Trend Kebutuhan Data Satelit untuk Mendukung Ketersediaan Pangan Nasional Oleh Dr Baba Barus Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W), IPB Ketua Mapin Jabodetabek Jl Pajajaran, Bogor , Email :
[email protected];
[email protected]; hp 081383600745
Makalah disampaikan pada Workshop Roadmap Teknologi Satelit di Indonesia Hotel Bidakara Jakarta, 10 Juli 2012
Materi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pendahuluan Kebijakan pangan dan lahan Kebijakan data spasial Penggunaan data satelit di Indonesia Kebutuhan data satelit untuk pangan Penutup
1. Pendahuluan • Pangan merupakan komoditas strategis yang bersifat nasional dan / atau lokal • Beberapa isu sentral terkait dengan data luas baku, konversi lahan dan prediksi pangan • Peranan data satelit untuk menjawab isu sentral sangat penting : multi-flatform, multispektral, multiresolusi, dan lainnya • Kebijakan umum data spasial sudah ada, dan spesifik untuk resolusi tinggi untuk efisiensi Keperluan citra mandiri
• Keperluan citra satelit untuk pangan ?? sudah mantap / industri : padi ? riset / belum mantap : prediksi padi, jagung, tebu, sagu ??
2. Kebijakan pangan dan lahan • UU No 7, 1996, Pangan (sedang direvisi) Pangan pokok Padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.
• UU No 41, 2009, lahan pertanian pangan berkelanjutan penetapan LP2B, LCP2B, KP2B penetapan di RTRW utk KP2B; RTRW-RINCI untuk LP2B dan LCP2B
• 4 Peraturan Pemerintah: konversi lahan, sistem informasi, insentif dan pembiayaan konversi lahan, PP No 1, 2011 – larangan, sanksi dan kemungkinan konversi
sistem informasi, PP No 25, 2012 – dikelola lembaga pertanahan Insentif, PP No 12, 2012 – pajak, infrastruktur, sertifikat, dll oleh Pemerintah, Pemprov/kab/kota
pembiayaan, PP No 30, 2012 oleh Pemerintah, Pemprov/kab/kota, badan usaha atau masyarakat utk semua aktivitas P2B
3. Kebijakan data spasial • UU No 26, 2007, Penataan Ruang dan Pendukung ruang untuk pertanian (sawah dan lainnya) • UU No 32, 2009, PPLH
daya dukung dan daya tampung • UU No 4, 2011, Informasi Geospasial Standarisasi dan kebijakan satu peta Peta dasar dan peta tematik
• PP No 85, 2007, Jaringan Data Spasial Nasional Berbagai simpul dan jaringan K/L (pendidikan ?) Data terstandisasi dan berbagi (share)
• Inpres No 6, 2012, penyediaan citra resolusi tinggi
Simpul terkait dengan data citra Penyediaan data satelit res-tinggi terkordinasi: LAPAN dan BIG Penguatan kapasitas kedua lembaga Efiesiensi dan standarisasi
4. Penggunaan data satelit pangan •
•
•
•
Lembaga luar negeri (global) penyedia data dan riset; pengguna data pertanian cermat (precission farming) Lembaga dalam negeri (industri) -- Kementan, sedang membuat data sawah dari citra Hi-Res (Jawa, 2010, luar jawa 2011, 2012, dst) -- Pemerintah daerah, akan memetakan KP2B, LP2B (sudah ada, belum banyak) -- Lapan/BIG, sudah dan akan menyediakan data citra standar Lembaga Riset / LR (Nasional/Daerah?) -- Lapan, BPPT, BIG, lembaga riset kementan -- menyediakan dan melakukan riset Perguruan Tinggi / PT -- pertanian, dan lainnya -- riset citra dan lainnya sesuai dengan KP2B, LP2B LR dan PT sedang melakukan riset berbagai bentuk citra
Dominan tergantung dari citra dari pihak luar negeri Ada citra mandiri, dikembangkan LAPAN dan perlu percepatan
5. Kebutuhan data satelit pangan -1 • Situasi Pertanian global mempengaruhi Indonesia Pertanian komersial, misal kelapa sawit, karet, kakao tanaman tahunan
Pertanian strategis, misal tanaman pangan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan
• Pengembangan ekonomi hijau dan biokultur merupakan keunggulan komparatif tropis Pertanian yang efisien – pertanian cermat Skala besar – tanaman tahunan dan (setahun, mono) Skala kecil -- tanaman setahun dan (tahunan, hetero)
Kondisi ini membutuhkan data satelit untuk database, pengelolaan, prediksi dan pemantauan (konversi dll)
Kebutuhan data satelit pangan -2 • Bersifat Industri, jika KP2B / LP2B, LCP2B sudah ditetapkan dalam RTRW - padi appr. 8,0 Jt Ha (11 jt ha panen), jagung 3,9 jt Ha (panen), ubi kayu 1,2 jt ha (panen) (Kementan, 2012); sagu 1,2 jt Ha, lainnya
dipantau rutin Setiap tahun
Perlu data
• Citra resolusi tinggi optik • Citra resolusi sedang optik • Citra resolusi kecil optik
• Bersifat riset, pasti ada dan berbagai K/L sistem khusus dan penguatan lembaga • Citra hiperspektral optik administrasi dan manajemen baru • citra radar Perlu data
• Kombinasi data citra • Citra lain
Keperluan data satelit spesifik dan perlu kemandirian
KP2B Ditetapkan dalam RTRWK
Penetapan LP2B &LCP2B adalah bagian penetapan rencana Rinci tata ruang dan dasar pengaturan zonasi
Kawasan Budidaya
Metodologi – 2 Konsep Ruang/1 KP2B Ditetapkan dalam RTRWK
Kabupaten A Kawasan Lindung
Lahan Pertanian Pangan
Perdesaan LP2B
KP2B Perkotaan
Aspek-aspek non spasial Ditetapkan dalan RPJP, RPJM & RKP Kabupaten/Kota
KP2B Ilustrasi RTRW-KP2B, LP2B, LCP2B - 1
LCP2B
LP2B baru
Ilustrasi lahan sawah, KP2B, LP2B, LCP2B - 2 PETA LAHAN SAWAH KECAMATAN WEDARIJAKSA, KABUPATEN PATI
KP2B yg diusulkan (beberapa kategori)
Peta lahan sawah (Sumber : Pusdatin, 2012) Dengan sistem ini ada lokasi yang mantap untuk dipantau dan dikelola kawasan bersama
Apa hambatan sejauh ini ????
Lahan sawah verifikasi Ada diusulkan sebagai LP2B, LCP2B) (Sumber: Barus et al, 2010)
Ilustrasi beberapa riset yang sedang dilakukan lembaga riset dan perguruan tinggi Pengembangan satelit lapan – ipb (Lisat), 2013 untuk pangan, kerjasama antara Lapan dan IPB
Estimasi Tancer Produksi Padi (Bimas21, kerjasama IPB dan BBSDLP; (Sumber : Raimadoya et al, 2012)
Hambatan : Data diproduksi pihak lain, Administrasi dan manajemen
Model prediksi padi berbasis data hiperspketral dan Modis
PRECISSION FARMING UNTUK LAHAN RAWA PASANG SURUT DAN LEBAK Remote Sensing – base Information and Insurance For Crops in Emerging Economies RIICE
Ilustrasi prediksi keperluan citra satelit pangan tertentu (perlu kalkulas lebih cermat) padi Periode bersifat sensus
Area (ribu ha) (repre citra)
500
0,0
2010
Industri padi awal Pemantauan padi Riset padi
Waktu Industri sagu Pemantauan sagu
Tantangan penyediaan satelit sensitif komoditas Pangan lain: jagung, ubi dll pangan indonesia yang besar ?
6. Penutup a. Kebutuhan citra satelit pangan adalah mutlak dan akan meningkat di waktu mendatang b. Mendukung sistem infrastruktur data spasial c. Mendukung sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan d. Mendukung prediksi dan antisipasi rawan pangan (ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan) e. Data citra perlu ‘dibagi’ untuk keperluan lainnya, baik untuk komersial atau ilmu pengetahuan
Referensi 1. Barus,B., Laode, SI, Dyah Retno, Bambang, HT, Rani, S dan Nina D. 2010. Pengembangan model ketahanan pangan lokal untuk mendukung pengembangan lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Garut 2. Bachri, S. 2011. Identifikasi lahan sagu dan potensi pemanfaatannya secara berkelanjutan di Kabupaten Jaya Pura. Tesis S2. PWL IPB (tidak dipublikasikan) 3. Christina, D.R. 2011. Identifikasi lahan potensial untuk mendukung perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Studi Kasus di provinsi Jawa Barat. Tesis S2 PWl IPB (tidak dipublikasikan) 4. Duane M.N, K.P. Price and D. Rundquist. 2009. Remote Sensing of Cropland Agriculture. University of
Nebraska – Lincoln, DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln 5. Kolopaking, L.B. Barus, D. Lubis, K. Munibah, Dyah, P., Y. Indaryati, Dyah Ita, M, dan Turasih, 2012. Pendataan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kab Bogor, Kerjasama PSP3, LPPM IPB dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Bogor 6. Trisasongko, B.H. D. Panuju, 2011. Monitoring Tropical Rice Fields Using Multi-temporal Wide Coverage SAR Data 7. Rustiadi, E dan B. Barus, 2012. Riset berbasis data satelit penginderaan jauh untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia 8. Pusdatin, 2012. Kebutuhan citra satelit untuk pemetaan lahan pertanian, Pertemuan parapihak di ICC, Bogor, Juni. Kementan 9. Raimadoya, M.A., B.H Trisasongko, D. Shiddiq, L.S. Iman, B. Barus, dan E. Rustiadi. 2012. Riset Pengembangan Petanian Cermat – Bimas21. Kerjasama antara Fakultas Pertanian dengan Kementrian Pertanian. 10. Wijayanto , H., A. M. Fauzi, Irzaman, H. Hadhienata, A. Arif, dan A. F.M. Zian. 2010. Pembuatan Roadmap Pengembangan Satelit Lapan-IPB untuk Ketahanan Pangan Nasional. Dalam buku Satelit Mikro untuk mitigasi bencana dan ketahahan pangan (editor Adrianti, PS dan Sanusi, T). Lapan 11. UU dan PP terkait dengan penataan ruang, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, informasi geospasial
Ketentuan terbaru mengenai daftar komoditi yang termasuk ke dalam kategori Sembilan Bahan Pokok (SemBaKo) adalah Surat Keputusan Menperindag No.115/MPP/Kep/2/1998 Tertanggal 27 Januari 1998. Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ketentuan Lama Beras Minyak Kelapa Gula Pasir Garam Hancur Minyak Tanah Sabun Cuci Ikan Asin Tekstil Kasar Batik Kasar
Ketentuan Baru Beras Gula Pasir Minyak Goreng dan Mentega Minyak Tanah Garam Yodium Daging Sapi dan Ayam Telur Ayam Susu Jagung
