Tokoh
Kebijakan Peningkatan Dayasaing Produk Pertanian Indonesia Ir. H. Suswono, MMA Menteri Pertanian Republik Indonesia
26
Agrimedia
“Kampanye negatif atau boikot tentu saja merugikan. Apalagi jika dilakukan terus berulang bahkan sampai ada pemboikotan segala. Saya kira ini tidak fair dan sudah berlebihan. Tentu saja kita tidak bisa tinggal diam, kita perlu meluruskannya dengan kampanye yang positif dan lebih rasional“
B
egitu salah satu petikan wawancara dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Ir. H. Suswono, MMA. Di sela-sela kesibukannya beliau bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai seputar dayasaing produk pertanian Indonesia saat ini. Berikut petikan selengkapnya.
•
Menurut Bapak, bagaimana kondisi dayasaing produk pertanian Indonesia saat ini, baik di pasar internasional maupun di dalam negeri?
•
• Soal dayasaing relatif. Tergantung komoditasnya. Sejumlah komoditas sudah berkelas dunia. Untuk perkebunan kita leading. Juga beberapa produk hortikultura seperti manggis, mangga gincu, salak, rambutan, dan nenas. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat fakta berikut: • Produksi PADI Indonesia peringkat ke-3 setelah China dan India. Produksi padi tahun 2008 di China 188,5 juta ton & di India 142,5 juta ton. Indonesia kini mencapai 64,9 juta ton. • Indonesia produsen JAGUNG terbesar di Asia dan sudah tercapai swasembada jagung. Produsen utama jagung masih didominasi AS, China, Brazil, Argentina, dan Meksiko. • Produksi KEDELAI Indonesia menduduki peringkat keenam terbesar setelah AS, Brazil, Argentina, China, dan India. Kebutuhan konsumsi kedelai Indonesia sangat besar 2,0 juta ton pertahun. KEDELAI adalah tanaman sub-tropis yang didomestikasi di kawasan tropis, lembab dan basah. • Produksi MINYAK SAWIT mentah (CPO) di Indonesia nomor satu sejak tahun 2006 mengalahkan Malaysia. • Indonesia nomor kedua produsen KARET terbesar setelah Thailand. Indonesia menguasai 28 % produksi karet dunia, sebagian besar di ekspor berupa ban (69,8%) ke Amerika Serikat, Jepang, China, Korea Selatan, Jerman dan Kanada.
•
Melalui peningkatan produktivitas, KOPI Indonesia mendekati Kolumbia (1.220 kg/ha/tahun) dan Vietnam (1.540 kg/ha/tahun), Indonesia akan menjadi produsen kopi dan produk olahannya nomor satu di dunia tahun 2025. Kelebihan kopi Indonesia: ragam speciality coffee yang lebih banyak Indonesia negara produsen PALA setelah Grenada (Amerika Tengah). Produksi pala dunia sebagian besar 80% dari Indonesia. Indonesia negara produsen LADA putih di dunia dan LADA hitam urutan kedua dunia setelah Vietnam. Menurut buku World in Figure 2003, The economist USA, kekayaan Indonesia di DUNIA adalah: 1. Penghasil BIJI-BIJIAN terbesar nomor enam dan TEH nomor enam, 2. Penghasil KOPI nomor empat dan coklat/KAKAO nomor tiga, 3. Penghasil CPO nomor satu, 4. Penghasil LADA PUTIH nomor satu dan LADA HITAM nomor dua, 5. Penghasil puli dari PALA nomor satu, dan KARET alam nomor dua.
Bagaimana tanggapan Bapak mengenai aksi boikot oleh pasar internasional terhadap beberapa produk pertanian Indonesia? Dan upaya serta strategi apa yang dilakukan kementerian pertanaian dalam menghadapi hal tersebut? Kampanye negatif atau boikot tentu saja merugikan. Apalagi jika dilakukan terus berulang bahkan sampai ada pemboikotan segala. Saya kira ini tidak fair dan sudah berlebihan. Tentu saja kita tidak bisa tinggal diam, kita perlu meluruskannya dengan kampanye yang positif dan lebih rasional. Khusus terkait masalah tuduhan kelapa sawit merusak lingkungan, kita sudah minta tim independen untuk menilainya. Volume 15 No 1 Juni 2010
27
Tokoh
Bagi Indonesia, pengembangan tanaman Kelapa Sawit ditujukan untuk peningkatan pendapatan petani, penerimaan negara dari devisa ekspor, penyediaan bahan baku industri, pengembangan wilayah dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup. Saat ini pengembangan Kelapa Sawit melibatkan 3,5 juta KK, pendapatan ekspor US$ 12,4 Milyar yang tentunya sangat berarti bagi sumber pembiayaan di Indonesia. Disamping itu, pengembangan Kelapa Sawit terbukti telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi kemiskinan dan telah mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah di sentra-sentra pengembangan. Aksi boikot saya kira terkait dengan kepentingan dan persaingan bisnis. Kita tahu minyak sawit kini lebih kompetitif dibanding minyak nabati lain yang mereka punya, seperti kedelai dan bunga matahari. Dengan tingkat produktivitas sekitar 4-6 ton CPO/ha, Kelapa Sawit mempunyai tingkat produktivitas 3-4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Jika motifnya murni lingkungan, kita bisa memahami dan dapat kita jelaskan bahwa kita juga tidak sembarangan membuka kebun-kebun sawit.
28
Agrimedia
Untuk itulah, kita melakukan kampanye positif. Pertengahan Juni ini, saya dan kementrian Malaysia sama-sama melakukan kampanye itu di Eropa. Kita jelaskan bahwa sistem perundangan di Indonesia sudah mengatur kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk usaha untuk di bidang perkebunan. Kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya perkebunan hanyalah kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK). Sedangkan, untuk hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi, tidak dibolehkan untuk usaha di bidang perkebunan. Untuk mendapatkan lahan HPK untuk usaha perkebunan harus mendapat persetujuan dari Departemen Kehutanan. Sebagai informasi saat ini terdapat HPK seluas 22,8 juta Ha, dimana sudah dilepaskan oleh Departemen Kehutanan seluas 8,7 juta Ha. Kalau sampai terjadi perusahaan perkebunan melakukan kegiatan pengembangan perkebunan tanpa ijin di kawasan lindung maka perusahaan tersebut harus mendapatkan pidana sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Terhadap kawasan hutan lindung, pemerintah melalui Departemen Kehutanan, secara rutin melakukan pengawasan baik melalui petugas Kehutanan di lapangan maupun melalui Citra Satelit.
Pengembangan Kelapa Sawit pada dasarnya bukan menyebabkan terbukanya suatu kawasan, tetapi dari kawasan yang sudah terbuka (sebagian besar alang-alang) dikembangkan dengan budidaya tanaman Kelapa Sawit. Dengan demikian pengembangan Kelapa Sawit yang berupa pohon tentunya tidak menyebabkan terjadinya degradasi lahan bahkan mampu memfiksasi CO2 menjadi O2 yang dibutuhkan oleh setiap mahluk hidup, bahkan meningkatkan nilai ekonomi lahan serta menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan pekerja perkebunan. Bersama masyarakat kelapa sawit Indonesia-Malaysia, kita menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk itu, dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan dinyatakan bahwa azas pembangunan perkebunan adalah manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Disamping itu, juga dinyatakan bahwa perkebunan mempunyai fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Pengembangan kelapa sawit juga harus mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, baik Undang-Undang tentang Perkebunan, Kehutanan maupun Lingkungan Hidup.
Berbagai ketentuan yang wajib dipenuhi dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup, antara lain: • Wilayah yang dikembangkan secara agroklimat sesuai untuk mengembangkan kelapa sawit. • Harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. • Areal yang berasal dari kawasan hutan hanya HPK dan harus mendapat pelepasan dari Departemen Kehutanan. • Wajib memenuhi AMDAL, UKL dan UPL. • Tidak melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran. • Menerapkan kaidah-kaidah Good Agricultural Practices (GAP). • Membangun kebun masyarakat minimal 20% dari ijin yang diberikan untuk pengembangan perkebunan besar.
Bagaimana arah kebijakan peningkatan dayasaing pertanian saat ini dan kedepan? Peningkatan dayasaing termasuk satu dari empat target sukses pembangunan pertanian yang saya emban selaku Mentan KIB II. Untuk mendukung itu kita gulirkan berbagai
Volume 15 No 1 Juni 2010
29
Tokoh
program dan kebijakan. Intinya bagaimana kita terus mendorong upaya pemingkatan nilai tambah, dayasaing dan ekspor produk pertanian. Pada saat yang sama, kita ingin melakukan substitusi impor secara bertahap. Berikut contohnya: 1. Revisi PP 17 tahun 1986 tentang kewenangan pembinaan agroindustri. 2. Pengembangan agroindustri khususnya susu, kakao, tepung (modified cassava fermentation/MOCAF), mete, buah-buahan. 3. Pengembangan padi atau beras organik untuk ekspor. 4. Pengembangan grading & packaging house serta cool chain. 5. Penerapan SNI wajib, penerapan sistem jaminan mutu (GAP, GHP, GMP) dan berbagai macam sertifikasi (Global GAP, GHP, Organic Farming, Keamanan Pangan/HACCP, MRL, dsb.) produk komoditi strategis. 6. Menyusun usulan penyesuaian tarif/pajak/regulasi untuk mendorong pengembangan agroindustri dalam negeri. 7. Intensifikasi promosi, market intelligent dan kerjasama pemasaran. 8. Penerapan Sanitary and Phytosanitary (SPS) untuk perkarantinaan pertanian. 9. Berbagai insentif investasi yang terkait dengan pembangunan pertanian: tax holiday, pengurangan pajak, insentif pembangunan food estate dan lainnya. Target kegiatan peningkatan kualitas dan dayasaing produk tahun 2010-2014: • 100% produk pertanian strategis berorientasi ekspor (segar dan olahan) mendapatkan sertifikasi. • Rasio produk segar: olahan meningkat dari 80:20 ke 50:50. • Substitusi impor: 10% tepung, 40% susu, 100% fermented cocoa bean pada 2014. • Peningkatan net ekspor rata-rata 15% per tahun.
Bagaimana koordinasi yang dilakukan antara kementerian pertanian dengan stakeholder lain dalam upaya meningkatkan dayasaing pertanian? Terus terang harus diakui belum maksimal. Tapi kita terus meningkatkannya dengan menjalin komunikasi yang lebih baik. Sejak hari pertama saya sudah menjalin komunikasi dengan para stakeholder. Setiap mau ada kebijakan baru kita sounding duluan dengan mereka untuk mendapat masukan dan respon yang konstruktif. Tidak hanya dengan lembaga di tingkat pusat, tapi juga antara pusat dan daerah. Koordinasi pusat-daerah menjadi kian penting. 30
Agrimedia
Apa prioritas pembangunan pertanian dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II? Dan bagaimana optimisme Bapak dalam mencapai prioritas tersebut? Visi kami dalam pembangunan pertanian ke depan adalah pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani. Dalam lima tahun, pembangunan pertanian diarahkan untuk bisa mencapai empat target sukses. Yaitu: 1. Swasembada berkelanjutan. Prioritas program pembangunan akan diarahkan untuk mempertahankan swasembada (beras, jagung, gula konsumsi, telur dan daging unggas) agar terus berkelanjutan serta memacu produksi kedelai, gula industri, dan daging sapi agar tercapai swasembada pada akhir 2014. 2. Diversifikasi pangan. Keanekaragaman sumber karbohidrat akan dioptimalkan penggunaannya sehingga sumber pangan karbohidrat tidak lagi melulu bergantung pada beras. Pemanfaatan sumber karbohidrat lain akan didorong hingga tercapai diversifikasi pangan yang cukup ideal dan proporsional sesuai potensi produksinya. Keragaman budaya didorong untuk menghasilkan aneka pangan yang menarik dan bergizi seimbang. 3. Peningkatan nilai tambah, dayasaing dan ekspor. Berbagai usaha agribisnis di pedesaan akan dibangun untuk menumbuhkan industri hilir pertanian yang berbasis sumberdaya lokal. Dengan suntikan inovasi teknologi dan manajamen agribisnis, produk-produk
yang dihasilkan dikembangkan sehingga punya nilai tambah dan dayasaing untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, nasional, regional dan internasional. 4. Meningkatkan kesejahteraan petani. Melalui revitalilasi penyuluhan dan revitalisasi kelembagaan petani, petani akan dibina melalui kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Pembinaan petani diarahkan agar tercipta petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri, serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdayasaing tinggi. Pada saat yang sama pemerintah akan mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur, dan berkeadilan. Untuk mendukung empat target sukses telah ditetapkan tujuh gema revitalisasi. Yaitu, revitalisasi lahan, revitalisasi perbenihan dan perbibitan, revitalisasi Infrastruktur dan sarana, revitalisasi sumber daya manusia, revitalisasi pembiayaan petani, revitalisasi kelembagaan petani, dan revitalisasi teknologi dan industri hilir.
Saya lahir dan dibesarkan dari keluarga petani. Mungkin itu yang mendorong saya masuk IPB. Setelah lulus peternakan IPB, saya angkatan 16, saya sempat menjadi dosen di IPB dan Universitas Ibnu Kaldun. Saya tinggal di Bogor, begitu juga aktivitas dakwah saya banyak di sekitar Jabotabek. Karea itu, saya ambil S-2 juga di IPB (MMA). Dan, insya Allah, sedang menyelesaikan S-3 pada program manajemen bisnis. Mudah-mudahan bisa segera selesai bulan Juni ini. Background pendidikan tentu saja ikut membantu dalam menganasilis dan mengembangkan konsep berpikir. Terlebih ketika menjadi anggota DPR dan Wakil Ketua Komisi IV yang membidangi pertanian, perikanan dan kehutanan. Demikian juga saat menjalani tugas sebagai Menteri Pertanian KIB II. Jaringan dan koneksi IPB tentu juga ikut membantu. Saya yakin keluarga besar IPB juga tentu ingin alumninya bisa sukses dalam meniti karir, di mana pun. ===
Dengan dukungan, kerjasama dan kerja keras, insya Allah kita optimis bisa mencapai target-target itu.
Berkaitan dengan pribadi Bapak, mengapa Bapak memilih menempuh pendidikan dari S1, S2, sampai S3 di Institut Pertanian Bogor? Dan seberapa jauh pendidikan yang Bapak tempuh di IPB tersebut dalam membantu dalam pekerjaan dan karir Bapak selama ini?
Ir. H. Suswono, MMA Program S3 Doktor Manajemen Bisnis IPB (Kandidat Doktor) Program S2 Magister Manajemen Agribisnis IPB (2004) Program S1 Sosial Ekonomi Peternakan IPB (1984) • • • • • • • •
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal (2009 – 2014) Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi masalah Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, dan Pangan (2005 – 2009) Anggota Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias (2005 – 2009) Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal (2004 – 2009) Anggota Tim Investigasi Impor Beras Fraksi PKS DPR RI (2006) Sekretaris Fraksi PKS MPR RI (2004 – 2009) Anggota Tim Sosialisasi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Putusan MPR RI (2005 – 2009) Anggota Tim Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan MPR RI periode 2004-2009 Volume 15 No 1 Juni 2010
31
