KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI UNTUK MENDUKUNG PERENCANAAN SDMK
Disajikan Pada : Lokakarya Nasional Pengembangan dan Pemberdayaan SDMK Tahun 2014 Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK
Kerangka Konsep Analisis Situasi SDMK Faktor Eksternal Epidemiologi: pola penyakit
Faktor Internal
Kependudukan
Sistem kesehatan
SDM Kes yg memadai jmlh, jenis, mutu, terdistribusi merata
Budaya: pola pencarian yankes
Kebijakan Pengembangan SDMK
Kebijakan Bang-Kes
Kebijakan diluar sektor kesehatan
Pertumbuhan ekonomi
Kondisi geografi
PENYELENGGARAAN PERENCANAAN SDMK (SKN 2012) • Penyusunan rencana kebutuhan SDM Kes memperhatikan kebutuhan SDM Kes utk upaya kesehatan primer, sekunder dan tersier. • Meningkatkan dan memantapkan kaitan dengan pengadaan, pendayagunaan dan pembinaan pengawasan dengan memperhatikan tujuan pembangunan kesehatan dan kecenderungan permasalahan kesehatan di masa depan. • Mendasarkan pada fakta (berbasis bukti) melalui peningkatan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan.
DUKUNGAN DATA DAN INFORMASI KEBIJAKAN KEMENKES DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN YAITU PENINGKATAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN .
KONDISI SAAT INI DISTRIBUSI BELUM MERATA PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN DI FASYANKES BELUM SESUAI KEBUTUHAN
Penyusunan Rencana Kebutuhan SDMK’
DUKUNGAN DATA DAN INFORMASI
DATA DAN INFORMASI YANG DIBUTUHKAN
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
SUMBER DATA : Sensus Penduduk 2010, Badan Pusat Statistik Konsil Kedokteran Indonesia Set Badan PPSDMK Ditjen GKIA Dirjen Dikti BPJS Hasil Rifaskes, Riskesdas
KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI : 1. Pertumbuhan penduduk 2. Dokter dan dokter gigi teregistrasi 3. Ketersediaan SDMKdi Puskesmas dan RS 4. Perkembangan faskes 5. Jumlah Kepesertan JKN 6. Capaian indikator kesehatan, perkembangan pola penyakit
DOKUMEN RENCANA KEBUTUHAN SDM KESEHATAN TAHUN 2014
PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KEBUTUHAN IDENTIFIKASI DATA DAN INFORMASI YANG DIBUTUHKAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI
PEMETAAN KEBUTUHAN SDMK
DOKRENBUT SDMK
TUJUAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KEBUTUHAN SDMK 1. Memberikan gambaran situasi kecukupan SDM Kesehatan ditinjau dari ketersediaan dan distribusi SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan, serta produksi tenaga kesehatan di institusi pendidikan tenaga kesehatan. 2. Menjadi acuan dalam upaya pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan melalui PNS, PTT, penugasan khusus, kontrak, pendelegasian kewenangan kepada tenaga dengan kualifikasi lebih rendah (task shifting), atau model pendayagunaan lainnya. 3. Menjadi acuan dalam meningkatkan pemerataan SDM Kesehatan. 4. Menjadi acuan dalam penyesuaian kapasitas pendidikan tenaga kesehatan .
RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA 155,6
DKI JAKARTA 83,4
SULAWESI UTARA
79,0
DI YOGYAKARTA 70,7
BALI 50,3
SUMATERA UTARA
47,9
SUMATERA BARAT
46,9
ACEH
42,4
SULAWESI SELATAN BANTEN
39,0
KALIMANTAN TIMUR
38,2 38,1
INDONESIA
36,8
RIAU
JAWA BARAT
33,1
KEPULAUAN RIAU
32,2
JAWA TIMUR
31,6
Target IS 40 per 100.000 pend
28,2
JAWA TENGAH
28,2
SUMATERA SELATAN
26,6
BENGKULU KALIMANTAN SELATAN
26,0
JAMBI
25,6
KEP. BANGKA BELITUNG
23,5
GORONTALO
22,8 22,6
PAPUA BARAT
21,6
KALIMANTAN TENGAH LAMPUNG
19,0
PAPUA
19,0 17,1
KALIMANTAN BARAT
15,5
NUSA TENGGARA BARAT SULAWESI TENGGARA
14,8
SULAWESI TENGAH
14,7
MALUKU
13,6
MALUKU UTARA
13,3 10,5
NUSA TENGGARA TIMUR SULAWESI BARAT
8,8
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
Sumber : Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, update sampai dengan 31 Desember 2013
140,0
160,0
RASIO PERAWAT PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA Target IS 117,5 per 100.000 pend 296,0
MALUKU
264,7 254,4
PAPUA BARAT MALUKU UTARA
231,1 218,4 217,0
SULAWESI TENGAH SULAWESI UTARA ACEH
190,5 189,3 180,7 179,0 168,0 165,4 163,8 160,4 151,3 149,5 149,0 147,6 143,3 139,7 136,9 134,6
DKI JAKARTA KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KEPULAUAN RIAU BENGKULU KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI YOGYAKARTA KALIMANTAN TIMUR PAPUA SULAWESI TENGGARA BALI KALIMANTAN SELATAN JAMBI SULAWESI SELATAN GORONTALO SUMATERA BARAT
119,3 118,0 116,8 111,1 107,1 104,6 99,8 89,3 82,2 79,2
SULAWESI BARAT NUSA TENGGARA TIMUR SUMATERA UTARA INDONESIA RIAU SUMATERA SELATAN NUSA TENGGARA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR LAMPUNG
64,8 64,1
BANTEN JAWA BARAT
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
Sumber : Badan PPSDMK (data diolah dari Ditjen BUK September 2013 dan Sekretariat BPPSDMK November 2013)
RASIO BIDAN PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA 297,1
ACEH BENGKULU MALUKU UTARA SULAWESI TENGGARA SUMATERA BARAT SULAWESI TENGAH SUMATERA UTARA PAPUA BARAT MALUKU SULAWESI BARAT GORONTALO KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH JAMBI SULAWESI SELATAN NUSA TENGGARA TIMUR RIAU SUMATERA SELATAN SULAWESI UTARA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TIMUR INDONESIA NUSA TENGGARA BARAT JAWA TENGAH LAMPUNG KEPULAUAN RIAU BALI JAWA TIMUR PAPUA DI YOGYAKARTA JAWA BARAT BANTEN DKI JAKARTA
207,2 164,5 151,3 144,7 139,3 135,8 130,7 123,1 122,9 115,8 115,4 109,9 109,8 101,7 101,2 100,8 100,4 98,1 95,8 82,8 81,1 80,8 76,5 76,1 75,6 75,1 72,1 63,6 60,1
Target IS 100 per 100.000 pend
50,0 41,3 39,9 32,9
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
Sumber : Badan PPSDMK (data diolah dari Ditjen BUK Septemebr 2013, Ditjen Gizi KIA 2012 dan Sekretariat BPPSDMK November 2013)
JUMLAH PUSKESMAS YANG TIDAK ADA TENAGA KESEHATAN Keadaan: sampai dengan tanggal 1 Januari 2014
NO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
JENIS TENAGA KESEHATAN
Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Perawat Gigi Bidan Asisten Apoteker Sarjana Farmasi/ Apoteker Tenaga Kesehatan Masyarakat Sanitarian Gizi Analis Kesehatan
JUMLAH PUSKESMAS YANG TIDAK ADA TENAGA KESEHATAN JUMLAH % 938 9,8% 4.121 42,9% 255 2,7% 3337 34,8% 364 3,8% 4265 44,4% 7621 79,4% 2778 28,9% 2958 30,8% 2898 30,2% 5274 54,9%
PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MEMPUNYAI JUMLAH DOKTER DI BAWAH STANDAR KETENAGAAN , TAHUN 2014
PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MEMPUNYAI JUMLAH PERAWAT DI BAWAH STANDAR KETENAGAAN TAHUN 2014
PERSENTASE RUMAH SAKIT YANG MEMPUNYAI JUMLAH BIDAN DI BAWAH STANDAR KETENAGAAN, TAHUN 2014
Secara FAKTAUmum, Indonesia masih Kekurangan tenaga kesehatan ditambah dengan permasalahan maldistribusi
Bukan hanya peran Kementerian Kesehatan saja, namun diperlukan peran seluruh pemangku kepentingan dengan melalui tim KF-PTK
PERENCANAAN SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN SDMK DATA DAN INFORMASI MAPPING KETERSEDIAAN DAN SEBARAN SDMK
RENCANA KEBUTUHAN SDMK
UPAYA PENGADAAN, PENGADAAN PENDAYAGUNAAN SDMK SDMK
UPAYA PEMENUHAN SDMK ( melalui regulasi dan pembagian urusan)
TANTANGAN SISTEM INFORMASI SDMK • Belum memadainya dukungan sistem informasi menjadi salah satu isu lemahnya perencanaan SDMK • Karena itu rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang menyeluruh belum dapat disusun sesuai yang diharapkan • Kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi tenaga kesehatan disebabkan oleh karena terputusnya informasi dari daerah ke pusat dan sebaliknya. • Implementasi yang tidak berjalan karena belum adanya rencana induk pengembangan sistem informasi yang disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. • diperlukan Informasi yang berkualitas dan pentingnya tersedia sebuah alat bantu yang bisa digunakan dalam mendukung perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan yang lebih baik. Badan PPSDMK sedang membangun enrichment model SI PPSDMK
PENTINGNYA DATA DAN INFORMASI Dukungan informasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait dapat memberikan gambaran situasi dan program terkait SDM Kesehatan yang lebih utuh mempunyai peran yang penting untuk memberi jaminan terselenggaranya pengelolaan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pengembangan dan pemberdayaan SDMK berdasarkan evidence based
TERIMA KASIH
