BANK^DKI. syariah. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI. Periode Tahun Bank

BANK^DKI Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI

BANK ^ DKI syariah Periode Tahun 2016

www.bankdki.co.id www.bankdkisyanah.co.id

Bank DKI @bank_dki

akcan i JAKmobih ;

m

MENABUNC

BANK^DKI

Kantor Pusat Jl. Ir. H. Juanda III 7-9 Jakarta Pusat 10120 Telp. : (62-21) 231-4567 (Hunting) Fax. : (62-21) 3517660

Jakarta, (7 MA?-tT 1017

DIREKSI

&SV/^«/i0l7

Nomor:

Perihal: Penyampaian

Laporan

Self Assessment

Pelaksanaan

Good

Corporate

pelaksanaan Good Corporate Governance

Governance

dan

Unit Usaha Syariah

PT. Bank DKI Periode Tahun 2016

Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Up. Departemen Perbankan Syariah Jl. M H Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Assalaamii 'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance

dan

Self

Assessment

pelaksanaan

Good

Corporate

Governance

Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI periode Tahim 2016; Demikian kami sampaikan.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

PT. BANK D K I

www.bankdkl.co.id www.bankdkisyarlah.co.id

Jakarta, 24 Maret 2017

Telah Diserahkan : Kepada

: Otoritas Jasa Keuangan Up. Direktorat Perbankan Syariah Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350

Dari

:PT. BANK DKI

Surat / Dokumen berupa : Jumlah

Keterangan

1 (satu) buku

Catatan Lain-lain

1. Asli Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI periode Tahun 2016. Disampaikan dengan hormat 2. Asli Kertas Kerja Self Assessment untuk dapat diterima dengan baik Pelaksanaan

Good

Corporate

Governance Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI periode Tahun 2016. 3. Asli Surat No. 5/DIR/GSY/111/2017 tanggal 17 Maret 2017

Yang menerima (tanda tangan dan nama jelas)

( Tanggal:

) *2-^ -— 0 3 — ] ^

0 2 2 2 1 2

Lembar 1 Untuk Pengirim

OTORITAS JASA KEUANGAN

5i OJT

Gedung Bank Indonesia Menara Radius Prawiro, Xompiek Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Telepon : 021 29600000 (hunting); Situs : www.ojk.go.id

TANDA T E R I M A P E N G I R I M A N S U R A T / L A P O R A N / D O K U M E N KEPADA OTORITAS J A S A KEUANGAN

Sudah terima dari

LAIN

: 'hyir..M.S>im^h .(..mi) -31^^.!^ 1 . m^ 'S^]{r.z!^.^

Uraian Dokumen L4f'..oov^^.

Jumlah

busan/Copy Rahasia

Sifat Dokumen

Orp.Bx?^yi....^B

Yang menerima,

.fe^vo.vij

Jakarta, ..%S^..~. .0.3....—..I Yang menyerahk""

..kys.h^.r.

y^.^.Lx..avai? -

No Agenda Unit Kearsipan : Diteruskan ke Unit Pengolah tanggal: Yang menerima,

i^.:..9-9[^ -

...L....5::€Lr

Jenis Dokumen Ditujukan Kepada

^..^.E

Yang menyerahkan

Oil/)

^T-

DAFTAR IS!

hal A PENDAHULUAN

1

B PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKTUR UUS BANK DKI 2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

4 10

UUS BANK DKI 3. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA

19

DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UUS BANK DKI 4. PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN

20

DANA OLEH DEPOSAN INTI UUS BANK DKI 5. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN UUS BANK DKI,

21

LAPORAN PELAKSANAAN GCG UUS BANK DKI SERTA PELAPORAN INTERNAL 6. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

25

7. DAFTAR KONSULTAN/PENASEHAT YANG DIGUNAKAN UUS BANK DKI

25

8. /A/7f/?A/AZ. WAt/D DALJ\M UUS BANK

26

9. LAPORAN DENDA DARI REGULATOR

"

26

10. HASIL AUDIT UUS BANK DKI

27

11. PERMASALAHAN HUKUM DALAM UUS BANK DKI

27

12. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL SERTA PENDAPATAN NON

27

HALAL DAN PEN66UNAANNYA

C KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG) 1. ASPEK-ASPEK PENILAIAN

28

2. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR

28

3. NILAI KOMPOSIT DAN PREDIKAT NILAI

31

4. PERMASALAHAN, RENCANA TINDAKLANJUT DAN TARGET

32

5. KEKUATAN PELAKSANAAN GCG UUS BANK DKI

32

Laporan Pelaksanaan • Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNIT USAHA SYARIAH (UUS) BANK DKI PERIODE TAHUN 2016 Good Corporate Governance (GCG) merupakan pondasi dari bisnis yang transparan, sehat dan beretika. Unit Usaha Syariah Bank DKI yakin dengan adanya penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat daya saing perusahaan dan mengefektifkan pengelolaan sumber daya, sehingga dalam jangka panjang Unit Usaha Syariah Bank DKI dapat terus beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Berangkat dari keyakinan tersebut, penerapan GCG merupakan komitmen Unit Usaha Syariah Bank DKI dalam mempertahankan kepercayaan nasabah, pemegang saham, mitra bisnis dan pemangku kepentingan Iainnya. Penerapan GCG pada Unit Usaha Syariah Bank DKI sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14yPBI/2013, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Nomor 4,0 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta ketentuan Iainnya yang mengatur tentang GCG. Guna mencapai tingkat penerapan. GCG secara maksimal, UUS Bank DKI berpedoman pada prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional perbankan yang sejalan dengan Prinsip Syariah. Prinsip-prinsip GCG tersebut yaitu : T

-

transparency (transparansi), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan dalam proses pengambilan keputusan;

A

-

accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaan berjalan efektif;

R

~ responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip pengelolaan bank yang sehat;

P

-

F

~ fairness (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hakhak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

professional (profesional), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah;

Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG pada industri perbankan syariah, diharapkan pengelolaan Bank dapat dilakukan secara profesional, transparan dan efisien, dan seluruh keputusan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi serta kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan terbitnya ketentuan tentang penerapan GCG pada industri keuangan syariah, maka penerapan GCG pada UUS Bank DKI dilakukan antara lain dengan : Laporan Pelaksanaan •] Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

«^

1.

Penetapan Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan Bank DKI. Visi: "Menjadi Bank Regional Modern & Bernilai tinggi, yang Menjaga Keseimbangan antara Keuntungan & Pembangunan Jakarta" •

Bank Regional Bank Pembangunan Daerah Milik Pemprov DKI Jakarta

•

Modern Mempunyai kualitas tampilan kantor yang bersih, rapi dan masa kini dengan kualitas layanan nasabah secara langsung maupun layanan e-channel yang terbaik diantara bank pembangunan daerah

•

Bernilai T i n g g i Mempunyai "ciri khas" dengan keunikan layanan dan daya saing yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan bank serta mampu mendapatkan valuasi tinggi bagi investor

•

Menjaga Keseimbangan Fokus bisnis yang seimbang antara melakukan tanggung jawab sebagai Bank Regional dengan tetap memperoleh profit/ keuntungan

•

Keuntungan Mampu menghasilkan laba secara signifikan yang berkelanjutan dan memberikan kohtribusi dividen bagi Pemprov DKI serta memberikan kesejahteraan bagi karyawan berupa kompensasi financial berdasar performa kinerja

•

Pembangunan Jakarta Set>agai pengelola keuangan Pemprov DKI Jakarta, pendukung dan partisipasi aktif dalam pembangunan Kota Jakarta dalam peningkatan layanan kepada masyakarat Jakarta

Misi: 1) Mendukung pengembangan Jakarta dengan menjadi bank pilihan untuk transaksi, UMKM dan mewujudkan masyarakat less-cash •

Mendukung Pengembangan Jakarta Partisipasi proaktif dalam pembangunan Jakarta sekaligus sebagai mitra Pemprov DKI dalam memberikan layanan publik untuk penduduk Jakarta

•

Menjadi Bank Pilihan untuk Transaksi Sebagai sentral transaksi antara Pemprov dan penduduk Jakarta dengan penyediaan produk dan layanan transaksi terbaik

•

Bank Pilihan UMKM Mitra dunia usaha dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro) di wilayah DKI Jakarta dan Greater Jakarta, khususnya UMKM binaan Pemprov DKI Jakarta dengan penyediaan produk dan layanan retail dan mikro yang iengkap, kompetitif, serta berkualitas tinggi ^ Laporan Pelaksanaan 2 Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

•

Bank Pilihan Mewujudkan Masyarakat

"Less-Cash"

Mitra utama Pemprov DKI dalam mewujudkan Kota Jakarta sebagai 'model city dari 'less-cash society (masyarakat yang banyak menggunakan layanan transaksi non tunai) di Indonesia 2) Memaksimalkan peranan kesuksesan komersial •

sebagai

mitra

Jakarta

untuk

mendorong

Memaksimalkan Peranan Sebagai Mitra Jakarta Memaksimalkan semua potensi bisnis sebagai mitra dunia usaha UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro) di wilayah DKI Jakarta dan Greater Jakarta, sekaligus sebagai mitra bisnis BUMD serta sebagai mitra bisnis perusahaan yang memiliki proyek dengan Pemprov DKI Jakarta

•

M e n d o r o n g Kesuksesan Komersial Sebagai entitas berkelanjutan

bisnis

3) Mencapai keberhasilan komunitas Jakarta

perbankan

bisnis dengan

yang

tumbuh

mendayagunakan

•

Mencapai Keberhasilan Bisnis Tumbuh progresif dan berkelanjutan

•

Mendayagunakan Akses kepada Komunitas Jakarta

progresif akses

dan

kepada

Memaksimalkan potensi dari akses berbagai komunitas yang memiliki hubungan dengan atau berada dalam binaan Pemprov DKI Jakarta untuk dapat menjadi bagian dari bisnis bank Nilai B u d a y a Perusahaan merupakan pedoman perilaku bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan Bank DKI, terdiri dari 7 (tujuh) Nilai KTPP DKI yaitu : a. K o m i t m e n : menjunjung tinggi nilai-nilai yang disepakati dan bertanggung jawab dengan sepenuh hati. b. Teamwork : kerja sama yang didasari semangat saling menghargai dan menghormati untuk mencapai hasil yang terbaik. c. Profesional : melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan pengetahuan di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik bankir. d. Pelayanan : memberikan layanan terbaik kepada seluruh nasabah dengan sikap ramah, sopan, tulus dan rendah hati sehingga dapat memberikan kepuasan. e. Disiplin : melaksanakan tugas secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat manfaat. f.

Kerja keras : melaksanakan tugas dengan segala daya upaya mencapai hasil yang terbaik.

untuk

g. Integritas : membangun kepercayaan dengan menjaga kejujuran, tanggung jawab, moral, serta satu kata dengan perbuatan. Implementasi dari visi dan misi, bagi UUS Bank DKI diwujudkan melalui upaya penyediaan produk dan layanan perbankan yang profesional, cepat, ramah serta Laporan Pelaksanaan 3 Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bagi UUS Bank DKI, visi, misi maupun nilai budaya perusahaan harus secara istiqomah dijalankan karena sesuai dengan prinsip yang dianut oleh insan syariah yaitu Shiddiq, Istiqomah, Fathanah, Amanah dan Tabligh. 2.

Penetapan tujuan strategis jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.

3.

Pelaksanaan penilaian / self assessment

4.

Pelatihan internal dan eksternal kepada karyawan UUS Bank DKI dengan melibatkan berbagai instansi pendidikan dan pelatihan yang berpengalaman.

5.

Penyusunan Buku Pedoman Kerja Direksi Bank DKI, Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta buku pedoman Iainnya yang terkait dengan kegiatan perbankan sesuai dengan Prinsip Syariah.

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE 1.

pelaksanaan GCG oleh UUS Bank DKI.

GOVERNANCE

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR SUPERVISI UUS BANK DKI a.

Kriteria dan IndepedensI Direktur Supervisi UUS Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 17 Juni 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 61 Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH. di Jakarta, Bank DKI telah mengangkat Antonius Widodo Mulyono sebagai Direktur. Berdasarkan hasil rapat Direksi Bank DKI tanggal 22 Juni 2015 dengan agenda struktur organisasi dan pembidangan / supervisi Direksi Bank DKI dan atas persetujuan Dewan Komisaris Bank DKI tanggal 23 Juni 2015, Bank DKI telah mengangkat Antonius Wdodo Mulyuno sebagai Direktur Bisnis, dengan tugas dan tanggung jawab merangkap sebagai Direktur Supervisi UUS, yang melakukan supervisi terhadap Grup Syariah dan memastikan terselenggaranya pengelolaan usaha syariah yang sehat sesuai dengan Prinsip Syariah. Penunjukkan Direktur Bisnis telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Nomor 51/DIR/GSMA/I/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihal Laporan Penggantian Pengurus Bank DKI. Penunjukan Direktur Bisnis Bank DKI telah melalui fit and proper test Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kaitannya sebagai Direktur Supervisi UUS, maka telah dilakukan wawancara dengan DPbS Otoritas Jasa Keuangan tanggal 14 Maret 2016 sesuai Surat Nomor S-36/PB. 1311/2016 tanggal 11 Maret 2016 perihal Undangan Wawancara Galon Direktur yang Bertanggung Jawab terhadap Unit Usaha Syariah, ^ / (UUS) Bank DKI.

Laporan Pelaksanaan 4 Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

Berdasarkan Surat Nomor S-35/PB. 13/2016 tanggal 22 Maret 2016, Otoritas Jasa Keuangan telah menyatakan bahwa Antonius Widodo Mulyono dapat menjabat sebaga Direktur Supervisi UUS Bank DKI. Profil Direktur Supervisi UUS

Antonius Widodo Mulyono, SE, MM Direktur Bisnis Bank DKI

Warga Negara Indonesia, kelahiran Klaten 22 Jul! 1963. Menjabat sebagai Direktur Bisnis Bank DKI sejak 23 Juni 2015. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Unlversltas Gajah Mada, kemudian meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Gajah Mada. Mengawali karir di Bank Central Asia sebagai Analis Kredit tahun 1987, kemudian pada tahun 1994 menjabat sebagai Kepala Biro Perkreditan Cabang kelas A.

Pada tahun 2000 menjadi Kepala Kantor Cabang BCA Yogyakarta kelas B, kemudian pada tahun 2003 menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Retail Banking BCA. Pada tahun 2006,menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang BCA Malang kelas A. Pada tahun 2008, menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah- IV BCA Denpasar, Bali. Pada tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah II BCA Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2011 menjabat sebagai Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME BCA. Selama tahun 2016, Direktur Supervisi UUS berupaya meningkatkan pengetahuan melalui beberapa seminar dan atau pelatihan, antara lain : • . . w.;-,.. SriltiiHSr/lelatihan.: Workshop Rencana Kerja dan 29 Januari 2016 Bank DKI Anggaran Bank DKI Tahun 2016 Seminar BPDSI dan Penarikan Undlan Nasional Tabungan Simpeda Asbanda 2 - 3 April 2016 di Pekanbaru, Riau Program "Executive Training on KARIM 12 Mei 2016 Islamic Banking" CONSULTING Tugas dan Tanggung J a w a b Direktur Supervisi UUS Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Supervisi UUS diatur di dalam Buku Pedoman Kerja Direksi Bank DKI sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 262 tanggal 29 September 2016 yaitu : 1)

Melakukan supervisi terhadap Grup Syariah.

2)

Memastikan terselenggaranya pengelolaan usaha syariah yang sehat / • sesuai dengan prinsip syariah. Jl-W Laporan Pelaksanaan 5 Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

3)

Memastikan kepatuhan UUS Bank terhadap petaksanaan prinsip syariah, ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan Iainnya yang berlaku.

4)

Direktur yang mensupervisi UUS dapat merangkap tugas iainnya sepanjang tidak menimbulkan benturan kepentingan ( conflict of interest).

Dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan supervisi kegiatan bisnis UUS Bank DKI, Direktur Supervisi UUS dibantu oleh pejabat UUS, yaitu Pemimpin Grup Syariah beserta jajarannya. Direktur Supervisi UUS telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Melalui Disposisi Direksi Bank DKI (termasuk Direktur UUS), Grup Syariah melakukan tindak lanjut atas hasil review kegiatan operasional dan pemasaran pada UUS yang dinilai oleh DPS belum sesuai dengan Prinsip Syariah sebagai berikut. No

Satuan Kerja

1 2 3

Grup Syariah Cabang Syariah Cabang Pembantu Syariah

Tahun Review 2016 2016 2016

Jumlah Hasil Review 4 14

Belum Selesai

Profil Pemimpin Grup Syariah

Harijanto, SE, MSi Pemimpin Grup Syariah

Warga Negara Indonesia, kelahiran Kediri 10 Juni 1962. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Syariah sejak Desember 2010. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Jember kemudian meraih Magister Management Agribisnis di Universitas Gajah Mada. Mengawali karir di Bank Rakyat Indonesia sebagai Staf Devisa Divisi International tahun 1989, kemudian pada tahun 1997 menjabat sebagai Wakil Kepala Bagian International Trade Service di Kantor Cabang Khusus BRI di Jakarta.

Pada tahun 1999 menjadi Pemimpin Cabang BRI Tanjung Selor Kalimantan Timur. Pada tahun 2002, Beliau mengawali karir di bank syariah sebagai Pemimpin Cabang BRI Syariah Serang. Pada tahun 2004, menjabat sebagai Pemimpin Cabang BRI Syariah Mampang, Jakarta. Pada tahun 2009, menjabat sebagai Group Head Audit di Kantor Inspeksi / BRI Makasar. Qj/^^^

Laporan Pelaksanaan s Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

Selama tahun 2016, Pemimpin Grup Syariah fcierupaya meningkatkan pengetahuan melalui beberapa seminar dan atau pelatihan, antara lain :

11 Januari 2016

19 Januari 2016

2 9 - 3 0 Januari 2016

04 Maret 2016 12 Maret 2016

Sosialisasi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penaadaan Barana / Jasa Bagi Pemimpin Grup dan Pemimpin Kantor Cabana Bank DKI Batch W Workshop 4 The Disciplines of Execution (4dx) Workshop Rencana Kerja dan Anggaran Bank DKI Tahun 2016 Workshop Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bank DKI Pelatihan Refreshment 1

29 April 2016

13 Mei 2016

0aî\AK\l

t^K0

9 Juni 2016

16-18 Juni 2016

1 Agustus 2016

27 Agustus 2016

PT. Dunamis

Bank DKI

Bank DKI

Bank DKI bekeria sama dengan LSPP Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1 s.d4 Workshop 2 Implementasi Bank DKI bekerja Performance Measurement sama dengan M. System (RMS) Misbahul Munir Sosialisasi "Perubahan Bank DKI Struktur Oroanisasi Bank DKI" Seminar Human Capital Islamic Research Develooment and Trainino Institute, Islamic Development Bank (IRTI-IDB) dan bekega sama dengan Bank Indonesia Workshop Presentasi Bank DKI bekerja Initiative Team Corporate sama dengan BOG Plan keoada Direksi Pelatihan Leadership Bank DKI bekerja Development Program sama dengan PT. (LDP) bagi Senior Manager DDI sampai dengan Senior Vice President Bank DKI Angkatan ill Presentasi Hasil Workshop Bank DKI bekerja Manpower Planning sama dengan SRW &Co Workshop Business Bank DKI Rev/ew Tahun 2016 1

6 April 2016

Bank DKI

g

14.41

W 00l\Xim0l

M \0mM M •ft4rifM.

1

t \\0l

I 1 Wl

0mm

1

l i t i\^t

(1

/

(4

m 9 0m 1 44^l


08 September 2016

11 - 1 2 November 2016

t / INUVCJIIUCl jLU IO 17 November 9016 19 November 2016 19 Desember 2016

Sosialisasi Proses Pengembangan Aplikasi dan Proyek di Grup Teknologi Workshop Meningkatkan Peran Komisaris, Dirketur dan Dewan Pengavas Syariah (DPS) untuk Akselerasi Pertumbuhan Keuangan Syariah

Bank DKI

International Center for Development in Islamic FinanceLembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (ICDIFLPPI) Sosialisasi Fraud Control Bank DKI bekerja Plan sama dengan BPKP Workshop Employee Misbahul Munir Engagement Workshop Penyusunan KPI Bank DKI Individu Sosialisasi Perubahan BPP Bank DKI Mikro Syariah

Strategi Pengembangan UUS Bank DKI UUS Bank DKI berusaha untuk terus tumbuh dan berkembang melalui pelaksanaan strategic policy yang telah ditetapkan oleh manajemen, antara l a i n : 1) Memperkuat pondasi keuangan untuk pertumbuhan yang berkualitas dari berkelanjutan. 2) Pengembangan produk, layanan dan rev/ew jaringan kantor. 3) Melakukan review proses bisnis. 4) Mendukung kecukupan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Syariah untuk mendukung perkembangan bisnis. 5) Menyelesaikan temuan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pengawas Iainnya, mengoptimalkan penjualan agunan pembiayaan bermasalah. Langkah-Langkah Strategis yang A k a n Ditempuh UUS Bank DKI Sesuai dengan arahan strategis yang disampaikan oleh Manajemen Bank DKI, maka terdapat beberapa agenda strategis yang hendak dicapai oleh UUS Bank DKI dalam kurun waktu 2016 s/d 2018 yaitu : 1)

Melakukan pemasaran produk secara langsung kepada calon nasabah ritel produktif, linkage dan komersial yang bonafide dan memiliki track record yang baik.

2)

Mengarahkan Cabang dan Capem untuk aktif melakukan pemasaran produk pembiayaan konsumer secara langsung melalui kerja sama dengan berbagai institusi serta melakukan pemasaran produk ritel / Laporan Pelaksanaan s Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

produktif dan mikro (incl.Gadai Emas) secara langsung kepada calon nasabah. 3)

Mengoptimalkan pembiayaan Musyarakah, dan Mudhrabah.

berbasis

akad

Murabahah,

4)

Mengoptimalkan produk pembiayaan Ritel Produktif, Mikro, KPR IB, KMG IB, Linkage dan Komersial.

5)

Meningkatkan komitmen dan kompetensi SDM Syariah mencapai target pertumbuhan bisnis melalui antara lain :

untuk

a)

Program Officer Development Program, Supervisor Development Program dan Manager Development Program secara berkesinambungan, serta program diklat yang terkait langsung dengan produk UUS Bank DKI.

b)

Program pelatihan untuk para Pemasaran/Analis Pemasaran.

c)

Melakukan penyempurnaan struktur organisasi pendanaan UUS Bank DKI mengikuti arah kebijakan dan strategi manajemen Bank DKI serta kondisi bisnis perbankan syariah Indonesia.

d)

Melengkapi kekurangan SDM Syariah dalam rangka pencapaian target bisnis dan perkembangan struktur organisasi UUS Bank DKI.

Relation

Manager,

Asisten

6)

Melakukan pendekatan kepada Satuan Kerja Perangkat (SKPD) Pemprov DKI untuk nasabah kontraktor.

Daerah

7)

Memperbaiki kebijakan dan kewenangan keputusan pembiayaan, melakukan review guna penambahan organisasi divisi pendanaan dan jasa, memastikan penerapan GCG, internal control dan manajemen rfsiko pada seluruh aktivitas bisnis, serta melaksanakan integrasi core banking syariah dengan induk.

8)

Meningkatkan tata kelola perusahaan (GCG) yang baik, melakukan monitoring dan updating mengenai profil risiko yang mungkin timbul, serta bagaimana memitigasi risiko tersebut.

9)

Bekerja sama dengan Grup Pengelola Aset Khusus, Grup Hukum, Grup Audit Internal dan pihak eksternal dalam rangka penyelesaian pembiayaan debitur bermasalah.

10) Memperluas jangkauan pelayanan UUS Bank DKI kepada masyarakat melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu Syariah, outlet Layanan syariah {office chanelling), outlet mikro syariah, mobile banking car maupun Kantor Kas Syariah. Strategi peningkatan Dana Pihak Ketiga adalah melalui perbaikan struktur pendanaan dengan cara : 1)

Menggalang kerja sama dengan nasabah-nasabah korporat maupun kelompok-kelompok masyarakat yang prospektif {Segmented Community Based Marketing).

2)

Pengembangan produk dengan menambah fitur dan fasilitas pada produk yang telah ada, yaitu Tabungan Simpeda IB Syariah berbasis teknologi {Mobile banking, sms banking, intemet banking). JLfi Laporan Pelaksanaan g Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

3)

Menjalankan strategi pemasaran Dana Pihak Ketiga antara lain bekerja sama dengan pihak ketiga (outsourcing), program pembukaan tabungan dengan mendapatkan hadiah, dan Iainnya.

4)

Memasarkan Tabungan iB dengan bagi hasil Deposito.

5)

Marketing Haji dan Produk-Produk Syariah ke Dinas-Dinas Pemprov.

6)

Melakukan pemasaran Wakaf Uang yang lebih gencar dengan c a r a : a)

Program Autodebet Wakaf untuk para Nasabah Existing dan Nasabah baru yang dimasukkan ke rekening Badan Wakaf Indonesia (BWI). Asumsi Rp. 5.000 per nasabah di Debet bulanan.

b)

Memberikan gimik pada nasabah.

c)

Merevisi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BWI.

d)

Membuat Bnosur yang menarik.

7)

Melakukan kerja sama yang lebih banyak lagi dengan Travel-Travel Perjalanan Haji Khusus dan Umroh.

8)

Menjalin kerja sama yang lebih gencar dan lebih banyak lagi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), membuat Surat Instruksi kepada Cabang Capem untuk memasarkan Haji berdasarkan wilayah yang telah disepakati.

9)

Melakukan pemasaran Taharoh kepada Instansi Swasta melalui kerja sama dengan Koperasi.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG J A W A B DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) UUS BANK DKI a.

K o m p o s i s i , indepedensi dan Tanggung Jawab DPS UUS Bank DKI UUS Bank DKI memiliki DPS berjumlah 3 (tiga) orang termasuk di antaranya adalah 1 (satu) orang Ketua DPS. Seluruh DPS Bank DKI memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik, serta tidak memiliki rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan UUS, sehingga dapat mendukung kemampuan DPS dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk, kegiatan pemasaran dan operasional UUS Bank DKI. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS. /} / '

Laporan Pelaksanaan -j q Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

Berikut komposisi DPS UUS Bank D K I :

Ketua

1

KH. Ahmad Syarifuddin Abdul Gani, MA

2

Dr. Surahman Hidayat, MA

Anggota

3

Kanny Hidaya, SE, Ak., MA

Anggota

Selama tahun 2016, Beliau tidak memiliki rangkap jabatan sebagai DPS di lembaga keuangan syariah. Selama tahun 2016, Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai Ketua DPS di Asuransi Bumlda Syariah dan Sofyan Hotel Syariah. Selama tahun 2016, Beliau memiliki rangkap jabatan sebagai DPS di PT. Bank Mega Syariah Indonesia, PT. Asuransi Mega Umum, PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Bahana Artha Ventura.

Adapun tugas dan tanggung jawab DPS yang diatur dalam Buku . Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan DPS sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 317 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010, yaitu : 1)

Memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta" mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi hal-hal sebagai berikut : a)

Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah pedoman operasional dan produk yang.dikeluarkan UUS.

b)

Mengawasi proses pengembangan produk bdru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.

c)

Memberikan opini syariah terhadap pembiayaan yang direstrukturisasi.

d)

Meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.

e)

Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan

f)

Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

produk

baru

dalam

dan/atau

2)

Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha cabang agar tidak menyimpang dari ketentuan dan Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

3)

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsipprinsip GCG.

4)

Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan s e t e l a h y / > periode semesteran berakhir. Laporan Pelaksanaan -| •\ Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

5)

Mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain dalam Laporan Pelaksanaan GCG.

6)

Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan pada Laporan Pelaksanaan GCG.

RUPS

Susunan Anggota DPS UUS Bank DKI No 1 2 3

Nama DPSr.-.Vv-.'<: KH. Ahmad Syarifuddin Abdul Gani, MA Dr. Surahman Hidayat, MA

i y - ^ t u i ^ Sural Nomor U-148 /DSN-MUI/lll/2016 tanggal 15 Maret 2016.

Kanny Hidaya, SE,Ak., MA

'

• Akta Nomor 29 tentang Risalah RUPS LB Bank DKI tanggal 15 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn. di Jakarta.

Masa Jabatan DPS UUS Bank DKI No

Nama DPS

1

KH. Ahmad Syanfuddin Abdul Gani. MA Dr. Surahman Hidayat, MA Kanny Hidaya, SE, Ak., MA

2 3

Jabatan i Ketua

18 Maret 2016

18 Maret 2019

Anggota

18 Maret 2016

18 Maret 2019

Anggota

18 Maret 2016

18 Maret 2019

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, v/awancara KH. Ahmad Syan'fuddin Abdul Gani, MA dengan Otoritas Jasa Keuangan belum bisa dilakukan dikarenakan menunggu kelengkapan persyaratan dokumen administratif. Permohonan persetujuan pengangkatan KH. Ahmad Syarifuddin Abdul Gani, MA sebagai Ketua DPS UUS Bank DKI kepada Otoritas Jasa Keuangan sudah dilakukan melalui Surat Nomor / 113/GSY/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Pemenuhan,* Kelengkapan Data an. KH. Ahmad Syarifuddin Abdul Gani, MA.

Laporan Pelaksanaan -12 Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

d.

Profil DPS UUS Bank DKI Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 1957. Menjadi Ketua DPS sejak 18 Maret 2016. Meraih gelar S I llmu Hadits dan S2 As-Sunnah di Islamic University, Madinah. Sebelum menjadi Ketua DPS di UUS Bank DKI, pernah menjadi Ketua Komisi Fatwa MUl Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Umum MUl Provinsi DKI Jakarta.

KH. Ahmad Syarifuddin A. Gani, MA Ketua Dewan Pengawas Syariah

s ^ ^ V 'M ^ a ^ *"ii

v^-yt^**"

Dr. Surahman Hidayat, MA Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, lahir di Ciamis pada tanggal 13 Mei 1957. Menjadi anggota DPS sejak tanggal 03 Juli 2006. Meraih gelar Doktor bidang Kebijakan Hukum Islam (Kebijakan Ekonomi Syariah) di Al-Azhar University, Cairo. Sebelum menjadi anggota DPS di UUS Bank DKI, pernah menjadi Ketua Umum HPMI Mesir, anggota Dewan Pendiri Badan Wakaf Mahasiswa Indonesia (BWI) di Mesir, Penasihat dan anggota Dewart Pakar Syariah Economics & Banking Institute (SEBI) Jakarta. Narasumber sejumlah seminar di dalam dan luar negeri, antara lain Seminar Mahasiswa Indonesia di Jerman dan Belanda tahun 1999, Seminar Mahasiswa Indonesia & i Malaysia di Amerika Serikat tahun 2000 Jj^ dan lain sebagainya.


Kanny Hidaya, SE, Ak., MA Anggota Dewan Pengawas Syariah

e.

Warga Negara Incionesia, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Juni 1966. Menjadi anggota DPS sejak berdirinya UUS pada tanggal 16 Maret 2004. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia, Master Ekonomi Islam di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Beliau pernah menjabat sebagai Assistant Vice President PT.Danareksa Investment Management, PT. Andalan Artha Advisindo (Triple A) Securities, PT. Danareksa (Persero), anggota Komite Akuntansi Syariah danlkatan Akuntansi Indonesia, dan lain sebagainya.

Kebijakan Remunerasi DPS UUS Bank DKI Di atas Rp 2 miliar Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar Di atas Rp 500-juta s.d Rp^ 1 miliar Rp 500 juta ke bawah •) yang diterima dalam bentuk keuangan (non nalura)

3

C9umlaK)Diterimadala%l£tafiua.- iii'f Orang 3 1 . Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas Iainnya dalam bentuk non-nature). 2. Fasilitas lain dalam bentuk nature (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang * ) : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki 3 Total *) Dinilai dalam ekivaien Rupiah

rjiitaaNRupiaite 416

416

Pada tahun 2016, UUS Bank DKI telah melakukan penggantian Dewan Pengawan Syariah (DPS) sehingga Bank DKI telah melakukan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk pengangkatan DPS. DPS UUS Bank DKI tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi. DPS UUS Bank DKI juga tidak pemah memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau # pihak lain. Dalam hal pembiayaan yang diajukan oleh DPS kepada UUS I Bank DKI tetap diproses dan dianalisa dengan menerapkan prinsip/^/ kehati-hatian serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. jZ/j/ Laporan Pelaksanaan -14 Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

f.

Rapat DPS UUS Bank DKI Sepanjang tahun 2016, DPS UUS Bank DKI telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Berdasarkan Buku Pedoman Kega Dewan Komisaris dan DPS Bank DKI sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 317 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 bahwa Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Berikut daftar kehadiran rapat DPS : •y^tsP'' ' Nama Jabatan • 4 - . yu ; Ketua KH. Ahmad Syarifuddin 1 Abdul Gani. MA Anggota Dr. Surahman Hidayat, MA 2 Anggota 3 Kanny Hidaya, SE, Ak., MA Jumlah Rapat *) Rapat dilakukan secara sirkuler

9*)

75,00 %

11 12

91,67 % 100,00% 12

DPS yang tidak bisa maksimal untuk menghadiri rapat DPS UUS Bank DKI, yaitu KH. Ahmad Syarifuddin Abdul Gani, MA dikarenakan yang bersangkutan masih belum aktif menjadi ketua DPS, serta Dr. Surahman Hidayat, MA dikarenakan adanya tugas dinas ke luar daerah. Untuk memenuhi pelaksanaan prinsip GCG di UUS Bank DKI, dokumen rapat DPS yang terdiri dari notuien rapat dan/atau opini DPS dikirimkan secara sirkuler untuk mendapat koreksi (perbaikan) dan persetujuan dari seluruh anggota DPS, sehingga keputusan dan opini yang diambil dalam rapat DPS UUS Bank DKI telah diketahui darr disetujui oleh seluruh anggota DPS. Seluruh keputusan dalam rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, notuien rapat diparaf dan ditandatangani oleh seluruh anggota DPS, serta didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat DPS dijadikan informasi untuk keputusan bisnis bagi UUS Bank DKI dan Direktur Supervisi UUS. Notuien Rapat DPS digunakan untuk dasar keputusan bisnis maupun kegiatan operasional oleh UUS Bank DKI, misalnya hasil rapat tentang Akad Ijarah Multijasa IB dan IMBT Produktif IB, Gerai Emas (Rahn) IB untuk usaha Mikro, Pola Pembiayaan Standby Financing/Line Facility dan lain sebagainya


. L

Adapun daftar agenda rapat DPS sepanjang tahun 2016, adalah sebagai berikut: ^ ^ P S f f l i n 1

29 Januari 2016

2

23 Februari2016 •

a

i

m\ 00 M 00

23 Maret 2016

4

%j

0010

6 7 8 9 10 11 12

g.

Laporan Keuangan Publikasi UUS Bank DKI Tahun 2015 Temuan Audit terkait bukti kepemilikan secara prinsip yang menunjukkan kepemilikan atas 27 April 2016 barang yang akan dijual kepada debitur. UUS Bank DKI melakukan pelayanan kepada •^1 o 1 MPI ivici9niR Ji.^J 1 o nasabah Bank DKI Konvensional * • • * f 29 Juni 2016 Take Over dan Bank Syanah lam dengan menggunaKanbagi i cKnis / op DPK up ivjuraDanan Perhitungan hasil skim Murabahah 28 Juli 2016 dengan metode Profit Sharing Pola Pembiayaan Standby FinandngAJne Facility 22 Agustus 2018 Bagi Hasil Deposito Mudharabah yang di break 19 September 2016 sebelum jatuh tempo Akad Ijarah Multijasa iB dan IMBT Produktif iB 20 Oktober 2016 23 November 2016 Gerai Emas (Rahn) iB untuk usaha Mikro 29 Desember 2016 Usuian Perhitungan Biaya pemeliharaan (Ujroh) untuk pelunasan dipercepat pada produk Rahn iB. 00 0\

3

jA9§nga^, V. „ , - . 5 . • : nemDenan remDiayaan uniuK msnis rernoieian yang tidak memiliki izin usaha Hotel Syariah L/fcill "r<JUUf\ ijcficxil IvIUlUJaSa

a

m0

•

*

F"4

1

m^

Opini DPS UUS Bank DKI Selama tahun 2016, DPS telah membuat sebanyak 28 (dua puluh delapan) opini terkait pelaksanaan kepatuhan syariah di bidang operasional dan pemasaran. Opini DPS dibuat dalam 2 (dua) format, yaitu: 1. 2.

Opini tersendiri; dan Opini yang menyatu dengan notuien rapat.

Adapun daftar Opini DPS sepanjang tahun 2016, adalah sebagai berikut:

1

29 Januari 2016

Pemberian Pembiayaan untuk Bisnis Perhotelan yang tidak memiliki izin usaha Hotel Syariah

2

29 Januari 2016

Usuian Perpanjangan Sementara Anggota DPS UUS BANK DKI

3

23 Februari 2016

Draft Produk Ijarah Multijasa

4

23 Maret 2016

Laporan Keuangan Publikasi Unit Usaha Syariah Bank DKI Tahun 2015

Laporan Pelaksanaan •]q Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

5

27 Aoril 2016 1

M*fml

II

^tm\m

•

4*

m m = ^ k j 8 m » > A c ' , . ••••••• i . : - . v » i Temuan Audit terkait bukti kepemifikan secara orinsio vana menunjukkan keDemilikan atas barang yang akan dijual kepada debitur

6

27 April 2016

Pencantuman "Outstanding + Margin 2 kali angsuran" untuk nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat pada BPP Mikro Syariah

7

27 April 2016

Take Over dari Bank Syariah lain dengan menggunakan Skim Murabahah

8

27 April 2016

Pembiayaan kepada Koperasi Simpan-Pinjam yang tidak berprinsip syariah

9

31 Mei 2016

Bank DKI UUS melakukan pelayanan kepada nasabah Bank DKI Konvensional

10

29 Juni 2016

Take Over dan Bank Syariah Iain dengan menggunakan Teknis Top Up Murabahah.

11

29 Juni 2016

Pembiayaan yang menggunakan Penjaminan Konvensional

12

28 Juli 2016

Perhitungan bagi hasil DPK skim Murabahah dengan metode Profit Sharing

13

28 Juli 2016

Perhitungan Pelepasan Hak (TanazuT Haq') dalam Pembiayaan Musyarakah

14

22 Agustus 2016

m-\^

1 .— !

f \ f \ A

Pola l_r m\ 0m§lir\

Pembiayaan . Standby

Asuransi

FinancingAine

»

raciiny 15

22 Agustus 2016

Pemberian Insentif terhadap Penempatan Dana Unit Usaha Syariah Bank DKI ke Kantor Pusat Bank DKI

16

22 Agustus 2016

Vjpiill UrÔ cudb LJcilliiol DSUtSiapa Ibllldil ydliy Digunakan dalam Perubahan BPP Konsumer

17

19 September 2016

Bagi Hasil Deposito Mudharabah yang di break sebelum jatuh tempo.

18

19 September 2016

Opini DPS tentang lampiran-lampiran terkait aktivitas baru Pembiayaan Ijarah Multijasa IB dan IMBT Produktif IB

19 September 2016

renegasan oan uro lerKaii raiwa u o i n NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah dan Fatwa DSN No.15/DSNMUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.

19


20

20 Oktober 2016

Akad Ijarah Muttijasa iB dan IMBT Produktif iB

21

20 Oktober 2016

Opini DPS tentang Fasilitas Murabahah Line Facility

do iNOvenriDer zuib

h.

f

* 00

t i

mm mm

a i 9 mm v4 mm \

11 1

Pembiayaan

• • mm * • • 1 ^ • • mm mm mm mm

n n • 1 ^ M mm

Gerai tmas (Kannj ib untuK usaha Mikro

23

23 November 2016

Dana Ta'zir yang digunakan untuk bantuan Pembangunan universitas Nadhlatu! Ulama (UNU) Indonesia

24

23 November 2016

renerapan meiooe annuiias oaiam meneniukan angsuran pada Pembiayaan Rahn untuk Usaha Mikro

£.<3

d£LO

iNUVClTlUer

Perubahan istilah biaya pemeliharaan menjadi biaya penitipan

26

23 November 2016

27

20 Desember 2016

28

20 Desemfcier 2016

ID

Istilah yang digunakan UUS Bank DKI pada perubahan BPP Konsumer Syariah yang mengatur KMG IB Usuian Perhitungan Biaya pemeliharaan (Ujroh) untuk pelunasan dipercepat pada produk Rahn iB Jake over dengan menggunakan skim Musyarakah

Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi DPS UUS Bank DKI DPS telah menyediakan waktu yang cukup .bagi seluruh Satuan Kerja UUS Bank DKI. Selain agenda rapat dan pemeriksaan (review), DPS UUS Bank DKI memiliki komitmen untuk melakukan kunjungan kepada Grup Syariah, Cabang dan Cabang Pembantu Syariah dalam rangka pembinaan, serta bersedia dihubungi melalui alat telekomunikasi dalam rangka memberikan arahan sesuai kebutuhan. Aktivitas kunjungan DPS terangkum dalam Laporan Kunjungan DPS yang ditandatangani oleh pemimpin unit yang dikunjungi. UUS Bank DKI telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS untuk Semester I dan II Tahun 2016 kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 2762/GSYA/III/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan Surat Nomor 697/GSY/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, kepada DSNMUI melalui Surat Nomor 2763/GSYA/III/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan Surat Nomor 742/GSY/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 , serta kepada pihak terkait Iainnya seperti Dewan Komisaris dan Direksi Bank DKI, Grup Audit Intern, Grup Risiko Bisnis, Grup Manajemen Risiko Perusahaan, Grup Kepatuhan dan Grup Hukum, serta kepada satuan kerja yang diperiksa oleh DPS. dj.

Laporan Pelaksanaan •\q Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

DPS UUS Bank DKI selalu memberikan nasehat kepada Direksi (Direktur Supervisi UUS), antara lain adalah Opini DPS tentang Akad Ijarah Multijasa iB dan IMBT Produktif iByang tertuangdalam Notuien Rapat DPS NomcM- 63/NTL/DPS/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016. Selama tahun 2016, DPS telah melakukan kegiatan UUS Bank DKI sebagai berikut.

pengawasan

terhadap

1)

Pada periode 1 Januari - 31 Desember 2016, DPS telah melakukan on-site review pada Grup Syariah, Kantor Cabang Syariah Wahid Hasyim, Kantor Cabang Syariah Pondok Indah UUSBank DKI bersama dengan 1 (satu) orang staf pendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dari UUS Bank DKI.

2)

DPS melakukan uji petik dalam beberapa on-site review atas transaksi yang dilakukan oleh UUS Bank DKI. Uji petik sampel dilakukan untuk setiap akad yang digunakan dalam perjanjian penghimpunan dana pihak ketiga,perjanjian pembiayaandan beberapa sampel lain jika diperlukan, misalnya Bank Garansi, keputusan spesial nisbah, Gerai Emas iB, KPR iB, Pembiayaan iB Modal Kerja, Pembiayaan iB Multiguna, Pembiayaan Mikro iB Syariah dan lain sebagainya.

3)

Kesimpulan dari laporan tersebut adalah bahwa secara umum kegiatan operasional pembiayaan, dana pihak ketiga, produk dan jasa UUS Bank DKI telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Hasilnya adalah DPS tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam ketentuan-ketentuan dimaksud. Dalam rangka mengefektifkan komunikasi antara DPS dengan Direktur Supervisi UUS dan Grup Audit Intern, U U S . Bank DKI telah menyampaikan LaporanHasil Pengawasan DPS per-semester dan Notuien Rapat DPS kepada Direktur Supervisi UUS, Grup Audit Intern, Dewan Komisaris, Grup Manajemen Risiko Perusahaan serta Grup Kepatuhan dan Grup Hukum Bank DKI. Selain itu, UUS Bank DKI juga telah menyampaikan Laporan Aktivitas DPS kepada Direksi Bank DKI yang menginformasikan aktivitas kunjungan DPS ke satuan kerja UUS, aktivitas rapat dan opini-opini yang telah disetujui DPS. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UUS BANK DKI Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan DPS semester 1 dan 2 tahun 2016, DPS UUS Bank DKI menyatakan bahwa secara umum aktivitas penghimpunan dana, penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan dan pelayanan jasa UUS Bank DKI telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Dalam hal penyaluran dana, UUS Bank DKI telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS yang tercantum dalam dokumen notuien rapat DPS maupun / ^ Laporan Pelaksanaan -] g Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

dokumen opini DPS tersendiri, misalnya Penyaluran Pembiayaan kepada Koperasi Simpan-Pinjam tidak berprinsip syariah sudah mendapat persetujuan dari DPS yang tercantum dalam Notuien Rapat nomor 57/NTL/DPS/IV/2016 tanggal 27 April 2016, serta Opini DPS tentang akad pembiayaan Ijarah Multijasa dan IMBT Produktif dalam Notuien Rapat Nomor 63/NTUDPS/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016. Pelaksanaan Akad/Perjanjian di UUS Bank DKI tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan syariah yang berlaku bagi Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa DSN-MUI. Terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka UUS Bank DKI sedang melakukan perubahan standar klausul penyelesaian.

PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI UUS BANK DKI

INTI

DAN

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti telah diupayakan dengan maksimal salah satunya melalui Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) UUS, Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Konsumer Syariah serta Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Produktif Komersial dan Korporasi Syariah. UUS Bank DKI bersama Grup Manajemen Risiko Perusahaan (OMR) dan Grup Risiko Bisnis (GRB) mengevaluasi dan melakukan • risk assesment terhadap berbagai aspek atas setiap proposal pembiayaan segmen UMKM, Konsumer dan Komersial & Korporasi yang diajukan oleh unit bisnis dengan fokus pada analisa kuantitatif, menentukan covenant dan menentukan critical term & conditions. Penyaluran dana oleh UUS Bank DKI telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundangundangan yang berlaku, sedangkan dalam hal penyelesaian permasalahan pembiayaan, UUS Bank DKI berkoordinasi dengan Grup Pengelola Aset Khusus. UUS Bank DKI telah menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan deposan inti, serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya Laporan 15 Debitur yang memiliki Baki Debet Terbesar (LBBU), Laporan 25 Deposan Inti (LBBU) dan lain sebagainya. Terkait dengan kompetensi di bidang analisa dan proses pembiayaan, UUS Bank DKI selalu berupaya mengembangkan pengetahuan dan kompetensi bagi karyawan yang bertugas di pembiayaan melalui pendidikan dan pelatihan yang ^ dilakukan baik secara internal maupun eksternal, seperti: Pelatihan Training / Laporan Pelaksanaan 20 Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

Sales Process untuk Marketing Mikro Syariah, Nasional Prospek Bisnis Properti Syariah 2016, Pelatihan Program Credit Skill Assessment Bank DKI, Pelatihan Kredit / Pembiayaan Reviewer Bank DKI, Workshop Nasional Musyarakah Mutanaqishah (MMq), Workshop Penyempurnaan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel Bank DKI, Pelatihan Aplikasi Cash Management System, Workshop Deposito Mudharabah Muqoyadah, Workshop Credit Scoring. Selama tahun 2016, UUS Bank DKI tidak pernah memberikan fasilitas khusus untuk Deposan Inti. Pemberian spesial nisbah yang nilainya melebihi limit kewenangan UUS Bank DKI dilakukan dengan meminta persetujuan kepada Grup Tresuri Bank DKI. Selanjutnya, pada saat nilai spesial nisbah yang diminta Deposan Inti melebihi limit kewenangan Grup Tresuri Bank DKI maka penetapan spesial nisbah dilakukan dengan meminta persetujuan Direktur Keuangan Bank DKI. Di tahun 2016, Direksi Bank DKI tetap menyatakan komitmen terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) sebagai implementasi atas Kode Etik Perusahaan dalam bentuk Instruksi Direksi Nomor 03/INS/DIRA/I/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang salah satunya menyatakan bahwa seluruh karyawan Bank DKI dala'm setiap tingkatan dan jenjang organisasi wajib mengimplementasikan komitmen tidak menerima ataupun meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun dari stakeholders Bank DKI seperti nasabah, debitur, rekanan/mitra, dan pihak ketiga Iainnya. Bagi UUS Bank DKI komitmen ini diimplementasikan salah satunya dalam bentuk pencantuman larangan pemberian gratifikasi. pada surat-surat yang disampaikari kepada nasabah, rekanan/mitra kerja dan pihak ketiga fainnya antara lain dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3), Nota Kesepahaman, dan lain-lain yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja UUS Bank DKI.

5.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN UUS BANK DKI. LAPORAN PELAKSANAAN GCG UUS BANK DKI SERTA PELAPORAN INTERNAL Melalui Kantor Pusat Bank DKI, UUS Bank DKI telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang berisi kondisi keuangan UUS Bank DKI di tahun 2016 pada beberapa surat kabar, antara lain Bisnis Indonesia, Kontan dan Investor Daily. Laporan Keuangan UUS Bank DKI yang berakhir per 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen, yaitu Kantor Akuntan Publik PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Bank DKI sesuai dengan Surat Nomor 91/DK/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Hasil Seleksi Atas Pengadaan KAP Untuk Pekerjaan Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan Bank DKI Tahun Buku 2 0 1 6 . ^ Laporan Pelaksanaan 21 Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

Laporan Publikasi UUS Bank DKI selama periode tahun 2016 m 1

2

3

4

i ^ ^ ^ P W i i i i a i i p f s ^ ^ ^ M mmmMmmm Publikasi Laporan Keuangan Bank DKI 24 Maret 2016 rtprmasiik IJIJS Rank DKh Periode Desember 2015 Publikasi Laporan Keuangan Bank DKI 29 April 2016 ^lcJJIJaaUf\ UUO Dani\ Ui\i/ "cilUUc IVJaicl 2016 PuWikasi Laporan Keuangan Bank DKI 29 Juli 2016 (termasuk UUS Bank DKI) Periode Juni 2016 Publikasi Laporan Keuangan Bank DKI 28 Oktober 2016 (termasuk UUS Bank DKI) Periode September 2016

Kontan

Investor Daily

Bisnis Indonesia Investor Daily

UUS Bank DKI memiliki pelaporan internal yang Iengkap dan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai dan didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten melalui proses rekrutmen yang ketat oleh Grup Sumber Daya Manusia. Setiap Pelaporan Internal UUS disampaikan kepada pihak terkait melalui Internet {email corporate). Selama tahun 2016, laporan-Iaporan internal UUS Bank DKI di antaranya : NamailLapdran ' U ' .^Frqkuerisi \ \ " ^T^Deskripsi \

1

2

3

4

5

6 7

8

Keuangan dan Akuntansi Laporan Kinerja Cabang dan Capem Syariah

Bulanan

^

Laporan terhadap kinerja unit di UUS meliputi : Aset, DPK, Pembiayaan, Laba dan Iainnya ke Gmup Head dan/atau Direktur Supervisi UUS Laporan terhadap pencapaian sasaran kinerja UUS

Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Laporan Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah (LKBBUS) Laporan Harian Bank Umum Syariah (LHBUS), Form 102, Form 201 dan Form 604 Laporan Berkala Bank Umum Syariah (LBBUS)

Triwulanan

Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Laporan Kantor Pusat Bank Umum Syariah (LKPBUS) Laporan Keuangan Publikasi

Bulanan

Laporan terkait tingkat kesehatan UUS

Bulanan

Laporan terkait transaksi ATM

Bulanan

Laporan mengenai data keuangan UUS

Harian

Form 102 (PUAS), Form 201 (Transaksi TCD/TCM/SPCT), Form 604 (Deposito Investasi Mudharabah) Laporan Mengenai Neraca, Laba/Rugi dan Iainnya UUS

Mingguan

Triwulanan

Laporan Mengenai Neraca, Laba/Rugi dan Iainnya UUS


4'

iMmMinpr 9

Laporan Statlstik Moneter Keuangan (LSMK)

Bulanan

Laporan gabungan LSMK Syariah

10

Lapioran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang Terkait dengan Bank Laporan Maturity Profile

Bulanan

Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang Terkait dengan Bank Laporan Sisa Umur Rekening Deposito dan Pembiayaan

12

Laporan Tertimbang Risiko (ATMR)

Aktiva Menurut

Bulanan

13

Laporan Non Performing Financing (NPF)

Bulanan

11

1 r"M, 1 1 /-w4\ n i-41 Vm mm m%DUianan Laporan renyisinan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) ouianan Laporan rxoieKiioiiiias Menurut Sektor Ekonomi M, v4 ^4

4E

16

17

18

19 20 21

Bulanan

B-^

Laporan 50 Debitur yang (viemiiiKi oaKi ueDet Terbesar Laporan 50 Debitur yang Memiliki Baki Debet I eroesar oengan Kolektibiiitas 5/Macet Realisasi Pernbiayaan Infrasturuktur & Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) Laporan Perkembangan Kualitas Pembiayaan Laporan Daftar Pembiayaan Laporan Realisasi Pembiayaan KUR IB

Bulanan

Laporan mengenai aktiva dalam neraca perbankan yang diperhitungkan dengan bobot presentasi sebagai faktor resiko Laporan terkait pembiayaan berkualitas rendah dan bermasalah Laporan xerKaii penyisinan cadangan untuk pembiayaan Laporan lerKaii Kuaiiias pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi Laporan terkait nasabah pemoiayaan inn

Bulanan

Laporan terkait pembiayaan bermasalah

Bulanan

Laporan terkait • realisasi pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai inffastruktur, alutsista serta KUR IB Laporan terkait kualitas pembiayaan

Bulanan Bulanan Bulanan

22

Simpanan dalam Jumlah Besar

Bulanan

23

GAP Report

Bulanan

24

Laporan Perhitungan Bagi Hasil

Bulanan

25

Laporan Penyediaan Dana Dalam Jumlah Besar

Harian

26

Laporan Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah

Harian

nasabah

Laporan pembiayaan berdasarkan produk Laporan baki debet, kolektibiiitas dan Iainnya terhadap penyeluran KUR iB Laporan Rekening Giro, Tabungan dan Deposito di atas Rp 2 Milyar Laporan tentang perbedaan antara sensitivitas asset dan liability terhadap suku bunga Laporan sebagai informasi bagi hasil untuk nasabah Laporan penyediaan dana di atas Rp 1 Milyar kepada nasabah pembiayaan Laporan mengenai GWM UUS


4-

27 28

Laporan Penyusutan Inventaris Laporan Jamaah Haji

29

Laporan Sistem Informasi Debitur

30

Laporan Rasio LTV/FTV

II 1

Kepatuhan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Laporan Denda Pelaporan dari Regulator

2

3

4

III 1 III

IV 1

Laporan GCG

V

Lainnya Laporan Aktivitas DPS

1 2

3

Bulanan

Semesteran

Bulanan

Bulanan Laporan Data Peringatan dari Regulator dan Instansi Terkait Bulanan Laporan Aktivitas dalam rangka • Pengernbangan Produk Manajemen Risiko Self Assessment Triwulanan Penerapan Manajemen Risiko Good Corporate Governance Tahunan Self Assessment Pelaksanaan GCG

2

A

/FrbkiieHsi 4 Bulanan Laporan penyusutan inventaris UUS Bulanan Laporan data jamaah haji pendukung penempatan dana Ualdili icKeillliy OliU ID Ucali Deposito iB a.n Menteri Agama qq Dirjen PHU qq Calon Jamaah Haji Bulanan Laporan mengenai SID UUS

Pelaksanaan

Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Laporan Progres Migrasi Core Banking Syariah

Laporan pembiayaan beragun properti

konsumsi

Laporan hasil pengawasan DPS terhadap pembiayaan, jasa dan dana pihak ketiga UUS Laporan mengenai denda yang dikenakan kepada UUS terkait kewajiban pelaporan Laporan mengenai peringatan yang ditujukan kepada UUS Laporan aktivitas pengembangan produk-produk UUS

Penilaian internal terhadap penerapan manajemen risiko

Penilaian internal pelaksanaan GCG UUS

terhadap

Tahunan

Laporan yang menginformasikan kesimpulan penerapan GCG UUS

Semesteran

Laporan tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS Laporan tindak lanjut cabang(rapem terhadap keiuhan nasabah

Bulanan

Laporan internal kepada manajemen dan Laporan eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan (DPbS)

UUS Bank DKI telah berhasil melaksanakan Migrasi untuk Core Banking System yang dapat live sejak tanggal 4 Mei 2016. Proses migrasi ini menggabungkan CBS Syariah dengan CBS Konvensional guna mempermudah pengembangan feature yang belum dimiliki UUS Bank DKI dan yang a k ^ Laporan Pelaksanaan 24 Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

datang. Pengabungan Core Banking tetap memiliki basis data terpisah antara Syariah dan Konvensional, sehingga jika dilakukan proses Spin Cff tidak akan menggangu aktivitas pada Core Banking Bank DKI. Penyusunan Laporan Pelaksanaan GCG UUS Bank DKI untuk tahun 2016 dilaksanakan oleh Grup Syariah yang t>erkoordinasi dengan ; Grup Audit Intern, Grup Kepatuhan, Corsec, Grup Hukum, Grup Sumber Daya Manusia, Cabang dan Cabang Pembantu Syariah. Penyusunan Laporan tersebut berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS. Dalam rangka transparansi Laporan Pelaksanaan GCG, UUS Bank DKI telah mencantumkan laporan GCG di dalam homepage Bank DKI sejak tahun 2011 termasuk informasi produk UUS Bank DKI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Penerapan Manajemen Risiko pada UUS Bank DKI didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS. Jenis-jenis risiko yang melekat pada UUS Bank DKI adalah sebagai berikut: a) Risiko Kredit, b) Risiko Pasar, c) Risiko Likuiditas, d) Risiko Operasional, e) Risiko Hukum, f) Risiko Reputasi, g) Risiko Stratejik, h) Risiko Kepatuhan, 1) Risiko Imbal Hasil {Rate of Return Risk) dan j) Risiko Invetasi {Equity Invesment Risk). UUS Bank DKI mulai melakukan penyusunan Laporan Profil Risiko pada tahun 2012 bekerja sama dengan Grup Manajemen Risiko Perusahaan Bank DKI. Laporan tersebut pertama kali disampaikan kepada Departemen Perbankan Syariah (DPbS) Bank Indonesia pada bulan Juli 2012 untuk periode Laporan Triwulan II tahun 2012 dan selanjutnya, UUS Bank DKI secara rutin setiap triwulan menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada DPbS Otoritas Jasa Keuangan. DAFTAR KONSULTAN/PENASEHAT YANG DIGUNAKAN UUS BANK DKI Selama tahun 2016, UUS Bank DKI menggunakan 2 (dua) jasa konsultan, yaitu: *-\5 Jarif^ka""Waktu :.-l ^No' " ';Tujuan Pengguhaan ; Aplikasi 12 Bulan PT. Nexia Indonesia Pengadaan 1 Program Perhitungan Advisory Service untuk Penerapan PSAK 50/55.

2

Migrasi Core PT. Multipolar Untuk Technology Banking UUS Bank DKI

Migrasi core 12 Bulan dan Garansi 12 Bulan


8.

INTERNAL FRAUD

DALAM UUS BANK DKI

Pengungkapan mengenai internal fraud yang memiliki dampak penyimpangan lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan bagian dari pelaksanaan GCG UUS Bank DKI. Selama tahun 2016, tidak terjadi penyimpangan dimaksud dalam UUS Bank DKI.

^§0cfi

leksi •

mmm mmm.

Total Fraud Telah diselesaikan Dalam proses penyelesaian di internal UUS Belum diupayakan penyelesaiannya Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum 9.

LAPORAN DENDA DARI REGULATOR Selama periode tahun laporan 2016, berikut adalah denda yang dibayarkan oleh UUS Bank D K I :

wajib

1

18/25/DSP-PKUM.01 Tgl 08 Januari 2016

Pengenaan Biaya Penggunaan Sandi Transaksi TSA 51-52 pada SKN Bl

Rp 100.750,-

2

18/70/DPK-GlPNDLMI/Srt/Rhs Tgl 14 Januari 2016 18/109/DPSP-KTD/Srt/B Tgl 14 Juni 2016

Sanksi AbsensI Laporan Debitur Bulan Data Agustus 2015

Rp 400.000,-

Pengenaan Biaya Penggunaan Sandi Transaksi TSA 51-52 pada SKN Bl

Rp 101.000,-

3


10.

HASIL AUDIT UUS BANK DKI Sampai dengan periode tahun laporan 2016, berikut adalah Hasil Audit UUS Bank DKI baik audit dari Internal maupun Eksternal: Shtuar¥Keria&^

S^

•! * j ^ w a ^ ^ ,

1 *.j

'•?0 2015 2012

68 17

9 0

Grup Syariah

OJK

2014

86

1

KCS Wahid Hasyim

GAI

2016

33

0

KCPS Bekasi KCPS Ciputat KCPS Margonda

GAI GAI GAI Total

2016 2016 2016

42 24 39

0 0 3 13

Grup Syariah Grup Syariah

3 4 5 6 7

11.

GAI OJK

1. 2

'

PERMASALAHAN HUKUM DALAM UUS BANK DKI Selama periode tahun laporan 2016, di UUS Bank DKI terdapat permasalahan hukum, dengan rincian sebagai berikut: PermasalahaniHuk'um Perdata Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Dalam proses penyelesaian Total

12.

Pidana

2 2

PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL SERTA PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA Di tahun 2016, UUS Bank DKI telah melakukan setoran dana zakat dari pihak luar bank yang bersumber dari nasabah dana pihak ketigar dan lain sebagainya melalui pemindahbukuan ke rekening Unit Pengelola Zakat (UPZ) Bank DKI yang ada di Cabang Syariah Wahid Hasyim dengan nomor rekening 701.7000.488 sebesar Rp 50.494.774 (lima puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) berdasarkan Surat Grup Syariah Nomor 4277/GSY/XI1/2016 tanggal 28 Desember 2016. Dalam rangka pertanggungjawaban atas penggunaan dana zakat tersebut, UUS Bank DKI telah mengirimkan surat kepada UPZ Bank DKI Nomor 257/GSY/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang meminta agar UPZ menyampaikan Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat UPZ Bank DKI tahun / 2016 kepada UUS Bank DKI. Jy^ Laporan Pelaksanaan 27 Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

rm. 1

ilEâRi^l^giatamSjEîai MftmiJiiroraKtll^Dana yang bersumber Rekening Zakat Unit Pengelola Rp 50.494.774.Zakat (UPZ) Bank DKI dari Zakat Nasabah

Tahun 2Q16 UUS Bank DKI telah menyalurkan dana sosial untuk berpartisipasi dalam Program Pembangunan Rumah Layak Huni Gratis kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Benteng Mikro Indonesia dengan mendebet rekening Infaq dan Shodaqoh KCPS Pondok Indah 702.09000.150 set>esar Rp. 15.000.000,- dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Benteng Mikro Indonesia menerima dana dengan dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Giro iB 702.70019.291 berdasarkan Surat Grup Syariah Nomor 3714/MMO/GSY/XI/2016 tanggal 15 November 2016. KSPPS Benteng Mikro Indonesia adalah Koperasi yang bergerak dibidang pemberdayaan usaha mikro dengan pola Grameen Bank. Di samping itu koperasi syariah tersebut juga menjadi lembaga yang mengelola dana Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf.

KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN GCG UUS BANK DKI TAHUN 2016 1.

ASPEK-ASPEK PENILAIAN Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1iy33/PBl/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS, aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan GCG UUS Bank DKI meliputi 5 (lima) aspek yaitu : a. . Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS.

2.

b.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.

c.

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.

d.

Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penghimpunan dana oleh Deposan inti.

e.

Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

PERINGKAT ASSESSMENT a.

MASING-MASING

FAKTOR

BERDASARKAN

SELF

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Supervisi UUS Direktur Bisnis Bank DKI memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai supervisi UUS Bank DKI sesuai dengan Buku Pedoman Kerja Direksi J yang disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor 262 tanggal 29 September 2016. JlJ/


Direktur Supervisi UUS memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS Bank DKI. Dalam kaitan sebagai Direktur Supervisi UUS telah dilakukan wav\/ancara dengan DPbS OJK pada tanggal 14 Maret 2016 berdasarkan surat Nomor S-36/PB.1311/2016 tanggal 11 Maret 2016, perihal Wawancara Calon Direktur UUS Bank DKI dan berdasarkan surat Nomor S-35/PB. 13/2016 tanggal 22 Maret 2016, DPbS OJK telah menyatakan bahwa Antonius Widodo Mulyono dapat menjabat sebagai direktur supervisi UUS Bank DKI. Direktur Supervisi UUS Bank DKI telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah serta telah menindaklanjuti rekomendasi dari Laporan Hasil Pengawasan DPS tahun 2016. Untuk hal tersebut, peringkat yang diperoleh adalah 1,00.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung J a w a b DPS UUS Bank DKI telah memiliki Buku Pedoman Kerja Dewan Kortiisaris dan DPS Bank DKI yang telah disahkan melaiui Keputusan Direksi Nomor 317 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. Dalam hal petaksanaan tugas, DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan maksimal sesuai ketentuan. Rapat DPS telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali selama tahun 2016. Seluruh risalah rapat (bulanan) DPS UUS Bank DKI tahun 2016 diparaf dan ditandatangani oleh seluruh DPS serta didokumentasikan oleh karyawan pendukung pelaksana tugas dan tanggung jawab DPS UUS Bank DKI. DPS juga telah mengungkapkan transparansi rangkap jabatan dan remunerasi-fasilitas lainnya. Untuk hal tersebut, peringkat yang diperoleh adalah peringkat 1,73.

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa. Secara umum kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa di UUS Bank DKI telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang secara resmi masuk dalam Laporan Hasil Pengawas DPS untuk setiap semester dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, DSN-MUI dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku QJ


Terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka UUS Bank DKI sedang melakukan perubahan standar klausul penyelesaian. Untuk hal tersebut peringkat yang diperoleh adalah peringkat 1,80.

Penyaluran Dana kepada Nasabah Penghimpunan Dana oleh Deposan Inti

Pembiayaan

Inti

dan

Dalam hal penyaluran dana kepada nasabah inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti, UUS Bank DKI telah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui: 1)

Pembuatan BPP Pembiayaan UMKM UUS melalui Keputusan Direksi No. 287 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016, BPP Pembiayaan Konsumer Syariah melalui Keputusan Direksi No. 269.2 Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 dan Pembiayaan Produktif Komersial dan Korporasi Syariah melaiui Keputusan Direksi No.201 Tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016.

2)

Kerjasama Grup Syariah (pengelolaan pembiayaan), Grup Manajerrien Risiko Perusahaan.dan Grup Risiko Bisnis (pengelola risiko kredit/bisnis).

3)

Memberikan penyaluran dana kepada nasabah inti serta memberikan fasilitas bagi hasil dengan spesial nisbah kepada deposan inti sesuai dengan prosedur umum yang berlaku.

4)

Penatausahaan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan deposan inti kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk hal tersebut, peringkat yang diperoleh adalah peringkat 1,83.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

Non-Keuangan,

Laporan

UUS Bank DKI telah melakukan publikasi Laporan Keuangan setiap triwulan kepada masyarakat, stakeholders dan manajemen melalui surat kabar yang memiliki peredaran luas. UUS Bank DKI juga telah melaksanakan Se/f Assessment Pelaksanaan GCG. Penyusunan Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2016 dilaksanakan oleh Grup Syariah yang berkoordinasi dengan satuan kerja terkait. Penyusunan laporan tersebut berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2 0 1 0 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS. a J

Laporan Pelaksanaan 3 0 Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

Untuk mendukung transparansi usaha, U U S Bank DKI memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam penyediaan informasi internal serta security system yang d\-maintenance secara berkala. Untuk hal tersebut peringkat yang diperoleh adalah peringkat 1,80.

3.

NILAI KOMPOSIT DAN PREDIKAT NILAI Dari hasil analisis self assessment yang dilakukan terhadap kriteria/indikator per Sub Faktor/Faktor Penilaian sesuai Kertas Kerja Self Assessment GCG, diperoleh peringkat per Faktor Penilaian sebagai berikut:

No

\

m ;Refirigk% ^

Faktor

M

1

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS

1.00

35.00%

0.35

2

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS

1.73,

20.00%

0.35

3

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

1.80

.10.00%

0.18

4

Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti .

1.83

10.00%

0.18

5

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

1.80

25.00%

0.45

100.00%

1.51

Nilai Komposit

P redikat: Sangat Baik/Baik/Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik*) Berdasarkan hasil self assessment terhadap 5 (lima) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, maka diperoleh Nilai Komposit Hasil Akhir Self Assessment Pelaksanaan GCG UUS Bank DKI periode Desember 2016 adalah sebesar 1,51 dengan Predikat Komposit " B a i k " sebagaimana pemeringkatan nilai komposit yang ditetapkan Bank Indonesia. - Niiai K6m'p6sW(NK> NK<1.5 1.5
Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

Laporan Pelaksanaan 3-1 Good Corporate Governance UUS Bank DKI 2016

4.

PERMASALAHAN, RENCANA TINDAK LANJUT DAN TARGET

1

5.

UUS Bank DKI belum memiliki produk dana yang mencerminkan atau mewakili UUS Bank DKI

UUS Bank DKI berkoordinasi dengan Unit terkait dalam rangka pericembangan produk tersebut

2017

KEKUATAN PELAKSANAAN GCG UUS BANK DKI Dewan Komisaris, Direksi (termasuk Direktur Supervisi UUS), DPS, Manajemen dan seluruh karyawan UUS Bank DKI memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Komitmen tersebut diwujudkan dertgan melakukan langkah-langkah antara lain : penatalaksanaan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pengadaan dan penyempurnaan kebijakan, pedoman dan prosedur, pengawasan internal, koordinasi yang efektif antar satuan kerja, penatalaksanaan dokumen-dokumen GCG, komitmen terhadap pencegahan gratifikasi di semua level jenjang organisasi dan lain sebagainya. Pelaksanaan GCG di UUS Bank DKI secara konsisten akan terus diperbaiki dan dikembangkan untuk mempertahankan kepercayaan nasabah, pemegang saham, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya sehingga dalam jangka panjang UUS Bank DKI dapat terus beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dengan tetap berpegang pada Prinsip Syariah dan prinsip-prinsip GCG.

Laporan Pelaksanaan 3 2 Gootf Corporate Governance UUS Bank OKI 20I6

Lampiran 5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs Tanggal 30 April 2010

KERTAS KERJA S E L F ASSESSMENT BAGI UNIT USAHA SYARIAH

PERINGKAT KRITERIA/INDIKATOR Peringkat 1 Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG UUS sangat sesuai dengan Kriteria/indikator, Peringkat 2 Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG UUS sesuai dengan Kriteria/indikator. Peringkat 3 Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG UUS cukup sesuai dengan Kriteria/indikator. Peringkat 4 Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa, pelaksanaan GCG UUS kurang sesuai dengan Kriteria/indikator. Peringkat 5 Hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG UUS tidak sesuai dengan Kriteria/indikator.

Lampiran 5. Surat Edaran Batik Indonesia Nomor 12/13/DPbs Tanggal 30 April 2010 FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS r P W A ' K s A ^ ^ A l N TtfGA^DAN T r N ^ G « ^ ^ TUJUAN Untuk menilai: a. Kecukupan kriteria dan independensi Direktur UUS; b. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur UUS.

S^'iaUTFJlIA^JANrnDPENDENS^

^

'

1. Direktur UUS memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS. Direktur Supervisi UUS memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS Bank DKI. aiBfimm 2 2. Direktur UUS memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dalam Direktur Supervisi UUS menjalankan tugasnya menjalankan tugasnya.

1 3 4 5 tidak memiliki bentrnmi kepentingan dalam

'U-^^Vli^-if:. 2 3 4 5 3. Direktur UUS telah raengikuti proses vvawancara yang dilakukan oleh Bank Penunjukan Direktur Bisnis Bank DKI telah melalui fn & proper test Banlj Indonesia Indonesia, dalam kaitannya sebagai Direktur Supervisi UUS, telah melakukan wawancara dengan Departemen Perbankan Syariah (DPbS) OJK berdasarkan surat Nomor S-36/PB. 1311/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dilakulcan pada tanggal 14 Maret 2016. i--"'-'Ur-->

2

3

4

5

4. Penunjukan dan/atau penggantian Dhektur UUS telah dilapokan oleh BUK Penunjukan dan/atau penggantian Direktur Bisnis Bank DKI dengan Surat secara tepat waktu Nomor 51/DIR/GSM/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 telah dilaporkan kepada Departemen Perbankan Syariah (DPbS) OJK sesuai dengan surat nomor S35/PB.13/2016 tanggal 22 Maret 2016. Lamphan 5 /Halaman 1


FAKTOR

: PELAK:SANAAN TUGAS D A NT A N G G U N G J A W A B D I R E K T U R UUS

PERINGKAT SUB FAKTOR lOaTERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR UUS

2

PERINGKAT 3

4

5

% TUGAS DAN TANGGUNG JAVA/AB DlRFlO UU HI AN U ISIS 9777 lSS'7SS7/\7 laUTERIAyiNDIKATOIL , iv , . ^S 1. Direkmr UUS benanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS Dneknn Supervisi UUS benanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah sesuai dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah Buku Pedoman Keija Direksi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi nomor 262 tanggal 29 September 2016. 2. Direktur UUS telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS.

Direktur Supemsi UUS menindaklanjuti rekomendasi dari Laporan Hasil Pengawasan DPS tahun 2016.

1 2 3 4 5 3. Direktur UUS telali menyediakan data dan informasi terkait dengan peraenuhan Direktur Supervisi UUS telali menyediakan data dan informasi terkait dengan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu. Sebagai contoh data informasi pembiayaan yang meliputi nomor pembiayaan, nama nasabah, jumlali plafon dan jenis akad yang digunakan beserta dokumen rekening dana pihak ketiga diserahkan kepada DPS pada saat kunjungan keija ke cabang dan capem syariah. 2 PERINGKAT SUB FAKTOR TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREICTUR UUS

MI^^^^>?tf^4S

2

3

1

4

PERINGKAT 3 4 1 Lampiran 5 /Halaman 2

5

5 y

Lampiran 5. Surat Edaran Banlc Indonesia Nomor 12/13/DPbs Tanggal 30 April 2010

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS PENILAIAN PERINGICAT FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS PERINGKAT SUB FAKTOR PERINGKAT 1 2 3 A. KKITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR UUS 3 B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS • 1 2 PERINGKAT FAKTOR

2

3

4 4

5 5

4

5

IvESIMPULAN : , , • Direktur Bisnis Bank DKI memiliki fungsi dan tanggungjawab sebagai supervisi Umt Usaha Syanah (UUS) Bank DKI sesuai dengan Buku Pedoman Kerja Direksi yang disahkan melalui Keputusan Direksi nomor 262 tanggal 29 September 2016. Direktur Supervisi UUS memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS Bank DKI. Dalam kaitannya sebagai Direktur Supervisi UUS, telah dilakukan wawancara dengan DPbS OJK tanggal 14 Maret 2016 sesuai dengan surat Nomor S-36/PB.1311/2016 tanggal 11 Maret 2016, perihal wawancara calon Direlctur UUS Bank DKI. Berdasarkan sui-at nomor S-35/PB. 13/2016 tanggal 22 Maret 2016, DPbS OJK telah menyatakan bahwa Antonius Widodo Mulyono dapat menjabat sebagai Direktur Supervisi UUS Bank DKI. Direktui* Supervisi UUS Bank DKI telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenulian'Prinsip Syaiiah serta telah menindaklanjuti rekomendasi dari Laporan Hasil Pengawasan DPS tahun 2016. Untuk hal tersebut, peringkat yang diperoleh adalali 1,00.

Lamphan 5 /Halaman 3

Lampiran 5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor ]2/13/DPbs Tanggal 30 April 20.10 FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH ( DPS )

:_

TUJUAN;,. Untuk Menilai : a. kecukupan komposisi, kriteria dan tingkat independensi anggota DPS; b. efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung javvab DPS; c. efektivitas penyelenggaraan rapat DPS; d. kecukupan aspek pengungl
^-l-jlfc :?v*' A KOMPOSISI,

"

f

KRll L R I A , DATvflNIJEPILNSI D P

KRITERIA/INPIKATOR

MAUSlSSEmdSmSSMENT

1. Jiunlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) DPS UUS Bank DKI terdiri dari 3 orang dengain komposisi : 1 orang Ketua DPS dan 2 orang anggota DPS. orang. 2 3 1 4 5 2. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan DPS UUS Bank DKI memiliki integiitas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari latar belalcang pendidikan yang memadai. dan pengalaman kerja masing-masing DPS. 1 i^sJ^MH 3 1 4 5 3. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan Pemilihan dan pergantian DPS diusulkan oleh UUS Bank DKI kepada memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Manajeman (Direksi Bank DKI) imtuk kemudian dilanjutkan pada proses berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bilamana usuian Nominasi. pemilihan dan pergantian DPS telah disetujui. I 3 1 4 5 L 4. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi Pengangkatan dan/atau pergantian DPS UUS Bank DKI dilalcukan dari Dewan Syaiiah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh berdasarkan Surat daii Dewan Syariah Nasional Mejelis Ulama persetujuan dari RUPS. Indonesia (DSN-MUI) Nomor U.148/DSN-MUI/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 perilial Rekomendasi DPS dan Alcta Pemyataan Keputusan RUPS tahunan PT. Bank DKI No. 29 Tanggal 15 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H, M.kn '<-f

2

3

4 5 Lampiran 5 /Halaman 4

La.-pira. 5. S...at L..jraK ânk -iido....sia. .omo. i2/i-,DPu., Tai.^gal

Ap... 20i,/

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) 5. Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Masa Jabatan DPS UUS Bank DKI untuk satu periode pengangkatan adalah 3 Dewan Komisaris tahun 4 5 3 "^•ri^^Jt'i^??^ 2 6. Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 DPS UUS Bank DKI telah membuat Surat Keterangan Rangkap Jabatan sebagai (empat) lembaga DPS di Bank Syariah, BPRS dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya seperti : Asuransi Syariah, BMT dan lain sebagainya dengan ketentuan bahwa rangkap jabatan tidak dilakukan melebihi 4 (empat) lembaga. 1

2

PERINGKAT SUB FAKTOR KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENSI DPS

I^TiSvs'BAN T A N G G U N G M

PERINGIiAT 3 'V'"' 'V, . -

. ^ ^ ^ ^ ^ ^

4

5

4

5

^ ^ W ^ f

KRITERIA/INDIKATOR . . 1. DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip - DPS UUS Bank DKI telah melaksanakan tugas yang meliputi : memberikan prinsip GCG nasehat kepada Direlctur UUS (bila dibutuhkan), manajemen UUS Bank DKI serta telah melakukan pengawasan terhadap Aspek Syariah dalam kegiatan bisnis UUS Bank DKI. 3 4 5 2. DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada DPS UUS Bank DKI memberikan nasehat kepada Direksi (Direktur UUS) dan Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Dewan Komisaris bilamana dianggap perlu. DPS telah mengawasi seluruh kegiatan Syariah. UUS, hal ini dilakulcan antara lain melalui rapat rutin bulanan dan pemeriksaan semesteran ke unit-unit seperti kantor pusat dan kantor cabang syariah. 1 2 4 5 3. DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman Selama tahun 2016, DPS telah memastikan pemenuhan prinsip syariah antara Iain operasional dan produk yang dikeluarkan UUS. terhadap perhitungan biaya pemeliharaan (Ujroh) pada pembiayaan Rahn iB, Review akad Ijarah Multijasa & IMBT Produktif, dan penyaluran pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam. 3

4

5 Lampiran 5 /Halaman 5

Lampiran 5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs Tanggal 30 April 2010 FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) 4. DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai Setiap proses pengembangan produk UUS Bank DKI, khususnya yang terkait dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. dengan aspek kesesuaian syariah, UUS Bank DKI akan memberikan informasi dan penjelasan kepada DPS dalam rangka memperoleh opini dan/atau perbailcan dari DPS. Hal tersebut dapat dilihat dari Notuien Rapat Bulanan DPS, 2 3 4 5 5. DPS telah meminta fatwa kepada Dewan Syariali Nasional - Mejelis Ulama Selama tahun 2016 Produk Baru UUS Bank DKI memperoleh fatwa dari Indonesia untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya. DSN MUl seperti Produk Ijarah Multijasa iB 6. DPS telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip DPS UUS Bank DKI telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana sertaPrinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana pelayanan jasa UUS. dan pelayanan jasa dimana hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS untuk setiap periode laporan. 7. DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara DPS UUS Bank DKI telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS semesteran dan menyampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode tahun 2016 semester I dan II kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat laporan. Nomor 2762/GSY/Vm/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan Surat Nomor 697/GSY/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, kepada DSN-MUI melalui Surat Nomor 2763/GSy/Vm/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan Surat Nomor 742/GSY/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 , dan pihak internal Bank. 2 1 3 4 5 8. Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan DPS telah menyediakan waktu yang cukup bagi Manajemen UUS tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Bank DKI serta seluruh Unit Kerja. Selain agenda rapat dan pemeriksaan (review), DPS UUS Bank DKI memiliki komitmen untuk melakukan kunjungan kepada Grup Syariah, Cabang dan Capem Syariah dalam rangka pembinaan serta bersedia dihubungi melalui alat telekomunikasi dalam rangka memberikan arahan sesuai kebutuhan. Aktivitas kunjungan DPS terangkum dalam Form Kunjungan DPS yang ditandatangani oleh pimpinan unit yang dikunjungi. 1

PERINGKAT SUB FAKTOR TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS

:yK2.-U-'

3

4

5

PERINGKAT Lampiran 5 /Halaman 6


FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) JB FAKTOR C. EFEKTIVITAS RAPAT DPS

-.. ^.^;i7;';5/^-v4:-^F;;7v/;?.?C;;;x^

AS^mmSELF

KRITERIA/INDIKATOR 1 Ranat DPS di*?e1eno(?arakan nalino knrnno irîatiA knli dnlnm 1 /'Qatit^ Knlan A

4A 0- 9 t r n V.4 A mg AA 9 000 AA 000 A A . ^ ^ r A A

ASSESSMENT

Rapat DPS UUS Bank DKI telah dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan.

3 1 4 5 2 2. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Seluiuh keputusan dalam rapat DPS UUS Bank DKI tahun 2016 dilakukan berdasai-kan musyawarah mufakat. 2 3 4 5 Risalah rapat (bulanan) DPS UUS Banlc DKI tahun 2016 diparaf dan 3. Risalali rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telali ditandatangani oleh seluruh DPS serta didokumentasikan oleh karyawan didokumentasikan dengan baik. pendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS UUS Bank DKI dalam ^

Tn I

f

1.

L

t

4

J

1

\

'S

T-V*4/4

\

»

bentuk hard document dan soft document.

1 2 4. Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Notuien Rapat DPS digunalcan imtuk dasar keputusan bisnis maupmi kegiatan Direktur UUS. operasicinal oleh UUS Bank DKI. Misalnya, hasil rapat tentang Usuian Perhitungan Biaya Pemeliharaan (Ujroh) pada pembiayaan Rahn iB, penggunaan metode Income Smoothing dalam bagi hasil DPK skim Mudharabah. 1 PERINGKAT SUB FAKTOR, EFEKTIVITAS RAPAT DPS

I

2

-v./3^.>:•^'

2

PERINGKAT 3

4

5

4 5 Lampiran 5 /Halaman 7


FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

f>. TRANSPARANSI DPS KRITERIA/INDIKATOR 1. Anggota DPS telah mengungkapkan : a. rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan b. remimeraasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.

mmsmSELFASSESSMENT DPS UUS Bank DKI telah membuat Surat Keterangan Rangkap Jabatan sebagai DPS di Bank Syariah, BPRS dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya seperti : Asuransi Syariah, BMT dan lain sebagainya dengan ketentuan bahwa rangkap jabatan tidak dilakukan melebihi 4 (empat) lembaga serta telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1

./..L-.^^1 3 4 5 2. Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, Selama tahun 2016, DPS UUS Bank DKI tidak pemah memanfaatkan UUS dan/atau pihak lain yang mengm-angi aset atau mengurangi keutungan UUS. untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihalc lain. .1 2 3 4 1 5 . 3. Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntmigan pribadi dari DPS UUS Bank DKI tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. dari UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Misalnya, dalam hal pembiayaan pribadi (konsimier/di luai' remunerasi) yang diajukan oleh DPS kepada UUS Bank DKI diproses dan dianalisa dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. . 1 ' .,• • 1 2 3 4 5 4. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di selm-uh BUS DPS telah membuat Surat Pemyataan ber-meterai Rp 6.000,- yang menyatakan dan/atau UUS baliwa DPS UUS Bank DKI tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.

PERINGICAT SUB FAKTOR TRANSPARANSI DPS

i;%:-.il;25/..--»r-

2

PERINGKAT 3

4



FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH PERINGICAT SUB FAKTOR A. KOMPOSISI, ICRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS C. EFEKTIVITAS RAPAT DPS D. TRANSPARANSI DPS PERINGKAT FAKTOR

2

PERINGKAT 3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

2

3

4

5

2 1 1.

ICESTMPULAN ; v.fi£<;K<î .y.'..i-t\..ki'x." J'-t X;-».a AVii " j> * «.^/v,'-..fPVs-'

FAKTOR : PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM ICEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH

JASA UNIT U^lA SYARIAH | TUJUAN Untuk menilai : a. kesesuaian Prinsip Syariah dalam produk UUS; b. pemenuhan Prinsip Syariah oleh UUS dalam pelaksanaan kegiataii penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa; c. mekanisme yang dilakukan oleh UUS dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara UUS dengan nasabah. *wIM-r,4-'4>4,6UaiVrf't4XrV.iiV

-

.* / A

,

^ y"-
AA.i»£«i-«A'^t, .Stt A..--»fcC-4f

'rv*tih,-Sj

1. Produk yang dimiliki oleh UUS telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Produk yang dirailiki UUS Bank DKI telali sesuai dengan fatwa yang oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dikeluarkan oleh DSN-MUI dan dilengkapi Opini DPS. Sebagai contoh Ijarali dengan pendapat syariah dari DPS. Multijasa iB. ' ;/••]•".-: 1 2 1 3 4 5 2. Pelaksanaan produk penghimpunan dana UUS telah sesuai dengan Fatwa yang Pelaksanaan pengliimpunan dana di UUS Bank DKI secaia mnum telah sesuai keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan dengan Fatwa DSN-MUI yang secara resmi masuk dalam Laporan Pengawas ketentuan Bank Indonesia. DPS untuk setiap semester dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ' T 2 3 4 5 3. Pelaksanaan produk penyaluran dana UUS telah sesuai dengan Fatwa Pelaksanaan penyaliuan dana dalam bentuk pembiayaan di UUS Bank DKI yang dikeluai-kan oleh Dewan Syaiiah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan secara umum telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang secara resmi masuk ketentuan Bank Indonesia. dalam Laporan Pengawas DPS untuk setiap semester dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1

-.-^ A-2-.4

3

1 4 5 Lampiran 5 /Halaman 10


F A K T O R : PELAKSANAAN PRINSIP S Y A R I A H D A L A M K E G I A T A N PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH A

I I T A1 » n n*0 n nvs

trma-mmfâ 11#

*4 AI nir

A A A« • A 4

A A A rmattm

Pelaksanaan pelayanan jasa di UUS Bank D K I juga termasuk dalam pengawasan oleh DPS. Sampai saat ini (2016), DPS tidak mencantumkan oyanan xNasionai - xviajeiis uiama inoonesia oan temuan ketidaksesuaian antara implementasi pelayanan jasa dengan fatwa DSNMUI. AA

«AA A

T1 1

^ A1 A 1%

AXW • A

W » A VI /V

4. reiaKsanaan prouuK peiayanan jasa u u o teian sesuai oengan latwa yang Al

AT H A f G n A

AIAI-I

1 1 All fA A

oiKeiuarKan oien uewan ketentuan Bank Indonesia.

^JvlAVMAl^

^VlAAtrfXIAAl

NnAIAlfA

T1 1 A

A

IAAA^-ÂAIA

AAA

5. Penyelesaian sengketa antara UUS dengan nasabah dilakukan melaiui musyawarah atau melalui mediasi perbankan mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

'• • 2 " 3 4 5 1 Terkait dengan Peraturan Malikamah Agung No. 14 Taliun 2016 tanggal 22 Desember 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka UUS Bank DKI sedang melakukan perubahan standar klausul penyelesaian.

1 PERINGIGVT F A K T O R

4

5

4

5

PERINGKAT

P E L A K S A N A A N PRINSIP S Y A R I A H D A L A M IGEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA S E R T A

- L.'l.bP

'

2

3

P E L A Y A N A N JASA UNIT USAHA S Y A R I A H KESIMPULAN : Secara umum kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa di UUS Bank DKI telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang secara resmi masuk dalam Laporan Hasil Pengawas DPS untuk setiap semester dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, DSN-MUI dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan Peraturan Mahkamali Agung No. 14 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka UUS Bank DKI sedang melalcukan perubahan standar klausul penyelesaian. Untuk hal tersebut peringkat yang diperoleh adalah peringkat 1,80. Lampiran 5 /Halaman 11

Lampiran 5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs Tanggal 30 April 2010 FAKTOR : PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

TUJUAN Untuk menilai; a. penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penjimpangan dana oleh deposan inti; b. mdcpendensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyaluran dana kepada nasabah pcmbiavaan mti.

KRLtEMA/JNDIKATQBr -

,..v ,

.^.^...^..ryus^y

'-yx'^h:

1. UUS telah menerapkan prmsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, Penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran kliususnya penyaluran dana kepada Nasabali Inti. dana kepada nasabah inti telah diupayakan dengan maksimal salah satunya melalui Kebijalcan dan Prosedur Pembiayaan Usalia Kecil dan Menengah (UMKM) UUS, Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Konsumer Syariah serta Kebijakan serta Proscdur Pembiayaan Produktif Komersial dan Korporasi Syariah. UUS Bank DKI bersama Grup Manajemen Risiko Perusahaan (OMR) dan Grup Risiko Bisnis (GRB) mengevaluasi dan melakukan risk assessment terhadap berbagai aspek atas setiap proposal pembiayaan segmen UMKM, Kpnsumer dan Komersial & Korporasi yang diajukan oleh unit bisnis dengan fokus pada analisa kuantitatif, menentukan covenant dan menentukan critical term & conditions. -3 4 5 1 2 2. UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran UUS Bank DKI telah memiliki Buku Pedoman Perusaliaan (BPP) Pembiayaan UMKM UUS dana kepada Nasabah Inti. sesuai Keputusan Direksi No.287 tanggal 25 Oktober 2016, Pembiayaan Konsumer Syariah sesuai Keputusan Direksi No.269.2 tanggal 30 September 2016 dan Pembiayaan Produktif Komersial dan Korporasi Syariah sesuai keputusan Direksi No.201 tanggal 16 Agustus 2016.

J.

5 uun pro&cuur lenuiis leniang peiiycuiaan uana leian uiKaji Pedoman Kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana yang dimiliki UUS Bank ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. DKI telah dikaji di internal Grup Syariali. Kemudian, pada saat ini, DPS sedang dalam proses review aspek syariah terhadap BPP Pembiayaan Komersial dan Korporasi Syariah sesuai Keputusan Direksi Bank DKI No. 201 tanggal 16 Agustus 2016, BPP Pembiayaan Konsumer Syariah sesuai Keputusan Direksi Bank DKI No. 269.2 tanggal 30 September 2016, BPP Pembiayaan UMKM Syariah sesuai Keputusan Direksi Bank DKI No. 287 tanggal 25 Oktober 2016. rcuumon fheoijaKan

1

,.,yA,X.y.„.^

3

4

5

4. UUS tidak memberikan penyaluran dana kepada Nasabali Inti yang bertentangan Penyaluran dana kepada nasabali inti dilakiikan sesuai dengan proscdur luiiuni penyediaan dana dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku. yang berlaku, yaitu Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan UMKM UUS, Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Konsumer Syariah serta Kebijakan dan Proscdur Pembiayaan Produktif Komersial dan Korporasi Syariah. •

1

.

2

3


5


FAKTOR : PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI 5. UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk Deposan Inti Selama tahun 2016 UUS Bank DKI tidak pernali memberikan fasilitas khusus kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan untuk Deposan Inti. Khusus pemberian spesial nisbah akan dilakukan dengan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Grup Tresuri Bank DKI. dana yang berlaku.

6. UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan UUS Bank DKI telah menatausaliakan daftarrinciannasabah pembiayaan inti & deposan inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia sesuai dengan Nasabali Deposan Inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia. ketentuan yang berlaku. Misalnya Laporan 15 Debitur yang Memiliki Baki Debet Terbesar (LBBU), Laporan 25 Deposan Inti (LBBU) dan lahi sebagainya

PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI PERINGICAT 2 PERINGKAT FAKTOR 4 3

5

aSESlMPULAN : Dalam hal penyaluran dana kepada nasabah mti dan penyimpanan dana oleh deposan mti, UUS Bank DKI telali menerapkan prinsip kehati-hatiaii melalui: i) Pembuatan BPP Pembiayaan UMKM UUS sesuai Keputusan Direksi No.287 tanggal 25 Oktober 2016, BPP Pembiayaan Konsumer Syariah sesuai Keputusan Direksi No.269.2 tanggal 30 September 2016 serta BPP Pembiayaan Produktif Komersial dan Korporasi Syariah sesuai Keputusan Direksi No.201 tanggal 16 Agustus 2016 ii) Kerjasama Grup Syariah (pengelolaan pembiayaan), Grup Manajemen Risiko Perusaliaan (GMR) dan Grup Risiko Bisnis (pengelola risiko kredit/bisnis) iii Memberikan penyaluran dana kepada nasabah inti serta memberikan fasilitas bagi hasil dengan spesial nisbah kepada deposan inti sesuai dengan prosedur umum ) yang berlaku iv) Penatausahaan daftarrinciannasabah pembiayaan dan deposan inti kepada HI sesuai dengan ketentuan yang berlaku Untuk hal tersebut, peringkat yang diperoleh adalah peringkat 1,83 Lampiran 5 /Halaman 13


FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI UNIT USAHA SYARIAH, LAPORAN PELAICSANAAN GOOD GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL

CORPORATE

TUJUAN

Untuk menilai : a. ketetapan waktu, keakurasiandan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada stakeholders (public); b. efektifitas pengelolaan infonnasi produk dan jasa UUS, pengelolaan pengaduan nasabali serta pengelolaan data pribadi nasabah; c. cakupan laporan pelaksanaan CGC yang disampaikan secara iengkap, akurat, kini, utub, dan tepat walctu; d. cakupan pihak pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG; e. Keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) UUS, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu. lenekap. akurat. serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis). y|^^^^^.i.T5i#4i^4^.ijiiisi^^^ A. P E N E R A P A N T R A N S P A R A N S I KONDISI U U S KRITERIM^DIKATOR.^.^^d^zi

L^

^
•jij0jf&d^r'<siyALr-T.fy.y.i Sl«lX;i^3a,AL4*;ekA*SÂ*,. x , r ^ '

^

I . UUS telah mentransparansikan kondisi keuangan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan.

i ^ m t ^ ^ y ^ . k v %d UUS Bank DKI telali melakukan publikasi Laporan Keuangan setiap triwulanan kepada masyarakat, stake holders dan manajemen.

mAmi^jmhEAssEssMEmr,^^.mL

1 2. UUS melalui kantor pusatnya telah menyajikan biformasi kegiatan UUS yanj mencangkup paling sedikit: a. Sasaran, strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengembangan UUS. b. Perkembangan usaha syariali, yaitu penyaluran dana berserta komposismya.

a,i-1\

2

3

4

di halaman berikut (hal. 15)

Lamphan 5 /Halaman 14

5

LampiranS. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs Tanggal 30 Anril 2010

F A K T O R : TRANSPARANSI KONDISI UNIT USAHA SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL laba bersih, Return on Asset (ROA), Non Performing tinancing (NPF), UUS Bank DKI telah menyampaikan Laporan sebagimana dimaksud point a s.d sumber dana beserta komposisinya, jumlah aset dan informasi lainnya yang relevan ; e kepada Kantor Pusat sesuai tanggal laporan. c, jenis produk yang ditawarkan, d. tanggungjawab sosial perusahaan, dan e. realisasi bagi hasil/imbalan dan metode perhitungan distribusi bagi hasil. 1 IMlllMiiHUi 3 4 1 5 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang berisi kondisi keuangan UUS 3. UUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan disurat kabar Bank DKI sudah diumumkan salah satunya melalui Bisnis Indonesia, Kontan, berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas sesuai dengan waktu Investor Daily. yang ditetapkan dalam ketentuan.

P E R I N G K A T SUB F A K T O R PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI UUS

rngmmm

2

B M M B H

2

. 3

4

1

5

4

1

5

PERINGKAT 3

SUB F A K T O R B. L A P O R A N PELAKSANAAN GOOD C O R P O R A T E GOVERNANCE KRITERIA/INDIKATOR 1. UUS telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak teipisahkan dari laporan pelaksanaan GCG induknya.

2. UUS telah melakukan self assessment atas pelaksanaan GCG.

ANALISIS SELF ASSESSMENT UUS Bank DKI telah melakukan penyusunan Lôran Pelaksanaan GCG yang berkoordinasi dengan unit terkait. Penyusunan Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2016 dilaksanakan oleh Grup Syariah yang berkoordinasi dengan unit kerja terkait (Giup Kepatuhan, Grup Hukum dan Corporate Secretary' Bank D K I Penyusunan Laporan tersebut berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. I1/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No.l2/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umiun Syariah dan Unit Usaha Syariah.

H B m n 2 3 4 5 UUS Bank DKI telah melaksanakan Self Assessment pelaksanaan GCG tahun 2016 yang dimulai pada Bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2017 E H B H i l

2

3


5


F A K T O R : T R A N S P A R A N S I K O N D I S I U N I T USAHA S Y A R I A H , L A P O R A N P E L A K S A N A A N GOOD GOVERNANCE DAN P E L A P O R A N I N T E R N A L 3. Dalam hal terdapat evaluasi terhadap hasil self assesment pelaksanaan G C G oleh DPbS OJK, U U S telah melakukan perbaikan atas pelaksanaan G C G tersebut.

Dalam hal terdapat hasil evaluasi hasil self assessment dari Otoritas Jasa Keuangan UUS Bank D K I akan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Laporan Pelaksanaan G C G tahun 2015 tidak terdapat hasil evaluasi dari DPbS OJK.

1 PERINGKAT S U B F A K T O R LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE

sriJ FAKTtm ; ' •

••.

.:

-'i;'

CORPORATE

Hlkl—W

3

1

4

1

S

PERINGKAT GOVERNANCE

iWIMMMH

. '•

2

3

•

' '

(;\ K F < ; i . K r R \ \ Pi-;i.Ai>()iLA.N i N j j : u > A i . : . KRITERIA/INDIKATOR 1. U U S memiliki pelaporan internal yang Iengkap dan didukung oleh SIM yang handal.

informasi yang handal.

.

.tt/'A-c: • ;

ANALISIS SELF ASSESSMENT Pelaporan Internal yang dimiliki UUS Bank D K I disampaikan kepada pihak terkait melalui Intemet (email corporate) dan penyampaian hard document melalui petugas ekspedisi (pengantar dokumen)

1 2. Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu yang di dukung oleh sistem

5

4

1

2

mmmm

4

i

s

Sebagian informasi yang dimiliki UUS Bank D K I didukung oleh Sistem Informasi yang menggunakan Aplikasi HI (Busslness Intellegence) bekerjasama dengan Bank Induk (Bank DKI)

1

2

I M I l g l

4

S

3. U U S memiliki sistem informasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.

Sistem Informasi yang dimiliki UUS Bank D K I didukung oleh S D M yang kompeten karena diperoleh melalui proses rekruitmen yang baik yang bekerjasama dengan Grup Sumber Daya Manusia Bank DKI.

4. UUS memiliki I T secwr/fy s>'s/effj yang memadai.

Security System untuk Core Banking dilabanakan sesuai prosedur dan dilaksanakan oleh GTI Kantor Pusat.

1 !

2

mmaamm

Hnanam 2

4

s

4 Lampiran 5/Halaman 16

s


F A K T O R : TRANSPARANSI KONDISI UNIT USAHA SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL P E R I N G K A T SUB F A K T O R K E C U K U P A N PELAPORAN I N T E R N A L

PERINGKAT I

PENILAI P E R I N G K A T FAKTOR TRANSPARANSI KONDISI UNIT USAHA SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL P E R I N G K A T SUB F A K T O R PERINGKAT A. PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI UUS B. L A P O R A N PELAKSANAAN GOOD C O R P O R A T E GOVERNANCE C . K E C U K U P A N PELAPORAN INTERNAL PERINGKAT FAKTOR

UUS Bank DKI telah melakukan publikasi Laporan Keuangan setiap triwulan kepada masyarakat, stakeholders dan manajemen melalui surat kabar yang memiliki peredaran luas, UUS Bank DKI juga telah melaksanakan SelfAssessment Pelaksanaan GCG. Penyusunan Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2016 dilaksanakan oleh Grup Syariah yang berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Penyusunan Laporan tersebut berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan G C G bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Untuk mendukung transparansi usaha, UUS Bank DKI memiliki SDM yang kompeten dalam penyediaan informasi internal serta security system yang di-maimenance secara berkala Untuk hal tersebut peringkat yang diperoleh adalah peringkat 1,80. Lampiran 5 /Halaman 17

6

BANK^DKI. syariah. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI. Periode Tahun Bank

Recommend Documents