SURAT-KEPUTUSAN NOMOR :K 14 219 Tentang
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DIREKSI PT BARATA INDONESIA (PERSERO) Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan Manajemen Risiko merupakan langkah penting untuk meminimalisasi risiko dalam mencapai tujuan PT Barata Indonesia (Persero) secara optimal. 2. Bahwa Manajemen Risiko harus dilakukan secara bersama oleh seluruh fungsi secara terintegrasi. 3. Bahwa Penerapan Manajemen Risiko merupakan praktik terbaik dalam menerapkan Good Corporate Govermance ( GCG ). Sebagai Wujud komitmen PT.Barata Indonesia ( Persero ) dalam penerapan GCG yang efektif, 4. Bahwa sehubungan dengan butir 1, 2 dan 3 di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. Mengingat 1. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/MMBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporat Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara; 3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor : 05/DEKOM/BRT/XI/2013 Tanggal 13 Nopember 2013 Tentang : Pedoman Pelaksanaan GCG PT. Barata Indonesia ( Persero ) ; 5. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Barata Indonesia (Persero) No.05/DEKOM/BRT/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013 tentang : Pedoman Pelaksanaan GCG. 6. Surat Keputusan Direksi Nomor : K 14 218 tertanggal 13 Oktober 2014 Tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko. MEMUTUSKAN .Menetapkan : Surat Keputusan Direksi PT Barata Indonesia (Persero) tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan PT Barata Indonesia (Persero) . sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Pengertian 1. Risiko adalah segala sesuatu yang berpeluang atau berpotensi mengganggu pencapaian tujuan PT Barata Indonesia ( Persero). 2. Manajemen Risiko adalah suatu proses pengambilan keputusan yang sistematik dan terorganisasi dengan baik, yang secara effisien dapat mengidentifikasi risiko, menganalisa risiko dan secara efektif mengurangi atau mengeliminasi risiko guna mencapai tujuan. 3. Identifikasi Risiko adalah kegiatan mendapatkan dan mengelompokkan risiko - risiko yang ada di lingkungan PT Barata Indonesia (Persero) berdasarkan ruang lingkup fungsi unit bisnis. 4. Pengukuran Risiko adalah kegiatan mengukur tingkat kemungkinan dan dampak terjadinya risiko. Sesuai dengan standart yang dipergunakan perusahaan. 5. Prioritas Risiko adalah kegiatan mengurutkan jenis risiko berdasarkan hasil pengukuran risiko dari risiko tertinggi ke risiko terendah.dan menentukan level
minimum suatu risiko perlu ditangani/dimitigasi atau dapat diterima. 6. Penanganan Risiko adalah kegiatan untuk merumuskan dan melaksanakan tindakan yang harus dilakukan untuk meminimalisasi risiko. Yang memang harus ditangani/dimitigasi. 7. Perusahaan adalah PT Barata Indonesia (Persero). Pasal 2 Maksud dan Tujuan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko disusun dengan maksud dan tujuan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mengukur, mencegah dan menanggulangi terjadinya risiko perusahaan, sehingga kerugian dapat dicegah sedini mungkin. BAB II RUANG LINGKUP RISIKO Pasal 3 Jenis Risiko 1. Jenis Risiko Perusahaan terdiri dari risiko korporat dan risiko operasinal sesuai dengan fungsi lembaga yang berdampak signifikan bagi Perusahaan : Sehingga Perusahaan harus memfasilitasi kegiatan – kegiatan Manajemen Risiko untuk : A . Mengintegrasikan penerapan manajemen risiko lintas fungsi. B. Memberikan saran kepada Kepala Unit Kerja yang menjadi penanggung jawab unit kerja. C. Melaporkan dan mengkomunikasikan secara periodek penerapan manajemen risiko kepada Direksi. D. Memastikan manajemen risiko diterapkan secara konsisten dan efektif. 2. Jenis risiko per aktivitas bisnis, terdiri dari risiko yang dianggap mungkin akan terjadi berdasarkan hasil kajian fungsi terkait dengan aktivitas bisnis dimaksud. Proses pengelolaan risiko Perseroan dilakukan dengan menggunakan pola pengelolaan risiko di seluruh unit kerja ,serta pengelolaan risiko terkait dengan isu – isu strategis dan operasional.
BAB III PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Pasal 4 Manfaat Penerapan Manajemen Risiko 1. Membantu Perusahaan menghindari atau mengurangi semaksimal mungkin biaya – biaya yang terpaksa harus di keluarkan karena terjadinya risiko. 2. Membantu Manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat terkait dengan tindakan penanganan risiko, apakah cukup diterima, dimitigasi dengan mengurangi peluang maupun dampak, ataupun mentransfer risiko dengan segala konsekuensi besaran cost benefit yang ditimbulkan . 3. Setiap tindakan bisnis mempertimbangkan aspek analisis risiko, sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian. Pasal 5 Pendekatan Penerapan Manajemen Risiko 1. Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut: a. Ruang lingkup per aktifitas bisnis, yang menyajikan kajian risiko per aktivitas bisnis dan dilakukan oleh setiap Unit Kerja yang ada di Divisi dan Biro /cabang/Proyek dengan dilaporkan kepada Biro Manajemen Risiko. b. Ruang lingkup perusahaan, yang mengambarkan risiko perusahaan secara menyeluruh dilakukan oleh Biro Manajemen Risiko, termasuk mendapatkan High Top Rank Risk bagi perusahaan. 2. Siklus dan Standart – standart yang di gunakan dalam pengelolaan Manajemen Risiko dan penangannya menggunakan konsep sebagaimana dibahas pada pasal 8 dalam peraturan ini..
BAB IV PENGELOLAAN RISIKO Pasal 6 Proses Pengelolaan Risiko Pengelolaan risiko dilakukan melalui proses : a. Penetapan kebijakan, strategi dan tujuan Manajemen Risiko b. Identifikasi; c. Evaluasi; d. Pemilihan cara pengelolaan risiko; e. Pengukuran dan validasi
Pasal 7 Fungsi Terkait Proses Pengelolaan Risiko 1. Penetapan kebijakan, strategi dan tujuan Manajemen Risiko dilakukan oleh Direksi. 2. Proses identifikasi, evaluasi, pemilihan cara pengelolaan risiko dilakukan oleh fungsi terkait dibawah pengawasan dan bimbingan dari Biro Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 3. Biro Manajemen Risiko melakukan analisis dan kompilasi risiko setiap Unit Kerja menjadi suatu profil risiko Perusahaan secara keseluruhan dan melakukan evaluasi penerapan Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Pengendalian Risiko pada unit kerja dan fungsi kegiatan terkait serta melakukan kajian – kajian risiko atas rencana strategis/investasi perusahaan atas dasar penugasan dari Direksi. 4. Komite Pemantau Manajemen Risiko mengawasi dan memberikan arahan/nasehat terkait implementasi Manajemen Risiko di seluruh kegiatan/proses bisnis di PT.Barata Indonesia ( Persero ) termasuk pemantauan atas pengendalian/mitigasi risiko – risiko kunci perusahaan yang perlu dikelola dan dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris. 5. Proses pengukuran dan validasi dilakukan oleh fungsi pengawasan internal perusahaan. 6.
Pasal 8 Tahapan Dalam Proses Pengelolaan Risiko 1. Proses identifikasi dilakukan dengan merumuskan kegiatan dan tujuan dari kegiatan tersebut serta risiko yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan dari kegiatan dimaksud. 2. Proses evaluasi dilakukan dengan menganalisa kemungkinan dan dampak dari risiko yang mungkin muncul, kemudian menyusun alternatif tindakan untuk mengatasi risiko. 3. Pemilihan cara pengelolaan risiko didasarkan pada pertimbangan alternatif tindakan untuk mengatasi risiko, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dengan pilihan menghindari, meminimalisasi, mengalihkan serta menerima risiko. 4. Proses pengelolaan risiko dilakukan dengan menggunakan format sebagaimana lampiran – lampiran berikut : 1. Manual Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko.terkait Likelihood dan Consequences serta cara pengukurannya. 2. Manual Perencaan Penanganan Risiko termasuk cost – benefit analysis Penanganan Risiko. 3. Manual Pemantauan Risiko. BAB V PENGUKURAN DAN VALIDASI Pasal 9 Pengukuran, Validasi Dan Audit 1. Pengukuran dan validasi dilakukan secara periodik oleh fungsi pengawasan internal perusahaan. 2. Fungsi pengawasan internal perusahaan menyusun dan menetapkan Risk Based Auditing (RBA) tahunan, sebagai program pengawasan sesuai dengan kebijakan, strategi dan tujuan Manajemen Risiko. 3. Fungsi pengawasan internal perusahaan melakukan audit pelaksanaan Manajemen Risiko sesuai dengan RBA tahunan yang telah ditetapkan.
BAB IV PENUTUP 1. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. 2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Gresik : 13 Oktober 2014
PT.Barata Indonesia ( Persero ) Direksi,
Zakky Gamal Yasin Direktur Utama
