KEBIJAKAN, KOORDINASI, PENGAWASAN DAN IZIN TK-WNA DI INDONESIA
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan BPPSDM KEMENTERIAN KESEHATAN 1
I. DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8.
UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN; UU NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN; UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN; UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN PP NO 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN; PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 317 TAHUN 2010 TENTANG PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA; PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2052 TAHUN 2011 TENTANG IZIN PRAKTEK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN; KEPMENKES 2574/MENKES/SK/XII/2011 TENTANG TIM KOORDINASI PERIZINAN TK-WNA DI INDONESIA
II. PENGERTIAN UMUM a. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) adalah warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan dan bermaksud bekerja atau berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Indonesia b. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah rencana penggunaan TK-WNA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TK-WNA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk c. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TK-WNA d. Rekomendasi RPTKA adalah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk menyetujui Rencana Penggunaan TK-WNA yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan alih Iptek Kesehatan e. Rekomendasi TA-01 yaitu surat rekomendasi persetujuan kompetensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk pengajuan persetujuan memperoleh visa tinggal terbatas setelah mendapatkan surat 3 rekomendasi kompetensi dari KKI/KFN/MTKI.
Jenis Kegiatan TK-WNA yang diatur dalam Permenkes 317/Menkes/PER/III/2010 1. Pemberi Pelayanan 2. Pemberi Pelatihan dalam rangka alih teknologi
Saat ini Kemkes masih mengatur TK-WNA yang ingin melakukan kegiatan Pemberi Pelayanan dan Pelatihan, yang kesemuanya harus dapat memberikan alih teknologi kepada TK-WNI
4
Prosedur Perizinan TK-WNA
PENGGUNA
RPTKA
IMTA
Untuk dapat mendayagunakan TK-WNA, Pengguna TK-WNA harus memiliki RPTKA dan IMTA
5
Prosedur RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) Dinas kesehatan kabupaten / kota • Menerima Permohonan RPTKA • Melakukan Verifikasi administrasi permohonan dan peninjauan lapangan • Menerbitkan rekomendasi RPTKA ke Dinas Kesehatan Provinsi
Dinas Kesehatan Provinsi • Melakukan Verifikasi administrasi permohonan dan peninjauan lapangan • Menerbitkan rekomendasi RPTKA ke Kementerian Kesehatan
Kementerian Kesehatan • Melakukan Verifikasi Provider Saryankes dan kebutuhan • menerbitkan surat rekomendasi RPTKA
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Menerbitkan RPTKA
6
Prosedur IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) PENGGUNA: MENGAJUKAN PERMOHONAN
Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi administratif TK-WNA Rekomendasi untuk TA.01
Pengguna mendapatkan IMTA
Evaluasi kompetensi untuk TK-WNA pemberi pelayanan oleh KKI/MTKI/KFN Lulus uji kompetensi
TK-WNA mendapatkan visa
Melakukan pelayanan
7
Keputusan Menkes Nomor 2574/ MENKES/SK/XII/2011 Tentang Tim Koordinasi Perizinan TK-WNA di Indonesia
• Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Perizinan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Di Indonesia: Penasehat : Menteri Kesehatan Pengarah : 1. Sekretaris Jendral 2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan 3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan 4. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globaisasi Ketua : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 8
Wakil Ketua 1 : Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Wakil Ketua 2 : Ketua Divisi Registrasi Dokter Gigi Konsil Kedokteran Indonesia Sekretaris 1 : Kepala Bidang Pendayagunaan SDMK Luar Negeri Sekretaris 2 : Kepala Divisi Registrasi Dokter Konsil Kedokteran Indonesia Anggota : 1. Kepala Sub. Direktorat. Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Privat Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan 2. Kepala Sub. Bagian Registrasi Bersyarat Konsil Kedokteran Indonesia
9
3. Kepala Sub. Bagian Penyusun Perjanjian Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal 4. Kepala Sub. Bidang Pendayagunaan SDMK Asing di Indonesia Pusat perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan 5. Kepala Sub. Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan ke Luar Negeri Pusat perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan 6. Kepala Sub. Bagian Hukum, Koordinasi, dan Humas Sekretariat PPSDM Kesehatan. 7. Kepala Sub. Bagian Administrasi Hubungan Luar Negeri 8. Divisi Standardisasi MTKI
10
Tugas Tim Koordinasi 1. Melakukan verifikasi kelayakan institusi pemohon dan provider: 1. Pusrengun BPPSDMK 2. BUK 3. PKLN
3. Melakukan evaluasi 2. Melakukan dokumen verifikasi akademik TKkebutuhan TK- WNA: WNA : 1. Pusrengun BPPSDMK
4. Melakukan evaluasi kompetensi TK-WNA :
1. Pusrengun KKI/MTKI/KFN BPPSDMK 2. KKI/MTKI/KFN
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi keberadaan TK-WNA: Seluruh anggota tim
11
Kegiatan Tim Koordinasi Perizinan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia 1. Pertemuan rutin yang dilakukan setiap 1 bulan sekali ( sudah dilaksanakan sebanyak 8 kali) 2. Hal-hal yang sudah dikerjakan oleh tim: a) Membahas Ijin Kerja Tim Bedah umum OSSAA b) Membahas Tenaga Kerja Asing di PT. Jakarta Kyoai Medical Center
12
Lanjutan….. c) Direktur SDM dan Pendidikan RSU Pusat Sanglah Denpasar, perihal permohonan penempatan sukarelawan Australian Volunteers International (AVI) di RSUP Sanglah, Denpasar d) PT. Jakarta Kyoai Medical Center, Nomor. SK/020/032012/JJC-JKMC, tanggal 21 Maret 2012, tentang permohonan surat rekomendasi penempatan an. Minoru Hara sebagai Medical Advisor di PT. Jakarta Kyoai Medical Center. e) Surat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Dirjen Pembinaan dan penempatan tenaga kerja, perihal rekomendasi perpanjangan dan perubahan RPTKA untuk PT. Affinity Health Indonesia 13
Lanjutan….. f. Surat dari Peterborough Medical Brigade yang ingin melakukan kegiatan bakti sosial di Bajawa Prov. Nusa Tenggara Timur g. Proposal dari Pengurus Yayasan Bethesda Serukam Mengenai Permohonan Dispensasi Persyaratan Minimal Klasifikasi Rumah Sakit / Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi TK-WNA h. Permohonan Surat Perpanjangan Penugasan Tenaga Kerja Asing Pada Jurusan Ortotik Prostetik Poltekes Kemenkes Jakarta I An. Lise Hjelmstrom dkk dari Poltekes Kemenkes Jakarta I i. Permohonan Surat Penugasan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes I a.n.Ryan Mason, dkk 14
Lanjutan….. j. Permohonan rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) PT Binaraguna Mediktama k. Permohonan rekomendasi untuk Penerbitan Izin Kerja Dan Penerbitan Surat Izin Praktik Bagi Tim Dokter Dari Flinders Overseas Health Group Australia
15
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN • Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi ,Dinas Kesehatan Kabupaten/kota serta organisasi profesi melakukan pembinaan & pengawasan terhadap TK-WNA, Untuk dokter & dokter gigi asing berkoordinasi bersama KKI Untuk Apoteker Asing berkoordinasi dengan KFN dan Tenaga Kesehatan lainnya berkoordinasi dengan MTKI
16
Lanjutan….. • Menteri Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengambil tindakan administrasi sebagai sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh TK-WNA maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. • TK-WNA yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan registrasi TK-WNA langsung dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin, antara lain ijin fasilitas pelayanan kesehatan, IMTA, dan atau STR/STR-Apoteker khusus (untuk TK-WNA).
17
PERMASALAHAN • ADANYA PERMOHONAN UNTUK MELAKUKAN BAKTI SOSIAL YANG DILAKUKAN OLEH TK-WNA. NAMUN, PERATURAN ATAU ACUAN KHUSUS TENTANG BAKTI SOSIAL OLEH TK-WNA BELUM DIATUR SECARA RINCI TERMASUK MEKANISME PENGAWASANNYA • BEBERAPA PENGGUNA TK-WNA MEMBUAT PERMOHONAN MENGGUNAKAN TK-WNA SEBAGAI TECHNICAL ADVISOR ( MANAGEMENT) KARENA PROSEDUR TENAGA PELAYANAN CUKUP SULIT DIPERNUHI. • TK-WNA TIDAK BOLEH BEKERJA DI KLINIK SEMENTARA ITU BANYAK PERMOHONAN TK-WNA UNTUK BEKERJA DI KLINIK. • BELUM TERSOSIALISASI SECARA LUAS TERUTAMA BAGI DINKES PROVINSI DAN KABUPATEN BAHWA MENAKERTRANS AKAN MEMBERIKAN RPTKA DAN IMTA BILA ADA REKOMENDASI DARI KEMKES PADA SETIAP ORANG ASING YANG AKAN BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN 18
RENCANA TINDAK LANJUT • PERLUNYA PENGATURAN KHUSUS YANG MEMBAHAS BAKTI SOSIAL ATAU KERJA SOSIAL • PERLU PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN TK-WNA, BERKOORDINASI DENGAN LINTAS KEMENTERIAN, SEPERTI KEMENAKERTRANS, IMIGRASI DAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN • TETAP BERKOORDINASI DENGAN MENAKERTRANS DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI PEMBERIAN RPTKA DAN IMTA TERMASUK PENCABUTAN IMTA
19
TERIMA KASIH
20
