DAFTAR ISI LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERIODE DESEMBER 2011 Halaman PENDAHULUAN BAB I. PELAKSANAAN TUGAS DAN JAWAB DEWAN KOMISARIS
TANGGUNG
A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Komisaris ………………………………..
1
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris …...
2
C. Rekomendasi Dewan Komisaris …………………..
4
BAB II. PELAKSANAAN JAWAB DIREKSI
TUGAS DAN TANGGUNG
A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi …………………………………...
9
B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi ………………
11
BAB III.KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE A. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite …………………………………...
21
B. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komite …….
22
C. Program Kerja Komite dan Realisasinya ………….
24
D. Rapat Komite ……………………………………...
30
E. Komite lain yang dimiliki Bank …………………...
32
BAB IV. KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ………………………..
34
BAB V. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN …...
36
BAB VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN A. Fungsi Kepatuhan ………………………………….
37
B. Fungsi Audit Intern ………………………………..
39
C. Fungsi Audit Ekstern ……………………………… BAB VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN …………..
41
BAB VIII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN …………
44
BAB IX. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SERTA PENGENDALIAN INTERN …………………………
45
BAB X. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR ……………….
48
BAB XI. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL …………………………..
50
BAB XII. RENCANA STRATEGIS BANK A. Rencana Jangka Panjang ………………………...
51
B. Rencana Jangka Menengah Pendek ……………..
52
BAB XIII. PERMASALAHAN HUKUM, PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK……………………………………………..
54
LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) UNIT USAHA SYARIAH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
BAB I.
BAB II.
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS A. Direktur Unit Usaha Syariah …………………….
61
B. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Unit Usaha Syariah …………………………………………...
62
DEWAN PENGAWAS SYARIAH A. Jumlah, Kriteria, Rangkap Jabatan ………………
66
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah …………………………………………...
70
C. Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Pengawas Syariah……………………………………………
72
BAB III. PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI …………………………………….
74
BAB IV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN …………………………………
76
BAB V. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM A. Jumlah Penyimpangan ( Iternal Fraud ) ………..
77
B. Pengungkapan Permasalahan Hukum …………..
78
BAB VI. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL, PENDAPATAN NON HALAL SERTA PENGGUNAANNYA ………………………………
79
A. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial B. Pendapatan Non Halal KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG ) UNIT USAHA SYARIAH (UUS) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH PERIODE DESEMBER 2011 ………………………………………………
80
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) UNIT USAHA SYARIAH (UUS) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH PERIODE DESEMBER 2011 ………………………………………………
82
LAMPIRAN : KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG ) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH PERIODE DESEMBER 2011 RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG ) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH PERIODE DESEMBER 2011
PENDAHULUAN
Kegiatan dan perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks telah mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank sehingga untuk saat ini dan masa – masa yang akan datang diperlukan peningkatan kinerja bank dan praktek penyelenggaraan bisnis perbankan yang sehat dan beretika melalui komitmen dan mekanisme yang mampu menjaga kepentingan semua pihak, baik yang memberi kepercayaan maupun pihak yang menerima kepercayaan dan menjalankannya. Adanya komitmen bersama dari struktur bank dan diformulasikan oleh manajemen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran jangka panjang, strategi serta ukuran penilaian kinerjanya diharapkan dapat tercipta pengelolaan bank yang konsisten, mengarah kepada pencapaian tujuannya melalui proses penerapan tata kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance) sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Bank Jateng senantiasa diciptakan dan dikembangkan oleh manajemen secara memadai yang mengarah pada pengendalian dan peningkatan nilai (value) perusahaan dalam rangka mempertahankan eksistensi Bank, antara lain pengaturan hubungan – hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Pegawai yang tercermin dari karakteristik pelakunya dalam memproses informasi untuk mengukur kinerjanya, termasuk terjadinya check and balance dan keseimbangan dalam berbagai dimensi yang sejalan dengan kebijakan kepegawaian yang rasional. Guna mengetahui kondisi pencapaian tata kelola perusahaan yang baik, maka Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama di dalam perusahaan telah secara terbuka menyampaikan hal – hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sebagaimana ketentuan Bank Indonesia.
Penerapan tata kelola perusahaan di Bank Jateng mengedepankan 5 (lima) prinsip penting dalam Good Corporate Governance (GCG) yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness) dengan berpedoman pada Anggaran Dasar Bank, ketentuan internal Bank serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi 5 (lima) prinsip tersebut diakomodasikan pada struktur di Dewan Komisaris dengan dimilikinya 3 (tiga) komite yaitu, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi yang bertugas memberi masukan kepada Dewan Komisaris. Pembagian tugas yang jelas antara Direksi dan Dewan Komisaris dapat memotivasi Direksi untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Adanya Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta fungsi audit internal telah melengkapi fungsi –fungsi yang telah ada guna membantu manajemen dalam melaksanakan tata kelola perusahaan secara efisien dan efektif sesuai budaya perusahaan. Guna mendukung terwujudnya misi dan visi Bank, maka pada akhir tahun 2011 komitmen yang telah ada antara Pengurus dan Pegawai diwujudkan ke dalam pedoman yang mengatur Kode Etik bagi Pengurus dan Pegawai Bank. Untuk menumbuhkan sikap patuh terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah pula diterbitkan pedoman tentang nilai, perilaku sehari hari yang disusun dalam suatu pedoman Budaya Kepatuhan.
BAB I PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Komisaris Jumlah Dewan Komisaris Jumlah Dewan Komisaris adalah 4 ( empat ) orang. Komposisi Dewan Komisaris - Komisaris Utama - Komisaris
: Drs. Hadi Prabowo, MM : - Prof.Dr.H.Imam Ghozali,M.Com,MPM,Akt - Dra. Utami Handayani - Drs. Sriyadhi, MM.
Kriteria Angggota Dewan Komisaris - Seluruh anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama berdomisili di Indonesia. - Jumlah Komisaris sebanyak 4 (empat) orang, telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi. - Komposisi Dewan Komisaris sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan perubahannya No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, bahwa Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50 % dari jumlah anggota Dewan Komisaris. - Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama telah memperoleh persetujuan RUPS yang tertuang dalam Akta Berita Acara ( Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ) RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yaitu :
1
No 1
2
3
4
Nama/Jabatan
Persetujuan RUPS Drs. Hadi Prabowo, MM No. 67 tanggal Komisaris Utama 16 September 2009 Prof.Dr.H.Imam Ghozali,M.Com,MPM,Akt No. 118 Komisaris tanggal 23 April 2007 Dra. Utami Handayani No. 118 Komisaris tanggal 23 April 2007 Drs. Sriyadhi, MM No. 67 tanggal Komisaris 16 September 2009
Independensi Dewan Komisaris Komisaris Independen tidak merangkap jabatan, kecuali terhadap hal – hal yang telah ditetapkan pada PBI, bahwa rangkap jabatan komisaris independen sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite pada bank yang sama, yaitu : Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M. Com, MPM, Akt. sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko. Semua Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu – waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung maupun melalui surat.
2
Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Guna melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris maka untuk pemberian kredit lebih dari Rp.30.000.000.000,- ( Tiga puluh milyar ) harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Komisaris sebagaimana SK Dewan Komisaris No.057/KPTS/KM/BPD/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Perubahan SK Komisaris No.017/KPTS/KM/BPD/2007 tentang Wewenang Memutus Kredit Bagi Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern ( SKAI ) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan /atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh ) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisaris, yaitu : - SK Komisaris No. 007/KPTS/KM/BPD/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Perubahan SK Komisaris No. 0012A/KPTS/KM/BPD/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Komite Audit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. - SK Komisaris No. 008/KPTS/KM/BPD/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Perubahan SK Komisaris No. 0012B/KPTS/KM/BPD/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Komite Pemantau Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 3
- SK Komisaris No. 009/KPTS/KM/BPD/2007 tanggal 29 Mei 2007 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Pengangkatan anggota Komite dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang terbaru tertuang dalam SK Dewan Komisaris No. 011/KPTS/KM/BPD/2010 tanggal 10 Desember 2010 sedangkan Job Manual Dewan Komisaris tertuang dalam SK Direksi No. 0270/HT.01.01/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. C. Rekomendasi Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris dalam tahun 2011 diselenggarakan secara berkala sebanyak 5 ( lima ) kali dan dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris. Kehadiran masing – masing anggota dalam rapat Dewan Komisaris : o Komisaris Utama : - Drs. Hadi Prabowo, MM hadir 4 (empat ) kali. o Komisaris : - Dra. Utami Handayani hadir 5 (lima ) kali. - Prof.Dr.H. Imam Ghozali M.Com,MPM,Akt hadir 5 (lima) kali. - Drs. Sriyadhi, MM hadir 5 (lima) kali.
4
Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris tahun 2011 : o Rapat Anggota Dewan Komisaris : TANGGAL
PESERTA RAPAT
MATERI RAPAT
07 -03-2011
Dihadiri Komisaris Utama dan semua anggota Dewan Komisaris
24-05-2011
Dihadiri 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, Komisaris Utama dinas luar di Jakarta
22-08-2011
Dihadiri Komisaris Utama dan semua anggota Dewan Komisaris
07-10-2011
Dihadiri Komisaris Utama dan semua anggota Dewan Komisaris Dihadiri Komisaris Utama dan semua anggota Dekom, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Sekretaris Komisaris Anggota Koreno, Anggota Sekretariat Dekom
- Evaluasi Kinerja Per 31 Desember 2010 - Persiapan/rencana RUPS tahun 2010 - Masalah lain-lain - Membahas kinerja Bank Jateng sampai dengan bulan Maret tahun 2011 - Membahas kinerja Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah sampai dengan bulan April 2011 - Evaluasi tentang Fraud - Evaluasi tentang penyelesaian temuan hasil pemeriksaan - Pembahasan Reposisi Direksi sesuai hasil RUPS tanggal 29 April 2011 - Lain – lain - Evaluasi kinerja Bank Jateng sampai dengan 31 Juli 2011 - Pembahasan Permasalahan yang dihadapi Bank Jateng - Lain – lain Persiapan Penjaringan Calon Anggota Dekom periode 2012-2015 Konsolidasi jajaran Dewan Komisaris Bank Jateng
09-11-2011
5
o Rapat Dewan Komisaris dan Direksi : TANGGAL PESERTA RAPAT 07-03-2011 Dihadiri Komisaris Utama semua anggota Dewan Komisaris, Direktur Utama dan 4 Direktur, Semua Kepala Divisi / SKAI, Komite / Staf Komisaris 30-05-2011 Dihadiri 3 anggota Dewan Komisaris, Direktur Utama dan 4 Direktur, Semua Kepala Divisi, Komisaris Utama dinas luar di Jakarta 22-08-2011 Dihadiri Komisaris Utama dan semua Anggota Dewan Komisaris, Direktur Utama dan 4 Direktur, Semua Kepala Divisi / SKAI 07-10-2011 Dihadiri Komisaris Utama dan semua anggota Dewan Komisaris, Direktur Utama dan 4 Direktur
MATERI RAPAT - Evaluasi Kinerja Per 31 Desember 2010 - Persiapan/rencana RUPS tahun 2010 - Masalah lain-lain - Evaluasi Kinerja sampai dengan bulan April 2011 - Permasalahan yang dihadapi - Evaluasi Kinerja sampai dengan 31 Juli 2011 - Pembahasan atas Permasalahan yang dihadapi Bank Jateng - Lain – lain - Pembahsan hasil pertemuan Komisaris dengan Bank Indonesia Semarang perihal Pengawasan Komisaris terhadap kinerja Bank Jateng Semester I tahun 2011 - Evaluasi kinerja Bank Jateng sampai dengan akhir bulan September 2011 - Lain - lain
6
Rekomendasi Dewan Komisaris selama tahun 2011 antara lain : NOMOR/TANGGAL SURAT No.001/KM/BPD/2011 tanggal 4 Januari 2011 No.021/KM/BPD/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 No.027/KM/BPD/2011 tanggal 3 Maret 2011 No.045/KM/BPD/2011 tanggal 6 April 2011 No.054/KM/BPD/2011 tanggal 11 Mei 2011 No.070/KM/BPD/2011 tanggal 12 Juni 2011 No.085/KM/BPD/2011 tanggal 27 Juli 2011 No.102/KM/BPD/2011 tanggal 25 Agustus 2011 No.104/KM/BPD/2011 tanggal 5 September 2011 No.117/KM/BPD/2011 tanggal 18 Oktober 2011 No.136/KM/BPD/2011 tanggal 28 Nopember 2011 No.148/KM/BPD/2011 tanggal 15 Desember 2011 No.154/KM/BPD/2011 tanggal 19 Desember 2011
PERIHAL Persetujuan Renovasi DRC Bank Jateng Laporan Pengawasan Pelaksanaan RBB Semester II/2010 Pemantauan Profil Risiko Triwulan IV 2010 Pembelian tanah/bangunan untuk relokasi Capem Pecangaan Persetujuan Tantiem dan Jasprod Tahun 2010 Iuran Dana Tambahan Pensiun Konsultasi Kredit PT. Merdeka Sandi Surya Pelaksanaan Laporan RBB ke BI Semester I Tahun 2011 Konsultasi Permohonan Kredit PT. Karya Mina Penunjukan Akuntan Publik untuk Audit DPLK tahun2011 Penghapusan Asset Bank Jateng Cabang Wonosobo Rencana Bisnis Bank Jateng Tahun 2012-2014 Tindak Lanjut atas Asset terbangkalai
Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions yang terjadi.
7
Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan / atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan / atau Direksi. Anggota Dewan Komisaris mengungkap : - Tidak memiliki sahamnya pada bank dan perusahaan lain (didalam maupun di luar negeri ). - Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali Bank. - Remunerasi dan fasilitas lain. pada laporan pelaksanaan GCG. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan / atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit & Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
8
BAB II
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi Jumlah Direksi adalah 5 (lima) orang Komposisi Direksi : Direktur Utama
: Drs. Hariyono, MM
Direktur Pemasaran
: Basuki Sri Hartono, S.Sos
Direktur Umum
: Drs. Bambang Widyanto
Direktur Kepatuhan
: Ir. Arso Budidono
Direktur Operasional : Joko Sambodo, SH, MM Kriteria Angota Direksi - Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan Umum, persyaratan Khusus dan persyaratan kesehatan fisik serta ketentuan – ketentuan lainnya yang berlaku sebagaimana Akta Pendirian Bank dan keputusan RUPS maupun keputusan Komisaris. - Jumlah Anggota Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan 4 ( empat ) orang Direktur dengan masa jabatan selama lamanya 4 (empat ) tahun. - Seluruh Direksi Bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Bank Indonesia dan telah lulus Fit & Proper Test serta pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS dan Bank Indonesia sebagai berikut :
9
Nama / Jabatan Drs Hariyono,MM Direktur Utama
-
Basuki Sri Hartono, S.Sos Direktur Pemasaran
-
Drs. Bambang Widyanto Direktur Umum
-
Ir. Arso Budidono Direktur Kepatuhan
-
Joko Sambodo, SH,MM Direktur Operasional
-
Persetujuan BI / RUPS No.11/55/SM/Rahasia tanggal 26 Nopember 2009 Akta RUPS No. 159 tanggal 28 Desember 2009 No.11/55/SM/Rahasia tanggal 26 Nopember 2009 Akta RUPS No. 159 tanggal 28 Desember 2009 No.11/160/GBI/GPIP/Rahasia tanggal 14 Desember 2009 Akta RUPS No. 159 tanggal 28 Desember 2009 No.11/160/GBI/GPIP/Rahasia tanggal 14 Desember 2009 Akta RUPS No. 159 tanggal 28 Desember 2009 No.11/160/GBI/GPIP/Rahasia tanggal 14 Desember 2009 Akta RUPS No. 159 tanggal 28 Desember 2009
Dalam rangka untuk regenerasi dan meningkatkan kinerja serta menambah pengetahuan para Direktur Bank Jateng, maka dilakukan perubahan komposisi manajemen yaitu reposisi 3 (tiga) anggota Direksi Bank Jateng yang telah mendapatkan persetujuan RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2011, sehingga tugas dan jabatan 3 (tiga) Direktur Bank Jateng setelah reposisi menjadi sebagai berikut : Nama / Jabatan Basuki Sri Hartono, S.Sos Direktur Umum Drs. Bambang Widyanto Direktur Operasional Joko Sambodo, SH,MM Direktur Pemasaran
Persetujuan RUPS - Akta RUPS No. 224 tanggal 29 April 2011 - Akta RUPS No. 224 tanggal 29 April 2011 - Akta RUPS No. 224 tanggal 29 April 2011
10
Peralihan tugas dan jabatan Direksi Bank Jateng tersebut telah dilaporkan kepada Bank Indonesia serta telah dicatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia. - Direksi Bank tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. Independensi Anggota Direksi - Direktur Utama Bank berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali , sesama anggota Direksi, antara anggota Direksi dan anggota Komisaris tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping. - Direksi Bank yang merangkap jabatan sebagai Direktur Unit Usaha Syariah Bank Jateng dan telah mendapat persetujuan RUPS dalam Akta RUPS No.159 tanggal 28 Desember 2009 adalah Direktur Pemasaran yang efektif sejak persetujuan Bank Indonesia sebagaimana surat No. 12/5/DPbS/PAdBS/Sm/Rahasia tanggal 11 Pebruari 2010 perihal Hasil Akhir Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Direktur Unit Usaha Syariah, sedangkan Direksi yang lain tidak ada yang merangkap jabatan, baik sebagai Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan dan atau lembaga keuangan lain. - Setelah reposisi anggota Direksi, maka sesuai Akta RUPS No. 224 tanggal 29 April 2011, Sdr. Basuki Sri Hartono, S.Sos disamping menjabat sebagai Direktur Umum masih tetap sebagai Direktur Unit Usaha Syariah - Anggota Direksi Bank tidak menjadi pengurus Partai Politik. B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Direksi memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Direksi yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam SK Komisaris No. 013/KPTS/KM/BPD/2008 tanggal 24 Nopember 2008, sedangkan tugas dan tanggung jawab Direksi tertuang dalam SK Direksi No. 0270/HT.01.01/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang memuat tugas pokok, tugas tambahan , wewenang jabatan, tanggung jawab, hubungan kerja dengan pihak eksternal/internal,, standar operasi dan prosedur dengan misi jabatan : 11
JABATAN Direktur Utama
Direktur Operasional
Direktur Pemasaran
Direktur Umum
Direktur Kepatuhan
MISI JABATAN Membantu Dewan Komisaris memimpin koordinasi dalam operasional, pemasaran, demi meningkatkan kinerja ( produktifitas) serta sesuai dengan visi dan misi Bank Jateng Membantu Direktur Utama melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank untuk menjamin dan menjaga kelangsungan usaha Bank, terutama yang berkaitan dengan bidang pengelolaan data keuangan dan perencanaan serta pengembangan usaha Bank Membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan pemasaran produkproduk perbankan, baik dana dan treasuri, kredit, maupun produk usaha syariah demi meningkatkan kinerja (produktifitas) serta sesuai dengan visi dan misi Bank Jateng Membantu Direktur Utama dalam memimpin koordinasi pengelolaan dan pengembangan SDM ,pengelolaan kesekretariatan dan publikasi, kearsipan, serta pengelolaan dan penyediaan seluruh kebutuhan pendukung operasional perbankan di kantor pusat dan seluruh kantor cabang Bank Jateng demi meningkatkan kinerja (produktifitas) serta sesuai dengan visi dan misi Bank Jateng Membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan prinsip UKPN, pengawasan, kepatuhan bank terhadap peraturan perundangan yang berlaku, serta pengelolaan perspektif hukum perbankan demi meningkatkan kinerja (produktifitas) sesuai dengan visi dan misi Bank Jateng Khusus untuk penugasan Direktur Kepatuhan dilengkapi dengan SK Dewan Komisaris No. 002/KPTS/KM/BPD 2011 tanggal 1 Juni 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan beserta perubahannya SK Komisaris No. 004/KPTS/KM/BPD/2011 tanggal 14 Nopember 2011
12
Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan filosofi ( Credo ) “ Kami memberikan pelayanan prima dengan melampaui harapan pelanggan kami, dengan profesionalisme dan disupport oleh jiwa kepemimpinan yang visioner serta sikap SDM kami yang baik akan menjadikan tim kerja yang solid dalam mencapai tujuan utama perusahaan kami “. Direksi telah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Akte Pendirian/Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Direksi telah berkomitmen untuk mengembangkan melaksanakan prinsip – prinsip Good Corporate Governance ( GCG ) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi sesuai ketentuan Bank Indonesia, antara lain dengan menerbitkan SK Direksi No. 0073/HT.01.01/2006 tanggal 3 April 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan SK Direksi No. 0074/HT.01.01/2006 tanggal 3 April 2006 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Disamping itu untuk menumbuhkan terwujudnya Budaya Kepatuhan pada seluruh elemen Bank, maka Direksi Bank Jateng telah menerbitkan ketentuan – ketentuan sebagai berikut : - BPP ( Buku Pedoman Perusahaan ) Kepatuhan dengan SK Direksi No. 470/HT.01.01/2011 tanggal 31 Desember 2011 - Piagam Kepatuhan ( Compliance Charter ) dengan SK Direksi No. 471/HT.01.01/2011 tanggal 31 Desember 2011 - Kode Etik Pengurus dan Pegawai dengan SK Direksi No. 472/HT.01.01/2011 tanggal 31 Desember 2011 - Budaya Kepatuhan dengan SK Direksi No. 473/HT.01.01/2011 tanggal 31 Desember 2011 Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka diharapkan terdapat komitmen yang kuat dari setiap insan Bank untuk melaksanakan Piagam Kepatuhan (Compliance Charter) yang merupakan panduan kebijakan manajemen Bank sekaligus landasan hukum yang jelas bagi seluruh level pejabat dan karyawan agar dalam melaksanakan tugas dan tangung jawabnya sejalan dengan prinsip pelaksanaan fungsi kepatuhan serta prinsip kehati-hatian sehingga tata kelola manajemen dapat berjalan lebih baik.
13
Selanjutnya sebagai wujud komitmen pengurus dan pegawai untuk mewujudkan visi dan misi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah secara professional dan beretika tinggi serta sebagai tindak lanjut adanya Piagam Kepatuhan, maka Dewan Komisaris , Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank wajib menandatangani Pakta Integritas, dan bagi Pegawai lainnya menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan untuk mentaati dan melaksanakan Code of Conduct secara konsisten dan penuh tanggung jawab yang diselenggarakan pada setiap awal tahun. Visi Bank Jateng “ Bank Terpercaya Menjadi Kebanggaan Masyarakat, Mampu Menunjang Pembangunan Daerah “. Misi Bank Jateng -
Memberikan layanan prima didukung oleh kehandalan SDM dengan tehnologi modern serta jaringan yang luas. Membangun budaya bank dan mempertahankan bank sehat. Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking. Meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkokoh bank.
Direksi telah memastikan internal.
ketersediaan dan kecukupan pelaporan
Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders. Kondisi non keuangan dimaksud antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok Usaha Bank, strategi dan manajemen serta laporan manajemen. Direksi telah memantau serta mengambil langkah – langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank dapat dipenuhi. Direksi telah memelihara Posisi Devisa Netto ( PDN ) berdasarkan prinsip kehati – hatian sesuai Peraturan Bank Indonesia.
14
Direksi telah membuat Piagam Audit Intern ( Internal Audit Charter) dengan menerbitkan SK Direksi No. 0079/HT.01.01/2011 tanggal 4 April 2011. Direksi telah menetapkan jenis produk penghimpunan dana masyarakat sesuai dengan ketentuan / peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu : o SK Direksi No. 0301/HT.01.01/2007 tanggal 1 Desember tentang Giro. o SK Direksi No. 0315/HT.01.01/2011 tanggal 28 September tentang Tabungan Bima Umum. o SK Direksi No. 0427/HT.01.01/2011 tanggal 5 Desember tentang Tabungan Bima ABP o SK Direksi No. 0323/HT.01.01/2011 tanggal 29 September tentang Tabungan Bima Platinum. o SK Direksi No. 0314/HT.01.01/2011 tanggal 28 September tentang Tabungan Simpeda Umum. o SK Direksi No. 0318/HT.01.01/2011 tanggal 28 September tentang Tabungan Simpeda Hiprada. o SK Direksi No. 0428/HT.01.01/2011 tanggal 5 Desember tentang Tabungan Simpeda ABP. o SK Direksi No. 0371/HT.01.01/2011 tanggal 1 Nopember tentang Bank Garansi. o SK Direksi No. 0246/HT.01.01/2008 tanggal 26 Agustus tentang Deposito Berjangka.
2007 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2008
Direksi bertanggung jawab atas penggunaan data pribadi Nasabah serta penyelesaian pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah dengan menerbitkan pedomannya yaitu SK Direksi No. 0196/HT.01.01/2005 tanggal 24 Agustus 2005 tentang Pedoman Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Direksi melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dengan menerbitkan pedomannya yaitu SK Direksi No. 0234/HT.01.01/2005 tanggal 1 Oktober 2005 tentang Pedoman Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 15
Dalam pemberian kredit Direksi telah mendasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan analisa kelayakan kredit, mengadministrasikan, mendokumentasikan berkas kredit secara aman dan tertib, melakukan pembinaan Nasabah serta kebijakan tentang pengawasan kredit dengan menerbitkan pedoman yaitu SK Direksi No. 0303/HT.01.01/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan No. 0324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan ( BPP ) Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Direksi bertanggungjawab dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit dan telah menerbitkan pedomannya yaitu SK Direksi No. 0197/HT.01.01/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Pedoman Kebijakan Restrukturisasi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan SK Direksi No. 0033/HT.01.01/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Wewenang Memutus Keringanan Tunggakan Bunga Dan Atau Denda Bagi Pejabat Dalam Rangka Penyelamatan Kredit (Restrukturisasi Kredit). Direksi memonitor kekayaan Surat Berharga Bank, mengatur besarnya nilai Surat Berharga disesuaikan dengan kemampuan likuiditas Bank, sehingga operasional Bank tidak terganggu serta memperhitungkan risiko hukum, risiko likuiditas dan risiko pasar. Direksi telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada home page Bank Indonesia setiap bulan. Rapat antar anggota Direksi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan, sedangkan yang menyangkut rutinitas operasional Bank dilaksanakan setiap hari kerja, baik koordinasi dengan anggota Direksi maupun Kepala Divisi, dan sepanjang tahun 2011 rapat koordinasi Direksi diselenggarakan pada :
16
Rapat Koordinasi Direksi tahun 2011 TANGGAL 07-01-2011 17-03-2011 26-04-2011 26-05-2011
31-05-2011
15-06-2011
05-07-2011 06-07-2011 20-07-2011 05-08-2011 12-09-2011 16-09-2011 15-11-2011 06-12-2011
30-12-2011
PESERTA RAPAT Dihadiri Direksi dan Kepala Divisi/SKAI Dihadiri Direksi dan Kepala Divisi/SKAI Dihadiri Direksi dan Kepala Divisi/SKAI Dihadiri Direksi dan Kepala Divisi/SKAI
MATERI RAPAT Hasil Identifikasi
Manajemen Letter Akuntan Publik Mutasi dan Promosi Pegawai Pembahasan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) Dihadiri Direksi dan Pembahasan BPP (Buku Kepala Divisi/SKAI Pedoman Perusahaan) Perkreditan Dihadiri Direksi dan Perubahan RBB Kepala Divisi/SKAI (Rencana Bisnis Bank) 2011-2013 Dihadiri Direksi dan Mutasi Pegawai Kepala Divisi/SKAI Dihadiri Direksi dan Rekomendasi Dewan Kepala Divisi/SKAI Pertimbangan Jabatan Dihadiri Direksi dan Pembahasan Sanksi Kepala Divisi/SKAI Pegawai Dihadiri Direksi dan Rekomendasi Dewan Kepala Divisi/SKAI Pertimbangan Jabatan Dihadiri Direksi dan Mutasi Pegawai Kepala Divisi/SKAI Dihadiri Direksi dan Mutasi Pegawai dan hal Kepala Divisi/SKAI crusial lainnya Dihadiri Direksi dan Konsep RBB (Rencana Kepala Divisi/SKAI Bisnis Bank) 2012-2014 Dihadiri Direksi dan Pembahasan usulan Kepala Divisi/SKAI Dewan Pertimbangan Jabatan Dihadiri Direksi dan Personil dan estimasi Kepala Divisi/SKAI target 2011
17
Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan Bank yang lebih baik dan untuk mengembangkan serta meningkatkan kompetensi Direksi, maka sepanjang tahun 2011 Direksi mengikuti seminar, workshop dan program pelatihan lainnya yaitu : Nama Drs.Hariyono.MM
Jenis Pelatihan
-
-
-
Basuki Sri Hartono,S.Sos
Lembaga dan Pelaksanaannya Seminar Asbanda - Asbanda, 17 - 18 Pebruari 2011 Seminar Asbanda - Asbanda, 16 - 18 Maret 2011 Seminar Nasional - Pemprov Jateng, kerjasama Mendagri dan 20 April 2011 Majalah Forum Diskusi Paparan Hasil - Asbanda, 3 Mei Survey Pengukuran 2011 Kualitas Layanan Kantor BPDSI oleh MRI Seminar & Rapat - Asbanda, 2 Juli Koordinasi Direksi BPDSI 2011 Workshop Kinerja BPD di - BPK RI, 12 Indonesia Desember 2011 Seminar Nasional tentang - Asbanda, 21 Otoritas Jasa Keuangan Desember 2011
- Sosialisasi PBB & - Asbanda, BPHTB 10 Januari 2011 - Pelatihan Pengendalian - Bank Indonesia, Internal 19 Januari 2011 - Seminar Asbanda - Asbanda, 16 - 18 Maret 2011 - Indonesia Banking Expo - Asbanda, 11 - 12 & Seminar Asbanda Mei 2011 - Seminar Perbankan - LPPI, 30 Juni Syariah 2011 - Workshop & Dialog - LKKPI, 15 - 16 Ketenagakerjaan LKKPI Nopember 2011 tentang Outsorcing - Rapat UUS dan BUS BPD - Asbanda, 28-29 Nopember 2011 - Seminar Akhir Tahun - Bank Indonesia, Perbankan Syariah 2011 14 Desember 2011
18
Joko Sambodo,SH,MM
- Workshop PSAK 50/55 & PAPI 2008 - Pelatihan Pengendalian Internal - Pelatihan Pembekalan Sekaligus Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat 5 - UKMR Tingkat 5 - Seminar BPDSI ”Peningkatan Kualitas Layanan & Kerjasama antar BPD dalam Pembiayaan Infrastruktur sebagai Upaya Mewujudkan BPD Regional Champion”
Drs.Bambang Widyanto
Ir. Arso Budidono
- Asbanda, 10 Januari 2011 - Bank Indonesia, 19 Januari 2011 - Talents, 14-15 April 2011 - BSMR, 30 April 2011 - Asbanda, 13 – 14 Oktober 2011
- Pelatihan Pengendalian Internal - Pelatihan Pembekalan & Sekaligus Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tk. 5 - Workshop IT Busines Solution - Executive Bankers Workshop
- Bank Indonesia, 19 Januari 2011 - Talents, 23 - 26 Maret 2011
- Pelatihan Pengendalian Internal - Seminar Prospek Perbankan Ke Depan Ditinjau Dari Kebijakan Lanjutan Di Bidang Perbankan - Pelatihan Pembekalan & Sekaligus Uji Kompetensi Manajemen RisikoTk. 5 - Seminar Tindak Pidana pada Perbankan
- Bank Indonesia, 19 Januari 2011 - FKDKP, 23 - 24 Pebruari 2011
- Asbanda, 15 - 16 September 2011 - PT. Sigma Cipta Caraka, 8 Desember 2011
- Talents, 23-26 Maret 2011 - Sinergi Partner Prima, 5 Mei 2011
19
- Seminar Nasional Upaya - PPATK, 6 Juni Pencegahan & Tindak 2011 Pidana Pencucian Uang Melalui Implementasi UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Uang - Seminar dan Rapat - Asbanda, 22 Juli Koordinasi Direksi BPDSI 2011 - Seminar Tindak Pidana - PPATK, 29 Pencucian Uang Nopember 2011
20
BAB III KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE A. Struktur, Keanggotaan, Komite
Keahlian
dan
Independensi
Anggota
Struktur Bank telah memiliki 3 ( tiga ) Komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi yang secara organisasi keberadaannya dibawah Dewan Komisaris dengan tugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan agar tercipta tata kelola peusahaan yang baik yang menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan ( transparancy ), akuntabilitas ( accountability ), pertanggungjawaban ( responsibility ), independensi ( independency ) dan kewajaran ( fairness ) serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan. Keanggotaan Pemenuhan ketua dan anggota Komite telah dilaksanakan sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, ditentukan dalam rapat Dewan Komisaris dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, yaitu : - SK Direksi No. 0164/HT.01.01/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Pengangkatan Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan SK Direksi No. 0281/HT.01.01/2007 tanggal 1 Nopember 2007 dengan komposisi : Ketua
:
Anggota Anggota
: :
Prof.Dr.H. Imam Ghozali, M.Com.Akt (Komisaris Independen) Guritno,SE ( Pihak Independen ) Munawar, SE ( Pihak Independen )
21
-
SK Direksi No.0165/HT.01.01/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Pengangkatan Komite Pemantau Risiko PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan komposisi : Ketua
:
Anggota Anggota
: :
Prof.Dr.H. Imam Ghozali, M.Com.Akt ( Komisaris Independen ) Koestarto, SE ( Pihak Independen ) Ngadenan,SE,MM ( Pihak independen )
- SK Direksi No. 0103/HT.01.01/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan komposisi : Ketua Anggota Anggota
: : :
Dra. Utami Handayani ( Komisaris Independen ) Drs. Sriyadhi, MM ( Komisaris ) Radjim, SH ( Pejabat Eksekutif Bank )
Keahlian dan Independensi Anggota Komite - Seluruh Ketua Komite memiliki keahlian dibidang keuangan dan akutansi termasuk para anggotanya yang memiliki keahlian di bidang hukum, perbankan dan manajemen risiko. - Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tidak ada yang berasal dari Direksi Bank atau Direksi bank lain kecuali salah satu anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari seorang Pejabat Eksekutif Bank, sedangkan seluruh anggota Komite berasal dari pihak independen. B. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komite Komite Audit Tugas dan tanggung jawab Komite Audit tertuang dalam SK Dewan Komisaris No. 007/KPTS/KM/BPD/2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan :
22
- Pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan auadit oleh SKAI serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan - Review pelaksanaan tugas SKAI, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia serta BPK - Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik ( KAP ) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komite Pemantau Risiko Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko tertuang dalam SK Dewan Komisaris No.008/KPTS/KM/BPD/2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris denhan melakukan : - Pemantauan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko - Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
Komite
Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen yang tertuang dalam SK Dewan Komisaris No. 010 /KPTS/KM/BPD/2010 tanggal 10 Desember 2010, yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi kebijakan remunerasi bagi : - Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada RUPS - Remunerasi bagi pegawai Bank.
23
- Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran serta strategi jangka panjang Bank - Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite menyusun calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris - Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, Komite memberikan rekomendasi untuk disampaikan kepada RUPS - Calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite, Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. C. Program Kerja Komite dan Realisasinya Komite Audit - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 0003/HT.01.01/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Rencana Kerja Audit SKAI Tahun 2011 Pelaksanaan direncanakan sebanyak 119 kantor, terealisir 153 kantor atau 119 % serta pemeriksaan khusus dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebanyak 16 kantor. - Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas SKAI yang telah dilaksanakan secara berkala dengan memonitor lewat rencana kerja bulanan yang diaudit dan Laporan Hasil Audit (LHA) yang dikirim kepada Dewan Komisaris. -
Memantau dan mengevaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku. Untuk pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik telah sesuai standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ( IAI ) dimana standar tersebut mengharuskan akuntan merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.
24
- Memantau dan mengevaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akutansi yang berlaku. Untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan mulai tahun anggaran 2010 telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) revisi 2008 dan Bank telah menerapkan PSAK No. 50 (revisi 2006) Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan serta PSAK No. 55 (revisi 2006) Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran. Implementasi PSAK No. 50 ( revisi 2006 ) dan No. 55 (revisi 2006) tidak berlaku untuk akun syariah. - Laporan Keuangan disusun berdasarkan harga perolehan kecuali yang terkait dengan penilaian kembali atas asset tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah dan instrument keuangan tertentu seperti efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual serta instrument derivatif Laporan Keuangan disusun dengan metode akrual - Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, hasil Pengawasan Bank Indonesia dan BPK, yakni : o SKAI, dalam tahun anggaran 2011 ( Januari s/d Desember 2011 ) dari 610 temuan telah diselesaikan 327 temuan atau 54 % dan secara akumulasi dari tahun 2007 sampai dengan 2011 dari jumlah 4.238 temuan telah diselesaikan 3.912 temuan atau 92 %. o Akuntan Publik, dalam anggaran tahun 2010 ( Januari s/d Desember 2010) secara akumulasi terdapat 134 temuan dan dalam tahun 2011 telah diselesaikan 124 temuan atau 93 %. o Temuan Bank Indonesia, dalam tahun anggaran 2011 terdapat 54 temuan dan telah dapat diselesaikan 13 temuan atau 24 % dan secara akumulasi dari 2008 sampai dengan 2011 terdapat 372 temuan telah diselesaikan 208 temuan atau 56 %. o Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ), dalam pemeriksaan tahun 2009 dan tahun 2010 terdapat 16 temuan dan telah dapat diselesaikan 12 temuan atau 75 %.
25
Dalam rangka menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan SKAI, Akuntan Publik, Bank Indonesia dan BPK telah diadakan koordinasi baik dengan Direksi maupun Divisi yang membidangi yaitu Direktur Operasional, Direktur Umum/SDM dan Syariah, Direktur Pemasaran serta Direktur Kepatuhan termasuk SKAI, Divisi Perencanaan dan Pengembangan, Divisi Kredit, Divisi Dana dan Treasury, Divisi Akuntansi dan TSI, Divisi Umum, Divisi SDM dan SKKMR. - Memenuhi ketentuan Pasal 43 dan 52 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, maka untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan Bank Jateng Tahun Buku 2011, Komite Audit telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS guna memperoleh persetujuan, dan dalam RUPS Bank Jateng tanggal 29 April 2011 telah disetujui Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan pemeriksaan dan penyusunan Laporan Keuangan Bank Jateng Tahun Buku 2011 yaitu Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan Cabang Semarang yang tertuang dalam Akta Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro,SH,MH,MM No. 224 tanggal 29 April 2011. Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, antara lain : o Mengevaluasi dan memantau Laporan Profil Risiko Bank meliputi : - Profil risiko inheren terkait dengan aktivitas fungsional. - Gambaran profil risiko aktivitas fungsional Bank. - Profil risiko inheren terkait dengan Sistem Pengendalian Risiko ( Risk Control System). - Kondisi risiko komposit Bank Jateng.
26
o Menghadiri rapat Komite Manajemen Risiko dan memberikan pendapat dalam pembahasan akhir materi pelaporan Profil Risiko kepada Bank Indonesia yang diselenggarakan setiap triwulan. o Mengevaluasi dan memantau Laporan Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko yang meliputi : - Pelaporan KKMR ( Kalkulator Kredit Manajemen Risiko ). - Pelaporan GKR ( Gugus Kendali Risiko ). - Memonitor risiko yang terjadi dan penanggulangannya ( action plan ). Hasilnya dilaporkan sebagai rekomendasi kepada Komisaris. o Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen
Risiko dan Sub Satuan Kerja Manajemen Risiko . o Merekomendasikan kepada Komisaris tentang penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Tehnologi Informasi oleh Bank Umum, yang menyangkut pelaporan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. o Merekomendasikan kepada Komisaris tentang pelaksanaan Pedoman Penerapan Program APU ( Anti Pencucian Uang ) dan PPT ( Pencegahan Pendanaan Terorisme ). o Melakukan evaluasi dan kaji ulang dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, yaitu : - Kajian Surat Keputusan Direksi Bank Jateng No.0367/HT.01.01/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Wewenang Memutus Transaksi Fixed Income bagi Pejabat di Divisi Treasury, tanggal 3 Maret 2011. - Kajian Surat Keputusan Direksi Bank Jateng No.0374/HT.01.01/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Penunjukan Unit Kerja sebagai Fungsi Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah, tanggal 7 Maret 2011. - Kajian Surat Keputusan Direksi No. 0328/HT.01.01/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Penataan Jaringan Kantor, tanggal 18 Maret 2011. 27
- Kajian PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tanggal 1 Maret 2011. - Kajian Surat Keputusan Direksi No. 0053/HT.01.01/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Pengendalian Intern dan Pengawasan Intern Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teririsme (APU) dan PPT, tanggal 17 Maret 2011. - Kajian Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 0042/KPTS/KM/BPD/2011 tanggal 5 Mei 2011 dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/KPTS/KM/BPD/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan. - Kajian Surat Dewan Komisaris kepada Direksi No. 082/KM/BPD/2011 tanggal 14 Juli 2011 perihal Persetujuan atas konsep Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Bank Jateng. - Kajian Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bank Jateng pada tanggal 1 Juli 2011, ditindaklanjuti Surat Dewan Komisaris kepada Direksi No. 077/KM/BPD/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Perubahan SOTK Bank Jateng, ditindaklanjuti lagi kaji ulang tanggal 19 Juli 2011 dan Surat Dewan Komisaris kepada Direksi No. 089/KM/BPD/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal Perubahan SOTK Bank Jateng. - Kajian Konsep Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) tanggal 21 Nopember 2011 dan ditindaklanjuti surat Dewan Komisaris No. 132/KM/BPD/2011 tanggal 22 Nopember 2011. - Kaji ulang atas hasil kajian dari Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko (SKKMR) dan Divisi Syariah, sesuai Surat Dewan Komisaris kepada Direksi No. 146/KM/BPD/2011 tanggal 12 Desember 2011.
28
o Membuat risalah rapat Komite Pemantau Risiko o Membuat laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris. o Mengkaji laporan – laporan Direksi kepada Komisaris yaitu : - Laporan profil risiko Bank Jateng. - Laporan CTR/STR, APU & PPT, termasuk pengkinian data nasabah. - Laporan Implementasi kebijakan Manajemen Risiko. - Laporan Penempatan Dana dan Pinjam Dana. - Laporan kegiatan Operasional Kredit, Transaksi Luar Negeri. - Laporan insidentil lainnya. o Melakukan tugas lainnya dari Komisaris, yaitu : - Memberikan rekomendasi kepada permohonan kredit kepada pihak terkait.
Komisaris
tentang
- Membuat materi laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan kepada Direktur Kepatuhan. - Lain – lain yang berkaitan dengan tugas Komite. Komite Remunerasi dan Nominasi o Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, yaitu dengan melakukan evaluasi kebijakan remunerasi bagi : - Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada RUPS - Pegawai Bank. o Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja, kewajaran dengan peer group dan sasaran serta strategi jangka panjang Bank o Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite menyusun calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
29
o Komite memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. o Komite memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris. o Paket kebijakan Remunerasi didasarkan pada Anggaran Dasar Bank dengan mempertimbangkan pula pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, kewajaran dengan Peer Group dan kemampuan Bank serta diputuskan atau disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). D. Rapat Komite Rapat Komite Audit diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dan dihadiri oleh semua anggota termasuk Komisaris Independen selaku Ketua Komite. Rapat Komite Audit : TANGGAL 31 Januari 2011 25 Pebruari 2011 31 Maret 2011 29 April 2011 31 Mei 2011 30 Juni 2011 29 Juli 2011 26 Agustus 2011 30 September 2011 31 Oktober 2011 30 Nopember 2011 30 Desember 2011
PESERTA Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite
Materi rapat : -
Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Akuntan Publik, pengawasan Bank Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan (BPK). 30
-
Evaluasi atas hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan Pemeriksaan Khusus.
Rapat Komite Pemantau Risiko : TANGGAL 27 Januari 2011 31 Januari 2011 21 Pebruari 2011 28 Pebruari 2011 31 Maret 2011 29 April 2011 31 Mei 2011 30 Juni 2011 29 Juli 2011 29 Agustus 2011 30 September 2011 30 Oktober 2011 16 Nopember 2011 30 Nopember 2011 30 Desember 2011
PESERTA Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite Ketua Komite dan semua anggota Komite
Materi rapat : - Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko. - Profil Risiko Bank Jateng. - Pelaksanaan Penerapan APU ( Anti Pencucian Uang ) dan PPT ( Pencegahan Pendanaan Terorisme ) Bank Jateng. - Pelaksanaan Penempatan Dana, Operasional Kredit dan Transaksi Luar Negeri. - Permasalahan lainnya. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi : Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2011 diselenggarakan 3 (tiga) kali dan dihadiri oleh Ketua Komite dan semua Anggota, yaitu :
31
o
Tanggal 3 Maret 2011 dengan materi : - Evaluasi terhadap persyaratan para calon Komisaris terkait adanya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Evaluasi administrasi dan merekomendasikan para calon Komisaris Bank Jateng periode 2012-2015.
o
Tanggal 22 Agustus 2011, dengan materi Pembahasan masa bakti Staf Dewan Komisaris Bank Jateng periode 2012-2015.
o
Tanggal 7 Oktober 2011, dengan materi Pembahasan masa bakti Staf Dewan Komisaris Bank Jateng periode 2012-2015.
E. Komite lain yang dimiliki Bank Dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi telah dibentuk Komite – Komite pada fungsi – fungsi tertentu yang secara independen memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, Komite – Komite tersebut antara lain : 1. Komite Kebijakan Perkreditan yang mempunyai fungsi pokok merumuskan kebijakan perkreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, memantau perkembangan kondisi portofolio perkreditan, memberikan saran-saran langkah perbaikan kebijakan perkreditan dan melakukan kajian berkala terhadap kebijakan perkreditan Bank. 2. Komite Aktiva dan Pasiva yang berfungsi sebagai institusi fungsional intern Bank yang memberikan masukan (inputing) kepada Direksi dalam menetapkan target dan menata struktur Aktiva dan Pasiva (assets dan liabilities) Bank agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dan seimbang sehingga memperoleh Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) yang optimal. 3. Komite Manajemen Risiko memiliki tugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terhadap : a.
Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko dan Contigency Plan apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama –sama dengan pimpinan satuan kerja operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko. 32
b.
Perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
c.
Penetapan (justification) atau hal –hal yang terkait dengan keputusan – keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregilarities), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi memilik tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana fungsinya yang memberikan masukan kepada Direktur Utama dalam rangka penataan fungsi komputerisasi dan penyelenggaraan Teknologi Informasi.
33
BAB IV KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Rasio Gaji Terendah dan Tertinggi Per Desember 2011 KETERANGAN Gaji Pegawai Gaji Direksi Gaji Komisaris
TERTINGGI Rp.28.905.386,Rp.60.000.000,Rp.42.000.000,-
TERENDAH Rp. 3.352.860,Rp.54.000.000,Rp.37.800.000,-
% 12 90 90
Rasio Gaji Direksi dan Pegawai Tertinggi Per Desember 2011 KETERANGAN GajiTertinggi
DIREKSI Rp.60.000.000,-
PEGAWAI Rp.28.905.386,-
% 208
Keterangan : Gaji tersebut diatas adalah gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan termasuk tunjangan. Paket Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Per Desember 2011 JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN Remunerasi (gaji,bonus,tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan,ranspotasi, asurasi kesehatan dsb) yang *) a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki TOTAL
JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN DEKOM DIREKSI Orang 4
Jutaan Rp 10.023
4
10.023
Orang 5
Jutaan Rp 18.078
18.078
*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah
34
Paket Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Per Desember 2011 JUMLAH REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN *)
JUMLAH DIREKSI
JUMLAH KOM ISARIS
Di atas Rp. 2 milyar Di atas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2 milyar Di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 milyar Rp.500 juta kebawah
5 orang -
4 orang -
-
-
-
-
*) yang diterima secara tunai
35
BAB V PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan dimaksud adalah jika terjadi perbedaan antara kepentingan ekonomi Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak – pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku serta pemberian suku bunga tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank. Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Komisaris. Dalam tahun 2011 tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
36
BAB VI PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
A. Fungsi Kepatuhan Dalam rangka untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan perundang –undangan yang berlaku di bidang Perbankan, Perjanjian dan Komitmen dengan Bank Indonesia atau otoritas lainnya, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah serta mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, maka Bank telah berupaya menegakkan pelaksanaan prinsip kehati – hatian dalam pengelolaan Bank maupun risiko kepatuhan dan untuk mencapai hal tersebut telah diterapkan fungsi kepatuhan. Salah satu anggota Direksi Bank adalah Direktur Kepatuhan yang secara umum dan secara khusus, yaitu ditugaskan untuk menetapkan langkah – langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh beberapa staf yang mempunyai peran dan tugas yaitu : - Mencegah pengambilan kebijakan dan atau keputusan yang mengandung unsur pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan prinsip kehati – hatian. - Menguji rencana / rancangan kebijakan atau keputusan untuk memastikan apakah terdapat unsur penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan kehati – hatian. - Direktur Kepatuhan tidak memberikan saran / penjelasan terhadap suatu rancangan kebijakan dan atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan kehati hatian. - Pengujian oleh Direktur Kepatuhan meliputi ketaatan pada jiwa dari ketentuan kehati - hatian, ada tidaknya rekayasa dalam transaksi – transaksi yang akan diputuskan, termasuk risiko kepatuhan yang dihadapi maupun potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan. 37
- Hasil kajian Direktur Kepatuhan atas suatu rancangan / rencana kebijakan atau keputusan dengan memberikan pernyataan “ Sesuai “ apabila sudah benar adanya sesuai ketentuan yang berlaku yang dapat pula dilengkapi dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan, atau “ Tidak Sesuai “ yang dilengkapi dengan pertimbangan penolakannya, dan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2011 telah dikaji sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) rancangan/rencana kebijakan atau keputusan yang berasal dari unit kerja dan/atau Direksi. - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku termasuk mencegah Direksi dan atau Komisaris Bank agar tidak menempuh kebijakan atau menempatkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia maupun peraturan lainnya sehingga terhindar dari potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi, dengan menyampaikan pendapat atau tindak lanjut dan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2011 telah disampaikan usulan/kajian sebanyak 47 ( Empat Puluh Tujuh ) yang berasal dari unit kerja atau Direksi/Komisaris. - Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap bulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris Bank dan laporan khusus kepada Bank Indonesia jika terdapat kebijakan dan atau keputusan Direksi dan atau Komisaris Bank yang mengandung unsur penyimpangan. Dalam penerapan fungsi kepatuhan terutama mengenai pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang, maka Direktur Kepatuhan setiap 6 (enam) bulan menyampaikan Laporan Kepatuhan kepada Bank Indonesia, termasuk Laporan Triwulanan berupa Profil Risiko dan Laporan Pengawasan. Selain itu juga melaporkan secara rutin Transaksi Keuangan Tunai (CTR) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan KPK sesuai ketentuan yang berlaku. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip - prinsip kepatuhan dengan menerbitkan prosedur kepatuhan berupa peraturan dan ketentuan guna pedoman internal, termasuk peraturan dan ketentuan intern Bank karena penyesuaian atau perubahan peraturan perundang – undangan maupun peraturan Bank Indonesia.
38
Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko ( SKKMR ) yang membantu melakukan koordinasi pengelolaan kegiatan dibidang manajemen risiko dan kepatuhan serta Tim APU ( Anti Pencucian Uang ) dan PPT ( Pencegahan Pendanaan Terorisme ) dalam rangka pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku demi meningkatkan kinerja (produktifitas) sesuai visi dan misi Bank. B. Fungsi Audit Intern Fungsi pengawasan dilakukan oleh SKAI (Satuan Kerja Audit Intern ) yang melaksanakan pengawasan secara Ex – post yaitu pengawasan terhadap transaksi Perbankan yang telah terjadi atau terhadap keputusan yang telah dibuat. Fungsi kepatuhan melakukan pengawasan yang terkait dengan Ex – ante, yaitu melalui penggunaan hak untuk menolak dan meminta pengurus bank untuk tidak melanjutkan suatu kebijakan dan atau keputusan atas setiap transaksi penting yang akan diambil yang didalamnya mengandung unsur ketidakpatuhan. Laporan yang dibuat oleh SKAI dapat digunakan oleh Direktur Kepatuhan untuk mempertajam tugasnya sehari hari, sedangkan SKAI dapat ikut memantau apakah rancangan/rencana kebijaksanaan dan atau keputusan yang pengujiannya tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia atau peraturan perundang-undnagan yang berlaku benar-benar telah dipatuhi oleh jajaran aparat bank melalui kegiatan audit. C. Fungsi Audit Ekstern Dalam hal Bank Indonesia menemukan adanya tindakan yang menyimpang atau melanggar prinsip kehati – hatian, maka Bank Indonesia dapat meminta penjelasan atas pelanggaran yang terjadi kepada Direktur Kepatuhan. Bank Indonesia dapat mengambil kangkah – langkah sesuai ketentuan dalam hal Direktur Kepatuhan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur ketentuan Bank Indonesia.
39
Unit kerja menyampaikan tembusan kepada Direktur Kepatuhan cq Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko atas setiap perjanjian dan/atau komitmen yang dibuatnya dengan pihak eksternal lainnya. Apabila Memo yang disampaikan Direktur Kepatuhan tidak diindahkan, maka Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan mengenai penyimpangan tersebut kepada Bank Indonesia.
40
BAB VII PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN SKAI ( Satuan Kerja Audit Intern ) melaksanakan audit intern melalui kegiatan pemeriksaan dan pengawasan secara independen dan obyektif terhadap kegiatan operasional Bank dalam menjaga dan mengamankan harta milik Bank serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha Bank. Peran SKAI sebagai alat pengendali manajemen Bank dilakukan dengan cara memberikan penilaian dan saran rekomendasi penyempurnaan terhadap sistem dan prosedur, kebijakan, akuntansi dan pelaporan, organisasi dan personalia serta Teknologi Sistem Informasi (TSI) ataupun konsultasi intern guna meminimalkan risiko kerugian terhadap kegiatan operasional Bank. Audit Umum dan Audit TSI dilakukan oleh Tim Pemeriksa SKAI di seluruh Kantor Cabang, Unit Syariah dan Kantor Pusat serta Audit Program Khusus ( Capacity Building Proyek KfW-IEPC, SKNBI, BIRTGS, BI-SSSS dan DRC ). Penyimpangan Internal (Internal Fraud) yang terjadi dalam Tahun 2011 adalah : Jumlah kasus yang dilakukan oleh Pengurus Pegawai Tetap Pegawai Tidak Internal Fraud Tetap dalam 1 tahun Thn se Thn Thn se Thn Thn se Thn belum ber belum ber belum ber nya jalan nya jalan nya jalan Total Fraud 8 6 Telah diselesaikan 8 3 Dalam proses 0 3 penyelesaian di internal Bank Belum diupayakan 0 0 penyelesaiannya Telah 0 3 ditindaklanjuti melalui proses hukum 41
Keterangan : Penyimpangan Internal tahun sebelumnya adalah posisi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dan Audit Khusus Tahun 2010 penyelesaian sampai dengan bulan Desember 2011, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kasus kredit macet PNS di Kantor Cabang Pembantu Setwilda. Fraud di Kantor Cabang Klaten. Fraud di Kantor Cabang Utama. Penyimpangan kredit di Kantor Cabang Jepara. Fraud penyaluran kredit di Kantor Cabang Pembantu Baturetno. Fraud Eksternal di Kantor Cabang Pembantu Karangpandan. Fraud di Kantor Cabang Surakarta. Fraud di Kantor Cabang Cilacap.
Penyimpangan Internal tahun berjalan adalah posisi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dan Audit Khusus Tahun 2011 penyelesaian sampai dengan bulan Desember 2011, yaitu : 1. Pelanggaran kewenangan kredit di Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta. 2. Fraud di Kantor Cabang Pati. 3. Pelanggaran pembiayaan di Unit Usaha Syariah Cabang Semarang. 4. Fraud di Kantor Cabang Wonogiri. 5. Fraud di Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta. 6. Fraud di Kantor Cabang Semarang. Penegakan Disiplin Pegawai Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai telah dilaksanakan sesuai perbuatan yang dilakukan dengan memberikan sanksi disiplin. Dari kasus yang terjadi selama tahun 2011 telah diterapkan sanksi kepada 46 ( Empat Puluh Enam ) pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia. Klasifikasi pemberian sanksi tersebut adalah sebagai berikut :
42
Sanksi Disiplin Pegawai P Sanksi Ringan
Sanksi Sedang
Sanksi Berat
Diwajibkan membayar ganti rugi
9
7
28
2
Pokok – pokok hasil audit intern yang dilakukan oleh SKAI dan informasi hasil audit yang bersifat rahasia dilaporkan kepada Bank Indonesia, termasuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan laporan – laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya meneliti dan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari laporan Hasil Pemeriksaan SKAI. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan di Kantor Cabang, maka Direksi telah membentuk KIC ( Kontrol Internal Cabang ) di setiap Kantor Cabang Koordinator Bank Jateng yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengendalian intern, khususnya di Kantor Cabang dan sebagai early warning ( sistem peringatan dini ). SKAI telah berjalan sesuai dengan fungsinya, memiliki program kerja yang jelas dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank, sedangkan hasil pemeriksaan telah dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang selanjutnya dianalisa oleh Komite Audit dan hasil audit setiap semester dilaporkan ke Bank Indonesia.
43
BAB VIII PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN Komisaris Bank melalui Komite Audit memastikan bahwa audit eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Akuntan Publik maupun BPK telah ditindaklanjuti oleh Direksi Bank sedangkan Direksi Bank selanjutnya melakukan pemantauan dan menindaklanjuti adanya temuan dan rekomendasi auditor eksternal tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku. Penerapan audit ekstern ( Misalnya LHP BPK ) telah dimonitor oleh Dewan Komisaris, sedangkan untuk pengawasan BAPEPAM dan Parent Bank di tahun 2011 tidak ada.
44
BAB IX
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SERTA PENGENDALIAN INTERN Direksi Bank bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi Manajemen Risiko berdasarkan laporan yang disampaikan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan penyampaian laporan Pertanggung jawaban kepada Dewan Komisaris secara Triwulan berupa Laporan Profil Risiko. Fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang antara lain dicerminkan dengan adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi. Kaji ulang dilakukan secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank guna memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Bank telah memiliki Pedoman Penyusunan Profil Risiko yang menguraikan secara jelas mengenai jenis risiko, parameter, formula perhitungan dan penjelasannya, termasuk ringkasan pendapat dari SKAI (Satuan Kerja Audit Intern). Laporan Profil Risiko sebelum dikirim ke Bank Indonesia terlebih dahulu dibahas oleh Komite Manajemen Risiko yang dihadiri oleh para anggota dan Risk Taking unit. Sesuai dengan penilaian yang dilakukan terhadap kondisi risiko, maka dapat dirumuskan profil risiko Bank yang terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko yang penilaiannya dilaksanakan setiap triwulan, dan sepanjang tahun 2011 profil risiko tersebut menghasilkan predikat risiko sebagai berikut : 45
Predikat Profil Risiko 2011 No 1 2 3 4
Profil Risiko Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Predikat Moderate Moderate to High Moderate Low to Moderate
Realisasi penilaian yang dilakukan terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) atas kegiatan risiko komposit per aktifitas fungsi sistem pengendalian risiko secara agregat periode Desember 2011 tergolong Satisfactory, dengan profil risiko komposit sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8
Jenis Risiko Risiko Kredit Risiko Pasar Risiko Likuiditas Risiko Operasional Risiko Hukum Risiko Strategik Risiko Kepatuhan Risiko Reputasi
Komposit Low to Moderate Low to Moderate Low to Moderate Low to Moderate Low to Moderate Low Low to Moderate Low to Moderate
Pengembangan Budaya Manajemen Risiko dilakukan pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif dan menyeluruh. Pengendalian intern sebagai parameter menunjukkan bahwa Bank telah menetapkan organisasi dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan seluruh ketentuan ekstern dan intern yang berlaku telah dipatuhi dengan indikator parameter adanya struktur organisasi yang secara jelas menggambarkan fungsi, wewenang dan tanggung jawab unit kerja kepatuhan dan audit intern.
46
Berkaitan dengan risiko reputasi telah dilakukan monitoring terhadap risiko reputasi atas pemberitaan yang menyangkut Bank Jateng di surat kabar dan sepanjang tahun 2011 terdapat 37 pemberitaan yang telah disikapi oleh manajemen secara profesional, baik yang berkaitan dengan pelayanan maupun publikasi lainnya. Praktek good corporate governance dibutuhkan dalam pengelolaan risiko dan Program Sertifikasi Manajemen Risiko saat ini menjadi media terbaik untuk memahami pengelolaan risiko dan penerapan fungsi manajemen risiko secara berjenjang melalui proses 5 tingkat (level) sertifikasi, dan untuk mendukung manajemen risiko bagi kegiatan usaha bank tersebut, maka Bank Jateng telah mengikutsertakan Pengurus dan Pejabat Bank mengikuti ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dan hingga Desember 2011 yang telah lulus dalam ujian Sertifikasi Manajemen Risiko adalah : Lulus Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko LEVEL Level I Level II Leve III Level IV Level V Executive
PENGURUS/PEJABAT BANK 286 465 131 31 3 3 (1 Komisaris, 2 Direksi)
47
BAB X PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR Dalam rangka penerapan prinsip kehati – hatian dan manajemen risiko, Direksi Bank telah menerbitkan pedoman tertulis tentang penyediaan dana yaitu Pedoman penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaaan dana besar dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank yang mengatur hal - hal sebagai berikut : - Pengertian penyediaan dana, pihak terkait dan penyediaan dana besar. - Prosedur penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. - Sistem pemantauan terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. - Sistem pengendalian intern terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. - Unit yang bertanggung jawab. Kredit kepada Pejabat Eksekutif Bank dikecualikan sebagai pemberian kredit kepada pihak terkait sepanjang diberikan dalam rangka kesejahteraan sumber daya manusia Bank yang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajar. Penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Bank wajib melaporkan kepada Dewan Komisaris tentang penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan atau penyediaan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank yang melampaui BMPK atau diperkirakan akan melampaui BMPK dan dalam tahun 2011 penyediaan dana kepada pihak terkait tidak melampaui BMPK yang ditentukan oleh Bank Indonesia. 48
Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar periode Desember 2011 adalah sebagai berikut : PENYEDIAAN DANA Kepada Pihak Terkait Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Grup
DEBITUR 58
JUMLAH Nominal (Jutaan Rupiah) 34.784
24 1
284.686 9.419
49
BAB XI TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL Dalam penerapan transparansi kondisi Keuangan Bank, Manajemen Bank Jateng membuat Laporan Keuangan Publikasi Triwulan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan selengkapnya terdapat pada Laporan Tahunan yang antara lain mengungkap hasil penghimpunan dan penggunaan dana serta hasil operasionalnya. Disamping itu manajemen Bank Jateng juga melaporkan kondisi Non Keuangan kepada Stakeholders. Transparansi kondisi keuangan dan penggunaan data pribadi nasabah yang lazim disediakan oleh nasabah kepada Bank dalam bertransaksi mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati – hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank. \
Transparansi informasi produk Bank yang meliputi karakteristik, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan Bank disampaikan memadai kepada nasabah , baik lisan dan atau tertulis dengan cara- cara yang etis dan tidak menyesatkan. Dalam rangka mendukung pelayanan nasabah dan berkembangnya operasional perbankan, maka untuk memfasilitasi timbulnya ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan adanya potensi kerugian financial yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank, telah dimiliki pedoman penyelesaian pengaduan nasabah dan unit kerja yang mengelola pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah guna menjamin hak – hak nasabah dalam berhubungan dengan Bank Jateng, dan apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi perbankan. Pengaduan nasabah dan penyelesaiannya setiap triwulan dilaporkan ke Bank Indonesia dan selama tahun 2011 pengaduan nasabah didominasi karena terganggunya sistem pembayaran yang terkait sistem yaitu gangguan/kerusakan ATM. Pelaksanaan Good Corporate Governance dilaporkan transparan dan disampaikan kepada share holder dan pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat diakses di web site Bank Jateng.
50
BAB XII RENCANA STRATEGIS BANK A. Rencana Jangka Panjang Bank menyusun Rencana Strategis Jangka Panjang ( 5 tahun ) dalam Rencana Korporasi ( Corporate Plan ) Bank Jateng 2010-2014 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/KPTS/KM/BPD/2010 tanggal 25 Pebruari 2010, yaitu mengembangkan Bank Jateng menjadi bank yang cukup berperan dalam pertumbuhan ekonomi regional dan memiliki peringkat komposit baik sesuai ketentuan Bank Indonesia yang dijabarkan dalam tahapan – tahapan, yaitu : - Tahun 2010 : “ Penajaman Kegiatan Bisnis pada Segmen Usaha Tertentu “ - Tahun 2011 : “ Membangun Bisnis yang Terintegrasi dan Penetrasi Pasar “ - Tahun 2012 : “ Pertumbuhan Bisnis yang Berkualitas dan Peningkatan Modal “ - Tahun 2013 : “ Membangun Komunitas Nasabah “ - Tahun 2014 : “ Menjadi Bank Kebanggaan Masyarakat “ Corporate Plan 2010 -2014 disusun dengan memperhatikan prinsip kehati –hatian dan asas perbankan yang sehat, serta telah pula mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor internal sehingga dapat memberikan gambaran tentang arah pengembangan kegiatan usaha Bank Jateng dalam 5 tahun kedepan sekaligus sebagai landasan kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Perumusan program kerja strategis selama 5 tahun ke depan akan bermanfaat bagi manajemen dalam menjalankan tindakan dan pengambilan keputusan yang tepat sehingga dapat tercipta pemahaman bersama dalam bekerja dengan bahasa dan tujuan yang sama. 51
B. Rencana Jangka Menengah Pendek Rencana Bisnis Bank Jateng 2011-2013 merupakan tindak lanjut Rencana Korporasi yang disahkan oleh Dewan Komisaris dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 012/KPTS/KM/BPD/2010 tanggal 29 Desember 2010, dan perubahannya dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/KM/KPTS/BPD/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang menjadi acuan bagi manajemen dan seluruh jajaran dalam menjalankan bisnis perusahaan ke depan dalam merealisasikan kebijakan jangka menengahnya yaitu pemenuhan secara bertahap kriteria sebagai Regional Champion, dan dalam jangka pendek ( 1 tahun ) yang diarahkan pada pengembangan sinergitas dan penetrasi pasar menuju Regional Champion. C. Kebijakan Umum Direksi setiap tahun menerbitkan Surat Edaran ( SE ) untuk Semua Kepala Divisi/SKAI, Kepala Unit Usaha Syariah ( UUS ), Pemimpin Cabang dan Pemimpin Cabang Syariah yang memuat kebijakan Direksi dalam rangka menyusun Rencana Bisnis dan Rencana Anggaran Bank untuk periode 1 (satu) tahun, dan Kebijakan Umum Direksi Tahun 2011 tertuang dalam Surat Edaran No. 0360/HT.01.01/2010 tanggal 5 Nopember 2010, yaitu : 1. Meningkatkan pertumbuhan secara seimbang dengan tetap mempertahankan sebagai Bank Sehat. 2. Mempertahankan pengelolaan dana Pemda serta mengoptimalkan sumber pendanaan berbiaya rendah. 3. Meningkatkan customer based retail untuk memperkecil volatilitas struktur pendanaan. 4. Meningkatkan efektifitas kredit, dengan tetap mempertahankan captive market serta pembiayaan sektor produktif, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ). 5. Mengoptimalkan fungsi treasury dalam pengelolaan dana (pooling fund) agar menghasilkan pendapatan yang optimal dan tingkat risiko yang terkendali.
52
6. Memperluas fitur produk dan jasa layanan, baik konvensional maupun syariah, agar dapat bersaing dengan produk dan jasa bank umum lainnya. 7. Mendorong lebih banyak transaksi yang menghasilkan pendapatan non bunga (fee based income). 8. Meningkatkan kegiatan pemasaran terintegrasi, menyeluruh dan berkesinambungan yang bertumpu pada grass root customer. 9. Mengembangkan budaya kerja yang unggul, untuk mendukung peningkatan kegiatan penjualan dan kualitas layanan sejajar dengan bank-bank sekelasnya. 10. Aktif melakukan strategi komunikasi pemasaran untk meningkatkan brand awarness produk dan corporate image. 11. Meningkatkan sinergitas dengan lembaga lain dalam kegiatan pemasaran produk dan jasa layanan bank. 12. Memperluas jaringan kantor dan layanan pada sentra bisnis di Jawa Tengah sera penambahan jaringan kantor di luar Provinsi Jawa Tengah. 13. Mengembangkan teknologi informasi yang lebih mengarah pada kelancaran operasional, menciptakan fitur layanan baru berbasis IT dan ketersediaan Management Information System (MIS) yang handal. 14. Mengembangkan manajemen SDM berbasis kompetensi. 15. Memperkuat basis permodalan untuk mendukung pengembangan usaha. 16. Meningkatkan budaya peduli risiko dengan mengoptimalkan pengendalian intern di setiap lini dan keseluruhan bidang. 17. Meningkatkan fungsi pengendalian internal agar tercipta budaya kepatuhan dan budaya kepedulian risiko pada semua lini.
53
BAB XIII PERMASALAHAN HUKUM, PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK Permasalahan Hukum periode tahun 2011 PERMASALAHAN HUKUM Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Dalam proses Total
JUMLAH PERDATA PIDANA 2 1 7
8
9
9
Keterangan : Permasalahan Hukum Perdata : 1. Perkara No. 92/Pdt.G/2007, yaitu kasus jaminan kredit yang digugat oleh yang merasa menjadi pewaris, yang masih dalam proses Kasasi oleh Penggugat, belum mendapat keputusan Mahkamah Agung. 2. Perkara No. 78/Pdt.G/2009/PN.Smg, yaitu Bank Jateng digugat oleh isteri Debitur macet yang telah meninggal dunia, Penggugat mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung. 3. Perkara No. 259/Pdt.G/2009/PN.Smg, yaitu Bank Jateng sebagai tergugat terkait dengan pembangunan Lapangan Golf Klipang, perkara dalam proses Banding oleh Penggugat di Pengadilan Tinggi Semarang. 4. Somasi kepada Bank Jateng oleh pihak yang merasa terganggu oleh hasil temuan BPK RI, kasus masih dalam proses negosiasi. 5. Gugatan No. 23/Pdt.G/2010/Pn.Kds, Gugatan oleh Debitur dengan kolektibilitas Macet yang menggugat karena akan dilaksanakannya lelang jaminan oleh Bank Jateng yang saat ini telah menjadi keputusan tetap Pengadilan Tinggi.
54
6. Perkara No. 7/Pdt.G/2010/PN.Btg, posisi Bank Jateng sebagai Tergugat VIII, dan telah mendapat Keputusan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 7. Perkara No. 16/G/2011/PHI.Smg , yaitu Gugatan oleh mantan Pegawai Bank Jateng dan masih dalam proses Kasasi. 8. Gugatan No. 376/Pdt.G/2011/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang oleh Nasabah Tabungan Syariah di Surakarta, dan masih dalam proses mediasi. 9. Gugatan No. 0936/Pdt.G/2011/PA.SAL, yaitu Bank Jateng sebagai Turut Tergugat dalam perkara harta gono-gini karena obyek yang disengketakan menjadi jaminan kredit di Bank Jateng. Permasalahan Hukum Pidana : 1. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tegal tahun 20052008, yaitu terkaitnya Bank Jateng Cabang Slawi karena pencairan kredit Pemda. 2. Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang diduga dilakukan oleh mantan Pegawai Bank Jateng di Purwokerto dan saat ini masih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Purwokerto. 3. Pendampingan kepada pegawai Bank Jateng Kantor Cabang Pekalongan yang dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Pekalongan dalam kasus penyalahgunaan kredit. 4. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Keuangan Daerah Kabupaten Sragen di BPR BKK, yang saat ini masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, dan Bank Jateng terkait karena transaksi melalui Kas Daerah di Bank Jateng. 5. Dugaan Penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana program Jamkesmas pada Puskesmas di Kabupaten Purbalingga, dan Bank Jateng terkait karena rekening Tabungan yang digunakan ada di Bank Jateng.
55
6. Pengaduan melalui LSM karena yang bersangkutan tidak merasa menerbitkan rekening di Bank Jateng, sedangkan terdapat sinyalemen bahwa rekening tersebut digunakan untuk aktifitas pidana oleh pihak lain, namun hingga saat ini tidak pernah diketahui dengan pasti keberadaan penerima kartu ATM tabungan tersebut, bahkan tidak dapat dihubungi melalui telepon. 7. Terdapat laporan ke Kejaksaan Tinggi Semarang terkait beberapa kasus yang merugikan Bank Jateng yang terjadi di Cabang Syariah Surakarta dan Cabang Syariah Semarang serta Cabang Koordinator Semarang yang saat ini masih dalam proses oleh Kejaksaan Tinggi Semarang. 8. Somasi kepada Bank Jateng terkait pencairan cek yang terjadi di Kantor Cabang Jakarta. 9. Bank Jateng menerima surat dari Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, terkait adanya perkara tindak pidana penggelapan yang disampaikan oleh Pelapor, yaitu keterlibatan tersangka yang berstatus pegawai Bank Jateng. Pemberian Dana tahun 2011 :
Kegiatan
Sosial dan Kegiatan Politik periode
Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh Bank Jateng merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial yang pelaksanaan penggunaannya berpedoman pada Surat Keputusan Direksi yang mengatur tentang penggunaan dana sosial,sedangkan untuk kegiatan politik Bank tidak memberikan bantuan untuk kegiatan tersebut. Jenis bantuan yang diberikan oleh Bank Jateng adalah : a. Program Bantuan Sosial berupa : -
Uang Tunai Pendidikan dan Pelatihan Sarana dan Prasarana Pengobatan Bahan Pokok Makanan dan Sandang.
56
b. Program Kemitraan berupa : Bantuan modal kerja dan investasi kepada Koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat. c. Bantuan tunai kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan / Karyawati ( Yakekar ) untuk peningkatan kesejahteraan karyawan dan pensiunan. Adapun dana yang telah digunakan untuk kegiatan dan bantuan sosial selama tahun 2011 adalah sebesar Rp. 13.634.295.922,- ( Tiga Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah ) dengan perincian : NO PENERIMA 1 Bantuan Embung Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung 2 Pembangunan embung di Kelurahan Bubakan Kecamatan Mijen Kota Semarang 3 Bantuan rehabilitasi pasca erupsi Merapi di Kabupaten Magelang 4 Bantuan kepada Yakekar Bank Jateng 5 Bantuan untuk pemberian sapi dan uang pembinaan kepada Desa Berkembang Pemenang Lomba Desa mendukung program Bali Ndeso Mbangun Deso di Provinsi Jawa Tengah 6 Bantuan pembuatan sumur gali pasak untuk Kabupaten Blora sebanyak 500 sumur dan untuk Kabupaten Grobogan sebanyak 500 sumur 7 Bantuan Bencana Lahar Dingin Gungung Merapi
Rp.
JUMLAH 1.200.000.000,-
Rp.
1.000.000.000,-
Rp.
200.000.000,-
Rp.
5. 947.065.071,-
Rp.
110..000.000,-
Rp.
2.500.000.000,-
Rp.
100.000.000,-
57
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
18
19
Bantuan kemanusiaan bencana Gunung Merapi di Kabupaten Magelang dan Klaten Bantuan untuk sosialisasi bahaya narkoba di lembaga pendidikan tingkat SMP dan SMA di kota Semarang Bantuan untuk biaya operasi kanker prostat IGN. P. Handono, Sukoharjo Kegiatan Go Green (penyediaan bibit) dan bantuan sosial dalam rangka HUT Bank Jateng ke 48 Bantuan rehab gedung SD Negeri Bangetayu Wetan 02 Kecamatan Genuk Semarang Bantuan Sub BMPD Jateng Surakarta ( Kegiatan CSR Bappeda Kota Surakarta) Bantuan untuk program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Plalangan dan Mangunsari Kecamatan Gunungpati Semarang Bantuan untuk Pemrakarsa ResikResik Kali Kota semarang Bantuan peralatan Bantu bagi 107 orang penyandang cacat di Kabupaten Purbalingga Bantuan perbaikan sarana umum di Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Semarang Bantuan untuk Dinas Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Unit Rehabilitasi Sosial Bisma Upakara Pemalang Bantuan untuk operasi bibir sumbing dan katarak di Kabupaten Brebes
Rp.
30.000.000,-
Rp.
5.000.000,-
Rp.
3.500.000,-
Rp.
644.208.851,-
Rp.
15.000.000,-
Rp.
15.000.000,-
Rp.
208.696.000,-
Rp.
10.000.000,-
Rp.
181.050.000,-
Rp,
60.000.000,-
Rp.
6.800.000,-
Rp.
333.471.000,-
58
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Bantuan kepada Komite Pusat Gerakan Masyarakat Anti Korupsi untuk pencetakan 500 buku dan 500 pin Bantuan perbaikan sarana umum RT 07/RW IV Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang berupa perbaikan jalan Bantuan sewa 50 unit bus untuk mudik lebaran bagi para pemudik warga Jawa Tengah di Jakarta Bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama Lumintu Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat untuk pelatihan mutu dan manajemen usaha Bantuan untuk pemulihan / rehabilitasi tempat usaha/los pasar di Pasar Kota Rembang Bantuan air bersih sebanyak 250 tangki kepada desa – desa yang mengalami kekeringan di wilayah Kabupaten Pati Bantuan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk bantuan transpotasi bagi 40 orang penyandang cacat bibir sumbing dan langit-langit pada kegiatan Bhakti Sosial Operasi Bibir Sumbing dan Langit-Langit Bantuan kepada Dharma Wanita Persatuan Dinas Sosial Prov Jateng untuk pemberian bantuan obat dan jasa khitan pada kegiatan Bhakti Sosial Khitanan Massal Bantuan biaya operasi megacolon anak “ Alit Teteg Prakosa” anak dari Sdr. Muslim
Rp.
10.500.000,-
Rp.
75.000.000,-
Rp.
450.000.000,-
Rp.
100.000.000,-
Rp.
150.000.000,-
Rp.
13.005.000,-
Rp.
10.000.000,-
Rp.
4.500.000,-
Rp.
1.500.000,-
59
29
Bantuan untuk pelatihan Rp. “Pengasapan Bandeng Tanpa Duri” di Kabupaten bagi pelaku usaha bandeng tanpa duri di Kendal
50.000.000,-
30
Bantuan penyediaan air bersih dan pembuatan jamban keluarga di Desa Guwo Kecamatan Kemusu dan Desa Garangan Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Bantuan untuk pengadaan air bersih di Pondok Pesantren Nida Al Quran Temanggung Bantuan kemitraan kepada Kelompok Tani dan Ternak “Bumi Makmur” di Blora untuk pembelian ternak kambing Bantuan kemitraan kepada Kelompok Tani dan Ternak “Sarono Mulyo” di Kecamatan Sukolilo Pati untuk pembelian ternak sapi Bantuan kemitraan kepada Kelompok Tani dan Ternak “Mulyo Raharjo” di Kecamatan Gubug Grobogan untuk pembelian ternak kambing Total
Rp.
75.000.000,-
Rp.
25.000.000,-
Rp.
12.500.000,-
Rp.
75.000.000,-
Rp.
12.500.000,-
Rp.
13.634.295.922,-
31
32
33
34
60
LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) UNIT USAHA SYARIAH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH BAB I PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH A. Direktur Unit Usaha Syariah Direktur UUS dirangkap oleh Direktur Umum Bank Jateng berdasarkan Keputusan RUPS Akta RUPS No. 224 tanggal 29 April 2011, yaitu : - Direktur UUS
: Basuki Sri Hartono,S.Sos.
Sesuai surat Bank Indonesia No.12/41/DPB1APBU/Sm tanggal 28 April 2010 perihal Laporan Pengangkatan Direktur Unit Usaha Syariah (UUS),dan setelah reposisi Direksi PT. Bank Pembangunan Dearah Jawa Tengah, maka disamping tugasnya sebagai Direktur Umum masih tetap bertugas sebagai Direktur UUS. Latar Belakang Direktur Unit Usaha Syariah : Nama : Basuki Sri Hartono,Ssos Tempat/Tanggal Lahir : Klaten,18 Mei 1954 Pendidikan : Sarjana Administrasi Universitas Terbuka
Niaga
dari
Pelatihan/Kursus yang pernah diikuti : 1. Kursus Pengawas Angkatan 51, LPPI Jakarta, tahun 1988. 2. Kursus Project SMIEP, Surabaya, tahun 1991. 3. UNAS, PDP I, di IBI Jakarta, tahun 1998. 4. Kursus Pemimpin Cabang Angkatan 121, IBI Jakarta, tahun 2000. 5. Kursus Manajemen Risiko Bank, IBI Jakarta, tahun 2002.
61
6. Kursus SESPIBANK, IBI Jakarta, Angkatan XXX, tahun 2002. 7. Pelatihan Manajemen Resiko RMCI Jakarta, LPPI Jakarta, tahun 2006. 8. Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko BSMR, Jakarta, tahun 2006. 9. Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko Eksekutif BSMR, Bali, tahun 2007. 10. Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, Batasa Tazkia, tahun 2007. 11. Executive Overview Perbankan Syariah, LPPI Jakarta, tahun 2007. 12. IB Workshop on Leadership and Change Management, BI, tahun 2009. 13. Seminar menuju Indonesia sebagai trendsetter Perbankan Syariah Global (LPPI), tahun 2011. 14. Seminar akhir tahun Perbankan Syariah (BI), tahun 2011. 15. Workshop dan Discussion Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Syariah Perbankan Konvensional (RMI), tahun 2011. B. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Unit Usaha Syariah Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman pada SK Komisaris No.0013/KPTS/KM/BPD/2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Pedoman dan Tata Tertib Menjalankan Pekerjaan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Direksi wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
62
Direktur UUS telah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Akte Pendirian/Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Direksi telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal. Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders. Kondisi non keuangan dimaksud antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank. Direksi telah memantau serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank dapat dipenuhi. Direksi telah menetapkan jenis produk penghimpunan dana masyarakat sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu : 1. SK Direksi No.0007/HT.01.01/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang BPD Card Syariah. 2. SK Direksi No.0008/HT.01.01/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang User Manual BPD Card Syariah. 3. SK Direksi No.0009/HT.01.01/2011 tanggal 10Januari 2011tentang Biaya Fasilitas Produk dan Jasa Bidang Dana Berprinsip Syariah. 4. SK Direksi No.0011/HT.01.01/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang iB Gadai Emas Bank Jateng. 5. SK Direksi No.0027/HT.01.01/2011 tanggal 10Pebruari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Penataan Jaringan Kantor Syariah. 6. SK Direksi No.0068/HT.01.01/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Bank Garansi (Kafalah).
63
7. SK Direksi No.0101/HT.01.01/2011 tanggal 28 April 2011 tentang Penambahan Setoran Modal Kerja bagi Unit Usaha Syariah. 8. SK Direksi No.0119/HT.01.01/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang iB Tabung Haji. 9. SK Direksi No.0129/HT.01.01/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Standar Operasional Prosedur iB Tabung Haji. 10. SK Direksi No.0232/HT.01.01/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang iB Gadai Emas. 11. SK Direksi No.0248/HT.01.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang iB Kinasih. 12. SK Direksi No.0260/HT.01.01/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pembiayaan iB Multiguna. 13. SK Direksi No.0264/HT.01.01/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Giro Wajib Minimum pada Bank Indonesia dalam Rupiah bagi Unit Usaha Syariah. 14. Surat Edaran No.0311/HT.01.01/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Pengalihan Dana Tabung Haji ke iB Tabung Haji. 15. SK Direksi No.0483/HT.01.01/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Syariah. Direksi telah mengatur sistem dan prosedur penanganan serta penyelesaian pengaduan yang diajukan nasabah dan atau Perwakilan Nasabah dengan menerbitkan SK Direksi No.0196/HT.01.01/2005 tanggal 24 Agustus 2005 tentang Pedoman Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Direksi melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dengan menerbitkan SK Direksi No.0234/HT.01.01/2005 tanggal 1 Oktober 2005 tentang Pedoman Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 64
Dalam pemberian pembiayaan, Direksi telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan analisa kelayakan, mengadministrasikan, mendokumentasikan berkas pembiayaan secara aman dan tertib, melakukan pembinaan Nasabah serta kebijakan tentang pengawasan pembiayaan dengan menerbitkan pedoman yaitu SK Direksi No.0167/HT.01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman Kebijakan Pemberian Pembiayaan Syariah PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
65
BAB II DEWAN PENGAWAS SYARIAH
A. Jumlah, Kriteria, Rangkap Jabatan Jumlah UUS telah memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan komposisi 1 (satu) orang sebagai Ketua dan 2 (dua) orang sebagai anggota yang secara organisasi keberadaannya dibawah Dewan Komisaris dengan tugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : - Ketua - Anggota
: Prof.DR.H.Achmad Rofiq,MA. : 1. Prof.DR.H.Abdul Djamil,MA 2. Prof.DR.H.Bambang Setiaji,Msi
Latar Belakang Dewan Pengawas dan Pelatihan /Kursus yang Pernah Diikuti. 1. Ketua Dewan Pengawas : Prof.DR.H.Ahmad Rofiq,MA Latar Belakang : Lahir di Kudus, tanggal 14 Juli 1959, dengan pendidikan terakhir S3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1998. Guru Besar Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan pangkat Pembina Utama (IV/e).
66
Dosen S2 pada Fakultas Hukum Unissula Semarang, tahun 2000-sekarang. Dosen S2 pada UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, tahun 2000-sekarang. Ketua Konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2000 – sekarang. Dosen Penguji Luar Biasa pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2003sekarang. Konsultan Semarang Institute of Moslem Educational Studies (SIMES) Semarang, tahun 2000-sekarang. Anggota Pengawas BAZ Propinsi Jateng, tahun 2003sekarang. Penasihat PW LP Ma’arif NU Jawa Tengah, 2003 – sekarang. Ketua Dewan Kehormatan Lembaga Pemantau Media Jawa Tengah, 2005 – sekarang. Ketua Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah (LAZIS) Masjid Agung Jawa Tengah, 2005 – sekarang. Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Jawa Tengah, 2005 – sekarang. Ketua MP3A Jawa Tengah, 2006-sekarang. Ketua Forum Komunikasi Lembaga Dakwah Jawa Tengah, 2005- sekarang. Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng, 2008-2010. Ketua Umum Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Jateng, 2008-sekarang. Anggota Dewan Pakar MAPILU-PWI Jawa Tengah, 2008 – sekarang. Ketua Umum Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Jawa Tengah, 2008 – sekarang. Pengawas Orsos Gerakan Membangun Masyarakat Insan Rentan (Gerbang Mas Intan) Jateng, tahun 2005-sekarang. 67
Pelatihan/Kursus yang pernah diikuti : Sertifikasi DPS, Jakarta, 2008. Perbankan Syariah, LPPI, 2009. 2. Anggota Dewan Pengawas : Prof.DR.H.Abdul Djamil,MA. a. Latar Belakang : 1. Lahir di Kudus, tanggal 14 April 1957, dengan pendidikan terakhir S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1999. 2. Kepala Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, tahun 1992. 3. Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, tahun 1998. 4. Pembantu Rektor I IAIN Walisongo, tahun 1999. 5. Rektor IAIN Walisongo, tahun 2001-Oktober 2010. 6. Kepala Balai Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Latihan Kementerian Agama RI, sejak Oktober 2010sekarang. b. Pelatihan/Kursus yang pernah diikuti : 2. Pelatihan Penelitian Agama, Ciawi, Bogor, tahun 1983. 3. Kursus Intensif Bahasa Belanda di Kedutaan Belanda, Jakarta, tahun 1991. 4. Program Penelitian Agama di Universitas Leiden Belanda, 1991-1992. 5. Workshop Islam in France di Perancis, INALCO-INIS, Paris, 1991. 6. Workshop Kajian Islam di Mesir, Instituut Nederland (Ma’had al-Hollandi), Kairo, 1991. 7. Dialog Islam-Kristen, Christian Conference of Asia, Manila, 1997. 68
8. Seminar International Semarang, tahun 1994.
Religion
and
Environment,
9. Seminar Pembaharuan Pemikiran Islam, ICCN (Islamische CultureelCentrum Nederland), Den Haag, 1991. 10. Seminar Internasional Islam and Humanism, Semarang. 11. Workshop tentang Pendidikan Tinggi, Hamburg, Jerman, 2003. 12. Workshop Resolusi Konflik, Universitas of Arizona, tahun 2004. 13. Workshop Kerjasama Pendidikan, University of Pittsburg, tahun 2008. 14. Pendidikan Lemhanas XVI, tahun 2009. 3. Anggota Dewan Pengawas : Prof.DR.H.Bambang Setiaji,MSi. a. Latar Belakang : 1. Lahir di Pacitan, tanggal 24 Desember 1956, dengan pendidikan terakhir S3 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2001. 2. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Surakarta, tahun 2004 – 2009. 3. Saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. b. Pelatihan/Kursus yang pernah diikuti : 1. Short Course Labour Economics and Development Economics, 1998, Monash University, Australia. 2. Education in United Kingdom, 2006, British Council, Inggris. 3. Perbankan Syariah, LPPI, 2009.
69
Kriteria Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan penilaian Bank Indonesia dan telah lulus Fit & Proper Test serta pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS dan Bank Indonesia. Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No.0216/HT.01.01/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Tata Tertib Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah.
Rangkap Jabatan Dari 3 (tiga) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah terdapat anggota yang merangkap jabatan di Lembaga Keuangan Syariah, yaitu : - Prof.DR.H.Ahmad Rofiq,MA merangkap sebagai Dewan Pengawas Syariah di BPRS PNM Binamas, Semarang. - Prof.DR.H.Bambang Setiaji,MSi, merangkap sebagai Dewan Pengawas Syariah di BPRS Dana Mulya, Surakarta.
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah (SK Direksi No.0216/HT.01.01/2008 tanggal 24 Juli 2008 Tata Tertib Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah). Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi : - Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank ; - Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia ; 70
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya ; - Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank ; dan - Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasannya secara semesteran yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semesteran dimaksud berakhir. Anggota Dewan Pengawas Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Rapat Dewan Pengawas yang dilaksanakan selama tahun 2011. NO TANGGAL MATERI PESERTA 1. 12-01-2011 Koordinasi dengan Ketua & Anggota KCS Semarang dan DPS, Kepala Notaris mitra UUS, KCS Semarang dan notaris mitra 2. 02-02-2011 Koordinasi di KCS Ketua dan jajaran Surakarta KCS Surakarta 3. 24-3-2011 Mencermati presentasi Jajaran UUS Takaful 4. 06-4-2011 Upacara HUT Bank Ketua DPS Jateng ke-48 5. 13-4-2011 Mencermati format Ketua, Ka UUS, laporan UUS yang baru Kasub Operasional dan Kasub Usaha 6. 16-4-2011 Sosialisasi Switching Ketua, Ka UUS Siskohat dan jajaran terkait 71
7.
10-5-2011
8.
09-06-2011
9.
18-8-2011
10.
24-8-2011
11.
22-9-2011
Mengadakan pertemuan dengan KCS Surakarta Sosialisasi Dana Talangan Haji di Bank Jateng Cabang Brebes
Ketua dan jajaran dari KCS Surakarta Ketua, jajaran terkait Bank Jateng Cab.Brebes dan nasabah Koordinasi tentang Ketua dan Ka situasi Bank Jateng UUS Syariah terkini Koordinasi dengan Ketua, Pinca, jajaran terkait di KCS Wakil dan Kasie Surakarta di KCS Surakarta Gathering dengan Ketua, nasabah di KCS karyawan/wati Surakarta KCS Surakarta dan nasabah
C. Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Pengawas Syariah. Pengungkapan mengenai kembijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham mencakup jumlah anggota Dewan pengawas Syariah dan jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum pemegang Saham, sebagaimana table : Jenis Remunerasi dan Fasilitas Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Lainnya Orang Jumlah Rupiah 1. Remunerasi 3 135.000.000,2. Fasilitas Lainnya *) a. yang dapat dimiliki b. yang tidak dapat dimiliki Total 135.000.000,*) dinilai dalam ekuiwalen Rupiah
72
Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat pengahasilan, sebagaimana table dibawah ini : (satuan orang) Jumlah Remunerasi *) per orang Jumlah Dewan Pengawas dalam 1 tahun Syariah di atas Rp 2 Miliar Nihil di atas Rp 1 Miliar Nihil Di atas Rp 500 s.d Rp 2 Miliar Nihil Rp 500 juta ke bawah 3 *) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)
73
BAB III PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko, Direksi Bank telah menerbitkan pedoman tertulis Surat Keputusan Direksi No.0150/HT.01.01/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Syariah ) yaitu Pedoman penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank yang mengatur hal-hal sebagai berikut : - Pengertian penyediaan dana, pihak terkait dan penyediaan dana besar. - Prosedur penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. - Sistem pemantauan terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. - Sistem pengendalian intern terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. - Unit yang bertanggung jawab. Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif Bank dikecualikan sebagai pemberian kredit kepada pihak terkait sepanjang diberikan dalam rangka kesejahteraan sumber daya manusia Bank yang didasarkan pada ketentuan internal Bank serta kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajar.
74
Penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Bank wajib melaporkan kepada Komisaris tentang penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan atau penyediaan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank yang melampaui BMPK atau diperkirakan akan melampaui BMPK. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar periode Desember 2011 adalah sebagai berikut : PENYEDIAAN DANA 1 Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Grup
JUMLAH DEBITUR Nominal Rupiah) 2 3 1 9
(Jutaan
1.533 35.827
Penempatan Dana oleh Nasabah Inti periode Desember 2011 : PENEMPATAN DANA 1 Deposan Inti : a. Individu b. Grup
JUMLAH DEBITUR Nominal (Jutaan Rupiah) 2 3 10
58.393
75
BAB IV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN Dalam penerapan transparansi kondisi Keuangan Bank, Manajemen Bank Jateng membuat Laporan Keuangan Publikasi Triwulan, Laporan Keuangan Bulanan dan selengkapnya terdapat pada Laporan Tahunan yang antara lain mengungkap hasil penghimpunan dan penggunaan dana serta hasil operasional Unit Usaha Syariah. Disamping itu manajemen Bank Jateng juga melaporkan kondisi Non Keuangan kepada Stakeholders. Transparansi kondisi keuangan dan penggunaan data pribadi nasabah yang lazim disediakan oleh nasabah kepada Bank dalam bertransaksi mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank. Transparansi informasi produk bank yang meliputi karakteristik, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan Bank disampaikan secara memadai kepada nasabah, baik lisan dan atau tertulis dengan cara-cara yang etis dan tidak menyesatkan. Dalam rangka mendukung pelayanan nasabah dan berkembangnya operasional perbankan, maka untuk memfasilitasi timbulnya ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan adanya potensi kerugian financial yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank, telah dimiliki unit kerja yang menangani penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah guna menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan Bank Jateng, dan apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi perbankan. 76
BAB V JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM
A. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) Untuk jumlah penyimpangan hukum yang timbul di Bank Jateng Syariah pada periode tahun 2011 dalam tabel informasi dapat digambarkan sebagai berikut :
Internal Fraud dalam 1 tahun
Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh Dewan Komisaris Pegawai tidak Pegawai Tetap /Direksi Tetap 2010
Total Fraud Telah diselesaikan Dalam proses penyelesaian di Internal UUS Belum diupayakan penyelesainnya Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum
2011
2010
2011
2010
2011
5
5
Keterangan : 1. Fraud di BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta 3 orang. 2. Fraud di BPD Jateng Syariah Cabang Semarang 2 Orang. Penyelesaian : Untuk permasalahan fraud yang terjadi di BPD Jateng Syariah Cabang Semarang dan Surakarta telah ditindak lanjuti melalui proses hukum.
77
B. PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM Dalam tahun 2011 permasalahan hukum yang dihadapi oleh Unit Usaha Syariah Bank Jateng dapat digambarkan dalam table sebagai berikut : Permasalahan Hukum Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Dalam proses penyelesaian Total
Jumlah Perdata Pidana -
-
-
5 5
78
BAB VI
PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL, PENDAPATAN NON HALAL SERTA PENGGUNAANNYA
C. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL Penyaluran dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah Bank Jateng untuk saat ini dipusatkan di Bank Jateng Konvensional secara keseluruhan dan tidak mengenal pembagian terhadap UUS dan Konvensional dan dalam laporan penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan pihak penerima bantuan dilaporkan ke Bank Jateng Konvensional. D. PENDAPATAN NON HALAL Untuk sumber pendapatan non halal di Bank Jateng Unit Usaha Syariah sampai saat ini sudah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 248/HT.01.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang iB Kinasih . Adapun posisi saldo sampai dengan bulan Desember 2011 Zakat & ZIS saldo debet sebesar Rp. 24.522.381,- sedangkan Dana Qardh sebesar Rp. 8.705.564,- dan sampai saat ini belum tersalurkan.
79
KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE( GCG ) UNIT USAHA SYARIAH PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH PERIODE DESEMBER 2011
1. PELAKSANAAN DIREKTUR UUS
TUGAS
DAN
TANGGUNG
JAWAB
Kesimpulan : Direktur UUS bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.Direktur UUS memiliki komitmen dalam pengembangan UUS.Direktur UUS sebelum menjalankan tugasnya telah mengikuti Fit and Proper Test di Bank Indonesia. 2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
JAWAB
Kesimpulan : Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 3. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN UNIT USAHA SYARIAH Kesimpulan : Produk-produk yang dimiliki UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan telah dilengkapi dengan pendapat Syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
80
4. PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI Kesimpulan : Dalam memberikan penyaluran dana kepada Nasabah Inti, UUS selalu berusaha menerapkan prinsip kehati-hatian, namun dalam prakteknya telah terjadi penyimpangan. 5. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG PELAPORAN INTERNAL
NON DAN
Kesimpulan : UUS telah menyampaikan informasi-informasi yang berhubungan dengan sasaran, strategi, kebijakan manajemen dan kinerja UUS secara keseluruhan kepada Bank Indonesia melalui Penyusunan Rencana Bisnis Bank, secara semesteran, 3 bulanan maupun LBUS Bank secara bulanan. UUS telah memiliki pelaporan internal yang cukup lengkap, akurat dan tepat waktu, namun belum didukung sepenuhnya oleh sistim informasi yang memadai. Sistim informasi yang dimiliki UUS belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan SDM dan masih harus ditingkatkan dengan pelatihan maupun rekruitmen tenaga professional. Semarang, 31 Desember 2011 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
HADI PRABOWO Komisaris Utama
HARIYONO Direktur Utama
81
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK JATENG UUS PERIODE DESEMBER 2011 NO
ASPEK YANG DINILAI
BOBOT (a)
PERINGKAT (b)
NILAI (a)x(b)
1
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS
35.00%
2
0.700
2
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
20.00%
2
0.400
3
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL
10.00%
2
0.200
10.00%
2
0.200
25.00%
2
0.500
NILAI KOMPOSIT
100.00%
4
5
2.000
CATATAN *) Direktur UUS bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehatihatian dan Prinsip Syariah, Direktur UUS memiliki komitmen dalam pengembangan UUS. Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Produk-produk yang dimilki UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan telah dilengkapi dengan pendapat Syariah dari Dewan Pengawas Syariah. Dalam memberikan penyaluran dana kepada Nasabah Inti, UUS selalu berusaha menerapkan prinsip kehatihatian, namun dalam prakteknya telah terjadi penyimpangan. UUS telah menyampaikan informasi-informasi yang berhubungan dengan dengan sasaran, strategi, kebijakan manajemen dan kinerja UUS secara keseluruhan kepada Bank Indonesia melalui Penyusunan Rencana Bisnis Bank, secara semesteran, 3 bulanan maupun LBUS Bank secara bulanan. UUS telah memiliki pelaporan internal yang cukup lengkap, akurat dan tepat waktu, namun belum didukung sepenuhnya oleh sisim informasi yang memadai. Sistim informasi yang dimiliki UUS belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan SDM dan masih harus ditingkatkan dengan pelatihan maupun rekruitmen tenaga professional. BAIK
KRITERIA : NILAI KOMPOSIT Nilai Komposit < 1.5 1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5 2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5 3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5 4.5 ≤ Nilai Komposit < 5
PERINGKAT KOMPOSIT Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
82
KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG ) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH PERIODE DESEMBER 2011
1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS Kesimpulan: Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris memadai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, termasuk integritas, reputasi serta kompetensinya yang sudah teruji dan lulus Fit & Proper Test sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengarah maupun pengawas Direksi mampu mengambil keputusan dan bertindak efektif untuk menciptakan check and balance , termasuk melindungi kepentingan stakeholders sebagaimana pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang berlaku. 2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Kesimpulan : Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi sesuai dengan ukuran dan perkembangan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta telah memenuhi mekanisme ketentuan dan larangan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaan kepengurusan tugasnya mampu bertanggung jawab dan mengambil keputusan secara efektif, profesional dan independen termasuk penerapan aspek transparansinya sebagaimana prinsip-prinsip GCG. 3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE Kesimpulan : Komite-Komite yang dimiliki Bank sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, termasuk struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi anggota Komite yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan rekomendasi yang bermanfaat kepada Dewan Komisaris.
4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Kesimpulan : Benturan kepentingan yang mungkin terjadi telah diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan terdapat dalam pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomi Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif Bank dan Pihak Terkait dengan Bank. Apabila keputusan tetap harus diambil, harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank, menghindarkan tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK Kesimpulan : Pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan Bank telah diterapkan secara aktif dan independen oleh Direktur Kepatuhan, dengan dukungan Satuan Kerja Kepatuhan & Manajemen Risiko (SKKMR) dan disertai komitmen yang tinggi dari seluruh elemen Bank, maka penetapan kebijakan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di seluruh aktifitas Bank dapat berjalan efektif. adalah melakukan review dan kajian mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional guna memastikan bahwa pengelolaan usaha Bank telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga pedoman, sistem dan prosedur internal seluruh jenjang organisasi dapat mendukung operasional secara lengkap dan up to date. 6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN Kesimpulan : SKAI selaku unit yang menjalankan fungsi audit intern Bank dapat menjalankan fungsinya secara efektif sesuai pedoman intern dan standard minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB ( Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank ) yang berlaku. Langkah perbaikan selalu direkomendasikan termasuk apabila terdapat hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan oleh oknum pegawai melalui rekomendasi yang independen dan obyektif sesuai ketentuan yang berlaku
7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN Kesimpulan : Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif, independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan serta sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dengan kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. 8. PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN Kesimpulan : Manajemen risiko Bank dikelola secara efektif dan komprehensif oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko maupun Komite Pemantau Risiko sesuai ukuran dan kompleksitas usaha Bank, termasuk kewenangan serta tanggung jawab Komisaris dan Direksi dalam mengendalikan seluruh risiko Bank. Penerapan pengendalian intern yang menunjukkan adanya kelemahan dilakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank. 9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (Related Party) DAN DEBITUR BESAR ( Large Exposures ) Kesimpulan : Bank telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar atau Penyediaan Dana kepada Pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyediaan dana. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen. Tidak pernah terjadi pelanggaran BMPK maupun prinsip kehati-hatian. Diversifikasi portofolio penyediaan dana menyebar atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN LAPORAN INTERNAL Kesimpulan : Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik melalui media surat kabar maupun melalui home page. Informasi keuangan dan non-keuangan dapat tersedia tepat waktu, lengkap, kini dan utuh. Produk dan jasa Bank diinformasikan transparan dengan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah secara efektif, termasuk memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai Laporan pelaksanaan GCG disampaikan kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat diakses di website Bank Jateng. Sistem Informasi Manajemen Bank yang terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat dan lengkap serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. 11. RENCANA STRATEGIS BANK Kesimpulan : Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun secara realistis melalui proses kebijakan dan prosedur yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan semua unsur pejabat eksekutif Bank Jateng sesuai dengan visi , misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank termasuk memperhatikan faktor eksternal, faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Strategi yang diformulasikan oleh Direksi tersebut sebelumnya menerapkan manajemen Risiko Strategik yang memadai dan dipresentasikan serta dibahas di Kantor Bank Indonesia yang pelaksanaannya selalu dalam pengawasan Komisaris sehingga realisasi rencana bisnis dapat dilakukan secara konsisten dan cenderung meningkat mengarah pada pencapaian keberhasilan Rencana Bisnis Bank. Semarang, 31 Desember 2011 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
HADI PRABOWO Komisaris Utama
HARIYONO Direktur Utama
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK JATENG PERIODE DESEMBER 2011 BOBOT (a)
NO ASPEK YANG DINILAI
PERINGKAT (b)
NILAI (a) x (b)
CATATAN *) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsipprinsip GCG dan sesuai ketentuan yang berlaku Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank sesuai Anggaran Dasar Bank, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
10.00%
2
0.200
2
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
20.00%
2
0.400
3
KELENGKAPAN PELAKSANAAN KOMITE
10.00%
2
0.200
Pelaksanaan tugas komite berjalan efektif dan rekomendasi Komite-Komite dapat digunakan sebagai acuan keputusan Dewan Komisaris
4
PENANGANAN KEPENTINGAN
Bank memiliki pedoman penanganan benturan kepentingan dan tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank
5
PENERAPAN KEPATUHAN BANK
6
DAN TUGAS
BENTURAN
10.00%
2
0.200
5.00%
2
0.100
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
5.00%
2
0.100
7
PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
5.00%
2
0.100
Penerapan Akuntan Publik dilakukan secara independen
8
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN
0.150
Bank memiliki kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko yang mencerminkan profil risiko sesuai kondisi yang sebenarnya dalam sistem pengendalian intern yang menyeluruh
0.150
Bank telah memiliki kebijakan, sistem, prosedur tertulis yang lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
0.300
Bank transparan menyampaikan informasi keuangan kepada publik, menyediakan data dan informasi dengan efektif, termasuk cakupan laporan GCG yang lengkap
0.050
Rencana Bisnis Bank disusun realistis sesuai tema usaha, visi dan misi Bank dengan berpedoman Peraturan Bank Indonesia serta seluruh faktor eksternal /internal, prinsip kehati hatian dan azas perbankan yang sehat
1.950
BAIK
FUNGSI
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED 9 PARTY ) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN 10 PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL
11 RENCANA STRATEGIS BANK
Nilai Komposit
7.50%
2
7.50%
2
15.00%
2
5.00%
1
100.00%
KRITERIA : NILAI KOMPOSIT
PREDIKAT KOMPOSIT
Nilai Kom posit < 1.5
Sangat Baik
1.5 < Nilai Kom posit < 2.5
Baik
2.5 < Nilai Kom posit < 3.5
Cukup Baik
3.5 < Nilai Kom posit < 4.5
Kurang Baik
4.5 < Nilai Kom posit < 5
Tidak Baik
Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif
