ Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggung Jawab Kegiatan yang dijabat

oleh

wakil

Sekretaris

atau

pegawai

yang

ditunjuk,

Penandatangan SPM/ Penguji SPP yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima, serta pembuat daftar gaji. Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan

kedalam

8

(delapan)

kategori

jenis

belanja,

sebagaimana ketentuan pada bagan akun standar, namun yang digunakan hanya 3 (tiga) jenis belanja, yaitu: 1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai meliputi balanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belaja pegawai. a. RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) Besarnya total anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA tahun anggaran 2009 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah sebagai berikut: Pagu DIPA PTA Banten

= Rp 2.536.874.000


Pagu DIPA PA se-PTA Banten

= Rp 9.468.598.000

Total Pagu

= Rp 12.005.472.000

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2009, angaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut : Realisasi Pagu DIPA PTA Banten

= Rp 2.131.312.910

Realisasi Pagu DIPA PA se-PTA Banten = Rp 8.826.592.104 Total Realisasi

= Rp 10.957.905.014

Dari total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja pegawai terserap sebesar Rp 10.957.905.014 atau 109,56% c. Sisa Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah direalisasi tercatat total sisa anggaran sebagai berikut: Sisa Pagu DIPA PTA Banten

= Rp

405.561.090

Sisa Pagu DIPA PA se-PTA Banten

= Rp 1.047.566.986

Total Sisa Anggaran

= Rp 1.453.128.076

Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar Rp 1.453.128.076 atau 8,73% dari total pagu yang tersedia.

2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk

di

dalamnya

biaya

pemeliharaan

dan

biaya

perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya umum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 64/PMK.02/2009 Tentang Standar Biaya Umum Tahun 2009, sedangkan usulan terhadap


pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya umum dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincaian Anggaran Belanja (RAB) kebutuhan serta evaluasi realisasi tahun lalu. Belanja barang meliputi belanja barang mengikat dan belanja barang tidak mengikat. a. RKA KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) Dalam RKA KL tahun anggaran 2009 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten terdapat program yaitu Program Penegakkan Hukum dan HAM (03.03.06). Kegiatan penanganan perkara (0382), Sub Kegiatan Operasional persidangan Peradilan (4987). Dimana mata anggaran keluaran (MAK) atau akun dari sub kegiatan tersebut masuk dalam

klasifikasi

belanja

bahan

(521211)

yang

peruntukannya sebagai ATK Persidangan namun setelah terbitnya Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, anggaran tersebut di revisi antara lain untuk sosialisasi, sidang keliling dan dokumentasi putusan/perkara. Selama periode tahun anggaran 2009 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten menerima pagu Belanja barang sebagai berikut : Pagu DIPA PTA Banten

= Rp

654.005.000


= Rp 1.665.225.000

Total Pagu

= Rp 2.319.230.000

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten.


b. Pelaksanaan Anggaran Sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan satuan kerja setiap bulan dengan KPPN setempat dan rekonsiliasi tingkat koordinator wilayah setiap triwulan, diperoleh data anggaran yang telah terserap atau terealisasi sebagai berikut: Realisasi Pagu DIPA PTA Banten

= Rp 643.282.020

Realisasi Pagu DIPA PA se-PTA Banten = Rp 1.572.556.286 Total Realisasi

= Rp 2.215.838.306

Dari total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja barang telah terserap sebesar Rp 2.215.838.306 Atau 95,54%

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah direalisasi tercatat total sisa anggaran sebagai berikut: Sisa Pagu DIPA PTA Banten

= Rp

10.722.980


= Rp 103.391.694

Total Sisa

= Rp 114.114.674

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar Rp 114.114.674 Atau 4,46% dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal Belanja modal yaitu pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau mendapatkan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (1 tahun/12 bulan) serta melebihi batasan minimal batasan kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yg ditetapkan oleh pemerintah. Asset tetap tersebut dipergunakan untuk


operasional kegiatan sehari hari satuan kerja bukan untuk dijual. dilakukan dalam pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal. Selama tahun anggaran 2009, semua satuan kerja di lingkungan PTA Banten mendapat pagu belanja modal peralatan dan mesin, yang salah satunya untuk pengadaan tv plasma. Hal ini merupakan perwujudan dari keterbukaan informasi bagi para pencari keadilan. Dan ada beberapa satuan kerja yang selain mendapatkan belanja modal peralatan dan mesin, juga mendapatkan modal gedung dan bangunan & Pembangunan Sarana Gedung yakni: 1. Pengadilan Tinggi Agama Banten 2. Pengadilan Agama Tangerang

a. RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) Besarnya anggaran atau pagu belanja modal dalam DIPA TA.2009 yang telah diterima di lingkungan PTA Banten adalah sebagai berikut: Pagu DIPA PTA Banten

= Rp 2.192.960.000


= Rp 5.137.375.000

Total Pagu

= Rp 7.330.335.000

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal tahun anggaran 2009, anggaran yang telah terserap atau terealisasi adalah sebagai berikut: Realisasi Pagu DIPA PTA Banten

= Rp 2.185.290.062

Realisasi Pagu DIPA PA se-PTA Banten

= Rp 5.121.114.345

Total Realisasi

= Rp 7.306.404.407

Dari total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja modal telah terserap sebesar Rp 7.306.404.407 Atau 99,67%


c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat secara total sisa anggaran sebagai berikut: Sisa Pagu DIPA PTA Banten

= Rp 7.669.938


= Rp 23.930.593

Total Sisa

= Rp 31.600.531

Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar Rp 31.600.531atau 0,37% dari total pagu yang tersedia.


TABEL REALISASI ANGGARAN BELANJA PTA & PA SE-BANTEN Tahun 2009

No

SATUAN KERJA

BELANJA PEGAWAI

PAGU

BELANJA BARANG

BELANJA MODAL

JUMLAH REALISASI

%

SISA ANGGARAN

%

PAGU

REALISASI

%

PAGU

REALISASI

%

PAGU

REALISASI

%

1 1

2 PTA BANTEN

3 5.383.839.000

4 2.536.874.000

5 2.131.312.910

6=5/4 84,01

7 654.005.000

8 643.282.080

9=8/7 98,36

10 2.192.960.000

11 2.185.290.062

12=11/10 99,65

13=5+8+11 4.959.884.992

14=13/3 92,13%

15=3-13 423.954.008

16=15/3 7,87

2

PA SERANG

2.165.508.000

1.439.219.000

1.663.992.362

115,62

276.890.000

275.190.776

99,39

141.750.000

132.858.220

93,73

2.072.041.358

111,53

(214.182.358)

11,53

3

PA TANGERANG

6.264.995.000

1.649.790.000

1.747.314.916

105,91

293.105.000

262.288.978

89,49

4.322.100.000

4.321.660.065

99,99

6.331.283.979

101,06

(72.823.354)

-1,16

4

PA TIGARAKSA

2.553.084.000

1.983.569.000

1.723.602.622

86,89

333.115.000

332.762.796

99,89

236.400.000

235.685.400

89,78

2.292.050.618

89,78

261.033.182

10,22

5

PA PANDEGLANG

2.165.508.000

1.758.123.000

1.323.719327

75,29

255.635.000

230.808.824

90,29

151.750.000

149.458.100

98,49

1.703.986.251

78,69

461.521.749

21,31

6

PA RANGKASBITUNG

1.723.883.000

1.386.738.000

1.292.975.013

93,24

243.645.000

230.228.712

94,49

93.500.000

92.123.240

98,53

1.615.326.965

93,70

108.556.035

6,30

7

PA CILEGON

1.705.869.000

1.251.159.000

1.074.987.846

85,92

262.835.000

241.275.200

91,80

191.875.000

189.329.300

98,67

1.505.593.346

88,26

200.275.654

11,74


4. PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkmah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, telah diatur jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dari biaya perkara terdiri dari: a. Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung; b. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum; c. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama; d. Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara; dan e. Hak Kepaniteraan Lainnya. Hak Kepaniteraan pada Peradilan Agama antara lain: 1. Biaya pendaftaran permohonan banding; 2. Biaya pendaftaran gugatan/permohonan pada pengadilan; 3. Penyerahan turunan /salinan putusan / penetapan pengadilan; 4. Hak redaksi; 5. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat – surat yang tersimpan di kepaniteraan; 6. Penyitaan / eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan; 7. Legalisasi tanda tangan; 8. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyumpahan atau dari putusan – putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan; 9. Pencatatan : 9.1 Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum. 9.2

Penyerahan akta tersebut diatas Panitera /Juru Sita.


9.3

Penyerahan berkas dari surat perkara.

10. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan – keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum; 11. Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord S.1916 No. 46; 12. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan; 13. Biaya pembuatan surat kuasa insidentil; 14. Pengesahan surat dibawah tangan; 15. Uang leges. Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Pengadilan Tinggi Agama & Pengadilan Agama se-Banten pada Tahun 2009 dapat dilihat pada lampiran.

K. Pengelolaan Administrasi 1. Administrasi Peradilan a. Pengadilan Agama 1) Prosedur penerimaan perkara Pelaksanaan kegiatan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama se Banten telah dilakukan dengan system meja-meja (Meja I, Meja II, dan Meja III) Sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Dan Demikian pula pembuatan penetapan Majelis Hakim (PMH), Surat penugasan panitera pengganti dan penetapan Hari sidang (PHS) Telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pola Bindalmin.


2) Registrasi Perkara Pengadilan agama se-Banten telah melaksanakan tertib pencatatan dalam buku register perkara yang jumlahnya sebanyak 11 macam, yang meliputi: a) Register induk perkara gugatan b) Register induk perkara permohonan c) Register permohonan banding d) Register permohonan kasasi e) Register permohonan peninjauan kembali (PK) f) Register surat kuasa khusus g) Register penyitaan barang tidak bergerak h) Register penyitaan barang bergerak i) Register eksekusi j) Register akta cerai k) Register permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa.

3) Keuangan Perkara Pengelolaan keuangan biaya perkara pada pengadilan agama se-jawa timur telah dibukukan pada buk jurnal keuangan perkara menurut jenisnya yaitu KI-PAI/G untuk perkara gugatan, KI-PAI/P Untuk perkara permohonan, KI-PA2 Untuk permohonan banding, KI-PA3 Untuk permohonan kasasi, KIPA4 Untuk permohonan peninjauan kembali dan KI-PA5 Untuk permohonan eksekusi, kemudian di catat dalam Buku induk keuangan perkara (KI-PA6), Buku induk keuangan biaya eksekusi (KI-PA7) 4) Laporan perkara


Pelaksanaan tugas pembuatan laporan perkara pengadilan Agama se-Banten tela dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) pola yakni: a) Pola bindalmin, terdiri dari laporan bulanan empat bulanan, enam bulanan, yakni model L1-PA1 s.d L1PA8. b) Pola direktorat jendral badan peradilan agama yakni B3 s.d B6 dan RK-1 s.d RK-6 c) Pola kepaniteraan Mahkamah Agung RI tentag perkara perdata yang diterima yang diputus yakni RK MA d) Pola Pengadilan Tinggi Agama Banten yakni laporan pelaksanaan sita, pembagian harta peninggalan diluar sengketa, penyampaiann Akta Cerai, penyampaian salinan putusan cerai / penetapan talak / pembritahuan terjadinya

perceraian

kepada

KUA,

Laporan

pelaksanaan minutasi, dan lapopran data tingkat penyelesaian perkara, serta laporan perkara yang dimintakan banding telah berkekuatan Hukum tetap. Semua jenis laporan tersebut dikirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali laporan model Rk dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya yang kirim melalui Faxsimile atau e-mail, sehingga pengiriman rekapitulasi laporan Pengadilan Tiggi Agama Banten Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketetuan diatas. Dan khusus untuk laporan perkara yang di mintakan Banding telah berkekuatan Hukum tetap, secepatnya dikirim oleh Pengadilan Agama kepada Pengadilan Tinggi Agama setelah perkara banding yang telah di putus oleh Pengadilan Tinggi Agama tidak ada upaya hokum lagi. 5) Penerbitan Akta Cerai


Sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (4) Undang-Undang no 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, bahwa “Panitera bekewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambatlambatnya 7 ( Tujuh) hari setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut di beritahukan kepada para pihak”. Selama Tahun 2009 Pengadilan Agama se-Banten telah menerbitkan Akte Cerai sebanyak 3221 lembar. Data penerbitan Akta Cerai pada Pengadilan Agama Se-Banten sebagaimana lampiran 11. 6) Penyampaian Salinan Putusan Perceraian / Penetapan Talak Kepada KUA. Berdsarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undagn nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, bahwa “ Panitera berkewajiban lambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari pengirimkan satu helai salinan putusan Penadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, tanpa bermateri kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan penceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”. Bardasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Se-Banten scara rutin mengirimkan salinan putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap / penetapan cerai talak.

b. Pengadilan Tinggi Agama Banten a. Prosedur penerimaan perkara permohonan banding Kegiatan pertama dalam menerima perkara prmohonan banding yang dilakukan oleh petugas Meja 1 meneliti kelengkapan berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Agama kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten


yang meliputi berkas A dan berkas B serta syarat-syarat formal sesuai ketentuen yang berlaku. Setelah syarat-syarat formal terpenuhi, maka permohonan banding tersebut tredidaftar dan diberi nomor oleh kasir lalu diteruskan pada petugas Meja II Untuk dicatat dalam buku register perkara banding. Kemudian ketua pengadilan tinggi agama banten membuat Penetapan Majlis Hakim (PMH) dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten membuat surat penugasan Panitera Peganti. Selanjutnya ketua Majelis Hakim yang di tunjuk dalam PMH membuat Penetapan Hari Sidang (PHS). Setelah

Perkara

di

putus,

maka

panitera

peganti

menyelesaikan pengetikan putusan berdasarkan naskah konsep Putusan Majlis Hakim. Kemudian panitra mengirim salinan keputasan perkara banding berserta berkas A kepada Pengadilan

Agama

bersangkutan

untuk

diberikan

isi

putusannya kepada pihak-pihak yang berperkara. b. Registrasi Perkara Banding Pencatatan perkara dalam buku register perkara banding dilaksanakan setelah lengkap persyaratan formal dan lunas panjar biaya perkara. Kegiatan pencatatan register perkara banding Dilaksanakan setelah lengkap persyaratan formal dan lunas panjar biaya perkara banding pada tahun 2009 sebanyak 55 perkara.

b. Keuangan Perkara Dalam

pengelolaan

keuangan

biaya

Perkara

pada

Pengadilan TinggiAgama Banten telah dibukukan dalam Buku jurnal

Keuangan

Perkara.

Menurut

jenisnya(KII-

PA1),kemudian dicatat dalam Buku IndukKeuangan Perkara (KII-PA2).


Data penerimaan dan pengeluaran biaya perkara banding Tahun 2009 Sebagai berikut: Penerimaan: 1). Sisa akhir tahun 2008

=Rp. 24.000,-

2). Penerimaan tahun 2009

=Rp. 5.558.000,-

Jumlah

=Rp. 5.582.000,-

Pengeluaran: 1) Biaya Redaksi

=Rp.200.000,-

2) Biaya Proses

=Rp.2.224.000,-

3) Materai

=Rp. 324.000,-

4) Pengadaan Berkas

=Rp. 637.975,-

5) Pengembalian Sisa Panjar

=Rp.781.025,-

6) Ongkos Kirim

=Rp.1.360.000,-

Jumlah pengeluaran

=Rp.5.527.000,-

Saldo

=Rp

Laporan

Keuangan

tingkat

55.000,banding

tahun

2009

sebagaimana lampiran. c. Kearsipan Perkara Perkara yang diputus pada tahun 2008 sebanyak 56 perkara,terdiri dari 4 perkara sisa tahun 2008 dan 50 perkara tahun 2009, semua perkara yang putus berkas perkaranya telah diminutasi (100%),dan telah ditata dalam

box arsip dan

diletakan pada rak di dalam ruang arsip perkara. d. Laporan Perkara Kegiatan penatausahaan laporan perkara adalah meneliti laporan perkara yang dikirim dari Pengadilan Agama Banten sesuai dengan ketentuan SEMA no 2 tahun 1993 tanggal 16 januari 1993. Penelitan yang pertama kali dilakukan adalah meneliti tenggang waktu penyampaian laporan yakni perkara bulanan,empat bulanan enam bulanan dan tahunan, selambat lambat nya tanggal 10 bulan.


Berikutnya sudah diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten. Penelitian berikutnya meliputi ketetapan isi laporan, akurasi pengisian data dan kelengkapan jenis isian formulir. Laporan yang dikirim oleh Pengadilan Agama se Banten selain form laporan sebagaimana diatur dalam pola Bindalmin,juga membuat rekapitulasi laporan perkara dari pengadilan agama se-Banten sesuai dengan suraat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 8 Januari 1999 Nomor: E.V/OT.O1.2/AZ/30 /1999. Selanjutnya laporan tersebut diteliti dan di Evaluasi. Apabila dari hasil penelitian dan Evaluasi tersebut terdapat kekeluhan, maka dibuatlah

surat tegoran / petunjuk kepada ketua

Pengadilan Agama cq. Panitera Pengadilan Agama

yang

bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dan Evaluasi laporan dari pengadilan agama tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten membuat dan mengirimkan laporan model Rk.1 s.d Rk.6 kepada direktur jendral badan pengadilan agama, Jakarta Mengenai kegiatan perkara banding, maka laporan perkara banding dikirim kapada Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yaitu model LII-PA1 s.d LIIPA3. Data perkara yang sudah dievaluasi tersebut lalu disajikan dalam papan dan statistic perkara, yang meliputi data jenis perkara, data keadaan perkara tingkat pertama dan data perkara tingkat banding. Disamping penyajian data secara visual (papan data), juga disediakan berbagai jenis data perkara dalam harddisk (komputer) sehingga setiap saat dapat di print out mana kala ada pihak-pihak yang memerlukan.


2. Administrasi Umum Administrasi umum meliputi kegiatan

pengurusan surat menyurat

yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten. a. Tata Persuratan Kegiatan Administrasi Umum pada Pengadilan Tinggi Agama Banten. Pengelolaan Kegaitan urusan umum Pengadilan Agama se-Banten meliputi pengurusan surat menyurat. Pengurusan surat menyurat di Pengadilan Tinggi Agama Banten didasarkan pada keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007. Rekapitulasi Surat Keluar tahun 2009

12

5

11

4 KU (Keuangan) 5 KS (Kesekretariatan 6 PL (Perlengkapan)

60 141 0

0

Des

5

3 HM (Kehumasan)

TOTAL

12

4

10

6

13

4

121

83 124

58

47

80

35

38

734

2

13

39

10

4

1

28

9

139

27 159 190

78

97

69

38

54

15

33

961

0

0

0

0

2

4

4

12

1

1

5

Nov

23

Okt

12

38

Sep

2

46

Agst

16

67

Jul

13

95

Jun

Mar

24

2 KP (Kepegawaian)

Uraian

Mei

Feb

1 OT (Ketatalaksanaan)

No

Apr

Jan

Bulan

7

21

22

17

44

37

16

17

19

8

6

5

219

7 PP (Diklat)

10

7

13

12

47

17

8

2

11

1

1

5

134

8 HK (Hukum

23

30

16

17

30

19

25

13

14

21

48

18

274

224 291 146 257 348 252 321 173 143 173 150 116

2594

JUMLAH

Rekapitulasi Surat Masuk tahun 2009 Apr

Mei

Jun

Jul

Agst

Sep

Okt

Nov

27

17

9

12

20

22

21

18

21

17

11

7

2 KP (Kepegawaian)

44

34

32

33

38

44

42

62

44

48

41

9

471

3 HM (Kehumasan)

18

10

29

26

19

18

32

36

20

36

34

9

287

4 KU (Keuangan)

32

15

23

12

18

14

20

16

13

20

11

10

204

Uraian

5 KS (Kesekretariatan 6 PL (Perlengkapan) 7 PP (Diklat) 8 HK (Hukum) 9 PS (Pengawasan) 10 PB (Litbang) JUMLAH

Des

Feb

1 OT (Ketatalaksanaan)

No

Mar

Jan

Bulan TOTAL 202

3

1

0

2

3

2

1

7

1

3

1

1

25

17

21

11

5

2

13

9

11

5

6

3

1

104

2

2

6

4

0

0

3

1

0

6

4

1

29

44

39

48

38

48

65

35

35

40

36

45

29

502

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

3

1

0

1

1

0

3

1

0

12

187 139 161 135 149 178 164 187 144 175 151

67

1837


BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN 1. Pelaksanaan Tupoksi a. Dalam hal pelaksanaan tupoksi peradilan yaitu melaksanakan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama Banten telah menjalankan fungsi dan perannya sebagai porvoost Mahkamah Agung lingkungan Peradilan Agama di wilayah Banten. Perkara banding yang tertunda (sisa) tahun 2008 sebanyak 4 perkara diselesaikan pada awal tahun 2009. Demikian halnya dengan perkara yang diterima pada tahun 2009 sebanyak 55 perkara, sampai akhir tahun berjalan, sebesar 90,9 % (50 perkara) telah diselesaikan. b. Pada tingkat pertama, secara umum penerimaan dan penyelesaian perkara mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perbandingan yang ada menunjukkan bahwa antara tahun 2008 dengan 2009, perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama mengalami grafik peningkatan sebesar 69,64 %. Keadaan berbanding terbalik dengan pencapaian upaya penyelesaian perkara yang diterima. Dari perkara yang diterima (ditambah sisa perkara tahun sebelumnya), penyelesaian perkara mengalami penurunan sebesar 0,8% ( dari 85,43% menjadi 84,63%). 2. Dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding mengalami perbaikan dan peningkatan. Beberapa ketentuan baru yang lahir terkait penertiban administrasi, khususnya administrasi

keuangan

perkara

terus-menerus

disosialisasikan

dan

diimplementasikan. Peraturan tentang biaya proses yang diatur melalui PerMa Nomor 2 tahun 2009 telah ditindaklanjuti dengan direalisasikannya ketentuan tersebut menjadi salah satu komponen biaya perkara sejak bulan September 2009. Tahap selanjutnya diperlukan evaluasi dan penyempurnaan mekanisme dan petunjuk teknis yang tepat, seperti halnya tentang korelasi antara ketentuan


perpajakan (PPh /PPN) dengan aspek biaya tersebut, sehingga pelaksanaan bidang administrasi ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan tertib dan sesuai ketentuan. 3. Mengenai program-program penunjang tupoksi lainnya yaitu terkait dengan ketentuan KMA Nomor 144 tahun 2007 tentang keterbukaan (pemanfaatan teknologi informasi), pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten pada prinsipnya telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud KMA tersebut. Secara global, semua satuan kerja yang berada di wilayah PTA Banten telah melaunching website masingmasing untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan keberadaan lembaga peradilan, tugas, langkah, dan informasi lain yang sekiranya dibutuhkan masyarakat yang ingin mengetahui dan berhubungan dengan lembaga ini. Peningkatan perkara yang diterima oleh satuan kerja pengadilan tingkat pertama kiranya dapat menjadi salah satu indikator bahwa komunikasi yang telah terbangun antara lembaga dengan masyarakat sudah mengarah kepada hal yang lebih baik. 4. Demikian halnya dengan implementasi program-program yang berbasis teknologi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pelaporan keuangan yang berbasis sms telah berjalan efektif dan tertib (teratur setiap bulan). Juga dalam hal pelaporan jadwal sidang dan sidang keliling, publikasi putusan melalui Asianlii, serta program-program lainnya mengalami peningkatan di banding waktu sebelumnya. 5. Tahun 2009, Pengadilan Tingkat Banding (PTA Banten) telah melaksanakan pengawasan dan pembinaan baik yang sifatnya evaluasi, monitoring, atau insidentil secara efektif. Dasar pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sering mengacu kepada

tujuan, kepentingan, ataupun jadwal yang telah disusun,

sehingga pelaksanaan kegiatan ini cenderung lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya dan konsentrasi yang dioptimalkan berpusat pada bidang administrasi perkara dan teknis yustisial. 6. Pada bidang umum terutama berkaitan dengan pengadaan sarana gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memasuki tahap II, telah selesai. Akhir


tahun 2009 merupakan tahap pemeliharaan dan penataan infrastruktur gedung yang masih terus dilakukan. Langkah selanjutnya, konsentrasi akan dialihkan pada proyek-proyek besar lainnya dalam perbaikan atau penyempurnaan sarana gedung-gedung pengadilan tingkat pertama yang dianggap belum memenuhi standar atau memang sudah tidak layak digunakan seperti Pengadilan Agama Tangerang, Rangkasbitung, dan seterusnya, sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam Renstra Pengadilan Tinggi Agama Banten tahun 2007 – 2013. 7. Upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan atau pendidikan pada tahun 2009 menurun kwantitas dan jenisnya. Berbagai perubahan ketentuan atau perundang-undangan dan informasi yang semestinya cepat tersampaikan kepada aparatur peradilan pada semua sub bagian belum optimal. Sedangkan media atau kesempatan lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan atau pengetahuan pada lingkungan internal sangat terbatas. 8. Hal-hal yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan anggaran, secara global telah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. REKOMENDASI 1. Peningkatan atau penurunan hasil pencapaian kinerja yang ada dapat ditentukan oleh beberapa hal yang saling berkaitan, di antaranya upaya yang dilakukan, sistem yang digunakan, kwalitas SDM, atau faktor lain yang bersifat eksternal. Kiranya di samping penerapan beberapa ketentuan yang diberlakukan secara tegas, berbagai bentuk pembinaan, reward and punishment, menjadi daya dukung lain dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan stimulus terhadap optimalnya pelaksanaan tugas. 2. Dalam hal terbitnya ketentuan atau perubahan perundang-undangan, berkenan kiranya Mahkamah Agung memberikan arahan atau petunjuk secara gamblang, tegas,

dan

jelas

(melalui

penjelasan

atau

juklak/juknis)

sehingga

ketidaksempurnaan atau kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran dapat diminimalisir.


3. Untuk mempermudah dan meningkatnya kualitas pelayanan, pengadaan alat pendukung (media berteknologi sangat baik) sering terbentur jadwal pengadaan yang telah disusun, sementara kebutuhan mendesak. Bantuan pengadaan /penyediaan media computer yang memiliki standar atau kualitas yang memadai dari Mahkamah Agung, kiranya dapat juga didistribusikan kepada satuan-kerja yang lain (selain yang telah diberikan), termasuk Pengadilan Tinggi Agama Banten. 4. Untuk keseragaman pemahaman dan kesamaan persepsi dalam mengoptimalkan program-program berbasis website, kiranya pelatihan dan pembinaan terhadap pejabat atau pegawai-pegawai terkait dapat dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga proses sosialisasi dan asimilasi nilai dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 5. Di samping menjadi program tahunan yang terjadwal, pembinaan dan pengawasan

yang dilakukan untuk efektivitas fungsi kontrol dan evaluasi

kinerja, juga merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas dan citra diri para aparatur peradilan agar semakin profesional dan terhindar dari stigma-stigma negatif yang merugikan bukan hanya secara pribadi tetapi juga instansi.


BAB I PENDAHULUAN. 1 L a p o r a n T a h u n a n P T A B a n t e n

Recommend Documents