RENCANA KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN TERKAIT UU NAKES
Oleh : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK Pertemuan Pengelola Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Yogyakarta, 2 Oktober 2014
PENDAHULUAN
UU TENAGA KESEHATAN (Ps 8) KUALIFIKASI & PENGELOMPOKKAN TENAGA KESEHATAN Tenaga di bidang kesehatan terdiri dari: 1. TENAGA KESEHATAN Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma III, kecuali tenaga medis.
2. ASISTEN TENAGA KESEHATAN Asisten Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan dan hanya dapat bekerja di bawah supervisi Tenaga Kesehatan.
UU TENAGA KESEHATAN Ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagai peraturan PerUU
Perlu dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif
UU KESEHATAN Pengelompokkan Nakes : tenaga medis;tenaga psikologi klinis;tenaga keperawatan;tenaga kebidanan;tenaga kefarmasian;tenaga kesehatan masyarakat;tenaga kesehatan lingkungan;tenaga gizi;tenaga keterapian fisik;tenaga keteknisian medis; tenaga teknik biomedika;tenaga kesehatan tradisional; dan tenaga kesehatan lain (Pasal 11 UU Tenaga Kesehatan) terdapat perubahan nomenklatur untuk perawat gigi menjadi terapis gigi dan mulut, serta perawat anestesi menjadi penata anestesi. Selain itu juga masuknya tenaga kesehatan tradisional yaitu tenaga kesehatan ramuan (ex:jamu) dan tenaga kesehatan tradisional ketrampilan (ex:akupuntur)
PENGELOMPOKAN TENAGA KESEHATAN Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam: 1. Tenaga medis 2. Tenaga Psikologi Klinis 3. Tenaga Keperawatan 4. Tenaga Kebidanan 5. Tenaga Kefarmasian 6. Tenaga Kesehatan Masyarakat 7. Tenaga Kesehatan Lingkungan 8. Tenaga Gizi 9. Tenaga Keterapian Fisik 10. Tenaga Keteknisian Medis 11. Tenaga Teknik Biomedika 12. Tenaga Kesehatan Tradisional 13. Tenaga Kesehatan Lainnya
• • • •
• •
Tenaga Medis Dokter dan Dokter Gigi Tenaga Psikologi Klinis Psikologi Klinis Tenaga Keperawatan Berbagai Jenis Perawat Tenaga Kebidanan Bidan Tenaga Kefarmasian Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian Tenaga Kesehatan Masyarakat epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga
• Tenaga Kesehatan Lingkungan tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan • Tenaga Gizi nutrisionis dan dietisien • Tenaga Keterapian Fisik fisioterapis, okupasi terapis, dan terapis wicara. • Tenaga Keteknisian Medis perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis
• Tenaga Teknik Biomedika radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik • Tenaga Kesehatan Tradisional tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan ( Akupunktur) • Tenaga Kesehatan Lain ditetapkan oleh Menteri
SISTEMATIKA RUU TENAGA KESEHATAN Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Bab V
Bab VI
Bab VII
• Ketentuan Umum • Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah • Kualifikasi dan Pengelompokan Tenaga Kesehatan
• Perencanaan, Pengadaan, dan Pendayagunaan • Konsil Tenaga Kesehatan • Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan • Organisasi Profesi
Bab VIII
Bab IX
Bab X
Bab XI
Bab XII
Bab XIII
Bab XIV
Bab XV
Bab XVI
• Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri dan TKWNA
• Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan • Penyelenggaraan Keprofesian • Penyelesaian Perselisihan • Pembinaan dan Pengawasan • Saksi Administratif • Ketentuan Pidana • Ketentuan Peralihan •Ketentuan Penutup
PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES • Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan (Pasal 13 UU Nakes) • Perencanaan Tenaga Kesehatan disusun secara berjenjang (dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah daerah provinsi, sampai dengan Pemerintah secara nasional) berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan Upaya Kesehatan (pasal 14 ayat 2 UU Nakes) sejalan dengan revisi Permenkes 81 Tahun 2004 12
ISU POKOK PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES • Kemampuan perencanaan kebutuhan nakes masih perlu ditingkatkan • Belum ada perencanaan kebutuhan nakes yang menyeluruh • Belum didukung dengan data/informasi SDM Kesehatan yang akurat • Belum dapat digunakan sepenuhnya untuk pengelolaan nakes secara keseluruhan
13
TUJUAN PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES 1. Untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan yaitu untuk memenuhi jenis, jumlah, dan kualifikasi nakes
2. Menghubungkan nakes yang ada saat ini terhadap kebutuhan yang akan datang untuk antisipasi perkembangan,
3. Memperkirakan kecenderungan terhadap banyaknya penyediaan (pengadaan/ produksi) tiap jenis tenaga yang dibutuhkan
PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
Standar Pelayanan
Standar Pendidikan
Standar Kompetensi
PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGAKESEHATAN
PERENCANAAN SEBAGAI DASAR PEMENUHAN KEBUTUHAN SDMK MAPPING KETERSEDIAAN DAN SEBARAN SDMK RENCANA KEBUTUHAN SDMK
PENGADAAN SDMK
UPAYA PEMENUHAN SDMK (DISTRIBUSI DAN RETENSI)
SASARAN STRATEGIS TARGET KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN RASIO TENAGA KESEHATAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK Tahun 2014 Tahun 2019 Tahun 2025 Target Target Target No Jenis Tenaga Proyeksi Proyeksi Proyeksi Rasio/100.000 Rasio/100.0 Rasio/100.0 Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan pend 00 pend 00 pend 1 Dokter Spesialis 10 25.212 11 29.862 12 35.600 2
Dokter Umum
40
3
Dokter Gigi
12
4
Perawat
158
5
Bidan
100
6 7
Perawat Gigi Apoteker Tenaga Teknis Kefarmasian SKM Sanitarian Gizi Keterapian Fisik Keteknisian Medis
15 9
252.124 37.819 22.691
18
8 9 10 11 12 13
45
122.164
50
148.334
13
35.292
14
41.534
180
488.657
200
593.336
120
325.771
130
385.668
18 12
48.866 32.577
21 15
62.300 44.500
45.382
24
65.154
30
89.000
13 15 10 4
32.776 37.819 25.212 10.085
15 18 14 5
40.721 48.866 38.007 13.574
18 20 18 6
53.400 59.334 53.400 17.800
14
35.297
16
43.436
18
53.400
100.850 30.255 398.357
PROYEKSI KEBUTUHAN SDMK DI PUSKESMAS 2015-2019 TAHUN
JENIS TENAGA 2015
2016
2017
2018
2019
DOKTER UMUM
20.077
20.112
20.146
20.181
20.215
DOKTER GIGI
11.508
11.543
11.577
11.612
11.646
118.797
119.007
119.211
119.421
119.625
14.052
14.087
14.121
14.156
14.190
107.971
108.111
108.247
108.387
108.523
12.311
12.346
12.380
12.415
12.449
4.980
5.015
5.049
5.084
5.118
KESEHATAN MASYARAKAT
24.362
24.397
24.431
24.466
24.500
SANITARIAN
13.941
13.976
14.010
14.045
14.079
TENAGA GIZI
12.965
13.000
13.034
13.069
13.103
ANALIS KESEHATAN
11.256
11.291
11.325
11.360
11.394
PERAWAT PERAWAT GIGI BIDAN ASISTEN APOTEKER S. FARMASI & APOTEKER
PROYEKSI KEBUTUHAN SDMK DI RS 2015-2019 TAHUN JENIS TENAGA
2015
2016
2017
2018
2019
DOKTER SP
16.545
16.633
16.721
16.809
16.897
DR UMUM ADA
13.280
13.676
14.072
14.468
14.864
2.462
2.550
2.638
2.726
2.814
131.231
133.739
136.247
138.755
141.263
25.776
26.216
26.656
27.096
27.536
APOTEKER ADA
7.631
7.719
7.807
7.895
7.983
TKF ADA
9.895
10.335
10.775
11.215
11.655
GIZI ADA
3.573
3.661
3.749
3.837
3.925
KESMAS ADA
3.006
3.094
3.182
3.270
3.358
DR GIGI ADA PERAWAT ADA BIDAN ADA
PERMINTAAN TENAGA KESEHATAN DARI LUAR NEGERI PERKIRAAN PERMINTAAN TENAGA KESEHATAN INDONESIA DARI LUAR NEGERI TAHUN 2014 S/D TAHUN 2025
NO
TENAGA KESEHATAN
1
Perawat
2
Dokter Spesialis
3
Dokter Umum
4
Dokter Gigi
5
Bidan
6
2014
2019
2025
9.280
13.100
16.920
800
1.000
1.200
1.440
1.800
2.160
400
500
600
40
50
60
Keteknisian Medis
400
500
600
7
Radiografer
400
500
600
8
SKM
200
250
300
PENGADAAN TENAGA KESEHATAN
PERMASALAHAN TENAGA KESEHATAN Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi, utamanya di DTPK. Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum berjalan, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya. Kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas. Ketersediaan, penyebaran dan kualitas SDMK yang belum optimal.
Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan sinkronisasi antara produksi dengan kebutuhan, persebaran penempatan, dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan, termasuk didalamnya pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan, serta pengembangan sistem insentif tenaga kesehatan. Peran Poltekkes sangat besar, terkait supply tenaga kesehatan
SINKRONISASI SUPPLY-DEMAND SDMK
SUPPLY tenaga kesehatan
Penyediaan tenaga kesehatan melalui proses pendidikan
Pasar tenaga kesehatan
Demand tenaga kesehatan Penyediaan pelayanan kesehatan
Sistem Pendidikan
Sistem Kesehatan
Demand tenaga kesehatan
Kebutuhan pelayanan kesehatan
Kebutuhan tenaga kesehatan
Masyarakat
Note: Modifikasi dari Lancet 2012
Demand pelayanan kesehatan
PENGADAAN TENAGA KESEHATAN (PS. 17) • Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan. • Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi • Pendidikan tinggi bidang kesehatan diarahkan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu sesuai Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi.
Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan, dan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan
PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN • Dalam rangka penjaminan mutu lulusan, penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai kuota nasional. • Pengembangan program studi mengacu pada pengelompokkan tenaga kesehatan • Dalam rangka AEC 2015, percepatan pendidikan dilakukan melalui PJJ
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN
PENDAYAGUNAAN SDMK 1. 2. 3. 4.
Pendayagunaan SDMK di dalam negeri Pendayagunaan SDMK ke luar negeri Pengembangan pola karir nakes Pengembangan sistem insentif
PENDAYAGUNAAN (PSL 22, 23) 1. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
2. Pendayagunaan dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan. 3. Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara: a. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; atau c. Penugasan khusus.
Lanjutan… Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan Tenaga Kesehatan di Indonesia dan peluang kerja bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing dilakukan dengan mempertimbangkan: a. alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan b. ketersediaan Tenaga Kesehatan setempat.
Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri yang akan melakukan praktik di Indonesia harus mengikuti proses evaluasi kompetensi.
ASPEK DALAM PENDAYAGUNAAN NAKES Dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Dengan memperhatikan : • aspek pemerataan, • pemanfaatan, dan • Pengembangan, termasuk pengembangan karier.
PENDAYAGUNAAN NAKES DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN SWASTA
1. PNS. 2. PPPK. 3. Upaya terobosan (penugasan khususn, task shifting, team based, dll)
• Swasta melakukan rekrutmen dan penempatan tenaga kesehatan sesuai kebutuhannya. Pemerintah dapat memfasilitasi upaya pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan swasta dengan kriteria yang telah ditetapkan.
PASAR NAKES DI DALAM NEGERI
JENIS PEKERJAAN
TINGKAT PELAYANAN
Primer
Sekunder Tersier
• • • • • • •
Tenaga Kes di faskes. Regulator Administrator Pemberdayaan Masy. Pendidik/ Dosen. Peneliti. Konsultan Kesehatan.
Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan yang Bermutu
REKAPITULASI SDM KESEHATAN YANG DIDAYAGUNAKAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (FASYANKES) DI INDONESIA S/D 2013 NO
JENIS TENAGA
TAHUN 2010
1.
Dokter Spesialis
2.
Dokter Umum
3.
Dokter Gigi
4.
Perawat
5.
2011
2012
2013
8.403
16.574
27.333
38.895
25.333
33.172
37.364
42.398
8.731
10.575
11.826
13.114
169.797
230.280
235.496
296.126
Bidan
96.551
120.924
126.276
136.917
6.
Kefarmasian
18.022
25.439
31.223
46.764
7.
Tenaga Kesehatan Lainnya
64.908
99.631
97.904
125.609
8.
Tenaga Non Nakes
109.307
124.694
139.812
194.272
501.052
661.289
707.234
894.095
TOTAL
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN KE LUAR NEGERI
Sebagai kebijakan ALTERNATIF dalam rangka optimalisasi pemanfaatan tenaga kesehatan Memperhatikan asas saling menguntungkan baik antara Indonesia dengan negara lain yang menjadi mitra maupun antara tenaga kesehatan dengan pihak yang mendayagunakan tenaga kesehatan.
PENEMPATAN NAKES KE LN tahun 2011-2013 NO. TENAGA KESEHATAN 1 DOCTORS 2 PHYSICIANS 3 PHARMACIST 4 NURSE 5
JENIS JABATAN
MEDICAL SURGICAL STAFF NURSE
6 OBSTETRICS STAFF NURSE 7 LABORATORY 8 PHYSIOTERAPIST 9 OCCUPATIONAL THERAPIST 10 SPEECH THERAPIST 11 RADIOLOGY TECHNICIAN 12 SANITARIANS SUB TOTAL NAKES TENAGA KERJA TERKAIT 1 SPA THERAPIST 2 ASSISTANT NURSE 3 BABY SITTER 4 CAREGIVER 5 CHILD NURSE 6 HOUSE NURSE 7 MEDICAL SAFETY COORDINATOR SUB TOTAL NAKER TERKAIT TOTAL
2011
2012
2013
15 1496
11 1636
19 3 2 1161
-
-
3
6 3 15 1535
10 3 11 1671
13 18 1 1 5 1 1 1211
790 8 798 2333
0 0 6 6 1677
1316 7 489 1932 11 339 339 4066 5320
KENDALA PENEMPATAN NAKES • Retensi untuk daerah dengan geografis sulit masih rendah • Kurangnya partisipasi Pemda dalam penyediaan fasilitas, distribusi, monitoring dan evaluasi • Sedikitnya peminat tenaga kesehatan khususnya untuk DTPK • Tingginya biaya operasional untuk mobilisasi tenaga kesehatan di daerah dengan geografis sulit.
PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan termasuk pendistribusiannya
Nakes melakukan praktik dan/atau pekerjan profesinya di seluruh Indonesia baik di saryankes pemerintah, swasta, TNI/POLRI, dan mandiri registrasi sertifikasi
NAKES
UPAYA PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN 1. PNS 2. PPPK, antara lain Program Penempatan PTT medis dan bidan 3. Program beasiswa PPDS/PPDGS, dan tubel SDMK
4. Dukungan regulasi •PBM Perencanaan dan Penempatan Nakes di Faskes Milik Pemda, •RPP Perencanaan, Pendayagunaan, Binwas Mutu SDMK
5. Upaya terobosan : penugasan khusus, task shifting, team based
POLA UMUM PENGEMBANGAN KARIR PADA DRAFT PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR NAKES JALUR YANKES
5 L E V E L
4 3 2 1 0
MANAJERIAL
PENDIDIK
PENELITI
KETENTUAN PERALIHAN • Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma III yang telah melakukan praktik sebelum ditetapkan Undang-Undang ini, tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai Tenaga Kesehatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
PERAN POLTEKKES
• PENINGKATAN MUTU LULUSAN SESUAI STANDAR PROFESI DAN STANDAR PELAYANAN PROFESI. • PERCEPATAN PENDIDIKAN BAGI NAKES KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL D3 (SPK, NAKES D1 ) • PENGEMBANGAN PRODI BARU SESUAI DENGAN RENCANA KEBUTUHAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN • PENYESUA IAN NOMENKLATUR PRODI • PENYESUAIAN KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA • PENINGKATAN S1-TERAPAN, S2-TERAPAN , S3-TERAPAN SESUAI KEBUTUHAN NAKES. • PENGEMBANGAN KERJASAMA DL DAN LN
TERIMA KASIH
• Poltekkes surakarta: • Poltekkes surabaya: – Perubahan kompetensi
• Poltekkes Bandung – UU nakes sudah cukup mencover semua nakes – Dosen nakes sebagai dosen, atau dosen sbg nakes +
• Poltekkes surakarta : – Pengembangan
