DAFTAR ISI LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERIODE DESEMBER 2010

DAFTAR ISI LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERIODE DESEMBER 2010 Halaman BAB I. PELAKSANAAN TUGAS DAN JAWAB DEWAN KOMISARIS

TANGGUNG

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Komisaris ………………………………..

1

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris …...

2

C. Rekomendasi Dewan Komisaris …………………..

4

BAB II. PELAKSANAAN JAWAB DIREKSI

TUGAS DAN TANGGUNG

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi …………………………………...

8

B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi ………………

10

BAB III.KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE A. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite …………………………………...

17

B. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komite …….

18

C. Program Kerja Komite dan Realisasinya ………….

20

D. Rapat Komite ……………………………………...

25

E. Komite lain yang dimiliki Bank …………………...

26

BAB IV. KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ………………………..

28

BAB V. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN …...

30

BAB VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN A. Fungsi Kepatuhan ………………………………….

31

B. Fungsi Audit Intern ………………………………..

33

C. Fungsi Audit Ekstern ……………………………… BAB VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN …………..

34

BAB VIII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN …………

37

BAB IX. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SERTA PENGENDALIAN INTERN …………………………

38

BAB X. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR ……………….

42

BAB XI. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL …………………………..

44

BAB XII. RENCANA STRATEGIS BANK A. Rencana Jangka Panjang ………………………...

45

B. Rencana Jangka Menengah Pendek ……………..

46

BAB XIII. PERMASALAHAN HUKUM, PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK……………………………………………..

48

UNIT USAHA SYARIAH BAB I.

BAB II.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS A. Direktur Unit Usaha Syariah …………………….

52

B. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Unit Usaha Syariah …………………………………………...

53

DEWAN PENGAWAS SYARIAH A. Jumlah, Kriteria, Rangkap Jabatan ………………

55

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah …………………………………………...

58

BAB III. PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI …………………………………….

60

BAB IV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN …………………………………

62

LAMPIRAN :  KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG ) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH PERIODE DESEMBER 2010  RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG ) PT.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH PERIODE DESEMBER 2010

BAB I PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Komisaris  Jumlah Dewan Komisaris. Jumlah Dewan Komisaris adalah 4 ( empat ) orang.  Komposisi Dewan Komisaris - Komisaris Utama - Komisaris

: Drs. Hadi Prabowo, MM : - Prof.Dr.H.Imam Ghozali,M.Com,MPM,Akt - Dra. Utami Handayani - Drs. Sriyadhi, MM.

 Kriteria Angggota Dewan Komisaris - Seluruh anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama berdomisili di Indonesia. - Jumlah Komisaris sebanyak 4 (empat) orang, tidak melampaui jumlah anggota Direksi sebanyak 5 (lima ) orang. - 2 (dua) anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen yaitu Prof.Dr.H. Imam Ghozali,M.Com,MPM,Akt dan Dra. Utami Handayani telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia bahwa Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50 % dari jumlah anggota Dewan Komisaris. - Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama telah memperoleh persetujuan RUPS yang tertuang dalam Akta Berita Acara ( Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ) RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yaitu : 1

No 1 2 3 4

Nama/Jabatan

Persetujuan RUPS Drs. Hadi Prabowo, MM No. 67 tanggal Komisaris Utama 16 September 2009 Prof.Dr.H.ImamGhozali,M.Com,MPM,Akt No. 118 Komisaris tanggal 23 April 2007 Dra. Utami Handayani No. 118 Komisaris tanggal 23 April 2007 Drs. Sriyadhi, MM No. 67 tanggal Komisaris 16 September 2009

 Independensi Dewan Komisaris Komisaris Independen tidak merangkap jabatan, kecuali terhadap hal – hal yang telah ditetapkan pada PBI, bahwa rangkap jabatan komisaris independen sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite pada bank yang sama, yaitu : Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M. Com, MPM, Akt. sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko.  Semua Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris  Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

2

 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu – waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung maupun melalui surat.  Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.  Guna fungsi pengawasan Dewan Komisaris maka untuk pemberian kredit lebih dari Rp.30.000.000.000,- ( Tiga puluh milyar ) harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Komisaris sebagaimana SK Dewan Komisaris No.057/KPTS/KM/BPD/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Perubahan SK Komisaris No.017/KPTS/KM/BPD/2007 tentang Wewenang Memutus Kredit Bagi Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 

Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern ( SKAI ) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan /atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

 Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh ) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.  Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen.  Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisaris, yaitu : - SK Komisaris No. 007/KPTS/KM/BPD/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Perubahan SK Komisaris No. 0012A/KPTS/KM/BPD/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Komite Audit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

3

- SK Komisaris No. 008/KPTS/KM/BPD/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Perubahan SK Komisaris No. 0012B/KPTS/KM/BPD/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Komite Pemantau Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. - SK Komisaris No. 009/KPTS/KM/BPD/2007 tanggal 29 Mei 2007 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.  Pengangkatan anggota Komite dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.  Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.  Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang terbaru tertuang dalam SK Dewan Komisaris No. 011/KPTS/KM/BPD/2010 tanggal 10 Desember 2010 sedangkan Job Manual Dewan Komisaris tertuang dalam SK Direksi No. 0316/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.  Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. C. Rekomendasi Dewan Komisaris  Rapat Dewan Komisaris dalam tahun 2010 diselenggarakan secara berkala sebanyak 4 ( empat ) kali dan dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.  Kehadiran masing – masing anggota disetiap rapat : o Komisaris Utama : - Drs. Hadi Prabowo, MM hadir 3 (tiga ) kali.

4

o Komisaris : - Dra. Utami Handayani hadir 4 (empat ) kali. - Prof.Dr.H. Imam Ghozali M.Com,MPM,Akt hadir 4 (empat) kali. - Drs. Sriyadhi, MM hadir 3 (tiga) kali.

 Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris tahun 2010 : 1. Rapat Anggota Dewan Komisaris : TANGGAL 16 -02-2010

PESERTA RAPAT Dihadiri semua anggota Dewan Komisaris

09-04-2010

Dihadiri anggota Komisaris

23-06-2010

07-09-2010

MATERI RAPAT - Penggantian Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi - Evaluasi hasil operasional per 31 Desember 2009

semua - Evaluasi kinerja Dewan Triwulan I/2010 - Persiapan RUPS Tahunan Dihadiri 2 Anggota Penyesuaian Struktur Dewan Komisaris Organisasi di Dewan Komisaris dan tugas Staf Dewan Komisaris Dihadiri semua Persiapan Penjaringan anggota Dewan Calon Anggota Dewan Komisaris Komisaris periode tahun 2012-2015

5

2. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi : TANGGAL 09-04-2010

PESERTA RAPAT Dihadiri semua anggota Dewan Komisaris, Dirut dan 4 Direktur, Semua Kepala Divisi

24-05-2010

Dihadiri 3 anggota Dewan Komisaris, Dirut dan 4 Direktur, Semua Kepala Divisi

07-09-2010

Dihadiri 2 Anggota Dewan Komisaris, Dirut dan 3 Direktur, Anggota Komite Audit ,Anggota Komite Pemantau Risiko

11-11-2010

Dihadiri semua anggota Dewan Komisaris,Dirut dan 4 Direktur, Anggota Komite Audit

MATERI RAPAT - Evaluasi Kinerja Triwulan I /2010 - Permasalahan yang dihadapi (Internal Fraud) Tindak lanjut hasil pertemuan Dekom dengan BI (masalah CBS,PSAK50/55,Asset terbengkelai) - Evaluasi Kinerja s/d Agustus 2010 - Permasalahan yang dihadapi (hasil pemeriksaan BI mesin AS/400, Denda BI, Program Kredit Produktif) - Masalah Lapangan Golf Sendangmulyo - Masalah Lain-lain (Program KPE,Fee Kredit PLO untuk Bendahara)

 Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. 

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions yang terjadi.

 Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.

6

 Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan / atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan / atau Direksi.  Anggota Dewan Komisaris mengungkap : - Tidak memiliki sahamnya pada bank dan perusahaan lain (didalam maupun di luar negeri ). - Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali Bank. - Remunerasi dan fasilitas lain. pada laporan pelaksanaan GCG.  Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan / atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.  Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.  Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.  Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independent.  Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit & Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.

7

BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi  Jumlah Direksi adalah 5 (empat) orang  Komposisi Direksi : Direktur Utama Direktur Pemasaran Direktur Umum Direktur Kepatuhan Direktur Operasional

: : : : :

Drs. Hariyono, MM Basuki Sri Hartono, S.Sos Drs. Bambang Widyanto Ir. Arso Budidono Joko Sambodo, SH, MM

 Kriteria Angota Direksi - Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan Umum, persyaratan Khusus dan persyaratan kesehatan fisik serta ketentuan – ketentuan lainnya yang berlaku sebagaimana Akta Pendirian Bank dan keputusan RUPS maupun keputusan Komisaris. - Jumlah Anggota Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan 4 ( empat ) orang Direktur dengan masa jabatan selama lamanya 4 (empat ) tahun. - Seluruh Direksi Bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Bank Indonesia dan telah lulus Fit & Proper Test serta pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS dan Bank Indonesia sebagai berikut : Nama / Jabatan Drs Hariyono,MM Direktur Utama

Persetujuan BI / RUPS - No.11/55/SM/Rahasia tanggal 26 Nopember 2009 - Akta RUPS No. 159 tanggal 28 Desember 2009

8

Basuki Sri Hartono, S.Sos Direktur Pemasaran Drs. Bambang Widyanto Direktur Umum Ir. Arso Budidono Direktur Kepatuhan Joko Sambodo, SH,MM Direktur Operasional

- No.11/55/SM/Rahasia tanggal Nopember 2009 - Akta RUPS No. 159 tanggal Desember 2009 - No.11/160/GBI/GPIP/Rahasia tanggal 14 Desember 2009 - Akta RUPS No. 159 tanggal Desember 2009 - No.11/160/GBI/GPIP/Rahasia tanggal 14 Desember 2009 - Akta RUPS No. 159 tanggal Desember 2009 - No.11/160/GBI/GPIP/Rahasia tanggal 14 Desember 2009 - Akta RUPS No. 159 tanggal Desember 2009

26 28

28

28

28

- Direksi Bank tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.  Independensi Anggota Direksi - Direktur Utama Bank berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali , sesama anggota Direksi, antara anggota Direksi dan anggota Komisaris tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping. - Direksi Bank yang merangkap jabatan sebagai Direktur Unit Usaha Syariah Bank Jateng dan telah mendapat persetujuan RUPS dalam Akta RUPS No.159 tanggal 28 Desember 2009 adalah Direktur Pemasaran yang efektif sejak persetujuan Bank Indonesia sebagaimana surat No. 12/5/DPbS/PAdBS/Sm/Rahasia tanggal 11 Pebruari 2010 perihal Hasil Akhir Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Direktur Unit Usaha Syariah, sedangkan Direksi yang lain tidak ada yang merangkap jabatan, baik sebagai Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan dan atau lembaga keuangan lain. - Anggota Direksi Bank tidak menjadi pengurus Partai Politik.

9

B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi  Direksi memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Direksi yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam SK Komisaris No. 013/KPTS/KM/BPD/2008 tanggal 24 Nopember 2008, sedangkan tugas dan tanggung jawab Direksi tertuang dalam SK Direksi No. 0316/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang memuat tugas pokok, tugas tambahan , wewenang jabatan, tanggung jawab, hubungan kerja dengan pihak eksternal/internal,, standar operasi dan prosedur dengan misi jabatan : JABATAN Direktur Utama

MISI JABATAN Membantu Dewan Komisaris memimpin koordinasi dalam operasional, pemasaran, demi meningkatkan kinerja ( produktifitas) serta sesuai dengan visi dan misi Bank Jateng

Direktur Operasional

Membantu Direktur Utama melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank untuk menjamin dan menjaga kelangsungan usaha Bank, terutama yang berkaitan dengan bidang pengelolaan data keuangan dan perencanaan serta pengembangan usaha Bank

Direktur Pemasaran

Membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan pemasaran produk-produk perbankan, baik dana dan treasuri, kredit, maupun produk usaha syariah demi meningkatkan kinerja (produktifitas) serta sesuai dengan visi dan misi Bank Jateng

10

Direktur Umum

Membantu Direktur Utama dalam memimpin koordinasi pengelolaan dan pengembangan SDM ,pengelolaan kesekretariatan dan publikasi, kearsipan, serta pengelolaan dan penyediaan seluruh kebutuhan pendukung operasional perbankan di kantor pusat dan seluruh kantor cabang Bank Jateng demi meningkatkan kinerja (produktifitas) serta sesuai dengan visi dan misi Bank Jateng

Direktur Kepatuhan

Membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan prinsip UKPN, pengawasan, kepatuhan bank terhadap peraturan perundangan yang berlaku, serta pengelolaan perspektif hukum perbankan demi meningkatkan kinerja (produktifitas) sesuai dengan visi dan misi Bank Jateng

 Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan filosofi ( Credo ) “ Kami memberikan pelayanan prima dengan melampaui harapan pelanggan kami, dengan profesionalisme dan disupport oleh jiwa kepemimpinan yang visioner serta sikap SDM kami yang baik akan menjadikan tim kerja yang solid dalam mencapai tujuan utama perusahaan kami “.  Direksi telah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Akte Pendirian/Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

11

 Direksi telah berkomitmen untuk mengembangkan melaksanakan prinsip – prinsip Good Corporate Governance ( GCG ) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan Bank Indonesia, antara lain dengan menerbitkan SK Direksi No. 0073/HT.01.01/2006 tanggal 3 April 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan SK Direksi No. 0074/HT.01.01/2006 tanggal 3 April 2006 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Disamping itu Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif sampai dengan Pegawai Pelaksana setiap tahun di awal bulan Januari telah menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan untuk mentaati dan melaksanakan Code of Conduct secara konsisten dan penuh tanggung jawab dalam rangka pencapaian dan tujuan perusahaan sesuai dengan visi dan misi Bank Jateng yaitu : Visi Bank Jateng “Bank Terpercaya Menjadi Kebanggaan Masyarakat, Mampu Menunjang Pembangunan Daerah “. Misi Bank Jateng -

Memberikan layanan prima didukung oleh kehandalan SDM dengan tehnologi modern serta jaringan yang luas. Membangun budaya bank dan mempertahankan bank sehat. Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking. Meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkokoh bank.

 Direksi telah memastikan internal.

ketersediaan dan kecukupan pelaporan

 Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders. Kondisi non keuangan dimaksud antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok Usaha Bank, strategi dan manajemen serta laporan manajemen.  Direksi telah memantau serta mengambil langkah – langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank dapat dipenuhi.

12

 Direksi telah memelihara Posisi Devisa Netto ( PDN ) berdasarkan prinsip kehati – hatian sesuai Peraturan Bank Indonesia.  Direksi telah membuat Piagam Audit Intern ( Internal Audit Charter) dengan menerbitkan SK Direksi No. 0198/HT.01.01/2008 tanggal 23 Juni 2008.  Direksi telah menetapkan jenis produk penghimpunan dana masyarakat sesuai dengan ketentuan / peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu : o SK Direksi No. 0301/HT.01.01/2007 tanggal 1 Desember 2007 tentang Giro. o SK Direksi No. 0065/HT.01.01/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 tentang Tabungan Bima. o SK Direksi No. 0062/HT.01.01/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 tentang Tabungan Simpeda. o SK Direksi No. 0165/HT.01.01/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Bank Garansi. o SK Direksi No. 0246/HT.01.01/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Deposito Berjangka.  Direksi bertanggung jawab atas penggunaan data pribadi Nasabah serta penyelesaian pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah dengan menerbitkan pedomannya yaitu SK Direksi No. 0196/HT.01.01/2005 tanggal 24 Agustus 2005 tentang Pedoman Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.  Direksi melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dengan menerbitkan pedomannya yaitu SK Direksi No. 0234/HT.01.01/2005 tanggal 1 Oktober 2005 tentang Pedoman Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 13

 Dalam pemberian kredit Direksi telah mendasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan analisa kelayakan kredit, mengadministrasikan, mendokumentasikan berkas kredit secara aman dan tertib, melakukan pembinaan Nasabah serta kebijakan tentang pengawasan kredit dengan menerbitkan pedoman yaitu SK Direksi No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.  Direksi bertanggungjawab dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit dan telah menerbitkan pedomannya yaitu SK Direksi No. 0197/HT.01.01/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Pedoman Kebijakan Restrukturisasi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan SK Direksi No. 0033/HT.01.01/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Keringanan Tunggakan Bunga Dan Atau Denda Bagi Pejabat Dalam Rangka Penyelamatan Kredit (Restrukturisasi Kredit).  Direksi memonitor kekayaan Surat Berharga Bank, mengatur besarnya nilai Surat Berharga disesuaikan dengan kemampuan likuiditas Bank, sehingga operasional Bank tidak terganggu serta memperhitungkan risiko hukum, risiko likuiditas dan risiko pasar.  Direksi telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada home page Bank Indonesia setiap bulan.  Rapat antar anggota Direksi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan, sedangkan yang menyangkut rutinitas operasional Bank dilaksanakan setiap hari kerja, baik koordinasi dengan anggota Direksi maupun Kepala Divisi, dan sepanjang tahun 2010 rapat Direksi diselenggarakan pada : Rapat Direksi tahun 2010 TANGGAL 22-02-2010 24-02-2010

PESERTA RAPAT MATERI RAPAT Dihadiri 4 (empat) Management Letter anggota Direksi Dihadiri semua anggota Pembahasan masalah Direksi kepegawaian 14

21-04-2010 04-05-2010 19-08-2010 02-11-2010 09-11-2010 03-12-2010 29-12-2010

Dihadiri Direksi Dihadiri Direksi Dihadiri Direksi Dihadiri Direksi Dihadiri Direksi Dihadiri Direksi Dihadiri Direksi

semua anggota Pengenaan Sanksi Disiplin semua anggota Pengisian formasi jabatan semua anggota Seleksi Program PDS semua anggota Permasalahan kepegawaian lainnya semua anggota Penyelesaian Lapangan Golf Sendangmulyo semua anggota Pembahasan calon Pejabat semua anggota Penyelesaian Lapangan Golf Sendangmulyo

 Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan Bank yang lebih baik dan untuk mengembangkan serta meningkatkan kompetensi Direksi, maka sepanjang tahun 2010 Direksi mengikuti seminar, workshop dan program pelatihan lainnya yaitu : Jabatan Direktur Utama

Jenis Pelatihan - Pelatihan Manajemen Risiko “ Manajemen Proyek Teknologi Informasi dan Risikorisikonya”

Lembaga dan Tanggal Pelaksanaan - BSMR & Talents Indonesia di Yogyakarta, 21-22 Januari 2010

- Seminar Konstruksi Hukum BUMD Menurut RUU BUMD,UU Pelayanan Publik dan UU Keterbukaan Informasi Publik

- Asbanda, di Jakarta, 22-23 April 2010

- Konggres Dunia ke 61 FIABCI (Forum Investasi Perumahan dan Pemukiman )

- Di Nusa Dua Bali,2627 Mei 2010

15

- Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko - Expand Leadership Program for BOD/BOC Direktur - Pelatihan Information Operasional Technology & Benchmarking - CEO Study Launch Direktur Pemasaran

Direktur Umum

Direktur Kepatuhan

- TBLI Asia Conference

- BSMR dan Standar Chartered Bank, di Paris,Jerman,21-23 Juni 2010 - CLDI, di Bali,21-22 Oktober 2010 - LPPI, di Jakarta, 19-23 April 2010 - CMO Club-IBM, di Jakarta,22 September 2010 - Di Jepang, 26 - 31 Mei 2010 - Asbanda, di Jakarta, 24 September 2010

- Seminar Strategy Kampanye Public Relation - Manager Workshop Red - Di Jerman, 28 Agustus Expert Training - 6 September 2010 - Di Jakarta, 30 th - Seminar The 5 JKRT Nopember 2010 Risk Management Convention - Fordissel/FGD - Di Jakarta, 22 April 2010 - Seminar Nasional - DiYogyakarta, 19-20 Internal Audit Mei 2010 - Seminar Level Pengurus - Di Jakarta, 9 Agustus Bank Kerjasama 2010 FKDKP-BI - Pelatihan Program - Di Yogyakarta, 5 APU/PPT Oktober 200 - Seminar Memperkuat - Di Jakarta, 25 Manajemen Bank Nopember 2010 Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Perbankan Yang Sehat

16

BAB III KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE A. Struktur, Keanggotaan, Komite

Keahlian

dan

Independensi

Anggota

 Struktur Bank telah memiliki 3 ( tiga ) Komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi yang secara organisasi keberadaannya dibawah Dewan Komisaris dengan tugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan agar tercipta tata kelola peusahaan yang baik yang menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan ( transparancy ), akuntabilitas ( accountability ), pertanggungjawaban ( responsibility ), independensi ( independency ) dan kewajaran ( fairness ) serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan.  Keanggotaan Pemenuhan ketua dan anggota Komite telah dilaksanakan sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, ditentukan dalam rapat Dewan Komisaris dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, yaitu : - SK Direksi No. 0164/HT.01.01/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Pengangkatan Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan SK Direksi No. 0281/HT.01.01/2007 tanggal 1 Nopember 2007 dengan komposisi :

-

Ketua

:

Anggota Anggota

: :

Prof.Dr.H. Imam Ghozali, M.Com.Akt (Komisaris Independen) Guritno,SE ( Pihak Independen ) Munawar, SE ( Pihak Independen )

SK Direksi No.0165/HT.01.01/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Pengangkatan Komite Pemantau Risiko PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan komposisi :

17

Ketua

:

Anggota Anggota

: :

Prof.Dr.H. Imam Ghozali, M.Com.Akt ( Komisaris Independen ) Koestarto, SE ( Pihak Independen ) Ngadenan,SE,MM ( Pihak independen )

- SK Direksi No. 0103/HT.01.01/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan komposisi : Ketua Anggota Anggota

: : :

Dra. Utami Handayani ( Komisaris Independen ) Drs. Sriyadhi, MM ( Komisaris ) Radjim, SH ( Pejabat Eksekutif Bank )

 Keahlian dan Independensi Anggota Komite - Seluruh Ketua Komite memiliki keahlian dibidang keuangan dan akutansi termasuk para anggotanya yang memiliki keahlian di bidang hukum, perbankan dan manajemen risiko. - Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tidak ada yang berasal dari Direksi Bank atau Direksi bank lain kecuali salah satu anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari seorang Pejabat Eksekutif Bank, sedangkan seluruh anggota Komite berasal dari pihak independen. B. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komite  Komite Audit Tugas dan tanggung jawab Komite Audit tertuang dalam SK Dewan Komisaris No. 007/KPTS/KM/BPD/2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Pedoman danTata Tertib Kerja Komite Audit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, antara lain :

18

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Bank. - Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan Bank. - Melakukan penelaahan (pemantauan dan evaluasi) atas perencanaan dan pelaksanaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses laporan keuangan. - Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Bank yang disebabkan kelemahan dibidang pengendalian intern.  Komite Pemantau Risiko Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko tertuang dalam SK Dewan Komisaris No.008/KPTS/KM/BPD/2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yaitu memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain : - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko ( Sub Divisi Manajemen Risiko ).  Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen yaitu : - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang terkait dengan kebijakan remunerisasi dan nominasi. 19

- Memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan pertimbangan sasaran serta strategi jangka panjang Bank. C. Program Kerja Komite dan Realisasinya  Komite Audit - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Pelaksanaan audit tahun 2010 direncanakan sebanyak 112 kantor, terealisir 139 kantor atau 124 % serta pemeriksaan khusus dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebanyak 25 kantor. - Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas SKAI yang telah dilaksanakan secara berkala dengan memonitor lewat rencana kerja bulanan yang diaudit dan laporan audit yang dikirim kepada Dewan Komisaris. -

Memantau dan mengevaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku. Untuk pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik telah sesuai standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ( IAI ) dimana standar tersebut mengharuskan akuntan merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

- Memantau dan mengevaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akutansi yang berlaku. Untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan telah sesuai dengan Standar Akutansi yang berlaku yaitu disusun berdasarkan konsep biaya historis dan berpedoman terutama pada Pernyataan Standar Akutansi Keuangan ( PSAK ) No. 31 ( revisi 2000 ) tentang Akutansi Perbankan yang diterbitkan Ikatan Akutansi Indonesia yang mulai berlaku 1 Januari 2001 dan Pedoman Pelaksanaan Akutansi Perbankan Indonesia ( PAPI ) revisi 2001 sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/33/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Pelaksanaan Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia.

20

- Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, hasil Pengawasan Bank Indonesia dan BPK, yakni : o SKAI, dalam tahun anggaran 2010 ( Januari s/d Desember 2010 ) : - Untuk Pemeriksaan Umum dari sejumlah 726 temuan telah dapat diselesaikan 458 temuan atau 63 %. - Untuk Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dari sejumlah 42 temuan telah dapat ditindaklanjuti 26 temuan atau 62 %. o Akuntan Publik, anggaran tahun 2010 dari jumlah 180 temuan telah dapat diselesaikan 177 temuan atau 98 %. o Temuan Bank Indonesia tahun 2010 ( Januari – Desember 2010 ) secara akumulasi temuan mulai tahun anggaran 2007 sampai dengan 2010 dari jumlah 255 temuan telah diselesaikan 139 temuan atau 55 %. o Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) tahun 2010 ( Januari – Desember 2010 ) untuk pemeriksaan anggaran tahun 2007 terdapat 19 temuan dan telah dapat diselesaikan 17 temuan atau 89 %. - Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, untuk mendapatkan persetujuan. - Untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan anggaran tahun 2006 s/d 2010, Komite Audit telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS serta telah disetujui dengan akte Notaris No. 145 tanggal 27 Juli 2006 yaitu Akuntan Publik Darsono & Budi Cahyono Santosa, periode 2006 s/d 2010.  Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, antara lain : o Mengevaluasi dan memantau Laporan Profil Risiko Bank meliputi : 21

- Profil risiko inheren terkait dengan aktivitas fungsional. - Gambaran profil risiko aktivitas fungsional Bank. - Profil risiko inheren terkait dengan Sistem Pengendalian Risiko ( Risk Control System). - Kondisi risiko komposit Bank Jateng. o Menghadiri rapat Komite Manajemen Risiko dan memberikan pendapat dalam pembahasan akhir materi pelaporan Profil Risiko kepada Bank Indonesia yang diselenggarakan setiap triwulan. o Mengevaluasi dan memantau Laporan Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko yang meliputi : - Pelaporan KKMR ( Kalkulator Kredit Manajemen Risiko ). - Pelaporan GKR ( Gugus Kendali Risiko ). - Memonitor risiko yang terjadi dan penanggulangannya ( action plan ). Hasilnya dilaporkan sebagai rekomendasi kepada Komisaris o Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko ( Sub Divisi Manajemen Risiko ). o Merekomendasikan kepada Komisaris tentang penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Tehnologi Informasi oleh Bank Umum, yang menyangkut pelaporan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Tehnologi Informasi oleh Bank Umum. o Merekomendasikan kepada Komisaris tentang pelaksanaan Pedoman Penerapan Program APU ( Anti Pencucian Uang ) dan PPL ( Pencegahan Pendanaan Terorisme ). o Melakukan evaluasi dan kaji ulang dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, yaitu : - Surat Keputusan Direksi Bank Jateng No.00238/HT.01.01/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Risiko. 22

- Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) disesuaikan dengan PBI No. 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 dan SE BI No. 11/31/DPNP tanggal 30 Nopember 2009. - Penerbitan Surat Keputusan Direksi perihal Petunjuk Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan dan Pedoman Pembahasan Restrukturisasi Pembiayaan Unit Usaha Syariah. - Pengembangan Data Center & Disarter Recovery Center (DRC) Bank Jateng. - Pengadaan Mesin AS 400 Power 6 type 550 (baru) untuk mengganti Mesin AS 400 type 820 (lama). - Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/KPTS/KM/BPD/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank Jateng No. 0002/KPTS/KM/BPD/2006 dalam rangka Perubahan Wewenang Memutus Pinjam Dana bagi Direksi. - Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 008/KPTS/KM/BPD/2010 tanggal 22 Nopember 2010 Tentang Wewenang Memutus Penempatan Dana Bagi Direksi. - Surat Keputusan Dewan Komisaris No.057/KPTS/KM/BPD/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Perubahan SK Komisaris No. 017/KPTS/KM/BPD/2007 tanggal 19 September 2007 tentang Wewenang Memutus Kredit bagi Direksi. - Penyusunan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Bank Jateng, dalam rangka lebih meningkatkan prudential banking untuk merivisi Pedoman Kebijakan Perkreditan dan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. o Membuat risalah rapat Komite Pemantau Risiko o Membuat laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris. o Mengkaji laporan – laporan Direksi kepada Komisaris yaitu : 23

- Laporan profil risiko Bank Jateng. - Laporan CTR/STR, APU & PPU, termasuk pengkinian data nasabah. - Laporan Implementasi kebijakan Manajemen Risiko. - Laporan Penempatan Dana dan Pinjam Dana. - Laporan kegiatan Operasional Kredit, Transaksi Luar Negeri. - Laporan insidentil lainnya. o Melakukan tugas lainnya dari Komisaris, yaitu : - Memberikan rekomendasi kepada permohonan kredit kepada pihak terkait.

Komisaris

tentang

- Membuat materi laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan kepada Direktur Kepatuhan. - Lain – lain yang berkaitan dengan tugas Komite.  Komite Remunerasi dan Nominasi o Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, yaitu dengan melakukan evaluasi kebijakan remunerasi bagi : - Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada RUPS - Pegawai Bank. o Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja, kewajaran dengan peer group dan sasaran serta strategi jangka panjang Bank o Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite menyusun calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. o Komite memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. o Komite memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris. o Pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi : 24

- Sesuai ketentuan, Komite melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap calon anggota Direksi dan/atau melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap calon anggota Komisaris. - Untuk calon anggota Direksi, berdasarkan hasil evaluasi oleh Komite telah direkomendasikan kepada Dewan Komisaris, kemudian oleh Dewan Komisaris telah diajukan kepada RUPS untuk mendapat pesetujuan. - Calon anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan dari RUPS, kemudian diajukan kepada Bank Indonesia untuk dilakukan Fit & Proper Test yang hasilnya disampaikan kepada Bank dan berdasarkan keputusan RUPS masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun. o Paket kebijakan Remunerasi didasarkan pada Anggaran Dasar Bank dengan mempertimbangkan pula pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, kewajaran dengan Peer Group dan kemampuan Bank serta diputuskan atau disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). D. Rapat Komite Rapat Komite Audit diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dan dihadiri oleh semua anggota termasuk Komisaris Independen selaku Ketua Komite.  Rapat Komite Audit : Rapat Komite Audit diselenggarakan setiap menjelang akhir bulan, dihadiri Ketua Komite dan semua Anggota, dengan materi rapat antara lain : o Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). o Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Akuntan Publik, pengawasan Bank Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan (BPK). o Evaluasi atas hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan Pemeriksaan Khusus.

25

 Rapat Komite Pemantau Risiko : Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan setiap menjelang akhir bulan, dihadiri Ketua Komite dan semua anggota, dengan materi rapat antara lain : o Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko. o Profil Risiko Bank Jateng. o Pelaksanaan Penerapan APU ( Anti Pencucian Uang ) dan PPT ( Pencegahan Pendanaan Terorisme ) Bank Jateng. o Pelaksanaan Penempatan Dana, Operasional Kredit dan Transaksi Luar Negeri. o Permasalahan lainnya.  Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi : Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2010 diselenggarakan 2 (dua) kali dan dihadiri oleh Ketua Komite dan semua Anggota, dengan materi rapat : o Pembahasan tindak lanjut hasil RUPS tanggal 30 April 2010 tentang fasilitas pakaian dinas kepada Direksi, Komisaris, Staf Komisaris, Sekretaris Komisaris, Anggota Komite dan Anggota Sekretaris Komisaris. o Tindak lanjut persiapan Penjaringan Calon Anggota Dewan Komisaris Tahun 2012 – 2015. E. Komite lain yang dimiliki Bank Dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi telah dibentuk Komite – Komite pada fungsi – fungsi tertentu yang secara independen memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, Komite – Komite tersebut antara lain : 1. Komite Kebijakan Perkreditan yang mempunyai fungsi pokok merumuskan kebijakan perkreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, memantau perkembangan kondisi portofolio perkreditan, memberikan saran-saran langkah perbaikan kebijakan perkreditan dan melakukan kajian berkala terhadap kebijakan perkreditan Bank.

26

2. Komite Aktiva dan Pasiva yang berfungsi sebagai institusi fungsional intern Bank yang memberikan masukan (inputing) kepada Direksi dalam menetapkan target dan menata struktur Aktiva dan Pasiva (assets dan liabilities) Bank agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dan seimbang sehingga memperoleh Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) yang optimal. 3. Komite Manajemen Risiko memiliki tugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terhadap : a.

Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko dan Contigency Plan apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama –sama dengan pimpinan satuan kerja operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

b.

Perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.

c.

Penetapan (justification) atau hal –hal yang terkait dengan keputusan – keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregilarities), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

4. Komite Pengarah Teknologi Informasi memilik tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana fungsinya yang memberikan masukan kepada Direktur Utama dalam rangka penataan fungsi komputerisasi dan penyelenggaraan Teknologi Informasi.

27

BAB IV KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  Rasio Gaji Terendah dan Tertinggi Per Desember 2010 KETERANGAN TERTINGGI Gaji Pegawai Rp.28.604.404,Gaji Direksi Rp.60.000.000,Gaji Komisaris Rp.42.000.000,-

TERENDAH Rp. 4.657.860,Rp.54.000.000,Rp.37.800.000,-

% 16 90 90

 Rasio Gaji Direksi dan Pegawai Tertinggi Per Desember 2010 KETERANGAN GajiTertinggi

DIREKSI Rp.60.000.000,-

PEGAWAI Rp.28.604.404,-

% 210

Keterangan : Gaji tersebut diatas adalah gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan termasuk tunjangan.  Paket Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Per Desember 2010 JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN 1. Remunerasi (gaji,bonus,tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)

JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN DEKOM DIREKSI Orang 4

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan,transpotasi,asur ansi kesehatan dsb) yang *) a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki TOTAL

Jutaan Rp 6.861

-

Orang 5

Jutaan Rp 10.002

6.861

10.002

*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah

28

 Paket Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Per Desember 2010 JUMLAH REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN *)

JUMLAH DIREKSI

Di atas Rp. 2 milyar 2 orang Di atas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2 milyar Di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 3 orang milyar Rp.500 juta kebawah -

JUMLAH KOM ISARIS

2 orang 2 orang -

*) yang diterima secara tunai

29

BAB V PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak – pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku serta pemberian suku bunga tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank.  Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Komisaris.  Benturan kepentingan yang terjadi dalam tahun 2010 dapat diselesaikan dengan mengutamakan kepentingan ekonomi bank yaitu : - Permintaan kendaraan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq Sekretaris Daerah karena adanya penempatan dana giro yang telah diperhitungkan cost dan benefitnya.

30

BAB VI PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN A. Fungsi Kepatuhan  Dalam rangka untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan perundang –undangan yang berlaku di bidang Perbankan, Perjanjian dan Komitmen dengan Bank Indonesia, maka Bank telah berupaya menegakkan pelaksanaan prinsip kehati – hatian dalam pengelolaan Bank dan untuk mencapai hal tersebut telah diterapkan fungsi kepatuhan.  Salah satu anggota Direksi Bank adalah Direktur Kepatuhan yang secara umum dan secara khusus ditugaskan untuk menetapkan langkah – langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh beberapa staf yang mempunyai peran dan tugas yaitu : - Mencegah pengambilan kebijakan dan atau keputusan yang mengandung unsur pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan prinsip kehati – hatian. - Menguji rencana / rancangan kebijakan atau keputusan untuk memastikan apakah terdapat unsur penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan kehati – hatian. - Direktur Kepatuhan tidak memberikan saran / penjelasan terhadap suatu rancangan kebijakan dan atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan kehati hatian. - Pengujian oleh Direktur Kepatuhan meliputi ketaatan pada jiwa dari ketentuan kehati - hatian, ada tidaknya rekayasa dalam transaksi – transaksi yang akan diputuskan.

31

- Hasil kajian Direktur Kepatuhan atas suatu rancangan / rencana kebijakan atau keputusan dengan memberikan pernyataan “ Ya “ apabila sudah benar adanya sesuai ketentuan yang berlaku yang dapat pula dilengkapi dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan, atau “ Tidak “ yang dilengkapi dengan pertimbangan penolakannya, dan untuk periode Desember 2010 telah dikaji sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat ) rancangan/rencana kebijakan atau keputusan yang berasal dari unit kerja dan/atau Direksi. - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. - Mencegah Direksi dan atau Komisaris Bank agar tidak menempuh kebijakan atau menempatkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya. - Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap bulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris Bank dan laporan khusus kepada Bank Indonesia mengenai kebijakan dan atau keputusan Direksi dan atau Komisaris Bank yang mengandung unsur penyimpangan.  Dalam penerapan fungsi kepatuhan terutama mengenai pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang, maka Direktur Kepatuhan setiap 6 (enam) bulan melaporkan kepada Bank Indonesia, termasuk laporan triwulanan berupa Profil Risiko dan Laporan Pengawasan. Selain itu juga melaporkan secara rutin Transaksi Keuangan Tunai (CTR) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan KPK sesuai permintaan.  Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi MKHU (Manajemen Risiko, Kepatuhan, Hukum dan UKPN) yang membantu melakukan koordinasi pengelolaan kegiatan dibidang manajemen risiko, kepatuhan, hukum dan UKPN dalam rangka pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku demi meningkatkan kinerja (produktifitas) sesuai visi dan misi Bank.

32

B. Fungsi Audit Intern  Fungsi pengawasan dilakukan oleh SKAI (Satuan Kerja Audit Intern ) yang melaksanakan pengawasan secara Ex – post yaitu pengawasan terhadap transaksi Perbankan yang telah terjadi atau terhadap keputusan yang telah dibuat.  Direktur Kepatuhan terkait dengan Ex – ante, yaitu melalui penggunaan hak veto/ menolak dan meminta tidak melanjutkan rancangan – rancangan keputusan yang diklarifikasikan mengandung unsur ketidakpatuhan.  Laporan – laporan yang dibuat oleh SKAI dapat digunakan oleh Direktur Kepatuhan, sedangkan SKAI berkewajiban untuk memantau apakah rancangan keputusan yang telah ditolak oleh Direktur Kepatuhan benar – benar telah dipatuhi oleh jajaran Bank. C. Fungsi Audit Ekstern Dalam hal Bank Indonesia menemukan adanya tindakan yang menyimpang atau melanggar ketentuan kehati – hatian dalam rangka pengawasan / pemeriksaan terhadap Bank, maka Bank Indonesia akan melakukan evaluasi terhadap hal tersebut, yaitu apakah : - Direktur Kepatuhan memang tidak mengetahui adanya keputusan yang telah dibuat oleh pejabat pembuat keputusan ( keputusan dibuat secara diam – diam ). - Direktur Kepatuhan mengetahui adanya keputusan tetapi tidak melakukan pengujian dan membuat kesimpulan. - Direktur Kepatuhan telah membuat kesimpulan bahwa rancangan keputusan termasuk klarifikasi yang “ tidak patuh “ tetapi minta ( tidak berani meminta ) untuk membatalkan keputusan tersebut. - Direktur Kepatuhan telah meminta agar rancangan keputusan dibatalkan, namun pejabat pembuat keputusan tetap melaksanakan keputusan tersebut dan Direktur Kepatuhan tidak melaporkan ke Bank Indonesia.

33

BAB VII PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN  SKAI ( Satuan Kerja Audit Intern ) melaksanakan audit intern melalui kegiatan pemeriksaan dan pengawasan secara independen dan obyektif terhadap kegiatan operasional Bank dalam menjaga dan mengamankan harta milik Bank serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha Bank.  Peran SKAI sebagai alat pengendali manajemen Bank dilakukan dengan cara memberikan penilaian dan saran rekomendasi penyempurnaan terhadap sistem dan prosedur, kebijakan, akuntansi dan pelaporan, organisasi dan personalia serta Teknologi Sistem Informasi (TSI) ataupun konsultasi intern guna meminimalkan risiko kerugian terhadap kegiatan operasional Bank.  Audit Umum dan Audit TSI dilakukan oleh Tim Pemeriksa SKAI di seluruh Kantor Cabang, Unit Syariah dan Kantor Pusat serta Audit Program Khusus ( Capacity Building Proyek KfW-IEPC, SKNBI, BIRTGS, BI-SSSS dan DRC ).  Penyimpangan Internal (Internal Fraud) yang terjadi dalam Tahun 2010 adalah : Jumlah kasus yang dilakukan oleh Pengurus Pegawai Tetap Pegawai Tidak Internal Fraud Tetap dalam 1 tahun Thn se Thn Thn se Thn Thn se Thn belum ber belum ber belum ber nya jalan nya jalan nya jalan Total Fraud 5 8 Telah diselesaikan 1 2 Dalam proses 4 6 penyelesaian di internal Bank Belum diupayakan 0 0 penyelesaiannya Telah 1 0 ditindaklanjuti melalui proses hukum 34

Keterangan :  Penyimpangan Internal tahun berjalan (tahun 2010) tersebut adalah dampak penyimpangan lebih dari Rp. 100.000.000,- yaitu : a. Telah diselesaikan : 1. Penarikan dana Tabungan milik Nasabah. 2. Penyimpangan Layanan Customer Service ( CSR ). b. Dalam proses penyelesaian di internal Bank : 1. Penyimpangan berupa pelunasan kredit dengan pemberian kredit baru. 2. Penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran kredit. 3. Pemalsuan data debitur dalam pemberian kredit. 4. Indikasi penyalahgunaan titipan setoran. 5. Indikasi pemalsuan Bilyet Deposito. 6. Kecurangan dalam transaksi.  Penyimpangan Internal tahun sebelumnya (tahun 2009) tersebut adalah dampak penyimpangan lebih dari Rp. 100.000.000,- yaitu : a. Telah diselesaikan : Audit khusus adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan tugas. b. Dalam proses penyelesaian di internal Bank : 1. Kecurangan berupa pemalsuan data persyaratan permohonan kredit oleh oknum di luar Bank. 2. Penyimpangan Kredit Hapus Buku. 3. Penyalahgunaan dana Nasabah. 4. Kredit Fiktif.

35

 Penegakan Disiplin Pegawai Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai telah dilaksanakan sesuai perbuatan yang dilakukan dengan memberikan sanksi disiplin. Dari kasus yang terjadi selama tahun 2010 telah diterapkan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran dan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia. Klasifikasi pemberian sanksi tersebut adalah sebagai berikut : Sanksi Disiplin Pegawai P Peringatan Tertulis

Peringatan Keras Tertulis

Penurunan Pangkat/ Golongan

Penurunan Jabatan

Pemberhentian dengan tidak hormat

9

12

12

2

12

 Pokok – pokok hasil audit intern yang dilakukan oleh SKAI dan informasi hasil audit yang bersifat rahasia dilaporkan kepada Bank Indonesia, termasuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan laporan – laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.  Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya meneliti dan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari laporan Hasil Pemeriksaan SKAI.  SKAI telah berjalan sesuai dengan fungsinya, memiliki program kerja yang jelas dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank, sedangkan hasil pemeriksaan telah dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang selanjutnya dianalisa oleh Komite Audit dan hasil audit setiap semester dilaporkan ke Bank Indonesia.

36

BAB VIII PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN  Komisaris Bank melalui Komite Audit memastikan bahwa audit eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Akuntan Publik maupun BPK telah ditindaklanjuti oleh Direksi Bank sedangkan Direksi Bank selanjutnya melakukan pemantauan dan menindaklanjuti adanya temuan dan rekomendasi auditor eksternal tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku.  Penerapan audit ekstern ( Misalnya LHP BPK ) telah dimonitor oleh Dewan Komisaris, sedangkan untuk pengawasan BAPEPAM dan Parent Bank di tahun 2010 tidak ada.

37

BAB IX PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SERTA PENGENDALIAN INTERN  Direksi Bank bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi Manajemen Risiko berdasarkan laporan yang disampaikan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan penyampaian laporan Pertanggung jawaban kepada Dewan Komisaris secara Triwulan berupa Laporan Profil Risiko.  Fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang antara lain dicerminkan dengan adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.  Kaji ulang dilakukan secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank guna memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.  Bank telah memiliki Pedoman Penyusunan Profil Risiko yang menguraikan secara jelas mengenai jenis risiko, parameter, formula perhitungan dan penjelasannya, termasuk ringkasan pendapat dari SKAI (Satuan Kerja Audit Intern). Laporan Profil Risiko sebelum dikirim ke Bank Indonesia terlebih dahulu dibahas oleh Komite Manajemen Risiko dan dihadiri oleh para anggota dan Risk Taking unit.  Sesuai dengan penilaian yang dilakukan terhadap kondisi risiko, maka dapat dirumuskan profil risiko Bank yang terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko yang penilaiannya dilaksanakan setiap triwulan, dan sepanjang tahun 2010 profil risiko tersebut menghasilkan predikat risiko sebagai berikut : 38

Predikat Profil Risiko 2010 No 1 2 3 4

Profil Risiko Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Predikat Low Moderate Moderate Moderate

 Realisasi kegiatan risiko komposit per aktifitas fungsi sistem pengendalian risiko secara agregat per 31 Desember 2010 tergolong marginal yang tercermin dengan telah adanya: - Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen Senior. - Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan, pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.  Pengembangan Budaya Manajemen Risiko dilakukan pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif dan menyeluruh.  Pengendalian intern sebagai parameter menunjukkan bahwa Bank telah menetapkan organisasi dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan seluruh ketentuan ekstern dan intern yang berlaku telah dipatuhi dengan indikator parameter adanya struktur organisasi yang secara jelas menggambarkan fungsi, wewenang dan tanggung jawab unit kerja kepatuhan dan audit intern.  Berkaitan dengan risiko reputasi telah dilakukan monitoring terhadap risiko reputasi atas pemberitaan yang menyangkut Bank Jateng sepanjang tahun 2010 yaitu :

39

TANGGAL 4 Januari 2010

MEDIA Harian Suara Merdeka

6 Januari 2010

Harian Suara Merdeka

10 Maret 2010


10 April 2010


18 Mei 2010


31 Mei 2010

Bisnis Indonesia

31 Mei 2010

Radar Semarang

16 2010

Agustus Harian Jawa Pos

BERITA Bank Jateng diminta terbuka terkait hasil uji petik KPK mengenai pejabat daerah penerima fee total sebesar Rp.51.064 M Tak boleh ada lagi fee Pejabat Pemberitaan di Surat Pembaca mengenai komplain nasabah atas pelayanan ATM di Capem Polines Tembalang Penyidikan mantan Dirut BPD Jateng terkendala KPK Pemberitaan di Surat Pembaca mengenai komplain nasabah atas kepesertaan DPLK di Cabang Cilacap Pemberitaan mengenai pinjaman mantan pejabat yang bermasalah, Bank Jateng sungkan mengeksekusi asset yang dijadikan sebagai jaminan sehingga mengganggu kinerja keuangan Bank Bank Jateng dituding tidak serius dalam mengurusi status karyawannya (outsourcing) Dewan Boyolali desak audit investigasi terkait dana Rp.7,8 Milyar untuk penyertaan modal Bank Jateng

40

 Praktek good corporate governance dibutuhkan dalam pengelolaan risiko dan Program Sertifikasi Manajemen Risiko saat ini menjadi media terbaik untuk memahami pengelolaan risiko dan penerapan fungsi manajemen risiko secara berjenjang melalui proses 5 tingkat (level) sertifikasi, dan untuk mendukung manajemen risiko bagi kegiatan usaha bank tersebut, maka Bank Jateng telah mengikutsertakan Pengurus dan Pejabat Bank mengikuti ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang hingga Desember 2010 yang telah lulus dalam ujian Sertifikasi Manajemen Risiko adalah : Pegawai yang Lulus Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko LEVEL Level I Level II LevelIII Level IV Executive

PEGAWAI 81 391 96 15 3 (1 Komisaris, 2 Direksi)

41

BAB X PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR  Dalam rangka penerapan prinsip kehati – hatian dan manajemen risiko, Direksi Bank telah menerbitkan pedoman tertulis tentang penyediaan dana yaitu Pedoman penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaaan dana besar dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank yang mengatur hal - hal sebagai berikut : - Pengertian penyediaan dana, pihak terkait dan penyediaan dana besar. - Prosedur penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. - Sistem pemantauan terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. - Sistem pengendalian intern terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. - Unit yang bertanggung jawab.  Kredit kepada Pejabat Eksekutif Bank dikecualikan sebagai pemberian kredit kepada pihak terkait sepanjang diberikan dalam rangka kesejahteraan sumber daya manusia Bank yang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajar.  Penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Bank wajib melaporkan kepada Komisaris tentang penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan atau penyediaan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank yang melampaui BMPK atau diperkirakan akan melampaui BMPK dan dalam tahun 2010 penyediaan dana kepada pihak terkait tidak melampaui BMPK yang ditentukan oleh Bank Indonesia. 42

 Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar periode Desember 2010 adalah sebagai berikut : PENYEDIAAN DANA Kepada Pihak Terkait Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Grup

DEBITUR 54

JUMLAH Nominal (Jutaan Rupiah) 30.362

24 1

208.807 8.146

43

BAB XI TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL Dalam penerapan transparansi kondisi Keuangan Bank, Manajemen Bank Jateng membuat Laporan Keuangan Publikasi Triwulan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan selengkapnya terdapat pada Laporan Tahunan yang antara lain mengungkap hasil penghimpunan dan penggunaan dana serta hasil operasionalnya. Disamping itu manajemen Bank Jateng juga melaporkan kondisi Non Keuangan kepada Stakeholders. Transparansi kondisi keuangan dan penggunaan data pribadi nasabah yang lazim disediakan oleh nasabah kepada Bank dalam bertransaksi mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati – hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank. \

Transparansi informasi produk Bank yang meliputi karakteristik, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan Bank disampaikan memadai kepada nasabah , baik lisan dan atau tertulis dengan cara- cara yang etis dan tidak menyesatkan. Dalam rangka mendukung pelayanan nasabah dan berkembangnya operasional perbankan, maka untuk memfasilitasi timbulnya ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan adanya potensi kerugian financial yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank, telah dimiliki pedoman penyelesaian pengaduan nasabah dan unit kerja yang mengelola pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah guna menjamin hak – hak nasabah dalam berhubungan dengan Bank Jateng, dan apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi perbankan. Pengaduan nasabah dan penyelesaiannya setiap triwulan dilaporkan ke Bank Indonesia dan selama tahun 2010 pengaduan nasabah didominasi karena terganggunya sistem pembayaran yang terkait sistem yaitu gangguan/kerusakan ATM. Pelaksanaan Good Corporate Governance dilaporkan transparan dan disampaikan kepada share holder dan pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat diakses di web site Bank Jateng.

44

BAB XII RENCANA STRATEGIS BANK A. Rencana Jangka Panjang  Bank menyusun Rencana Strategis Jangka Panjang ( 5 tahun ) dalam Rencana Korporasi ( Corporate Plan ) Bank Jateng 2010-2014 yaitu mengembangkan Bank Jateng menjadi bank yang cukup berperan dalam pertumbuhan ekonomi regional dan memiliki peringkat komposit baik sesuai ketentuan Bank Indonesia yang dijabarkan dalam tahapan – tahapan, yaitu : - Tahun 2010 : “ Penajaman Kegiatan Bisnis pada Segmen Usaha Tertentu “ - Tahun 2011 : “ Membangun Bisnis yang Terintegrasi dan Penetrasi Pasar “ - Tahun 2012 : “ Pertumbuhan Bisnis yang Berkualitas dan Peningkatan Modal “ - Tahun 2013 : “ Membangun Komunitas Nasabah “ - Tahun 2014 : “ Menjadi Bank Kebanggaan Masyarakat “  Corporate Plan 2010 -2014 disusun dengan memperhatikan prinsip kehati –hatian dan asas perbankan yang sehat, serta telah pula mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor internal sehingga dapat memberikan gambaran tentang arah pengembangan kegiatan usaha Bank Jateng dalam 5 tahun kedepan sekaligus sebagai landasan kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan.  Perumusan program kerja strategis selama 5 tahun ke depan akan bermanfaat bagi manajemen dalam menjalankan tindakan dan pengambilan keputusan yang tepat sehingga dapat tercipta pemahaman bersama dalam bekerja dengan bahasa dan tujuan yang sama.  Penyusunan, metode dan sistimatika rencana jangka panjang Bank dilakukan dengan pendekatan teori Strategic Management Model yang didahului dengan tahap pendahuluan, pengambilan data dan analisa serta pembahasan dengan pemangku organisasi. 45

B. Rencana Jangka Menengah Pendek  Rencana strategis jangka menengah pendek Bank Jateng tertuang dalam Rencana Bisnis ( Bussiness Plan ) Bank Jateng Tahun 2010 – 2012 yaitu peningkatan kapasitas usaha, baik produk konvensional maupun syariah, yang lebih diarahkan pada peningkatan pembiayaan pada sektor usaha produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi regional.  Target kualitatif rencana jangka pendek merupakan sasaran yang dinyatakan dalam kebijakan strategis, yaitu : - Penajaman kegiatan bisnis - Penerbitan Surat Utang sebagai funding contingency plan - Pemenuhan kewajiban atas penerapan PAPI (Revisi 2008) dan PSAK No. 50 dan 55 (Revisi 2006) - Peningkatan permodalan sebagai antisipasi peningkatan beban modal sejalan dengan kewajiban bank untuk memperhitungkan risiko operasional dalam perhitungan kecukupan modal disamping risiko kredit dan risiko pasar - Pemberdayaan SDM di semua lini melalui penerapan secara bertahap Sistem Manajemen Kinerja. C. Kebijakan Umum Direksi setiap tahun menerbitkan Surat Edaran ( SE ) untuk Semua Kepala Divisi/SKAI, Kepala Unit Usaha Syariah ( UUS ), Pemimpin Cabang dan Pemimpin Cabang Syariah yang memuat kebijakan Direksi dalam rangka menyusun Rencana Bisnis dan Rencana Anggaran Bank untuk periode 1 (satu) tahun yaitu : 1. Meningkatkan tingkat kesehatan Bank pada peringkat komposit baik pada seluruh komponen 2. Meningkatkan permodalan Bank 3. Meningkatkan penghimpunan dana masyarakat yang lebih diarahkan penggalian sumber dana masyarakat murni, dengan tetap mengupayakan peningkatan dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah (PEMDA)

46

4. Optimalisasi Kantor Cabang Pembantu sebagai kepanjangan Kantor Cabang induknya yang lebih diarahkan dalam penghimpunan dana masyarakat murni 5. Penggalian sumber dana jangka panjang 6. Penyaluran kredit yang lebih diarahkan pada pembiayaan usaha produktif, terutama sektor-sektor unggulan penunjang daerah termasuk pembiayaan infra struktur, pengusaha kecil, koperasi dan pemberdayaan masyarakat desa 7. Mengoptimalkan fungsi devisa dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai sumber pendapatan Bank disamping sebagai penunjang pembangunan daerah 8. Mengembangkan produk-produk baru, baik di bidang pendanaan, kredit maupun jasa 9. Mengoptimalkan tenaga pemasaran dan peningkatan kualitas pelayanan 10. Perluasan jaringan kantor lebih diarahkan ke sentra-sentra ekonomi unggulan daerah dan peningkatan pangsa pasar 11. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan dan keakuratan layanan nasabah 12. Penerapan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia ( Revisi 2008 ) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 50 dan 55 13. Penataan dan peningkatan baik kuantitas maupun kualitas SDM, yang mengarah kompetensi dan profesionalisme guna kaderisasi dan regenerasi 14. Meningkatkan fungsi pengendalian internal agar tercipta budaya kepatuhan dan budaya kepedulian risiko pada semua lini 15. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi di segala bidang

47

BAB XIII PERMASALAHAN HUKUM, PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK  Permasalahan Hukum periode tahun 2010 PERMASALAHAN HUKUM Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Dalam proses Total

JUMLAH PERDATA PIDANA 3

9

3

9

Keterangan : - Permasalahan Hukum Perdata : 1. Bank Jateng menerima somasi dari PT. Tria Silira Murti karena merasa terganggu dengan hasil temuan pemeriksaan BPK RI terhadap Bank Jateng yang menyatakan bahwa Bank Jateng belum menghapus hak tagih yang merupakan kewajiban PT. Tulus Harapan yang dialihkan kepada PT. Tria Silira Murti dan telah dialihkan kepada PT. Mitra Citra Selaras, kasus masih dalam proses negosiasi. 2. Gugatan No. 23/Pdt.G/2010/PN.Kds, Bank Jateng Cabang Kudus sebagai Tergugat dan Penggugat adalah Debitur Kredit dengan kolektibilitas Macet yang menggugat untuk tidak dilakukan lelang jaminan oleh Bank Jateng. Saat ini perkara telah mendapatkan Putusan dari PN Kudus dan Bank Jateng dalam posisi menang, dan menunggu apakah Penggugat akan banding atau tidak. 3. Perkara No. 7/Pdt.G/2010/PN.Btg, yaitu sengketa tanah yang obyek sengketanya menjadi jaminan kredit di Bank Jateng, sedangkan kredit tersebut telah lunas dan diserahkan kembali kepada debitur yang menjadi tergugat lengkap dengan surat pengantar roya. Posisi Bank Jateng dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat VIII, perkara masih dalam proses di PN Batang.

48

- Permasalahan Hukum Pidana : 1. Pendampingan kepada pegawai Bank Jateng Kantor Cabang Slawi yang mendapat Surat Panggilan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai Saksi dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tegal. 2. Pendampingan kepada pegawai Bank Jateng Kantor Cabang Demak atas panggilan dari Kepolisian Resor Demak sebagai Saksi dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Perbankan. 3. Pendampingan kepada pegawai Bank Jateng Kantor Cabang Wonogiri atas undangan Kejaksaan Negeri Wonogiri untuk memberikan keterangan dalam kasus Dugaan Penyimpangan Proyek Pembangunan Pasar Kota. 4. Pendampingan kepada pegawai Bank Jateng Kantor Pusat ke Polrestabes Semarang dalam kasus Dugaan Penipuan/Penggelapan sertifikat terkait dengan debitur KPR. 5. Pendampingan kepada pegawai Bank Jateng Kantor Cabang Purbalingga yang dipanggil sebagai Saksi atas kasus Dugaan Korupsi di PN Purbalingga. 6. Pendampingan kepada pegawai Bank Jateng Kantor Cabang Magelang di Kejaksaan Negeri Magelang guna didengar dan dipersiksa sebagai Saksi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku Teks Ajar Bagi Siswa. 7. Pendampingan kepada pegawai Kantor Cabang Utama yang dipanggil sebagai Saksi dalam kasus yang dihadapi oleh Debitur atas terjadinya Tindak Pidana Surat Palsu dan atau Menggunakan Surat Palsu atau setidaknya Membuat Pengaduan atau Laporan Palsu. 8. Somasi atas pemberhentian sebagai Capeg melalui Kantor Pengacara dan telah disampaikan Surat Penjelasan kedua yang penyelesaiannya masih dalam proses. 49

9. Pendampingan kepada Pegawai Bank Jateng Kantor Pusat memenuhi panggilan POLDA Jateng sebagai Saksi dalam Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang diduga dilakukan Terlapor.  Pemberian Dana tahun 2010

Kegiatan

Sosial dan Kegiatan Politik periode

Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh Bank Jateng merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial yang pelaksanaan penggunaannya berpedoman pada Surat Keputusan Direksi yang mengatur tentang penggunaan dana sosial,sedangkan untuk kegiatan politik Bank tidak memberikan bantuan untuk kegiatan tersebut. Jenis bantuan yang diberikan oleh Bank Jateng adalah : a. Program Bantuan Sosial berupa : -

Uang Tunai Pendidikan dan Pelatihan Sarana dan Prasarana Pengobatan Bahan Pokok Makanan dan Sandang

b. Program Kemitraan berupa : Bantuan modal kerja dan investasi kepada Koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat c. Bantuan tunai kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan / Karyawati ( Yakekar ) untuk peningkatan kesejahteraan karyawan dan pensiunan.  Adapun dana yang telah digunakan untuk kegiatan dan bantuan sosial selama tahun 2010 adalah sebesar Rp. 1.519.886.500,- ( Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah ) dengan perincian :

50

NO PENERIMA 1 Bantuan bencana untuk Merapi kepada Pemda Magelang 2 Bantuan bencana untuk Merapi kepada Pemda Boyolali 3 Bantuan bencana untuk Merapi kepada Pemnda Klaten 4 Pemerintah Prov. Jateng pada penggalangan dana dalam acara “Malam Amal Peduli Merapi “ 5 Bantuan untuk transplantasi ginjal an. Rezky Wirawan S, Pelajar SMP Negeri 33 Surabaya 6 Program Bantuan Kemitraan Pembangunan Embung Geomebran dan Pengembangan Sentra Pemberdayaan Tani (SPT) Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabuapten Kebumen Total

JUMLAH Rp. 51.242.046,Rp.

41.446.727,-

Rp.

25.197.727,-

Rp.

200.000.000,-

Rp.

2.000.000,-

Rp. 1.200.000.000,-

Rp. 1.519.886.500,-

51

UNIT USAHA SYARIAH BAB I PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH A. Direktur Unit Usaha Syariah  Direktur UUS dirangkap oleh Direktur Pemasaran Bank Jateng berdasarkan Keputusan RUPS No.159 tanggal 28 Desember 2009, yaitu : - Direktur UUS

: Basuki Sri Hartono, S.Sos

 Sesuai Surat Bank Indonesia Nomor 12/41/DPB1APBU/Sm tanggal 28 April 2010 perihal Laporan Pengangkatan Direktur UUS (Unit Usaha Syariah ).  Latar Belakang Direktur Unit Usaha Syariah : Basuki Sri Hartono, S.Sos lahir di Klaten tanggal 18 Mei 1954, Pendidikan formal terakhir Sarjana Administrasi Niaga dari Universitas Terbuka.  Pelatihan /Kursus yang pernah diikuti : -

Kursus Pengawas Angkatan 51, LPPI Jakarta, tahun 1988. Kursus Project SMIEP, Surabaya tahun 1991. UNAS, PDP I, di IBI Jakarta, tahun 1998. Kursus Pemimpin Cabang Angkatan 121, IBI Jakarta, tahun 2000. Kursus Manajemen Risiko Bank, IBI Jakarta, tahun 2002. Kursus SESPIBANK, IBI Jakarta, Angkatan XXX tahun 2002. Pelatihan Manajemen Risiko RMCI Jakarata, LPPI Jakarta, tahun 2006. Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko BSMR, Jakarta, tahun 2006. Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Eksekutif BSMR, Bali, tahun 2007. Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, Batasa Tazkia, tahun 2007. Executive Overview Perbankan Syariah, LPPI Jakarta, tahun 2007. IB Workshop on Leadership and Change Management, BI, tahun 2009 52

B. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Unit Usaha Syariah  Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.  Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman pada SK Komisaris No. 0013/KPTS/KM/BPD/2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Pedoman dan Tata Tertib Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.  Direksi wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.  Direktur UUS telah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Akte Pendirian/Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.  Direksi telah memastikan internal.

ketersediaan dan kecukupan pelaporan

 Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders. Kondisi non keuangan dimaksud antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok Usaha Bank.  Direksi telah memantau serta mengambil langkah – langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank dapat dipenuhi.  Direksi telah menetapkan jenis produk penghimpunan dana masyarakat sesuai dengan ketentuan / peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu : o SK Direksi No. 0148/HT.01.01/2010 tanggal 1 April 2010 tentang iB Deposito Bank Jateng

53

o SK Direksi No. 0149/HT.01.01/2010 tanggal 1April 2010 tentang iB Bima o SK Direksi No. 0150/HT.01.01/2010 tanggal 1 April 2010 tentang iB Amanah o SK Direksi No. 152/HT.01.01/2010 tanggal 1 April 2010 tentang iB Giro Bank Jateng  Direksi telah mengatur sistem dan prosedur penanganan serta penyelesaian pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah dengan menerbitkan SK Direksi No. 0196/HT.01.01/2005 tanggal 24 Agustus 2005 tentang Pedoman Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.  Direksi melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dengan menerbitkan SK Direksi No. 0234/HT.01.01/2005 tanggal 1 Oktober 2005 tentang Pedoman Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.  Dalam pemberian pembiayaan Direksi telah mendasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan analisa kelayakan kredit, mengadministrasikan, mendokumentasikan berkas kredit secara aman dan tertib, melakukan pembinaan Nasabah serta kebijakan tentang pengawasan kredit dengan menerbitkan pedoman yaitu SK Direksi No. 0167/HT.01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman Kebijakan Pemberian Pembiayaan Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

54

BAB II DEWAN PENGAWAS SYARIAH A. Jumlah, Kriteria, Rangkap Jabatan  Jumlah UUS telah memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan komposisi 1 (satu) orang sebagai Ketua dan 2 (dua) orang sebagai anggota yang secara organisasi keberadaannya dibawah Dewan Komisaris dengan tugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : - Ketua - Anggota

: Prof. DR. H.Achmad Rofiq, MA : - Prof. DR. H. Abdul Djamil, MA - Prof. DR. Bambang Setiaji, Msi

 Latar Belakang Dewan Pengawas dan Pelatihan/kursus yang pernah diikuti : 1. Ketua Dewan Pengawas, Prof. DR. H. Ahmad Rofiq, MA a. Latar Berlakang : -

Lahir di Kudus, tanggal 14 Juli 1959, dengan pendidikan terakhir S3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1998 Guru Besar Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan pangkat Pembina Utama (IV/e) Dosen S2 pada Fakultas Hukum Unissula Semarang, 2000 – sekarang Dosen S2 pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000 – sekarang Dosen Penguji Luar Biasa pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2003 – sekarang 55

-

Konsultan Semarang Institut of Moslem Educational Studies (SIMES) Semarang, 2000 – sekarang Anggota Pengawas BAZ Propinsi Jateng, 2003 – sekarang Koordinator Bidang Pengawasan isi siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng, 2008-2010 Ketua Umum Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Jateng, 2008 – sekarang Pengawas Orsos Gerakan Membangun Masyarakat Insan Rentan ( Gerbang Mas Intan ) Jateng, 2005 - sekarang

b. Pelatihan/Kursus yang pernah diikuti : -

Sertifikasi DPS, Jakarta, 2008 Perbankan Syariah, LPPI, 2009

2. Anggota Dewan Pengawas, Prof. DR. H. Abdul Djamil, MA a. Latar Belakang : -

Lahir di Kudus, tanggal 14 April 1957, dengan pendidikan terakhir S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999 Kepala Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 1992 Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 1998 Pembantu Rektor I IAIN Walisongo, 1999 Rektor IAIN Walisongo, 2001 – Oktober 2010 Kepala Balai Penelitian,Pengembangan,Pendidikan & Latihan Kementerian Agama RI, sejak Oktober 2010 sekarang

b. Pelatihan / Kursus yang pernah diikuti : -

Workshop Islam in France di Perancis, INALCO-INIS, Paris 1991 Seminar International Religion and Environment, Semarang, 1994 Workshop Resolusi Konflik, Universitas of Arizona, 2004 Pendidikan Lemhanas XVI, 2009

56

3. Anggota Dewan Pengawas, Prof. DR. Bambang Setiaji, Msi a. Latar Belakang : -

Lahir di Pacitan, tanggal 24 Desember 1956, dengan pendidikan terakhir S3 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2001 Saat ini menjabat sebagai Rektor Muhammadiyah Surakarta

b. Pelatihan / Kursus yang pernah diikuti : -

Short Course Labor Economics and Development Economics, 1998, Monash University, Australia Education in United Kingdom, 2006, British Council, Inggris Perbankan Syariah, LPPI, 2009

 Kriteria Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan penilaian Bank Indonesia dan telah lulus Fit & Proper Test serta pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS dan Bank Indonesia. Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 0216/HT.01.01/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Tata Tertib Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah.  Rangkap Jabatan Dari 3 (orang) Anggota Dewan Pengawas Syariah terdapat anggota yang merangkap jabatan di Lembaga Keuangan Syariah yaitu : - Prof. DR. H. Ahmad Rofiq, MA merangkap sebagai Dewan Pengawas Syariah di BPRS PNM Binama, Semarang - Prof DR. H. Bambang Setiadi, Msi, merangkap sebagai Dewan Pengawas Syariah di BPRS Dana Mulya, Surakarta.

57

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.  Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. (SK. Direksi No.0216/HT.01.01/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Tata Tertib Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah).  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi : - Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; - Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia; - Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; - Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan - Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.  Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasannya secara semesteran yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semesteran dimaksud berakhir.  Anggota Dewan Pengawas Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

58

 Rapat Dewan Pengawas yang dilaksanakan selama tahun 2010 : NO 1

TANGGAL 13-01-2010

2

21-01-2010

3

05-05-2010

4

26-05-2010

5

03-06-2010

6

14-06-2010

7

22-07-2010

8

02-08-2010

9

18-08-2010

10

06-10-2010

11

26-10-2010

12

08-12-2010

13

22-12-2010

MATERI Konsultasi Rencana Pembukaan KCS Semarang Membahas Bank Jateng Syariah sebagai Pengelola Wakaf Tunai Pembahasan pembiayaan terhadap gedung sebagai tempat penampungan tembakau Pembahasan Pedoman Akad Pembiayaan Rp. 500 juta keatas Mencermati Draft SK Direksi tentang Tabung Haji Koordinasi persiapan rapat DPS di Surakarta 16 Juni 2010 Pembahasan draft produk baru Qardhul rapat DPS di Surakarta tanggal 16 Juni 2010 Pembahasan Dana ZIS sebagai produk Bank Jateng Syariah Pembahasan Pembiayaan Koperasi Syariah

PESERTA Ketua,KaUUS,Kasub Operasional Ketua,KaUUS,Kasub Operasional, Kasub Usaha Ketua,KaUUS,Kasub Operasional, Pincab Syariah Surakarta Ketua, Kasub Usaha, Kasub Operasional Ketua, Anggota, Kasub Usaha,Kasub Operasional Ketua,KaUUS,Kasub Operasional Ketua,KaUUS,Kasub Operasional

Ketua,KaUUS,Kasub Usaha Ketua,KaUUS,Kasub Operasional,Kasub Usaha Pembahasan dan relomendasi Ketua,KaUUS,Kasub draft wa’ad Pembiayaan untuk Operasional, Kasub Universitas Muhammadiyah Usaha Semarang Pembahasan tentang Produk Ketua,KaUUS,Kasub Gadai Emas Usaha Pembahasan share pendapatan Ketua,KaUUS,Kasub tentang Besaran Dana Talangan Usaha Haji Meneliti tentang Rencana Ketua,KaUUS,Kasub Pembiayaan Radio Jatayu Usaha,Pincab Syariah Semarang Semarang

59

BAB III PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI  Dalam rangka penerapan prinsip kehati – hatian dan manajemen risiko Direksi Bank telah menerbitkan pedoman tertulis ( Surat Keputusan Direksi No.0150/HT.01.01/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Syariah ) yaitu Pedoman penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaaan dana besar dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank yang mengatur hal - hal sebagai berikut : - Pengertian penyediaan dana, pihak terkait dan penyediaan dana besar - Prosedur penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank - Sistem pemantauan terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank - Sistem pengendalian intern terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank - Unit yang bertanggung jawab.  Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif Bank dikecualikan sebagai pemberian kredit kepada pihak terkait sepanjang diberikan dalam rangka kesejahteraan sumber daya manusia Bank yang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajar.

60

 Penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Bank wajib melaporkan kepada Komisaris tentang penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan atau penyediaan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank yang melampaui BMPK atau diperkirakan akan melampaui BMPK.  Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar periode Desember 2010 adalah sebagai berikut :

PENYEDIAAN DANA 1 Kepada Debitur Inti : a.Individu b.Grup

DEBITUR 2

JUMLAH Nominal (Jutaan Rupiah) 3

10 --

44.738 --

 Penempatan dana oleh nasabah inti periode Desember 2010 PENEMPATAN DANA DEPOSAN 2

1 DEPOSAN Inti : a.Individu b.Grup

10 --

JUMLAH Nominal (Jutaan Rupiah) 3 95.011 --

61

BAB IV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN Dalam penerapan transparansi kondisi Keuangan Bank, Manajemen Bank Jateng membuat Laporan Keuangan Publikasi Triwulan, Laporan Keuangan Bulanan dan selengkapnya terdapat pada Laporan Tahunan yang antara lain mengungkap hasil penghimpunan dan penggunaan dana serta hasil operasional Unit Usaha Syariah. Disamping itu manajemen Bank Jateng juga melaporkan kondisi Non Keuangan kepada Stakeholders. Transparansi kondisi keuangan dan penggunaan data pribadi nasabah yang lazim disediakan oleh nasabah kepada Bank dalam bertransaksi mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati – hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank. Transparansi informasi produk Bank yang meliputi karakteristik, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan Bank disampaikan memadai kepada nasabah , baik lisan dan atau tertulis dengan cara- cara yang etis dan tidak menyesatkan. Dalam rangka mendukung pelayanan nasabah dan berkembangnya operasional perbankan, maka untuk memfasilitasi timbulnya ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan adanya potensi kerugian financial yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank, telah dimiliki unit kerja yang menangani penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah guna menjamin hak – hak nasabah dalam berhubungan dengan Bank Jateng, dan apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi perbankan.

62

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG ) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH PERIODE DESEMBER 2010

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS Kesimpulan: Dewan Komisaris memiliki jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi yang memadai sesuai ukuran dan kompleksitas usaha Bank dan telah bekerja sebagai pengarah dan pengawas Direksi sebagaimana pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang berlaku. Keberadaan Komisaris Independen dapat menciptakan check and balance dalam pelaksanaan tugas serta melindungi kepentingan stakeholders. Seluruh anggota Dewan Komisaris sudah lulus Fit & Proper Test dan mendapat persetujuan Bank Indonesia. 2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Kesimpulan : Komposisi, integritas dan kompetensi Direksi sesuai dengan ukuran dan perkembangan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga mampu bertindak serta mengambil keputusan secara independen termasuk dalam mekanisme pelaksanaan tugas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara periodik, transparan, efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip GCG.

1

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE Kesimpulan : Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Pelaksanaan tugas maupun penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan efektif dan efisien termasuk rekomendasi Komite-Komite yang bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. 4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Kesimpulan : Bank telah memiliki ketentuan dalam hal terjadi benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis Bank dengan pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif Bank dan Pihak Terkait dengan Bank sehingga apabila keputusan tetap harus diambil mengutamakan kepentingan ekonomi Bank, tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK Kesimpulan : Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan yang didukung oleh Sub Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, Hukum dan UKPN (Divisi MKHU) berjalan baik. Direktur Kepatuhan dan Divisi MKHU melakukan review dan kajian mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional guna memastikan bahwa pengelolaan usaha Bank telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga pedoman, sistem dan prosedur internal seluruh jenjang organisasi dapat mendukung operasional secara lengkap dan up to date.

2

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN Kesimpulan : SKAI selaku unit yang menjalankan fungsi audit intern Bank dapat menjalankan fungsinya secara efektif sesuai pedoman intern dan standard minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB ( Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank ) yang berlaku. Langkah perbaikan selalu direkomendasikan termasuk apabila terdapat hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan oleh oknum pegawai melalui rekomendasi yang independen dan obyektif sesuai ketentuan yang berlaku. 7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN Kesimpulan : Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif, independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan serta sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dengan kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. 8. PENERAPAN FUNGSI PENGENDALIAN INTERN

MANAJEMEN

RISIKO

DAN

Kesimpulan : Manajemen risiko Bank dikelola secara efektif oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko maupun Komite Pemantau Risiko sesuai ukuran dan kompleksitas usaha Bank, termasuk kewenangan serta tanggung jawab Komisaris dan Direksi dalam mengendalikan seluruh risiko Bank. Penerapan pengendalian intern yang menunjukkan adanya kelemahan dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.

3

9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (Related Party) DAN DEBITUR BESAR ( Large Exposures ) Kesimpulan : Bank telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar atau Penyediaan Dana kepada Pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyediaan dana. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen. Tidak pernah terjadi pelanggaran BMPK maupun prinsip kehati-hatian. Diversifikasi portofolio penyediaan dana menyebar atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. 10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN LAPORAN INTERNAL Kesimpulan : Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik melalui media surat kabar maupun melalui home page. Informasi keuangan dan non-keuangan dapat tersedia tepat waktu, lengkap, kini dan utuh. Produk dan jasa Bank diinformasikan transparan dengan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah secara efektif, termasuk memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai Laporan pelaksanaan GCG disampaikan kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat diakses di website Bank Jateng. Sistem Informasi Manajemen Bank yang terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat dan lengkap serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

4

11. RENCANA STRATEGIS BANK Kesimpulan : Penyusunan Rencana Bisnis Bank (business plan) dilakukan secara realistis melalui proses yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan semua unsur pejabat eksekutif Bank Jateng sesuai dengan visi , misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank termasuk memperhatikan faktor eksternal, faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Strategi yang diformulasikan oleh Direksi tersebut sebelumnya dipresentasikan serta dibahas di Kantor Bank Indonesia dan pelaksanaannya selalu dalam pengawasan Komisaris sehingga realisasi rencana bisnis dapat dilakukan secara konsisten mengarah pada pencapaian Rencana Bisnis Bank (business plan).

Semarang, 31 Desember 2010 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

HADI PRABOWO Komisaris Utama

HARIYONO Direktur Utama

5

DAFTAR ISI LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERIODE DESEMBER 2010

Recommend Documents