KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK DKI SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN BANK DKI Nomor : 8 Tahun 2013 Tentang PERATURAN DANA PENSIUN BANK DKI Direksi PT. Bank DKI, Menimbang
:
a. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Peserta dan Pihak Yang Berhak di hari tua perlu dilakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun Bank DKI Nomor 126 Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 khususnya pada komponen Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dan pemberian Manfaat Pensiun Lainnya; b. Bahwa perubahan Peraturan Dana Pensiun Bank DKI telah mendapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank DKI tanggal 25 Januari 2013; c. Bahwa agar maksud tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya; 3. Akta Nomor 4 tanggal 06 Mei 1999 yang dibuat oleh dan di hadapan Harun Kamil,SH, Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT.Bank DKI dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C.8270.HT.01.01. Tahun 1888 tanggal 7 Mei 1999; 4. Akta Nomor 21 tanggal 12 September 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank DKI yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-79636.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008; 5. Akta Nomor 84 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI; 6. Akta Nomor 23 Tanggal 16 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank DKI; 7. Akta Nomor 18 Tanggal 25 Januari 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Ashoya Ratam,SH,MKn di Jakarta tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank DKI; 8. Perjanjian Kerja Bersama antara PT.Bank DKI dengan Serikat Karyawan
1
PT.Bank DKI Nomor : 001/PKB/DIR/IV/2012 tanggal 11 April 2012; 9. Keputusan Direksi PT.Bank DKI Nomor 126 Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank DKI. Memperhatikan
:
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank DKI Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK DKI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
ARTI ISTILAH Dalam Peraturan Dana Pensiun ini, yang dimaksud dengan : 1.
Undang-undang Dana Pensiun adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
2.
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3.
Bank adalah PT. Bank DKI;
4.
Pendiri adalah Bank;
5.
Pemberi Kerja adalah Pendiri;
6.
Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Bank DKI;
7.
Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank DKI yang menjadi dasar penyelenggaraan program Pensiun;
8.
Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun;
9.
Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun;
10. Penerima Titipan adalah Bank Umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan; 11. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun ini; 12. Manfaat Lain adalah Manfaat Pensiun yang diberikan kepada Pensiunan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri; 13. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.
2
14. Iuran adalah uang yang dibayarkan oleh Karyawan dan Pendiri; 15. Karyawan adalah Karyawan Bank yang telah diangkat sesuai dengan Peraturan Kepegawaian Bank; 16. Peserta adalah Karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar pada Dana Pensiun; 17. Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun; 18. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk; 19. Janda/Duda adalah Isteri/Suami yang sah dari Peserta atau Pensiunan yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta menjalani pensiun atau meninggal dunia atau berhenti bekerja; 20. Anak adalah semua Anak Peserta yang sah menurut hukum yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta menjalani pensiun atau meninggal dunia atau berhenti bekerja; 21. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta menjalani pensiun atau meninggal dunia atau berhenti bekerja; 22. Imbalan Kerja adalah Penghasilan tetap yang diperoleh Karyawan; 23. Penghasilan Dasar Pensiun, selanjutnya disingkat PhDP yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Iuran dan Manfaat Pensiun adalah prosentase imbalan kerja berdasarkan tingkatan karyawan; 24. Masa Kerja adalah Masa Kerja Peserta yang diperhitungkan sebagai Masa Kerja untuk penentuan besarnya Manfaat Pensiun; 25. Cacat adalah Cacat total dan tetap, yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Pemberi Kerja yang menyebabkan Karyawan tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya.
Pasal 2
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN (1)
Dana Pensiun ini menjalankan kegiatannya dengan nama Dana Pensiun Bank DKI, disingkat DAPEN BANK DKI selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Jakarta.
(2)
Dana Pensiun didirikan di Jakarta, dan dapat mempunyai Cabang/Perwakilan di tempat lain dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi Perizinan untuk itu dari pihak yang berwenang.
Pasal 3 TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU (1)
Dana Pensiun ini dibentuk pada tanggal 14 April 1993 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
(2)
Dana Pensiun Bank DKI merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun dan Kesejahteraan Bank DKI yang dibentuk berdasarkan akte Notaris Azhar Alia. SH Nomor : 92 tanggal 24 April 1984 di Jakarta yang disesuaikan dengan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya dengan Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta Nomor : 144 Tahun 1993 tanggal 30 Desember 1993 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan
3
Menteri Nomor KEP-015/KM.17/1994 tanggal 21 Januari 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor 126 Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Nomor KEP-140/KM.10/2009 tanggal 2 Juni 2009.
Pasal 4
A Z A S Dana Pensiun berdasarkan Pancasila sebagai landasan Idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusionil.
Pasal 5
MAKSUD DAN TUJUAN Dana Pensiun didirikan dengan maksud menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang bertujuan memberikan jaminan kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan keluarganya setelah pensiun, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun ini.
BAB II PENDIRI Pasal 6
NAMA PENDIRI Pendiri Dana Pensiun adalah PT. BANK DKI yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta tertanggal 6 Mei 1999 Nomor 4 yang dibuat di hadapan Notaris Harun Kamil, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. 8270.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara tanggal 4 Juni 1999 Nomor 45 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 21 tanggal 12 September 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank DKI yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-79636.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008.
Pasal 7
KEWAJIBAN PENDIRI Pendiri berkewajiban : (1)
Membayar Iuran;
(2)
Memungut Iuran dari Peserta;
(3)
Menyetorkan seluruh Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja yang menjadi kewajibannya kepada Dana Pensiun;
(4)
Membayar bunga atas hutang Iuran yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo;
(5)
Melaporkan secara tertulis setiap perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Menteri;
(6)
Memberikan data/dokumen, keterangan dan informasi lain, yang berkaitan dengan Peserta Dana Pensiun.
4
(7)
Menyampaikan perubahan Arahan Investasi kepada Menteri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan.
Pasal 8 HAK DAN WEWENANG PENDIRI Pendiri berhak dan berwenang : (1)
Menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun, beserta perubahannya.
(2)
Mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Dewan Pengawas.
(3)
Menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
(4)
Menetapkan dan mengubah Arahan Investasi dengan berpedoman pada Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
(5)
Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran serta Rencana Investasi (RAPPI).
(6)
Menetapkan besarnya honorarium bagi Pengurus dan Dewan Pengawas.
(7)
Menetapkan uang penghargaan bagi Pengurus dan Dewan Pengawas yang telah mengakhiri masa jabatannya.
(8)
Mengesahkan laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
Pasal 9
TANGGUNG JAWAB PENDIRI Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
BAB III PENGURUS Pasal 10
PENUNJUKAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN PENGURUS (1)
Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri mengangkat Pengurus dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.
(2)
Pengangkatan Pengurus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pendiri.
(3)
Pengurus berjumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, dan apabila jumlah Pengurus lebih dari 1 (satu), orang maka salah satu sebagai Direktur Utama dan anggota lainnya sebagai Direktur.
(4)
Untuk dapat diangkat sebagai Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
5
a. Sekurang-kurangnya berijazah Strata 1 (S1) atau sederajat. b. Berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat diangkat sebagai Pengurus; c. Memiliki kejujuran, integritas, kemampuan, dan berkelakuan baik dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman mengenai Dana Pensiun; e. Antara Pengurus tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik kebawah maupun ke samping; f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perekonomian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perekonomian; g. Lulus Sertifikasi yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga berwenang; h. Lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. (5)
Pengurus diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan berakhir anggota Pengurus yang bersangkutan dapat diperpanjang paling lama untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
(6)
Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
(7)
Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Pengurus, Pendiri wajib mengangkat anggota Pengurus untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 6 (bulan) sejak terjadi lowongan anggota Pengurus dimaksud untuk mengisi sisa masa jabatan yang masih tersisa dari anggota Pengurus yang digantikannya.
(8)
Selama Pendiri belum menunjuk anggota Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (7) maka tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh anggota Pengurus yang ada, untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(9)
Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : a. masa jabatan berakhir; atau b. meninggal dunia; atau c. mengundurkan diri; atau d. diberhentikan oleh Pendiri; atau e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau f. Dana Pensiun bubar.
(10) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Menteri selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya perubahan. (11) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/jabatan eksekutif pada perusahaan lain.
Pasal 11
KEWAJIBAN PENGURUS (1)
Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
(2)
Menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri.
6
(3)
Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
(4)
Bertindak teliti, trampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
(5)
Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
(6)
Menyampaikan kepada Pendiri : a. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku. b. Laporan Investasi semesteran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah akhir semester. c. Hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku.
(7)
Memperlihatkan buku, catatan dan dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan kepada Menteri dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan terhadap Dana Pensiun.
(8)
Menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri menurut jenis, bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri yang terdiri dari: a. Laporan Keuangan; b. Laporan Investasi; c. Laporan Teknis; d. Laporan Aktuaris.
(9)
Menyampaikan kepada Peserta : a. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri. b. Kartu Peserta; c. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun. d. Ringkasan laporan Investasi dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada Menteri. e. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas terhadap kinerja Investasi Dana Pensiun selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima hasil evaluasi Dewan Pengawas. f. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri.
(10) Menyampaikan kepada Dewan Pengawas : a. Laporan Investasi semesteran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah akhir semester. b. Hasil pemeriksaan Akuntan publik atas Laporan Investasi selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku. (11) Memberitahukan kepada Menteri apabila Pendiri tidak membayar Iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. (12) Mengumumkan pengesahan Menteri atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. (13) Menyampaikan kepada Pendiri Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran serta Rencana Investasi (RAPPI) setelah Dewan Pengawas memberikan pendapat, selambatlambatnya setiap akhir bulan November untuk mendapatkan persetujuan Pendiri.
7
(14) Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi berikut hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus. (15) Bersama Dewan Pengawas membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi berikut hasilnya. (16) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pendiri setiap tahun di pada akhir masa jabatannya.
Pasal 12 HAK DAN WEWENANG PENGURUS (1)
Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.
(2)
Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
(3)
Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
(4)
Pengurus berwenang untuk menyusun organisasi Dana Pensiun serta mengangkat dan memberhentikan Pegawai Dana Pensiun, menetapkan gaji / penghasilannya dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
(5)
Anggota Pengurus memperoleh honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
(6)
Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja dan Peserta.
(7)
Pengurus dapat mengusulkan diadakannya tambahan atau perubahan Peraturan Dana Pensiun. Keputusan atas tambahan atau perubahan dimaksud ditetapkan oleh Pendiri.
(8)
Pengurus berhak mendapatkan uang penghargaan masa bakti yang diberikan pada akhir masa jabatan.
Pasal 13 TANGGUNG JAWAB PENGURUS (1)
Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya.
(2)
Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
(3)
Pengurus, baik masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.
(4)
Suatu pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan itikad baik, membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya.
8
Pasal 14
RAPAT PENGURUS (1)
Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
(2)
Panggilan untuk rapat Pengurus harus dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
(3)
Rapat Pengurus dipimpin oleh Direktur Utama atau apabila Direktur Utama berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur.
(4)
Rapat Pengurus sah apabila mencapai kuorum.
(5)
Rapat Pengurus mencapai kuorum, apabila dihadiri minimal oleh lebih dari setengah jumlah anggota Pengurus.
(6)
Hasil rapat Pengurus harus dituangkan dalam notulen yang wajib ditandatangani oleh Pimpinan rapat dan oleh seorang Direktur yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
BAB IV DEWAN PENGAWAS Pasal 15 PENUNJUKAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS (1)
Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri mengangkat Dewan Pengawas.
(2)
Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan Pendiri.
(3)
Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dalam jumlah yang sama yang terdiri : a. 2 (dua) orang wakil Pemberi Kerja, yaitu : - Seorang anggota Direksi Bank. - Seorang pejabat Bank. b. 2 (dua) orang wakil dari Peserta, yaitu : - Seorang wakil dari Karyawan. - Seorang wakil dari Pensiunan.
(4)
Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
(5)
Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Sekurang-kurangnya berijazah Strata 1 (S1) atau sederajat. b. Memiliki kejujuran, integritas, kemampuan, dan berkelakuan baik dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman mengenai Dana Pensiun.
9
d. Antara Dewan Pengawas tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik kebawah maupun ke samping. e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perekonomian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang perekonomian . (6)
Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
(7)
Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi lowongan tersebut selambat- lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud.
(8)
Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila : a. Masa jabatan berakhir; atau b. Meninggal dunia; atau c. Mengundurkan diri; atau d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau f. Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun ; atau g. Status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
(9)
Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Menteri selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan
(10)
Direksi dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
Pasal 16
KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS (1)
Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus.
(2)
Menyampaikan laporan tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
(3)
Bersama Pengurus, membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi berikut hasilnya.
(4)
Mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya sekali untuk 1 (satu) tahun buku.
Pasal 17
HAK DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS (1)
Dewan Pengawas menunjuk Aktuaris dan Akuntan Publik.
(2)
Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedunggedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
(3)
Memberikan pendapat atas Rencana Kerja serta Anggaran Belanja dan Pendapatan serta Investasi (RAPPI) yang diajukan oleh Pengurus kepada Pendiri.
(4)
Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
10
(5)
Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
(6)
Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan anggota Pengurus apabila anggota Pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan Dana Pensiun atau melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya.
(7)
Dewan Pengawas dapat menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Pendiri.
(8)
Dewan Pengawas berhak mendapatkan uang penghargaan masa bakti yang diberikan pada akhir masa jabatan.
Pasal 18
TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.
Pasal 19
RAPAT DEWAN PENGAWAS (1)
Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.
(2)
Panggilan untuk rapat Dewan Pengawas harus dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas dengan surat resmi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
(3)
Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.
(4)
Rapat Dewan Pengawas hanya sah apabila mencapai kuorum, yaitu apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas.
(5)
Dalam hal rapat Dewan Pengawas tidak mencapai kuorum, maka rapat tersebut ditunda 7 (tujuh) hari setelah tanggal rapat pertama itu dan rapat kedua ini dapat mengambil keputusankeputusan yang sah dan mengikat, apabila jumlah yang hadir minimal setengah dari jumlah anggota Dewan Pengawas.
(6)
Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan dengan sah, dan setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
(7)
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil oleh rapat, berdasarkan keputusan Pimpinan rapat.
(8)
Hasil rapat Dewan Pengawas harus dituangkan dalam notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
11
(9)
Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang masalah yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.
BAB V KEKAYAAN DANA PENSIUN Pasal 20 (1)
Kekayaan awal Dana Pensiun berasal dari bagian kekayaan bersih Yayasan Dana Pensiun dan Kesejahteraan Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta.
(2)
Sumber Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari : a. Iuran Pemberi Kerja; b. Iuran Peserta; c. Hasil Investasi; d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain.
(3)
Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
(4)
Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai Arahan Investasi yang digariskan Pendiri.
(5)
Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.
BAB VI PENERIMA TITIPAN Pasal 21
PENERIMA TITIPAN (1) (2)
Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan. Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
(3)
Perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut : a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan, b. Biaya Penerima Titipan dibebankan kepada Dana Pensiun, c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan untuk Menteri, atau oleh Akuntan Publik
12
dan atau Aktuaris yang ditunjuk Menteri atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh Auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. (4)
Perubahan perjanjian penitipan dan/atau perubahan penujukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
(5)
Kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan pada Penerima Titipan hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Pengurus.
BAB VII KEPESERTAAN Pasal 22
SYARAT PESERTA (1)
Setiap Karyawan menjadi Peserta apabila telah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, atau telah menikah dan telah mempunyai Masa Kerja, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, serta telah diangkat menjadi Karyawan tetap sebelum tanggal 02 Juni 2009.
(2)
Kepesertaan dimulai pada tanggal Karyawan terdaftar pada Dana Pensiun sebagai Peserta dan berakhir setelah Peserta : - meninggal dunia; atau - berhenti bekerja dengan mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain; atau - berhenti bekerja dengan masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)
Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri sebagai Peserta atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila masih memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(4)
Untuk menjadi Peserta, Karyawan wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar Iuran kepada Dana Pensiun.
(5)
Kedudukan sebagai Peserta diberitahukan oleh Dana Pensiun, dan kepada yang bersangkutan diberikan 1 (satu) eksemplar Peraturan Dana Pensiun beserta perubahanperubahan bilamana ada.
(6)
Sebagai tanda bukti kepesertaan, kepada Peserta yang bersangkutan diberikan Kartu Tanda Peserta.
Pasal 23
MASA KERJA (1)
Masa Kerja yang dipergunakan dalam menghitung besarnya Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja dan Masa Kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja dalam hal ada dana yang dibawa.
(2)
Dalam hal Karyawan pindahan dari Dana Pensiun lain dapat dilakukan penyesuaian Masa Kerja sebagai berikut : a. apabila dana yang dibawa dari Dana Pensiun lain lebih kecil dari persyaratan dana menurut Peraturan Dana Pensiun ini, maka selisihnya menjadi beban Pemberi Kerja;
13
b. apabila dana yang dibawa dari Dana Pensiun lain lebih besar, maka selisihnya diperhitungkan sebagai tambahan Masa Kerja. (3)
Dalam hal Karywan pindah dari Pemberi Kerja lain dengan tidak disertai dana maka tidak ada Masa Kerja yang diakui.
(4)
Perhitungan Masa Kerja pada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah Masa Kerja sejak menjadi calon Pegawai Bank sampai dengan masa kepesertaan berakhir sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2).
(5)
Masa Kerja dihitung dalam satuan tahun dan bulan. Jika dalam perhitungan terdapat satuan hari dilakukan pembulatan ke atas menjadi satuan bulan penuh.
Pasal 24 IURAN
(1)
Setiap Peserta wajib membayar Iuran Peserta sebesar 5 % (lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun setiap bulannya.
(2)
Kewajiban membayar Iuran Peserta tersebut dalam ayat (1) di atas dihentikan terhitung sejak bulan berikutnya setelah : a. Berhenti bekerja sebagai Pegawai, atau b. Pegawai meninggal dunia.
(3)
Pemberi Kerja wajib membayar Iuran dan besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria, yang terdiri dari Iuran normal dan Iuran tambahan.
(4)
Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh Iuran Peserta yang dipungutnya dan Iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
(5)
Iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan : a. sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan bunga yang layak yaitu bunga deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada Bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta, yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4); b. sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama.
Pasal 25
USIA PENSIUN (1)
Usia Pensiun Normal adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
(2)
Usia Pensiun Dipercepat adalah 46 (empat puluh enam) tahun.
Pasal 26
HAK PESERTA (1)
Peserta berhak atas : a. Manfaat Pensiun Normal, atau b. Manfaat Pensiun Dipercepat, atau
14
c. Manfaat Pensiun Cacat, atau d. Manfaat Pensiun Ditunda (2)
Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
(3)
Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
(4)
Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
(5)
Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
(6)
Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki Masa Kerja kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah Iuran Peserta sendiri ditambah bunga yang layak, yaitu bunga deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan pada Bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta.
Pasal 27
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA (1)
Kewajiban Peserta : a. menandatangani kartu tanda Peserta; b. memberikan data kePesertaan yang diperlukan oleh Pengurus; c. melalui Pemberi Kerja, mendaftarkan isteri/suami/Anak serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga; d. mentaati Peraturan Dana Pensiun.
(2)
Tanggung jawab Peserta : a. b.
bertanggung jawab atas kebenaran data atau keterangan yang diberikan kepada Pemberi Kerja/Dana Pensiun, dalam rangka administrasi kepesertaan; bertanggung jawab atas hal-hal yang disepakati dalam Peraturan Dana Pensiun.
Pasal 28
PENDAFTARAN PESERTA (1)
Karyawan yang telah memenuhi persyaratan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) wajib mengisi formulir pendaftaran Peserta dan menyampaikan kepada Dana Pensiun, melalui Pemberi Kerja, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya formulir tersebut.
(2)
Setiap Peserta diberikan Kartu Peserta sebagaimana bukti kepesertaanya yang disampaikan oleh Pengurus selambat-lambatnya 30 (Tigapuluh) hari sejak formulir pendaftaran kepesertaan diterima.
(3)
Kartu Peserta berlaku sampai dengan berakhirnya masa kepesertaannya dalam Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2).
(4)
Setiap terjadi perubahan susunan keluarga, Peserta wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dana Pensiun, melalui Pemberi Kerja.
(5)
Bentuk dan isi formulir pendaftaran dan kartu Peserta ditetapkan oleh Pengurus.
15
(6)
Pemberi Kerja wajib menyampaikan kepada Dana Pensiun daftar Peserta secara berkala selambat-lambatnya setiap 1 (satu) tahun dan setiap saat bila terjadi perubahan, dengan menggunakan formulir daftar Peserta.
(7)
Setiap Peserta harus memberikan keterangan susunan keluarganya kepada Dana Pensiun, melalui Pemberi Kerja.
(8)
Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan ayat (3) Kartu Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Pengurus.
Pasal 29
TATA CARA PENDAFTARAN PIHAK YANG BERHAK (1)
Keterangan susunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (7), harus disampaikan oleh Peserta dengan mengisi formulir daftar susunan keluarga, yang dilakukan secara bersamaan dengan pendaftaran kepesertaannya.
(2)
Susunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas isteri/suami dan Anak yang sah dan terdaftar di Bank.
(3)
Dalam hal tidak ada isteri/suami dan Anak yang sah dan terdaftar pada Pemberi Kerja sebagai pewaris utama, maka Peserta dapat menunjuk pihak lain sebagai Pihak Yang Ditunjuk atas Manfaat Pensiun.
(4)
Isteri/suami atau Anak yang sah dan terdaftar pada Pemberi Kerja dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), atau Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang telah didaftarkan pada Dana Pensiun merupakan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta meninggal dunia.
(5)
Dalam hal hubungan perkawinan Peserta atau Pensiunan dengan isteri/suami yang telah terdaftar dalam Dana Pensiun terputus, maka isteri/suami dimaksud hapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
(6)
Pengurus wajib mencatat segala pendaftaran dan perubahan susunan keluarga dari Peserta segera setelah diterimanya formulir pendaftaran dan perubahan dari Peserta.
(7)
Akibat yang timbul karena kelalaian Peserta, atau apabila terdapat ketidak benaran dalam memberikan keterangan yang diperlukan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.
(8)
Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan oleh Pengurus.
BAB VIII PENGHASILAN DASAR PENSIUN (PhDP) Pasal 30
PENGHASILAN DASAR PENSIUN (PhDP) (1) Besarnya Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah sebagai berikut: No. 1.
Tingkatan Karyawan
Besaran PhDP
Senior Vice President
65% x Imbalan Kerja
16
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Vice President Assistant Vice President Senior Manager Manager Assistant Manager Supervisor Assistant Supervisor Senior Clerk Junior Clerk Non Clerk
65% 65% 65% 75% 80% 90% 85% 85% 85% 85%
x x x x x x x x x x
Imbalan Kerja Imbalan Kerja Imbalan Kerja Imbalan Kerja Imbalan Kerja Imbalan Kerja Imbalan Kerja Imbalan Kerja Imbalan Kerja Imbalan Kerja
(2) Dalam hal terjadi perubahan kenaikan tingkatan karyawan, maka Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yang digunakan adalah jumlah yang tertinggi antara PhDP saat kenaikan tingkatan karyawan dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sebelumnya.
BAB IX MANFAAT PENSIUN Pasal 31
MANFAAT PENSIUN NORMAL Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) dihitung dengan rumus : MPN = 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun.
Pasal 32
MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) dihitung berdasarkan rumus : MPD = (F x MK 1 x PhDP) + (NS x F x MK 2 x PhDP). F = Faktor Penghargaan per tahun masa kerja sebesar 2,5%. MK 1 = Masa Kerja sampai dengan tanggal 02 Juni 2009. MK 2 = Masa Kerja terhitung setelah tanggal 02 Juni 2009 NS = Nilai Sekarang PhDP = Penghasilan Dasar Pensiun terakhir
Pasal 33
MANFAAT PENSIUN CACAT (3)
Besarnya Manfaat Pensiun Cacat (MPC) dihitung dengan menggunakan rumus : MPC = Nilai Sekarang x 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun
(4)
Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui/dihitung seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
Pasal 34
PENSIUN DITUNDA
17
(1)
Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) dihitung dengan rumus : PD = Nilai Sekarang x 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun.
(2)
Pensiun Ditunda dibayarkan sekurang-kurangnya apabila Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat.
(3)
Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat : a. tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau b. dialihkan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau c. dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan; dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
(4)
Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.
Pasal 35
MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN ANAK (1)
Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
(2)
Dalam hal Janda/Duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
(3)
Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
(4)
Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka pembayaran Manfaat Pensiun Anak dibayarkan sampai dengan Anak berusia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan : -Masih berstatus sekolah; dan -Belum pernah menikah; dan -Tidak mempunyai penghasilan.
Pasal 36
BESARNYA MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA ATAU ANAK (1)
Dalam hal Peserta meninggal dunia setelah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 80% yang dihitung berdasarkan perhitungan ketentuan Pasal 32.
(2)
Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 80 % dari Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 34.
(3)
Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 80% dari Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pensiunan.
18
(4) (5)
(6)
Dalam hal Peserta meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Masa Kerja yang diakui adalah Masa Kerja seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dan (3) pasal ini Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak dari Peserta atau Pensiunan, selama 12 (dua belas) bulan pertama ditetapkan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari hak atas Manfaat Pensiun Peserta atau Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan yang meninggal dunia. Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.
Pasal 37
PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS (1)
Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil atau sama dengan besarnya Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara bulanan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri, maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, nilai sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
(2)
Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, nilai sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus
(3)
Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta pensiun atau bagi Janda/ Duda atau Anak pada saat Peserta meninggal dunia, dapat menerima pembayaran secara sekaligus sebanyakbanyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun.
(4)
Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda atau Anak, maka nilai sekarang dari hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
(5)
Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta/Pensiunan, Janda/Duda atau Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi Iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta dan terdaftar di Bank DKI.
(6)
Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki Masa Kerja kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah Iuran Peserta sendiri ditambah bunga yang layak, yaitu bunga deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan pada Bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta.
Pasal 38
MAKSIMUM MANFAAT PENSIUN Besarnya Manfaat Pensiun bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 ditetapkan maksimum 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
Pasal 39
MINIMUM MANFAAT PENSIUN
19
(1) Besarnya Manfaat Pensiun bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 dan ditetapkan minimum sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan untuk : a. b. c. d.
Pensiun Normal; Pensiun Dipercepat; Pensiun Cacat; Pensiun Janda/Duda dan Anak.
Pasal 40 NILAI SEKARANG Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini, ditetapkan oleh Aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuaria yang sama pada perhitungan aktuaria terakhir.
BAB X MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN Pasal 41
MANFAAT PENSIUN NORMAL, MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT, PENSIUN DITUNDA DAN MANFAAT PENSIUN CACAT (1) Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat mulai dibayarkan sejak Peserta pensiun. (2) Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta. (3) Pembayaran Manfaat Pensiun berakhir pada akhir bulan Pensiunan meninggal dunia.
Pasal 42 MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA (1)
Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan setelah Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
(2)
Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi.
Pasal 43 MANFAAT PENSIUN ANAK (1)
Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi.
(2)
Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), ayat (4).
20
Pasal 44
TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN (1)
Dana Pensiun wajib menerbitkan surat Keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Pemberi Kerja tentang pemberhentian Karyawan.
(2)
Dana Pensiun wajib menerbitkan surat keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tentang kematian Peserta/Pensiunan dan Janda/Duda harus menunjukkan : -
(3)
Surat keterangan kematian yang dibuat oleh instansi yang berwenang; Foto copy identitas Janda/Duda; Foto copy bukti susunan keluarga yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang. Fotocopy Surat Nikah Janda/Duda dengan Peserta.
Dana Pensiun wajib menerbitkan surat keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun Anak selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah : a. Menerima pemberitahuan tentang kematian Peserta/Pensiunan dan atau Janda/Duda dari Peserta dan Anak dengan menunjukkan : - Surat keterangan kematian yang dibuat oleh instansi yang berwenang. - Foto copy identitas dan Anak. - Foto copy bukti susunan keluarga yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang. b. Menerima laporan pernikahan Janda/Duda atau Anak dengan menunjukkan : - Surat keterangan pernikahan dari Pejabat yang berwenang. - Foto copy identitas Anak. - Foto copy bukti susunan keluarga yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
(4)
Dana Pensiun wajib menerbitkan surat keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun Peserta kepada Pihak Yang Ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tentang kematian Peserta, dan Pihak Yang Ditunjuk harus menunjukkan : -
(5)
Surat keterangan kematian yang dibuat oleh instansi yang berwenang; Surat pernyataan penunjukkan sebagai Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Pensiun Peserta; Foto copy identitas Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Pensiun Peserta.
Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan secara tunai di kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh Pengurus dengan memindah-bukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun, pada tanggal 25 setiap bulannya.
Pasal 45
KENAIKAN MANFAAT PENSIUN Terhitung sejak bulan Januari 2005 setiap 2 tahun pada bulan yang sama, penerima Manfaat Pensiun (Pensiunan, Janda/Duda atau Anak) dinaikkan sebesar 5% dari Manfaat Pensiun yang diterima bulan sebelumnya.
Pasal 46
MANFAAT LAIN
21
(1)
Bagi Pensiunan, Janda/Duda dan Anak yang telah menerima Manfaat Pensiun bulanan berhak menerima Manfaat Lain sebesar 1 (satu) kali Manfaat Pensiun Bulanan.
(2)
Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Pasal 47
PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN DAN MANFAAT LAIN (1)
Pajak Penghasilan atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain dibayar atas beban Dana Pensiun.
(2)
Dana Pensiun wajib menyetorkan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara.
Pasal 48
PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS MANFAAT PENSIUN (1)
Hak atas setiap Manfaat Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
(2)
Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun.
Pasal 49
PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR (1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Pegawai menurut bukti-bukti yang sah. (2) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.
Pasal 50
TAHUN BUKU Tahun Buku Dana Pensiun dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang sama.
Pasal 51
ANGGARAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN SERTA RENCANA INVESTASI (1)
Pengurus wajib mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran serta Rencana Investasi kepada Pendiri tiap tahun selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir Tahun Anggaran yang bersangkutan.
(2)
Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran serta Rencana Investasi harus sudah di setujui oleh Pendiri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulainya Tahun Anggaran yang bersangkutan.
22
(3)
Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui, Pendiri belum memberikan persetujuan, maka Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran serta Rencana Investasi dianggap telah disetujui Pendiri.
Pasal 52
LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN (1)
Pengurus wajib membuat laporan keuangan Dana Pensiun untuk setiap tahun anggaran yang bersangkutan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
(2)
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk dan harus selesai diaudit selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima dari Pengurus.
(3)
Dalam keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Pengurus wajib menyerahkan laporan keuangan dimaksud serta memperlihatkan dokumen-dokumen pendukungnya dan memberikan penjelasan yang diperlukan kepada Akuntan Publik.
(4)
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik disampaikan oleh Pengurus kepada Pendiri melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima dari Akuntan Publik.
(5)
Pendiri dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini harus sudah memberikan keputusan. Apabila setelah jangka waktu tersebut dilampaui Pendiri belum memberikan keputusan maka laporan dimaksud dianggap telah diterima oleh Pendiri.
(6)
Setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini mendapat pengesahan dari Pendiri, Pengurus wajib menyampaikan pada Menteri.
(7)
Penerimaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas dan Pengurus dari tanggung jawab atas segala tindakan/perbuatan hukum dalam tahun anggaran yang lampau, tanpa mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Dana Pensiun ini.
(8)
Pengurus wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
Pasal 53 BIAYA PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN (1)
Biaya yang menjadi beban Dana Pensiun adalah : A.
Biaya Investasi : 1. Biaya Pengurusan Investasi. 2. Biaya Penitipan. 3. Biaya Selisih Kurs. 4. Biaya Penagihan Investasi. 5. Biaya Penghapusan Investasi. 6. Biaya Transaksi Surat Berharga. 7. Biaya Manajer Investasi.
23
B.
Biaya Operasional terdiri dari : a. Biaya Personalia : 1. Gaji Karyawan Dana Pensiun.; 2. Tunjangan Transport Karyawan Dana Pensiun. 3. Tunjangan Pengobatan Karyawan Dana Pensiun. 4. Tunjangan Natura Karyawan Dana Pensiun. 5. Honorarium Dewan Pengawas dan Pengurus. 6. Perjalanan Dinas. 7. Tunjangan Pakaian Dinas. 8. Cuti. 9. THR (Tunjangan Hari Raya). 10. Seminar, Workshop, Pendidikan dan Latihan. 11. Tunjangan Kesejahteraan. 12. Lembur. 13. Penghargaan masa bakti Pengurus dan Dewan Pengawas. 14. Penghargaan masa kerja Karyawan Dana Pensiun 15. Rekrutmen. 16. Biaya Pesangon atau uang jasa (jerih payah). 17. Biaya penggantian rawat inap. 18. Jamsostek Karyawan Dana Pensiun. 19. Tunjangan Iuran Pensiun Karyawan Dana Pensiun. 20. Bantuan cacat 21. Uang duka 22. Tunjangan Jabatan karyawan Dana Pensiun 23. Tunjangan Perusahaan 24. Tunjangan Kerja b. Biaya Administrasi, Biaya Kantor dan Biaya Umum : 1. Biaya Rapat dan jamuan tamu. 2. Biaya Representasi 3. Biaya Alat tulis dan barang cetakan 4. Biaya Pemeliharaan dan perbaikan kantor 5. Biaya Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan 6. Biaya Pemeliharaan dan perbaikan inventaris 7. Biaya Listrik, air, telepon, faksimili, telex dan internet 8. Biaya Fotocopy 9. Biaya Materai dan perangko 10. Biaya Surat kabar/majalah 11. Biaya Iuran 12. Biaya Sewa 13. Biaya Bahan Bakar Kendaraan (BBM) 14. Biaya Administrasi Bank 15. Biaya Asuransi Kendaraan 16. Biaya Asuransi Gedung 17. Biaya Keamanan dan Kebersihan 18. Biaya Bantuan Sosial. 19. Biaya Sosialisasi, Transportasi dan Informasi kepada peserta dan pensiunan 20. Biaya Rekreasi dan Olahraga
24
21. Biaya Rumah Tangga Dana Pensiun Bank DKI c. Biaya Penyusutan dan Amortisasi : 1. Biaya Penyusutan perangkat komputer 2. Biaya Penyusutan peralatan kantor 3. Biaya Penyusutan Kendaraan 4. Biaya Penyusutan Gedung. d. Biaya Jasa Pihak ketiga : 1. Biaya Akuntan Publik 2. Biaya Aktuaris 3. Biaya Konsultan 4. Biaya Notaris 5. Biaya Pengacara 6. Biaya Penilai e. Biaya Non Operasional : Pajak-pajak : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pajak Manfaat Pensiun Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Pajak Kendaraan operasional; Pajak Fiskal;
(2)
Biaya-biaya tersebut dalam ayat 1 Pasal ini dibuatkan anggaran setiap tahunnya dan realisasinya harus seijin Pendiri sesuai batasan kewenangan.
(3)
Dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun, biaya pembubaran dan likuidasi dibebankan pada Dana Pensiun.
(4)
Tata cara pengeluaran biaya-biaya tersebut dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri oleh Pengurus.
Pasal 54
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN (1)
Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun dapat dilakukan dalam hal : a. Pendiri bubar b. Menteri berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta, Pensiunan dan Pihak Lain Yang Berhak atas Manfaat Pensiun, atau terhentinya Iuran Pemberi Kerja dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
(2)
Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun dapat dilakukan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Menteri.
25
(3)
Tata cara pembubaran dan Penyelesaian tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaannya.
(4)
Sebelum Proses Pembubaran dan Penyelesaian selesai, Pemberi Kerja tetap bertanggung jawab atas Iuran yang terhutang sampai pada saat Dana Pensiun di bubarkan sesuai ketentuan Pendanaan dan Solvabilitas yang di tetapkan Menteri.
(5)
Pengembalian kekayaan Dana Pensiun kepada Pemberi Kerja dilarang.
Pasal 55
PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN (1)
Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan Menteri.
(2)
Tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun ini dan prosedur untuk mendapatkan pengesahan Menteri tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaannya.
(3)
Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaanya sampai pada saat pengesahan Menteri.
Pasal 56
KETENTUAN LAIN-LAIN (1)
Pegawai yang diangkat sebagai Direksi PT. Bank DKI, diberhentikan dengan hak pensiun sesuai dengan Peraturan ini.
(2)
Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini berlaku pula bagi Pegawai yang pada saat Peraturan Dana Pensiun ini disahkan, menjabat sebagai Direksi PT. Bank DKI.
(3)
Hak Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 atas permintaan Peserta dapat dialihkan oleh Pengurus kepada Dana Pensiun lain yang dipilih Peserta, yang harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permintaan Peserta diajukan.
(4)
Dalam hal terdapat perselisihan diantara para Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun meninggal dunia, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan, dan apabila cara tersebut tidak berhasil, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan.
(5)
Pembayaran yang dilakukan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menjadi tanggung jawab Pengurus, yang pembayarannya dilakukan di kantor Dana Pensiun pada jam-jam kerja, atau dilakukan dengan memindah bukukan ke dalam rekening Bank milik Peserta, menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh Dana Pensiun.
Pasal 57
KETENTUAN PENUTUP
26
(1)
Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor : 126 Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank DKI dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2)
Hal-hal yang bersifat teknis dan atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan atau peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan/atau Dewan Pengawas dan/atau Pengurus, baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing – masing.
(3)
Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Ditetapkan : Jakarta Pada tanggal : 30 Januari 2013
DIREKSI PT. BANK DKI SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN BANK DKI
EKO BUDIWIYONO Direktur Utama
AGUS SURYANTONO
Direktur Kepatuhan
27
