PIAGAM KOMITE AUDIT [AUDIT COMMITTEE CHARTER]

PIAGAM KOMITE AUDIT [AUDIT COMMITTEE CHARTER]

^ PT GAJAH TUNGGALTbk 2014

PT. GAJAH T U N G G A L Tbk

Cable Tel.

W I S M A H A Y A M W U R U K , 10th Floor. Jl, H a y a m W u r u k S , lakarta 1 0 1 2 0 , Indonesia P . O . BOK : 4 2 6 3 Jakarta 1 1 0 4 2

Fax.

: :

C A J A H T U N C C A L Jakarta 3 4 5 9 4 3 1 (2 Lines)

:

3 4 5 9 3 0 2 (2 Lirws) 3805916-20 0062-(21)-3B04908 0062-{21)-380487B

PIAGAM KOMITE AUDIT PT GAJAH TUNGGAL TBK

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-643/BL/2012

tanggat 7 Desember 2012,

tentang Pembehtukah

dari

Pedorrian Pelaksariaari Kerja Komite Audit. (Lampiran Peraturan Bapepam dari LKNo. IX. 1.5) 2. Keputusan

Direksi

PT. Bursa

tanggal 20 Januari 2014,

Efek Indonesia No.

Kep-00001/BEI/01-2014

Perihai Perubahan Peraturan No. I-A tentang

Pencatatan Saham dan Efek Bersi^t Efoiltas Selain Saham yang diterbitkan oleh Penjsahaan Tercatat poin e. 2) 3. Lampiran 1 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/012014 tanggal 20 Januari 2014, Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifiat Ekuttas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat poin V.5. 4. Surat Edaran Nomor : SE-00001/BEI/02-2014 tanggal 4 Pebmari 2014 Perihai Penjefasan Mengenai masa Jat>atan Komisaris fndepend^ Independen Perusatiaan Tercatat

dan

Direktur


B. KETENTUAN UMUM

1. Piagam Komite Audit, merupakan pedoman kerja Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya.

2.

Piagam Komite Audit berisi uraian mengenai: 2.1

Struktur dan persyaratan keanggotaan.

2.2

Tugas dan tanggung jawab serta wewenang.

2.3

Tatacara dan prosedur kerja.

2.4

Kebijakan penyeienggaraan rapat.

2.5

Pelaporan kegiatan.

2.6

Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.

2.7

Masa tugas Komite Audit

C. STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Struktur keanggotaan Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen selaku Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang anggota bukan Komisaris, yang berstatus independen.


2. Komite Audit diketuai o\eh Komisaris Independen

3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 3.1 bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; 3.2 tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan; 3.3 tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi< atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan 3.4 tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak tangsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

4. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit yaitu: 4.1 Anggota Komite Audit wajib : 4.1.1 Memiiiki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;


4.1.2 Memahami laporan keuangan, bisnis pemsahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perusahaan, proses audit, manajemen risiko, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait Iainnya. 4.1.3 Mematuhi

kode

etik

Komite

Audit

yang

telah

ditetapkan

perusahaan. 4.1.4 Memiiiki paling kurang satu anggota yang beriatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan; 4.2 Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan. 4.3 Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi Jasa atestasi, jasa non-atestasi dan /atau jasa konsuitasi Iain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; 4.4 Bukan merupakan orang yang bekerja pada Perusahaan dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen; 4.5 Tidak

mempunyai

Perusahaan;

saham langsung maupun

tidak

langsung pada


4.6 Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak Iain; 4.7 Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris. Direksi, atau Pemegang Saham Utama; 4.8 Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan;

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG KOMITE AUDIT

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit: 1.1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan / atau otoritas secara akurat, handal dan dapat dipercaya seperti Laporan Keuangan Berkala, proyeksi, dan laporan Iainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan; 1.2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang bertiubungan dengan kegiatan Perusahaan; 1.3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;


1.4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Intemal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Intemal agar salah saji material laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva dan perbuatan melanggar peraturan perundangan dapat dicegah; 1.5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi; 1.6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perusahaan; 1.7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; 1.8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan; 1.9. Menelaah independensi dan obyektlvitas Akuntan Publik serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham; 1.10. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko yang panting telah dipertimbangkan; dan 1.11. Melakukan

pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam

keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam petaksanaan hasil keputusan rapat direksi.


2. Wewenang Komite Audit: 2.1

Mengakses dokumen, data dan infonnasi Pemsahaan tentang karyawan, dana, aset, sumber daya Pemsahaan, yang diperiukan;

2.2

Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit intemal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

2.3

Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan

2.4

Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

E. TATACARA DAN PROSEDUR KERJA

1. Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Pemsahaan 1.1.

Meminta kepada Manajemen untuk menyampaikan laporan keuangan berkala

yang

akan

diterbitkan

Pemsahaan untuk

Publik,

Budget

Pemsahaan untuk tahun buku yang bersangkutan, dan laporan Iainnya yang terkait dengan informasi keuangan Pemsahaan. 1.2.

Mengadakan rapat intemal Komite Audit untuk menelaah laporan-laporan dimaksud.

1.3.

Dalam hal terdapat hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada Manajemen, maka Komite Audit terlebih dahulu akan meminta dokumen pendukung


secara tertulis yang berkaitan dengan )ial-l~ial yang perlu dipertanyakan tersebut apabila diperiukan. 1.4.

Apabila masih terdapat keraguan ataupun diperlukan penjelasan/klarifikasi yang lebih detail, maka Komite Audit mengundang Manajemen untuk melakukan pembahasan bersama, sekaligus Komite Audit menyampaikan saran/pendapat jika terdapat hal-hal yang diperlukan penyempumaan.

1.5.

Membuat dan menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris.

2. Penelaahan atas

ketaatan

Perusahaan terhadap

Peraturan Perundang-

undangan yang beriiubungan dengan kegiatan Perusahaan 2.1.

Mempelajari Undang-undang dan/atau Peraturan Iainnya dari Otoritas yang berwenang yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.

2.2.

Meneliti pemenuhan kewajiban Perusahaan yang berkaitan dengan antara lain: •

Kewajiban dibidang perpajakan

•

Kewajiban dibidang kepabeanan

•

Kewajiban perijinan-perijinan yang diperiukan untuk pelaksanaan kegiatan Perusahaan


•

Penerapan ketentuan yang berkaitan dengan akuntansi, antara lain PSAKdan IFRS.

2.3.

Memberi masukan kepada Manajemen melalui Dewan Komisaris apabila tenilapat hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuannya.

3. Memberikan pendapat independen daiam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya : 3.1

Menerima penugasan dari Dewan Komisaris

3.2

Mempelajari permasalahan yang terjadi

3.3

Menyampaikan hasit kegiatan kepada Dewan Komisaris.

4. Penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Intemal 41.

Komite Audit meminta Progran Kerja Auditor Intemal untuk tahun buku yang bersangkutan dan selanjutnya melakukan pembahasan bersama.

4.2.

Komite Audit meminta laporan hasil Audit oleh Auditor Intemal dan selanjutnya melakukan pembahasan bersama.

4.3.

Komite Audit meminta laporan mengenai hasil pemeriksaan Auditor Internal atas tindak lanjut penanganan temuan-temuan Auditor Intemal pada pemeriksaan sebelumnya.

4.4.

Membuat laporan hasil penelaahan.


5. Penelaahan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Direksi 5.1.

Meminta rincian risiko yang kemungkinan dihadapi Perusahaan.

5.2.

Menelaah pelaksanaan penanganan risiko yang terjadi dan iangkahlangkah pengamanannya oleh Direksi.

5.3.

Memberi masukan kepada Dewan Komisaris apabila terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Dewan Komisaris.

6. Penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan 6.1.

Mengadakan rapat khusus untuk menetiti dan membahas pengaduan tersebut yaitu apakah periu ditindak lanjuti atau tidak.

6.2.

Apabila periu ditindak lanjuti, Komite Audit akan melakukan penelitian lebih lanjut dan mengumpulkan bahan-bahan (data, dokumen dan informasi Iainnya) untuk dapat mengungkap bahwa pengaduan tersebut adalah benar dan periu diproses tindak lanjutnya.

6.3.

Membuat laporan khusus kepada Dewan Komisaris.

7. Penelaahan atas potensi adanya benturan kepentingan 7.1.

Komite Audit akan melakukan penelitian dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperiukan dalam hal terdapat transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan yang bemilai material.

PT, GAJAH T U N G G A L Tbk

7.2.

Hasil penelitian akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk proses tindak lanjutnya.

8.

Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan 8.1.

Setiap anggota Komite Audit bertanggung jawab sepenuhnya atas kerahasiaan

dokumen,

data,

dan

informasi

Perusahaan

yang

dimiliki/diketahuinya. 8.2.

Komite Audit telah menunjuk seorang yang bertanggung jawab atas pencatatan, penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang ada pada Komite Audit

8.3.

9.

Mempersiapkan tempat penyimpanan yang aman.

Penelaahan independensi dan obyektlvitas Akuntan Publik serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

9.1.

Acuan utama adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-86/BL/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 Tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa di Pasar Modal,

7) PT, GAJAH T U N G G A L Tbk

9.2.

Meminta penjelasan dari Institut Akuntan Publik Indonesia (lAPl) bahwa Akuntan Publik yang bersangkutan : •

Telah terdaftar di lAPI

•

Tidak pemah di - black list / tidak pemah kena sanksi

•

Selama memberikan jasanya tidak pemah menimbulkan benturan kepentingan

9.3.

Meminta penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa Akuntan Publik dimaksud :

9.4.

•

Sudah memiiiki NPWP

•

Tidak mempunyai tunggakan pajak

•

Tidak pemah tersangkut tindak pidana pajak

Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud butir 9.1, 9.2 dan 9.3 di atas serta memperhatikan / merujuk kriteria yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu : •

Memiiiki kualitas audit yang optimal

•

Ketepatan waktu penyelesaian audit

•

Audit fee yang wajar

•

Mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Intemasional, dan

•

Memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas yang berwenang.

Selanjutnya Komite Audit menyampaikan bahan pertimbangan kepada Dewan Komisaris untuk penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan


ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan (neraca dan perhitungan taba rugi) pada tahun buku yang bersangkutan.

10. Penelaahan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Mengadakan pertemuan dengan Akuntan Publik yang bersangkutan untuk membahas: •

Audit program

•

System sampling yang dilaksanakan

•

Fokus audit

•

Hasil audit

•

Poin - poin yang dilaksanakan Akuntan Publik dalam penelaahan risiko-risiko mata uang asing, tingkat bunga, kredit usaha dan non usaha serta likuiditas perusahaan.

11. Pemeriksaan terhadap dugaan kesalahan yang berkaitan dengan keputusan rapat direksi. 11.1. Menunggu perintah dari Dewan Komisaris 11.2. Melakukan penelitian atas dugaan kesalahan dimaksud 11.3. Melakukan dilakukan.

pemeriksaan berdasarkan hasil penelitian

yang telah


F. KODE ETIK

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik yang telah ditentukan sebagai berikut: 1. menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi 2. dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus bersikap jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan 3. menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan

dengan

kepentingan dan tujuan Perusahaan 4. tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun diluar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya 5. dalam hal memberikan pendapatnya, wajib menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapatnya tersebut serta yidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan untuk kepentingan pribadi 6. wajib menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku 7. mengembangkan kemampuan dan keahlian professional secara berketanjutan.

J) PT. GAJAH T U N G G A L Tbk

G. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. 2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari (satu per dua) jumlah anggota. 3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seturuh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.


R PELAPORAN

1. Komite Audit wajib memtxiat Japoran kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris. 2. Komite Audit wajib membuat laporan talTunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang dkingkapkan daiam Laporan Tahunan Perusahaan.

L

PENDANAAN

Setiap awal tahun Komite Audit mengajukan anggaran pelaksanaan kegiatannya kepada Dewan Komisaris dan anggaran tersebtit merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.

J. MASA TUGAS KOMTTE AUDIT

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lehih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.


K. PENUTUP

Piagam Komite Audit ini beriaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan secara berkala akan dievaluasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku; demikian pula atas kinerja Komite Audit baik secara individual maupun secara koiektif akan dilakukan evaluasi oleh Dewan Komisaris.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 September 2014 DEWAN KOMISARIS PT. Gajah Tunggal Tbk.

Presiden Komisaris Independen

Wakil Presiden Komisaris

Komisaris

Komisaris

Komisaris Independen

Komisaris Independen

PT. GAJAH T U N G G A L Tbk W I S M A H A Y A M W U R U K , ^Oth Floor. Jl. H a y a m W u r u k 8, Jakarta 1 0 1 2 0 . Indonesia P . O . Box : 4 2 B 3 Jakarta 11042

Cable Tel.

C A J A H T U N C C A L jaka 3459431 (2 Lines) 3 4 5 9 3 0 2 (2 Lines) 3805918-20 0062-(21)-38O4908 O062-(ai)-38O4e7B

AUDIT COMMITTEE CHARTER PT GAJAH TUNGGAL TBK

A. LEGAL BASIS OF ESTABLISHMENT 1. Decision of Chainnan of Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) Number : KEP-643/BL/2012 dated 7 December 2012 concerning Establishment arKl Guidelines of Audit Committee Perfomnance {Appendix of Bapepam and LK Regulation Numt)er IX. 1.5) 2. Decision of Board of Directors of PT. Bursa Efek Indonesia (indonesia Stock Exchange) Number Kep-00001/BEI/01-2014 dated 20 January 2014. about Regulatory Change No. 1-A on Share and Equity Share Addition Listing issued by Listed Company point e.2) 3. Appendix I of Decision of Board of Directprs of PT, Bursa Efek Indpriesia (Indonesia Stock Exchange) Number Kep-00001/BEI/01-2014

dated 20

January 2014, on Regulation I-A regarding Regulatory Change No. 1-A on Share and Equity Share Addition Listing issued by Listed Company point V.5) 4. Circular Letter Number: SE-00001/BE1/02-2014 dated 4 Febniary 2014 on Description on Reign of Independent Commissioner and Independent Director of Listed Company


B. GENERAL CONDITIONS 1. Audit Committee Charter, is working guidelines of Audit Committee in helping Board of Commissioners exercising Its supervisory function. 2. Audit committee charter consists explanation of: 2.1.

Structure and membership requirement

2.2.

Duties and responsibilities and authorities.

2.3.

Working procedures.

2.4.

Policies of organizing meetings.

2.5.

Activity reporting.

2.6.

Conditions of complain handling or reporting handling relevant to alleged violation related with financial statement

2.7.

Stint of Audit Committee.

C. STRUCTURE AND MEMBERSHIP REQUIREMENTS 1. Membership structure of Audit Committee based on Decision of Board of Commissioners consists of 1 (one) member of Independent Commissioners as Head of Audit Committee and 2 (two) non-Commissioner members, with independent status. 2. Audit Committee is led by Independent Commissioner. 3. Independent Commissioner is obliged to comply with the following terms :


3.1.

Is not a person working or authorized and responsible for planning, leading, controlling, or supervising Company activities within last 6 (six) months.

3.2.

Is not having both direct and indirect shares in Company;

3.3.

Is not having Affiliation

with Company, member of Board of

Commissioners,

of

member

Management

or

Company's Main

Shareholders; and 3.4.

Is not having both direct and indirect business relationship related to Company business

4. Requirements of Audit Committee Membership include : 4.1.

Audit Committee Member is obliged to : 4.1.1. Have high integrity, capability, knowledge, and experience with the area, and good communication; 4.1.2. Understand financial statement, company business especially related to services or business activities, audit process, risk management, legislation in Capital Market area and other relevant legislations. 4.1.3. Follow ethic code of Audit Committee specified by company. 4.1.4. Have at least one member with educational and expertise background in accounting and/or financial area.


4.2.

Available to improve competency continuously through education and training;

4.3.

Is not a person in Accountant Office, Office of Legal Counsel, or other party who delivers attestation service, non-attestation service and/or other consultation services to Company within the last 6 (six) months;

4.4.

Is not a person working in Company and having authorities and responsible to planning, leading, or controlling and supervising Company activities within the last 6 (six) months, but Independent Commissioners;

4.5.

Is not having both direct or indirect shares in Company;

4.6.

In case of Audit Committee member getting both direct and indirect shares of Company due to any legal events then within the longest term of 6 (six) months after receiving shares the member must transfer the Shares to other parties.

4.7.

Is not having Affiliation with Company, Commissioners, Management, or Main Shareholders;

4.8.

Is not having both direct and indirect business relationship relevant to business activities.


D. DUTIES AND RESPONSIBLITIES AND AUTHORITIES OF AUDIT COMMITTEE /. Duties and Responsibilities ofAudit Committee: 1.1.

To analyze financial infomiation to be published by Company to public and / or authorities accurately, reliably and trustworthy such as Periodic Financial Report, projection, and other reports relevant to Company's financial information.

1.2.

To analyze Company compliance to Legislation related with Company activities.

1.3.

To give independent opinion in case of different opinions between management and Accountant of services delivered.

1.4.

To analyze examination by Intemal Auditor and follow-up by Board of Directors on Intemal Auditor findings so financial statements material misstatement, assets disuse and violation to legislation may be prevented.

1.5.

To analyze risk management activities performed by Management.

1.6.

To analyze complaints relevant to accounting process and Company Financial Statement

1.7.

To analyze and give suggestions to Board of Commissioners relevant to potential conflict of interest of Company.

1.8.

To keep documents, data and infomiation of Company confidential.


1.9.

To analyze independence and objectivity of Public Accountant and also to give recommendation to Board of Commissioners about appointment Office of Public Accounting to be communicated in General Meeting of Shareholders.

1.10.

To perform review of inspection adequacy performed by Public Accountant to ensure all important risks have been taken into consideration, and

1.11.

To perform inspection toward the presence of alleged mistakenness in Board

of

Directors

meeting

decision or

irrelevancy

in

its

implementation.

2. Authorities of Audit Committee: 2.1.

To access documents, data and information of Company about employees, fund, assets, resources, as necessary;

2.2.

To make direct communication with employees, including Board of Directors and parties exercising intemal

audit functions, risk

management and Accountant relevant with duties and responsibilities of Audit Committee. 2.3.

To involve independent parties outside Audit Committee required to help performing duties (if necessary), and


2.4.

To exercise other authorities given by Board of Commissioners.

E. WORKING PROCEDURES 1. Reviewing of financial information the Company will release: 1.1.

To demand Management to convey periodic financial statement to be published by Company for Public, Company Budget for the relevant year and other reports relevant with financial statement of Company.

1.2.

To organize intemal meeting of Audit Committee to analyze mentioned reports.

1.3.

In case of questions to Management, in first place Audit Committee demands supporting documents in writing relevant to the questions if necessary.

1.4.

In case of doubt or detailed clarification requirement. Audit Committee invites Management Committee

to make

mutual

discussion, while Audit

communicates suggestions /

opinions in case of

improvement. 1.5.

To make and convey report of study to Board of Commissioners.

2. Study of Company compliance to Legislation relevant to Company activities


2.1.

To study Laws and / or other Legislations from Authorities relevant to Company activities,

2.2.

To study Company compliance to obligations relevant to: •

Obligation in tax area

•

Obligation in customs area

•

Licensing obligations needed for performing Company activities.

•

Applying provisions relevant to accounting, including PSAK and IFRS

2.3.

To give inputs to Management through Board of Commissioners in case of things inappropriate to provisions.

3. Providing independent opinions whenever there is difference in opinions between the Management and the Accountant on the given service : 3.1.

Accepting the assignment given by the Board of Commissioners.

3.2.

Studying the problems.

3.3.

Delivering the result to Board of Commissioners.

4. Review on the implementation of inspection by Intemal Auditor: 4.1.

The Audit Committee asks for Intemal Auditor Work Programs for relevant financial year and therefore having discussion.


4.2.

The Audit Committee asks for audit report by Intemal Auditor and therefore having discussion.

4.3.

The Audit Committee asks for report on Intemal Auditor's inspection on the follow-up of the management on the findings by Intemal Auditor on the previous inspections.

4.4.

Writing a review report.

5. Review towards the implementation of Risk Management by Board of Directors 5.1.

Asking for risk details possibly faced by the Company

5.2.

Reviewing the implementation of risk handling which occurs and the safety steps by the Board of Directors

5.3.

Giving inputs to Board of Commissioners if there are things needs to be further considered by Board of Commissioners.

6. Review on the complaints related with accounting process and the report of the Company's finance 6.1.

Holding a special meeting to study and discuss the complaints, whether they are to be followed-up or not.


6.2.

Jf the complaints need to be followed-up, the Audit Committee will do further observation and collect the materials (data, documents and other information) to reveal that the complaints are correct and needed to be processed.

6.3.

Writing a special report to the Board of Commissioners.

7. Review on the potential conflict of interests 7.1.

The Audit Committee will observe and collect the materials needed whenever there is a transaction containing potential conflict of interests,

7.2.

The result of the observation will be reported to the Board of Commissioners for the follow-up.

8. Maintaining the confidentiality of the Company's documents, data, and information 8.1.

Every member of the Audit Committee is fully responsible of the confidentiality of the Company's document, data, and information owned/known,

8.2.

The Audit Committee has appointed a person responsible for

the

record-keeping of the acceptance, keeping, and using of the


Company's documents, data and infomnation available at The Audit Committee, 8.3.

Preparing a secure keeping.

9. Reviewing independence and objectivity of Public Accountant and to give recommendation to Board of Commissioners about appointment Office of Public Accountant to be communicated in General Meeting of Shareholders. 9.1.

Main referral is Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institutions Supen^isory Agency (BAPEPAM-LK) No. KEP-86/BL/2011 dated 28 February 2011 conceming Independence of Accountant Performing Services in Capital Market,

9.2.

Asking clarification from Indonesian Institute of Certified Public Accountant (lAPI) that the concemed Public Accountant: •

Listed in lAPI

•

Never been blacklisted or sanctioned

•

Never conducted any conflict of interest during delivering its services.

9.3.

Asking clarification from Directorial General of Taxation that the concemed Public Accountant: •

Already have Tax Registration Number

PT. G A j A H T U N G G A L Tbk

9.4.

•

Doesn't have any tax dependents.

•

Never been involved in any tax crime.

Based on review result as referred in Point 9.1, 9.2, and 9.3 above and regarding / referring criteria established in General Meeting of Shareholders, that are: •

Having optimal audit quality

•

Timeliness in audit completion

•

Reasonable audit fee

•

Having affiliation with Intemational Public Accounting Firm, and

•

Meeting criteria established by Authorized authority.

The Audit Committee hereinafter informs consideration to the Board of Commissioners for the determination of Public Accounting Firm will be appointed to audit Company financial report (balance sheet and profit and loss statement) in relevant fiscal year.

10.

Reviewing of inspection adequacy perfomned by Public Accountant Conducting meeting with the concemed Public Accountant to discuss : •

Audit program


•

Sampling system will be perfonned

•

Audit focus

•

Audit report

•

The points are implemented by Public Accountant in the review of the risks of foreign currency, interest rate, credit and non-business credit enterprise as well as liquidity of the Company.

11.

Investigating alleged mistakenness related to the Board of Directors meeting result: 11.1.

Waiting for order from the Board of Commissioners,

11.2.

Performing inspection for the concemed alleged mistakenness.

11.3.

Performing inspection based on investigation result performed.

F. CODE OF ETHICS In performing its duties, the Audit Committee is obliged to obey the Code of Ethics stipulated as follow: 1. To uphold the integrity, professionalism and standard of their profession. 2. In performing their duties and responsibilities they are honest, objective and independent merely for the Company's importance


3. To avoid any activities contradictory to the law, ethics and norms applicable in the society and any activities contradictory to the importance and objectives of the Company 4. To not receive any compensation or anything outside what has been stipulated as the rewards of their duties 5. In delivering their opinions, they are obliged to use sufficient and competent evidence to support the opinion and not to use any information related with Company for personal importance. 6. To be obliged to maintain the confidentiality of the Company's information and not to reveal the information unless it is justified by the valid regulations 7. To develop their ability and professionalism continuously.

G. THE POLICY OF MEETING ARRANGEMENT 1. The Audit Committee holds periodical meeting at least once in 3 (three) months. 2. The meeting of Audit Committee can only be performed if it is attended by more than Vz (one half) of the memt)ers 3. The decision of the Audit Committee meeting is taken based on deliberation for consensus

PT. G A j A H T U N G G A L Tbk

4. Every meeting of the Audit Committee is reported in minutes of meeting, including if there are dissenting opinions, signed by all members of the Audit Committee and is delivered to the Board of Commissioners.

H. REPORTS 1. The Audit Committee is obliged to report to the Board of Commissioners for every assignation given by the Board of Commissioners. 2. The Audit Committee is obliged to write annual report on the implementation of the activities performed by the Audit Committee stated in the Company's Annual Report.

I.

FUNDING At the beginning of every year the Audit Committee propose their activities budget to the Board of Commissioners and the budget becomes part of the Board of Commissioners' budget.

J. ASSIGNMENT PERIOD OF THE AUDIT COMMITTEE The assignment period of the Audit Committee is not more than the service period of the Board of Commissioners as is stipulated in the Company's Article of Associations and can only be re-elected for the next one period.


K. CLOSING PROVISION This Audit Committee Charter shall come into force on the date of its promulgation and shall be evaluated periodically in accordance with the development of valid regulations, likewise the performance of the Audit Committee both individually or collectively shall be evaluated by the Board of Commissioners.

Stipulated in Jakarta On 11 September 2014

BOARD OF COMMISSIONERS PT. Gajah Tunggal Tbk.

Independent President

Vice President

Commissioner

Commissioner

Independent Commissbner

Independent Commissioner

PIAGAM KOMITE AUDIT [AUDIT COMMITTEE CHARTER]

Recommend Documents