PERATURAN PENGURUS HARIAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG

PERATURAN PENGURUS HARIAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEGAWAI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Bismillahirrahmananirrahiim PENGURUS HARIAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MENIMBANG : a.

bahwa untuk menjamin kesinambungan penghasilan pegawai setelah purna bakti, serta penghasilan Janda/Duda/Anak dari pegawai dimaksud, telah didirikan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Universitas Islam Indonesia yang telah mendapat pengesahan menteri dengan keputusan nomor KEP339/KM.17/1996 tanggal 6 September 1996;

b.

bahwa Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Universitas Islam Indonesia perlu dikelola dan diselenggarakan secara lebih optimal agar tetap dapat memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan Pegawai pada saat pensiun atau Peserta atau Pihak Yang Berhak apabila Pegawai atau Peserta meninggal dunia;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Universitas Islam Indonesia Nomor 59.A Tahun 1995 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegawai Universitas Islam Indonesia perlu disempurnakan dengan Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia selaku Pendiri/Pemberi Kerja Dana Pensiun Universitas Islam Indonesia.

1

MENGINGAT :

1. Undang-Undang nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya;

3.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 344/KMK.017/1998 tanggal 13 juli 1998;

4.

Kaidah Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;

5.

Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Universitas Islam Indonesia;

6.

Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 05 Tahun 1998 tentang Penggajian Pegawai Universitas Islam Indonesia;

7.

Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pengadaan Pegawai Tetap Universitas Islam Indonesia. MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN PENGURUS HARIAN BADAN WAKAF UII TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEGAWAI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Badan Wakaf adalah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia 2.

Universitas adalah Universitas Islam Indonesia.

3. Pendiri/Pemberi Kerja adalah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. 4. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pegawai Universitas Islam Indonesia. 5. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun.

2

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun. 7. Penerima Titipan adalah bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku. 8. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Universitas Islam Indonesia. 9. Pegawai adalah pegawai administratif dan pegawai edukatif yang telah diangkat sebagai pegawai tetap sesuai dengan peraturan Pendiri/Pemberi Kerja. 10. Peserta adalah pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar pada Dana Pensiun. 11. Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sesuai Peraturan Dana Pensiun. 12. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda atau Anak atau Pihak Yang Ditunjuk. 13. Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta atau Pensiunan yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun. 14. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta atau Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun. 15. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta untuk menerima Manfaat Pensiun dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak dan telah terdaftar dalam Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun. 16. Penghasilan Dasar Pensiun Iuran (PhDPI) adalah penghasilan bulan terakhir yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan besarnya iuran peserta yang terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga per bulan. 17. Penghasilan Dasar Pensiun Manfaat (PhDPM) adalah penghasilan yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan besarnya Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan ratarata gaji pokok ditambah tunjangan keluarga selama 12 (dua belas) bulan terakhir. 18. Masa Kerja adalah masa kerja Pegawai yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penentuan besarnya Manfaat Pensiun. 19. Manfaat Pensiun adalah pembayaran yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. 20. Manfaat Pensiun Normal adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang mulai dibayarkan pada saat Peserta pensiun setelah mencapai pensiun normal atau sesudahnya. 21. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan bila Peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. 22. Manfaat Pensiun Cacat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta, yang dibayarkan bila Peserta menjadi cacat.

3

23. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun. 24. Nilai Sekarang adalah nilai pada satu tanggal tertentu dari pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran termaksud. 25. Cacat adalah cacat jasmani/rohani secara total dan tetap, yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Pendiri/Pemberi Kerja yang menyebabkan Pegawai tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan hasil layak sesuai pendidikan, keahlian, ketrampilan, dan pengalamannya. 26. Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. 27. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun Pegawai Universitas Islam Indonesia selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Yogyakarta. (2) Kantor Cabang dan atau perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri/Pemberi Kerja, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang. BAB III TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU Pasal 3 (1) Dana Pensiun ini dibentuk pada tanggal 1 Desember 1995 (2) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kelanjutan dari Program Pensiun yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tanggal 29 Desember 1992. (3) Dana Pensiun sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) dikelola oleh Lembaga Pensiun dan Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Indonesia berdasarkan Akte No. 37 tanggal 21 Agustus 1990, sebagaimana telah diubah dengan Akte No. 37 tanggal 23 Oktober 1992 menjadi Yayasan Dana Pensiun Universitas Islam Indonesia, oleh Umar Syamhudi, SH, Notaris di Yogyakarta, kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Dana Pensiun dengan nama Dana Pensiun Pegawai Universitas Islam Indonesia yang telah mendapat pengesahan menteri dengan keputusan nomor KEP-339/KM.17/1996 tanggal 6 September 1996.

4

(4) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. BAB IV ASAS DAN PEDOMAN Pasal 4 (1) Dana Pensiun ini berasas Islam. (2) Dana Pensiun berpedoman pada syari’ah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5 Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan Pihak Yang Berhak. BAB VI PENDIRI/PEMBERI KERJA Pasal 6 Pendiri/Pemberi Kerja Dana Pensiun adalah Badan Wakaf.

BAB VII KEWAJIBAN, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB PENDIRI/PEMBERI KERJA Pasal 7 (1) Pendiri/Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Pendiri/Pemberi Kerja yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaris. (2) Pendiri/Pemberi Kerja wajib memungut Iuran Peserta. (3) Pendiri/Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh Iuran Peserta dan Iuran Pendiri/Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun. (4) Pendiri/Pemberi Kerja wajib membayar kompensasi atas hutang iuran yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.

5

(5) Pendiri/Pemberi Kerja wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Menteri. (6) Pendiri/Pemberi Kerja wajib memberikan data Peserta yang berkaitan kepesertaannya kepada Dana Pensiun. (7) Pendiri/Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pendiri/Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (8) Iuran Peserta dan Iuran Pendiri/Pemberi Kerja yang belum disetor kepada Dana Pensiun setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo dinyatakan: a. sebagai hutang Pendiri/Pemberi Kerja yang segera dapat ditagih dan dikenakan kompensasi yang layak, yaitu hasil investasi pada bank yang paling menguntungkan bagi Peserta yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dan b. sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan apabila Pendiri/Pemberi Kerja dilikuidasi. Pasal 8 (1) Pendiri/Pemberi Kerja berhak menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya. (2) Pendiri/Pemberi Kerja berhak menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas. (3) Pendiri/Pemberi Kerja berhak menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan. (4) Pendiri/Pemberi Kerja berhak menetapkan dan mengubah arahan investasi. (5) Pendiri/Pemberi Kerja berhak mengesahkan program kerja dan rencana anggaran. (6) Pendiri/Pemberi Kerja berhak mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas. (7) Pendiri/Pemberi Kerja berhak menetapkan besarnya honorarium anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas. Pasal 9 (1) Pendiri/Pemberi Kerja bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan. (2) Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, Pendiri/Pemberi Kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh Menteri.

6

BAB VIII PENGURUS Pasal 10 (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri/Pemberi Kerja menunjuk Pengurus. (2) Penunjukkan Pengurus Pendiri/Pemberi Kerja.

ditetapkan

dengan

Surat

Keputusan

Penunjukan

(3) Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara yang masing-masing merangkap sebagai anggota, dan selebihnya sebagai anggota. (4) Pengurus diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan berakhir Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali maksimum 2 (dua) kali untuk jabatan yang sama. (5) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan meminta izin secara tertulis kepada Pendiri/Pemberi Kerja, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. (6) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Pengurus, Pendiri/Pemberi Kerja wajib mengangkat anggota pengurus untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak terjadi lowongan anggota Pengurus dimaksud. (7) Jabatan Pengurus berakhir apabila : a. b. c. d. e. f. g.

masa jabatan berakhir; atau meninggal dunia; atau mengundurkan diri; atau diberhentikan oleh Pendiri/Pemberi Kerja; atau dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau tidak ada kemampuan menjalankan tugas; atau Dana Pensiun bubar.

(8) Setiap perubahan Pengurus wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. (9) Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau pengurus Pendiri/Pemberi Kerja atau jabatan eksekutif pada perusahaan lain di luar Universitas. (10)Persyaratan Pengurus: a. Warga Negara Indonesia; b. Memiliki ahlak dan moral yang baik; c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian; d. Pernah menduduki jabatan manajemen yang menangani bidang keuangan dan atau personalia pada suatu badan hukum sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun; dan

7

e. Memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat lulus ujian yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. BAB IX KEWAJIBAN, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS Pasal 11 (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/ Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun. (2) Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan arahan investasi yang ditetapkan Pendiri/Pemberi Kerja. (3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun. (4) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun. (5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta. (6) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri menurut jenis, bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri yang terdiri dari : a. Laporan Keuangan; b. Laporan Investasi; c. Laporan Teknis; d. Laporan Aktuaris. (7) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 6 kepada Pendiri/Pemberi Kerja sebelum atau bersamaan pada saat disampaikan kepada Menteri. (8) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai: a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan Menteri; b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri; c. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun; d. ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada Menteri; e. ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas. (9) Pengurus wajib memberitahukan kepada Menteri apabila Pendiri/ Pemberi Kerja tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

8

(10) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Menteri atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonsia. (11) Pengurus wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran belanja dan pendapatan Dana Pensiun selambat-lambatnya satu bulan sebelum tutup buku tahun yang berjalan untuk mendapatkan persetujuan Pendiri/Pemberi Kerja. (12) Pengurus wajib membuat rencana investasi tahunan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas. (13) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri/Pemberi Kerja, Dewan Pengawas, dan Pengurus. (14) Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya. (15) Pengurus wajib memberikan kartu tanda peserta. Pasal 12 (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus berhak mengadakan perjanjian dengan Pihak Ketiga. (2) Pengurus berhak membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan. (3) Pengurus berhak melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan. (4) Pengurus berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji/ penghasilannya dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun. (5) Anggota Pengurus berhak memperoleh honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri/Pemberi Kerja dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun. (6) Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya secara langsung mengenai kepesertaan sebagai anggota Dana Pensiun kepada Pendiri/Pemberi Kerja atau Pemberi Kerja dan Peserta. (7) Pengurus berhak membeli dan menjual barang tidak bergerak untuk dan atas nama Dana Pensiun dengan persetujuan Dewan Pengawas. Pasal 13 (1) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya. (2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri/Pemberi Kerja. (3) Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan

9

dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum. BAB X RAPAT PENGURUS Pasal 14 (1) Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. (2) Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. BAB XI DEWAN PENGAWAS Pasal 15 (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri/Pemberi Kerja menunjuk Dewan Pengawas. (2) Penunjukan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan Penunjukan Pendiri/Pemberi Kerja. (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang terdiri dari unsur Pendiri/Pemberi Kerja dan unsur Peserta dengan jumlah yang sama dengan susunan seorang Ketua, seorang Sekretaris masing-masing merangkap sebagai anggota dan selebihnya sebagai anggota. (4) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah Pegawai yang menjadi Peserta dan atau Pensiunan. (5) Dalam hal jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang, 1 (satu) orang wakil Peserta dalam Dewan Pengawas harus berasal dari Pensiunan. (6) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus. (7) Ketua Pendiri/Pemberi Kerja tidak dapat merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas. (8) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali maksimum untuk 2 (dua) kali masa jabatan. (9) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan meminta izin secara tertulis kepada Pendiri/Pemberi Kerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. (10) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri/Pemberi Kerja wajib mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak terjadinya lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud.

10

(11) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila: a. masa jabatan berakhir; atau b. meninggal dunia; atau c. mengundurkan diri; atau d. diberhentikan oleh Pendiri/Pemberi Kerja; atau e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau g. tidak ada kemampuan menjalankan tugas; atau h. status Badan Hukum Dana Pensiun berakhir. (12) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Menteri selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan. BAB XII KEWAJIBAN, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS Pasal 16 (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus. (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri/Pemberi Kerja selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta. (3) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya. (4) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurangkurangnya sekali untuk satu tahun buku yang didasarkan pada: a. Laporan investasi dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik; b. Saran dan pendapat Peserta. Pasal 17 (1) Dewan Pengawas berhak menunjuk Aktuaris dan Akuntan Publik. (2) Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung, kantor dan halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Dana Pensiun. (3) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun. (4) Anggota Dewan Pengawas berhak menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri/Pemberi Kerja dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

11

(5) Dewan Pengawas berhak memberikan persetujuan atas rencana investasi tahunan yang disusun oleh Pengurus. Pasal 18 Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri/Pemberi Kerja. BAB XIII RAPAT DEWAN PENGAWAS Pasal 19 (1) Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. (2) Undangan untuk rapat Dewan Pengawas harus dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas dengan surat resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta agenda acara yang akan dibicarakan. (3) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Sekretaris atau salah seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh anggota Dewan Pengawas yang hadir. (4) Rapat Dewan Pengawas mencapai kuorum apabila dihadiri minimal oleh lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas. (5) Apabila kuorum belum terpenuhi, rapat ditunda 30 (tiga puluh) menit. (6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, rapat dapat dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum. (7) Semua keputusan rapat Dewan Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (8) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, pemungutan suara diulang. Apabila hasilnya masih sama, keputusan diserahkan kepada Ketua Dewan Pengawas. (9) Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. (10) Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.

12

BAB XIV KEKAYAAN DANA PENSIUN Pasal 20 (1) Kekayaan Dana Pensiun berasal dari: a. pengalihan kekayaan Yayasan Dana Pensiun Universitas Islam Indonesia, sepanjang menyangkut program pensiun; b. Iuran Pendiri/Pemberi Kerja; c. Iuran Peserta; d. hasil Investasi; dan e. pengalihan dari Dana Pensiun lain. (2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pendiri/Pemberi Kerja. (3) Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang digariskan Pendiri/Pemberi Kerja. (4) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun. BAB XV PENERIMA TITIPAN Pasal 21 (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri/Pemberi Kerja dengan surat penunjukan. (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan. (3) Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. (4) Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. (5) Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat: a. tugas, wewenang dan tanggungjawab Penerima Titipan ; b. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Menteri, atau oleh akuntan publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk Menteri atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas; c. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun.

13

BAB XVI KEPESERTAAN Pasal 22 (1) Setiap Pegawai yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah berhak menjadi Peserta. (2) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Pegawai meninggal dunia atau pensiun atau berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain. (3) Untuk menjadi Peserta, Pegawai wajib mendaftarkan diri dan meyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya untuk membayar iuran kepada Dana Pensiun. (4) Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun. (5) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila masih memenuhi syarat kepesertaan. BAB XVII MASA KERJA Pasal 23 (1) Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pendiri/Pemberi Kerja dan Masa Kerja di luar Pendiri/Pemberi Kerja yang diakui oleh Pendiri/Pemberi Kerja. (2) Dalam hal peserta sebelumnya telah menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut lebih dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, Masa Kerja diluar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja yang sebenarnya. (3) Dalam hal Peserta sebelumnya telah menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pendiri/Pemberi Kerja atau mengurangi Masa Kerja sebenarnya berdasarkan keputusan Pendiri/Pemberi Kerja. (4) Dalam hal Peserta sebelumnya tidak menjadi peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, pengakuan Masa Kerja diluar Pendiri/ Pemberi Kerja didasarkan atas keputusan Pendiri/Pemberi Kerja. (5) Dalam hal Pendiri/Pemberi Kerja mengakui Masa Kerja baik sebagian atau seluruhnya, konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pendiri/Pemberi Kerja. (6) Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulanan bulat, dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

14

(7) Dalam hal pegawai menjalani cuti diluar tanggungan Pendiri/ Pemberi Kerja, masa kerja tidak diperhitungkan. BAB XVIII IURAN DANA PENSIUN Pasal 24 (1)

Iuran Dana Pensiun terdiri dari Iuran Peserta dan Iuran Pendiri/Pemberi Kerja.

(2)

Iuran Peserta sebesar 5 % (lima persen) dari PhDPI wajib dibayar oleh Peserta.

(3)

Iuran Peserta dimulai pada bulan sejak pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun.

(4)

Iuran Pendiri/Pemberi Kerja terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan.

(5)

Besarnya Iuran Pendiri/Pemberi Kerja yang wajib dibayarkan oleh Pendiri/Pemberi Kerja ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaris. BAB XIX USIA PENSIUN Pasal 25

(1) Usia Pensiun Normal ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun. (2) Usia Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal. (3) Dengan keputusan Pendiri/Pemberi Kerja, usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan ketentuan tidak boleh melampaui batas usia pensiun maksimum 60 (enam puluh) tahun. (4) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), khusus untuk pegawai edukatif tetap dengan jabatan Lektor ke atas, batas usia pensiun maksimum ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun. BAB XX HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA Pasal 26 (1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda. (2) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal berhak atas Manfaat Pensiun Normal.

15

(3) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat. (4) Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat. (5) Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda. (6) Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas Iuran Peserta dan hasil pengembangannya, dan dibayarkan secara sekaligus. (7) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri/Pemberi Kerja, Dewan Pengawas dan Pengurus. Pasal 27 Kewajiban Peserta adalah: a. Membayar iuran peserta setiap bulan; b. Menandatangani kartu tanda peserta dan persetujuan terhadap Peraturan Dana Pensiun; c. Memberikan data kepesertaan yang benar yang diperlukan Pengurus; d. Menandatangani surat penunjukan Pihak Yang Ditunjuk menerima Manfaat Pensiun dalam hal Peserta belum menikah. e. Mendaftarkan istri/suami dan anak serta melaporkannya setiap kali terjadi perubahan susunan keluarga; f. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Dana Pensiun. Pasal 28 Peserta bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan. BAB XXI MANFAAT PENSIUN NORMAL Pasal 29 (1) Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus MPN = 2 % x Masa Kerja x PhDPM, max. 80 % dari PhDPM. (2) Dalam hal Peserta masih bekerja sebagai Pegawai setelah mencapai Usia Pensiun Normal, pada waktu berhenti bekerja, besarnya Manfaat Pensiun sebulan dihitung dengan menggunakan rumus: MPN = 2 % x Masa Kerja x PhDPM, max 80 % dari PhDPM.

16

(3) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) kurang dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan, besarnya Manfaat Pensiun Normal ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan. BAB XXII MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT Pasal 30 Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus : MPD = Nilai Sekarang x 2 % x Masa Kerja x PhDPM, max 60 % dari PhDPM. BAB XXIII PENSIUN DITUNDA Pasal 31 (1) Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus: PD = Nilai Sekarang x 2 % x Masa Kerja x PhDPM, max 60 % dari PhDPM. (2) Pensiun Ditunda dibayarkan apabila Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, berdasarkan pilihan Peserta. (3) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat: a. tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau b. dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau c. dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan; dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja. (4) Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan. BAB XXIV MANFAAT PENSIUN CACAT Pasal 32 (1) Besarnya Manfaat Pensiun Cacat (MPC) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus: MPC = 2% x Masa Kerja x PhDPM, max. 80 % dari PhDPM. (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.

17

BAB XXV HAK ATAS MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA, ANAK, DAN PIHAK YANG DITUNJUK Pasal 33 (1) Dalam hal Peserta atau Pensiunan meninggal dunia, Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda. (2) Dalam hal Peserta atau Pensiunan tidak mempunyai Janda/Duda atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak. (3) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. (4) Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dibayarkan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan: a. Tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan b. Belum menikah. (5) Dalam hal Peserta atau Pensiunan, tidak menikah dan tidak mempunyai Anak, meninggal dunia, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk. BAB XXVI MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA, ANAK, DAN PIHAK YANG DITUNJUK Pasal 34 (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 60% dari rumus sebagaimana dimaksud pada Pasal 29. (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 60% dari rumus sebagaimana dimaksud pada Pasal 30. (3) Manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibayarkan secara bulanan atau sekaligus berdasarkan pilihan Janda/Duda. (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Masa Kerja yang diakui/dihitung adalah Masa Kerja seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal. (5) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 60 % dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan. (6) Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda. (7) Besarnya Manfaat Pensiun Pihak Yang Ditunjuk sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.

18

BAB XXVII TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN Pasal 35 (1) Pengajuan untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tertulis oleh Peserta kepada Dana Pensiun dengan disertai: a. Salinan Surat Keputusan Pemberhentian dan Surat Keputusan Pensiun yang bersangkutan sebagai Pegawai, serta fotokopi KTP/Tanda Pengenal lainnya yang masih berlaku. b. Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh Pendiri/Pemberi Kerja. (2) Pengajuan untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tertulis oleh Janda/Duda kepada Dana Pensiun dengan disertai: a. Surat keterangan kematian Peserta/Pensiunan atau salinannya yang disahkan oleh instansi yang berwenang, dan fotokopi Surat Nikah, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang berlaku. b. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh Pendiri/Pemberi Kerja (3) Pengajuan untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tertulis oleh Anak yang bersangkutan atau walinya kepada Dana Pensiun dengan disertai: a. Surat keterangan kematian orang tua yang terakhir meninggal dunia atau salinannya yang disahkan oleh instansi yang berwenang atau surat nikah dalam hal Janda/Duda kawin lagi. b. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa Anak belum nikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri, dalam hal Anak telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. (4) Pengajuan untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tertulis oleh Pihak Yang Ditunjuk kepada Dana Pensiun dengan disertai: c. Surat keterangan kematian Peserta/Pensiunan atau salinannya yang disahkan oleh instansi yang berwenang; d. Surat penunjukan Pihak Yang Ditunjuk, dan e. Fotokopi KTP Pihak Yang Ditunjuk yang berlaku. (5) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan di kantor Dana Pensiun atau melalui Bank yang ditunjuk dan disetujui oleh Dana Pensiun.

19

BAB XXVIII PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS Pasal 36 (1) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan lebih kecil daripada jumlah yang ditetapkan oleh Menteri, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak jika pendanaan Dana Pensiun memungkinkan berdasarkan keputusan Pemberi Kerja. (2) Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti bekerja, atau bagi Pihak Yang Berhak pada saat Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dan sisanya 80% (delapan puluh persen) dibayarkan secara bulanan. (3) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan atau Pihak Yang Berhak telah berakhir dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta. (4) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah iuran Peserta sendiri ditambah kompensasi yang layak, yaitu jasa deposito Bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta. (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, Nilai Sekarang dari hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk. BAB XXIX MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN Pasal 37 (1) Hak atas Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat dan Manfaat Pensiun Cacat dimulai sejak bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja dan dibayarkan sesuai keputusan pensiun dari Pendiri/Pemberi Kerja. (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta berakhir paling lama 2 (dua) bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia. Pasal 38 (1) Hak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda dimulai sejak pembayaran Manfaat Pensiun peserta berakhir dan dibayarkan sejak diterbitkan surat keputusan oleh Pengurus. (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada bulan Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi.

20

Pasal 39 (1) Hak atas Manfaat Pensiun Anak dimulai sejak pembayaran Manfaat Pensiun Peserta atau Pensiunan atau Janda/Duda berakhir, serta dibayarkan sejak diterbitkan surat keputusan oleh Pengurus. (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4). BAB XXX PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN Pasal 40 (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. (2) Hak Pensiun Peserta, Janda/Duda, dan Anak dibayarkan pada setiap akhir bulan. (3) Hak Pensiun Pihak Yang Ditunjuk dibayarkan secara sekaligus. BAB XXXI NILAI SEKARANG Pasal 41 Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuaria yang sama pada perhitungan aktuaria terakhir. BAB XXXII PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR Pasal 42 (1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai. (2) Tanggal kelahiran atau usia Pihak Yang Berhak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti yang sah.

21

BAB XXXIII PENGALIHAN/PEMINDAHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN Pasal 43 (1) Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan dan tidak dapat dialihkan maupun disita. (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan UndangUndang Dana Pensiun. BAB XXXIV PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN Pasal 44 (1) Pajak Penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat pembayaran Manfaat Pensiun. (2) Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetorkan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. BAB XXXV TATA CARAPENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN Pasal 45 (1) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, kematian dan kelahiran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan. (2) Peserta yang tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak wajib menunjuk Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima hak atas Manfaat Pensiun yang merupakan hak Peserta apabila Peserta meninggal dunia. (3) Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan. (4) Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan. (5) Penunjukan dinyatakan batal apabila Peserta menikah dan atau mempunyai Anak dan didaftarkan pada Dana Pensiun.

22

BAB XXXVI BIAYA DANA PENSIUN Pasal 46 Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah: 1. biaya honorarium Pengurus dan Dewan Pengawas; 2. biaya personalia; 3. biaya kantor; 4. biaya akuntan publik, aktuaris, Penerima Titipan, penilai, bank, konsultan, dan notaris; 5. biaya perjalanan dinas; 6. biaya rapat; 7. biaya pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya; 8. biaya inventarisasi; 9. biaya asuransi; 10. biaya pajak; 11. biaya penyusutan; 12. biaya investasi dan studi kelayakan investasi alternatif; 13. biaya pengumumam dalam berita Negara Republik Indonesia; 14. biaya aset operasional; 15. biaya pengembangan Dana Pensiun; 16. biaya penyuluhan dan pembinaan; 17. biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun. BAB XXXVII TAHUN BUKU DANA PENSIUN Pasal 47 Tahun buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun. BAB XXXVIII PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN Pasal 48 (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri/Pemberi Kerja dan harus mendapat pengesahan Menteri. (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Menteri.

23

BAB XXXIX PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN Pasal 49 Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, tata cara pembubaran dan penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang dana pensiun.

BAB XL KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50 Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, a. Pegawai yang telah menjadi Peserta pada program Pensiun Yayasan Dana Pensiun Universitas Islam Indonesia, secara otomatis menjadi Peserta dan tunduk pada Peraturan Dana Pensiun ini. b. Semua kekayaan dan kewajiban Yayasan Dana Pensiun Universitas Islam Indonesia, sepanjang yang menyangkut program pensiun, beralih ke Dana Pensiun. c. Bagi Pensiunan dan Pihak Yang Berhak yang telah memperoleh Manfaat Pensiun Normal bulanan kurang dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebelum berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, sejak berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini hak atas Manfaat Pensiun Normal bulanan ditetapkan menjadi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). d. Bagi Pensiunan dan Pihak Yang Berhak yang telah memperoleh Manfaat Pensiun bulanan sebelum berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, pembayaran Manfaat Pensiun bulanan selanjutnya menjadi tanggung jawab Dana Pensiun dan besarnya Manfaat Pensiun tersebut sama dengan Manfaat Pensiun bulanan yang telah diterima sebelumnya, kecuali sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf c. BAB XLI KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 (1) Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Selaku Pendiri Dana Pensiun Universitas Islam Indonesia Nomor: 59.A Tahun 1995 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegawai Universitas Islam Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal yang bersifat teknis dan atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan atau peraturan perundangan di bidang dana pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri/Pemberi Kerja dan atau Dewan Pengawas dan atau

24

Pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing. (3) Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri. Billahit taufiq wal hidayah

25