v-l -Lltt^v,-\ r"@ltl
ilru ffitffil
UNIVERSITASISLAM INDONESIA
*.tous Universitas lslam Indonesia, Gedung Rektorat, Km.14,5,Yogyakarta 55584 ll. Kaliurang (O274') Telp.(O274)898444(Hunting); Fax. 898459;Http://www.uii.ac.id; Email:
[email protected]
PERATURANUNIVERSITAS Nomor:OS /PU/RekItI12008 TENTANG ITAS ISLAM INDONESIA PEDOMANKERJASAMAUNTVERS Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya Universitas Islam Indonesia (UIf di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan dakwah Islamiyah perlu mengupayakankerjasamadenganpihak lain baik dalam maupun luar negeri; b. bahwa sekarangini UII telah banyak melakukan kerjasama dengan pihak lain baik dalammaupunluar negeri; c. bahwa atasdasarhal tersebutdi atas,dipandangperlu dibuat Pedoman KerjasamaUII. d. bahwa Untuk memenuhi keperluansebagaimanatersebutdalam huruf a, b dan c perlu diatur dalam bentuk Peraturan Universitas Islam Indonesia. Mengingat :
1. PeraturanPemerintahNo. 60 Tahun 1999tentangPendidikanTinggi; 2.* StatutaUII Tahun 2005; 3. PeraturanPengurusHarian Badan Wakaf UII Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tugas dan Wewenang serta Hak dan Kewajiban Rektor dan Wakil Rektor UII; 4. Peraturan Universitas No. t3lPU/Rek/V12006 tentang Kedudukan, Tugas dan WewenangSertaKewajiban dan Hak Ketua dan Sekretaris Jurusan/ProgramStudi di LingkunganUII; Nomor 5. Keputusan Pengurus Harian Badan Wakaf UII tentang Tugas dan Wewenang serta Hak dan 02/KPTS/PW2006 Kewajiban Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan UII. MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
TENTANG LTNIVERSITAS PERATURAN KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BAB I KETENTUANUMUM Pasal1 Dalam Peraturanini yang dimaksuddengan:
PEDOMAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.
10.
11. 12.
13.
t4. 15.
16.
17.
18. 19. 20.
YayasanadalahYayasanBadanWakaf UniversitasIslam Indonesia; Universitasadalahsatuanpendidikantinggi yang diselenggarakanoleh Yayasan; UII adalahUniversitasIslam Indonesia; PengurusadalahPengurusYayasan; Rektor adalahRektor Universitas; FakultasadalahFakultasdi lingkunganUII; Dekan adalahDekan Fakultas; Perjanjian adalah perjanjian kerjasama yang dapat berbentuk Mou, SpK atau bentuk perjanjianlainnya yang sahmenuruthukum yang berlaku. MOU (Memorandumof Understanding)adalah dokumen hukum yang berisi nota kesepahamanyang dibuat oleh UII (Rektor dan atau Unit Ke{a) denganpihak lain sebagailandasanuntuk membuatperikatankerjasamadalam bidang pendidikandan pengajaran,penelitian, pengabdianpada masyarakat,dan dakwah islamiyah, yang bertujuanuntuk mendapatkankemanfaatanbagi keduabelah pihak. Surat Perintah Kerja (SPK) adalah dokumen hukum tertulis yang berisi perikatan antaraUII (Rektor dan atau Unit Kerja) dengan pihak lain yang berisi perintah untuk melaksanakan/merealisasikan pekerjaan beserta hak dan kewajiban para pihak, yang dapatdibuat baik berdasarkanMOU maupun tanpaMOU. Nilai Pekerjaan adalah jumlah harga atau biaya pengadaan pekerjaan yang tercantumdalam SPK atau dalamdokumenhukum lainnya yang sah. Pekerjaanadalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan atau dilaksanakanoleh pihak pelaksanapekerjaan sebagaimanadimuat dalam SPK atau dalam dokumen hukum lainnya yang sah. PemberiPekerjaanadalahpihak yang berhak untuk memperolehprestasipekerjaan dari pelaks4napekerjaandan wajib menyediakanfasilitas dan atau biaya pekerjaan sesuaidenganNilai Pekerjaan. Pelaksanapekerjaan adalah pihak yang berkewajiban melaksanakanpekerjaan untuk keperluanpemberi pekerjaandan berhakatasNilai Pekerjaan. Kerjasamaadalah pelaksanaanhasil kesepakatanantaraUII (rektor dan atau Unit Keq'a) denganpihak lain/mitra kerjasamadari dalam maupun luar negeri di bidang pendidikan dan pengajaran,penelitian, pengabdianpada masyarakatdan dakwah Islamiyah. Pihak lain atau mitra kerjasamaadalahpihak pemberi pekerjaanyang dapatberasal dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, badan hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), dan perseorangandari dalam maupun luar negeri sebagaimana tersebutdalam MOU, SPK ataudokumenhukum lainnya yang sah. Unit Kerja yang disingkat (UK) adalah satuankerja di lingkungan UII antaralain Fakultas, Program Pascasarjana,Jurusar/Program Studi, Program Diploma 3, Program Profesi, Direktorat, Badan, Pusat-PusatStudi, atau lembaga lain di lingkunganUII. Penanggungjawab adalah Rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor atau pejabatlain yang sahmewakili bertindakuntuk dan atasnamaUnit Kerja. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim pengawaspelaksanaankerjasamayang dibentuk oleh Rektor atauoleh pejabatlainnya dalam unit Kerji yang sah. Catur Dharma adalah 4 (empat) Dharma UII yang meliputi pendidikan dan pengajaran,penelitian,pengabdianpadamasyarakatdan dakwah Islamiyah.
21. Institusional Fee adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh PelaksanaPekerjaan kepadaUII atau Unit Kerja dihitung berdasarkanprosentaseNilai Pekerjaan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA Pasal2 Peraturanini dimaksudkansebagaipedomanuntuk melaksanakankerjasamadi bidang catur dharmaUII denganpihak lain baik di dalammaupunluar negeri. Pasal3 Keq'asamadi bidang pendidikandan pengajaran,penelitian,pengabdianpadamasyarakat dan dakwahIslamiyah sebagaimanadimaksuddalamPasal2 terdiri ataskerjasamadalam negeridan luar negeri yang saling menguntungkankeduabelah pihak. BAB III LINGKUP KERIASAMA Pasal4 Lingkup kerjasamamencakupkegiatan: 1. Penyediaantenaga,bahanpengajaran,fasilitaspendidikandan kebudayaan 2. Penyelenggaraankerjasamaakademik 3. Pengembangankelembagaan 4. Pengembangan sumberdayamanusia 5. Peningkatankualitaspendidikan 6. Peningkatankualitaspemanfaataninfrastrukturpendidikan 7. Pertukarandata dan/atauinformasi dan/ataumaterial penelitian 8. Peningkatankerjasamapenelitian,kegiatanilmiah dan pemberdayaanmasyarakat 9. Pengembangan produk ataujasa 10. Pemberdayaanmasyarakat 11. Pengembangan dakwahIslamiyah 12. PertemuanIlmiah dalam bentuk seminar,lokakarya,pameranilmu pengetahuandan teknologi. 13. Kegiatan lain yang dipandangperlu, saling menguntungkandan bermanfaatbagi keduabelah pihak. BAB IV DASAR DAN SIFAT KERIASAMA Pasal5 (1) Pelaksanaankerjasama dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kesederaj atan,keadilan,kejujuran,keterbukaandan amanah.
(2) Kerjasama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan dan bermanfaat bagi keduabelahpihak.
BAB V BENTUKKERJAMA Pasal6 Setiapkerjasamayang dilakukan oleh UII termasukunit kerja denganpihak lain harus dilakukan dengan pe{anjian tertulis, baik berbentuk MoU, SPK ataupun bentuk perjanjiantertulis lainnya yang sahmenuruthukum yang berlaku. Pasal7 MoU, SPK ataupun perjanjian tertulis lainnya sebagaimanadimaksud pada Pasal 6, setidak-tidaknyaharusmemuat: 1. Pihak-pihakyang membuatPerjanjian; 2. Maksud,Tujuan danlatauSasaran; 3. RuangLingkup ; 4. Hak dan ataukewajibanparapihak; 5. Resiko dan tanggungjawab; 6. Jenisdan bidang pekerjaan; 7. Pelaksanadan PemberiPekerjaan; 8. Pembiayaandan/atauNilai Pekerjaan; 9. JangkaWaktu; 10. Penyelesaian Sengketa.
BAB VI PELAKSANAANKERIASAMA Pasal8
(1)
Pelaksana Pekerjaan yang akan melaksanakan kerjasama harus memenuhi persyaratansebagaiberikut: a. memiliki kemampuanuntuk melaksanakanpekerjaan; b. memiliki dan/atau mampu menyediakan sumber daya manusia yang mempunyaikeahlian sesuaidenganPekerjaanyang akan dilaksanakan; c. memiliki dokumenrencanake{a berikut rincian rencanabiaya dan pengaturan teknis pelaksanaankerjasama; d. Tidak membuat kesepakatandan/atautindakan yang dapat mengakibatkan beralihnya kepemilikan danlataukekayaan Universitas dan/atauUnit Keria kepadaPihak Lain; e. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum danlatau perundang-undangan yang berlaku; f' Tidak melakukantindakan yang merugikan dan/ataumencemarkannamabaik Universitas danlatauUnit Kerja; dan
g. Mampu menyediakan dana dan/atau fasilitas pendukung pelaksanaan Pekerjaan,baik dari Unit Kerja sendiri atauberasaldari pihak PemberiKerja.
(2)
Kerjasamayang dilakukan oleh Peroranganyang mengatasnamakan UII (Rektor dan/atauUnit Kerja) dapat dilaksanakansetelah mendapat persetujuantertulis Rektor danlatauDekan. Pasal9
(1) UII/Unit Kerja dan Mitra KerjasamaiPemberiKerja wajib menjaga kerahasiaan proses ke{a, hasil dan produk dari kegiatan kerjasama, sepanjang kerahasiaan tersebuttelah menjadi kesepakatan. (2) Masing-masing pihak yang bekerja sama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilarang mengalihkan kerjasama/pekerjaanyang diperjanjikan kepada pihak lain, kecuali dalam perjanjian disebutkansecarategasdiperbolehkan. Pasal10 ( 1 ) Unit Kerja yang akan melaksanakankerjasamaterlebih dahulu membahasrencana kerjasamadan menyiapkan draft perjanjian kerjasama(MOU) atau draft SPK atau bentuk perjanjianlainnya yang sahmenuruthukum yang berlaku (2) Draft MoU atau SPK atau bentuk perjanjianlainnya yang sah menurut hukum yang berlaku sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dan/ataupengesahandari Rektor atauDekan. (3) Dalam hal .$ianggap perlu, Rektor dan/atauDekan berwenang membentuk Tim Monitoring yang bertugasmengawasipelaksanaankerjasamatersebut.
BAB VII SUMBERDANA danINSTITUSIONALFEE PasalI I Pendanaanke{asama dapatberasaldari: a. Pihak lain/Mitra Kerjasama. b. Rektor atau Unit Kerja dan mitra ke{asama dengan cara pembagian beban pembiayaan(cost sharing). Pasal12 InstitusionalFee yang dibayarkanoleh PelaksanaKerja kepadaUII (RektorAJnit Kerja) adalahsebagaiberikut : 1. Institusional Fee dibayarkan kepadaUniversitasjika kerjasamadilakukan oleh Unit Kerja di bawahUniversitas(Rektor). 2' InstitusionalFee dibayarkankepadaPimpinanFakultasjika kerjasamadilakukan oleh Unit Ke{a di bawah Fakultas(Dekan).
3 . PembayaranInstitusional Fee dilakukan sesuaidengantahapanpembayaranrealisasi pekerjaan. 4 . InstitusionalFee dibayarkankepadaUII (Rektor atau Dekan) adalah sebesar5o/odat'r Nilai Pekerjaan. 5. Rektor dan atau Dekan dapat menentukaninstitusional fee kurang dari 5Yo atau membebaskansama sekali, apabila kerjasamayang dilakukan dinilai bersifat sosial kemanusiaanataukegiatanyang bersifatnirlaba. Pasal13 (1) Pada dasamya pembiayaanpelaksanaankerjasama dibebankan dari sumber dana yang diperolehdari pihak lain/Mitra KerjasamaatauPemberiKerja. (2) Pembiayaanpelaksanaankerjasamasebagiandapat dibebankankepadaUII (Rektor atau Unit Kerja) apabilakerjasamadimaksudsangatbermanfaatbagi pengembangan UII di bidang Catur Dharma. (3) Pembebanansebagianbiaya sebagaimanadimaksud pada ayat (2) haruslahterlebih dahuludiputuskandalam RapatPimpinanUniversitas danlatauPimpinan Fakultas. (4) Honorariumbagi tim pelaksanasertabiaya yangtimbul akibat persiapanpelaksanaan kerjasama dibebankan sebagai pembiayaansebagaimanatersebut dalam ayat (1), kecuali dalamhal tertentu sebagaimana dimaksudpada ayat(2). (5) Pembiayaan yang timbul akibat bekerjanya tim monitoring yang dibentuk oleh Universitasatau FakultasdibebankanpadaanggaranUniversitas danlatauFakultas.
BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal14 Hak dan kewajibandari masing-masingpihak yang terkait denganpelaksanaankerjasama ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama(MOU) atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau perjanjian lainnya yang sah menurut hukum yang berlaku yang dibuat oleh kedua belahpihak. BAB IX SANKSI Pasal15 ( 1 ) Apabila kerjasamamenimbulkan kerugian bagi UII, baik secaramateriil maupun immaterial, Rektor atau pejabat yang berwenangdapat menjatuhkan sanksi sesuai denganperaturanyang berlaku khususnyaPeraturanTentangDisiplin PegawaiUII. (2) Apabila kerja sama menimbulkan kerugian bagi Pihak Lain, UII/Rektor atau Unit Kerja lainnya hanya dapat dibebankanuntuk menggantikerugian sebesar-besarnya samadenganinstitutional fee yang telah diterima.
(3) Dalam keadaan tertentu, Rektor atau Dekan dapat memberhentikan dan/atau mengalihkan pelaksanaan kerjasama bilamana berdasarkan pertimbangan Rektor atau Dekan dalam pelaksanaankerjasama tersebut, tidak mengalami kemajuan sebagaiman a y angdirencanakan. (4) Pemberhentiandan/ataupengalihan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) terlebih dahulumemintapersetujuandari Pihak LainllVlitraKerjasamaatauPemberiKerja. BAB X PENUTUP Pasal16 (1) Semua Peraturan tentang perjanjian kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dakwah Islamiah yang bertentangandenganperaturan ini dinyatakantidak berlaku. (2) Peraturanini mulai berlaku padatanggal ditetapkan. Ditetapkan
: di Yogyakarta
tanggal319 November2008
* RilF(TC . Edy SuandiHamid, M.Ec.