Pedoman Komite Pemantau Risiko
PEDOMAN KOMITE PEMANTAU RISIKO
Hal 1/5
Pedoman Komite Pemantau Risiko
RINCIAN PEDOMAN KOMITE PEMANTAU RISIKO
DAFTAR ISI 1.0
Nama………………………………………………………………………………………..
3
2.0
Keanggotaan……………………………………………………………………………….
3
3.0
Fungsi………………………………………………………………...……………...............
3
4.0
Cakupan………………………………………………………………………………………
4
5.0
Rapat……………………………………………………………….………………………..
4
6.0
Keputusan Tertulis atau Yang Diedarkan…………………………......………….....…..
4
7.0
Reservasi…………………................................................……......……………………..
5
8.0
Risalah……………………………………………………………………………………….
5
9.0
Perubahan…..……………………………………………..……………………………..….
5
Hal 2/5
Pedoman Komite Pemantau Risiko
1.0 NAMA 1.1 Komite ini dinamakan “Komite Pemantau Risiko”. 2.0 KEANGGOTAAN 2.1 Komite ini terdiri dari minimal tiga orang. Bilamana ada kekosongan dalam organisasi Komite ini, maka anggota Komite lainnya dapat merangkap, selama jumlah anggota Komite tidak kurang dari tiga orang. 2.2 Para anggota komite, termasuk ketua komite, diangkat oleh Dewan Komisaris (“Dewan”) dari waktu ke waktu dan terdiri dari sedikitnya 1 (satu) Komisaris independen dan 2 (dua) pihak independen. Jika jumlah keseluruhan komite lebih dari tiga, maka jumlah Komisaris independen dan pihak independen setidaknya 51% dari jumlah anggota komite. Pencalonan untuk pengangkatan Anggota Komite akan diriview oleh Komite Renumerasi dan Nominasi. Anggota komite dapat diangkat kembali oleh Dewan setiap waktu dengan ketentuan bahwa pencalonan untuk pengangkatan kembali tersebut telah diriview oleh Komite Renumerasi dan Nominasi. 2.3 Dua pihak independen sebagai anggota adalah seorang yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan seorang yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. 2.4 Ketua komite adalah seorang komisaris independen. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 komite lainnya 2.5 Tiap anggota komite menjabat hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya. Ketua yang berhenti setelah habis masa jabatannya dan anggota komite lainnya, dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
3.0 FUNGSI 3.1 Komite mengawasi kebijakan manajemen resiko dan implementasi kegiatan usaha sebagai berikut: 3.1.1
meriview filosofi manajemen risiko secara keseluruhan, guna memastikan agar sejalan dengan strategi perusahaan secara umum sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan;
3.1.2
meriview panduan dan kebijakan manajemen yang mengatur proses untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko, dan meriview kinerja manajemen terhadap panduan dan kebijakan tersebut;
3.1.3
meriview kebijakan penting dalam rangka manajemen resiko yang efektif;
3.1.4
melaksanakan review dan tindakan manajemen risiko yang prudent;
3.1.5
meriview kebijakan pengungkapan risiko;
yang
diperlukan
dalam
rangka
Hal 3/5
Pedoman Komite Pemantau Risiko
3.1.6
meriview sistem manajemen risiko dan metodologi alokasi modal berbasis risiko;
3.1.7
meriview cakupan, efektifitas dan obyektifitas Manajemen Risiko.
3.1.8
meriview laporan guna memantau dan mengendalikan risiko; dan
3.1.9
memantau dan mengevaluasi kinerja komite manajemen resiko dan unit manajemen risiko.
4.0 CAKUPAN 4.1 Komite bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap resiko kredit, operasional, pasar dan kategori risiko lainnya yang dapat didelegasikan oleh Dewan atau sebagaimana dianggap perlu oleh komite, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan.
5.0 RAPAT 5.1 Komite dapat melakukan rapat setiap waktu namun setidaknya empat kali dalam satu tahun. 5.2 Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang komisaris independen dan pihak independen 5.3 Tidak ada keputusan yang dapat diambil dalam rapat kecuali setidaknya tiga anggota Komite hadir. 5.4 Dalam setiap rapat Komite, Ketua Komite, jika hadir, akan memimpin rapat. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka para anggota yang hadir akan menunjuk seorang dari antara mereka menjadi pemimpin rapat. 5.5 Komite dapat mengatur tata-tertib tersendiri mengenai penyelenggaraan rapat, pemberitahuan mengenai rapat, pengambilan suara dan jalannya rapat, pencatatan Risalah rapat dan penyimpanan, pembuatan dan pemeriksaan risalah tersebut. 5.6 Seorang sekretaris Bank (termasuk asisten sekretaris) akan menjadi sekretaris Komite (“Sekretaris”). Sekretaris tersebut wajib hadir dalam rapat dan membuat catatan mengenai jalannya rapat dan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 5.7 Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
6.0 KEPUTUSAN TERTULIS ATAU YANG DIEDARKAN 6.1 Segala keputusan dalam bentuk tertulis, ditandatangani atau disetujui oleh mayoritas Komite akan berlaku layaknya sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah rapat Komite dan dapat terdiri dari beberapa dokumen dalam bentuk serupa, yang masingHal 4/5
Pedoman Komite Pemantau Risiko
masing ditandatangani oleh satu atau lebih anggota Komite. Mayoritas anggota yang menandatangani atau menyetujui tersebut harus berupa anggota yang independen. Istilah “dalam bentuk tertulis” dan “ditandatangani” meliputi persetujuan yang disampaikan melalui e-mail atau telefax oleh anggota Komite.
7.0 RESERVASI 7.1 Wewenang yang dilimpahkan kepada Komite bersifat independent terhadap, dan tanpa mengurangi, wewenang yang telah atau sewaktu – waktu secara khusus dilimpahkan kepada pejabat tertentu atau Komite lain di bawah Dewan Komisaris.
8.0 RISALAH 8.1 Salinan risalah rapat Komite wajib diedarkan kepada semua anggota Dewan Komisaris Bank segera hal tersebut dapat dilakukan.
9.0 PERUBAHAN 9.1 Pedoman ini dapat direvisi dari waktu ke waktu melalui penambahan atau lainnya apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan dan peraturan Indonesia.
Tanggal Efektif Berlaku: 3 Agustus 2012
Hal 5/5
