KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/298/2016 TENTANG KOMITE PENDAYAGUNAAN KONSULTAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/IV/SK/230/2014 tentang Komite Pendayagunaan Konsultan Kesehatan Untuk Memperkuat Pelaksanaan Hibah Global Fund Dan Program Kesehatan Lain Di Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
b.
bahwa dengan adanya alih tugas dan jabatan serta untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas Komite Pendayagunaan Konsultan Kesehatan, perlu dilakukan perubahan susunan anggota komite;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Pendayagunaan Konsultan Kesehatan;
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
:
-24.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE PENDAYAGUNAAN KONSULTAN KESEHATAN.
KESATU
: Komite Pendayagunaan Konsultan Kesehatan yang selanjutnya disingkat KPKK merupakan organisasi nonstruktural di bawah Kementerian Kesehatan.
KEDUA
: KPKK bertugas membantu Menteri Kesehatan dalam rangka pendayagunaan konsultan manajemen kesehatan meliputi: 1.
melakukan kajian pendayagunaan manajemen kesehatan;
2.
memfasilitasi pendayagunaan konsultan manajemen kesehatan; dan
3.
melakukan kesehatan.
registrasi
konsultan
konsultan
KETIGA
: Susunan organisasi KPKK Pengarah, dan Pelaksana.
KEEMPAT
: Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mempunyai tugas menetapkan kebijakan pendayagunaan konsultan manajemen kesehatan, melalui: dan
terdiri
manajemen
dari
kebijakan
Pembina,
1.
menetapkan tujuan tugas KPKK;
pelaksanaan
2.
memberikan petunjuk dan pertimbangan berkaitan dengan kode etik, disiplin dan peraturan internal KPKK;
3.
memberikan petunjuk, pertimbangan, dan nasihat berkaitan dengan penyelesaian masalah yang dikonsultasikan oleh Pengarah dan Pelaksana; dan
4.
mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk mengangkat dan memberhentikan Pelaksana.
-3KELIMA
KEENAM
KETUJUH
: Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mempunyai tugas membantu Pembina dalam: 1.
memberikan pengarahan kepada Pelaksana agar mengikuti tujuan dan kebijakan yang ditetapkan Pembina;
2.
menetapkan kode internal KPKK; dan
3.
menyelesaikan masalah-masalah dikonsultasikan oleh Pelaksana.
etik,
disiplin
dan
peraturan yang
: Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga bertugas: 1.
merumuskan kajian di bidang konsultansi manajemen kesehatan sebagai bahan Menteri Kesehatan dalam rangka penetapan kebijakan; dan
2.
memfasilitasi pendayagunaan konsultan manajemen kesehatan.
: Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga diselenggarakan melalui: 1.
penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan kebijakan-kebijakan di bidang konsultansi dan pendayagunaan konsultan manajemen kesehatan;
2.
pelaksanaan inventarisasi, registrasi, kategorisasi, dan klasifikasi konsultan manajemen kesehatan, baik konsultan tingkat nasional/lokal maupun konsultan tingkat internasional; dan
3.
pemberian fasilitasi meliputi: a.
Koordinasi untuk identifikasi kesenjangan dan kebutuhan institusi di tingkat operasional dan satuan kerja pelaksana pembangunan kesehatan;
b.
Pengaturan mekanisme koordinasi dan harmonisasi pemberian/penyediaan konsultan manajemen kesehatan lokal/nasional dan internasional;
-4c.
Penelaahan dan pemberian rekomendasi dalam pembuatan Rencana dan Anggaran Pengadaan Konsultan Kesehatan yang dibuat oleh satuan kerja pelaksana pembangunan kesehatan;
d.
Penilaian (assessment) dan pemberian rekomendasi atas kebutuhan/permintaan konsultan manajemen kesehatan dari satuan kerja pelaksana pembangunan kesehatan;
e.
Koordinasi seluruh Rencana dan Anggaran Pengadaan Konsultan Kesehatan dari satuan kerja pelaksana pembangunan kesehatan, termasuk deskripsi tentang hasil yang diharapkan, untuk dikirimkan dan mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
f.
Pemberian pelaksana menjamin manajemen
bantuan kepada satuan kerja pembangunan kesehatan untuk diperolehnya jasa konsultansi kesehatan yang berkualitas.
KEDELAPAN
: Pembina KPKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dijabat secara ex officio oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
KESEMBILAN
: Pengarah KPKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dijabat secara ex officio oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
KESEPULUH
: Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga terdiri dari:
KESEBELAS
1.
Ketua;
2.
Wakil Ketua;
3.
Sekretaris;
4.
Anggota; dan
5.
Tim Sekretariat.
: Struktur organisasi dan susunan keanggotaan KPKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
-5KEDUABELAS
: KPKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas selama 3 (tiga) tahun.
KETIGABELAS
: Dalam melaksanakan tugasnya, KPKK berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Komite Pendayagunaan Konsultan Kesehatan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEEMPATBELAS : KPKK bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. KELIMABELAS
: Pembiayaan atas pelaksanaan tugas KPKK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan.
KEENAMBELAS
: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/IV/SK/230/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETUJUHBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK
-6LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/298/2016 TENTANG KOMITE PENDAYAGUNAAN KONSULTAN KESEHATAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KPKK I.
STRUKTUR ORGANISASI: PEMBINA
PENGARAH
KETUA
SEKRETARIS I SEKRETARIS II TIM SEKRETARIAT
WAKIL KETUA BIDANG KAJIAN
WAKIL KETUA BIDANG FASILITASI PENDAYAGUNAAN
WAKIL KETUA BIDANG REGISTRASI
ANGGOTA BIDANG KAJIAN
ANGGOTA BIDANG FASILITASI PENDAYAGUNAAN
ANGGOTA BIDANG REGISTRASI
-7II.
SUSUNAN KEANGGOTAAN A.
PEMBINA
:
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
B.
PENGARAH
:
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
C.
PELAKSANA
:
1. Ketua
:
Drg. Naydial Roesdal, M.Sc (PH), FICD
2. Wakil Ketua
:
DR. Dr. Hariadi Wibisono, MPH
:
a.
Dr. Sandra Dewi, MARS
b.
Arsil Rusli, SH, MH
Bidang Kajian Anggota 3. Wakil Ketua
:
Dr. Thomas Suroso, MPH
:
a.
Dra. Zuraida Thoha, SKM, MPH
b.
Dr. Haikin Rahmat, M.Sc
Bidang Fasilitasi Pendayagunaan Anggota 4. Wakil Ketua
:
DR. Dr. Widyastuti Wibisana, M.Sc (PH)
:
a.
Drg. Titte Kabul, M.Sc
b.
Dr. Rita Kusriastuti, MPH
Bidang Registrasi Anggota 5. Sekretaris I
:
Dr. Indriyono Tantoro, MPH
6. Sekretaris II
:
DR. Bambang Hartono, SKM, M.Sc
7. Tim Sekretariat
:
a.
R. J. Sukowidodo, SKM, MPH
b.
Heri Jati Santoso, SKM, M.Pd
c.
Turiman
d.
Nina Aryani, SH MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK
-8LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/298/2016 TENTANG KOMITE PENDAYAGUNAAN KONSULTAN KESEHATAN PEDOMAN PELAKSANAAN KOMITE PENDAYAGUNAAN KONSULTAN KESEHATAN A. PENDAHULUAN Dalam rangka upaya mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Bidang Kesehatan, program-program/proyek-proyek kesehatan, baik yang berskala nasional maupun yang berskala daerah, perlu ditingkatkan kinerjanya. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya, sehingga targettarget yang ditetapkan dalam setiap rencana tahunan dapat dicapai dengan baik. Untuk memperkuat kemampuan manajemen para pelaksana program/proyek kesehatan serta memperkuat kemampuan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan memfasilitasi (oversight) pelaksanaan proyek/program kesehatan, telah dibentuk Komite Pendayagunaan Konsultan Kesehatan (KPKK). B. TUJUAN KPKK KPKK dibentuk untuk memberikan fasilitasi kepada Kementerian dan Lembaga dalam pengembangan kebijakan di bidang konsultansi manajemen kesehatan, pelaksana program/proyek kesehatan dalam pelaksanaan program/proyek kesehatan, serta Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dalam memperkuat fungsi fasilitasi dan pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan KPKK adalah sebagai berikut: 1. Memfasilitasi Kementerian/Lembaga dalam penetapan, pemantauan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kebijakan di bidang konsultansi manajemen kesehatan.
-92. Mengidentifikasi dan meregistrasi konsultan manajemen kesehatan, serta membangun dan mengembangkan profesionalisme konsultan manajemen kesehatan. 3. Membangun kapasitas pengelolaan jasa konsultan manajemen kesehatan serta memberikan fasilitasi pengadaan jasa konsultan manajemen kesehatan kepada pelaksana program kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya. 4. Memberikan dukungan kepada Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah untuk meningkatkan fungsi pengawasan/fasilitasinya. C. PELAYANAN KPKK Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, KPKK memberikan pelayanan berupa fasilitasi kepada Kementerian/Lembaga serta para pelaksana program-program kesehatan yang meliputi: 1. Fasilitasi Pengembangan Manajemen Kesehatan.
Kebijakan
di
Bidang
Konsultansi
KPKK mempersiapkan, memantau, mengevaluasi, dan mengembangkan materi kebijakan Kementerian/Lembaga di bidang konsultansi manajemen kesehatan, seperti peraturan tentang pengalokasian anggaran untuk konsultan manajemen kesehatan dalam setiap usulan kegiatan dan anggaran, peraturan tentang sertifikasi konsultan manajemen kesehatan, peraturan tentang kategorisasi dan klasifikasi konsultan manajemen kesehatan, peraturan tentang standar biaya personil dan non-personil untuk konsultan manajemen kesehatan, peraturan tentang alih teknologi antarkonsultan (khususnya antara konsultan asing dan konsultan nasional), dan lain-lain, serta memantau, mengevaluasi, dan mengembangkannya. 2. Fasilitasi Penyusunan Manajemen Kesehatan.
Rencana
Pendayagunaan
Konsultan
Rencana Pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan yang merupakan bagian dari rencana tahunan pelaksanaan program kesehatan. Oleh sebab itu, ketika Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembangunan bidang kesehatan atau proposal, KPKK sudah mulai memfasilitasi para pelaksana program kesehatan untuk mengidentifikasi kebutuhan konsultannya.
- 10 3. Fasilitasi Penyusunan Kerangka Acuan. Rencana Pendayagunaan Konsultan Manajemen Kesehatan yang sudah dibuat kemudian dilengkapi dengan Kerangka Acuan atau Term of Reference (TOR) untuk setiap jasa konsultansi/konsultan yang dibutuhkan. 4. Fasilitasi Pengadaan Kesehatan.
&
Pendayagunaan
Konsultan
Manajemen
KPKK memfasilitasi program kesehatan untuk mendapatkan tenaga konsultan manajemen kesehatan dengan membuat dan mengelola data konsultan manajemen kesehatan dalam negeri dan mengembangkan jejaring dengan konsultan/penyedia jasa konsultan internasional. Jika konsultan yang dibutuhkan dapat ditemukan dalam data konsultan, maka kebutuhan konsultan tersebut dipenuhi dari dalam negeri. Akan tetapi jika konsultan yang dibutuhkan ternyata tidak dapat ditemukan dalam data konsultan, maka KPKK mencarinya melalui jejaring internasional. Untuk memfasilitasi pengadaan konsultan individu atau organisasi/perusahaan penyedia jasa konsultan yang nilai kontraknya mengharuskan dilakukannya lelang (tender), mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam hal pengadaan barang/ jasa pemerintah yakni dengan membantu Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam menyeleksi konsultan individu atau organisasi/perusahaan konsultan yang akan direkrut. 5. Fasilitasi Pemantauan & Evaluasi Kinerja Konsultan Manajemen Kesehatan. Dalam rangka fasilitasi pemantauan kinerja konsultan manajemen kesehatan dilakukan hal-hal sebagai berikut. a. KPKK menyediakan sistem kesehatan dan analisisnya.
pelaporan
konsultan
manajemen
b. Konsultan manajemen kesehatan pada waktu-waktu yang ditentukan mengisi formulir pemantauan dan mengirimnya ke program kesehatan dan KPKK. c. KPKK dan program kesehatan mereview laporan konsultan manajemen kesehatan, menganalisis, dan merumuskan rekomendasi tindakan-tindakan koreksi. d. Program kesehatan melaksanakan tindakan-tindakan koreksi.
- 11 Hasil penilaian terhadap konsultan manajemen kesehatan ini, setelah mendapat konfirmasi dari konsultan manajemen kesehatan yang bersangkutan, selanjutnya dapat dicantumkan dalam profil konsultan manajemen kesehatan tersebut di database/website konsultan manajemen kesehatan oleh program kesehatan untuk referensi. 6. Pengembangan Kesehatan.
Kapasitas
(Pelatihan)
Konsultan
Manajemen
Kapasitas konsultan manajemen kesehatan dalam negeri dengan sendirinya akan berkembang setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai konsultan manajemen kesehatan. Pengalaman yang diperolehnya selama menjadi konsultan manajemen kesehatan, akan menambah pengetahuan dan kecakapannya. Bilamana dalam bertugas tersebut yang bersangkutan menjadi pendamping (counterpart) konsultan manajemen kesehatan internasional, maka ia juga akan memperoleh alih pengetahuan dan keterampilan (transfer of knowledge and skill) dari konsultan manajemen kesehatan internasional yang didampinginya. Tetapi, pengembangan kapasitas konsultan manajemen kesehatan dalam negeri secara sistematis dan terencana dapat dilakukan oleh KPKK melalui pelatihan-pelatihan konsultan manajemen kesehatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkompeten. D. PENUTUP Pedoman Pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan yang bersifat fleksibel bagi pelaksanaan tugas-tugas KPKK. Perbaikan-perbaikan atau penyesuaian-penyesuaian dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pembina.
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK
