PENGADILAN AGAMA WONOSARI Jl. Alun-Alun Barat No. 1 Telp. / Fax. (0274) 391 325 WONOSARI 55813 Website: www.pa-wonosari.net Email:
[email protected]
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kedinasan di Pengadilan Agama Wonosari dengan lancar dan menuangkannya dalam sebuah tulisan mengenai uraian kerja dari semua kegiatan beserta hasilnya, selanjutnya kami tuangkan dalam laporan ini. Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban realisasi program kerja, pelaksanaan tugas-tugas antara lain: bidang yustisial, kepaniteraan, kesekretariatan, pelaksanaan tugas pengawasan dan pembangunan untuk Tahun 2009. Kami menyadari sepenuhnya, walaupun laporan ini telah diusahakan serta disusun dengan sebaik-baiknya, tetapi masih terasa banyak kekurangannya. Untuk itu saran dan kritik demi perbaikan laporan ini sangat kami harapkan. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kami selanjutnya.
Wonosari, 05 Januari 2009 Ketua
Drs. JEJE JAENUDIN, MSI. NIP. 195705161985031003
i
DAFTAR ISI
Pengantar ....................................................................................................................
i
Daftar Isi .....................................................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN ........................................................................
1
A. Kebijakan Umum Peradilan .....................................................
1
B. Visi dan Misi ............................................................................
2
C. Renstra .....................................................................................
2
:
BAB II
:
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) .................................
4
BAB III
:
KEADAAN PERKARA ...............................................................
6
BAB IV
:
PENGAWASAN INTERNAL ...................................................
8
BAB V
:
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .....................................
9
A. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial ................................
9
BAB VI
:
1.
Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial .........................
9
2.
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yustisial ..................
9
3.
Promosi dan Mutasi ........................................................
9
4.
Pengisian Jabatan Struktural ............................................
10
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .........................................
10
1.
Sarana Gedung dan Bangunan ........................................
10
2.
Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ..........................
10
C. Pengelolaan Keuangan ...........................................................
10
1.
Belanja Pegawai ...............................................................
10
2.
Belanja Barang .................................................................
13
3.
Belanja Modal .................................................................
15
D. Pengelolaan Administrasi .......................................................
16
1.
Administrasi Peradilan ....................................................
16
2.
Administrasi Umum ........................................................
16
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ...................................
18
A. Kesimpulan ............................................................................
18
B. Rekomendasi ..........................................................................
18
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan. Peradilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, yakni Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Tentang Peradilan Agama. Dan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Wonosari sebagai peradilan tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pada Tahun Anggaran 2009 ini telah melaksanakan Program Kerja yang terencana. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan kami mencoba melakukan pelayanan secara prima. Melakukan pelayanan dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi, dalam rangka untuk mempercepat dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun kegiatan yang kami lakukan adalah: 1. Penerapan program SIADPA dalam pelayanan penerimaan perkara, dari proses pendaftaran sampai putus dengan sistem pengolahan data dengan komputerisasi oleh program SIADPA. Untuk tahun 2009 ini sudah berjalan secara baik. 2. Dalam rangka pelaksanaan transparansi peradilan sebagaimana dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI lewat KMA. No. 144 Tahun 2007. Pengadilan Agama Wonosari menyambut hal itu dengan wujud nyata salah satunya yaitu dengan penggunaan teknologi informasi media internet. Sebagai bentuk transparansi tersebut adalah diluncurkannya website Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 13 November 2007 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Bahkan pada tanggal 24 Februari 2009 telah diluncurkan website berbahasa Inggris oleh wakil ketua PTA Yogyakarta. Harapan yang ingin dicapai adalah dikenalnya Pengadilan Agama Wonosari oleh masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan. Dan memudahkan untuk komunikasi baik informasi maupun data. Adapun alamat Website Pengadilan Agama Wonosari : http ://www.pa-wonosari.net untuk E-mail :
[email protected] Laporan ini berisikan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Wonosari baik yang berkaitan dengan Tugas Yustisial, Administrasi Peradilan, Kesekretariatan, iii
pembangunan maupun tugas lainnya yang berkaitan dengan kedinasan pada tahun 2009, dan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dari Program Kerja yang telah dicanangkan disamping untuk melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi pada setiap tahun anggaran.
B. Visi dan Misi. 1. Visi Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, di bawah lindungan Allah SWT. 2. Misi Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan pencari keadilan di bidang perkawinan, waris dan wasiat, wakaf, hibah, shadaqah, dan ekonomi syariah secara cepat, sederhana dan biaya ringan.
C. Renstra. 1. Pembinaan Peradilan dan Penegakan Hukum dengan sasaran terwujudnya Teknis dan Administrasi Peradilan serta pemasyarakatan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan memantapkan tugas pokok Peradilan yang meliputi menerima,memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara dengan menerapkan pola Bindalmin. 2. Pelaksanaan jalannya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 3. Peningkatan citra dan wibawa peradilan dengan terwujudnya citra dan wibawa Peradilan, Pejabat Fungsional dan Struktural serta seluruh Pegawai Pengadilan Agama Wonosari. 4. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin Kepaniteraan dengan terlaksananya Pelayanan Hukum dan Peradilan yang lebih baik serta terlaksananya tertib Administrasi Perkara, Kearsipan Perkara dan Laporan Perkara. 5. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin Kesekretariatan : a. Urusan Kepegawaian :. ¾ Terwujudnya administrasi data pegawai yang akurat, pelayanan kepada pegawai secara cepat dan tepat, ¾ Peningkatan mutu pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai. ¾ Peningkatan disiplin dan loyalitas pegawai. b. Urusan Keuangan Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran/administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku serta pelayanan kepada pegawai. iv
c. Urusan Umum : ¾ Peningkatan ketertiban pengurusan surat sehingga terwujudnya tata persuratan yang baik. ¾ Peningkatan kualitas dan pemeliharaan barang inventaris. Sehingga terpeliharanya barang inventaris dari kerusakan dan kehilangan. ¾ Pengadaan Alat Tulis Kantor. Dan barang inventaris sehingga terpenuhinya sarana kerja sesuai dengan kebutuhan. ¾ Peningkatan penanganan perpustakaan sehingga terwujudnya optimalisasi perpustakaan dalam mendukung pelaksanaan tugas. ¾ Peningkatan
kualitas
pengurusan
rumah
tangga
kantor
sehingga
terwujudnya peningkatan kenyamanan kerja. 6. Peningkatan pembinaan KORPRI, Dharma Yukti Karini, IKAHI, IPASPI, PTWP dan Koperasi demi terwujudnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai serta keluarga besar Pengadilan Agama Wonosari. 7. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi sehingga terbinanya koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam pelaksanaan tugas. 8. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari di bidang Teknologi Informasi, seperti Pengelolaan Website, dan aplikasi penunjang Tupoksi (SIADPA, SIMPEG, RKA-KL, DIPA, SAK, SABMN, SIMAK BMN, dan Aplikasi Persediaan)
v
BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI)
Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama Wonosari telah diatur dalam Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, Keputusan Presiden Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 sedangkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan berpedoman pada Buku I dan II Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/I/1991. Dari Organisasi Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas tersebut, Pengadilan Agama Wonosari dapat melaksanakan tugas tugas pokok lembaga peradilan yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil baik yang menyangkut tugas tugas teknis dan administrasi yustisial maupun tugas-tugas administrasi umum. Untuk susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana deskripsi di bawah ini :
SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA WONOSARI ( keadaan per 31 Desember 2009)
Ketua
: Drs. Jeje Jaenudin, M.S.I.
Wakil Ketua
: Drs. H. Abdul Malik, SH., M.S.I
Panitera / Sekretaris
: Hj. Sri Murni, SH.
Wakil Panitera
: Drs. Kamtono
Wakil Sekretaris
: Dra. Siti Shoimah
Panitera Muda Gugatan
: Mokhamdan, SH.
Panitera Muda Permohonan
: Bambang Hariyanto, S.HI.
Panitera Muda Hukum
: Siti Haryanti, SH., M.S.I
Kepala Urusan Kepegawaian
: Taslim, SH.
Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan
: Syamsul Munif, SH.
Kepala Urusan Umum
: Sukardi, SH. vi
Pejabat Fungsional Hakim
: 1. Drs. Sucipto, M.SI. 2. Drs. H. Muhamad Dihan, M.H. 3. Drs. Fathurrohman Gozalie, LC., M.H 4. Drs. Wildan Tojibi, M.S.I. 5. Drs. Yusuf, SH. MSI.
Pejabat Fungsional Panitera Pengganti
: 1. Darno 2. Joko Santoso. 3. Ngadiyo, BA.
Pejabat Jurusita/Jurusita Pengganti
: 1. H. Ahmad Mashuri, S.H., M.S.I. 2. Ridwan Lanandang, S.H. 3. Pratikna 4. Kino, S.H. 5. Sumanto 6. Sumitro Jatiroso 7. Achmad Nurhadi, S.H.
Staf
: 1. Muhammad Khoirudin, S.H 2. Fajar Widodo, S.H.I 3. Ponidi 4. Ridasto Nurhadi
vii
BAB III KEADAAN PERKARA
A. Perkara baru yang diterima pada Pengadilan Agama Wonosari selama tahun 2009 sebanyak 1.172 perkara dengan jenis perkara (berdasarkan urutan terbesar jumlah jenis perkara) sebagai berikut : 1. Cerai Gugat
: 715
Perkara ( 60,92 %)
2. Cerai Talak
: 381
Perkara ( 32,50 %)
3. Izin Poligami
:
8
Perkara ( 0,68 %)
4. Dispensasi Nikah
:
61
Perkara ( 05,20 %)
5. Wali Adhol
:
1
Perkara ( 0,08 %)
6. Isbat Nikah
:
5
Perkara ( 0,42 %)
7. Pengesahan anak
:
1
Perkara ( 0,08 % )
Jumlah
: 1.172 Perkara
Sedangkan sisa perkara tahun 2008 sebanyak 213 perkara, sehingga jumlah perkara yang harus diselesaikan selama tahun 2009 sebanyak 1.385 perkara.
B. Perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2009 sebanyak 1.118 perkara dengan perincian (berdasarkan urutan prosentase terbesar) sebagai berikut : 1. Cerai Gugat
: 707 Perkara ( 63,23 %)
2. Cerai Talak
: 339 Perkara ( 30,32 %)
3. Izin Poligami
:
4. Dispensasi Nikah
: 60 Perkara ( 5,36 %)
5. Wali Adhol
:
1 Perkara ( 0,08 %)
6. Isbat Nikah
:
5 Perkara ( 0,44 %)
Jumlah
6 Perkara ( 0,53 %)
: 1.118 perkara
Jadi sisa perkara tahun 2009 sebanyak 267 perkara atau 19,27 % dari jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2009.
C. Adapun faktor-faktor penyebab perceraian mulai dari (presentase terbesar) adalah sebagai berikut : 1. Tidak ada tanggung jawab
: 408 Perkara ( 36,49 %)
2. Tidak ada keharmonisan
: 212 Perkara ( 18,96 %)
3. Krisis akhlaq
:
10 Perkara ( 08,94 %)
4. Dihukum
:
1 Perkara ( 0,07%)
5. Gangguan pihak ketiga
: 120 Perkara (10,73%)
6. Cemburu
:
7. Kawin Paksa
: viii
26 Perkara ( 02,32 % ) 9
Perkara (0,08% )
8. Ekonomi
: 174
9. Kekejaman mental
:
Perkara (15,56%)
8 Perkara (0,80%)
D. Perkara yang dimohonkan Banding 1. Sisa Perkara tahun 2008 NIHIL 2. Perkara yang dimohonkan banding tahun 2009 NIHIL 3. Perkara Banding yang telah diputus tahun 2009 NIHIL 4. Sisa perkara banding tahun 2009 NIHIL
E. Perkara yang dimohonkan Kasasi 1. Sisa perkara tahun 2009 NIHIL 2. Perkara yang sudah diputus tahun 2009 NIHIL 3. Sisa perkara tahun 2009 NIHIL
F. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali. 1. Sisa perkara tahun 2008 NIHIL 2. Perkara yang dimohonkan PK tahun 2009 NIHIL 3. Perkara yang sudah diputus tahun 2009 NIHIL 4. Sisa perkara PK tahun 2009 sebanyak NIHIL
ix
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL.
Secara hirarki telah berjalan dengan pengawasan melekat oleh atasan langsung masing-masing dan dituangkan dalam realisasi DP3 waskat. Pengawasan bidang Teknis Yudisial dan Administrasi Umum telah berjalan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/006/SK/III/1994, meski perlu adanya peningkatan dengan difungsikannya para Hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wonosari Tanggal 1 Agustus 2008 no. w12-A4/806/PS.00/VIII/2008 dan ditinjau kembali dengan surat nomor: W12-A4/075/PS.00/I/2009, maka ditunjuk Hakim Pengawas Bidang antara lain: 1. Wakil Ketua selaku Koordinator Pengawasan. 2. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara meliputi Prosedur Penerimaan Perkara, Buku Register Perkara. 3. Hakim Pengawas Bidang administrasi perkara meliputi keuangan perkara dan laporan. 4. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan. 5. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum meliputi: Kepegawaian, Keuangan dan Pengelolaan surat menyurat. 6. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum meliputi : Inventaris dan Perpustakaan. Sedangkan pengawas dari Hakim Tinggi selaku Hakim Pengawas Daerah dalam tahun 2009 secara umum telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2009 dan tanggal 22 Desember 2009.
x
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN.
A. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial. 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial. Pengadilan Agama Wonosari dalam rangka meningkatkan kinerja Pejabat Fungsional maupun Struktural telah melakukan hal hal sebagai berikut : a. Mengikutsertakan Hakim dalam pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI. b. Mengadakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan KMA Nomor 144, dengan sasaran peserta perangkat desa Sewilayah Kabupaten Gunungkidul c. Mengadakan Pelatihan Peningkatan dan Pengembangan TI, antara lain : Kegiatan Pesantren TI : Pengelolaan Website dan Aplikasi SIADPA, d. Mengikutsertakan Pansek, Wapan, Panmud, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Jurusita Pengganti dalam pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI. e. Mengadakan pemeriksaan tentang tugas-tugas yang diberikan Ketua pada Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali. f. Mengikutsertakan Wakil Sekretaris dan Kepala Urusan Umum dalam pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung.
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yustisial. a. Mengadakan Pembinaan dan Pengajian yang diikuti oleh seluruh Pegawai setiap bulan dengan penceramah dari para Hakim secara bergiliran. b. Melaksanakan kegiatan Tadarusan Al Qur’an pada bulan Suci Ramadhan dengan dipandu oleh para Hakim. c. Mengadakan Pengajian Khotmil Qur’an dan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadlan. d. Mengadakan kegiatan Halal bilhalal intern Keluarga Besar pegawai Pengadilan Agama Wonosari beserta Istri/Suami dalam rangka meningkatkan jalinan ukhuwah dan silaturrahim. e. Kegiatan Pelatihan TI yang penunjang Tupoksi (Pengelolaan Website, SIADPA, SIMPEG, RKA-KL, DIPA, SAK, SABMN, SIMAK BMN, dan Aplikasi Persediaan) pada setiap bulan.
xi
3. Promosi dan Mutasi. Perlu juga dilaporkan bahwa pada tahun 2009 di Pengadilan Agama Wonosari terjadi mutasi Pegawai yakni sebagai berikut : a. Keluar karena pindah tugas : 1. Supriyanto, S.Ag., M.S.I dipromosikan ke PA Selat Panjang sebagai hakim. 2. Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I dipromosikan ke PA Sengeti sebagai hakim 3. Moh. Muhibudin, S.Ag., S.H., M.S.I dipromosikan ke PA Natuna sebagai hakim 4. Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I dipromosikan ke PA Pelaihari sebagai hakim 5. M. Arif Jauhari. dipromosikan ke PTA Yogyakarta sebagai staf 6. Drs. H. Ahmad Harun, S.H dipromosikan ke PA Bantaeng sebagai Wakil Ketua
b. Masuk pegawai baru yaitu : 1. Ridasto Nurhadi dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta. 2. Drs. H. Muhamad Dihan, M.H dari Pengadilan Agama Larantuka 3. Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I dari Pengadilan Agama Banjarnegara 4. Joko Santoso dari Pengadilan Agama Bantul.
4. Pengisian Jabatan Struktural. Sedang untuk mutasi jabatan selama tahun 2009 adalah : a. Drs. Jeje Jaenudin M.SI. diangkat sebagai Ketua PA Wonosari yang sebelumnya menjabat sebagai wakil Ketua. b. Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I diangkat sebagai wakil ketua PA Wonosari menggantikan Drs. Jeje Jaenudin M.SI.
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana. 1. Sarana Gedung dan Bangunan. a. Sarana Gedung dan Bangunan Kantor Pengadilan Agama Wonosari sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan sebagai tempat sarana dalam menjalankan tugas sehari-hari dan tugas pelayanan pada masyarakat pencari keadilan. Ruangan yang sempit menjadi faktor ketidaklayakan untuk menjalankan tugas sehari-hari dan tugas pelayanan. Meja dan kursi Pegawai harus berhimpitan, antara atasan dengan pelaksana tidak ada bedanya dan melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas pelayanan sangat tidak nyaman. Suasana kerja yang demikian ini menjadikan tidak kondusif. Yang terpenting adalah sudah kurang layak, karena luasnya tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada meskipun sebenarnya jumlah pegawai masih sangat kurang. xii
b. Sehubungan dengan jumlah pegawai yang masih kurang, terutama pelaksana (Staf) sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas tidak dapat berjalan dengan optimal. c. Sangat terbatasnya anggaran yang menunjang kegiatan kedinasan sehingga kebutuhan sarana dan prasarana tidak tercukupi. 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung. a. pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan gedung kantor seluas 3800 M2. b. pengadaan mebelair: 1) pengadaan meja biro sebanyak 6 buah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kantor. 2) Pengadaan papan statistik perkara 2 buah. 3) Pengadaan almari arsip 1 buah untuk penyimpanan buku register. 4) Pengadaan 1 unit brankas c. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung atau bangunan dan halaman kantor. d. Pengadaan alat pengolah data: 1) Pengadaaan finger print untuk menunjang Tupoksi. 2) Pengadaan 1 unit Barcode untuk mempermudah pelayanan informasi bagi para pihak yang berperkara. 3) Pengadaan Acces Point dan Rofer 1 paket untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kantor. 4) Pengadaan modem IM 2 sebanyak 1 unit untuk mendukung pengolahan website PA Wonosari dan mempermudah komunikasi via internet. 5) Pengadaan LCD proyektor dan layar 1 paket untuk mendukung kegiatan kantor. C. Pengelolaan Keuangan. 1. Belanja Pegawai REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
DIPA KEGIATAN / SUB KEGIATAN / KELOMPOK AKUN Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan
PAGU
PELAKSANAAN
SISA
Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Gaji Pokok PNS Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan
858.447.000
942.024.900
- 83.577.900
18.000
22.435
- 4.435
Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Pembulatan Gaji PNS
xiii
KET
Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan
76.427.000
83.636.620
- 7.209.620
23.203.000
26.764.458
- 3.561.458
14.040.000
21.000.000
- 6.960.000
205.270.000
213.275.000
- 8.005.000
34.659.000
37.195.168
- 2.536.168
48.662.000
50.506.200
- 1.884.200
16.705.000
12.230.000
4.475.000
4.140.000
4.139.400
600
126.720.000
105.645.000
21.075.000
Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan Anak PNS Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan Struktural PNS Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan Fungsional PNS Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan PPh PNS Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan Beras PNS Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan Umum PNS Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunj. Lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Uang Makan PNS Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur,
xiv
Honorarium Dan Vakasi Belanja Uang Lembur JUMLAH
3.225.000
3.210.000
15.000
1.411.516.000
1.499.649.181
- 88.133.181
2. Belanja Barang REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
DIPA KEGIATAN / SUB KEGIATAN / KELOMPOK AKUN Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
PAGU
PELAKSANAAN
SISA
KET.
Pengadaan Makanan / Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh / Uang Makan PNS Belanja Untuk Manambah Daya Tahan Tubuh Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
4.200.000
4.200.000
0
1.000.000
1.000.000
0
9.600.000
9.600.000
0
1.895.000
1.895.000
0
10.000.000
10.000.000
0
5.000.000
5.000.000
0
10.117.000
10.117.000
0
Pelantikan / Pengambilan Sumpah Jabatan Belanja Barang Operasional Lainnya Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Belanja Barang Operasional Lainnya Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Pengadaan Toga / Pakaian Kerja Sopir / Pesuruh / Perawatan / Dokter / SATPAM / Tenaga Teknis Lainnya Belanja Barang Operasional Lainnya Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Pertemuan / Jamuan Delegasi / Misi / Tamu Belanja Barang Operasional Lainnya Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Penyelenggaraan Perpustakaan / Kearsipan / Dokumentasi Belanja Barang Operasional Lainnya Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Perawatan Gedung Kantor Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
xv
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
26.000.000
25.929.000
71.000
14.000.000
14.000.000
0
9.370.000
9.370.000
0
19.988.000
19.960.289
27.711
1.764.000
1.428.000
336.000
116.800.000
116.799.996
4
29.400.000
29.400.000
0
3.000.000
3.000.000
0
3.000.000
3.000.000
0
8.000.000
8.000.000
0
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Perawatan Sarana Gedung Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Langganan Daya Dan Jasa Belanja Langganan Daya dan Jasa Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Jasa Pos / Giro / Sertifikat Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Operasional Perkantoran Dan Pimpinan Belanja Keperluan Perkantoran Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Operasional Perkantoran Dan Pimpinan Honor Yang Terkait Dengan Operasional Satuan Kerja Pelayanan Publik Atau Birokrasi Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Belanja Barang Operasional Lainnya Pelayanan Publik Atau Birokrasi Rapat-Rapat Koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan Kelompok Kerja / Konsultasi Belanja Bahan Pelayanan Publik Atau Birokrasi Rapat-Rapat Koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan Kelompok Kerja / Konsultasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DN)
xvi
Pelayanan Publik Atau Birokrasi Pengembangan Dan Pemeliharaan Insfrastruktur Jaringan Online Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Penanganan Perkara
8.000.000
8.000.000
0
2.400.000
2.400.000
0
3.416.000
3.250.000
166.000
3.360.000
3.360.000
0
1.250.000
1.250.000
0
39.974.000
39.974.000
0
331.534.000
330.933.285
600.715
Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas SDM Belanja Barang Operasional Lainnya Penanganan Perkara Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas SDM Belanja Bahan Penanganan Perkara Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas SDM Belanja Barang Sewa Penanganan Perkara Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas SDM Belanja Barang Jasa Profesi Penanganan Perkara Operasional Persidangan Peradilan Belanja Bahan JUMLAH
3. Belanja Modal REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
DIPA KEGIATAN / SUB KEGIATAN / KELOMPOK AKUN Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana
PAGU
PELAKSANAAN
SISA
KET.
Pengadaan Meubelair Belanja Modal Fisik Lainnya Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana
24.830.000
24.830.000
0
20.170.000
20.170.000
0
1.730.900.000
0
Pengadaan Alat Pengolah Data Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengadaan Tanah Belanja Modal Tanah Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana
1.730.900.000
xvii
Pengadaan Tanah Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana
4.900.000
4.900.000
0
5.000.000
0
*5.000.000
16.890.000
16.890.000
0
2.310.000
2.100.000
210.000
1.805.000.000
1.799.790.000
5.210.000
Pengadaan Tanah Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengurukan Tanah dan Pematangan Tanah Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengadaan Tanah Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah JUMLAH
NB. Tanda Bintang (*)Diblokir oleh Direktorat Jenderal Anggaran
B. Pengelolaan Administrasi. 1. Administrasi Peradilan. Dengan pelaksanaan penerimaan perkara sampai dengan putus sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibantu dengan system komputerisasi adanya program SIADPA, Pengadilan Agama Wonosari dapat melaksanakan tugas tugas pokok lembaga peradilan yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan secara baik. Pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil baik yang menyangkut tugas tugas Teknis dan Administrasi Yustisial maupun tugas tugas Administrasi Umum. Dalam rangka pengejawantahan dari visi dan misi dari Pengadilan Agama Wonosari untuk mencapai indikator keluaran yang baik. 2. Administrasi Umum. a. Tugas-tugas pada Urusan Kepegawaian, Keuangan dan Umum telah dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. b. Realisasi anggaran rutin sudah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan disini berkaitan dengan realisasi anggaran sebagaimana tertulis pada tabel diatas yaitu : xviii
¾ Mata anggaran 0001 5111 (gaji pegawai dan tunjangan-tunjangan mengalami minus namun kekurangannya dapat dimintakan dan terpenuhi). ¾ Mata mata anggaran 0001 5221 (langganan daya dan jasa) mengalami minus atau masih ada kekurangan yakni sejak bulan Oktober 2007 kami tidak bisa membayar dengan dana DIPA lagi, walaupun terjadi sisa anggaran sebesar Rp 91.212,- , karena tidak cukup untuk membayar salah satu rekening daya dan jasa yang ada. ¾ Sedangkan untuk mata anggaran 0242 5211 untuk Operasional Pelayanan Hukum
mengalami sisa sebesar Rp 2.700.000,- karena terkait dengan
jumlah pegawai yang terus berkurang sebab adanya mutasi pegawai. Jumlah pegawai dari 38 orang menjadi 32 orang. c. Kebutuhan barang inventaris masih banyak kekurangan. Sedangkan barang inventaris yang ada sudah banyak yang rusak dan tidak layak pakai. Namun demikian penambahan dan perbaikan barang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, karena keterbatasan dana yang ada. d. Meskipun secara keseluruhan tugas-tugas di kesekretariatan dapat terlaksana dengan baik namun masih ada beberapa hal yang masih perlu pembenahan dan peningkatan.
xix
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. A. Kesimpulan. 1. Penyelesaian perkara pada umumnya sudah berjalan lancar, cepat sederhana dan biaya ringan. 2. Kinerja pegawai Pengadilan Agama Wonosari semakin meningkat. 3. Bidang Administrasi Peradilan/Kepaniteraan dapat berjalan sesuai dengan pola Bindalmin meskipun masih ada yang harus ditingkatkan. 4. Bidang Kesekretariatan, sudah berjalan dengan baik, meski perlu peningkatan. 5. Hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan tugas pelayanan masih banyak disebabkan oleh : a. Kurangnya jumlah pegawai karena adanya mutasi tanpa diikuti penambahan pegawai. Apalagi jumlah pelaksana di Pengadilan Agama Wonosari masih kurang sekali. Tidak sesuai standar idial kantor Pengadilan Agama Kelas 1B b. Sarana Gedung dan Bangunan serta fasilitas Sarana Prasarana sudah tidak memadai lagi, harus menjadi perhatian serius, sebagaimana deskripsi pada pembahasan sebelumnya di atas.
B. Rekomendasi. 1. Pembinaan Teknis Yustisial, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang handal. 2. Penambahan pegawai untuk Pengadilan Agama Wonosari terutama untuk pelaksana perlu mendapat prioritas, sehingga pelayanan kepada pencari keadilan dapat terlaksanakan dengan semakin baik 3. Kualitas pelatihan pelatihan perlu ditingkatkan, salah satunya dengan memberikan materi yang praktis atau pemecahan masalah yang dihadapi. 4. Peningkatan jumlah anggaran sangat diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari kantor, perbaikan dan peningkatan Sarana Gedung dan Bangunan serta fasilitas Sarana Prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk tahun 2009 Pengadaan Tanah untuk Pengadilan Agama Wonosari suatu keharusan yang tidak bisa dihindari lagi, apalagi diikuti pengadaan gedung. Namun itu tidak memungkinkan sehingga yang menjadi prioritas terlebih dahulu yaitu Pengadaan Tanah.
xx
Demikian laporan ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan masukan untuk pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang dan semoga kita selalu mendapat bimbingan dan ridho Allah SWT. Amin.
xxi
