L A P O R A N T A H U N A N 2008

L A P O R A N TA H U N A N

2008

Memacu Pembaruan Tata Pemerintahan

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia Visi Kami

Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera yang dibangun di atas landasan

Misi Kami

Menyebarluaskan dan melembagakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik

prinsip-prinsip dan praktik-praktik tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

dalam masyarakat Indonesia melalui program-program pembaruan terpadu untuk memperkuat tata pemerintahan dalam sektor pelayanan publik, memperdalam demokrasi, meningkatkan keamanan dan keadilan, serta meningkatkan tata pemerintahan dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup. Pertimbangan kesetaraan jender dan kebutuhan kelompok-kelompok yang terpinggirkan juga merupakan bagian terpadu dari misi kami.

Misi kami berhasil bila

•

Para pemangku kepentingan kami melanjutkan pengembangan program bersama kami dan merekomendasikan kami kepada pihak-pihak lain.

•

Inovasi dan upaya-upaya yang kami laksanakan berhasil meningkatkan kualitas tata pemerintahan dalam pemerintah dan masyarakat Indonesia.

•

Kami dapat mempengaruhi pemerintah pada semua tingkatan untuk meningkatkan komitmen terhadap pembaruan tata pemerintahan.

“Tata pemerintahan yang baik bersifat partisipatif, inklusif, akuntabel, transparan, tanggap, efisien, adil dan tunduk pada supremasi hukum.”

DAFTAR ISI 3 2008: KONSOLIDASI DEMI MASA DEPAN

4 6

Sambutan Teman Serikat Sambutan Dewan Eksekutif

9 KEUNGGULAN DALAM PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN

10 11 14 16

Siapa Kami Kerja Kami Cakupan Geografis Kami Donor-donor Kami

19 MENINGKATKAN KEBIJAKAN PUBLIK 20 21 22 23 23

Investasi dalam Perdagangan Meningkatkan Kekuatan Politik Perempuan Membangun Kerangka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Baru Menjamin Akses terhadap Pengadilan Tradisional di Papua Mendukung Upaya-upaya Tata Pemerintahan Terdesentralisasi

27 MEMPERKUAT DAN MEMPERBARUI LEMBAGA-LEMBAGA 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35

37 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SIPIL

Menciptakan Badan Pengawas Pemilu Nasional yang Profesional Mempersatukan Partai-partai Politik demi Kepentingan Nasional Mempromosikan Strategi-strategi yang Memihak Kaum Miskin di DKI Jakarta Membuat Para Hakim Akuntabel Meningkatkan Pengawasan atas Hasil Perekrutan Kepolisian Menghargai Hak-hak Para Tahanan Menciptakan Sistem Pengaduan Kepolisian yang Efektif Peluncuran Kantor-kantor Ombudsman Daerah Mengurangi Korupsi dalam Proses-proses Pengadaan Barang di Daerah Mendukung Dewan Nasional Perubahan Iklim

38 39 40 41

Memberdayakan Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil atas Konvensi Anti Korupsi PBB Sosialisasi REDD pada Masyarakat yang Penghidupannya Tergantung pada Hutan Memberdayakan Lembaga-lembaga Kehutanan Masyarakat Meningkatkan Kesadaran akan Tujuan Pembangunan Milenium (TPM/MDGs)

43 INVESTASI DALAM PENDIDIKAN DAN INFORMASI TENTANG TATA PEMERINTAHAN 44 Pusat Informasi yang Berharga 44 Indeks Tata Pemerintahan Kemitraan: Instrumen yang Bermanfaat

47 BERUPAYA MENCAPAI KEUNGGULAN DALAM PRAKTIK-PRAKTIK KERJA 48 48 49 49 50 51 52

Merampingkan Biaya Operasional Hasil Audit Mencerminkan Prinsip-prinsip Kerja yang Profesional Praktik-praktik Pengadaan yang Lebih Baik Teknologi Informasi Mendukung Kerja Mengelola Sumber Daya Manusia dengan Efektif Investasi pada Manajemen Berbasis Hasil Menjangkau Publik

55 LAPORAN KEUANGAN TERAUDIT 67 LAMPIRAN

68 70 73 76

Daftar Singkatan dan Istilah Staf Kami Publikasi Kami Proyek-proyek dalam tahun 2008

kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan Laporan Tahunan 2008

2008: Konsolidasi demi Masa Depan


Sambutan Teman Serikat

Selama tahun 2008 Indonesia telah melewati beberapa tonggak penting menuju pembaruan tata pemerintahan. Kegiatan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan telah berkontribusi pada naiknya skor kita pada Indeks Persepsi Korupsi tahun 2008 di mana kita sekarang berada pada posisi di atas sepertiga dari seluruh negara di dunia. Ini merupakan kemajuan yang sangat berarti dibandingkan dengan situasi pada awal abad ini ketika Indonesia didudukkan pada peringkat dekat posisi terbawah dari daftar global tersebut. Profil negara kita di mata masyarakat internasional telah mulai bangkit lagi seperti dapat kita saksikan ketika Indonesia diminta untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Para Pihak Kedua Konvensi Anti Korupsi PBB di Bali, dan melalui pemberian bantuan teknis oleh Pemerintah kepada negara-negara lain seperti Afghanistan dalam memulai perjuangan mereka untuk memberantas korupsi. Dewan Nasional Perubahan Iklim telah mendorong rencana aksi untuk mengurangi pengaruh-pengaruh perubahan iklim.


Dewan Perwakilan Rakyat telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik sampai setidaknya 30%. Pemilihan umum di tingkat nasional dan daerah dapat berlangsung dengan damai dan persentase pemilih yang memanfaatkan haknya cukup tinggi. Pemilihan Umum tahun 2009 memberikan kesempatan untuk mewujudkan janji-janji demokratis negara ini serta memperbarui komitmen politik untuk unsur-unsur dasar dari agenda pembaruan tata pemerintahan seperti pemberantasan korupsi, meningkatkan akses bagi seluruh kelompok masyarakat terhadap partisipasi penuh warga dalam kehidupan publik, kepastian hukum serta perlindungan dan peningkatan hak-hak warga serta hak-hak asasi manusia yang lebih luas. Walaupun telah banyak hal yang kita capai, masih lebih banyak lagi pekerjaan yang harus kita lakukan. Pembaruan dalam bidang hukum tampaknya masih berjalan dengan terlalu lambat, dan walaupun pihak kepolisian telah perlahan-lahan mencapai kemajuan dalam pembaruan institusinya dan telah berhasil memerangi terorisme serta perdagangan narkoba, instansi ini, seperti juga kehakiman, umumnya masih dipandang tidak efektif, tidak dapat dipercaya dan korup. Desentralisasi telah merubah secara mendasar bangunan politik, administratif dan perekonomian Indonesia, tetapi pengalihan kewenangan ini telah gagal mewujudkan manfaat-manfaat yang dijanjikannya, yakni kemakmuran dan

keadilan bagi seluruh daerah. Dan sementara pemerintah berjuang untuk mengatasi masalah-masalah lama, tantangan-tantangan baru seperti perubahan iklim muncul dan mengancam untuk merusak upaya-upaya memerangi kemiskinan. Dengan tercapainya kesepakatan antara UNDP, Bappenas dan Kemitraan dalam hal dukungan bagi program-program Kemitraan, lembaga ini menjadi lembaga yang sepenuhnya independen dan dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Saatnya sudah tiba bagi Kemitraan untuk mengelola Dana Perwalian Multi-Donor yang difokuskan pada bidang-bidang yang menjadi prioritas nasional dan yang juga menjadi bidang yang sesuai dengan spesialisasi serta kompetensi Kemitraan. Kami yakin Ketua Dewan Eksekutif yang baru, Ibu Erna Witoelar, memiliki kecakapan dalam membimbing transformasi Kemitraan menjadi sebuah organisasi yang independen.

Kepada para mitra kami di Pemerintah, masyarakat sipil, media, sektor swasta dan masyarakat donor, terima kasih atas dukungan dan kerjasama anda dalam memajukan pembaruan tata pemerintahan di Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Eksekutif dan Kantor Eksekutif atas komitmen yang telah mereka tunjukkan. Secara khusus saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada Bappenas dan UNDP yang selama bertahun-tahun telah mendukung dan membimbing Kemitraan menjadi sebuah organisasi yang efektif dan efisien.

Marzuki Darusman Ketua Teman Serikat


Pada tahun-tahun mendatang ini kami akan terus menggunakan pengaruh kami untuk menekan para pembuat kebijakan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, serta upaya pengurangan kemiskinan, sambil terus memberikan dukungan bagi mereka yang siap dan berniat untuk mengupayakan perubahan-perubahan untuk meningkatkan standar tata pemerintahan. Reformasi politik, penguatan komisi-komisi negara, upaya mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium, peningkatan tata pemerintahan dalam sektor kehutanan dan tata pemerintahan dalam manajemen pertanahan akan menjadi bidang-bidang yang akan mendapat perhatian khusus Kemitraan dalam jangka menengah ke depan.

Sambutan Ketua Dewan Eksekutif

Kita telah meletakkan fondasi untuk proses politik yang transparan dan demokratis, yang disertai dengan sistem peradilan yang efektif dan adil. Tantangannya sekarang adalah bagaimana membangun di atas pembaruanpembaruan awal tersebut. Kemajuan memang telah banyak dicapai, tetapi Indonesia masih berada pada posisi separuh terbawah dari negara-negara dunia yang paling korup, berdasarkan survei tahunan yang dilakukan oleh Transparansi Internasional. Sementara pemerintah dan lembaga-lembaga negara seperti KPK bertindak dengan penuh percaya diri dalam memberantas korupsi sehingga menjadi lebih akuntabel di mata publik, penting diupayakan agar warga Indonesia lebih melibatkan diri dalam proses-proses pembaruan.


Kemitraan adalah satu-satunya Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang bekerja dalam bidang pembaruan tata pemerintahan di seluruh Indonesia. Dalam delapan tahun masa kerja kami, organisasi ini telah membangun suatu jaringan OMS yang kuat, menjalin hubungan yang erat dengan pemerintah, media, organisasiorganisasi massa dan kelompok-kelompok dunia usaha. Kemitraan juga telah mengembangkan sebuah indeks tata pemerintahan menyeluruh yang dapat digunakan sebagai barometer nasional untuk praktik-praktik tata pemerintahan di seluruh nusantara ini. Sampai saat ini Kemitraan telah mengimplementasikan 323 proyek di 33 provinsi dengan nilai sekitar 70 juta dolar AS. Evaluasi-evaluasi eksternal menegaskan bahwa Kemitraan dinilai sangat efektif dan telah berhasil membentuk dirinya sebagai organisasi pendorong pembaruan tata pemerintahan di Indonesia. Pada tahun 2008 Kemitraan melakukan survei penilaian tata pemerintahan di 33 provinsi, mendukung Komisi Pemilihan Umum dalam mengembangkan peraturanperaturan Pemilu dan prosedur-prosedur pemantauan dan evaluasinya, membantu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyusun rencana strategisnya dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan para anggota komisi-komisi negara (KPK, KY, Komisi Ombudsman, Kompolnas dan LPSK). Kemitraan juga membantu penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, RUU tentang Pemulihan Aset, dan sukses mengadvokasi keterwakilan perempuan yang lebih besar dalam pemerintahan. Kemitraan siap untuk memobilisasikan, mengelola dan mengatur administrasi sumber-sumber dayanya dengan transparan dan akuntabel setelah lembaga ini menjadi independen sepenuhnya dari UNDP pada tahun ini. Seperti tercermin

dalam laporan keuangannya yang telah diaudit sejak tahun 2004, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia terus mempertahankan efisiensi operasionalnya, merampingkan organisasinya pada akhir tahun 2008 dan memindahkan kantornya ke Jakarta Selatan demi penghematan. Ke depan Kemitraan akan tetap berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan praktik-praktik terbaik dari tahun-tahun terdahulu, serta berusaha mewujudkan pembaruan tata pemerintahan di dalam organisasi kami sendiri, merampingkan operasi sambil tetap mempertahankan profesionalisme, integritas dan akuntabilitasnya. Dalam semangat Komitmen Jakarta, kami berupaya keras untuk menjadi institusi nasional yang teruji yang mampu mengelola dana-dana donor secara langsung. Kemitraan memandang krisis ekonomi saat ini sebagai sebuah tantangan serius dan akan berusaha mencari pendekatan-pendekatan baru yang inovatif untuk beradaptasi dengan kemungkinan adanya arah-arah politik baru berkaitan dengan pemilu nasional.

Erna Witoelar Ketua Dewan Eksekutif


Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada semua staf, terutama Direktur Eksekutif, Mohamad Sobary, yang selama tiga tahun masa kepemimpinannya telah berhasil menciptakan kerjasama tim yang baik dan menginspirasi tim untuk memajukan strategi dan rencana kerja Kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan kelembagaannya yang lebih luas. Akhirul kalam, saya berterima kasih kepada Dewan Eksekutif dan Dewan Pengarah, Teman Serikat, lembaga-lembaga mitra pelaksana kami dan para donor baik dari dalam negeri maupun internasional – terutama UNDP dan Bappenas – yang telah mendukung Kemitraan untuk menjadi sebuah lembaga yang efektif dan mandiri.


Keunggulan dalam Pembaruan Tata Pemerintahan


Siapa Kami Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia adalah organisasi multi pemangku kepentingan yang dibentuk untuk mendorong pembaruan tata pemerintahan. Kemitraan bekerja bersama lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan pembaruan di tingkat nasional dan daerah. Kemitraan berupaya merangkul pihak pemerintah eksekutif, kalangan legislatif dan yudikatif, masyarakat sipil serta para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan. Jaringan kelembagaan Kemitraan mencakup keseluruhan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam agenda pembaruan tata pemerintahan di Indonesia. Kemitraan memiliki sebuah Dewan Pengarah yang anggotaanggotanya berasal dari kalangan Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil dan para donor. Kemitraan juga membina hubungan yang erat dengan para mitra pembangunan serta kalangan media massa dan komunitas akademis di Indonesia. Terbentuknya Kemitraan dapat ditelusur balik pada krisis ekonomi dan politik yang melumpuhkan Indonesia pada akhir dekade 1990-an. Tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan masyarakat sipil, pemerintah, dunia usaha dan komunitas donor berkumpul dalam semangat pembaruan dan hasrat yang kuat untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Tuntutan akan Reformasi merupakan sesuatu yang menjadi ciri khas dari periode ini. Masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dipandang berkaitan dengan isu tata pemerintahan dan, oleh karena itu, sasaran utama Reformasi adalah situasi tata pemerintahan di Indonesia.


10

Kemitraan dibentuk pada bulan Maret tahun 2000 sebagai sebuah proyek Program Pembangunan PBB (United Nations Development Program/UNDP) yang dirancang untuk membantu Indonesia mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di semua tingkat pemerintahan. Kemitraan mulai operasional pada bulan Mei tahun 2001 dengan Direktorat Aparatur Negara Bappenas sebagai Lembaga Pengampu (Executing Agency), Kemitraan sebagai Lembaga Pelaksana (Implementing Agency) dan UNDP sebagai Manajer Dana Perwalian. Kemitraan menjadi sebuah badan hukum independen pada tahun 2003 dan terdaftar sebagai sebuah perkumpulan perdata nirlaba. Pada akhir tahun 2005 UNDP membantu Kantor Eksekutif Kemitraan untuk memulai suatu rencana tiga tahun untuk mencapai kemandirian penuh pada akhir tahun 2008. Misi Kemitraan tetaplah pembaruan tata pemerintahan. Dalam delapan tahun terakhir ini Kemitraan telah bertumbuh dari awalnya sebuah proyek UNDP menjadi sebuah lembaga terpercaya, mandiri dan terkemuka, yang dikelola oleh warga Indonesia sendiri. Dengan adanya kepemilikan nasional ini, Kemitraan berada pada posisi yang sangat tepat untuk mengembangkan programprogram yang akan mendapat komitmen kuat dan dukungan dari para mitra Indonesia yang tengah memegang tampuk pemerintahan.

Kerja Kami Kemitraan menggunakan pendekatan partisipatif pada semua tahapan program dan kegiatannya, mulai dari identifikasi kebutuhan pada awal sampai pada perancangan program, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan. Kemitraan berupaya menjamin adanya partisipasi yang luas dengan melibatkan para pemangku kepentingan utama dan bekerja dengan beragam organisasi mitra. Kemitraan akan tetap menjadi koordinator utama yang mengundang pemerintah, masyarakat sipil, media massa, kalangan perguruan tinggi dan donor-donor untuk saling berbagi informasi tentang kegiatan-kegiatan kerjasama yang tengah berjalan dan sedang diusulkan, serta saling mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan keberdayagunaan dari kegiatan-kegiatan ini. Pendanaan bagi Dana Perwalian dan Dana Fasilitas Kemitraan dan sumbersumber lainnya telah diterima dari banyak pemerintah negara sahabat termasuk Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Jepang, Korea, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat, serta dari organisasi-organsasi internasional termasuk Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), Komisi Eropa (European Commission), Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization for Migration), UNDP dan Bank Dunia. Kemitraan tetap mempertahankan fokusnya pada isu Korupsi dan Desentralisasi yang merupakan isu lintas bidang, namun agar senantiasa responsif terhadap situasi dan lingkungan kerja yang berubah, Kemitraan memperluas fokus kerjanya dari tiga menjadi empat kelompok program utama: Tata Tata Tata Tata

Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan

dalam Sektor Keamanan dan Peradilan dalam Sektor Pelayanan Publik Demokratis dalam Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup

TATA PEMERINTAHAN SEKTOR KEAMANAN & PERADILAN

TATA PEMERINTAHAN BIDANG EKONOMI & LINGKUNGAN HIDUP

PENGARUSUTAMAAN JENDER

DESENTRALISASI

TATA PEMERINTAHAN SEKTOR PELAYANAN PUBLIK


TATA PEMERINTAHAN DEMOKRATIS

ANTI KORUPSI

1. 2. 3. 4.

11

Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilan Kelompok program Tata Pemerintahan dalam Sektor Pelayanan Publik dititikberatkan pada upaya meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga negara dan non-negara dalam era perkembangan otonomi daerah ini. Kemitraan telah mengimplementasikan sejumlah program untuk mendukung proses desentralisasi, meningkatkan integritas dan akuntabilitas berbagai organisasi dan badan usaha publik, serta memperbaiki praktik-praktik manajemen lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam tahun 2008 Kemitraan mengawasi perubahan status Papua yang kini memiliki status otonomi khusus bersama dengan Departemen Dalam Negeri, mendukung pembangunan kampung-kampung di dalam provinsi ini dan membentuk delapan kelompok kerja guna merumuskan dengan tepat jumlah provinsi dan kabupaten yang paling sesuai bagi Indonesia. Demi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, Kemitraan membantu membentuk komisi-komisi ombudsman daerah dan mendukung konsolidasi rencana-rencana pemberantasan korupsi nasional dan daerah dalam kerjasama dengan Bappenas.

Tata Pemerintahan dalam Sektor Pelayanan Publik Kelompok program Tata Pemerintahan dalam Sektor Pelayanan Publik dititikberatkan pada upaya meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga negara dan non-negara dalam era perkembangan otonomi daerah ini. Kemitraan telah mengimplementasikan sejumlah program untuk mendukung proses desentralisasi, meningkatkan integritas dan akuntabilitas berbagai organisasi dan badan usaha publik, serta memperbaiki praktik-praktik manajemen lembagalembaga pemerintahan. Dalam tahun 2008 Kemitraan mengawasi perubahan status Papua yang kini memiliki status otonomi khusus bersama dengan Departemen Dalam Negeri, mendukung pembangunan kampung-kampung di dalam provinsi ini dan membentuk delapan kelompok kerja guna merumuskan dengan tepat jumlah provinsi dan kabupaten yang paling sesuai bagi Indonesia. kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan Laporan Tahunan 2008

12

Demi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, Kemitraan membantu membentuk komisi-komisi ombudsman daerah dan mendukung konsolidasi rencana-rencana pemberantasan korupsi nasional dan daerah dalam kerjasama dengan Bappenas.

Tata Pemerintahan Demokratis Praktik-praktik kewargaan yang baik yang diterapkan oleh lembaga-lembaga berwenang menjadi tidak berarti jika proses pemilihan yang memperkuat lembaga-lembaga tersebut tidak mengandung nilai-nilai demokratis seperti transparansi dan akuntabilitas. Sepanjang tahun 2008 Kemitraan memulai program-program untuk memperkuat kapasitas kelembagaan badan-badan pelaksana pemilu, KPU dan Bawaslu, membangun kapasitas demokratis dari partai-partai politik serta mendorong organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses pemilu.

Anggaran-anggaran dievaluasi di Jakarta dan Aceh, dan sebuah program diluncurkan untuk memperkuat kemampuan lembaga-lembaga hukum seperti Wilayatul Hisbah (WH) dalam memantau pelaksanaan hukum Syariah secara profesional. Kelompok program Tata Pemerintahan Demokratis saat ini tengah menggulirkan sebuah prakarsa untuk mengurangi korupsi dengan meningkatkan peranan perempuan dalam tata pemerintahan di seluruh Indonesia.

Tanpa menangani akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh pemanasan global, upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja akan sangat terancam. Mengingat pentingnya masalah perubahan iklim ini, Kemitraan membentuk kelompok program Tata Pemerintahan dalam Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup pada bulan April tahun 2008 untuk memfokuskan program-program lingkungan hidupnya yang sudah berjalan serta menjaga agar prakarsa-prakarsa pembangunan ekonomi menghargai nilai sumber-sumber daya alam dan mendorong terciptanya keberlanjutan lingkungan hidup. Selama tahun 2008 Kemitraan mendukung proyek Pengurangan Emisi dari Penggundulan Hutan dan Degradasi lingkungan hidup (Reducing Emission from Deforestation and Degradation/REDD) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan program pemerintah untuk memantau pembalakan hutan liar, mengadvokasi pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis komunitas dan membantu Kabupaten Wonosobo merencanakan dan melaksanakan program penghijauan/ penghutanan kembali di Dataran Tinggi Dieng.


Tata Pemerintahan dalam Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup

13

Cakupan Geografis Kami

Aceh

Sumatra Utara Batam

Riau

Kalimantan Tim

Sumatra Barat Jambi Bangka & Belitung Bengkulu

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah

Sumatera Selatan

Kalimantan Selatan

DKI Jakarta Jawa Tengah

Lampung

Jawa Timur

Banten Jawa Barat kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan Laporan Tahunan 2008

14

Bali

Yogyakarta Nusa Tenggara Barat

Tata Pemerintahan Sektor Pelayanan Publik Tata Pemerintahan Sektor Keamanan & Peradilan Tata Pemerintahan Demokratis Tata Pemerintahan Bidang Ekonomi & Lingkungan Hidup

Sulawesi Utara Gorontalo

mur

Maluku Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Barat

Papua Barat Sulawesi Tenggara

Papua Maluku

Sulawesi Selatan


Nusa Tenggara Timur

15

Donor-donor Kami

Total Komitmen Dana 2007 – 2009 = 17.724.140 Dolar AS

354.717 Dolar AS 1.445.918 Dolar AS

50.000 Dolar AS 950.409 Dolar AS 531.494 Dolar AS

4.419.220 Dolar AS

Denmark Kanada Australia Inggris Belanda Norwegia Selandia Baru Swedia UNDP

4.509.200 Dolar AS 526.340 Dolar AS 4.936.842 Dolar AS kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan Laporan Tahunan 2008

“Kontribusi proyek-proyek yang didanai Komisi Eropa untuk mendorong demokrasi dan tata pemerintahan yang baik, yang merupakan tujuan akhir dari intervensi ini, dapat dilihat dengan jelas pada semua tataran. Hasil-hasil dari beberapa proyek percontohan kini telah tertanam di dalam peraturan perundang-undangan nasional. Banyak dari proyek yang dilaksanakan memiliki pengaruh yang jauh lebih luas daripada cakupan geografis dan kelembagaan proyek-proyek tersebut.” Penilaian Dampak Independen atas Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Eropa Juni 2008

16

Kontribusi 2000 – 2006 = 57,9 juta Dolar AS 2.028.196 Dolar AS

490.857 Dolar AS

12.834.858 Dolar AS

3.284.386 Dolar AS 597.812 Dolar AS 49.062 Dolar AS 4.084.312 Dolar AS

16.194.581 Dolar AS

8.469.514 Dolar AS

1.621.029 Dolar AS 49.624 Dolar AS 1.833.512 Dolar AS 24.457 Dolar AS

2.190 Dolar AS

1.874.005 Dolar AS

1.415.519 Dolar AS 87.886 Dolar AS 83.343 Dolar AS

Belanda

Bank Dunia

Selandia Baru

Australia

Norwegia

Kanada

Korea

Uni Eropa

Denmark

Finlandia

Spanyol

Perancis

Swedia

Bunga

Swiss

IOM

Inggris

Jepang

UNDP


2.934.579 Dolar AS

17


18

Meningkatkan Kebijakan Publik Kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan mendorong pembangunan dengan berhasil merupakan cerminan dari para pemimpin terpilihnya yang didukung oleh kerangka kebijakan publik yang jelas dan memiliki tujuan-tujuan yang transparan dan realistik, serta mempunyai mekanisme untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan. Tanpa adanya tujuan-tujuan kebijakan yang jelas, pembaruan tata pemerintahan akan menjadi tidak terarah dan tidak efektif. Kebijakan publik di Indonesia bervariasi mulai dari yang dipertimbangkan dengan baik dan matang sampai yang tidak masuk akal, saling bertentangan dan kaku, bukti akan adanya pengelolaan sumber daya manusia yang lemah dalam tubuh aparatur negara dan kurangnya perencanaan strategis berjangka panjang.

Kerjasama-kerjasama ini telah memberikan hasil-hasil nyata termasuk sebuah RUU Anti Korupsi yang tengah digodok di DPR yang mengadopsi unsur-unsur penting dari Konvensi Anti Korupsi PBB, sebuah amandemen untuk UU Pemilu nasional yang mewajibkan semua partai untuk mengikutsertakan sejumlah minimum calon perempuan, dan pengundangan rancangan perda tentang pengadilan adat tradisional yang melindungi hakhak masyarakat asli di Papua.


Keahlian yang dimiliki oleh Kemitraan dimanfaatkan untuk membantu instansi-instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk mengidentifikasikan, meneliti dan menerapkan tujuantujuan kebijakan praktis dalam bidang perdagangan, pengelolaan pemilu, administrasi kepegawaian dan korupsi.

19

Investasi dalam Perdagangan Dalam situasi keuangan global yang serba tidak menentu ini, program tata pemerintahan bidang ekonomi Kemitraan membantu mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan kesetaraan ekonomi serta kesejahteraan, terutama di Zona Ekonomi Khusus Batam. Kemitraan telah bekerja sama erat dengan Departemen Perdagangan Republik Indonesia sejak pertengahan tahun 2007 dalam menjamin adanya ketepatan dan transparansi yang lebih besar dalam menganalisis prospek perdagangan dan investasi negara ini, serta dalam menyusun cetak biru kebijakan untuk bidang ini. Yang terpenting, kerjasama ini telah melahirkan suatu tinjauan atas kebijakan pemerintah menyangkut Zona Ekonomi Khusus Batam, dan sebuah proyek percontohan di pulau yang terletak di antara Pulau Jawa dan Singapura itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja bagi warga setempat.


20

“Saya berterima kasih kepada Kemitraan atas bantuannya selama ini, terutama dalam mengembangkan Kartu Penilaian Berimbang (Balanced Scorecard) untuk perencanaan strategis. Bagi kami, yang penting bukan hanya softwarenya tetapi terlebih proses di belakang pembuatannya. Dengan bekerja keras untuk hal ini selama dua tahun, tim dipaksa untuk berpikir mendalam tentang identitas sejati dari Departemen Perdagangan, merefleksikan kontribusi pribadi mereka terhadap unit kerja mereka, terhadap direktorat jenderal mereka dan tujuan-tujuan strategis kami.” Menteri Perdagangan, Mari Pangestu, November 2008

Hong Kong, Makau dan Singapura merupakan contoh-contoh di Asia di mana industri dan pariwisata telah dipadukan dan menciptakan kota-kota yang hidup dan dapat menjadi mesin-mesin ekonomi yang kuat. Agar dapat mewujudkan konsep serupa dengan sukses di Pulau Batam dan Pulau Bintan di Provinsi Riau, dibutuhkan dana yang sangat besar dan perencanaan matang ke depan. Dalam tinjauan kebijakannya, Kemitraan menyarankan agar Batam memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Singapura. Pemerintah negara tetangga Malaysia pada tahun-tahun belakangan ini telah bertindak cepat dengan menyesuaikan aturanaturan keimigrasian dan perbankannya, untuk merubah bagian-bagian dari Johor Baru dan kawasan-kawasan pantai lainnya menjadi tempat tinggal jangka panjang yang populer bagi para pensiunan asing yang mapan secara ekonomi. Kemitraan telah membantu Departemen Perdagangan untuk mengadopsi alatalat manajemen modern untuk meluncurkan dan memantau program tersebut dan membuatnya lebih responsif terhadap prioritas-prioritas pemerintah serta akhirnya menjadi lebih akuntabel terhadap masyarakat. Konsensus yang melibatkan para pemangku kepentingan yang luas juga telah dibangun – sebagian melalui dukungan terhadap pertemuan pada bulan Mei untuk mendiskusikan implikasi-implikasi dan konsekuensi dari Kawasan Perdagangan Bebas bagi tata pemerintahan ekonomi setempat – dan memperlancar penyusunan kerangka pengaturan bagi Kawasan Perdagangan Bebas tersebut yang sebelumnya terbagi antara pemerintah kota, DPRD setempat dan Otorita Batam, lembaga yang memiliki otoritas pengawasan atas Pulau Batam.

Meningkatkan Kekuatan Politik Perempuan Upaya-upaya untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu di Indonesia dalam dasawarsa terakhir ini seringkali lebih didorong oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek daripada pertimbanganpertimbangan jangka panjang yang strategis. Pemerintah dalam dua tahun terakhir ini tampaknya telah mulai berupaya mendekati permasalahan hukum secara lebih sistematis. Pada tahun 2007, Kemitraan memainkan peranan penting dalam mengkoordinasikan safari politik ke 10 kota yang berisi acara dengar pendapat publik yang melibatkan para anggota DPR, lembaga-lembaga masyarakat sipil dan masyarakat umum. Kegiatan ini berhasil menyediakan sebuah forum yang berguna bagi masyarakat biasa untuk menyampaikan masukanmasukan untuk berbagai amandemen dan perubahan-perubahan terhadap undang-undang pemilu. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menetapkan persyaratan minimum perwakilan perempuan dalam partai-partai politik dan dalam pemilu. Upaya Kemitraan selama tahun 2008 dititikberatkan pada konsolidasi keterwakilan perempuan dalam Pemilu April 2009. Kerja advokasi Organisasi Masyarakat Sipil Kemitraan berhasil melahirkan amandemen-amandemen atas UU tentang Partai Politik maupun UU tentang Pemilu, yang mewajibkan semua partai politik untuk menjamin agar 30 persen dari calon mereka dalam pemilu nasional adalah perempuan. Kemitraan bekerja sama dengan Pokja Perempuan untuk menangani isu ini melalui sejumlah prakarsa termasuk sebuah penilaian atas upaya-upaya terkini dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Pemilu tahun 2009.

Menurut data KPU pada akhir tahun 2008, praktis hampir semua partai politik telah menyerahkan daftar calon perempuan yang memenuhi batas minimum 30 persen sesuai ketentuan.


Proyek mendukung aliansi lintas partai yang sudah terbangun di antara sekitar 160 orang perempuan anggota DPR pusat, dan mencoba menciptakan koordinasi yang efektif serta upaya-upaya advokasi publik di antara kelompokkelompok perempuan dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Pada kuartal terakhir tahun 2008, misalkan saja, diselenggarakan lokakarya-lokakarya tentang bagaimana mendukung calon legislatif perempuan yang potensial bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil di Bandung, Denpasar, Yogyakarta, Semarang dan Manado.

“Saya sangat berterima kasih dapat ikut ambil bagian dalam pelatihanpelatihan dan forum diskusi Kemitraan. Sebelumnya… saya pikir saya dapat menangani segalanya seorang diri. Berkat pelatihan yang diberikan Kemitraan saya dapat membentuk dan mengelola tim kampanye saya sendiri, mengumpulkan datadata tentang pemilih di kabupaten saya, membangun profil publik saya dengan menekankan kekuatan-kekuatan saya, menggunakan dana dengan lebih efektif dan efisien, dan menghindar dari politik uang. Tanpa pelatihan Kemitraan, saya pikir saya tidak akan mampu mencapai keadaan seperti yang saya capai sekarang. Saya akan berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan kursi DPR demi memperbaiki nasib warga. Oleh karena itulah, saya akan berpartisipasi dalam setiap event dan mengikuti rencana aksi 50-hari yang telah dikembangkan Kemitraan.” Andriana, PDI-P, Dapil Bantul, No. 3

21

Membangun Kerangka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Baru Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menderita pukulan berat ketika Mahkamah Konstitusi negara ini memutuskan pada tahun 2006 bahwa peraturan perundang-undangan yang menciptakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah tidak konstitusional. Untunglah keputusan ini disertai dengan masa transisi selama tiga tahun yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menyusun kembali kerangka hukum bagi pengadilan tindak pidana korupsi dan komisi pemberantasan korupsi. Pada pertengahan tahun 2007, Kemitraan mulai bekerja bersama pemerintah, kaum akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil terkemuka untuk menyusun sebuah undang-undang baru yang memperhatikan secara seimbang antara perlunya kemandirian yudisial seperti diidentifikasikan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi dengan pandangan yang umum diterima bahwa para hakim ad hoc lebih memperlihatkan sikap tidak memihak dan lebih independen dibandingkan para hakim karir. Kemitraan juga menjadi jembatan antara tim ahli dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan para wakil organisasi-organisasi masyarakat sipil. Selama 18 bulan berikutnya Kemitraan melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan menggalang masukan-masukan dari masyarakat. Kemitraan bekerja sama dengan berbagai organisasi seperti Koalisi Masyarakat untuk Pengadilan Anti Korupsi (KOMPAK), Pengawas Korupsi Indonesia (Indonesia Corruption Watch), Transparency International dan Institut Wahid (Wahid Institute), sebuah kelompok think-tank di Jakarta yang didirikan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid.


22

Tim yang disebut ‘tim publik’ ini menyelenggarakan serangkaian diskusi dan seminar termasuk safari ke enam kota pada bulan Desember tahun 2008 yang bertepatan dengan Hari Anti-Korupsi Dunia. Pemerintah kemudian mengadopsi sebagian besar dari rekomendasi yang disampaikan oleh tim ini yang didapat dari proses konsultatif yang luas ini. Melalui sebuah kegiatan terpisah tetapi masih berkaitan, Kemitraan bekerja bersama tim publik, yang dalam hal ini diwakili oleh Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, menyusun sebuah naskah akademis yang akan menjadi basis dari RUU tentang Pemulihan Aset. Pemulihan aset merupakan suatu isu yang relatif baru di Indonesia dan para penyusun laporan harus mengakomodasikan standar-standar internasional dan kepentingan publik di dalam negeri. Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan berkaitan dengan lingkup dan isi dari rancangan undang-undang ini menjadi dasar bagi analisis akademis yang dilakukan oleh pemerintah. Kemitraan juga turut berperan penting dalam menjamin agar musyawarahmusyawarah publik yang luas dapat diselenggarakan tepat pada waktunya untuk memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah yaitu satu tahun sebelum berakhirnya masa transisi pada bulan Desember tahun 2009.

Menjamin Akses terhadap Pengadilan Tradisional di Papua Walaupun sistem hukum Indonesia mengakui beberapa unsur hukum adat, bagi komunitas-komunitas yang tinggal di daerah terpencil di Papua jalan menuju keadilan masih sangat jauh. Sebagai kawasan Indonesia yang paling alami dan paling belum berkembang, hutan-hutan yang luas di Papua didiami oleh sekitar 270 suku yang berbicara dalam ratusan dialek berbeda, dengan masing-masing suku hidup menurut tradisi-tradisi dan nilai-nilai mereka sendiri yang unik. Infrastruktur modernitas telah menjangkau beberapa bagian dari pulau ini, tetapi ada kesadaran yang kian menguat bahwa pengadilan adat adalah sarana yang paling dipilih oleh masyarakat dan paling efektif dalam menegakkan keadilan di tingkat lokal. Juga jelas bahwa komunitas-komunitas yang tidak mau berurusan dengan keadilan “modern” seringkali menjadi korban dan terpinggirkan oleh kegagalan sistem pengadilan untuk mengakui dan menghargai nilai-nilai tradisional Papuan. Dibutuhkan adanya sebuah Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang pengadilan adat untuk menjamin akses terhadap keadilan dan menghindari prosedur-prosedur pengadilan umum yang panjang, mahal dan asing bagi para anggota komunitas-komunitas adat. Selama tahun 2008 Kemitraan telah membimbing proses pengembangan rancangan Perdasus tentang Pengadilan Adat, dengan membantu melalui penelitian-penelitian lapangan dan kunjungan-kunjungan studi ke Sorong, Wamena, Merauke, Biak dan Jayapura, dan melalui rapat-rapat konsultasi publik serta diskusi-diskusi dengan Dewan Adat Papua, DPRD setempat, para hakim dan jaksa, kalangan akademisi, kepolisian dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat setempat.

Mendukung Upaya-upaya Tata Pemerintahan Terdesentralisasi Desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke provinsi yang dilaksanakan dengan cepat pada masa-masa setelah Suharto telah menciptakan puluhan kabupaten, kota dan provinsi baru yang otonom. Saat ini ada lebih dari 100 usulan pembentukan kabupaten dan provinsi baru yang tengah menunggu persetujuan.

menghargai Kemitraan yang berhasil memperjuangkan agar Pengadilan Adat diakui di Papua. Masyarakat adat sangat berterima kasih atas hal ini karena mereka telah lama menanti-nantikan hal ini.” Nepram Samber, Kantor Kejaksaan Tinggi di Papua, Agustus 2008


Proyek ini berhasil menyusun Rancangan Perdasus, mengawal penyerahannya kepada DPRD Provinsi pada bulan Agustus, dan melihatnya diundangkan dalam sidang pleno DPR Papua pada tanggal 11 Desember. Berkat adanya Perdasus ini, warga Papua yang tinggal di komunitas-komunitas adat yang terpencil akhirnya dapat mengakses sistem pengadilan yang mengakui hukum-hukum dan adat istiadat tradisional mereka.

“Saya sangat

23

Proses desentralisasi juga telah menciptakan mozaik pemerintahpemerintah daerah baru yang banyak di antaranya tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai serta tidak mempunyai pedoman yang jelas dan prinsip-prinsip untuk menjamin tata pemerintahan yang baik. Lebih lanjut hal ini seringkali menyebabkan kurangnya akuntabilitas fiskal dan menyuburkan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di tingkat daerah. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, pemerintah telah menghubungi Kemitraan untuk meminta dukungan kerjasama dalam empat bidang berbeda: penyusunan sebuah RUU baru untuk Daerah Istimewa Yogyakarta; pembuatan sebuah strategi besar (grand strategy) untuk daerah; penilaian atas daerahdaerah otonomi baru di negara ini, dan evaluasi atas pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus di Papua.

“Seingat saya, sudah banyak telaah yang diadakan atas implikasi pemekaran wilayah dari berbagai sudut pandang, yang banyak dari antaranya difokuskan pada masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh daerahdaerah baru tersebut. Namun, belum ada telaah menyeluruh yang dilakukan atas kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan Laporan Tahunan 2008

24

strategi pemekaran wilayah kita. Prakarsa dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang membuat kelompokkelompok kerja para ahli yang difasilitasi oleh Kemitraan ini patut kita acungi jempol.” H. Mardiyanto, Menteri Dalam Negeri, Desember 2008

Kemitraan bekerja sama erat dengan Departemen Dalam Negeri dalam penyusunan rancangan undang-undang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada bulan Agustus telah diserahkan oleh Presiden kepada DPR untuk dipertimbangkan. Maksud penyusunan undang-undang ini adalah untuk menyelaraskan tata pemerintahan di daerah istimewa ini dengan model-model yang ada di tingkat nasional sementara pada saat yang sama tetap mempertahankan unsur-unsur mendasar yang unik dari daerah administratif yang secara historis berada di bawah kewenangan Sultan. Salah satu unsur kunci dari rancangan undangundang yang diajukan ini adalah ketentuan adanya masa transisi lima tahun sebelum pemilihan langsung gubernur Yogyakarta, posisi yang saat ini secara otomatis akan menjadi milik Sultan. Pemekaran daerah-daerah baru yang tidak terkontrol memiliki pengaruh yang tidak begitu baik bagi pemerintah pusat. Perumusan strategi besar untuk daerah merupakan suatu upaya untuk menganalisis dan menilai jumlah optimum dari provinsi, kabupaten dan kota yang paling tepat bagi Indonesia.

Kemitraan membantu menerbitkan sebuah kertas kebijakan tentang isu ini yang menyimpulkan bahwa jumlah provinsi yang optimum di Indonesia adalah antara 30 sampai 40, dan hal ini sudah disampaikan kepada DPR pusat. Pada tahun 2007 Kemitraan mengumpulkan data lima tahun mulai tahun 1999 dari 148 daerah otonomi baru dan sekitar 100 daerah yang sudah ada. Laporan akhir yang dikeluarkan tahun lalu menyimpulkan bahwa: proses desentralisasi telah membawa dampak yang sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali pada kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik ataupun kekompetitifan; lokasi batas-batas fisik dari daerah-daerah baru masih belum jelas; dan tingkat kemiskinan di daerah-daerah baru hampir dua kali lipat dari rata-rata nasional. Pada bulan September tahun 2008, Kemitraan mengeluarkan sebuah laporan yang didasarkan pada enam penilaian lapangan yang dikumpulkan selama satu tahun di lokasi-lokasi di seluruh Papua berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, masyarakat sipil dan kebijakan publik. Kesimpulan utama dari proses ini adalah bahwa Provinsi Papua Barat, yang dibentuk pada tahun 2003, belum dapat memetik manfaat dari UU Otonomi Khusus, yang antara lain memuat ketentuan tentang kekuasaan/kontrol pemerintah daerah atas bagian yang cukup besar dari sumber-sumber daya alam setempat yang berharga. Kemitraan telah diminta untuk bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri untuk menyusun rancangan Peraturan Presiden yang akan mengakui klaim Papua Barat ini. Sejalan dengan prakarsa yang dimulai pada akhir tahun 2008, Kemitraan membuka diskusi dengan kantor Gubernur tentang pelaksanaan wawancarawawancara mendalam dan penilaian di tiga kabupaten di Papua yang akan menjadi landasan bagi rancangan peraturan provinsi tentang pembangunan ekonomi.


25


26

Memperkuat dan Memperbarui Lembaga-Lembaga Lembaga-lembaga negara yang kuat dan memiliki mandat yang jelas merupakan instrumen yang penting dalam pembaruan tata pemerintahan. Seringkali para penegak hukum, peradilan dan partai-partai politik di Indonesia tidak menjadi penyedia layanan dan pembela kaum miskin serta mereka-mereka yang terpinggirkan, tetapi malah menjadi pihak yang tidak akuntabel terhadap masyarakat, yang terbenam dalam kroniisme dan korupsi. Dalam dasawarsa belakangan ini pemerintah pusat telah mencoba membuat lembaga-lembaga negara menjadi profesional, menyingkirkan unsur-unsur yang telah membusuk dan membangun kembali dengan visi ke masa depan, dengan tingkat kesuksesan yang berbeda-beda. Selama tahun 2008 Kemitraan melanjutkan karyanya sebagai fasilitator dan pendorong pembaruan kelembagaan, dengan menggabungkan antara pengembangan kapasitas internal lembaga dan mekanisme-mekanisme pemantauan eksternal yang ketat. kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan Laporan Tahunan 2008

Melalui dukungan Kemitraan, pemerintah telah menyusun peraturan perundang-undangan pemilu baru yang lebih jelas untuk menyambut pemilu nasional pada bulan April tahun 2009, dan partai-partai dari berbagai aliran politik telah bekerja bersama untuk menjadi lebih demokratis dan akuntabel. Jaringan-jaringan organisasi-organisasi masyarakat sipil telah meminta para hakim untuk mempertanggungjawabkan gaya hidup dan kekayaan mereka yang mencurigakan, dan menjamin agar penyidikan-penyidikan yang dilaksanakan oleh ombudsman-ombudsman di daerah dapat berlangsung dengan jelas dan transparan.

27

Menciptakan Badan Pengawas Pemilu Nasional yang Profesional Sekitar 150 juta warga Indonesia memiliki hak untuk memilih dalam pemilu nasional pada bulan April tahun 2009. Tanggung jawab untuk mengawasi pemilu yang adil dan demokratis berada pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan organisasiorganisasi cabangnya di daerah. Upaya membuat struktur dan kapasitas KPU di tingkat pusat dan daerah menjadi profesional, menjamin agar aturan-aturan demokratis diterapkan dan partisipasi publik disambut baik, akan menegaskan peran KPU sebagai pengelola dan pengawas pemilu di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini. Kemitraan membantu mewujudkan mandat Sekretariat Jenderal KPU untuk membentuk lembaga politik yang dibutuhkan untuk menerjemahkan ekspektasi publik pada saat pemilihan umum menjadi pemerintah yang representatif dan stabil, yang memiliki mandat yang jelas untuk menjalankan kekuasaan. Kegiatan-kegiatan kelembagaan proyek dapat diselesaikan pada bulan September tahun 2008 seperti telah diproyeksikan, termasuk pengembangan tiga struktur kelembagaan alternatif untuk KPU, uraian tugas, alur pelaporan dan pembagian kewenangan antara KPU nasional dan badan-badan bawahannya di tingkat provinsi.


28

Kemitraan membantu pengembangan penjelasan-penjelasan teknis tentang peraturan-peraturan pemilu yang disusun KPU, praktis hampir semua hal, mulai dari “bagaimana memilih” sampai peran para petugas pemungutan suara. Sebuah proses orientasi standar bagi para anggota komisi yang baru – yang banyak dari antaranya hanya memiliki sedikit pengalaman atau bahkan tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam mengelola pemilu – disusun dan diujicobakan di lapangan pada 32 provinsi, dan rekomendasi disusun berkaitan dengan bagaimana cara menangani isu yang kontroversial tentang pendanaan kampanye yang tidak jelas. Kemitraan juga membantu penyusunan sebuah telaah atas kinerja proyekproyek bantuan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai aktor asing, dan KPU, yang di masa lampau telah sering dituduh menyalahgunakan pengadaan barang-barang terkait pemilu, yang saat ini telah mulai mensosialisasikan suatu rancangan strategi pengadaan barang/jasa secara elektronik di tingkat nasional. Selain itu, lebih dari 1.000 staf KPU telah dilatih dalam penggunaan sistem Logistik berbasis elektronik (E-Logistics) yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas badan-badan KPU daerah dengan memberikan informasi terinci tentang distribusi bahan-bahan pemilu.

Mempersatukan Partai-partai Politik demi Kepentingan Nasional Dalam dasawarsa terakhir ini sarana untuk menyalurkan aspirasi politik di Indonesia telah berkembang pesat – lebih dari 40 partai telah memenuhi persyaratan untuk bertarung dalam pemilu nasional tahun 2009 – dan pemahaman akan proses-proses pemilu juga telah meningkat. Partai-partai politik memiliki peranan yang penting sehingga sistem internal mereka pun harus sehat dan efektif agar masyarakat dapat menuntut para wakil yang terpilih untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka. Adanya antusiasme yang meluas terhadap proses-proses pemilu dan hingar-bingarnya kampanye-kampanye di tingkat masyarakat dapat menyembunyikan fakta bahwa demokrasi Indonesia masih berusia relatif muda dan partai-partai masih perlu memperbarui serta mematangkan diri. Selama tahun 2008 Kemitraan menyelenggarakan program-program untuk membantu partai-partai agar menjadi lebih demokratis dan akuntabel, sambil terus membangun hubungan-hubungan yang penting dan kerjasama erat dengan para pejabat partai senior dari berbagai kalangan. Daftar ini meliputi semua partai yang memiliki lebih dari tiga persen kursi di DPR pusat, termasuk Golkar, PDIPerjuangan dan partai Presiden, Partai Demokrat, PKB, PAN, PKS, dan PPP. Dengan dukungan Kemitraan, para petinggi partai mengesampingkan sementara waktu agenda politik mereka yang saling bertentangan, untuk membangun forum-forum multi-partai yang fungsional untuk mendiskusikan dan memperdebatkan upaya-upaya untuk membuat partai menjadi profesional dan menyusun agenda pembaruan.

Dengan bantuan para mitra dari kalangan akademisi di Jakarta dan Yogyakarta, Kemitraan melaksanakan sebuah survei data dasar atas kesiapan partai-partai untuk mengadakan pembaruan, dan sebuah Forum Lintas Partai didorong untuk menjadi sarana untuk meningkatkan pembangunan koalisi lintas-partai. Hubungan politis dan akademis Kemitraan serta kerjasama yang telah terjalin baik dengan komunitas organisasi-organisasi masyarakat sipil telah menjadi unsur-unsur utama yang membantu proses konsolidasi yang dimulai lembaga ini pada tahun 2008, dan telah menempatkannya sebagai fasilitator utama yang dihormati dalam bidang pembaruan tata pemerintahan di Indonesia.


Melalui upaya-upaya yang monumental ini, para pejabat senior partai bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan solusi-solusi pragmatis atas masalah-masalah pengembangan kelembagaan yang dihadapi oleh semua partai politik: kurangnya kapasitas untuk membangun dan melibatkan warga melalui praktik-praktik demokratis; kurangnya sistem demokratis internal di dalam organisasi partai; tidak adanya sistem partai nasional yang demokratis dan kompetitif; dan meningkatnya skeptisisme publik yang mengancam akan mengurangi legitimasi dari partai-partai politik.

29

Mempromosikan Strategistrategi yang Memihak Kaum Miskin di DKI Jakarta Memutuskan rantai kemiskinan di sebuah kota yang luas dan memiliki keanekaragaman dalam berbagai hal seperti DKI Jakarta (jumlah penduduk: 12 juta – menurut UN-Habitat) membutuhkan tidak hanya sekedar kata-kata dan maksud baik. Kemitraan menggunakan pendekatan bertingkat dua melalui kerjasama dengan aparat pemerintah untuk meningkatkan kemampuan administratif pemerintah kota dalam menyusun perencanaan program dan anggaran pembangunan dengan baik, sehingga dapat merespons kebutuhan-kebutuhan semua warga Jakarta, sementara pada saat yang sama juga memperkuat suara warga masyarakat yang paling terpinggirkan. Salah satu hasil nyata dari upaya ini adalah meningkatnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kota bagi belanja pendidikan dan kesehatan, layanan-layanan utama yang berpengaruh secara langsung pada kesejahteraan kaum miskin di kota ini, dan ini merupakan dukungan Kemitraan bagi kaukus kota dalam mengidentifikasikan inefisiensi-inefisiensi anggaran. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran di kalangan para warga miskin Jakarta akan hak-hak dasar mereka, terutama setelah mereka menghadiri serangkaian diskusi dan pertemuan-pertemuan multi pemangku kepentingan di tingkat masyarakat di lima kota di DKI Jakarta. Kaukus parlemen anti-korupsi yang ketigapuluh anggotanya mewakili keseluruhan spektrum politik yang ada juga terbukti tanggap terhadap rekomendasi-rekomendasi tentang cara-cara meningkatkan hubungan komunikasi antara kelompok-kelompok anti kemiskinan dan para anggota DPR.

“Sejak terlibat kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan Laporan Tahunan 2008

30

dengan kegiatan LBH Semarang… Saya menjadi sadar bahwa pendidikan sangat

Ekspektasi-ekspektasi dari unsur-unsur masyarakat yang secara ekonomis paling kurang beruntung diartikulasikan melalui Kartu Laporan Warga (Civic Report Card) yang mengukur tingkat kepuasan warga atas layanan-layanan publik yang tersedia, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Proyek DKI Jakarta dikembangkan berdasarkan pelajaran-pelajaran berharga yang diperoleh dari serangkaian proyek-proyek percontohan yang dilakukan di Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB) antara tahun 2005-2006.

penting, sehingga sekarang saya berupaya memperoleh ijazah pendidikan dasar dengan menyelesaikan Paket A dan B” Waluyo, seorang anggota geng, Semarang

Membuat Para Hakim Akuntabel Lembaga kehakiman di Indonesia selalu dianggap sebagai salah satu institusi negara yang paling korup. “Mafia peradilan” di Indonesia merupakan suatu kekuatan yang tidak dapat dipandang remeh, yang merusak upaya pembaruan yang telah dilaksanakan puluhan tahun, merongrong kepercayaan masyarakat dan kepercayaan para penanam modal. Komisi Yudisial, yang diresmikan pada tahun 2005, dapat memantau, menyidik dan mengusulkan sanksi-sanksi terhadap para hakim yang nakal. Mandat ini yang

merupakan versi lebih lunak dari mandat awalnya yang berhasil digugat dengan berhasil di hadapan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 – semakin diperlemah lagi oleh kurangnya sumber daya manusia dan keuangan, dan terutama oleh tidak adanya database terpusat yang memuat data dan informasi terkait para hakim. Kemitraan bekerja bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil, para akademisi dan organisasi masyarakat mendukung cabang-cabang Komisi ini di tingkat provinsi untuk mengkaji “keputusan-keputusan pengadilan yang mencurigakan” di tujuh provinsi, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Jaringan-jaringan organisasiorganisasi masyarakat sipil mengadakan penyelidikan atas perilaku hakim-hakim yang mencurigakan termasuk gaya hidup dan kekayaan yang mereka miliki, dan mengumpulkan data-data kasar serta informasi anekdotal yang dibutuhkan oleh Komisi Yudisial untuk dikaji lebih lanjut. Analisis atas keputusan-keputusan yang dibuat oleh para hakim juga diterbitkan dalam tiga edisi Jurnal Komisi Yudisial, publikasi yang pertama kali ada dalam bidang ini di Indonesia. Para mitra organisasi masyarakat sipil dan kalangan akademisi menunjukkan kinerja yang mengagumkan, dengan meneliti 156 keputusan pengadilan – dua kali lebih banyak daripada target proyek – dan menyelidiki 124 hakim, sesuatu yang juga di luar ekspektasi Kemitraan. Data-data yang dikumpulkan di lapangan membantu dalam penyusunan database yang menakjubkan, dengan lebih dari 2.000 profil hakim. Kemitraan juga meluncurkan sebuah proyek percontohan bekerja sama dengan kantor Lembaga Bantuan Hukum Semarang yang menggerakkan kelompok-kelompok warga yang berbeda dari enam kota di Jawa Tengah (Kudus, Semarang, Purwokerto, Solo, Pekalongan dan Wonosobo), termasuk para petani, seniman-seniman, nelayan dan organisasi-organisasi yang mewakili kaum miskin perkotaan untuk bertindak sebagai pemantau “anti mafia peradilan”.

Meningkatkan Pengawasan atas Hasil Perekrutan Kepolisian

“Indonesia menghadapi banyak masalah keamanan yang kompleks dan canggih yang membutuhkan kepolisian nasional yang berkualitas tinggi. Melalui sebuah proses

Sebagai bagian dari upaya terus-menerus untuk mengadakan pembaruan, Kepolisian Nasional Republik Indonesia pada tahun 2006 mulai melaksanakan sebuah sistem perekrutan baru yang dirancang untuk meningkatkan pengawasan atas proses dan memperbaiki kualitas keseluruhan dari calon-calon polisi yang direkrut.

yang panjang Kemitraan

Sistem perekrutan sebelumnya diwarnai dengan suap-menyuap, di mana calon polisi harus membayar sejumlah besar uang untuk dapat diterima. Sistem seperti ini membuat para bintara yang bergaji rendah ditempatkan dalam situasi di mana mereka terpaksa mengumpulkan uang dari warga masyarakat untuk membayar kembali hutang yang mereka ambil untuk menjadi anggota kepolisian.

Makbul

telah memberikan banyak kontribusi yang berarti.” Padmanegara, Deputi Kepala Kepolisian RI


Masih banyak lagi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan di Indonesia tetapi upaya pemberdayaan Komisi Yudisial telah mengirimkan pesan yang kuat bagi mereka yang akan melanggar hukum sementara mereka sendiri telah bersumpah untuk menegakkan hukum.

31

Walaupun sudah ada perintah dari Kapolri untuk mengadopsi sistem perekrutan yang sudah dirubah, proses merubah kebijakan ke dalam praktik berjalan dengan sangat tersendat-sendat. Di tengah tidak adanya petunjuk-petunjuk yang jelas dari Jakarta, dan tidak adanya prosedur-prosedur operasional standar yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia, masing-masing kepolisian daerah menafsirkan surat keputusan ini dengan berbagai macam cara. Selama tahun 2008 Kemitraan, Universitas Indonesia dan Polri telah menjalin kerjasama dalam beberapa bidang, termasuk dalam memetakan dan mengevaluasi praktik-praktik perekrutan yang ada sekarang dan mendokumentasikan pengaduan-pengaduan. Sistem yang baru ini memasukkan personil non-polisi ke dalam proses perekrutan dan seleksi. Sistem pengawasan yudisial eksternal dan berbasis masyarakat ini dibentuk di tujuh provinsi dan di Jawa Tengah melalui Aliansi Ampera, sebuah kelompok payung yang terdiri dari 39 organisasi masyarakat sipil. Pedoman-pedoman pengawasan juga disusun untuk keperluan perekrutan dan seleksi bintara dan tamtama kepolisian, dan pelatihan-pelatihan telah dilaksanakan di sejumlah provinsi. Dengan dukungan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LM-UI), Kemitraan juga mengembangkan Indikator-indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disosialisasikan di hadapan 150 perwira senior dan diharapkan akan diadopsi sebagai kebijakan oleh Polri pada tahun 2009.

Menghargai Hak-hak Para Tahanan Lembaga-lembaga pemasyarakatan dan fasilitas-fasilitas penjara di Indonesia terkenal akan korupsi dan kebrutalannya. Tempat-tempat ini biasanya tidak memperoleh pendanaan yang memadai dan tidak dikelola dengan baik, sesuatu yang melanggengkan budaya korupsi yang mapan. kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan Laporan Tahunan 2008

32

Dengan dukungan Kemitraan, sebuah koalisi LSM mengadakan survei data dasar dari pelayanan lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang menyimpulkan bahwa pelatihan bagi staf dan partisipasi serta pengawasan publik merupakan persyaratan utama untuk memperbaiki situasi di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan di masa depan. Sejak bulan Juni tahun 2008 Kemitraan telah mulai menangani masalah-masalah yang teridentifikasi dari studi yang dilakukan melalui proyek-proyek pilot di Semarang, Surabaya, Bandung dan Palembang, yang tujuannya adalah untuk menjamin agar hak-hak para tahanan dihormati dan pengaduan-pengaduan ditindaklanjuti dengan semestinya. Prakarsa ini telah melahirkan empat pusat pengaduan, sebuah kampanye penyadaran publik dan pelatihan bagi sekitar 100 petugas lembaga pemasyarakatan. Lima belas petugas telah dilatih sebagai pelatih.

Modul-modul pelatihan yang baru meliputi topik-topik mulai dari nilai-nilai hak asasi manusia, manajemen perubahan dan mekanisme pengaduan, sampai pentingnya pemantauan eksternal, keamanan dan disiplin, kesehatan dan perlakuan yang sesuai bagi para tahanan yang rentan termasuk anak-anak. Pembaruan lembaga pemasyarakatan di Indonesia tidak akan terjadi dalam satu malam saja, tetapi upaya-upaya yang telah dilakukan ini akan memberikan fondasi bagi perbaikan kondisi para tahanan di masa yang akan datang.

Peluncuran Kantor-kantor Ombudsman Daerah Pada tahun 2000 Indonesia membentuk sebuah Komisi Ombudsman Nasional untuk menyelidiki dan menangani pengaduan-pengaduan masyarakat berkaitan dengan pemerintah dan instansi-instansi pemerintah. Belum adanya pedoman pembentukan lembaga ombudsman untuk menjaga hakhak warga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak menghalangi beberapa pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif membentuk Komisi Ombudsman Daerah (KOD), terutama di Yogyakarta. Kemitraan, bekerja sama dengan KOPEL (Komite Pemantau Legislatif) dan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin secara formal meluncurkan Komisi Ombudsman kota pelabuhan yang hidup ini pada bulan Juni, dalam upacara yang dihadiri oleh para pejabat kota, kaum akademisi, perwakilan-perwakilan LSM dan media, yang diliput langsung oleh televisi dan radio setempat. Kota Makassar terpilih menjadi upaya percontohan ini karena posisinya yang relatif maju, komunitas bisnisnya yang aktif dan kedudukannya sebagai “Pintu Gerbang ke Indonesia Bagian Timur”.

Peluncuran pada pertengahan tahun ini merupakan puncak dari serangkaian kegiatan Kemitraan yang mencakup antara lain studi lapangan para pejabat dan akademisi Makassar untuk melihat model yang dikembangkan di Yogyakarta dan penyusunan sebuah rancangan perda untuk pemerintah kota. Kemitraan juga menyelenggarakan sebuah seminar nasional dan rapat koordinasi untuk semua komisi ombudsman daerah pada bulan Oktober untuk memperkenalkan secara formal Komisi Ombudsman Daerah Makassar dan menciptakan sebuah forum resmi untuk mewakili kepentingan-kepentingan komisi-komisi ini. Salah satu kegiatan utama akan berupa penyusunan sebuah strategi advokasi nasional yang tujuan akhirnya adalah mengamandemen undang-undang yang ada untuk menjamin agar kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab dari para komisioner di daerah dapat ditetapkan dengan jelas.


Dalam sambutannya, Kemitraan menggarisbawahi pentingnya independensi dan kenetralan kantor ini dalam berhubungan dengan masyarakat dan instansi-instansi pemerintah. Sebuah kelompok pemantau yang terdiri dari jaringan organisasiorganisasi masyarakat sipil dan para relawan akan memantau Komisi Ombudsman Daerah Makassar.

33

Mengurangi Korupsi dalam Proses-proses Pengadaan Barang di Daerah Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa setiap tahun negara kehilangan sampai sejumlah 4 milyar dolar AS akibat proses pengadaan barang pemerintah yang ketinggalan jaman, yang memberi peluang besar adanya kolusi antara para pejabat pemerintah yang korup dan para kontraktor yang mengikuti tender untuk pengadaan barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pengawasan, mengurangi korupsi dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan lebih kompetitif, pemerintah pusat dan daerah secara bertahap memperkenalkan sistem pengadaan elektronik ke dalam birokrasi. Upaya-upaya ini sebagian berhasil baik dan sebagian lagi gagal: kurangnya infrastruktur, pelatihan dan, dalam beberapa kasus, kemauan politik telah berkontribusi pada lambatnya implementasi sistem pengadaan elektronik ini dalam kurun waktu lima tahun sejak diundangkannya peraturan yang menyatakan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem pengadaan yang efisien dan transparan. Kemitraan bekerja sama dengan Bappenas dalam beberapa proyek percontohan di Kota Makassar, Yogyakarta dan Provinsi Riau berhasil memperoleh komitmen penganggaran dari pemerintah-pemerintah daerah dan pembentukan unitunit layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di setiap lokasi tersebut, dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang khusus dirancang untuk tujuan tersebut. Kisah tentang upaya-upaya ini dan manfaat-manfaat dari sistem pengadaan berbasis internet disebarluaskan ke masyarakat umum melalui serangkaian seminar, lokakarya dan diskusi-diskusi talk-show.


34

Kemitraan menyelenggarakan sebuah pertemuan pada tanggal 29 Oktober 2008 yang dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah, kalangan perguruan tinggi, organisasi-organisasi internasional dan media. Para peserta mendiskusikan perkembangan LPSE, pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan program-program pengadaan secara elektronik di masa yang lalu, dan caracara yang terbaik untuk mendukung serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan seperti ini. Untuk mendukung implementasi sistem pengadaan elektronik yang menyeluruh di Indonesia, Kemitraan menandatangani sebuah Nota Kesepahaman dengan LKPP pada bulan November.

Mendukung Dewan Nasional Perubahan Iklim Pembentukan sebuah badan pengawas pusat yang akan mengartikulasikan posisi Indonesia dalam hal perubahan iklim merupakan sesuatu yang penting untuk menjamin agar negara ini dapat memainkan peranan penting dalam isu ini. Pada pertengahan tahun 2008, pemerintah membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Presiden dan pengelolaan hariannya dipegang oleh Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar. Pada bulan November, Menteri Witoelar dan Direktur Kemitraan, Bpk. Mohamad Sobary, menandatangani sebuah Nota Kesepahaman dengan tiga tujuan utama: untuk menggalang keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam upayaupaya mitigasi perubahan iklim; untuk menjamin partisipasi masyarakat sipil dalam kelompok kerja dewan serta proses negosiasi internasional; dan untuk mengembangkan sebuah strategi komunikasi yang dapat membantu dewan menyebarluaskan informasi yang akurat serta tepat waktu berkaitan dengan perubahan iklim kepada masyarakat umum. Tahap pertama dari perjanjian tiga tahun tersebut akan difokuskan pada pengembangan bahan-bahan informasi dan pendidikan bagi warga masyarakat umum tentang ancaman-ancaman potensial dari pemanasan global dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh setiap warga masyarakat untuk mengurangi pengaruh-pengaruhnya pada lingkungan hidup.


35


36

Pemberdayaan Masyarakat Sipil Upaya meningkatkan kesadaran dan dukungan publik merupakan salah satu unsur penting dari pembaruan tata pemerintahan yang berhasil. Tanpa adanya penerimaan dari masyarakat lokal, upaya yang paling mulia pun akan menemui kegagalan. Walaupun masyarakat umum, sektor swasta dan kelompokkelompok kepentingan lain adalah para pemangku kepentingan utama, mereka seringkali merasa ditempatkan sebagai pihak luar, yang tidak mampu mempengaruhi arah perubahan kebijakan yang konsekuensinya harus mereka tanggung.


Kerja Kemitraan untuk memberdayakan masyarakat-masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan dan organisasi-organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari upayanya yang lebih luas untuk mendukung tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan prakarsa Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation/REDD) dan penguatan jaringan organisasiorganisasi masyarakat sipil dalam mengawasi pelaksanaan Konvensi Anti Korupsi PBB (UNCAC), merupakan sesuatu yang sangat berharga pada jangka panjangnya. Pelatihanpelatihan bagi media, diskusi-diskusi kelompok terfokus dan pembuatan kartu laporan warga (citizen’s report card) juga akan memperkuat implementasi Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium di seluruh negeri.

37

Memberdayakan Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil atas Konvensi Anti Korupsi PBB Selama dasawarsa terakhir ini pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu kebijakan utama dari pemerintah yang berkuasa. Walaupun menemui banyak kendala yang berat, telah ada beberapa langkah signifikan yang diambil untuk meningkatkan kinerja negara ini pada berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi. Indonesia sekali lagi menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dalam kerangka umum yang ditetapkan oleh Konvensi Anti-Korupsi PBB (United Nations Convention against Corruption/UNCAC) dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Negara-negara Para Pihak kedua di Bali pada bulan Januari tahun 2008, dua tahun setelah meratifikasi konvensi tersebut. Walaupun demikian, proses untuk mengharmonisasikan peraturan-peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan Indonesia dengan Konvensi Anti Korupsi PBB, serta proses untuk memberdayakan organisasi-organisasi masyarakat sipil agar mampu menuntut pemerintah agar akuntabel terhadap tindakantindakannya masih menjadi tantangan tersendiri. Kemitraan terus mendorong proses ini dengan memberi perhatian khusus pada upaya memperkuat jaringan-jaringan organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi implementasi Konvensi Anti Korupsi PBB di tingkat nasional.


38

Kemitraan memfasilitasi penyelenggaraan berbagai lokakarya, pelatihan, diskusidiskusi kelompok terfokus, dan seminar-seminar dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan termasuk Indonesia Corruption Watch (Pengawas Korupsi Indonesia) dan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), sebuah kelompok payung yang mewakili berbagai organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam programprogram anti-korupsi. Penerima manfaat dari kegiatan ini meliputi Departemen Luar Negeri, Bappenas, KPK, Komisi III DPR, berbagai organisasi masyarakat sipil, serta lembaga-lembaga keagamaan dan media. Pada akhirnya kelompok-kelompok ini, para aktivis dan tokoh-tokoh masyarakat, para politisi dan para pendakwah akan menjadi tokoh-tokoh utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada jangka panjangnya. Kemitraan membantu melatih organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk memantau dan mengevaluasi implementasi Konvensi Anti Korupsi PBB, dan untuk menerbitkan serta menyebarluaskan laporan pemantauan independen pertama tepat sebelum Konferensi Bali. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menyampaikan laporannya pada konferensi tersebut, dan saat ini hal itu menjadi model bagi negaranegara lain. Organisasi-organisasi masyarakat sipil juga membantu menyusun rancangan undang-undang anti korupsi yang selaras dengan prinsip-prinsip Konvensi Anti Korupsi PBB (RUU Tipikor 2008) yang mempertimbangkan juga masukan-masukan dari masyarakat, serta menyertakan banyak hal baru seperti peranan para hakim

ad hoc, hak-hak pihak ketiga, penyadapan elektronik dan pengadilan-pengadilan in absentia. Akhirnya, Kemitraan mendukung penelitian tentang pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh para perempuan di dalam gerakan anti korupsi di seluruh negeri dalam upaya untuk meningkatkan peran mereka di masa yang akan datang.

Sosialisasi REDD pada Masyarakat yang Penghidupannya Tergantung pada Hutan Indonesia merupakan negara ketiga terbesar yang memproduksi emisi gas-gas rumah kaca terutama karena banyaknya kejadian kebakaran hutan musiman dan pembabatan hutan, terutama di kawasan lahan gambut negara ini yang luas. Insentif finansial yang terkait dengan Pengurangan Emisi-emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation/REDD) menjadi sebuah opsi yang menarik di beberapa daerah, tetapi opsi ini harus disertai dengan investasi yang besar dalam hal tata pemerintahan dalam penggunaan lahan yang efektif dan bertanggung jawab. Sebagai bagian dari upaya-upayanya untuk menyusun sebuah roadmap untuk menangani perubahan iklim di Indonesia, Kemitraan dan sekelompok organisasi masyarakat sipil yang dikoordinasikan oleh Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) menyelenggarakan serangkaian pertemuan di lima daerah – Sorong, Papua; Mataram (Nusa Tenggara); Samarinda, Kalimantan Timur; Makassar, Sulawesi; dan Pekanbaru, Sumatra – untuk menjelaskan konsep REDD dan mengumpulkan masukan-masukan.

Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Tata Pemerintahan dalam bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim, Departemen Kehutanan dan Kemitraan menyelenggarakan sebuah lokakarya tengah-tahun untuk mulai mengembangkan rencana aksi untuk menerapkan REDD di Sumatra, terutama di Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan. Lokakarya tersebut bertujuan untuk memadukan masukan-masukan dari daerah ke dalam kerangka kebijakan dan peraturan di tingkat pusat berkaitan dengan pelaksanaan REDD, dan menggalang komitmen dari pemerintah-pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mendukung rencana aksi untuk kegiatan-kegiatan uji coba REDD. Pada akhir bulan Desember 2008, Kemitraan menandatangani sebuah nota kesepahaman dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, di mana terdapat lebih dari satu juta hektar lahan gambut yang dibuka untuk dijadikan sawah pada pertengahan dasawarsa 1990-an dan sekarang ini sebagian besar tidak dimanfaatkan serta malah menjadi sumber utama dari emisi gas-gas rumah kaca.


Sebuah lokakarya REDD yang dilaksanakan pada bulan Maret 2008 di Jambi berhasil mengumpulkan pemerintah, para pemangku kepentingan non-pemerintah dan sektor swasta dari provinsi bersangkutan, Riau dan Sumatra Selatan untuk mendiskusikan aspek-aspek teknis dari perdagangan karbon dan untuk memverifikasi pemahaman mereka akan kompensasi karbon serta perdagangan karbon.

39

Pemerintah provinsi telah berkomitmen untuk mereklamasi dan mengkonservasi ekosistem lahan gambut yang luasnya kira-kira seperempat dari seluruh wilayah provinsi yang sekitar 40.000 km2. World Wildlife Fund, AusAid dan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (Centre for International Forestry Research) yang berkedudukan di Bogor memiliki proyekproyek yang berkaitan dengan lahan gambut di provinsi ini yang didukung oleh keahlian Kemitraan dalam mengadakan konsultasikonsultasimulti-pemangku kepentingan serta dalam penyelesaian konflik.

Memberdayakan Lembaga-lembaga Kehutanan Masyarakat Agar berhasil dengan baik, upaya mendukung pengembangan ekonomi masyarakat yang penghidupannya tergantung pada hutan harus menjadi pilar utama segala bentuk program pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya alam hutan dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan.


40

Selama dua tahun terakhir ini, Kemitraan telah membentuk konsorsium organisasi-organisasi masyarakat sipil di daerah – yang dikenal secara luas sebagai Lembaga-lembaga Komunitas (Community Foundations/CFs) – yang menjadi penyalur dana stimulan bagi organisasi-organisasi di tingkat masyarakat untuk merespons tantangan-tantangan di sektor tata pemerintahan dalam bidang kehutanan. Dari pulau-pulau utama yang ada di Indonesia, hanya kawasan Papua yang terpencil yang belum memperoleh manfaat dari Lembagalembaga Komunitas dalam bidang kehutanan ini. Lembaga-lembaga Komunitas memiliki dua tujuan utama: untuk memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam hal kebijakan kehutanan dan mendidik para pemangku kepentingan di tingkat daerah tentang akibat-akibat dari kebijakan yang dipilih, serta untuk mendidik dan memberdayakan komunitaskomunitas yang hidupnya tergantung pada hutan untuk memanfaatkan hutan dengan efisien dan berkelanjutan. Kemitraan mulai mendukung Lembaga Komunitas Kawal Borneo, sebuah lembaga pendanaan yang dibentuk untuk melaksanakan proyek-proyek yang mendukung manajemen sumber daya hutan di Kalimantan, pada awal tahun 2008. Setelah melalui serangkaian pertemuan dengan pemerintah dan sektor swasta di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, beberapa pemerintah kabupaten dan perusahaan sepakat untuk bekerja sama dengan Kawal Borneo untuk mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara, misalkan saja, mengalokasikan lebih dari Rp 4 milyar untuk pemberdayaan masyarakat di 183 desa. Lembaga Komunitas Kawal Borneo telah ditunjuk untuk menjadi penjaga dana-dana ini. Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di Sulawesi Tengah menerima bantuan hibah untuk mendukung Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Donggala, yang pada akhirnya akan berujung pada pelimpahan pengelolaan 20.000 hektar hutan dari pemerintah kepada para warga setempat. Sebuah Kelompok Kerja Prakarsa Pemberdayaan masyarakat mempersatukan 15 lembaga petani di Gorontalo untuk mengelola sekitar 300 hektar hutan dengan bantuan Kemitraan sejak tahun 2005, dan pemerintah provinsi telah mengusulkan agar tanggung jawab pengelolaan 26.000 hektar hutan dialihkan kepada masyarakat setempat sebagai Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Meningkatkan Kesadaran akan TPM Pada tahun 2000 Indonesia bergabung bersama 188 negara di dunia mengikrarkan komitmen untuk mencapai delapan Tujuan Pembangunan Manusia (TPM) yang berkaitan dengan pemberantasan kemiskinan, pendidikan, kesetaraan jender, kesehatan ibu dan anak, HIV/AIDS, keberlanjutan lingkungan hidup dan pembentukan kemitraan global untuk pembangunan pada tahun 2015. Walaupun prakarsa ini menimbulkan implikasi global, dalam sebuah survei yang diadakan di sejumlah kawasan perkotaan di Indonesia hanya ada satu persen dari responden yang mengetahui tentang TPM. Dengan waktu yang terus berjalan menuju tenggat waktu yang telah disepakati bersama, ada suatu kebutuhan untuk menjamin agar masyarakat mau menuntut pemerintah agar akuntabel terhadap komitmenkomitmen yang telah dibuatnya. Selama tahun 2008 Kemitraan menitikberatkan programnya dalam bidang ini pada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan TPM, membangun kemampuan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk memantau upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, serta memberdayakan para pemangku kepentingan lokal di sepuluh provinsi untuk melobi perlunya akuntabilitas yang lebih besar.

Kemitraan juga menyelenggarakan diskusi-diskusi kelompok terfokus serta pelatihan-pelatihan dalam hal Kartu Laporan Warga (Citizen’s Report Card) dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk memantau kinerja pemerintah dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan di tingkat daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan-tujuan pengurangan kemiskinan dari TPM. Dalam beberapa kasus, terutama di Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, dan Pontianak di Kalimantan Barat, pemerintah menganggap serius Kartu Laporan ini dan mengadakan perbaikan-perbaikan pada program mereka agar lebih mengarah pada komitmen negara ini akan tujuan-tujuan pembangunan milenium. Diskusi-diskusi publik selama tiga bulan yang diselenggarakan dengan para pejabat pemerintah di daerah-daerah sasaran juga berhasil meningkatkan alokasi anggaran untuk program-program kesehatan dan pendidikan di Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Jambi, Bali dan Kalimantan Tengah.


Pelatihan-pelatihan media yang diselenggarakan di provinsi-provinsi sasaran berhasil melahirkan banyak liputan media di kalangan pers setempat. Bekerja sama dengan Forum Komunikasi Praktisi Media Nasional (FKPMN), Kemitraan meluncurkan program penghargaan jurnalisme yang memberi penghargaan pada kisah-kisah yang mempromosikan TPM.

41


42

Investasi Dalam Pendidikan dan Informasi tentang Tata Pemerintahan Dalam dasawarsa terakhir ini ada berbagai macam prakarsa pembaruan tata pemerintahan yang telah dilakukan di seluruh Indonesia. Upaya untuk menelusuri keberhasilankeberhasilan, kegagalan dan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari prakarsa-prakarsa ini dapat membantu mengarahkan dan menyempurnakan proyek-proyek serupa di masa yang akan datang. Sayangnya sampai saat ini belum ada pusat informasi atau pusat penelitian yang mengumpulkan dan menerbitkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan selama ini secara koheren. Kemitraan sedang berupaya untuk mengisi kekosongan ini, dimulai dengan diselesaikannya indeks tata pemerintahan pada tahun 2008, yang menetapkan tolok ukur yang sama dan mengevaluasi semua provinsi berdasarkan kartu skor indikator-indikator tata pemerintahan yang ketat dan menyeluruh. kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan Laporan Tahunan 2008

43

Pusat Informasi yang Berharga Jika tujuan pembaruan tata pemerintahan adalah meningkatkan kebijakan publik dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada para warga masyarakat, seharusnya ada cara untuk mengkonsolidasikan informasi yang berkaitan dengan tata pemerintahan dan mendorong terciptanya diskusi, debat serta penelitian. Negara demokrasi yang masih muda seperti Indonesia juga membutuhkan sebuah cara untuk mengevaluasi seberapa efektif berbagai upaya pembaruan tata pemerintahan dan investasi-investasi dunia internasional dalam hal bantuan program serta bantuan teknis yang telah dilakukan selama ini dalam jangka menengahnya. Sampai sejauh ini fasilitas untuk melakukan hal-hal seperti ini belum ada di Indonesia.

“Sekali lagi, terima kasih yang sebesarbesarnya atas dokumentasi Indeks Tata Pemerintahan yang sangat bagus ini. Kerja anda memang benar-benar hebat. Saya yakin tim dari Negara Maroko akan dapat belajar banyak dari pengalaman Indonesia. Saya pasti akan terus menginformasikan kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan Laporan Tahunan 2008

44

kepada anda perkembangan diskusi-diskusi kami di Maroko dan semoga kita dapat menjalin kerjasama formal dengan tim anda.” Marie Laberge, Program Penilaian Tata Pemerintahan Demokratis Global, Pusat Tata Pemerintahan UNDP Oslo

Berkaitan dengan hal ini Unit Penilaian Tata Pemerintahan Kemitraan tengah berupaya mewujudkan tiga sasaran utama: membangun Kemitraan sebagai pusat sumber daya dalam hal tata pemerintahan di Indonesia; memulai penelitian-penelitian strategis dalam isu-isu tata pemerintahan; dan menjalankan fungsi kutub pemersatu atau ajang bertemunya diskusi-diskusi yang berkaitan dengan tata pemerintahan. Unit bersangkutan telah memulai serangkaian upaya strategis untuk membagikan pengetahuan dan jaringan keahliannya di seluruh nusantara dengan mengidentifikasikan, mengklasifikasikan dan merubah ke dalam data digital sejumlah besar arsip data yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun, mulai dari data-data dari program-program dan kegiatan Kemitraan di masa lalu, yang akan disajikan dalam bentuk sebuah database on-line. Setelah operasional pada awal tahun 2009, Kemitraan berharap agar database on-line ini akan dapat digunakan oleh siapa saja yang berkepentingan dengan tata pemerintahan dan pembangunan di Indonesia termasuk para politisi dan birokrat pusat dan daerah, organisasi-organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, para donor, wartawan dan kalangan akademisi. Unit ini juga telah menyelesaikan penilaian tata pemerintahan atas semua provinsi di Indonesia, yang dilakukan dengan cara yang unik dan kuat secara metodologis. Profil dan peringkat baseline tata pemerintahan demokratis yang dihasilkan dari studi ini dapat berfungsi sebagai cermin bagi pemerintah-pemerintah daerah. Selain itu, mereka juga akan menjadi langkah penting pertama dalam mengevaluasi manfaat bantuan internasional dalam sektor kunci ini.

Indeks Tata Pemerintahan Kemitraan: Sebuah Alat Baru yang Kuat Salah satu komponen kerja Unit Penilaian Tata Pemerintahan Kemitraan yang paling penting adalah Indeks Tata Pemerintahan Kemitraan (Partnership Governance Index/PGI). PGI tahun 2008 mengantisipasi perlunya menilai dengan objektif kualitas tata pemerintahan di daerah berkaitan dengan lebarnya jurang perbedaan antar provinsi dalam hal tata pemerintahan sebagai akibat dari proses desentralisasi yang “instan”. Upaya ini juga bertepatan dengan semakin menguatnya gerakan di tingkat internasional untuk menilai kualitas tata pemerintahan dan kemampuannya untuk menepati janji-janjinya berkaitan dengan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pemberantasan kemiskinan.

Data kualitatif dan kuantitatif yang menjadi tulang punggung “Kartu Skor/Score Card” PGI di tingkat provinsi diperoleh berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kantor-kantor pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik nasional, serta wawancara-wawancara dengan lebih dari 1.000 orang responden yang mengetahui permasalahan ini, dari kalangan politisi, birokrasi, Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil dan sektor swasta di 33 provinsi. Indikator-indikator dipilih dengan seksama dan nilai-nilai nominal disesuaikan agar dapat membuat perbandingan yang sepadan antar provinsi. Perbedaan bobot untuk indikatorindikator dihitung dengan menggunakan prosedur hirarki analitis (analytical hierarchy procedure). Tiga puluh tiga indikator berkaitan dengan pemerintah, 20 dengan birokrasi, sembilan dengan ekonomi dan tiga belas dengan masyarakat sipil. Provinsi-provinsi diperingkat berdasarkan skor mereka pada keseluruhan indeks tata pemerintahan. Peringkat ini juga dipengaruhi oleh skor-skor kepemerintahan, birokrasi, masyarakat sipil dan sektor swasta secara berurutan. Hasil penilaian ini disebarluaskan ke seluruh pemerintah provinsi dan untuk 22 provinsi diadakan diskusi langsung dengan para pihak yang berkepentingan. Temuan-temuan Kemitraan pada umumnya dapat diterima dengan baik, bahkan di provinsi-provinsi yang memiliki peringkat indeks yang rendah, karena metodologi penelitiannya dianggap sangat sahih dan proses pengumpulan datanya jujur dan objektif.

Indeks Tata Pemerintahan Kemitraan–Peringkat Propinsi 6.51

DKI Jatim

6.06 5.98 5.87

Sumbar Bali Lampung Jabar

5.82 5.78 5.75

DIY Gorontalo

5.51 5.50

Kasel Kalteng

5.48 5.44 5.42

NTB

5.33

Riau Kepri Sumsel

5.32 5.27 5.16 5.11

Bengkulu

5.09 5.09 5.06

Kaltim NAD NTT Papua

5.01

Jambi

4.79 4.77 4.66 4.63

Maluku Sulteng Jateng

4.48

Sultra Babel

4.44

Banten Pekanbaru

4.42 4.37 4.36

Sulbar

4.29

Malut

4.15

Kalbar Sumut


Sulut Sulsel

3.55

45


46

Berupaya Mencapai Keunggulan dalam Praktik-praktik Kerja Akibat turunnya tingkat pendanaan, tahun 2008 merupakan tahun pengencangan ikat pinggang bagi operasional Kemitraan, dan ini dilaksanakan melalui pemindahan kantor Jakarta ke tempat yang lebih ekonomis, perampingan staf dan penerapan proses-proses kerja yang baru, walaupun Kemitraan tetap memperlihatkan keberhasilan-keberhasilannya kepada para pemangku kepentingan utama. Selama lima tahun berturut-turut audit independen meneguhkan citra Kemitraan sebagai sebuah organisasi yang akuntabel dan transparan. Kemitraan telah melaksanakan terobosan-terobosan yang signifikan dalam mengurangi biaya operasionalnya, membuat platform teknologi informasi dan praktik-praktik pengadaannya profesional, dan pada saat yang sama juga tengah menata diri dengan menggunakan pendekatan Manajemen Berbasis Hasil serta mengintensifkan pemantauan yang efektif atas proyek-proyeknya di lapangan.


Percaya akan kedudukan uniknya sebagai wahana domestik yang terdepan dalam hal pembaruan tata pemerintahan, Kemitraan terus melanjutkan upayanya untuk menjangkau publik dan sumber-sumber pendanaan donor yang potensial di masa yang akan datang untuk mengkonsolidasikan operasinya pada saat ini dan memperluas kegiatannya ke arah bidangbidang program baru yang menantang.

47

Merampingkan Biaya Operasional Pada awal tahun 2008, Kemitraan memperkirakan dana yang dimilikinya hanya akan mencukupi kebutuhan operasional untuk sembilan sampai sepuluh bulan ke depan. Namun, dengan upaya penggalangan dana yang tepat dan kerjasama yang baik dari banyak pemangku kepentingannya, Kemitraan dapat mengakhiri tahun ini dalam kondisi keuangan yang sangat baik, bahkan telah melaksanakan proyek senilai lebih dari 10 juta dolar AS yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah Kemitraan sejak dibentuk pada tahun 2000. Selain itu, biaya-biaya operasional seperti pengeluaran kantor sebagai salah satu faktor dari keseluruhan anggaran cenderung terus mengalami penurunan, dari lebih dari 25% pada tahun 2006 menjadi 17% pada tahun 2007, dan turun lagi menjadi hanya 10% dalam tahun 2008. Dengan perampingan yang terus-menerus, efisiensi yang lebih besar dan pengawasan internal yang lebih ketat, Kemitraan percaya bahwa biaya operasional akan dapat diturunkan sampai di bawah 10% di masa yang akan datang.


48

Periode antara tahun 2007-2008 juga menjadi tahun di mana terjadi peningkatan signifikan dalam hal pendanaan langsung dari donor kepada Kemitraan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tumbuh sampai 37% dari jumlah total yang dikelola oleh organisasi ini. Tahun-tahun mendatang tampaknya akan ada lebih banyak lagi mekanisme pendanaan langsung ini sejalan dengan komitmen para donor dan pemerintah untuk menerapkan kesepakatan-kesepakatan dari Deklarasi Paris.

Hasil Audit Mencerminkan Prinsipprinsip Kerja yang Profesional Walaupun ada banyak tantangan, sebuah kantor akuntan publik yang diakui secara internasional menyimpulkan, seperti juga yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sejak 2003, bahwa laporan keuangan Kemitraan menyajikan gambaran yang benar dan jujur akan situasi keuangan organisasi, bukti lebih lanjut bahwa Kemitraan telah menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang profesional dalam praktik-praktik kerja sehari-harinya.

Praktik-praktik Pengadaan yang Lebih Baik Penerapan praktik-praktik pengadaan yang terbaik melalui perjanjian-perjanjian jangka panjang dan penunjukkan para pemasok barang/jasa yang ekonomis dan dapat diandalkan telah meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyediaan layanan-layanan pendukung.

Portofolio Pengadaan Kemitraan Selayang Pandang 2006

2007

2008

Total pengadaan

USD 759,178.00

USD 1,069,559

USD 815,305

Total jumlah permintaan pembeli

241

600

453

Rata-rata besaran permintaan pembeli

USD 3,150

USD 1,782

USD 1,800

Total jumlah pemasok

108 accounts

295

302

Jumlah staff pengadaan

2

2

2

Teknologi Informasi Mendukung Kerja Kemitraan tengah berupaya membuat proses-proses kerjanya menjadi efisien dan profesional melalui penggunaan aplikasi teknologi informasi terpilih untuk memperlancar transaksi, memberikan data yang real-time dan melaporkan kesiapan. Kemitraan juga telah memulai pengembangan sistem-sistem manajemen pengetahuan serta upaya untuk menjaga keamanan data di seluruh organisasi.

Di samping upaya-upaya di atas, seksi Teknologi Informasi dan Bagian Keuangan Kemitraan juga telah mengembangkan sebuah sistem akuntansi khusus untuk para penerima hibah Kemitraan pada tahun 2008. Aplikasi ini, yang akan menjadi operasional sepenuhnya pada tahun 2009, menyederhanakan sistem keuangan dan pelaporan para penerima hibah, yang akan menyebabkan pelaporan akan menjadi lebih tepat waktu dan proses kerja Kemitraan akan menjadi semakin efisien.


Sistem-sistem seperti SunSystems dan Orange, Sistem Penelusuran Program (Program Tracking System/PTS) dan Manajemen Isi Web yang dikembangkan sejak tahun-tahun sebelumnya telah memberi manfaat bagi organisasi dengan menyediakan berbagai laporan penting yang menjadi masukan bagi proses pengambilan keputusan.

49

Mengelola Sumber Daya Manusia dengan Efektif Penutupan sejumlah proyek yang mempengaruhi 62 orang staf dan kurangnya kejelasan akan ketersediaan dana lebih lanjut pada tahun 2008 menimbulkan tantangan yang sangat besar bagi manajemen sumber daya manusia dalam Kemitraan. Walau tingkat ketidakpastian sangat tinggi, berkat adanya pemantauan yang ketat dan kerja tim yang sangat baik, Kemitraan dapat menepati semua komitmennya dengan baik dan menutup proyek-proyek yang selesai dengan tepat waktu serta secara profesional. Selesainya banyak proyek selama periode transisi ini menyebabkan diakhirinya kontrak 32 staf proyek pada akhir tahun. Kinerja para staf inti/reguler dinilai dan dievaluasi ulang demi untuk merampingkan lebih lanjut struktur kelembagaan Kemitraan untuk menyesuaikan dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk tahun 2009 dan perlunya proses-proses kerja yang lebih efektif. Jumlah staf inti turun dari 53 menjadi 47 pada tahun 2008. Pada awal tahun 2009, angka ini akan dikurangi lagi menjadi 33 staf, yang cukup memadai untuk mengelola program-program yang akan datang dan sekaligus mengurangi biaya operasional. Jumlah total staf reguler dan staf proyek sejak tahun 2005 disajikan di bawah ini.


50

2005

2006

2007

2008

Staf Proyek

-

-

51

62

Staf Inti

52

66

53

47

Manajemen Senior

4

4

2

2

Kualifikasi S-2

15

20

29

8

Kualifikasi S-3

4

4

8

5

Persentase Staf Perempuan dari Total

48

36.5

38.2

41

Modal Manusia Selayang Pandang pada Akhir Setiap Tahun 62

Staf Proyek

47 2008

Jumlah Staf

2 8

Manajemen Senior

5 41

Kualifikasi S-2 Kualifikasi S-3

51 53 2007

Persentase Staf Perempuan dari Total

2 29 8 38.2 66 4

2006

20 4 36.5 52 4

2005

15 4 48

Investasi pada Manajemen Berbasis Hasil

Unit pendukung telah secara strategis diselaraskan untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan praktik kerja baru dalam kerangka Manajemen Berbasis Hasil yang membutuhkan perencanaan yang matang, kegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasi, dan jalur komunikasi yang jelas sehingga manajemen dapat mengambil langkah-langkah perbaikan dengan cepat dan efektif bila dibutuhkan. Penilaian dampak proyek akan terus dilanjutkan oleh Unit Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi di tahun-tahun ke depan, dan ini akan menjadi informasi yang berharga bagi intervensi Kemitraan di masa-masa mendatang. Untuk mencapai hasil-hasil yang lebih baik, Unit Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi melaksanakan 58 kunjungan monitoring dan evaluasi ke proyek-proyek yang diimplementasikan secara langsung oleh Kemitraan atau oleh para penerima hibahnya, dan memberikan masukan-masukan serta rekomendasi-rekomendasi demi untuk meningkatkan kualitas implementasi proyek.


Kemitraan telah mengadopsi pendekatan Manajemen Berbasis Hasil yang memadukan antara strategi-strategi, sumber daya manusia dan proses-proses untuk meningkatkan pengambilan keputusan, serta transparansi dan akuntabilitas pada semua proyek-proyeknya.

51

Unit Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi juga berkomitmen untuk mengembangkan stafnya secara profesional dan menyempurnakan siklus manajemen proyek secara lebih luas. Pada bulan Juli 2009, Unit Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi bekerja sama dengan IMA international menyelenggarakan pelatihan manajemen siklus proyek bagi 30 staf Kemitraan. Untuk lebih menyempurnakan upaya ini, Unit Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi mengembangkan sebuah Prosedur Tetap (Protap) untuk Siklus Manajemen Proyek. Protap ini akan menjadi pedoman dalam hal prosedur yang akan membantu Kemitraan melaksanakan proyek-proyek dan program-programnya dengan lebih baik.

Ringkasan Hasil Monitoring dan Evaluasi tahun 2008 Jumlah kunjungan lapangan yang dilaksanakan

58

Jumlah laporan yang diserahkan kepada donor

12

Jumlah sesi Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan

2

Jumlah peserta yang menghadiri sesi-sesi pelatihan

30

Jumlah peninjauan menyeluruh atas program yang terlaksana

4

Jumlah laporan penilaian dampak yang disusun

2

Jumlah pertemuan PAC yang difasilitasi

13

Tanggung jawab penting lain dari Unit Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi adalah menjaga hubungan baik dengan organisasi induk Kemitraan, UNDP dan Bappenas untuk menjamin agar tujuan-tujuan dan keluaran-keluaran proyek selaras dengan yang telah digariskan di dalam dokumen proyek. Unit Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi juga mengawasi penerbitan dokumendokumen yang perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari UNDP dan Bappenas, dan juga menjalankan fungsi diseminasi informasi dan laporan-laporan kemajuan kegiatan. Unit ini memfasilitasi pertemuan-pertemuan tripartit yang melahirkan strategi-strategi proyek untuk memajukan agenda pembaruan tata pemerintahan Indonesia, serta membantu monitoring dan evaluasi proyek-proyek yang diprakarsai oleh National Program Director di Bappenas. kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan Laporan Tahunan 2008

52

Bappenas melakukan kunjungan atas proyek-proyek Kemitraan di Makassar, Bali, Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat pada tahun 2008; kunjungan-kunjungan lapangan yang membuat Badan ini dapat lebih memahami kegiatan-kegiatan proyek dan manfaat-manfaat yang diberikannya bagi Indonesia.

Menjangkau Publik Unit Hubungan Masyarakat dan Mobilisasi Sumber Daya menerbitkan berbagai bentuk informasi seperti Buletin Direktur Eksekutif yang terbit dua bulan sekali,

Dalam tahun 2008, telah diterbitkan buku-buku tentang pengalaman-pengalaman pasca bencana di Yogyakarta dan Aceh, cetak biru pembangunan kawasan-kawasan tertinggal, dan sebuah tinjauan menyeluruh atas partai-partai politik, sejarah dan peran mereka dalam demokratisasi politik di Indonesia. Selain itu, telah dibuat dan dihasilkan sebuah film video promosi singkat tentang Kemitraan, Laporan Tahun 2007 yang informatif, dan banyak presentasi serta lembar informasi (fact sheets) yang dapat diakses di website Kemitraan yang baru: www.kemitraan.or.id. Unit Hubungan Masyarakat dan Mobilisasi Sumber Daya juga mengkoordinasikan keterlibatan Kemitraan dalam beberapa peristiwa publik penting seperti peluncuran Program Pembangunan Desa di Palangkaraya yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Hari Anti-Korupsi Internasional yang diperingati melalui sebuah pameran antikorupsi yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia dan Universitas Indonesia bekerja sama dengan UNODC. Unit ini juga menyelenggarakan sebuah diskusi para ahli yang bertemakan “Reformasi, Demokrasi dan Kesejahteraan Masyarakat” yang menelaah hasil reformasi yang telah berjalan selama satu dasawarsa ini, dan mengkoordinasikan partisipasi Kemitraan dalam penganugerahan Penghargaan Anti Korupsi Bung Hatta serta Expo Reformasi Hukum pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Unit ini menyadari pentingnya hubungan yang saling percaya dan berkomitmen dengan para donor demi menjaga keberlangsungan dan peningkatan dukungan bagi upaya-upaya pembaruan tata pemerintahan. Unit ini mengadakan pemetaan atas bidang-bidang khusus yang menjadi prioritas donor, membantu memfasilitasi kunjungan-kunjungan lapangan bagi donor dan mengkoordinasikan pertemuanpertemuan dengan berbagai kedutaan serta para donor.


Dukungan juga diberikan dalam kepada Kelompok Program Tata Pemerintahan Demokratis dalam penyelenggaraan seminar yang berjudul “Men-Jender-kan Gerakan Anti Korupsi” pada bulan November 2008, dan mengkoordinasikan peliputan media yang ekstensif atas Seminar Nasional yang diselenggarakan Kelompok Program Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam isu Kebijakan Perdagangan Pangan.

53


54

Laporan Keuangan Teraudit


55


Exhibit A THE PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM IN INDONESIA STATEMENT OF FINANCIAL POSITION FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2008 AND 2007 (Expressed in USD unless otherwise stated)

Notes

2008

2007

4 5 6

3,016,402 208,505

2,143,257 249,000

614,218 219,848

368,770 4,746,844

4,058,973

7,507,871

70,871 64,471 1,812 -

165,552 49,538 376 10,482

137,154

225,948

3,921,819

7,281,923

4,058,973

7,507,871

ASSETS CURRENT ASSETS Cash on hand and in bank Advances Fund in United Nations Development Programme Facility fund Trust fund TOTAL ASSETS LIABILITIES AND NET ASSETS CURRENT LIABILITIES Accounts payable Taxes payable Account payable - Trust Fund Program Accrued expenses

7 8 9 10

Total Current Liabilities NET ASSETS - Restricted TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

3d, 11

kemitraan bagi 2008 pembaruan Annual Report tata pemerintahan the partnership Laporan for governance Tahunan reform 2008

See accompanying notes to Financial Statements on Exhibit D which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

57

Exhibit B THE PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM IN INDONESIA STATEMENTS OF ACTIVITIES FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2008 AND 2007 (Expressed in USD unless otherwise stated)

Notes

2008

2007

2,186,291 2,251,960 3,817,423 66,994

1,726,741 2,591,245 2,434,755 13,754

8,322,668

6,766,495

Interest income

37,237

18,606

Others income

80,961

18,408

8,440,866

6,803,509

2,370,149 15,401 5,076,904 2,592,399 223,565

3,204,490 431,446 3,114,061 1,723,608 20,778

10,278,418

8,494,383

REVENUES Contribution Facility fund Trust fund Direct fund Other fund

3c, 12

Total

TOTAL REVENUES EXPENSES Facility expenses Trust expenses Inhouse trust expenses Direct expenses Others – Net

3c, 13

TOTAL EXPENSES – NET (

DECREASE IN NET ASSETS NET ASSETS AT BEGINNING OF PERIOD REFUND TO DONORS kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan Laporan Tahunan 2008

58

NET ASSETS AT END OF PERIOD

14

(

1,837,552) (

1,690,874)

7,281,923

9,489,138

1,522,552 ) ( 3,921,819


516,341 ) 7,281,923

Exhibit C THE PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM IN INDONESIA STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2008 AND 2007 (Expressed in USD unless otherwise stated)

2008 CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Revenue from donation – restricted Other revenue Expenses Other – net Increase (decrease) in advances Increase in fund in UNDP (Decrease) in account payables Decrease in accrued expenses Decrease in net asset

2007

8,322,668 118,198 10,054,853 )( 223,565 ) ( 40,495 ( 4,281,548 78,312 ) 10,482 )( 1,522,552 )(

6,766,496 37,015 8,473,605 ) 20,778 ) 200,182 ) 3,854,717 106,723 300,249 ) 516,341 )

873,145

1,253,796

CASH ON HAND AND IN BANK AT BEGINNING OF YEAR

2,143,257

889,461

CASH ON HAND AND IN BANK AT END OF YEAR

3,016,402

2,143,257

NET INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANK

( ( ( ( (



59

Exhibit D THE PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM IN INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2008 AND 2007

1. GENERAL a.

Establishment and General Information The Partnership for Governance Reform in Indonesia was established by a group of eminent Indonesians representing different walks of life, together with United Nations Development Programme (“UNDP”), the World Bank and the Asian Development Bank, towards the end of 1999, in the aftermath of the general elections held in June of that year. Initially, The Partnership was established as a UNDP Project with the National Development Planning Agency (BAPPENAS) as the Executing Agency. In 2001, on the basis of the “Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the UNDP on utilization of Official Development Assistance to Support Governance Reform in Indonesia”, two complementary mechanisms were put into effect : (1) UNDP development project facility entitled the “Facility”; (2) Enabling The Partnership for Governance Reform in Indonesia” and a fund entitled the “Indonesia Governance fund”, that is managed by the UNDP. In 2003, the Partnership was established under a civil law as a legal entity and bearing the name of The Partnership for Governance Reform. The establishment was based on the Notarial Deed No. 5 of Putut Mahendra, S.H dated 12 November 2003. The Partnership is domiciled in Jakarta. In accordance with Articles of Association No. 5, the objectives and purposes of The Partnership shall be engaged in activities in support of governance reform in Indonesia by consulting and cooperating in : a. b. c. d.


60

identifying the essential element of the governance reform agenda in Indonesia; providing the means for implementing such agenda; providing advice in the development and direction of reform priorities; and providing coordination and support for the implementation and management of specific projects financed from resources mobilized through The Partnership.

In order to fulfill its purposes and achieve its objectives, The Partnership may engage in, take part in, and support efforts to collect and manage fund and other resources obtained from both domestic and foreign sources, as well as to arrange for the channeling of such funds and other resources to underwrite and assist programs, projects and activities. For guiding and supervising the implementation of facility and management of fund purposes, an association referred to as the “Governing Board” was constituted, comprising members of Indonesian society and the international donor community, including both bilateral and multilateral donors. As a vehicle to administer and coordinate the international support for facilities and funding, an administrative office known as the Executive Office was also set up under the authority of an “Executive Board” comprising all members of the Governing Board, with the advice of an advisory committee known as the “ Policy Advisory Committee”, comprising official representatives of BAPPENAS, UNDP, the Asian Development Bank (ADB), and the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank).

Exhibit D/2 THE PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM IN INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2008 AND 2007 1. GENERAL (Continued) a.

Establishment and General Information The Partners :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

16. 17. 18.


15.

Marzuki Darusman (Chairperson of the Partners) Member of Parliament Susilo Bambang Yudhoyono President of the Republic of Indonesia Erna Witoelar Special Ambassador of the UN Millennium Development Goals (2003-2007) Felia Salim Deputy Director of Bank Nasional Indonesia (BNI) J.E. Sahetapy Chairman of the National Law Commission (KHN) Boediono Coordinating Minister for Economic Affairs Benyamin Mangkoedilaga Co-chairperson, Commission for Truth and Friendship, Indonesia-Timor Leste Petrus Turang Archbishop, Kupang Archdiocese, NTT Paskah Suzetta Minister of the National Development Planning Agency / Bappenas Sri Mulyani Indrawati Minister of Finance Shanti Poesposoetjipto Commissioner of PT Samudera Indonesia Tbk Daniel Dhakidae Former Head of Research and Development at Kompas Daily Nursyahbani Katjasungkana Member of Parliament J.B. Kristiadi Special Advisor to the Minister of Finance Naimah Hasan Chairperson of Women’s Organization Coordinating Board (BKOW), Aceh Triyono Budi Sasongko Purbalingga (Central Java) Regent Azyumardi Azra Former Rector of IAIN Syarief Hidayatullah Karel Phil Erari National Coordinator of the National Forum of Concern on Human Rights in Papua

61

Exhibit D/3 THE PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM IN INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2008 AND 2007 1. GENERAL (Continued) The members of its Governing Boards consist of the Partners and the following International partners, as of 31 December 2008 below : Governing Boards :


62

1. H.E. Bill Farmer Ambassador of the Australian Embassy 2. H.E. John T. Holmes Ambassador of the Canadian Embassy 3. H.E. Borge Petersen Ambassador of the Royal Danish Embassy 4. H.E. Julian Wilson Ambassador of the European Union 5. H.E. Philippe Zeller Ambassador of the French Embassy 6. H.E. Kojiro Shiojiri Ambassador of the Japanese Embassy 7. H.E. Phillip Gibson Ambassador of the New Zealand Embassy 8. H.E. Nikolaos van Dam Ambassador of the Royal Netherlands Embassy 9. H.E. Ann Marie Bolin Penngård Ambassador of the Swedish Embassy 10.H.E. Eivind S. Homme Ambassador of the Royal Norwegian Embassy 11.H.E. Martin Alan Hatfull Ambassador of the British Embassy 12.Mr. Joachim von Amsberg Country Director of the World Bank 13.Mr. James Nugent Country Director of the ADB 14.Mr. El-Mostafa Benlamlih Resident Representative of the UNDP

Executive Boards : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Erna Witoelar (Chairperson of the Executive Board) Felia Salim Naimah Hasan Daniel Dhakidae Nursyahbani Katjasungkana J. E. Sahetapy

Exhibit D/4 THE PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM IN INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2008 AND 2007

1. GENERAL (Continued) b.

Mission The Partnership has a mission to promote governance reform and to serve as a model of good governance with equal the Partnership where processes of decision making and resource allocation are based on the inclution of all stakeholders, a focus on gender equality and the involvement of disadvantaged groups. In working to achieve its mission, The Partnership undertakes programs and activities aimed at improving policies, strengthening and reforming institutions, transforming attitudes and process, and enhancing knowledge gathering and the flow of information on governance, particularly with regards the judiciary and civil service, election management, the corporate sector regulatory environment and widening spaces in which civil society can operate.

c.

Programs The Partnership focuses its work on six (6) priority sectors, which are fundamentally interlinked. These six (6) priority sectors consist of four (4) programs; legal and judicial reform, electoral reform, security and police reform, and civil service reform; and two (2) crosscutting programs of decentralization and regional autonomy, and anti-corruption. To complement the six (6) priority sectors, The Partnership conducts activities to further enhance its multi-stakeholder perspective to strengthen the engagement of civil society and the corporate sector with governance reform (multi-stakeholders practices). This will include mainstreaming a gender equity perspective in all its work, and the inclusion of marginalized people.

2. SOURCES OF REVENUES

Commitments of donors are not recognized as revenue until the funds are received by UNDP. The Partnership activities are divided into three (3) separated funds as follows: (1) Trust Fund A UNDP trust fund is a mechanism established to receives contributions from one or more government or non-governmental donors, including private corporations and individuals, in support of a specific theme, project, country or region. The fund will be utilized for the purpose of financing the project proposals being supported by the Governance Reform Program and for meeting the operational costs of the Governance Reform Program and for meeting the operational costs of the Governance Reform Program. The fund will be charged, in accordance with decisions and directives of the UNDP Executive Boards, five up to seven percent (5% 7%) for administration of the fund and for any other support services required. Any interest income from contributions to the fund shall be credited to the fund in accordance with the applicable UNDP regulations, rules, and directives.


Principal sources of revenue are contributions from the governments of other countries and from international funding agencies (donors) that will be received and distributed by UNDP to The Partnership.

63

Exhibit D/5 THE PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM IN INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2008 AND 2007

2. SOURCES OF REVENUES (Continued) (2) Inhouse Trust Fund This Fund refers to trust fund used for project managed by The Partnership and its team called Project Management Unit (PMU). (3) Facility Fund The fund provides a capacity for The Partnership to develop new approaches and ideas to advance the reform agenda by engaging directly with many partners, from government, civil society, and the private sector together with international partners. This facility is used for supporting and funding workshops, dialogues, survey/research studies, media communication and analysis, and other actions as appropriate, at the regional and national levels. (4) Direct Fund This fund consists of contributions from the Donors community who directly channel the fund to The Partnership. 3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES a.

Basis of Financial Statements The Partnership adopted the accounting policies and presented the financial statements based on the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No.45, “Financial Reporting for Non-profit Organizations” established by the Indonesian Institute of Accountants.

b. kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan Laporan Tahunan 2008

64

Foreign Currency Transactions and Balances Transactions involving foreign currencies are recorded in US Dollar amount at rates of exchange prevailing published by UNDP at the beginning of the current month. At balance sheet date, assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to US Dollar to reflect the prevailing rates of exchange as published by UNDP. The resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year. As of 31 December 2008 and 31 December 2007 the rates of exchange used were Rp 10,950 and Rp 9,390, respectively.

c.

Revenues and Expenses Recognition Revenues from donors are recorded when earned and expenses are recorded as incurred.

d. Net Assets The net balance of revenues against expenses during the year is accumulated and recorded as net assets.

Halaman ini sengaja dikosongkan


65


66

lampiran


67

Daftar Singkatan dan Istilah Singkatan dan Akronim


68

ACC

Anti Corruption Court (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)

GoI

Government of Indonesia (Pemerintah Indonesia)

ADB

Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)

GOLKAR

Golongan Karya

AJMI

Aceh Judicial Monitoring Institute (Lembaga Pengawasan Peradilan Aceh)

HR

Human Resources (Sumber Daya Manusia)

HTR

Hutan Tanaman Rakyat

IAIN

Institut Agama Islam Negeri

ICEL

Indonesia Center for Environmental Law (Pusat Indonesia untuk Hukum Lingkungan Hidup)

ICW

Indonesia Corruption Watch (Lembaga Pengawas Korupsi Indonesia)

IDEA

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (Institut Internasional untuk Demokrasi dan Dukungan Pemilu)

IHSA

Institut Hukum Sumberdaya Alam

IMSS

Institute for Media and Social Studies (Institut untuk Media dan Studi Sosial)

INP

Indonesia National Police (Kepolisian Nasional Republik Indonesia)

AJP

Aceh Judicial Monitoring Institute (Lembaga Pengawasan Peradilan Aceh)

APBD

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

BAPPENAS

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BAWASLU

Badan Pengawas Pemilu

BIDA

Batam Industrial Development Agency (Badan Pembangunan Industri Batam)

BNI

Bank Negara Indonesia

BKOW

Badan Kerjasama Organisasi Wanita

BKPRS

Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi

CETRO

Centre for Electoral Reform (Pusat Pembaruan Pemilu)

CF

Community Foundation (Lembaga Komunitas)

CIDA

Canadian International Development Agency (Badan Pembangunan Internasional Kanada)

IOM

International Organization for Migration (Organisasi Internasional untuk Migrasi)

CIFOR

Center for International Forestry Research (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional)

IPC

Indonesia Parliamentary Center (Pusat Parlemen Indonesia)

CoC

Kepala Kelompok Program (Ketua Kelompok Program)

IPK

Indeks Persepsi Korupsi

CSO

Civil Society Organization (Organisasi Masyarakat Sipil)

IRWASUM

Inspektor Pengawas Umum

CSRC UIN

Center for the Study of Religion and Culture (Pusat Studi Agama dan Kebudayaan) Universitas Islam Nasional

ISaAC

Integrity System and Anti Corruption (Sistem Integritas dan Anti Korupsi)

DANIDA

Danish International Development Agency (Badan Pembangunan Internasional Denmark)

IT

Information Technology (Teknologi Informasi)

ITF

Internal Trust Fund (Dana Perwalian Internal)

DEG

Democratic Governance (Tata Pemerintahan Demokratis)

JAVLEC

Java Learning Center (Pusat Pembelajaran Jawa)

DEPHUKAM

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

JC

Judicial Commission (Komisi Yudisial)

DKI

Daerah Khusus Ibukota

DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta

KBCF

Kawal Borneo Community Foundation (Lembaga Komunitas Kawal Borneo)

DPR

Dewan Perwakilan Rakyat

KHN

Komisi Hukum Nasional

DPRA

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

KOMPAK

Koalisi Masyarakat Perduli Pengadilan Korupsi

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KOMPOLNAS

Komisi Kepolisian Nasional

DPRP

Dewan Perwakilan Rakyat Papua

KOPEL

Komite Pemantau Legislatif

EC

European Commission (Komisi Eropa)

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

ED

Executive Director (Direktur Eksekutif )

KPP

Koalisi Pemantau Peradilan

EEG

Economic and Environmental Governance (Tata Pemerintahan dalam bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup)

KPI

Key Performance Indicators (Indikator-indikator Kinerja Utama)

KPU

Komisi Pemilihan Umum

EU

European Union (Uni Eropa)

KRHN

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

FISIP UI

Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia

KY

Komisi Yudisial

FKPMN

Forum Komunikasi Praktisi Media Nasional

FITRA

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

LAKPESDAM NU

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama

FORCE

Center for Community Empowerment and Economic (Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi)

LAN

Lembaga Administrasi Negara

LATIN

Lembaga Alam Tropika Indonesia

GAU

Governance Assessment Unit (Unit Penilaian Tata Pemerintahan)

LBH

Lembaga Bantuan Hukum

LEOC

Local Economic Ombudsman Commission (Komisi Ombudsman Ekonomi Daerah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

PUSKAPOL

Pusat Kajian Politik

LMUI

Lembaga Manajemen Universitas Indonesia

RAPERDASUS Rancangan Peraturan Daerah Khusus

LOC

Local Ombudsman Commission (Komisi Ombudsman Daerah)

RBM

Result-Based Management (Manajemen Berbasis Hasil)

LPPsi

Lembaga Penelitian Psikologi

REDD

Reducing Emission from Deforestation and Degradation (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi)

LPPSLH

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan hidup

RMPR

Resource Mobilization and Public Relations

LPSE

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

RUU TIPIKOR

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

LSPP

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan

SAMANTA

Nusa Tenggara Community Foundation

MenPAN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

SEAMEO BIOTROP

MDG

Millennium Development Goals (Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium)

Southeast Asian Ministers of Education Organization Biology Tropical (Menteri Pendidikan Asia Tenggara untuk Biologi Tropis)

SIDA

MDTF

Multi-Donor Trust Fund (Dana Perwalian Multi-Donor)

Swedish International Development Agency (Badan Pembangunan Internasional Swedia)

MOT

Ministry of Trade (Departemen Perdagangan)

SCF

Sulawesi Community Foundation (Lembaga Komunitas Sulawesi)

MOU

Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)

SeTAM

Serikat Tani Merdeka

NAD

Nanggroe Aceh Darussalam

SJG

NGO

Non-Governmental Organization (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Security and Justice Governance (Tata Pemerintahan dalam Keamanan dan Peradilan)

SOP

Standard Operating Procedures (Prosedur Tetap – Protap)

NTB

Nusa Tenggara Barat

SPOD FE

Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi

NTT

Nusa Tenggara Timur

SSS

P3EM FE

Pusat Penelitian Pengembangan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi

Sumatra Sustainable Support (Dukungan Berkelanjutan untuk Sumatra)

TII

Transparency International Indonesia

P3M

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat

TS2KPU

Technical Assistance to Komisi Pemilihan Umum

PAN

Partai Amanat Rakyat

UKM

Usaha Kecil Menengah

PDI

Partai Demokrasi Indonesia

UKSW

Universitas Kristen Satya Wacana

PERDASUS

Peraturan Daerah Khusus

PGI

Partnership Governance Index

UNCAC

United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Anti Korupsi PBB)

PKB

Partai Kebangkitan Bangsa

UNCEN

Universitas Cenderawasih

PKS

Partai Keadilan Sejahtera

UNDIP

Universitas Diponegoro

PLOD

Politik Lokal dan Otonomi Daerah

UNDP

PMEU

Planning, Monitoring and Evaluation Unit (Unit Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi)

United Nations Development Programme (Program Pembangunan PBB)

UNHAS

Universitas Hasanuddin

POKJA

Kelompok Kerja

UNLAM

Universitas Lambung Mangkurat

POLDA

Kepolisian daerah

UNODC

POLRI

Kepolisian Republik Indonesia

United Nations Office on Drugs and Crime (Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan)

PPP

Partai Persatuan Pembangunan

UNPATI

Universitas Patimura

PPTSP

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

UNRAM

Universitas Mataram

Public Relations and Resource Mobilization (Hubungan Masyarakat dan Mobilisasi Sumber Daya)

UNSRI

Universitas Sriwijaya

PRRM

USU

Universitas Sumatera Utara

PROPAM

Profesi dan Pengamanan

UU PA

Undang Undang Pemerintah Aceh

PSG

Public Service Governance (Tata Pemerintahan dalam Pelayanan Publik)

WH

Wilayatul Hisbah

YHB

Yayasan Harkat Bangsa

PSP IPB

Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Institut Pertanian Bogor

YICM

Yayasan Insan Cita Madani

PTS

Program Tracking System (Sistem Penelusuran Program)

YLBHI

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

PUSHAM

Pusat Studi Hak Asasi Manusia


LKPP

69

Staf Kami Eksekutif Senior Mohamad Sobary Piet Soeprijadi Intan P. Ferdinandus

Direktur Eksekutif Wakil Direktur Eksekutif Asisten Eksekutif (mengundurkan diri tahun 2008)

Penasihat Borithy Lun Bambang Widjojanto Dadang Trisasongko Topo Santoso

Penasihat Internasional untuk Bidang Keuangan dan Operasional (mengundurkan diri tahun 2008) Penasihat Hukum Penasihat Anti Korupsi Penasihat Pembaruan Peradilan (mengundurkan diri tahun 2008)

Tata Pemerintahan dalam Sektor Pelayanan Publik Agung Djojosoekarto Henry Siahaan Rudiarto Sumarwono Natalia Hera Setiyawati Adi Damar Prasetya Cucu Suryaman Juwita Panjaitan Meita S.M. Jahja Titik Wahyuningsih Vidya Nafsil Niken Amelia David Marpaung Adityani Masita Satya Paramitha Nada Dwininta Musa Parlindungan Elvi Dwisari Roli Muhammad Isro

Kepala Kelompok Program Manajer Program – Sistem Integritas dan Tata Pemerintahan dalam Aparatur Negara Manajer Program – Tata Pemerintahan Terdesentralisasi Manajer Proyek – Sistem Integritas dan Tata Pemerintahan dalam Aparatur Negara Asisten Program Officer Proyek – Tata Pemerintahan Terdesentralisasi Asisten Proyek – Tata Pemerintahan Terdesentralisasi (mengundurkan diri tahun 2008) Asisten Keuangan Proyek – Tata Pemerintahan Terdesentralisasi (mengundurkan diri tahun 2008) Pembantu Administrasi dan Keuangan – Tata Pemerintahan Terdesentralisasi (mengundurkan diri tahun 2008) Asisten Keuangan Proyek – Sistem Integritas dan Anti Korupsi Asisten Administrasi Proyek TPM (mengundurkan diri tahun 2008) Asisten Keuangan Proyek TPM (mengundurkan diri tahun 2008) Asisten Program Junior (mengundurkan diri tahun 2008) Asisten Program Junior (mengundurkan diri tahun 2008) Asisten Administrasi Junior Proyek ISaAC (mengundurkan diri tahun 2008) Officer Proyek untuk Proyek ISaAC Asisten Proyek ISaAC

Tata Pemerintahan Demokratis kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan Laporan Tahunan 2008

70

Utama Sandjaja Farini Pane Lu’lu Muhammad Maria E. Radjali Ainul Ridha Ahsanul Minan Rafaella Wulandari Wahidah Suaib Jimmy Andrei Setio W. Soemeri Ernie Gontha Ratih Komala Wahyuni Singgih Seno Aji Gisella Lokopessy Martha DP. Gurning Agung Wasono Ambun Dekesu B. Tangdilintin Jennifer Utama

Kepala Kelompok Program Manajer Program Manajer Proyek – TS2KPU dan UU Politik (mengundurkan diri tahun 2008) Manajer Proyek Officer Manajemen Proyek – Kaukus dan Konvensi Anti Korupsi PBB (mengundurkan diri tahun 2008) Officer Program KPU Asisten Program Officer Proyek TS2KPU (mengundurkan diri tahun 2008) Officer Proyek UU Politik (mengundurkan diri tahun 2008) Officer Proyek Partai Politik Officer Administrasi Proyek Admin/Asisten Keuangan – Proyek Kaukus dan Konvensi Anti Korupsi PBB Admin/Asisten Keuangan – Proyek TS2KPU-UU Politik (mengundurkan diri tahun 2007) Asisten Penyusun Laporan – Proyek Kaukus dan Konvensi Anti Korupsi PBB Asisten Penyusun Laporan – Proyek TS2KPU-UU Politik Asisten Proyek Asisten Proyek Asisten Keuangan

Tata Pemerintahan dalam Sektor Keamanan dan Peradilan Laode M. Syarief Sofyan Lubis Irene Kuntjoro Ahmad Qisai M. Gaussyah Iman Firmansyah Nara Melissa Munthe Leylayani Iviyanti Asisten Dian Puspitasari Indira Prabhandari Margareth Meutia Adella Mega Yunitasari S

Kepala Kelompok Program Manajer Program Konsultan Junior untuk Pengembangan Program (mengundurkan diri tahun 2008) Konsultan Junior untuk Pengembangan Program Officer Manajemen Proyek – KY dan Pembaruan Kepolisian Officer Manajemen Proyek – KPK, RUU Pengadilan Tipikor dan LPSK Asisten Proyek (mengundurkan diri tahun 2008) Manajemen Proyek – KPK, RUU Pengadilan Tipikor dan LPSK (mengundurkan diri tahun 2008) Asisten Manajemen Proyek – KY dan Pembaruan Kepolisian (mengundurkan diri tahun 2008) Asisten Program Asisten Penyusun Laporan Proyek (mengundurkan diri tahun 2008) Asisten Penyusun Laporan Proyek

Tata Pemerintahan dalam Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Emmy Hafild Irfan Bakhtiar Hasbi Berliani Fahmi Wibawa Mila Nuh Veronica Novita Handayani Fitriadi Sayuti Fitri Hendriyani Reza Mukti S. Maya Herlina Siti S.G. Chaniago Aprilia W. Soetarso Lena Primasari Suryati

Kepala Kelompok Program Manajer Program – Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan (mengundurkan diri tahun 2008) Manajer Program – Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan Manajer Program – Tata Pemerintahan dalam Bidang Ekonomi (mengundurkan diri tahun 2008) Manajer Proyek – Dukungan bagi Departemen Perdagangan Asisten Administrasi Officer Hibah – Program Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan Officer Keuangan – Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan Asisten Junior Officer Administrasi – Program Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan (mengundurkan diri tahun 2008) Asisten Program (mengundurkan diri tahun 2008) Officer Administrasi - Dukungan bagi Departemen Perdagangan (mengundurkan diri tahun 2008) Asisten Keuangan – Dukungan bagi Departemen Perdagangan (mengundurkan diri tahun 2008)

Kantor Regional Yogyakarta Idham Ibty Andi Nuraini Deborah Siahaan Tenti Kurniawati Nasokah Aci Rahman Citra Nudiasari Muslikhah Kurniawati Sri Naida Meili Riosa Puthut Indroyono

Manajer Kantor Regional Yogyakarta (mengundurkan diri tahun 2008) Asisten Program Asisten Administrasi Officer Proyek, ITF Officer Proyek, ITF Asisten Junior, ITF Asisten Junior, ITF Asisten Umum, ITF Koordinator Proyek, ITF Asisten Administrasi, ITF Officer Proyek, ITF

Kantor Regional Aceh Eka Oktavianus Sanusi Ismail Yunidar Z. A.

Manajer Kantor Regional Aceh Asisten Penghubung Proyek Asisten Penghubung Proyek


Kantor-kantor Regional

71

Yusri Hazmi Mashudi SR Jen Surya Ahmad Abdullah Sulastri Rudi Sabri

Asisten Keuangan dan Administrasi Proyek Asisten Penghubung Asisten Admin/Keuangan Senior Officer Proyek – Proyek Keadilan di Aceh Asisten Proyek – Proyek Keadilan di Aceh Officer Monitoring dan Evaluasi – Proyek Keadilan di Aceh

Kantor Regional Papua Natalis Bulo Padang Lili Dharmayanti Ellva C.F. Rori

Manajer Kantor Regional Papua (mengundurkan diri tahun 2008) Asisten Admin/Keuangan Manajer Proyek Papua

Penilaian Tata Pemerintahan Abdul Malik Gismar Tatak P. Ujiyati Inda Loekman Riana Ekawati

Koordinator Penilaian Tata Pemerintahan Manajer Pengetahuan dan Penelitian Asisten Penilaian Tata Pemerintahan Petugas perpustakaan

Operasional


72

Budi Santoso Mohammad Yunus Maya Juwita Bagus Prihastono Vidyaswarini Budi Setiawan Tya MD. Pramesti Rima Aulia Jumali Noviani Dewi Utami Made Monika Ike Atika Bambang S. Arif Rachman Dwi Handayani Achadiat Brata Rano Sukarno Dede Herdiana

Manajer Keuangan dan Operasional Manajer Keuangan Manajer Pelayanan Umum dan Sumber Daya Manusia (mengundurkan diri tahun 2008) Manajer Teknologi Informasi (mengundurkan diri tahun 2008) Pengontrol Keuangan (mengundurkan diri tahun 2008) Asisten Keuangan, Buku Kas Induk dan Kasir Asisten Keuangan, Rekening Pembayaran (mengundurkan diri tahun 2008) Officer Keuangan, Perpajakan dan Uang Muka Asisten Keuangan Asisten Keuangan Asisten Keuangan, Pelaporan (mengundurkan diri tahun 2008) Asisten Administrasi Umum Asisten Pengadaan (mengundurkan diri tahun 2008) Asisten SDM Resepsionis/Meja informasi Administrator Sistem (mengundurkan diri tahun 2008) Administrator Sistem

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Lenny Hidayat Ruth Alicia Marcellus Rantetana Muhamad Ismala Widya Wijayanti Ade Siti Barokah Rini Widiastuti Abdul Latif Bustami

Manajer Monitoring dan Pelaporan Officer Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Manajer Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program (mengundurkan diri tahun 2008) Manajer Monitoring Keuangan Program (mengundurkan diri tahun 2008) Manajer Perencanaan Program dan Penghubung dengan Bappenas (mengundurkan diri tahun 2008) Manajer Perencanaan Program dan Penghubung dengan Bappenas Manajer Monitoring dan Evaluasi (mengundurkan diri tahun 2008) Officer Monitoring (mengundurkan diri tahun 2008)

Hubungan Masyarakat dan Mobilisasi Sumber Daya Hindijani Novita Oscar Dinovta Ashep Ramdhan Rio Rinaldo Cassandra Graham

Manajer Hubungan Masyarakat dan Mobilisasi Sumber Daya Asisten Komunikasi Asisten TI/Pengembangan Media Officer Komunikasi dan Mobilisasi Sumber Daya (mengundurkan diri tahun 2008) Penasihat Komunikasi (mengundurkan diri tahun 2008)

Publikasi Kami Publikasi total Kemitraan tahun 2008 NO.

TITLE

Kerjasama

Laporan tahun 2008: Memajukan pembaruan tata pemerintahan

Kemitraan

2

Balik arah ke era kegelapan nota atas 3 RUU di sektor keamanan

YLBHI

3

Belajar analisis dan advokasi anggaran

IDEA

4

Berguru pada rakyat

LPPSLH

5

(Praktik-praktik terbaik: tanggung jawab sosial perusahaan (Best practices: corporate social responsibility)

P3EM FE UNSRI Palembang

6

Blue print otonomi daerah Indonesia

YHB

7

Cetak biru Polda NAD

Kemitraan

8

Daftar simak monitoring proses pengadaan barang dan jasa pemerintah

MENPAN

9

Distribusi kewenangan kabupaten desa telaah kasus implementasi otonomi daerah

Focal Point SPOD FE UNIBRAW

10

Handbook lembaga ombudsman daerah

Pusham UII

11

Buku saku: tanggung jawab sosial perusahaan (Handbook: corporate social responsibility)

P3EM FE UNSRI Palembang

12

Identification of gaps between laws/regulations of the Republic of Indonesia and the United Nations Conventions Against Corruption

KPK

13

Informasi anggaran daerah [booklet]

IDEA

14

Inovasi di daerah: prakarsa baru bagi kota Solok

Kemitraan

15

Investigasi langkah awal memahami permasalahan layanan pertanian untuk keadilan petani

SETAM

16

Kaukus parlemen bersih: media pembelajaran parlemen lokal

PLOD

17

Keindahan yang menipu

IDEA

18

Lanskap otonomi daerah analisa dan kritik

Yayasan Harkat Bangsa

19

Laporan penelitian pengembangan sistem perekrutan bintara polri

Kemitraan

20

Lembaga ombudsman daerah Yogyakarta dan pemerintahan yang baik

PUSHAM UII


1

73

NO.


74

TITLE

Kerjasama

21

Manual investigasi illegal logging

ICEL

22

Melawan korupsi dari Aceh sampai Papua

Kemitraan

23

Membangun perencanaan partisipatif di desa

FORCE

24

Memperkuat negara demi rakyat

LPPSLH

25

Mengawal kelahiran undang-undang pemerintahan Aceh

Kemitraan

26

Mengutamakan hak-hak dasar rakyat

P3M

27

Modul action research: menguak korupsi di perguruan tinggi negeri

IMSS

28

Modul indepth reporting: menguak korupsi di perguruan tinggi negeri

IMSS

29

Modul pakta integritas: kementerian negara pendayagunaan aparatur negara

Menpan

30

Otonomi daerah dan otonomi award dua provinsi

Jawa Pos

31

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran: tak bisa ditunda [booklet]

IDEA

32

Pedoman umum kormonev

Menpan

33

Peluang dan hambatan reformasi pegawai negeri di Indonesia

Kemitraan

34

Pembaharuan tata pemerintahan lingkungan: menciptakan ruang kemitraan negaramasyarakat sipil-swasta

PSP IPB

35

Pembaruan tata pemerintahan desa berbasis lokalitas dan kemitraan

PSP IPB

36

Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi

CSRC UIN Syarif Hidayatullah

37

Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam

CSRC UIN Syarif Hidayatullah

38

Pengawasan dan penegakan hukum pilkada Aceh 2006

Kemitraan

39

Penguatan keuangan dan perekonomian desa


NO.

TITLE

Kerjasama

Penguatan pemerintahan desa berbasis good governance


41

Peradilan adat di Papua

Kemitraan

42

Peraturan kerja sekretariat

BKPRS

43

Buku saku untuk panitia pengawas pemilu Aceh (Pocket book for Aceh election supervisory committee)

Kemitraan Aceh

44

Program kerja dan alur laporan keuangan

BKPRS

45

Prosedur pengajuan memperoleh dana hibah bersaing: menguak korupsi di perguruan tinggi negeri

IMSS

46

Rancangan undang-undang pemerintah Aceh

Kemitraan

47

Reformasi berkelanjutan: institusi kepolisian republik Indonesia bidang sumber daya manusia

Kemitraan

48

Rekonstruksi politik hukum pemerintah desa dari desa terkooptasi dan marginal menuju desa otonom dan demokratik


49

Rencana aksi nasional [RAN] pemberantasan korupsi 2004-2009

Bappenas

50

Cetak biru Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (The Polda NAD blue print)

Kemitraan

51

Toolkit anti korupsi bidang pengadaan barang dan jasa

MENPAN

52

Perempuan dalam seragam: sebuah kajian (Women in uniform: a study)

Kemitraan

53

Panduan melakukan Citizen Report Card Survey: Pemantauan Pelayanan Publik oleh Warga

Kemitraan

54

Membangun Sistem Integritas dalam Pemberantasan Korupsi di Daerah

Bappenas

55

Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia

Puskapol FISIP UI

56

Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum: Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis

Kemitraan

57

Transformasi Demokratis Partai Politik di Indonesia: Modul, Strategi dan Praktik

Strategic Transformation Institute


40

75

TII, ICW Kemitraan Kemitraan

Meningkatkan Keterlibatan Pemerintah, DPRD dan Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mematuhi Prinsip-prinsip Konvensi Anti-Korupsi PBB (UNCAC)

Prakarsa Pembaruan Partai Politik

Mendorong Integritas dan Kualitas Pemilu tahun 2009 di Indonesia

Advokasi Kebijakan-kebijakan Syariat Islam di Aceh melalui Pemberdayaan Kapasitas Masyarakat Sipil dan Aparat Pemerintah

Memperkuat Tata Pemerintahan dalam Sistem Keterwakilan Politik melalui Dukungan Menyeluruh untuk Pembaruan UU Politik

Dukungan bagi Penguatan Kapasitas Sekretariat Jenderal KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu

Model Perekrutan Politik

Penulisan Manual Pemilu bagi KPU

2

3

4

5

6

7

8

9

CETRO, Bamboe Doea

Institute for Social Institution Studies

KPU

CETRO, LSPP, IPC, Pokja Perempuan

YICM (Yayasan Insan Cita Madani)

FITRA

MITRA

1

TATA PEMERINTAHAN DEMOKRATIS

PROYEK

Menumbuhkan Transparansi, Keterlibatan dan Akuntabilitas Publik dalam Proses-proses Penganggaran di DPRD Provinsi demi Meningkatkan Belanja Sektor Publik dalam sektor Pendidikan dan Kesehatan: Dukungan Program untuk Kaukus DPRD DKI Jakarta

No

Proyek-proyek Berjalan dalam Tahun 2008


76 AUSTRALIA

SWEDIA

AUSTRALIA

MULTI DONOR (BUNGA)

SWEDIA

DENMARK

SWEDIA

BELANDA

BELANDA

SUMBER DANA

Jakarta, Pekanbaru, dan DI Yogyakarta Jakarta

Des 2008 - Feb 2009

Nasional (Jakarta)

Nasional (Jakarta)

Aceh

Sep 2008 - Okt 2008

Jun 2008 - Feb 2009

Mei 2007 – Jul 2008

Mei 2008 - Des 2008

Nasional

Nasional

Des 2007 - Des 2008 Jan 2008 - Des 2009

Nasional

DKI Jakarta

FOKUS GEOGRAFIS PROYEK

Jun 2007 – Sep 2008

Jun 2007 -Nop 2008

DURASI

Indonesia Corruption Watch (ICW) Kemitraan Papua

Kemitraan - Dephukham, DPR, LSMLSM Nasional

14. a. Memperkuat Masyarakat Sipil untuk Proses Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta

Memfasilitasi Penyusunan PERDASUS dan Penguatan Pengadilan Adat di Provinsi Papua dan Papua Barat

Memfasilitasi Penyusunan dan Pengundangan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

15

16

Membangun Jaringan Anti Mafia Peradilan

Pembaruan Berkelanjutan atas Kelembagaan Kepolisian Nasional RI dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia: Proyek Peningkatan Sistem Manajemen Kinerja Kepolisian

17

18

16. a. RUU Pemulihan Aset

Kemitraan - MenNegPAN

Penguatan KPK melalui Dukungan Publik dan Mendorong Seleksi Para Komisioner KPK 2007-2011 yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel (Anti Korupsi)

14

LM UI

LBH Semarang

Pukat

BELANDA

Jun 2007 - Jun 2008

Mar 2007 - Jan 2008

BUNGA DARI DANA PERWALIAN

Jakarta

Semarang

Nasional

Mei 2008 - Des 2008

BELANDA

BELANDA

Papua

Jakarta

Jakarta

Papua

Nasional (Jakarta)

Jakarta, Yogyakarta, Aceh, Papua

Nasional, 7 Provinsi – Sumatra Utara , Sumatra Selatan , Jawa Tengah , Kalimantan Selatan , Sulawesi Selatan , Nusa Tenggara Barat , Maluku


Jakarta, Aceh, Papua, Sumatra Barat , DI Yogyakarta, Jawa Timur , Jawa Barat , Jawa Tengah , Sulawesi Selatan

Nov 2007 - Apr 2009

Jun 2007 - Feb 2008

April 2007 - Jun 2008

Nov 2007 – Feb 2009

Mei 2007 – Apr 2008

Apr 2007 – Apr 2008

Feb 2007 – Feb 2008

DURASI

Apr 2007 - Okt 2008

SWEDIA

BELANDA

BELANDA

SWEDIA

DPRP, Kantor Kejaksaan Provinsi, Pengadilan Tinggi, UNCEN, Polda Papua

Pengadilan Adat Papua

13

MULTI DONOR (BUNGA)

Universitas Indonesia – Fakultas Psikologi

Pengawasan Perekrutan Bintara Polri

12

MULTI DONOR (BUNGA)

AUSTRALIA

SUMBER DANA

Polri, LMUI

Pembaruan Berkelanjutan atas Kelembagaan Kepolisian Nasional RI dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia

11

Komisi Yudisial, 7 Fakultas Hukum di 7 Provinsi (USU Sumatra Utara, UNSRI Sumatra Selatan, UNDIP Jawa Tengah, UNLAM Kalimantan Selatan, UNHAS Sulawesi Selatan, UNRAM Nusa Tenggara Barat, UNPATI Maluku) dan 7 LSM di 7 provinsi (LBH Semarang, LBH Palembang, LBH Makassar, Somasi NTB, Sanksi Borneo, Lakpesdam NU Maluku, Lembaga Pengawasan Peradilan Sumatra Utara)

MITRA

Pengawasan Peradilan/Yudisial Berbasis Masyarakat

TATA PEMERINTAHAN DALAM SEKTOR KEAMANAN DAN PERADILAN

PROYEK

10

No


77

DANA PERWALIAN INTERNAL

Kemitraan MATARADJA AJMI GERAK ACEH

Dukungan bagi Implementasi Awal dari Reformasi Lembaga Pemasyarakatan dengan Fokus pada Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Akses terhadap Keadilan bagi Perdamaian dan Pembangunan di Aceh (Proyek Aceh Justice)

Pengawasan Pengadilan mengenai Pembalakan Liar

22

23

24

Bappenas, Bali Corruption Watch, Institut PeRAK, KP2KKN

Kemitraan

Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Aceh dan DPR Aceh

Membangun Integritas Tata Pemerintahan untuk Sistem Pelayanan Publik yang Bersih dan Transparan

Membangun dan Memberdayakan Komisi Ombudsman Ekonomi Daerah

Mewujudkan TPM (MDGs) melalui Promosi Tata Pemerintahan yang Baik

Dukungan bagi Penyusunan Peraturan-peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Turunan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA)

Dukungan Terpadu bagi Reformasi Tata Pemerintahan Demokratis dan Sektor Pelayanan Publik: Evaluasi Daerah-daerah Otonomi Baru di Indonesia

26

27

28

29

30

Departemen Dalam Negeri, LAN

Pemerintah Kota Makassar

Bappenas – Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan

Penguatan Sistem Pengadaan Publik Terdesentralisasi yang Efektif dan Transparan

25

TATA PEMERINTAHAN DALAM SEKTOR PELAYANAN PUBLIK

Des 2008 - Apr 2009

UNDP - AJP (DIDANAI UNI EROPA)

PUSHAM UII

Menggalang Keterlibatan Komunitas-komunitas Muslim Radikal dalam Mempromosikan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia

21

ICEL, IHSA

Jun 2008 - Apr 2009

SWEDIA

Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional)

Dukungan bagi Transparansi dan Akuntabilitas Polri melalui Penguatan Tanggung Jawab dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)

AUSTRALIA dan SELANDIA BARU

MULTI DONOR (BUNGA)

BELANDA

BELANDA

BELANDA

BELANDA

DANA PERWALIAN, INGGRIS

SWEDIA

Des 2006 – Jun 2008

Mei 2007 – Jan 2008

Jun 2007 – Sep 2008

Jun 2007 – Des 2008

Jun 2007 – Des 2008

Jun 2007 – Des 2008

Jul 2008 - Des 2008

Jul 2008 - Des 2009

Mei 2008 - Des 2008

Jun 2007 - Jun 2008

20

BELANDA

LPPsi (Lembaga Penelitian Psikologi) Psiko UI

19

DURASI

Pembaruan Berkelanjutan atas Kelembagaan Kepolisian Nasional RI dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia: Proyek Perekrutan Bintara Polri yang Akuntabel dan Transparan melalui pengawasan internal dan pengawasan masyarakat

SUMBER DANA

MITRA

PROYEK

No


78 Seluruh Indonesia

Aceh

Sumatra Barat, Lampung, Kalimantan Barat , Kalimantan Selatan , Sumatra Selatan, Jambi, Sulawesi Barat , Kalimantan Tengah , Bali, Papua Barat

Batam (Surabaya), Makassar

Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat

Sumatra Barat , Yogyakarta, Sulawesi Selatan

Jakarta

Aceh

Jakarta

Yogyakarta

Jakarta


Departemen Dalam Negeri dan Departemen Studi Politik, UGM Departemen Dalam Negeri, UNCEN, UKSW, YHB Departemen Dalam Negeri

Dukungan Terpadu bagi Reformasi Tata Pemerintahan Demokratis dan Sektor Pelayanan Publik: Dukungan bagi Musyawarah dan Penyusunan RUU Otonomi Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Dukungan Terpadu bagi Reformasi Tata Pemerintahan Demokratis dan Sektor Pelayanan Publik: Evaluasi Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Papua

Dukungan Terpadu bagi Reformasi Tata Pemerintahan Demokratis dan Sektor Pelayanan Publik: Penyusunan Strategi Besar Pengaturan Regional

31

32

33

Program Kehutanan Multi-Pemangku Kepentingan untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan adil, pertumbuhan penghidupan di pedesaan dan perbaikan Iklim Global

35

LATIN

SCF

KBCF

35. e. Program Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan: Promosi Mekanisme Kompensasi Pengurangan Emisi untuk Sektor Kehutanan yang Adil

35. f. Program Dukungan Multi-Pemangku Kepentingan untuk Pengembangan Kehutanan Perkotaan Terpadu ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Provinsi Palu

35. g. Mendukung Manajemen Hutan yang Adil dan Berkelanjutan guna Mencapai Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan

SAMANTA

SCF

35. c. Program Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan: Dukungan bagi Lembaga Komunitas – Regional Sulawesi

35. d. Program Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan: Dukungan bagi Lembaga Komunitas – Regional Nusa Tenggara

SSS

JAVLEC

Kemitraan, Samanta,SCF,SSS,Kawal Borneo

Kemitraan, Departemen Perdagangan, BIDA dan BKPRS Batam, Forum UKM Jogja, PPTSP Surabaya

35. b. Program Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan: Dukungan bagi Lembaga Komunitas – Regional Sumatra

35. a. Program Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan: Dukungan bagi Lembaga Komunitas – Regional Jawa

Dukungan bagi Perencanaan Kebijakan dan Program Departemen Perdagangan untuk Mengadvokasi Respons Terpadu Pemerintah untuk Isu-isu Perdagangan dan Pembangunan

34

TATA PEMERINTAHAN DALAM BIDANG EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP

MITRA

PROYEK

No


79

NORWEGIA

NORWEGIA

NORWEGIA

NORWEGIA

NORWEGIA

NORWEGIA

NORWEGIA

NORWEGIA

SWEDIA




SUMBER DANA

Sulawesi Selatan

Kalimantan

23 Januari 2008 - 28 Februari 2009

Seluruh Indonesia

Nusa Tenggara

Sulawesi

Sumatra

Jawa

Seluruh Indonesia

Jakarta, Batam, Yogyakarta, Surabaya

Seluruh Indonesia

Papua

Yogyakarta


Jun 2008 - Mei 2009

Nov 2007 – Sep 2008

Okt 2007 – Sept 2008

Okt 2007 – Sep 2008

Okt 2007 – Sep 2008

Okt 2007 – Sep 2008

Jul 2007 - Jun 2010

Agust 2007 - Dec 2008

Des 2006 – Jun 2008

Des 2006 – Jun 2008

Des 2006 – Jun 2008

DURASI

YAYASAN KEMALA/CSF

Fak Kehutanan UGM

35. j. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Sipil dan Pemerintah Daerah dalam Isu Perubahan Iklim dalam Perspektif Keadilan

35. k. Mengembangkan Mekanisme Insentif Karbon bagi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Menuju Pengurangan Emisi di Lahan Gambut Kampar Peninsula: Kegiatan Baseline

Kemitraan NCG

Jasa Konsultasi bagi Optimalisasi Sistem Manfaat Praktek Terbaik dan Sistem Replikasi

37

SHOREA

WGP

WATALA

Mempromosikan Ketaatan pada Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan: Penilaian Tata Pemerintahan Tahunan di Indonesia

UNIT PENILAIAN TATA PEMERINTAHAN

35. o. Program Dukungan Multi-Pemangku Kepentingan untuk Pengembangan Kehutanan Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

35. n. Dukungan terhadap Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat pada Departemen Kehutanan 2008 - 2009

35. m. Dukungan untuk Penguatan Kapasitas Forum dan Masyarakat HKm di Lampung untuk Mendapatkan Perijinan HKm yang Adil dan Demokratis

JIKALAHARI

IHSA

35. i. Memperkuat Upaya Multi Pihak Penegak Hukum dalam Melawan Pembalakan Liar dan Penyebarannya di Indonesia

35. l. Peran Masyarakat Sipil dalam Penciptaan Manajemen Sumber Daya Hutan Yang Baik

ICRAF

MITRA

35. h. Membangun dari Kemajuan dalam Kebijakan: Langkat Berikut dalam Penguatan Kerangka Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat di Indonesia

PROYEK

36

No


80 DSF-BANK DUNIA

DANA PERWALIAN INTERNAL

NORWEGIA

NORWEGIA

NORWEGIA

NORWEGIA

NORWEGIA

NORWEGIA

NORWEGIA

NORWEGIA

SUMBER DANA

Okt 2008 - Okt 2009

Jul 2008 - Des 2008

Jun 2008 - Mei 2009

Mei 2008 - Apr 2009

Nov 2008 - Apr 2009

Des 2008 - Apr 2009

Nov 2008 - Mei 2009

Nov 2008 - Jan 2009

Jul 2008 - Mei 2009

Jan 2008 -Jan 2009

DURASI

Seluruh Indonesia

Seluruh Indonesia

Yogyakarta

Seluruh Indonesia

Lampung

Provinsi Riau

Provinsi Riau

Seluruh Indonesia

Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur

Sumatra Barat, BantenHalimun, Lampung, Bengkunat, Sumberjaya, Garut - Sagara


Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Jl. Brawijaya VIII No. 7 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 Indonesia Telepon +62 21 7279 9566 Fax +62 21 720 8519 +62 21 722 5667

www.kemitraan.or.id

Penerbitan Laporan Tahunan ini didanai dari Dana Fasilitas Kemitraan yang Didukung oleh Kedutaan Kerajaan Belanda

L A P O R A N T A H U N A N 2008

Recommend Documents