[S BNI
Dewan Komisaris
SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BANK NEGARA TNDONESTA (PERSERO) Tbk NOMOR: KEP / O24 / DK/ 2OtG TENTANG PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
Menimbang
:
1.
Bahwa dalam rangka
pelaksanaa
n Good
Corporate
Governance (GCG) pada perseroan, maka sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko. 2.
Bahwa sebagai pedoman bagi Komite pemantau Risiko dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris telah menerbitkan pedoman dan tata tertib kerja anggota Komite Pemantau Risiko yang terakhir diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep/00l/DKl2Ot3 tanggal 25 Februari 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Pemantau Risiko,
3.
Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko, maka dipandang perlu untuk dilakukan pembaharuan atau penyesuaian kembali terhadap pedoman dan tata tertib kerja anggota Komite Pemantau Risiko dalam Surat
Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tersebut diatas dengan menetapkannya dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris ini. 4.
Bahwa untuk selanjutnya penyebutan pedoman dan tata tertib kerja anggota Komite Pemantau Risiko dalam Surat Keputusan
ini diubah menjadi
Piagam Komite pemantau
Risiko.
Mengingat
1.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3.
Peraturan Bank Indonesia Nomor Bl4|PBI|2OO6 tanggal 30 Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
Januari 2006 tentang Pelaksanaan
PT Bank Negara lndonesia (Persero) Tbk
Kantor Pusat Sudirman Kav. lakarta 1 0220, Indonesia www-bni.co.id Jl. Jenderal
l
NBNI 4.
Peraturan Bank Indonesia Nomor Bl14lPBIl2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor Bl4lPBTl2O06 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
5.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor LSILSIDPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
6.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBUl20l1 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
7.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU{2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-0UMBU/?OLL tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
B.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU(2OL2 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
9.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor t7/POJK.O3|20L4 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.O4/2OL4 Desember 2AL4 tentang Direksi dan Dewan tanggal Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
B
11.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14lSEOJK.03l20t5 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
L2.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IB/POJK.O3l2Ot6 tanggal 15 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
13. Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
L4.
Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank
Negara
Indonesia Nomor Kep/008/DKl20l2 tanggal 17 Desember
2Ot2 mengenai Ketentuan Umum
Pengangkatan,
Pemberhentian, Pengaturan Tugas sefta Honorarium dan Fasilitas Anggota Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris. 15.
Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank
Negara
Indonesia (Persero) Tbk Nomor Kep/001/DK/2013 tanggal 25 Februari 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Pemantau Risiko.
NBNI Memperhatikan
1.
Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-375IMBU.Wk/2011, tanggal 5 Desember z}tt tentang Kebijakan Menteri Negara BUMN dalam Pengurusan dan Pengawasan BUMN.
2.
Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 25 Januari 2015, khususnya mengenai Pembahasan Pembaharuan Pedoman dan Tata Tertib Komite
26 Mei 2016 dan 22 Juni 2016 Pemantau Risiko. MEMUTUSKAN
Menetapkan
PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
Pertama
Mernperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite pemantau Risiko menjadi Piagam Komite Pemantau Risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
Kedua
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
Ketiga
Terhitung sejak berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep/001/DK/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat
Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam materi Surat Keputusan ini maka akan dilakukan pembetulan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
Padatanssat
:
Jakafta
, 2l
JUL
20lE
K NEGARA INDONESIA (PERSERo) rbk
rev zt
dt
i i
I-\r
a\ \1
Q,
/s-
llartadi A Satwono Komisaris Utama
Pradjoto Wakill(omisaris Utama
XBNI Lampiran SK Dewan Komisaris Nomor: KEP/024/DK/2016 Tanggal:
PIAGAM KOMITE PEIUIANTAU RISIKO PT BANK NEGARA TNDONESTA (PERSERO) Tbk
1.
Dasar pembentukan dan pelaksanaan tugas KpR Pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko (KpR) pT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut BNI dilakukan dengan berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 6esf pracfices yang dapat diterapkan di lembaga perbankan dI
Indonesia, khususnya:
a.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2A06 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum;
b.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/L4/PBL/2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor S/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum;
c.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang
d.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2O12 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
e.
Peraturan-peraturan Bank Indonesia dan otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Penerapan
Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. 2.
Maksud dan tujuan Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan
tugas Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance khususnya yang berkaitan dengan bidang manajemen risiko. 3.
u-26-BJ-06-09
Corporate
Pembentukan dan struktur a.
Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam suatu surat Keputusan Dewan Komisaris.
b.
Komite Pemantau Risiko berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
NBNI Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari:
1).
1 (satu) orang Komisaris Independen.
2). 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki
keahlian
di
bidang
manajemen risiko.
3), 1 (satu) orang dari pihak independen
yang memiliki keahlian di bidang
keuangan.
d. Jumlah dari komisaris independen dan pihak
independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51o/o (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko,
e.
Ketua Komite Pemantau Risiko adalah seorang Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan rapat Dewan Komisaris, dan didudukkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
f.
Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada BNI.
Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai :
g, Anggota
1). Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
2). Sekretaris/staf Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain. h,
Direksi melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris.
t.
Ketua Komite Pemantau Risiko berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Pemantau Risiko jika salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.
j. Anggota Direksi BNI tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko. k.
Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
t.
Komite Pemantau Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.
Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf yang berasal dari pihak luar BNI atau sekretaris Komite. Staf atau Sekretaris Komite tersebut ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris,
NBNI 4,
Persyaratankeanggotaan Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite pemantau Risiko:
a.
b.
Persyaratan Umum
1).
Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lain.
2).
Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak.negatif dan benturan kepentingan terhadap BNI.
Persyaratan Kompetensi
1).
Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang keuangan dan perbankan.
2).
Mampu bekerjasama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif dan menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya.
3).
Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai prinsip dan proses penerapan Good corporate Governance dan manajemen risiko secara umum,
4).
Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas operasional BNI, penerapan Good Corporate Governance dan manajemen risiko.
Persya rata n Independensi
Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen:
1).
Merupakan pihak di luar BNI yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham seri A Dwiwarna atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2).
Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BNI.
5.
3).
Dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik maupun konsultan yang memberikan jasa audit, jasa manajemen risiko dan/atau konsultasi non audit kepada BNI.
4).
Bukan merupakan pihak yang berasal dari karyawan perusahaan.
Tugas Komite Pemantau Risiko
a.
Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko
bank dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan
kebijakan tersebut.
b.
pelaksanaan
NBNI b.
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kesesuaian kebijakan manajemen risiko dan manajemen risiko terintegrasi dengan implementasinya untuk memastikan bahwa BNI telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
c.
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
1). 2).
pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
Pelaksanaan rencana
kerja dan tugas Komite Manajemen
Risiko
Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko pada BNI. d.
Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko, manajemen risiko terintegrasi dan kebijakan lain terkait risiko yang disusun Direksi secara berkala, serta memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan Bank yang ditetapkan Direksi dalam bidang manajemen risiko.
a
Melaksanakan tugas sesuai dengan program/rencana kerja Komite Pemantau Risiko.
f.
Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan (penilaian) regulator terkait risiko kepada Dewan Komisaris,
g.
Mengidentifikasi dan mengevaluasi kecukupan kebijakan Bank dalam bidang pelaksanaan manajemen risiko
kajian terhadap fungsi dan efektivitas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, serta melakukan koordinasi atas pelaksanaan dan pengawasan efektivitas masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management BNI.
h. Melakukan
L
u,26-BJ-06-09
Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas keputusan Direksi untuk pemberian fasilitas kredit dalam jumlah tertentu yang wajib dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.
j.
Melakukan penelaahan, memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan atas keputusan Direksi mengenai pemberian kredit kepada pihak terkait yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris,
k.
Melakukan Monitoring dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Laporan perkembangan pelaksanaan pemberian kredit dalam jumlah tertentu yang telah dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.
t.
Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Kebijakan Umum Perkreditan yang disampaikan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
NBNI m. Melakukan penelaahan serta memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan komisaris apabila diperlukan terhadap laporan, usulan/permintaan persetujuan atau hal-hal lain terkait dengan risiko yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris. n.
Melakukan kunjungan
ke lapangan dalam rangka menjalankan tugas dan
tanggung jawab Komite Pemantau Risiko apabila diperlukan. o.
6.
Melaksanakan. tugas-tugas Komisaris.
tertentu lainnya yang diberikan oleh
Dewan
Wewenang Komlte Pemantau Risiko a.
Berdasarkan surat penugasan tertulis darl Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.
b.
tertulis
hasil
Komite Pemantau Risiko berwenang untuk melakukan pengujian secara uji petik dan melakukan inspeksi terhadap kantor-kantor cabang/perwakilan/wilayah dan unit-unit bisnis BNI apabila diperlukan.
Anggota Komite Pemantau Risiko berwenang melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko, termasuk dalam mengkomunikasikan hal-hal terkait informasi keuangan dan manajemen.
d.
7.
Untuk melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko dapat bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, Komite manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan kerja Manajemen Risiko serta unit-unit kerja yang relevan.
Hak dan kewajiban Komite Pemantau Risiko
a.
Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjalankan tugas dengan baik dengan berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko.
b. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal
dari pihak independen memiliki hak untuk menerima honorarium dari perseroan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c.
Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko.
d. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Pemantau Risiko tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
u-26-BJ-06-09
NBNI Anggota Komite Pemantau Risiko wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan Anggota Komite sebagai berikut:
1).
Laporan atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
2).
Laporan triwulanan dan laporan tahunan.
f.
Setiap tahun .Komite melalui Dewan Komisaris melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai tanggung jawab dan pencapaian serta informasi lainnya yang perlu disampaikan.
g.
Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang terkait jabatannya.
h,
Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
L
Anggota Komite yang berasal dari pihak independen wajib hadir pada hari dan jam kerja Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut: 1). sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dalam satu minggu sesuai hari dan jadwal kehadiran yang ditetapkan Dewan Komisaris dan/atau Ketua Komite, antara lain untuk menghadiri Rapat Komite dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan serta;
2).
j.
8.
apabila diperlukan, atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau Ketua Komite, Anggota Komite yang berasal dari pihak independen wajib hadir pada perseroan atau pada Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Komite, atau pada kegiatan yang harus dihadiri oleh Dewan Komisaris sesuai dengan keperluannya di luar hari dan jadwal kehadiran rutin tersebut.
Dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas di antara komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan kerjasama pelaksanaan tugas, Komite Pemantau Risiko wajib melakukan koordinasi dengan Komitekomite di bawah Dewan Komisaris lainnya.
Rapat Komite Pemantau Risiko
a.
Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
b.
Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51o/o (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk
seorang Komisaris Independen dan anggota yang berasal dari
Pihak
Independen.
Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota Komite Pemantau Risiko yang paling senior apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
NBNI d.
Jika dipandang perlu, Komite Pemantau Risiko dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan rapat untuk hadir dalam Rapat Komite Pemantau Risiko.
e. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. f, Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/z (satu per dua) jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir. Pengaturan hak suara anggota Komite menganut prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
g.
Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
h.
Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
9.
t.
Risalah Rapat Komite disusun oleh Sekretaris Komite atau oleh salah satu anggota komite yang berasal dari pihak independen dalam hal tidak terdapat Sekretaris Komite.
J.
Risalah Rapat Komite disampaikan secara tertulis oleh Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris,
k.
Kehadiran Anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite,
Masa Tugas Anggota Komite Pemantau Risiko
Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris, masa tugasnya sebagai anggota komite adalah sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh RUPS.
b.
Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya sebagai anggota komite apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir maka jabatan Ketua Komite Pemantau Risiko digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.
d.
u-26-BJ-06-09
Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali Selama 2 (dua) tahun masa jabatan sehingga total masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko pada perseroan maksimal hanya selama 5 (lima') tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.
[SBNI 6
Dewan Komisaris dengan memperhatikan usulan dari Ketua Komite Pemantau Risiko, dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen apabila dianggap tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota komite sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan penunjukan/pengangkatan anggota komite yang bersangkutan dan/atau Perjanjian Kerja antara anggota komite yang bersangkutan dengan BNI, serta berdasarkan peraturan yarig berlaku.
f.
Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris maka Ketua Komite yang bersangkutan wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
1O. Lain-lain a.
Tata Persuratan Komite Pemantau Risiko mengacu pada Tata
Persuratan
Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang diatur tersendiri.
b.
setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dibebankan kepada BNI.
c.
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko akan dievaluasi secara berkala dan akan diperbaharui sesuai perkembangan/perubahan kondisi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya didudukkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.
Ditetapkan
di : Jakarta
Padatanssal
' zl JUL
2016
PT BANK NEGARA TNDONESTA (PERSERO) TBK
Komite Pemantau Risiko
q
Haftadi Aous Sarwono Ketua/Komisaris Utama/ Komisaris Independen
,/
Hemavry'lti
A"gg"t"/Pihak Independen
anggota/Komisaris
f^'*anggota/Pihak Independen
