Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Tahun 2016

Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Ringkasan Eksekutif Bab I

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi 1.3 Struktur Organisasi 1.4 Aspek strategis Kemenko Bidang Perekonomian 1.5 Isu Strategis Kemenko Bidang Perekonomian

Bab II

Perencanaan Kinerja 2.1 Rencana Strategis 2.2 Rencana Kerja 2.3 Perjanjian Kinerja 2.4 Pengukuran Kinerja

7 8 10 10 12

Bab III

Akuntabilitas Kinerja 3.1 Capaian Kinerja 3.2 Analisis Capaian Kinerja a. Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi b. Transformasi Industri c. Peningkatan Daya Saing d. Optimalisasi Hubungan Internasional e. Kinerja Penugasan Khusus #Paket Kebijakan Eonomi #Koordinasi Percepatan Penyediaan Infrastruktur 3.3 Kinerja dari Waktu ke Waktu (2015 dan 2016) 3.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP 2015 3.6 Realisasi Anggaran

13 14 15 15 16 17 18 19 19 22 23 24 26

Bab IV

Penutup

28

Lampiran : 1. Perjanjian Kinerja 2. Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama 3. Realisasi Keuangan per Bidang Koordinasi 4. Daftar Rancangan Peraturan Perundang-undangan/Keputusan Strategis

1 2 3 4 5 6

Daftar Gambar Bab I

1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kemenko Bidang Perekonomian 1.2 Struktur Organisasi Kemenko Bidang Perekonomian 1.3 Peran Strategis Kemenko Bidang Perekonomian 1.4 Indikator & Target Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2016

3 4 5 6

Bab II

2.1 Peta Strategi Tahun 2015-2019 Kemenko Bidang Perekonomian 2.2 Alokasi Rencana Kerja dan Anggaran TA 2016 2.3 Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bid. Perekonomian 2.4 Model Otomatisasi Pengukuran Kinerja Kemenko Perekonomian 2.5 Pengukuran Kinerja

9 10 11 12 12

Bab III

3.1 Capaian IKU dan Realisasi Indikator Pembangunan Bidang Ekonomi (RKP 2016)

3.2 Jumlah Peraturan Perundang-undangan/Keputusan Strategis mewujudkan Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi 3.3 Jumlah Peraturan Perundang-undangan/Keputusan Strategis Berkontribusi terciptanya Transformasi Industri 3.4 Jumlah Peraturan Perundang-undangan/Keputusan Strategis terciptanya Peningkatan Daya Saing 3.5 Jumlah Peraturan Perundang-undangan/Keputusan Strategis Kontribusi mewujudkan Optimalisasi Hubungan Internasional 3.6 Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi 3.7 Ringkasan Fokus Paket Kebijakan Ekonomi 3.8 Distribusi Jenis Peraturan dalam Paket Kebijakan Ekonomi 3.9 Proyek Strategis Nasional dalam Koordinasi Percepatan Penyediaan Infrastuktur KKBP 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 KKBP 3.11 Nilai Evaluasi SAKIP Kemenko Perekonomian 2010-2015 3.12 Contoh Tampilan Integrasi Pengumpulan-Pengukuran Data Kinerja dalam ekon-go 3.13 Pagu Anggaran 2015-2016 per Jenis Belanja 3.14 Pagu Anggaran 2015-2016 per Program 3.15 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja 3.16 Realisasi Anggaran per Program 3.17 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Perspektif Stakeholder 3.18 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran per Strategic Outcome 2015 dan 2016

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 26 27 27

Ringkasan Eksekutif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari Pemerintah dalam Kabinet Kerja memiliki peranan strategis dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian. Peran strategis tersebut di Tahun 2016 diposisikan untuk menentukan arah kebijakan dalam menjawab permasalahan, yaitu: bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, mengokohkan sektor-sektor ekonomi, mendorong pemerataan dan keadilan pembangunan melalui rekomendasi dalam bentuk instrumen peraturan perundang-undangan dan keputusan strategis. Kontrak kinerja atau perjanjian kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah mewujudkan 3 Sasaran Strategis dalam internal process untuk berkontribusi nyata pada harapan stakeholder, yaitu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, transformasi industri, peningkatan daya saing, dan optimalisasi hubungan internasional. Keempat kelompok harapan stakeholder tersebut merupakan fokus bidang yang ada pada Kemenko Bidang Perekonomian. Terwujudnya perspektif stakeholder melalui instrumen peraturan perundangundangan yang dikoordinasikan/disinkronkan/dikendalikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian secara agregat akan mewujudkan target indikator Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 Bidang Pembangunan Ekonomi. Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dalam prespektif internal process, memenuhi perspektif/harapan stakeholder dan indikator RKP 2016 Bidang Pembangunan Ekonomi adalah sebagai berikut.

Selain capaian tersebut di atas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga diberikan penugasan khusus, yang antara lain adalah: koordinasi percepatan penyediaan infrastruktur melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, dan Koordinasi Paket Kebijakan Ekonomi melalui Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi. Tugas Satgas meliputi 14 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diterbitkan sejak Tahun 2015. Capaian regulasi pokok yang telah terbit dari Paket I sampai dengan Paket IV adalah 204 peraturan, termasuk satu yang masih dalam proses penyelesaian perpres tentang peta jalan e-commerce. Kinerja Paket Kebijakan Ekonomi berdasarkan jenis peraturan adalah sebagai berikut.

Kinerja keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2016 adalah 95,4% atau Rp302.263.523.130,- dari pagu anggaran sebesar Rp316.822.557.000,- . Realisasi tersebut digunakan untuk membiayai dua program yaitu: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, dan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian mendukung tercapainya perspektif stakeholder peta strategi Kementerian .

Kinerja Keuangan Berdasarkan Program

Kinerja Keuangan Berdasarkan perspektif Stakeholder

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomain terus-menerus melakukan perbaikan kinerja untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan di bidang perekonomian. Komitmen dan kerja keras terus dioptimalkan dalam proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan agar bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan menuju terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bab I Pendahuluan

1

1.1

Latar Belakang

Selama periode tahun 2012-2016, indikator kinerja perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren perlambatan seiring dengan perlambatan ekonomi global, yaitu dari 6,0 persen pada tahun 2012 menjadi 4,8 persen pada tahun 2015, dan membaik pada tahun 2016 mencapai 5,02 persen. Perlambatan kinerja perekonomian tersebut didorong oleh dinamika perekonomian global yang menunjukkan perlambatan, seiring dengan perlambatan pemulihan ekonomi beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Kawasan Eropa; gejolak dan konflik geopolitik di beberapa negara di kawasan Timur Tengah; serta perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Perlambatan tersebut juga terlihat dari kecenderungan penurunan volume perdagangan dunia serta harga komoditas yang semakin menurun Di sisi lain, laju inflasi sempat mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 yang mencapai masing-masing 8,4 persen, sebagai dampak kebijakan pemerintah di bidang harga, khususnya terkait reformasi kebijakan energi. Kemudian, pada tahun 2015 inflasi dapat dikendalikan menjadi 3,4 persen dan pada tahun 2016 inflasi tersebut yaitu mendekati 3,02 persen. Relatif stabilnya harga komoditas bahan pangan dan energi serta semakin meningkatnya kelancaran arus distribusi mendorong upaya Pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi pada level yang rendah dan stabil.

Di tengah kondisi perekonomian yang sangat dinamis, dalam upaya menjaga laju pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan Inflasi yang terkendali, diperlukan kebijakan strategis di bidang perekonomian. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian. Dengan semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi, peran Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian semakin menjadi bagian yang amat penting dalam mengharmonisasikan bauran kebijakan, baik itu Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter dan Kebijakan Sektor Riil dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Salah satu contoh dari bauran kebijakan tersebut adalah dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi, yang merupakan upaya bagi pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan melalui peningkatan daya saing dan peningkatan Iklim Investasi, dengan harapan akan dapat mendorong percepatan pembangunan di Indonesia sejalan dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

2

1.2

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka kedudukan, tugas, fungsi, dan Kementerian/Lembaga dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut : • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Kedudukan

1) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, Fungsi penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; 2) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Perekonomian; 3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 4) Koordinator Bidang Perekonomian; 5) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 6) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Tugas Pokok

• menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian

Koordinasi K/L

1. 2.

Kementerian Keuangan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat; 3. Kementerian Ketenagakerjaan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; 7. Kementerian Perdagangan; 8. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 9. Kementerian Pertanian; 10. Kementerian Koperasi dan UKM; dan 11. Instansi lain yang dianggap perlu.

Gambar 1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kemenko Bidang Perekonomian

3

1.3

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, struktur organisasi adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kemenko Bidang Perekonomian

4

1.4

Aspek Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut mendukung agenda prioritas atau Nawa Cita, yaitu : membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (cita ke-3), meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing pasar internasional (cita ke-6), dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis domestik (cita ke-7). Guna mewujudkan citacita tersebut strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diarahkan untuk menciptakan kondisi, antara lain: Aspek Strategis terciptanya kondisi Membangun dari Pinggiran (Cita III)

Meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan kepercayaan investor.

Koordinasi

Produktifitas •Meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan kepercayaan investor. dan Daya Saing •Meningkatkan pemerataan pembangunan dan

(Cita VI)

Kemandirian Ekonomi

(Cita VII)

mengurangi kemiskinan.

Sinkronisasi

•Menstabilkan situasi ekonomi makro dan memperkuat struktur ekonomi.

Pengendalian

•Realokasi sumber daya untuk pemanfaatan yang lebih produktif, di bidang ekonomi terutama percepatan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan pembangunan industri.

Gambar 1.3 Peran Strategis Kemenko Bidang Perekonomian

Peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, kebijakan perekonomian memberikan posisi strategis menentukan arah kebijakan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan nasional. Sasaran Strategis perspektif internal process yang dituju Kemenko Perekonomian dalam rangka mewujudkan posisi strategis tersebut, adalah: a. Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian b. Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Perekonomian c. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik Terwujudnya sasaran strategis dalam perspektif internal process akan berdampak pada terwujudnya perspektif stakeholder, yaitu: stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, transformasi industri, peningkatan daya saing, dan optimalisasi hubungan internasional.

5

1.5

Isu Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 mengusung tema : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas. Rencana Kerja Pemerintah 2016 dalam bidang pembangunan ekonomi mengarah pada terwujudnya ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa indonesia lebih maju dan sejahtera. Upaya yang melandasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah bagaimana berkontribusi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan langkah-langkah yang tepat dan terarah. Target makro dan indikator pembangunan sebagai sasaran utama bidang pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi (%)

Indikator dan Target Pembangunan Bidang Ekonomi

PDB per kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010

Inflasi (%) Tingkat Kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

5,3 50.020 - 50.154 4 9,5-10,5 5,3-5,6

Gambar 1.4 Indikator dan Target Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2016 (Sumber: Nota Keuangan dan RKP 2016)

Isu strategis yang dihadapi dalam upaya mewujudkan target pembangunan bidang ekonomi dalam mengkoordinasikan kebijakan bidang ekonomi, antara lain adalah: 1. Bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi) 2. Memperkokoh sektor-sektor ekonomi melalui kebijakan yang tepat. (Transformasi industri, peningkatan daya saing, optimalisasi hubungan internasional) 3. Pembangunan yang menuju pada pemerataan dan berkeadilan. (Peningkatan daya saing) Isu strategis tersebut dijawab dengan rekomendasi kebijakan melalui instrumen peraturan perundang-undangan dan keputusan strategis yang mempunyai daya ungkit menyelesaikan masalah bidang ekonomi.

6

Bab II Perencanaan Kinerja

7

2.1

Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015– 2019 berdasarkan pada RPJMN tahun 2015-2019 dan program prioritas Nawa Cita sebagai jalan perubahan menuju Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara garis besar memuat peta strategi yang didalamnya menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019.

“Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan

Pernyataan Visi

ekonomi yang efektif dan berkelanjutan” Visi ini mendukung Visi Presiden : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Makna Kata : “koordinasi dan sinkronisasi” : proses mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan; “pengendalian” : bagian proses koordinasi dan sinkronisasi yang penekanannya pada pusat penanggungjawab implementasi kebijakan agar dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai rencana; “efektif” mempunyai arti bahwa kinerja hasil koordinasi dan sinkronisasi memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi; “berkelanjutan” bermakna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif supaya pelaksanaan pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan sinergi, sehingga pembangunan ekonomi yang dicapai dapat berkesinambungan.

Misi tersebut merupakan perwujudan peran dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung Misi Presiden yang antara lain adalah “Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi , Maju dan Sejahtera serta Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing”. Implementasi Misi tersebut diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang ekonomi. Dalam rangka meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang ekonomi, dibutuhkan usaha untuk menyatukan tindakan, kebulatan pemikiran, dan keselarasan dari berbagai intansi terkait melalui kegiatan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan suatu kebijakan yang telah diterbitkan, maka pengendalian pelaksanaan kebijakan secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul.

Pernyataan Misi

“ Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian”

8

Perspektif : Learning & Growth

Perspektif : Internal Process

Perspektif : Stakeholder

Peta strategi Kementerian adalah menuju terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui sinergi antara dukungan dasar-perspektif learning and growth, strategic driver koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian sebagai output kerja deputi yang merupakan persepktif proses internal, dan strategic outcome yang merupakan perspektif stakeholder.

Tujuan & Sasaran Strategis

Gambar 2.1 Peta Strategi Tahun 2015-2019 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tujuan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan upaya Kemenko Bidang Perekonomian untuk memastikan pelaksanaan kebijakan/program oleh sektor/lintas sektor di bidang ekonomi dijalankan dengan komitmen yang tinggi. Sasaran Strategis perspektif stakeholder adalah memastikan keberhasilan sasaran Indikator Kinerja Utama, terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi, terwujudnya pengendalian, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik menciptakan outcome (strategic outcome): stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, transformasi industri dan optimalisasi hubungan internasional.

9

2.2

Rencana Kerja

Tahun 2016 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh pagu sebesar Rp366.822.235.000,- (tiga ratus enam puluh enam milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima PEMBAGIAN DANA PROGRAM ribu rupiah). Pagu tersebut di KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN TA fokuskan untuk membiayai dua 2016 Program yang telah ditetapkan, Program Koordinasi yaitu Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Kebijakan Bidang Perekonomian dengan alokasi sebesar 35% Rp239.135.885.000 (65%), dan Program Dukungan Program Dukungan Manajemen & Manajemen dan 65% Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Teknis Teknis Lainnya lainnya Kemenko Perekonomian Kemenko Bidang Perekonomian dengan alokasi sebesar Rp127.686.350.000 (35%). Jumlah tersebut pada akhirnya terjadi Gambar 2.2 penyesuaian mengikuti kebijakan Alokasi Rencana Kerja dan Anggaran TA 2016 nasional (penghematan anggaran).

2.3

Perjanjian Kinerja

Indikator Perjanjian Kinerja ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi RI Nomer 53 Tahun 2014, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Proses penurunan/cascading Indikator Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dituangkan dalam perjanjian kinerja Pejabat Eselon I dan II, dan ditingkat pegawai kontrak kinerja dituangkan dalam mekanisme Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 5 Tahun 2016. Setiap bulan kontrak kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dimonitor capaiannya. Laporan capaian kinerja bulanan merupakan realisasi Indikator Kinerja Utama Individu. Laporan dijadikan landasan pemberian reward berupa tunjangan kinerja yang tidak hanya berdasarkan kehadiran dan kode etik

10

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Mekanisme pengukuran kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah diatur dalam Permenko Nomor 9 Tahun 2015 dan Permenko Nomor 5 Tahun 2016. Adapun tahapan dalam pengukuran kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu meliputi: Pengumpulan Data Kinerja (IKU) Setiap semester dilakukan pengukuran kinerja atas target IKU oleh Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja, Biro Perencanaan. Untuk data kinerja kegiatan (fisik I output dan anggaran) dilakukan per triwulan oleh Bagian Program dan Anggaran. Data Capaian Kinerja Bulanan Individu dikumpulkan oleh Bidang Program dan Tata Kelola setiap bulan, dan di rekap oleh Bagian SDM. Data capaian target IKU dikumpulkan dari KPI Manager tiap-tiap kedeputian/sekretariat. Analisis Data Kinerja Data yang telah terkumpul dikelompokkan dan dilakukan analisis. Terhadap II Indikator yang belum tercapai dilakukan pendalaman atas hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja. Kegiatan analisis ini dilakukan bersama dengan Unit kerja terkait. Pelaporkan Capaian Kinerja Analisis capaian kinerja unit semesteran dipaparkan pada Rapat Pimpinan Kemenko Bidang Perekonomian, Menteri secara periodik (2-3 bulan) III mengumpulkan satu unit Es.I untuk evaluasi dan brainstorming kemajuan kinerja. Kinerja semester digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja pada akhir tahun. Pelaporan kinerja individu dilakukan bulanan dan secara keseluruhan Kementerian dikelola Bagian SDM melalui Bidang Program dan Tata Kelola sebagai dasar pemberian reward sebagaimana diatur dalam Permenko 5/2016.

11

2.4

Pengukuran Kinerja

PP 46 2011

KINERJA INDIVIDU

KINERJA ORGANISASI

PENGHARGAAN

SAKIP

SKP

D1

Kementerian

Tunjangan

Perencanaan

PKP

D2

D1

Kinerja

Pengukuran

D2

T4

Pelaporan

PPK

D3

D3

Predikat SAKIP Unit Es. I

D4 D5 D6 Setmenko

D4 D5

Evaluasi Capaian Kinerja

D6 Setmenko

Gambar 2.4 Model Otomatisasi Pengukuran Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Model pengukuran kinerja memadukan pengukuran kinerja sebagai amanat Peraturan Pemerintah nomor 46/2011, Peraturan Kepala BKN nomor 1/2013, Permenko 9/2015, dan Permenko 5/2016. Kontrak kinerja tahunan PPK diterjemahkan menjadi laporan indikator kinerja individu yang disampaikan secara bulanan dan mendukung capaian IKU organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dari kinerja individu hingga membentuk kinerja organisasi. Demikian juga dengan penghargaan kinerja diberikan bagi individu dan unit kerja. Data elektronik akuntabilitas kinerja tercatat dan terdokumentasi secara elektronik dalam www.ekon.go.id/layanan informasi/sistem akuntabilitas kinerja.

12

Bab III Akuntabilitas Kinerja

13

3.1

Capaian Kinerja Perspektif Internal Proses

Capaian Target Indikator Kinerja dengan pendekatan pelaksanaan proses internal terhadap tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja Menko Bidang Perekonomian terdiri tiga Indikator Kinerja Utama untuk menuju pada tiga Sasaran Strategis. SS : Koordinasi & Sinkronisasi

Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian

•Indikator 1: % Program koordinasi kebijakan bidang perekonomian yg terimplementasi •Target : 100 % (40 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan/Keputusan Strategis) •Realisasi : 118% ( 47 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan/Keputusan Strategis) SS : Pengendalian

Terwujudnya Pengendalian kebijakan perekonomian

•Indikator 2: % Kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi •Target : 100 % (13 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan/Keputusan Strategis Revisi) •Realisasi : 138% ( 18 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan/Keputusan Strategis Revisi) SS : Tata Kelola Kebijakan K/L

Kinerja

Kinerja

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

•Indikator 3: Tingkat Kinerja Manajemen Kementerian (Kebijakan Bid.Perekonomian K/L) •Target : 4 (79 Peraturan/Keputusan Kementerian Teknis) 72 X 100 = 91 •Realisasi : 4 (72 Peraturan/Keputusan Kementerian Teknis) 79 Skala Tingkat : 4 = 85≤100 ; 3 = 65≤n<85 ; 2 = 45≤n<65 ; 1 = n<45

Total Capaian IKU terhadap seluruh SS adalah

Kinerja

RPPU/Keputusan Strategis/Peraturan K/L.

Perspektif Stakeholder

Capaian Target Indikator Kinerja tersebut memiliki pengaruh terhadap harapan masyarakat atau pihak lainnya. Peraturan perundang-undangan atau keputusan strategis yang dikoordinasikan/disinkronisasikan/dikendalian mencapai kelompok outcome, yaitu: stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi, transformasi industri, peningkatan daya saing, dan optimalisasi hubungan internasional. Stabilitas & Pertumbuhan Ekonomi (50)

SS - Koordinasi dan Sinkronisasi IKU 1 47 RPPU/ Keputusan Strategis

SS - Pengendalian IKU 2 18 RPPU/ Keputusan Strategis Revisi

SS - Tata Kelola Kebijakan K/L

IKU 3 72 Peraturan/ Keputusan Kementerian Teknis

Gambar 3.1 Capaian IKU dan Realisasi Indikator Pembangunan Bidang Ekonomi (RKP 2016)

Transformasi Industri (22)

Peningkatan Daya Saing (57)

Realisasi Indikator Pembangunan Bidang Ekonomi 2016 : 1. Pertumbuhan Ekonomi 5,0% 2. PDB per kapita

Rp51.759,81 3. Inflasi 3,02% 4. Tingkat Kemiskinan

10,7% Optimalisasi Hubungan Internasional (8)

5. Tingkat Pengangguran

5,61%

14

3.2

Analisis Capaian Kinerja Terwujudnya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, transformasi industri, peningkatan daya saing, dan optimalisasi hubungan internasional secara agregat (seluruh sektor) nasional memberikan kontribusi tercapainya target pembangunan bidang ekonomi. Berbagai Rancangan Peraturan Perundang-Undangan atau Keputusan Strategis, baik yang baru maupun revisi kebijakan yang telah ada, serta keputusan atau peraturan kementerian teknis didalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung strategic outcome peta strategi Kementerian. Fokus bidang koordinasi tercapainya indikator kinerja utama Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian adalah: ekonomi makro, keuangan, pangan, pertanian, energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, ekonomi kreatif, kewirausahaan, daya saing koperasi, usaha kecil dan menengah, perniagaan, industri, infrastruktur, pengembangan wilayah, dan kerjasama ekonomi internasional.

A. Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Outcome tercapainya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus strategi bidang ekonomi makro dan keuangan, serta bidang pangan dan pertanian. Kebijakan baru dan kebijakan yang direvisi, serta tata kelola K/L teknis melalui kebijakan bidang perekonomian memberikan kontribusi terciptanya stabilitas perekonomian.

Outcome/tercapainya kondisi

`

Menguatnya kapasitas fiskal negara

tersedianya & stabilisasi harga pangan

Berkembang nya komoditi berorientasi ekspor

menguatnya keuangan negara

Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi tersedianya sarana & pras. pangan & pertanian

RPPU/Keputusan Strategis

Sasaran dan Indikator

Fokus: ekonomi makro, keuangan, pangan & pertanian menguatnya investasi sumber domestik

20 6

Penanggulang an kemiskinan petani

24

Terwujudnya Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian Realisasi program (pendekatan: perencanaan) kebijakan Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian revisi terhadap kebijakan yang ada (pendekatan implementasi)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (tata kelola kebijakan perekonomian pada Kementerian dalam koordinasi Kemenko Perekonomian

Gambar 3.2 Jumlah Peraturan Perundang-undangan/Keputusan Strategis mewujudkan Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

15

Tantangan dalam melaksanakan koordinasi/ sinkronisasi/pengendalian guna mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi adalah, meningkatkan harmonisasi kebijakan, program dan/atau kegiatan pembangunan baik antar sektor maupun antara pusat dan daerah. Dalam menjawab tantangan tersebut, diperlukan penyelarasan dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan perekonomian oleh Kemenko Bidang Perekonomian. Jumlah Rancangan Kebijakan yang ditujukan untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi adalah 52 (36%) RPPU/Keputusan Strategis/Peraturan K/L dari Total seluruh capaian IKU sebanyak 137 RPPU/Keputusan Strategis/Peraturan K/L. Rincian RPPU/Keputusan Strategis/Peraturan K/L per IKU, dan per sasaran perspektif stakeholder dapat dilihat pada lampiran laporan kinerja ini.

B. Transformasi Industri Melalui transformasi industri akan terwujud proses perkembangan inovasi, spesialisasi, perdagangan, pemanfaatan sumber daya alam termasuk energi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Koordinasi/sinkronisasi/pengendalian dalam upaya mewujudkan transformasi industri mempunyai fokus pada bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, termasuk lingkungan hidup, ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing koperasi, usaha kecil dan menengah. Capaian kinerja kebijakan dalam mewujudkan transformasi industri tergambar berikut ini.

Outcome/tercapainya kondisi

` meningkatnya produktivitas & infrastruktur energi

meningkatnya tata kelola industri ekstraktif

meningkatnya pengelolaan SDA, LH

Terwujudnya Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian

9

Realisasi program (pendekatan: perencanaan) kebijakan

2 Transformasi Industri

meningkatnya daya saing KUKM


Fokus: energi, SDA, LH, ekonomi kreatif, kewirausahaan, daya saing KUKM

berkembang nya industri kreatif

terciptanya wirausaha berbasis teknologi


tercipta, terlindungi tenaga kerja

11

Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian revisi terhadap kebijakan yang ada (pendekatan implementasi) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (tata kelola kebijakan perekonomian pada Kementerian dalam koordinasi Kemenko Perekonomian

Gambar 3.3 Jumlah Peraturan Perundang-undangan/Keputusan Strategis Berkontribusi terciptanya Transformasi Industri

16

Jumlah RPPU/Keputusan Strategis/Peraturan K/L yang mendorong terwujudnya transformasi industri adalah 22 (16%) dari Total seluruh capaian IKU sebanyak 137 RPPU/Keputusan Strategis/Peraturan K/L. Rincian RPPU/Keputusan Strategis/Peraturan K/L per IKU, dan per sasaran perspektif stakeholder dapat dilihat pada lampiran laporan kinerja ini. Tantangan dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk mewujudkan transformasi industri adalah keterbatasan ruang fiskal pemerintah, peningkatan daya saing dan perbaikan ilkim Investasi. Kinerja koordinasi/sinkronisasi/pengendalian sebagai upaya terciptanya transformasi industri menghasilkan rancangan kebijakan yang ditujukan untuk menguatkan fondasi struktur ekonomi dengan peningkatan daya saing, peningkatan iklim investasi, mendorong hilirisasi pengelolan SDA dan mengisi pohon industry yang kosong khususnya pada intermediate goods dan induatri padat karya.

C. Peningkatan Daya Saing Kinerja kebijakan peningkatan daya saing merupakan penanganan masalah dengan fokus koordinasi/sinkronisasi/pengendalian pada bidang perniagaan, industri, percepatan infrastruktur, dan pengembangan wilayah. Pemetaan kinerja sasaran peningkatan daya saing, tergambar berikut ini. Outcome/ tercapainya kondisi

` berkembang nya pasar tradisional

meningkatnya konektivitas nasional

Tersedianya tanah & pembiayaan infrastruktur

berkembang nya investasi

Peningkatan Daya Saing berkembang nya sektor & kawasan industri

meningkatnya daya saing di pasar internasional

tersedianya infrastruktur SDA dan sistem transportasi

tersedianya perumahan, Taru, & berkembangnya KSE



Fokus: Perniagaan, industri, infrastruktur, pengembangan wilayah

14 10 33

Terwujudnya Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian Realisasi program (pendekatan: perencanaan) kebijakan Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian revisi terhadap kebijakan yang ada (pendekatan implementasi) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (tata kelola kebijakan perekonomian pada Kementerian dalam koordinasi Kemenko Perekonomian

Gambar 3.4 Jumlah Peraturan Perundang-undangan/Keputusan Strategis terciptanya Peningkatan Daya Saing

Peningkatan daya saing Indonesia sangat terlihat dari membaiknya peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) dari sebelumnya peringkat 106 menjadi peringkat 91. Komitmen peningkatan daya saing diwujudkan dengan mengembangkan 17

kebijakan yang mendukung iklim investasi, seperti : penyederhanaan izin, penyaluran kredit usaha, dan pembangunan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur dikoordinasikan melalui Proyek Strategis Nasional Indonesia sentris yang terdiri dari 225 proyek (jalan, kereta, bandara, pelabuhan, perumahan, energi, pertanian/kelautan, air bersih, kawasan, teknologi, bendungan, pos lintas batas negara, smelter) dan 1 program kelistrikan. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan koordinasi/sinkronisasi/ pengendalian untuk mewujudkan peningkatan daya saing adalah menurunkan biaya logistic, meningkatkan ratio elektrifikasi, percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan suplai tenaga kerja terampil. Intervensi kebijakan yang dibuat adalah: kebijakan untuk aksesibilitas pembangunan infrastruktur, kebijakan hilirisasi untuk pertumbuhan industri, dan pendidikan/pelatihan vokasi. Jumlah RPPU/Keputusan Strategis/Peraturan K/L yang mendorong terwujudnya peningkatan daya saing adalah 57 (42%) dari Total seluruh capaian IKU sebanyak 137 RPPU/Keputusan Strategis/Peraturan K/L. Rincian dapat dilihat pada lampiran laporan kinerja ini.

D. Optimalisasi Hubungan Internasional Optimalisasi Hubungan Internasional yang ingin diwujudkan adalah melalui kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional memberikan kontribusi dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Free Trade Agreement (FTA) atau Partnership menjadi skema pilihan untuk memperluas dan memanfaatkan ekonomi global. Tantangan yang dihadapi dalam mengkoordinasikan kerjasama ekonomi internasional adalah: penentuan FTA atau partnership yang memberikan manfaat optimal bagi Indonesia. Hal ini diupayakan dengan melakukan negosiasi dan berperan aktif dalam kancah hubungan luar negeri, intervensi koordinasi/sinkronisasi/ pengendalian dalam menjalin integrasi antara pusat, daerah, dan pelaku usaha, membuat pola pikir masyarakat menjadi terbuka untuk dapat mengambil manfaat dari keterbukaan pasar global dan integrasi ekonomi antar wilayah. Kinerja optimalisasi hubungan internasional dapat dipetakan sebagai berikut. Outcome/ tercapainya kondisi

Komitmen kerjasama ekonomi multilateral

komitmen kerjasama ekonomi regional

komitmen kerjasama ekonomi bilateral

Optimalisasi Hubungan Internasional



Fokus: Kerja Sama Ekonomi Internasional

4 4

Terwujudnya Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian Realisasi program (pendekatan: perencanaan) kebijakan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (tata kelola kebijakan perekonomian pada Kementerian dalam koordinasi Kemenko Perekonomian

Gambar 3.5 Jumlah Peraturan Perundang-undangan/ Keputusan Strategis Kontribusi mewujudkan Optimalisasi Hubungan Internasional 18

Jumlah RPPU/Keputusan Strategis terwujudnya optimalisasi hubungan internasional adalah 8 (6%) dari Total seluruh capaian IKU sebanyak 137 RPPU/Keputusan Strategis/Peraturan K/L. Rincian dapat dilihat pada lampiran laporan kinerja ini.

E. Kinerja penugasan khusus #Paket kebijakan ekonomi Dalam upaya menjaga laju pertumbuhan ekonomi, ditengah perlambatan perekonomian global yang masih berlanjut di tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi. Sampai dengan tahun 2016, telah diterbitkan 14 Paket Kebijakan Ekonomi (8 paket tahun 2015, 6 paket tahun 2016). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi, pemerintah membetuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi oleh Presiden pada Tahun 2016. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditugaskan sebagai ketua Satgas, yang kemudian dibagi menjadi Kelompok Kerja (Pokja), dan ruang lingkup tugas masing-masing pokja tampak dalam gambar berikut.

•Kampanye dan Diseminasi Kebijakan •Respon positif PKE berdasarkan pemberitaan di media

•Evaluasi dan Analisa Dampak • dilakukan dengan cara survei awarness •Permasalahan yang paling membutuhkan tindaklanjut adalah mengenai petanahan dan infrastruktur

•Percepatan dan Penuntasan Regulasi •Total Regulasi yang telah diselesaikan sebanyak 204 •Selesai 99% •Satu Regulasi belum selesai

Pokja I

Pokja II

Pokja III

Pokja IV •Penanganan dan penyelesaian kasus •terdapat 113 kasus, telah dibahas 95 kasus •69 kasus diteruskan ke K/L, 4 kasus ke Pakja dan Satgas, 5 kasus ditolak

Gambar 3.6 Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi 19

Total Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I – XIV adalah 204 peraturan, dengan tingkat kinerja penyelesaian peraturan 99%. Satu peraturan yang belum selesai adalah pada Paket Kebijakan Ekonomi XIV dengan status masih menunggu penyelesaian Perpres tentang Roadmap e-commerce. Ringkasan Paket Kebijakan Ekonomi yang ditangani Kemenko Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut.

Gambar 3.7 Ringkasan Fokus Paket Kebijakan Ekonomi

20

Distribusi 204 regulasi berdasarkan jenis peraturan adalah sebagai berikut. Inmen 2%

Presidensial

SE 5%

Perdirjen 1%

Inpres 6%

POJK 4%

Peraturan Lainnya 4%

K/L

Kepmen 1%

Perpres 33%

Permen 83%

PP 60% Jumlah 50 Peraturan yang terdiri dari : 31 PP, 17 Perpres dan 3 Inpres

Jumlah 154 Peraturan yang terdiri dari 128 Permen, 1 Kepmen, 3 Inmen, 1 Perdirjen, 8 SE, 7 POJK, dan 6 Peraturan Lainnya

Gambar 3.8 Distribusi Jenis Peraturan dalam Paket Kebijakan Ekonomi

Kinerja implementasi Paket Kebijakan Ekonomi yang telah digulirkan telah membawa beberapa keberhasilan. Kemenko Bidang Perekonomian berpartisipasi aktif dan mempunyai andil pencapaian-pencapaian bidang ekonomi yang diantaranya yaitu: PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB)

Telah diresmikan 28 PLB, antara lain industri perawatan pesawat terbang dan perminyakan PERIZINAN INVESTASI 3 JAM

Telah dimanfaatkan 130 perusahaan dengan nilai investasi Rp. 291 Triliun (per Oktober 2016), tambahan penyerapan tenaga kerja 77 ribu orang KAWASAN INDUSTRI (KI)

 Jawa Tengah telah mengusulkan 3 KI: Kendal, Demak, dan Ungaran  Kawasan Industri Farmasi di Bitung Tahun 2017 SISTEM PENGUPAHAN

14 Provinsi telah menetapkan UMP 2016 sesuai PP 78/2015 (Kepri, Kalbar, NTB, Sumbar, Jambi, NAD, Kalsel, Banten, Gorontalo, NTT, Jabar, Bali, Sumut, dan Babel)

PEMBIAYAAN EKSPOR/KURBE

Pembiayaan ekspor Gerbong Kereta Api ke Bangladesh KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI UMKM (EODB)

Memangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya dalam 10 indikator Kemudahan Berusaha MEMPERSINGKAT PROSES INSENTIF FISKAL

Telah dimanfaatkan 18 perusahaan dengan lama pengurusan rata-rata 13,4 hari (sebelumnya 2 tahun) AGREGATOR/KONSOLIDATOR PRODUK EKSPOR UKM

Sudah dilakukan ekspor perdana kelapa dari Sulawesi Utara oleh Sinergi BUMN. Dimulainya direct call dari Bitung ke Davao, mulai tanggal 18 Desember 2016 setiap minggu REVISI DNI (PERPRES NO. 44/2016)

Implementasi DNI, per 24 Juni 2016 (QII/2016) sudah ada 527 perusahaan yang Total nilai sebesar Rp 33,88 Triliun memanfaatkan, rencana investasi USD 12,926 M (per September 2016) KEMUDAHAN DAN INSENTIF KEK

21

#KOORDINASI PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Wujud keseriusan pemerintah dalam memastikan realisasi dari proyek infrastruktur prioritas yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah dengan membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) melalui Peraturan Presiden No. 75/2014 dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketuanya,. KPPIP memperoleh mandat melakukan koordinasi percepatan proyek strategis nasional. Koordinasi percepatan penyediaan infrastruktur menghasilkan 225 proyek dan 1 program kelistrikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebaran proyek dan estimasi investasi adalah sebagai berikut.

Gambar 3.9 Proyek Strategis Nasional dalam Koordinasi Percepatan Penyediaan Infrastuktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Perkembangan pembangunan infrastruktur sampai dengan tahun 2016 dari target hingga 2019 dalam koridor yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui KPPIP adalah sebagai berikut.

22

3.3

Kinerja dari Waktu ke Waktu (2015 dan 2016)

Tahun 2016 adalah tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintahan Jokowi-JK 2015-2019. Kemenko Bidang Perekonomian melalui berbagai instrumen kebijakan secara berkelanjutan akan menjaga laju perekonomian Indonesia sesuai dengan sasaran pembangunan. Melalui indikator kinerja utama, peraturan perundang-undangan dan keputusan strategis sebagai intervensi kebijakan yang dikelompokan sesuai fungsi koordinasi/sinkronisasi, pengendalian, dan kebijakan K/L teknis, menopang sasaran perseptif stakeholder yang memberikan kontribusi pencapaian indikator pembangunan Bidang Ekonomi. Perspektif Sasaran Strategis : Internal Process SS : Koordinasi & Sinkronisasi

2015

•IKU 1 - Realisasi/Target (PerUUan/Keputusan Strategis Baru)

57 54

47 40

104%

118%

Perspektif Sasaran Strategis : Stakeholders

2015 |

2016 14 %

Stabilitas & Pertumbuhan Ekonomi

19 9

18 13

211%

138%

SS : Tata Kelola Kebijakan Perekonomian K/L

•IKU 3 - Realisasi/Target (Peraturan/Keputusan Kementerian Teknis)

Pertumbuhan Ek. (%)

4,8

5,0

PDB/kapita (Rp) 46.903,24 51.759,81

SS : Pengendalian

•IKU 2 - Realisasi/Target (PerUUan/Keputusan Strategis Revisi)

2016

3 4

4 4

80

91

Transformasi Industri

Peningkatan Daya Saing

73 %

3,02

Tk. Kemiskinan (%) Optimalisasi Hubungan Internasional

11

PerUUan/Kepstra tersebar memenuhi perspektif stakholder

Inflasi (%)

3,35 11,2

10,7

Tk.Pengangguran (%)

6,18

Menopang/kontribusi tercapainya indikator pembangunan bidang ekonomi *)

*) dari berbagai sumber, antara lain: Pres Release Kemenkeu, Bank Dunia, dan BPS, Januari 2016.

Gambar 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Capaian kinerja perspektif internal process meningkat dibanding tahun 2015. Peraturan perundang-undangan dan keputusan strategis hasil koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian memenuhi target yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama prosentase Kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi dengan keluaran peraturan revisi atas peraturan yang telah terbit sebelumnya menunjukan kinerja yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kemenko makin dapat 23

5,61

mengidentifikasi peraturan mana yang akan di rubah melalui paket kebijakan ekonomi yang digulirkan, sehingga gap target dengan realisasi dapat diperkecil, berbeda dengan tahun 2015 yang merupakan tahun pertama paket kebijakan ekonomi dijalankan. Kondisi terjaganya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, transformasi industri, peningkatan daya saing, dan optimalisasi hubungan internasional membuat Indonesia memiliki indikator makro ekonomi yang semakin baik dibanding tahun 2015. Ditengah kelesuan ekonomi global, perekonomian Indonesia mampu tumbuh mencapai 5,0% yang diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.

3.4

Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP 2015

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selalu menjaga implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat PP 29 Tahun 2014. Sistem yang sudah berjalan dari tahun ke tahun secara terus-menerus patuh dilaksanakan. Implementasi SAKIP selalu terpadu dengan peraturan dan pedoman yang diterbitkan oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, selain dari Pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB. Tahun 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mampu mencapai nilai implementasi SAKIP 2013 sebesar 70,07. Namun Tahun 2015, atas implementasi SAKIP 2014, nilai tersebut turun menjadi 63,82. Sebagaimana terlihat pada gambar berikut. 70,07 65,07

65,96

66,62

63,82

44,33

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nilai SAKIP tahun (n) adalah merupakan implementasi SAKIP tahun (n-1).

Gambar 3.11 Nilai Evaluasi SAKIP Kemenko Bidang Perekonomian 2010-2015

Kepatuhan implementasi SAKIP di Kemenko Bidang Perekonomian tidak pernah menurun dari tahun 2009 hingga sekarang. Evaluasi tahun 2016 atas implementasi SAKIP tahun 2015, pada saat exit meeting, tanggal 27 Oktober 2016, Tim Evaluator memberikan rekomendasi, antara lain yaitu: • Menyempurnakan ukuran kinerja yang lebih relevan dengan hasil yang akan dicapai. • Memperbaiki Sistem AKIP, dari pengumpulan data kinerja, pengukurannya, sampai dengan pelaporan capaian kinerja. • Menyempurnakan pedoman evaluasi internal atas implementasi Sistem AKIP agar dapat melihat penerapan SAKIP dengan lebih jelas. Konfirmasi dan upaya tindak lanjut atas rekomendasi adalah sebagaimana penjelasan berikut.

24

Relevansi kinerja dengan hasil yang dicapai diukur dengan pendekatan perspektif

internal process yang terdiri dari 3 Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan 3 Sasaran Strategis. Keluaran internal process tersebar kedalam kelompok fokus unit kerja di Kemenko Bidang perekonomian untuk menciptakan kondisi perspektif stakeholder, yaitu: stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, transformasi industri, peningkatan daya saing, dan optimalisasi hubungan internasional. Terciptanya kondisi tersebut, melalui peraturan perundangundangan/keputusan strategis (kebijakan) memberikan kontribusi tehadap tercapainya sasaran pembangunan bidang ekonomi dalam RKP 2016. Perbaikan Sistem AKIP pada pengumpulan data kinerja, pengukuran, dan pelaporan telah diatur dalam Permenko 9/2015 dan Permenko 5/2016. Otomatisasi pengumpulan, dan pengukuran data kinerja terintegrasi dalam sistem berbasis jaringan (implementasi model Bab II.2.4), yaitu: ekon-go (evaluasi kinerja online-gerai otomatisasi)-www.situkin.ekon.go.id.

Evaluasi Kinerja Online-Gerai Otomatisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Gambar 3.12 Contoh Tampilan Integrasi Pengumpulan-Pengukuran Data Kinerja

Tindaklanjut penyempurnaan pedoman evaluasi internal atas implementasi SAKIP (Permenko 9/2014) adalah untuk menyesuaikan perubahan pedoman evaluasi SAKIP yang dikeluarkan Kementerian PAN dan RB, yaitu PermenPANRB 12/2015. Perubahan yang dilakukan antara lain terkait bobot penilaian dan kategori nilai hasil evaluasi. Dalam melakukan Evaluasi aparat APIP telah mengacu pada Permen PANRB tersebut.

25

3.5

Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2016 adalah sebesar Rp366.822.235.000,- dengan kebijakan pemotongan anggaran melalui blokir mandiri Rp49.999.678.000,- sehingga pagu anggaran yang dapat digunakan adalah Rp316.822.557.000,-. Porsi pengeluaran per jenis belanja adalah : Belanja Modal Rp5.111.000.000,- (1,6%), Belanja Barang Rp248.873.634.000,- (78,6%), dan Belanja Pegawai Rp62.837.634000,-. (19,8%). Belanja tersebut dalam rangka mendukung dua Program Kementerian yaitu : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Perkembangan Pagu TA 2015 dan 2016 per Belanja dan per Program adalah sebagai berikut. Belanja Pegawai

Belanja Barang

5.469.612.000

Belanja Modal

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

5.111.000.000

242.278.651.000

130.499.429.000

116.686.672.000

198.704.803.000

200.135.885.000

2015 (Rp329.204.232.000)

2016 (Rp316.822.557.000)

248.873.923.000

81.455.969.000

62.837.634.000

2015 (Rp329.204.232.000)

2016 (Rp316.822.557.000)

Gambar 3.13 Pagu Anggaran 2015-2016 per Jenis Belanja

Gambar 3.14 Pagu Anggaran 2015-2016 per Program

Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp302.263.523.130,- (95,40%). Realisasi tersebut bila dirinci per jenis Belanja dan per Program adalah sebagai berikut. Pagu

248.873.923.000 236.660.859.771

Realisasi

200.135.885.000

302.263.523.130 188.917.062.750 316.822.557.000

302.263.523.130

116.686.672.000 113.346.460.380 316.822.557.000

62.837.634.000 60.526.108.898

Pagu Realisasi 5.111.000.000 5.076.554.461

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Gambar 3.15 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Gambar 3.16 Realisasi Anggaran per Program

26

Realisasi anggaran mendukung kinerja indikator-indikator yang telah ditetapkan hingga terwujud sasaran strategis yang dituju. Realisasi Anggaran per jenis sasaran perspektif stakeholder (stategic outcome) adalah sebagai berikut : 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 -

Stabilitas dan Pertumbuhan



Optimalisasi Hub.Int'al

Pagu

51.321.480.000

22.990.500.000

116.844.305.000

8.979.600.000

Realisasi

45.221.492.345

19.933.609.294

114.885.936.622

8.876.024.489

88,11%

86,70%

98,32%

98,85%

Kinerja Anggaran

Gambar 3.17 Realisasi Anggaran per Strategic Outcome Perspektif Stakeholder

Adapun perbandingan kinerja anggaran per strategic outcame antara tahun 2015 dan 2016 menunjukan peningkatan. 98,32%

100% 80%

88,11% 73%

86,70%

98,85% 83%

77% 61%

60% 2015 40%

2016

20% 0% Stabilitas dan Pertumbuhan



Optimalisasi Hub.Int'al

Gambar 3.18 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran per Strategic Outcome 2015 dan 2016

27

Bab IV Penutup

28

Melanjutkan reformasi: menjaga ketahanan dan memacu pertumbuhan ekonomi. (Menko Perekonomian, pada outlook Ekonomi Indonesia 2017, Nov 2016) Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilihat melalui dua pendekatan, yaitu dari perspektif proses internal dan perspektif harapan stakeholder. Penggunaan perspektif tersebut digunakan untuk memudahkan melihat keterkaitan diantara keduanya dalam menjawab isu strategis di bidang perekonomian sesuai dengan Peta Strategis Kementerian, sejalan dengan amanat RPJMN 2015 – 2019, dan Prioritas Pemerintah dalam Nawa Cita. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui kewenangan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mensukseskan Pembangunan Nasional terutama di bidang perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan berbagai rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan strategis yang memberikan kontribusi pada terpenuhinya harapan stakeholder dan sasaran indikator Rencana Kerja Pemerintah Bidang Perekonomian tahun 2016. Capaian indikator sasaran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016 menunjukan kondisi Pertumbuhan positif, diantaranya adalah Pertumbuhan EKonomi ekonomi Indonesia pada tahun 2016 meningkat sebesar 5,0% (dibanding 2015 sebesar 4,8%), PDB perkapita berada pada

kisaran Rp51.798,81, tingkat inflasi berada dalam kisaran target yaitu 3,02% (yoy), angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 10,7% dan tingkat Pengangguran juga menurun menjadi 5,61%.

sumber : BPS & Kemenkeu

Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan sedikit meningkat dengan disertai harga komoditas yang tidak berubah dan sektor keuangan yang relatif beresiko. Perekonomian Indonesia akan tetap kuat dengan posisi fiskal yang lebih baik. Permintaan domestik akan terus mendorong pertumbuhan. Kebijakan akan difokuskan pada reformasi fiskal dan reformasi struktural untuk membangun pondasi agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berkualitas. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan selalu melakukan perbaikan kinerja untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan di bidang perekonomian. Komitmen dan kerja keras terus dioptimalkan dalam proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan agar bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan menuju terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

29

Lampiran-Lampiran

30

Lampiran 1

Lampiran 1

Lampiran 1

4

Lampiran 2

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Presentase kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi

Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian

Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian 85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik (Hijau) 65≤n<85 = 3 : Baik (Hijau) 45≤n<65 = 2 : Kurang (Merah) n<45 = 1 : Sangat Kurang (Merah)

Presentase program koordinasi kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi

(b)

(a)

Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian

Indikator Kinerja

SS

4

100%

100%

(c)

Target 2016

4

138%

118%

(d)

Realisasi s/d Desember 2016

SEMESTER II 2016

(f)

Keterangan

Tata kelola Kebijakan Kementerian Teknis melalui Peraturan/Keputusan Teknis dalam rangka deregulasi kebijakan perekonomian

Target : 13 RPPU/Keputusan Strategis Revisi

Realisasi : 18 buah

Rancangan Peraturan Perundang-undangan Perubahan atau Kebijakan Strategis Nasional yang bersifat merivisi kebijakan sebelumnya

Target : 40 RPPU/Keputusan Strategis

Realisasi :47 buah

Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPPU) Baru atau Kebijakan Strategis Nasional Baru)

Target : 79 peraturan/keputusan kementerian teknis

Sangat Baik Realisasi : 72 buah

138%

118%

(e)=(d)/(c)

Kinerja

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Unit : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Rp

Rp

Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM

Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

3

4

5

6

7

8

9

10

Lampiran 3

Rp

Rp

Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian

2

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DAN KINERJA OUTPUT TAHUN ANGGARAN 2016

Rp

Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

UNIT KERJA / ESELON I

1

NO.

366.822.235.000

127.686.350.000

67.863.605.000

16.375.629.000

10.879.600.000

35.250.001.000

18.255.070.000

9.086.000.000

17.404.500.000

14.699.480.000

49.322.000.000

Pagu DIPA

8.851.150.000

2.000.000.000

1.900.000.000

8.248.850.000

1.800.000.000

1.600.000.000

1.900.000.000

2.800.000.000

9.900.000.000

Rp 49.999.678.000

Rp 10.999.678.000

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Blokir Mandiri

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

316.822.557.000

116.686.672.000

59.012.455.000

14.375.629.000

8.979.600.000

27.001.151.000

16.455.070.000

7.486.000.000

15.504.500.000

11.899.480.000

39.422.000.000

Pagu Setelah Blokir

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

FINANSIAL (KINERJA ANGGARAN)

302.263.523.130

113.346.460.380

58.944.438.064

14.330.762.509

8.876.024.489

26.496.788.814

15.113.947.235

7.334.532.433

12.599.076.861

11.687.621.801

33.533.870.544

Realisasi Net

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN OUTPUT PER ESELON I TAHUN ANGGARAN 2016

95,40%

97,14%

99,88%

99,69%

98,85%

98,13%

91,85%

97,98%

81,26%

98,22%

85,06%

% Realisasi Anggaran

559

86

16

16

93

86

59

34

45

37

87

Target Kinerja

97%

99%

100%

106%

96%

96%

92%

100%

95%

98%

96,55%

% Capaian

FISIK (KINERJA CAPAIAN OUTPUT)

95,40%

97,14%

99,88%

99,69%

98,85%

98,13%

91,85%

97,98%

81,26%

98,22%

85,06%

% Finansial

97%

99%

100%

106%

96%

96%

92%

100%

95%

98%

96,55%

% Capaian Fisik

KINERJA FINANSIAL vs FISIK

Daftar Rancangan Peraturan Perundang-Undangan/Keputusan Strategis IKU 1: % Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang terimplementasi (Pendekatan Perencanaan, menghasilkan Kebijakan Baru) SS Perspektif Internal Process : Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian Sasaran Strategis Perspektif Stakeholder (Terwujudnya Kondisi) Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan PerUU-an/Keputusan Strategis (Baru) 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

No

Fokus Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan

2 Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Ekonomi Makro dan Keuangan Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu yang mengatur pemberian fasilitas Pajak Penghasilan final berupa pemotongan tarif hingga 0,5% dari tarif normal 5% kepada perusahaan yang menerbitkan DIRE 3 PP No. 48/1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Ekonomi Makro dan Keuangan

4 Peraturan Pemerintah tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari Negera atau zona Dalam Suatu Negara Asla Pemasukan

Pangan dan Pertanian

5 Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara


6 PP tentang Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Ekonomi Makro dan Keuangan Pabean Indonesia 7 PP tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Ekonomi Makro dan Keuangan Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 8 Peraturan Presiden tentang Gearakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 9 Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG 10 Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan

Pangan dan Pertanian Pangan dan Pertanian Ekonomi Makro dan Keuangan

11 PP tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria tertentu


12 Peraturan Presiden tentang Komite Ekonomi dan Industri Nasional


13 Instruksi Presiden tentang Langkah-langkah Pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam Ekonomi Makro dan Keuangan Rangka Pengamanan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016. 14 Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia


15 Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain


16 Perpres tentang komite keuangan nasional keuangan syariah


17 Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif


18 Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Infrastrukture Investment Bank


19 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan


Lampiran 4

20 Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Ekonomi Makro dan Keuangan pada Kementerian Luar Negeri

Daftar Rancangan Peraturan Perundang-Undangan/Keputusan Strategis IKU 1: % Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang terimplementasi (Pendekatan Perencanaan, menghasilkan Kebijakan Baru) SS Perspektif Internal Process : Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian Sasaran Strategis Perspektif Stakeholder (Terwujudnya Kondisi) Peningkatan Daya Saing Fokus Bidang Infrastruktur dan Pengemb. Wilayah

2 Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Infrastruktur dan Pengemb. Wilayah

3 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

Perniagaan dan Industri

4 Peraturan Presiden tentang Penetapan Pelabuhan Patimban Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Sebagai Proyek Startegis Nasional


5 PP tentang penambahan penyertaan modal negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, Rancangan PP tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel Tbk, Rancangan PP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Pembangunan Perumahan Tbk.


6 Peraturan Presiden No 44/2016 tentang daftar negatif investasi (DNI) 7 Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negra Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia

Perniagaan dan Industri Perniagaan dan Industri

8 Instruksi Presiden tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan


9 Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang


10 Peraturan Presiden tentang Batas Sempadan Pantai


11 Keputusan Presiden tentang Dwan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


12 Peraturan Presiden tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pada Proyek Strategis Nasional


13 PP tentang penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham persero PT Indonesia Asahan Aluminium


14 Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Papua Barat


Lampiran 4

Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan PerUU-an/Keputusan Strategis (Baru) 1 Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000

No

Daftar Rancangan Peraturan Perundang-Undangan/Keputusan Strategis IKU 1: % Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang terimplementasi (Pendekatan Perencanaan, menghasilkan Kebijakan Baru) SS Perspektif Internal Process : Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian Sasaran Strategis Perspektif Stakeholder (Terwujudnya Kondisi) Transformasi Industri Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan PerUU-an/Keputusan Strategis (Baru) 1 Peraturan Presiden Tentang Harga Gas Bumi

No

Fokus Bidang Energi, Sumber Daya Alam dan LH

2 Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map Ekraf, Kewirausahaan, dan Daya e-Commerence) Tahun 2016-2019 Saing KUKM 3 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Energi, Sumber Daya Alam dan LH

4 Perpres tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakrat, Kota Bandung, Kota Surabaya, dan Kota Surakarata


5 Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penetapan dan Penaggulangan Krisis Energi dan Darurat Energi


6 Intruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

Ekraf, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM

7


Inpres tentang evaluasi dan penundaan perizinan perkebunan sawit 8 Peraturan Presiden tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum


9 Peraturan Presiden Nomor 146 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri


Daftar Rancangan Peraturan Perundang-Undangan/Keputusan Strategis IKU 1: % Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang terimplementasi (Pendekatan Perencanaan, menghasilkan Kebijakan Baru) SS Perspektif Internal Process : Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian Sasaran Strategis Perspektif Stakeholder (Terwujudnya Kondisi) Optimalisasi Hubungan Internasional Koordinasi dan Sinkronisasi Fokus Bidang Peraturan PerUU-an/Keputusan Strategis (Baru) 1 Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah Antara Pemerintah Negara Kerjasama Ekonomi Internasional Republik Indonesia dan Dana Internasional Untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) tentang Pendirian Kantor Perwakilan IFAD di Indonesia (Host Country Agreement Between The Goverment of The REpublic ogf Indonesia and The Inter4nasional Fund for Agricultural Development (IFAD) on Ther EStablishment of The IFAD'S Country Office in Indonesia)

No

3 Konvensi Kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim (persetujuan Paris)

Kerjasama Ekonomi Internasional

4 UU tentang Pengesahan Protokol perubahan persetujuan Marrakesh Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (dalam COP)

Kerjasama Ekonomi Internasional

Lampiran 4

2 Undang-undang tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention Kerjasama Ekonomi Internasional on Climate Change

Daftar Rancangan Peraturan Perundang-Undangan/Keputusan Strategis IKU 2: % Kebijakan Bidang Perekonomian yang terimplementasi (Pendekatan implementasi, menghasilkan Revisi Kebijakan) SS Perspektif Internal Process : Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian Sasaran Strategis Perspektif Stakeholder (Terwujudnya Kondisi) Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi No 1

Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan PerUU-an/Keputusan Strategis (Revisi) Peraturan Pemerintah tentang perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Fokus Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan

2

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan kempat Atas PP NO 48/1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan


3

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ekonomi Makro dan Keuangan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

4

Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

5

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Ekonomi Makro dan Keuangan tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas

6

Peraturan Pemerintah tentang perubahan kedua atas PP Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia

Pangan dan Pertanian


Daftar Rancangan Peraturan Perundang-Undangan/Keputusan Strategis IKU 2: % Kebijakan Bidang Perekonomian yang terimplementasi (Pendekatan implementasi, menghasilkan Revisi Kebijakan) SS Perspektif Internal Process : Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian Sasaran Strategis Perspektif Stakeholder (Terwujudnya Kondisi) Transformasi Industri No 1 2

Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan PerUU-an/Keputusan Strategis (Revisi) PP atas perubahan keempat atas PP 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara PP atas perubahan PP 79/2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di Bidang Usaha Huli Minyak dan Gas Bumi

Fokus Bidang Energi, Sumber Daya Alam dan LH Energi, Sumber Daya Alam dan LH

Daftar Rancangan Peraturan Perundang-Undangan/Keputusan Strategis IKU 2: % Kebijakan Bidang Perekonomian yang terimplementasi (Pendekatan implementasi, menghasilkan Revisi Kebijakan) SS Perspektif Internal Process : Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian Sasaran Strategis Perspektif Stakeholder (Terwujudnya Kondisi) Peningkatan Daya Saing

1

Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan PerUU-an/Keputusan Strategis (Revisi) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Presiden Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Fokus Bidang Perniagaan dan Industri

2

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Infrastruktur dan Pengemb. Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Wilayah Bidang Penjaminan Infrastruktur.

3

Peraturan Pemerintah tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi


4

Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi


5

Peraturan presiden tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan perkeretaapian umum di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


6

Peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api


7

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas pearturan pemerintah nomor 52 tahub 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah no 53 tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit


8

Penyempurnaan Rumusan Pasal 12 Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Infrastruktur dan Pengemb. Penyelenggaraan Telekomunikasi Wilayah

9

Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.


10 Pasal 10B dan Pasal 10 G Rancangan PP tentang perubahan atas PP nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi


Lampiran 4

No

Daftar Peraturan/Keputusan Teknis Kementerian/Lembaga dalam Koordinasi Kemenko Perekonomian IKU 3: Tingkat Kinerja Manajemen Kementerian (melalui peraturan/keputusan/Rekomendasi yang mendukung kebijakan bidang perekonomian) SS Perspektif Internal Process : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran Strategis Perspektif Stakeholder, terwujudnya kondisi : 1 2 3 4

Optimalisasi Hubungan Internasional Keputusan/Rekomendasi Kerja Sama Subregional BIMP-EAGA dan IMT-GT untuk memperkuat Perdagangan Lintas Batas Keputusan/Rekomendasi Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim Keputusan/Rekomendasi untuk memperkuat Kerjasama dengan Malaysia dan Thailand melalui IMT-GT Keputusan/Rekomendasi mempererat Kerja Sama Bilateral Melalui Sidang Komisi Bersama ke-11 RI-Rusia Peningkatan Daya Saing Keputusan pembahasan perkembangan pembangunan LRT DKI Jakarta, Jabodebek dan Palembang Keputusan konsolidasi data PSN dalam koordinasi KPPIP Keputusn Ratas Kabinet : Percepatan Pembangunan LRT di Jabodetabek Dalam Rangka Asian Games ke-18 Instruksi Gubernur DKI Jakarta No.42/2016 tentang Percepatan Pencapaian Kemudahan Berusaha

Lampiran 4

1 2 3 4 5 Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 13 Tahun 2016 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Utama Makasar, Belawan, Tanjung Perak, dan tanjung Priok. 6 Keputusan Pembahasan/Rekomendasi Status Kelembagaan Badan Pengusahaan KPBPB Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang 7 Rekomendasi/Tanggapan Menteri Komunikasi dan Informatika terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-commerce) Tahun 2016-2019 8 Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus 11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 mengenai tunjangan hari raya keagamaan 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 mengenai uang servis pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 perubahan atas Permendag nomor 77 tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/Per/3/2016 Tentang Perubahan atas Permendag nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang 17 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/5/2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2014 Tentang Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan Pemurnian. 18 Permendag No. 31/M-DAG/PER/4/2016 tgl 9 Mei 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun 19 Rancangan pedoman tentang GNRM (Kem PMK) 20 Rekomendasi tidak lanjut Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BBK 21 Keputusan/Rekomendasi Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 22 Rekomendasi Koordinasi perkembangan KEK usulan daerah baru 23 Keputusan/Rekomendasi LRT Jabodebek dan Bandung Raya 24 Keputusan/Rekomendasi tentang Koordinasi Perkembangan Proyek Stategis Nasional 25 Rekomendasi Koordinasi perkembangan dan Tindak Lanjut Paket Kebijakan Ekonomi 26 Keputusan/Surat Dewan Pengarah INSW kepada Pengelola Portal INSW untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Indonesia Single Risk Management (ISRM) bagi Kementerian/Lembaga terkait INSW. 27 Surat Dirjen Administrasi Kewilayahan Penugasan Pejabat Kementerian/lembaga koordinasi antar kementerian/lembaga terkait kewilayahan 28 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2016 tentang Penerbitan IMB dan SLF untuk Bangunan Gedung UMKM Seluas 1300m2 dengan menggunakan desain prototipe 29 Surat Kepala BP Batam Tindak lanjut laporan audit komprehensif BP Batam Tahun 2016 30 Surat Pimpinan DPRD Batam terkait Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang menjadi hambatan pelaksanaan pembangunan di Batam 31 Surat Audit Komprehnsif Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (ke Presiden) 32 Keputusan/Rekomendasi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang 33 Rekomendasi/Koordinasi Usulan Penyesuaian Remunerasi Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ke Kemenkeu

Daftar Peraturan/Keputusan Teknis Kementerian/Lembaga dalam Koordinasi Kemenko Perekonomian IKU 3: Tingkat Kinerja Manajemen Kementerian (melalui peraturan/keputusan/Rekomendasi yang mendukung kebijakan bidang perekonomian) SS Perspektif Internal Process : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran Strategis Perspektif Stakeholder, terwujudnya kondisi :

Lampiran 4

Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi 1 Instruksi Menhub No. 7/2016 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Melakukan Transaksi Pada Kegiatan Transportasi 2 Keputusan Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Nomor 0003/PDE/03/2016 tentang Manual Produk Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor 3 Keputusan/Rekomandasi pada Koordinasi implementasi Kebijakan KUR 4 Keputusan/rekomendasi Koordinasi tentang Kondisi Pangan 5 Kesepakatan Rakor RPP tentang Perubahan Kempat Atas PP NO 48/1994 tentang Pemabayarn Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan 6 Koordinasi Laporan Presiden terkait Rapat Hari Pertama Dewan Gubernur Bank Indonesia 7 Peraturan Kepala BPJS No. 1/2016 untuk Pembayaran Online 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KP.401/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 9 PMK No. 35/PMK.010/2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor 10 Keputusan Koordinasi tentang APBN 11 Kebijakan Stabilitas Pangan Nasional 12 Keputusan Koordinasi Kebijakan Stabilitas Pangan Nasional Ketersediaan Pangan 13 Keputusan Koordinasi tentang kebijakan Penyehatan Struktur Industri Peternakan Ayam 14 Keputusan Kesepakatan koordinasi kebijakan bidang perekonomian untuk sidang paripurna kabinet 15 Keputusan Koordinasi kebijakan Stabilitas Bawang Merah, Bawang Putih 16 SE Mahkamah Agung Nomor 2/2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang di Pengadilan 17 Keputusan melalui surat Dana Kontribusi Pendirian The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) (ke Kemenkeu) 18 urat Menteri Keuangan Nomor S-694/MK.05/2016, tentang Inventarisasi Transaksi-Transaksi/Kejadian atau Peristiwa Ekonomi yang Spesifik dan Melengkapi Kebijakan Akuntansi 19 Surat Ke Kementerian BUMN tentang Pelaksanaan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence) PT Aldevco 20 Keputusan/Surat Menteri BUMN Nomor: 163/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penugasan PT. Bhanda Ghara Reksa untuk Menjadi Integrator BUMN Logistik dan BUMN Trading 21 Surat Menteri BUMN Nomor: S-169/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penerapan Single Billing 22 Surat Peluncuran Program Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan : Pilot project Petani Bawang di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 23 Surat Komite ke Menteri Pertanian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menkeu, Mendag,Menperin,Men BUMN, Men ESDM, Dirut BPDP Kelapa Sawit tentang Sawit 24 Tindak Lanjut Hasil Penelitaian Ombudsman RI Terhadap Kepatihan Atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Transformasi Industri 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2014 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara 2 Keputusan/Rekomendasi penyusunan Pedoman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait usaha penilai 3 Keputusan Koordinasi Pemanfaatan hasil tambang 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 20 Tahun 2016 tantang tata cara pemberian sanksi administratif PP 78/2015 tentang Pengupahan 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak 6 Kesepakatan Koordinasi tentang Ketenagakerjaan 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk-Setjen/PHPL.3/1/2016 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi 8 Rancangan Peraturan tentang PT Asahan Aluminium (inisiasi Kementerian ESDM) 9 Keputusan Koordinasi tentang Kebakaran Hutan 10 Surat Edaran Direksi PT PLN No. 0001.E/Dir/2016 tentang Prosedur Percepatan Penyambungan Baru dan Perubahan Daya bagi Pelanggan Tegangan Rendah dengan Daya 100 s.d 200 KVA 11 Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Rekomendasi Penataan Ruang Pelaksanaan Addendum AMDAL PT. Chevron Pasific Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Recommend Documents