PENGADILAN AGAMA WONOSARI Jl. Alun – Alun Barat No. 1 Telp. / Fax. (0274) 391 325 WONOSARI 55813 Website: www.pa-wonosari.net Email:
[email protected]
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kedinasan di Pengadilan Agama Wonosari dengan lancar dan menuangkannya dalam sebuah tulisan mengenai uraian kerja dari semua kegiatan beserta hasilnya, selanjutnya kami tuangkan dalam laporan ini. Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban realisasi program kerja, pelaksanaan tugas-tugas antara lain : bidang yustisial, kepaniteraan, kesekretariatan, pelaksanaan tugas pengawasan dan pembangunan untuk Tahun 2008. Kami menyadari sepenuhnya, walaupun laporan ini telah diusahakan serta disusun dengan sebaik-baiknya, tetapi masih terasa banyak kekurangannya. Untuk itu saran dan kritik demi perbaikan laporan ini sangat kami harapkan. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kami selanjutnya.
Wonosari, 05 Januari 2008 Wakil Ketua
Drs. JEJE JAENUDIN, MSI. NIP. 150220979
1
DAFTAR ISI
Pengantar ....................................................................................................................
i
Daftar Isi .....................................................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN ........................................................................
1
A. Kebijakan Umum Peradilan .....................................................
1
B. Visi dan Misi ............................................................................
2
C. Renstra .....................................................................................
2
:
BAB II
:
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) .................................
4
BAB III
:
KEADAAN PERKARA ...............................................................
6
BAB IV
:
PENGAWASAN INTERNAL ...................................................
8
BAB V
:
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .....................................
9
A. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial ................................
9
BAB VI
:
1.
Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial .........................
9
2.
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yustisial ..................
9
3.
Promosi dan Mutasi ........................................................
9
4.
Pengisian Jabatan Struktural ............................................
10
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .........................................
10
1.
Sarana Gedung dan Bangunan ........................................
10
2.
Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ..........................
10
C. Pengelolaan Keuangan ...........................................................
11
1.
Belanja Pegawai ...............................................................
11
2.
Belanja Barang .................................................................
11
3.
Belanja Modal .................................................................
12
D. Pengelolaan Administrasi .......................................................
12
1.
Administrasi Peradilan ....................................................
13
2.
Administrasi Umum ........................................................
13
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ...................................
15
A. Kesimpulan ............................................................................
15
B. Rekomendasi ..........................................................................
15
2
BAB I PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan. Peradilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, yakni Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Wonosari sebagai peradilan tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, pada Tahun Anggaran 2008 ini telah melaksanakan Program Kerja yang terencana. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan kami mencoba melakukan pelayanan secara prima. Melakukan pelayanan dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi, dalam rangka untuk mempercepat dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun kegiatan yang kami lakukan adalah : 1. Penerapan program SIADPA dalam pelayanan penerimaan perkara, dari proses pendaftaran sampai putus dengan sistem pengolahan data dengan komputerisasi oleh program SIADPA. Untuk tahun 2008 ini sudah berjalan secara baik. 2. Dalam rangka pelaksanaan transparansi peradilan sebagaimana dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI lewat KMA. No. 144 Tahun 2007. Pengadilan Agama Wonosari menyambut hal itu dengan wujud nyata salahsatunya yaitu dengan penggunaan teknologi informasi media internet. Sebagai bentuk transparansi tersebut adalah diluncurkannnya website Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 13 November 2007 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Harapan yang ingin dicapai adalah dikenalnya Pengadilan Agama Wonosari oleh masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan. Dan memudahkan untuk komunikasi baik informasi maupun data. Adapun alamat Website Pengadilan Agama Wonosari : http ://www.pa-wonosari.net untuk E-mail :
[email protected] Laporan ini berisikan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Wonosari baik yang berkaitan dengan Tugas Yustisial, Administrasi Peradilan, Kesekretariatan, pembangunan maupun tugas lainnya yang berkaitan dengan kedinasan pada tahun 3
2008, dan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dari Program Kerja yang telah dicanangkan disamping untuk melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi pada setiap tahun anggaran.
B. Visi dan Misi. 1. Visi Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, di bawah lindungan Allah SWT. 2. Misi Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan pencari keadilan di bidang perkawinan, waris dan wasiat, wakaf, hibah, shadaqah, dan ekonomi syariah secara cepat, sederhana dan biaya ringan.
C. Renstra. 1. Pembinaan Peradilan dan Penegakan Hukum dengan sasaran terwujudnya Teknis dan Administrasi Peradilan serta pemasyarakatan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan memantapkan tugas pokok Peradilan yang meliputi menerima,memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara dengan menerapkan pola Bindalmin. 2. Pelaksanaan jalannya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 3. Peningkatan citra dan wibawa peradilan dengan terwujudnya citra dan wibawa Peradilan, Pejabat Fungsional dan Struktural serta seluruh Pegawai Pengadilan Agama Wonosari. 4. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin Kepaniteraan dengan terlaksananya Pelayanan Hukum dan Peradilan yang lebih baik serta terlaksananya tertib Administrasi Perkara, Kearsipan Perkara dan Laporan Perkara. 5. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin Kesekretariatan : a. Urusan Kepegawaian :. ¾ Terwujudnya administrasi data pegawai yang akurat, pelayanan kepada pegawai secara cepat dan tepat, ¾ Peningkatan mutu pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai. ¾ Peningkatan disiplin dan loyalitas pegawai. b. Urusan Keuangan Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran/administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku serta pelayanan kepada pegawai.
4
c. Urusan Umum : ¾ Peningkatan ketertiban pengurusan surat sehingga terwujudnya tata persuratan yang baik. ¾ Peningkatan kualitas dan pemeliharaan barang inventaris. Sehingga terpeliharanya barang inventaris dari kerusakan dan kehilangan. ¾ .Pengadaan Alat Tulis Kantor. Dan barang inventaris sehingga terpenuhinya sarana kerja sesuai dengan kebutuhan. ¾ Peningkatan penanganan perpustakaan sehingga terwujudnya optimalisasi perpustakaan dalam mendukung pelaksanaan tugas. ¾ Peningkatan
kualitas
pengurusan
rumah
tangga
kantor
sehingga
terwujudnya peningkatan kenyamanan kerja. 6. Peningkatan pembinaan KORPRI, Dharma Yukti Karini, IKAHI, IPASPI, PTWP dan Koperasi demi terwujudnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai serta keluarga besar Pengadilan Agama Wonosari. 7. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi sehingga terbinanya koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam pelaksanaan tugas. 8. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Pengadilan Agama Wonosari di bidang Teknologi Informasi, seperti Pengelolaan Website, dan aplikasi penunjang Tupoksi (SIADPA, SIMPEG, RKA-KL, DIPA, SAK, SABMN, SIMAK BMN, dan Aplikasi Persediaan)
5
BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI)
Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama Wonosari telah diatur dalam Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, Keputusan Presiden Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 sedangkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan berpedoman pada Buku I dan II Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991. Dari Organisasi Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas tersebut, Pengadilan Agama Wonosari dapat melaksanakan tugas tugas pokok lembaga peradilan yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil baik yang menyangkut tugas tugas teknis dan administrasi yustisial maupun tugas-tugas administrasi umum. Untuk susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana deskripsi di bawah ini :
SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA WONOSARI ( keadaan per 31 Desember 2008)
Ketua
:-
Wakil Ketua
: Drs. Jeje Jaenudin, M.SI.
Panitera / Sekretaris
: Hj. Sri Murni, SH.
Wakil Panitera
: Drs. Kamtono
Wakil Sekretaris
: Dra. Siti Shoimah
Panitera Muda Gugatan
: Mokhamdan, SH.
Panitera Muda Permohonan
: Bambang Hariyanto, S.HI.
Panitera Muda Hukum
: Siti Haryanti, SH.
Kepala Urusan Kepegawaian
: Taslim, SH.
Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan
: Syamsul Munif, SH.
Kepala Urusan Umum
: Sukardi, SH. 6
Pejabat Fungsional Hakim
: 1. Drs. Sucipto, M.SI. 2. Drs. Fathurrohman Gozalie, LC. 3. Drs. H. Ahmad Harun, SH. 4. Drs. Wildan Tojibi, M.SI. 5. Drs. Yusuf, SH. MSI.
Pejabat Fungsional Panitera Pengganti
: 1. Darno 2. Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI. (Cakim) 3. Supriyanto, S. Ag., M.SI. (Cakim) 4. Ngadiyo, BA.
Pejabat Jurusita/Jurusita Pengganti
: 1. Ahmad Mashuri, SH. 2. Ridwan Lanandang, SH. 3. Pratikna 4. Kino, SH. 5. Sumanto 6. Sumitro Jatiroso 7. Achmad Nurhadi, SH.
Staf
: 1. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.SI. (Cakim) 2. Muhammad Arif, S.Ag. (Cakim) 3. Ponidi 4. Muhammad Arief Jauhari. 5. Fajar Widodo, SHI. 6. M. Lukman, SHI / Meninggal, 12 Desember 2008 .
7
BAB III KEADAAN PERKARA
A. Perkara baru yang diterima pada Pengadilan Agama Wonosari selama tahun 2008 sebanyak 959 perkara dengan jenis perkara (berdasarkan urutan terbesar jumlah jenis perkara) sebagai berikut : 1. Cerai gugat
: 619 perkara ( 64,54 %)
2. Cerai talak
: 305 perkara ( 31,80 %)
3. Izin Poligami
:
4. Dispensasi Nikah
: 19 Perkara ( 1,98 %)
5. Wali Adhol
:
7 Perkara ( 0,72 %)
6. Pembatalan Nikah
:
1 Perkara ( 0,10 %)
7. Harta bersama
:
-- Perkara ( -- )
Jumlah
8 perkara ( 01,83 %)
: 959 Perkara
Sedangkan sisa perkara tahun 2007 sebanyak 202 perkara, sehingga jumlah perkara yang harus diselesaikan selama tahun 2008 sebanyak 1.161 perkara.
B. Perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2008 sebanyak 923 perkara dengan perincian (berdasarkan urutan prosentase terbesar) sebagai berikut : 1. Cerai Gugat
: 548 Perkara ( 69.89 %)
2. Cerai Talak
: 332 Perkara ( 36.28 %)
3. Izin Poligami
:
8 Perkara ( 0,87 %)
4. Dispesasi Kawin
:
22 Perkara (2,40 %)
5. Wali Adhol
:
4 Perkara ( 0,43 %)
6. Pembatalan Nikah
:
1 Perkara ( 0,10 %)
7. Harta Bersama
:
-- Perkara ( -- )
Jumlah
: 915 perkara
Jadi sisa perkara tahun 2008 sebanyak 213 perkara atau 13,34% dari jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2008.
C. Adapun faktor-faktor penyebab perceraian mulai dari (presentase terbesar) adalah sebagai berikut : 1. Tidak ada tanggung jawab
: 389 Perkara ( 46,69 %)
2. Tidak ada keharmonisan
: 174 Perkara ( 30,88 %)
3. Krisis akhlaq
: 19 Perkara ( 2,28 %)
4. Di Hukum
:
5. Gangguan pihak ketiga
: 31 Perkara ( 3,72%) 8
3 Perkara ( 0,36%)
6. Cemburu
: 51 Perkara ( 6,12 % )
7. Kawin Paksa
: 10 Perkara (1,20% )
8. Ekonomi
: 141 Perkara (16,92%)
9. Kekejaman mental
:15Perkara(1,80%)
D. Perkara yang dimohonkan Banding 1. Sisa Perkara tahun 2008 -- perkara yaitu Nomor : 2. Perkara yang dimohonkan banding tahun 2008 3 Perkara yaitu : a. Nomor : 449/Pdt.G/2008/PA Wno b. Nomor : 669/Pdt.G/2007/PA.Wno c. Nomor : 038/Pdt.G/2008/PA.Wno
3. Perkara Banding yang telah diputus tahun 2008 ada 3 perkara yaitu : Nomor : 449/Pdt.G/2008/PA.Wno. Nomor : 669/Pdt.G/2007/PA.Wno. Nomor : 038/Pdt.G/2008/PA.Wno 4. Sisa perkara banding tahun 2008 sebanyak - perkara yaitu :
E. Perkara yang dimohonkan Kasasi 1. Sisa perkara tahun 2008 sebanyak 1 perkara yaitu : Perkara yang dimohokan kasasi tahun 2008 1 perkara yaitu : Nomor : 368/Pdt.G/2007/PA.Wno 3. Perkara yang sudah diputus tahun 2008 -- perkara yaitu : Nomor : 4. Sisa perkara tahun 2008 sebanyak 1 perkara yaitu : Nomor : 368/Pdt.G/2007/PA.Wno
F. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali. 1. Sisa perkara tahun 2008 sebanyak -- perkara yaitu : Nomor : 2. Perkara yang dimohonkan PK tahun 2008 -- perkara yaitu : Nomor : 3. Perkara yang sudah diputus tahun 2008 -- perkara yaitu : Nomor : 4. Sisa perkara PK tahun 2008 sebanyak – perkara yaitu : Nomor : -
9
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL.
Secara hirarki telah berjalan dengan pengawasan melekat oleh atasan langsung masing-masing dan dituangkan dalam realisasi DP3 waskat. Pengawasan bidang Teknis Yudisial dan Administrasi Umum telah berjalan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994, meski perlu adanya peningkatan dengan difungsikannya para Hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wonosari Tanggal 4 Juli 2007 Nomor : W12-A4/755/KP.07.6/VII/2007 dan ditinjau kembali dengan Nomor : W12A4/806.a/PS.00/VIII/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 maka ditunjuk Hakim Pengawas Bidang antar lain : 1. Hakim Pengawas Bidang selaku Koordinator Pengawasan. 2. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara / Prosedur Penerimaan Perkara, Buku Register Perkara. 3.Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan. 4. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum meliputi : Kepegawaian, Keuangan dan Pengelolaan surat menyurat. 5. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum meliputi : Inventaris dan Perpustakaan. Sedangkan pengawas dari Hakim Tinggi selaku Hakim Pengawas Daerah dalam tahun 2008 secara umum telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2008.
10
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN.
A. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial. 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial. Pengadilan Agama Wonosari dalam rangka meningkatkan kinerja Pejabat Fungsional maupun Struktural telah melakukan hal hal sebagai berikut : a. Mengikutsertakan Hakim dalam pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI. b. Mengadakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan KMA Nomor 144, dengan sasaran peserta perangkat desa Sewilayah Kabupaten Gunungkidul c.
Mengadakan Pelatihan Peningkatan dan Pengembangan TI, antara lain : Kegiatan Pesantren TI : Pengelolaan Website dan Aplikasi SIADPA,
c. Mengikutsertakan Panmud Permohonan, Panmud Gugatan dan Panmud Hukum dalam pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI. d. Mengadakan pemeriksaan tentang tugas-tugas yang diberikan Ketua pada Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali.
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yustisial. a. Mengadakan Pembinaan dan Pengajian yang diikuti oleh seluruh Pegawai setiap bulan dengan penceramah dari para Hakim secara bergiliran. b. Melaksanakan kegiatan Tadarusan Al Qur’an pada bulan Suci Ramadhan dengan dipandu oleh para Hakim. c. Mengadakan Pengajian Khotmil Qur’an dan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadlan. d. Mengadakan kegiatan Halal bilhalal intern Keluarga Besar pegawai Pengadilan Agama Wonosari beserta Istri/Suami dalam rangka meningkatkan jalinan ukhuwah dan silaturrahim. e. Kegiatan Pelatihan TI yang penunjang Tupoksi (Pengelolaan Website, SIADPA, SIMPEG, RKA-KL, DIPA, SAK, SABMN, SIMAK BMN, dan Aplikasi Persediaan) pada setiap bulan.
3. Promosi dan Mutasi. Perlu juga dilaporkan bahwa pada tahun 2008 di Pengadilan Agama Wonosari terjadi mutasi Pegawai yakni sebagai berikut : a. Keluar karena pindah tugas : ¾ Drs. H. Agus Sugiarto, SH., M.SI. dimutasi ke PTA. Lampung 11
¾ Dra. Mustaqaroh, SH., MM. dimutasi ke PA. Yogyakarta ¾ Latifah Setyawati, SH., M.Hum. dimutasi ke PA. Sungai Liat ¾ Sugiyono Purna Tugas
b. Masuk pegawai baru yaitu : ¾ M. Lukman, SHI. NIP. 220005489 Gol III/a CPNS Formasi Administrasi per 1 April 2008 (tanggal 12 Desember 2008 Meninggal Dunia)
4. Pengisian Jabatan Struktural. Sedang untuk mutasi jabatan selama tahun 2008 adalah : a. Drs. Jeje Jaenudin M.SI. Hakim PA. Yogyakarta diangkat sebagai Wakil Ketua PA. Wonosari menggantikan Dra Mustaqaroh, SH. MM yang dimutasi ke PA. Yogyakarta sebagai Wakil Ketua. b. Dra. Siti Shoimah Staf PA. Sleman diangkat sebagai Wakil Sekretaris PA. Wonosari menggantikan Sugiyono, yang telah Purna Tugas
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana. 1. Sarana Gedung dan Bangunan. a. Sarana Gedung dan Bangunan Kantor Pengadilan Agama Wonosari sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan sebagai tempat sarana dalam menjalankan tugas sehari-hari dan tugas pelayanan pada masyarakat pencari keadilan. Ruangan yang sempit menjadi faktor ketidaklayakan untuk menjalankan tugas sehari-hari dan tugas pelayanan. Meja dan kursi Pegawai harus berhimpitan, antara atasan dengan pelaksana tidak ada bedanya dan melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas pelayanan sangat tidak nyaman. Suasana kerja yang demikian ini menjadikan tidak kondusif. Yang terpenting adalah sudah kurang layak, karena luasnya tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada meskipun sebenarnya jumlah pegawai masih sangat kurang. b. Sehubungan dengan jumlah pegawai yang masih kurang, terutama pelaksana (Staf) sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas tidak dapat berjalan dengan optimal. c. Sangat terbatasnya anggaran yang menunjang kegiatan kedinasan sehingga kebutuhan sarana dan prasarana tidak tercukupi. 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung. a. Pengadaan dan Pemasangan AC berjumlah 5 unit untuk Ruang Ketua, Ruang Pendaftaran, Ruang Wapan, Ruang Panitera Pengganti dan Ruang Tunggu.
12
b. Pengadaan Pesawat TV berjumlah 2 unit untuk Ruang Tunggu dan Pengadaan Spiker, Power serta Mixer berjumlah 1 paket untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kantor. c. Pengadaan Motor Roda 2 berjumlah 1 unit untuk menunjang Tupoksi. d. Pengadaan Mesin Fotocopy berjumlah 1 unit untuk menunjang Tupoksi. e. Pengadaan Komputer (PC dan Laptop/Notebook) berjumlah 5 unit dan Printer berjumlah 5 unit untuk menunjang Tupoksi. f. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan Gedung / Bangunan dan Halaman Kantor. g. Menambah fasilitas listrik dengan menambah tegangan menjadi 11.000 Kwh. (2 meteran). C. Pengelolaan Keuangan. 1.
Belanja Pegawai REALISASI
RKA-KL JENIS BELANJA Belanja Gaji Pokok PNS
PAGU
PELAKSANAAN
SISA
KET
901.539.000
864.683.240
36.855.760
sisa
60.000
29.578
30.422
sisa
Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS
79.405.000
78.005.894
1.399.106
sisa
Belanja Tunjangan Anak PNS
25.756.000
22.836.868
2.919.132
sisa
Belanja Tunjangan Struktural PNS
13.191.000
18.450.000
- 5.259.000
min
Belanja Tunjangan Fungsional PNS
236.558.000
210.220.000
26.338.000
sisa
Belanja Tunjangan PPh PNS
41.560.000
41.735.716
- 175.716
min
Belanja Tunjangan Beras PNS
56.914.000
54.368.940
2.545.060
sisa
Belanja Tunjangan Umum PNS
28.457.000
14.670.000
13.787.000
sisa
138.600.000
107.970.000
30.630.000
sisa
29.400.000
28.600.000
800.000
sisa
2.084.000
2.084.000
0
1.553.524.000
1.443.654.236
109.869.764
Belanja Pembulatan Gaji PNS
Belanja Uang Makan PNS Belanja Uang Honor Tidak Tetap Belanja Uang Lembur JUMLAH
2.
PELAKSANAAN ANGGARAN
Belanja Barang REALISASI
RKA-KL JENIS BELANJA
PELAKSANAAN ANGGARAN PAGU
PELAKSANAAN
SISA
KET
Belanja Keperluan Perkantoran
21.275.000
21.274.372
628
Belanja Keperluan Perkantoran
81.600.000
81.600.000
0
1.200.000
1.200.000
0
Belanja Barang Operasional Lainnya
250.000
250.000
0
Belanja Barang Operasional Lainnya
15.750.000
15.750.000
0
Belanja Barang Operasional Lainnya
1.775.000
1.775.000
0
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
13
sisa
Belanja Barang Operasional Lainnya
3.000.000
3.000.000
0
Belanja Barang Operasional Lainnya
2.000.000
2.000.000
0
Belanja Barang Operasional Lainnya
4.000.000
4.000.000
0
Belanja Barang Operasional Lainnya
7.000.000
7.000.000
0
Belanja Barang Operasional Lainnya
2.075.000
2.075.000
0
Belanja Barang Operasional Lainnya
2.250.000
2.250.000
0
Belanja Bahan
17.323.000
17.323.000
0
Belanja Bahan
5.833.000
5.833.000
0
39.994.000
39.994.000
0
20.751.000
17.924.408
2.826.592
Belanja Sewa
1.500.000
1.000.000
*500.000
Belanja Jasa Profesi
3.000.000
3.000.000
0
Belanja Jasa Profesi
1.600.000
1.600.000
0
17.096.000
17.096.000
0
15.000.000
15.000.000
0
26.000.000
26.000.000
0
8.400.000
8.400.000
0
8.415.000
8.415.000
0
21.538.000
21.538.000
0
7.500.000
6.500.000
*1.000.000
336.125.000
331.797.780
4.327.220
Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Langganan Daya dan Jasa
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Perjalanan Biasa (DN) Belanja Perjalanan Lainnya JUMLAH
sisa
NB : Tanda Bintang (*) Kembali Ke Kas Negara 3.
Belanja Modal REALISASI
RKA-KL JENIS BELANJA Belanja Modal Peralatan dan Mesin
PELAKSANAAN ANGGARAN PAGU
PELAKSANAAN
SISA
KET
47.500.000
47.500.00
0
1.400.000
0
1.400.000
54.000.000
54.000.000
0
1.400.000
675.000
725.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18.500.000
18.500.000
0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30.000.000
29.900.000
100.000
sisa
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
1.400.000
0
1.400.000
sisa
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis
sisa
Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis
sisa
Peralatan dan Mesin
14
dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin JUMLAH
154.200.000
150.575.000
3.625.000
D. Pengelolaan Administrasi. 1. Administrasi Peradilan. Dari Organisasi Tata Kerja serta pedoman Pelaksanaan Tugas tersebut, Pengadilan Agama Wonosari dapat melaksanakan tugas tugas pokok lembaga peradilan yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil baik yang menyangkut tugas-tugas Teknis dan Administrasi Yustisial maupun tugas-tugas Administrasi Umum.
2. Administrasi Umum. a. Tugas tugas pada urusan Kepegawaian, Keuangan dan Umum telah dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Realisasi anggaran rutin sudah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan beberapa hal yang perlu dikemukakan disini berkaitan dengan realisasi anggaran sebagaimana tertulis pada tabel diatas yaitu : ¾
Mata anggaran untuk belanja pegawai (gaji pegawai dan tunjangan tunjangan ada yang mengalami minus namun kekurangannya dapat dimintakan dan terpenuhi.
¾
Mata anggaran untuk belanja barang, antara lain : 1. Belanja Keperluan Perkantoran sisa sejumlah Rp. 628,- karena pecahan. 2. Belanja Langganan Daya dan Jasa sisa sejumlah Rp. 2.826.592,- karena tidak dapat direvisi dengan dikurangi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 46/PMK.02/2008 Tanggal 31 Maret 2008. 3. Belanja Sewa sisa sejumlah Rp. 500.000,- karena memang berdasarkan belanja riil untuk sewa pada acara Sosialisasi Undang-Undang dan KMA selanjutnya sisa dikembalikan Ke Kas Negara. 4. Belanja Perjalanan Lainnya sisa sejumlah Rp. 1.000.000,- karena memang berdasarkan belanja riil untuk transpot peserta yang hadir pada acara
Sosialisasi
Undang-Undang
dikembalikan Ke Kas Negara.
15
dan
KMA,
selanjutnya
sisa
¾
Sedangkan Mata Anggaran untuk belanja modal pada honor panitia pengadaan barang dan jasa sejumlah Rp. 3.625.000,- tidak dapat diserap karena pengadaan barang dan jasa dibawah nilai Rp. 50.000.000,- serta memang berdasarkan belanja riil sehingga sisa, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 8 tahun 2003. Dan juga tidak dapat direvisi karena belanja modal untuk honor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 46/PMK.02/2008 Tanggal 31 Maret 2008.
c. Kebutuhan barang inventaris masih banyak kekurangan. Sedangkan barang inventaris yang ada sudah banyak yang rusak dan tidak layak pakai. Namun demikian penambahan dan perbaikan barang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, karena keterbatasan dana yang ada. d. Meskipun secara keseluruhan tugas-tugas di kesekretariatan dapat terlaksana dengan baik namun masih ada beberapa hal yang masih perlu pembenahan dan peningkatan.
16
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.
A. Kesimpulan. 1. Penyelesaian perkara pada umumnya sudah berjalan lancar, cepat sederhana dan biaya ringan. 2. Kinerja pegawai Pengadilan Agama Wonosari semakin meningkat. 3. Bidang administrasi Peradilan/Kepaniteraan dapat berjalan sesuai dengan pola Bindalmin meskipun masih dijumpai kelemahan-kelemahan. 4. Bidang kesekretariatan, sudah berjalan dengan baik, meski perlu peningkatan. 5. Hambatan-hambatan dan kekurangan yang dijumpai banyak disebabkan karena kurangnya pegawai terutama staf.
B. Rekomendasi. 1. Pembinaan teknis Yustisial, Administrasi peradilan dan administrasi umum perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang handal. 2. Penambahan pegawai untuk Pengadilan Agama Wonosari terutama untuk pelaksana perlu mendapat prioritas, sehingga pelayanan kepada pencari keadilan dapat terlaksana dengan semakin baik. 3. Kualitas pelatihan-pelatihan perlu ditingkatkan, salah satunya dengan memberikan materi yang praktis atau pemecahan masalah yang dihadapi. 4. Peningkatan jumlah anggaran sangat diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas.
Demikian laporan ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan masukan untuk pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang dan semoga kita selalu mendapat bimbingan dan ridho Allah SWT. Amin.
17
