PERATURAN MAJELIS W A L I AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN NOMOR: 25920/UN4.0/OT.05/2016 TENTANG TUGAS, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M A H A ESA MAJELISWALI AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN
Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin tentang Tugas, Tata Kerja dan Keanggotaan Komite Audit Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara R.l. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan 1
Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722) 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Periode 2015-2019. Memperhatikan :
Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Unhas tanggal 23 Mei 2016 MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN MAJELIS WALI A M A N A T UNIVERSITAS H A S A N U D D I N TENTANG TUGAS, T A T A KERJA D A N KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT BABl KETENTUAN U M U M Pasal 1
Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum. 2. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandalam bidang pendidikan tinggi. 4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat M W A adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik. 5. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas. 6. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik. 7. Komite Audit yang selanjutnya disingkat K A adalah perangkat M W A yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan Unhas. 8. Satuan Pengawasan Internal disingkat SPI adalah unsur pelaksana pengawasan intemal di lingkungan Unhas yang dalam hal ini adalah Lembaga Satuan Pengawasan Internal (LSPl).
2
BAB II STATUS DAN KEDUDUKAN Pasal 2 KA berstatus sebagai perangkat MWA. Pasal 3 KA berkedudukan sebagai perangkat M W A yang melakukan pengawasan di bidang penetapan norma, kebijakan operasional pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana. BAB 111 TUGAS DAN WEWENANG Pasal 4 (1)
(2)
(3) (4)
KA mempunyai tugas: a. Melakukan supervise, proses dan hasil audit intemal oleh SPI dan auditor ekstemal atas penyelenggaraan Unhas di bidang nonakademik; b. Mereview pelaksanaan fungsi manajemen risiko; c. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan KA kepada MWA. d. Membantu M W A untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intem dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor ekstemal dan fungsi SPI; e. Menelaah kebijakan dan laporan audit intemal secara berkala; f. Memberikan rekomendasi kepada M W A untuk menetapkan auditor ekstemal; g. Memantau proses tindak lanjut laporan hasil audit ekstemal; dan h . Melaksanakan penugasan lain dari MWA selain sebagaimana dimaksud pada butir a sampai dengan butir g. KA memiliki wewenang sebagai berikut: a. Meminta, mendapatkan dan mengakses informasi secara penuh dan bebas tentang penyelenggaraan Unhas di bidang nonakademik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari berbagi pihak, terutama dari SPI dan auditor ekstemal berdasarkan surat penugasan dari MWA; b. Meminta bantuan tenaga ahli dan/atau konsultan dalam bidang tertentu dengan persetujuan tertulis MWA; c. Bekerjasama dengan pihak yang bertanggungjawab atas dokumen, data dan informasi tentang penyelenggaran Unhas di bidang nonakademik yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya tersebut; dan d. Mengusulkan pembentukan tim yang sifatnya ad hoc. Melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada MWA. Wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Unhas baik dari pihak intemal maupun pihak ekstemal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
3
BAB IV TATA KERJA Bagian Kesatu Rapat K A
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)
Pasal 5 K A melakukan rapat dalam bentuk: a. Rapat intemal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan. b. Rapat dengan SPI dan unit kerja lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam tiga bulan. c. Rapat dengan auditor ekstemal sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. K A dalam melakukan rapat ditempat kedudukan Unhas atau tempat lain yang ditentukan oleh Ketua KA. K A dalam melakukan rapat hams dilakukan dengan undangan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua KA. K A dalam melakukan rapat hams mencantumkan tanggal, waktu, tempat pelaksanaan rapat, dan agenda rapat. K A dalam melakukan rapat paling sedikit dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota KA. Jika diperlukan, rapat KA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal-hal tertentu dapat dihadiri oleh anggota MWA lainnya. Keputusan rapat K A dinyatakan sah apabila disetujui mayoritas anggota K A yang hadir dan anggota K A yang berbeda pendapat, wajib mengemukakan pendapat disertai dengan alasannya. K A melakukan rapat paling sedikit membahas: a. informasi tentang laporan kinerja Unhas yang berkaitan dengan bidang nonakademik, dan/atau b. menelaah informasi yang diterima oleh K A dari SPI maupun dari sumber lainnya. Bagian Kedua Mekanisme Surat Menyurat
(1) (2)
(3)
Pasal 6 Surat masuk dan surat keluar KA dicatat oleh sekretaris eksekutif MWA. Surat masuk: a. Surat yang sudah dicatat oleh sekretariat M W A dan diedarkan kepada selumh anggota KA untuk diketahui dan diparaf. b. Surat ditindaklanjuti sesuai disposisi Ketua KA. Surat keluar: Surat yang ditujukan kepada M W A ditandatangani oleh Ketua KA.
4
Bagian Ketiga Pelaporan
(1) (2)
(3) (4)
Pasal 7 K A wajib membuat laporan tertulis kepada M W A atas setiap penugasan yang diberikan. K A membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan K A kepada M W A berupa laporan triwulan, laporan tahunan, dan laporan insidentil berdasarkan penugasan khusus dari MWA. K A wajib menelaah pengungkapan {disclosure) hasil audit untuk dijadikan bagian dalam Laporan Tahunan Unhas. Pengungkapan hasil audit sebagaimana disebutkan pada ayat (3) memuat tentang: a. Hasil kajian atas laporan keuangan dan kinerja yang dilakukan Rektor sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan telah diaudit. b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KA. c. Kepatuhan Unhas terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik {good university governance), termasuk didalamnya pengendalian intemal. Bagian Keempat Evaluasi
Pasal 8 MWA melakukan evaluasi terhadap kinerja KA, baik sebagai individu maupun sebagai kolektif yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun. Bagian Kelima Honorarium dan Tunjangan
(1)
(2)
Pasal 9 Anggota K A yang bukan berasal dari M W A diberikan honorarium dan tunjangan setiap bulan yang besarannya ditetapkan oleh Rektor atas usul MWA sesuai dengan standar biaya yang berlaku. Honorarium dan tunjangan anggota K A dan biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas K A mempakan bagian dari anggaran MWA.
BAB V KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT Bagian Kesatu Persyaratan Galon Anggota K A Pasal 10 Galon anggota K A hams memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Berkewarganegaraan Indonesia; 5
c. d. e. f.
g. h.
Sehat jasmani dan rohani; Berpendidikan minimal sarjana (strata 1) atau sederajat; Memiliki integritas, komitmen, dan dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya; Memiliki keahlian dibidang akuntansi, tata kelola perguruan tinggi, pengauditan, peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi, hukum, dan/atau pengelolaan barang milik negara; Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Unhas; dan Tidak pemah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan Anggota K A
(1) (2) (3)
Pasal 11 Pemilihan anggota K A dilaksanakan oleh M W A paling lambat 4 (empat) bulan setelah M W A ditetapkan oleh Menteri. Anggota K A berjumlah paling banyak 5 (lima) orang. Pemilihan anggota K A yang berasal dari bukan anggota M W A dilaksanakan berdasarkan tata cara sebagai berikut: a. Ketua K A mengusulkan paling sedikit dua kali jumlah calon anggota KA yang dibutuhkan dari bidang keahlian yang dipersyaratkan kepada MWA. b. Calon anggota K A melampirkan pemyataan kesediaan memenuhi semua persyaratan pelaksanaan tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh MWA.
Bagian Ketiga Pengangkatan Anggota KA
(1) (2) (3)
Pasal 12 Pembentukan KA oleh M W A ditetapkan dengan Keputusan MWA. Anggota KA yang berasal dari anggota M W A otomatis sebagai sebagai ketua KA. Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota K A ditetapkan dengan Keputusan MWA. Bagian Keempat Masa Jabatan Anggota K A
(1) (2)
Pasal 13 Masa jabatan anggota K A yang bukan berasal dari anggota M W A adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali. Apabila anggota M W A yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai M W A Unhas, maka Ketua K A digantikan oleh anggota MWA lainnya. 6
(3)
Anggota K A yang berasal dari bukan anggota M W A dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan MWA dengan menyebutkan alasannya.
(4)
Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan apabila yang bersangkutan: a. melanggar ketentuan statuta, OTK M W A dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; br terlibat dalam tindakan yang merugikan Unhas dan/atau negara; c. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau d. mengundurkan diri. Keanggotaan sebagai KA dapat berakhir dengan sendirinya jika: a. berakhir masa j abatannya; b. meninggal dunia; c. berhalangan tetap secara terus-menerus lebih dari 6 bulan; d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara; e. mengundurkan diri; atau f. diberhentikan oleh MWA.
(5)
BAB V I KODE ETIK Pasal 14 Setiap anggota K A harus memegang teguh dan mematuhi kode etik berikut ini: a. Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif dan cermat dalam melaksanakan tugas. b. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap Unhas dan KA. c. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan Unhas dan KA. d. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Unhas atau yang dapat mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban sebagai anggota K A secara obyektif. e. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkepentingan terhadap Unhas termasuk dari tenaga nonakademik Unhas, auditor ekstemal, pelanggan, pemasok, dan rekanan lain yang dapat mengganggu atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesional KA dan atau menyebabkan adanya benturan kepentingan. f. Mematuhi sepenuhnya tugas dan tanggung jawab sebagai KA, kebijakan Unhas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. g. Memelihara dan mempertahankan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan. h. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang dapat menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi Unhas dengan alasan apapun juga.
7
i.
Melaporkan semua hasil pelaksanaan tugas K A dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Unhas dan/atau dapat melanggar hukum.
BAB V I I KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Segala peraturan yang belum diatur dalam peraturan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V I I I KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan M W A ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Makassar pada tanggal 23 Mei 2016
