KATA PENGANTAR. Sleman, Januari 2015 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahaan Kabupaten Sleman. Ir. H. Nurbandi NIP

LAKIP DPUP tahun 2014/ Cana'15.dpup

KATA PENGANTAR yukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-NYA, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.. Laporan ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Koalisi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,, Kolusi dan Nepotisme. Laporan Akuntabilitas Kienerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pejabat eselon II Kepada Bupati Sleman tentang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategi yang telah dirumuskan. Kami sadar dalam penyusunan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan , untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP pada tahun berikutnya.

S

Sleman, Januari 2015 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahaan Kabupaten Sleman

Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005


DAFTAR ISI Hal

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

BAB III

i ii

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas Pokok dan Fungsi C. Gambaran Umum Pelayanan D. Sumber Daya Manusia E. Prasarana dan Sarana F. Keuangan

1 1 7 7 8 12

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Indikator Kinerja Utama (IKU) C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) D. Penetapan Kinerja (TAPKIN)

18 26 37 40

AKUNTABILITAS KINERJA A. Kerangka Pengukuran Kinerja B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis C. Capaian Kinerja atas IKU D. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis E. Akuntabilitas Keuangan

48 48 53 58 106

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN - Penetapan Kinerja - Pengukuran Kinerja


BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan

lingkungan

strategis

dimaksud

adalah

penerapan

paradigma

Kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasari antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, perlu disampaikan hal-hal umum mengenai Instansi termasuk uraian singkat mengenai apa-apa yang dibebankan kepada instansi. Hal tersebut akan dijelaskan melalui Struktur Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Dinas dan masing-masing bagian dari organisasi.

1

BAB I - PENDAHULUAN


Berdasarkan Surat Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dinas DPUP) terdiri dari: 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat a. Sub Bagian Umum, b. Sub Bagian Kepegawaian, c. Sub Bagian Keuangan d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 3. Bidang Bina Marga a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan b. Seksi Pemeliharaan Jalan c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan 4. Bidang Permukiman a. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar b. Seksi Bangunan Gedung c. Seksi Drainase 5. Bidang Penataan Bangunan a. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan b. Seksi Perizinan Bangunan c. Seksi Pengendalian Bangunan 6. Bidang Kebersihan dan Pertamanan a. Seksi Persampahan b. Seksi Pertamanan c. Seksi Pengelolaan Air Limbah 7. Bidang Perumahan a. Seksi Pengembangan Perumahan b. Seksi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan c. Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Perumahan 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas 9. Kelompok Jabatan Fungsional

2

BAB I - PENDAHULUAN


Bagan Struktur Organiasasi Dinas seperti yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tugas pokok Dinas adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan. Adapun fungsi nya adalah sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan. b. Pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan. c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan. d. Pembinaan dan pengembangan bidang pekerjaan umum,penataan ruang, dan perumahan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3

BAB I - PENDAHULUAN


Tugas dan fungsi Dinas ini selanjutnya dirinci lebih lanjut ke dalam uraian tugas (job discription ) ke masing-masing Bagian, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan UPTD.

B.1. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat penyusunan

rencana

kesekretariatan,

kerja

mempunyai fungsi :

sekretariat,perumusan

penyelenggaraan

urusan

kebijakan

umum,

teknis

kepegawaian,

keuangan,perencanaan dan evaluasi,

B.2. Bidang Kebersihan dan Pertamanan Bidang Kebersihan dan Pertamanan

mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas di bidang kebersihan dan pertamanan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan rencana kerja Bidang Kebersihan dan Pertamanan; 2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan persampahan, pertamanan, dan air limbah; 3. Penyelenggaraan,

pembinaan

dan

pengembangan

pengelolaan

pembinaan

dan

pengembangan

pengelolaan

persampahan; 4. Penyelenggaraan, pertamanan; 5. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan pengelolaan air limbah; dan 6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang Kebersihan dan Pertamanan.

4

BAB I - PENDAHULUAN


B.3. Bidang Perumahan Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, di bidang Perumahan. Dalam melaksanakan tugasnya bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan rencana kerja Bidang Perumahan; 2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian perumahan; 3. Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan perumahan; 4. Penyelenggaraan dan pembinaan pembangunan dan pengendalian perumahan 5. Penyelenggaraan

dan

pembinaan

kemitraan

dan

pemberdayaan

perumahan;dan 6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perumahan.

B.4. Bidang Bina Marga Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Jalan dan Jembatan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga 2. Perumusan

kebijakan

teknis

pembangunan,

peningkatan,

dan

pemeliharaan jalan dan jembatan; 3. Penyelenggaraan,

pembinaan

dan

pengendalian

pembangunan

peningkatan jalan; 4. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pemeliharaan jalan; 5. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan jembatan; dan 6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang Bina Marga.

5

BAB I - PENDAHULUAN


B.5. Bidang Permukiman Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang prasarana dan sarana dasar permukiman, bangunan gedung dan drainase. Dalam menyelenggarakan tugas nya Bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan rencana kerja Bidang Permukiman; 2. Perumusan

kebijakan

teknis

pembangunan,

pemeliharaan,

dan

pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman, bangunan gedung dan drainase; 3. Penyelenggaraan,

pembinaan

dan

pengendalian

pembangunan,

pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman; 4. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung; 5. Penyelenggaraan,

pembinaan

dan

pengendalian

pembangunan,

pemeliharaan dan pemanfaatan drainase; dan 6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Permukiman.

B.6. Bidang Penataan Bangunan Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang tata

bangunan

dan

lingkungan

serta

perizinan

bangunan.

Dalam

menyelenggarakan tugas nya Bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut 1. Penyusunan rencana kerja Bidang Penataan Bangunan; 2. Perumusan

kebijakan

teknis

pengelolaan

dan

pengendalian tata

bangunan dan lingkungan serta pelayanan dan pengendalian perizinan bangunan; 3. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan; 4. Penyelenggaraan pelayanan perizinan bangunan; 5. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perizinan bangunan; 6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang Penataan Bangunan.

6

BAB I - PENDAHULUAN


B.7. Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis atau disingkat UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten.

C. Gambaran Umum Pelayanan Tugas pelayanan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang baik melalui pengelolaan pelayanan yang prima, sehingga aktivitas personal maupun bersama dalam proses kegiatan perekonomian, pariwisata, pendidikan, sosial, budaya dan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik sesuai kewajaran-kewajaran kemanusiaan, termasuk sarana prasarana lingkungan perumahan permukiman. Sebagai institusi bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya maka dampak yang akan ditimbulkan akan negatif apabila

kondisi sarana dan

prasarana tidak baik. Bentuk-bentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa penyediaan jalan, jembatan, drainase, sarana prasarana pengelolaan persampahan, tempat permakaman umum, taman-taman kota dan hutan kota melalui pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru. Tugas pelayanan perizinan adalah pelayanan yang berkaitan dengan proses pemberian izin di bidang Kebinamargaan, Permukiman, sanitasi dan penataan bangunan dan lingkungan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk perijinan tersebut antara lain adalah izin mendirikan bangunan, izin usaha jasa konstruksi. Sedangkan pelayanan berkualitas adalah proses pelayanan umum dan pelayanan

perizinan

yang

menjamin

kecepatan,

ketepatan,

kecermatan,

efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan.

D. Sumberdaya Manusia Sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman per bulan Desember 2014 berjumlah 224 orang, yaitu terdiri dari PNS sebanyak 217 orang, pegawai tidak tetap/kontrak sebanyak 7 orang. Jumlah tersebut masih ditambah dengan Tenaga Harian Lepas yang jumlahnya tidak tetap, tergantung kebutuhan masing-masing kegiatan.

7

BAB I - PENDAHULUAN


Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak 217 orang tersebut terdiri dari 188 laki-laki dan 29 perempuan. Jumlah pejabat struktural 30 orang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 23 orang perempuan, dan 1 orang pejabat fungsional. Penempatan pegawai dinas berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman.

E. Prasarana dan Sarana E.1. Prasarana Jalan di wilayah Kabupaten Sleman: a. Jalan Negara sepanjang 61,66 km dengan kondisi baik; b. Jalan Propinsi sepanjang 279,38 km dengan kondisi baik; c. Jalan Kabupaten sepanjang 699,5 km, terdiri dari:  Jalan ber-aspal: 690,67 km. −

Kondisi baik : 360,9 km (51,59%)

−

Kondisi sedang : 223,72 km (31,98%)

−

Kondisi rusak

: 114,89km (14,43%)

 Jalan tanah/kerikil: 8,83 km. d. Jalan Desa dan Lingkungan sepanjang 1.313,88 km dengan kondisi baik dan sedang.

E.2. Prasarana Jembatan di wilayah Kabupaten Sleman: Prasarana jembatan di wilayah Kabupaten Sleman akhir Desember 2014 berjumlah 385 buah/lokasi dengan perincian kondisinya sebagai berikut: a. Sebanyak 294 buah/lokasi dalam kondisi baik; b. Sebanyak 52 buah/lokasi dalam kondisi sedang; c. Sebanyak 39 buah/lokasi dalam kondisi rusak berat.

8

BAB I - PENDAHULUAN


PERKEMBANGAN KONDISI JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN 4 TAHUN TERAKHIR 2011 - 2014 No

Kondisi jalan dan jembatan

Satuan

2011

2012

2013

2014

1 Jalan Baik

km

372.63

394.10

378.16

360.9

Sedang

km

401.49

351.55

172.92

223.72

Rusak

km

286.67

299.10

79.07

79.84

km

24.35

40.38

69.36

35.05

Aspal

km

885.83

885.83

691.8

690.67

Kerikil

km

15.45

15.45

6

7.28

Tanah

km

183.85

183.85

1.7

1.55

Rusak berat 2 Jalan

3 Jembatan Baik

buah

264

264

292

294

Sedang

buah

122

123

56

52

Rusak

buah

57

57

37

39

Pemeliharaan

Buah

36

35

35

35

Jumlah gorong-gorong

Buah

3,800

3,800

2,005

2,005

Baik

Buah

1,642

1,650

1,287

1,306

Sedang

Buah

2,030

2,035

276

268

Rusak

Buah

128

115

442

431

4 Gorong-gorong

5 Gorong-gorong

9

BAB I - PENDAHULUAN


PERKEMBANGAN PERMUKAAN JALAN POROS DESA KABUPATEN SLEMAN

1 2 3

Permukaan jalan Poros Desa Beraspal Paving Block Conblock

4 5

Macadam Tanah

No

Jumlah

1

Baik

2 3

Sedang Rusak Jumlah

km 823.57 105.15 156.39 146.88 814.41

2012 % 40.24 5.14 7.64 7.18 39.80

km 965.55 105.15 157.05 142.88 675.77

100

2046.4

2046.4

Kondisi jalan Poros Desa

No

2011

2011

% km 47.18 1025.29 5.14 114.15 7.67 157.05 6.98 133.88 33.02 616.03 100

%

km

48.18 1,125.17 4.67 71.01 47.15 850.32 100 2046.5

2014 % km 49.12 1,083.98 5.14 114.15 7.69 157.05 6.5 133.88 31.55 557.34

2046.4

2012

km 985.98 95.55 964.97 2046.5

2013

100

2046.4

2013 %

km

%

km

%

54.98 3.47 41.55 100

1185.9 69 791.6 2046.5

56.92 3.43 39.65 100

1244.88 69 732.62 2046.5

60.83 3.37 35.80 100

Untuk luas lahan yang berfungsi sebagai hutan/taman kota sampai akhir bulan Desember tahun 2014 adalah sebesar 41.616,16 m2 dengan perincian sebagai berikut: No

Nama

Lokasi

Luas 2 (m )

1

2

3

4

1

Taman Perempatan JL. Kaliurang

2

Taman Barat JIH

3

Taman Barat Perempatan Condongcatur

4

Taman Batas Kota jl. magelang

Jl. magelang

5

Taman batas kota jl. solo

Jl. Solo

378.00

6

Taman BNI Condongcatur

Depan BNI Concat

216.00

7

Taman Cebongan

Pertigaan Cebongan

538.00

8

Taman Demakijo

Demakijo

670.00

9

Taman Denggung

Denggung

4,737.05

10

Taman Denggung ( Lalu Lintas )

Denggung

1,430.00

11

Taman Denggung Jl Magelang

Denggung Jl Magelang

267.95

12

Taman Depan Gedung Kesenian

Depan Gedung Kesenian

224.00

BAB I - PENDAHULUAN

100

2014

E.3. Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kabupaten Sleman

10

% 52.97 5.58 7.67 6.54 27.24

Perempatan JL. Kaliurang

198.00 197.43 87.37 50.00


13

11

Taman Depan Indogrosir ke selatan

Jl Magelang

365.18

1

2

14

Taman Depan Kec Depok

Kec. Depok

410.4

15

Taman Depan Kec. Gamping

Kec. Gamping

99.45

16

Taman edden

Kaliurang

19.63

17

Taman Indogrosir batas kota 2011

Jl. Magelang

18

Taman Jaban

Jaban

71.00

19

Taman Janti

Janti

485.00

20

Taman jemb. Janti

Jemb. Janti

485.00

21

Taman jemb. Tempel

Tempel

140.00

22

Taman Jengki

Jengki /Denggung

23

Taman Jl Affandi 2011

462.56

24

Taman Jl. Affandi (2012)

494.55

25

Taman Jl. Kaliurang 2011

87.37

26

Taman Jl. Parasamya

Jl. Parasamya

27

Taman Jl. Pringgodinigrat

Jl. Pringgodiningrat

28

Taman Jl. Rajimin

29

Taman Kaliurang

30

Taman Karangasem

Karangasem

997.70

31

Taman Kolombo

Kolombo

152.39

32

Taman maguwo

Maguwo

1,100.00

33

Taman Medari

34

Taman median denggung

Denggung

522.82

35

Taman Monjali

Monjali

858.85

36

Taman Mulungan

Mulungan

225.00

37

Taman Pangukan

Pangukan

3,043.00

38

Taman Pangukan

39

Taman Pangukan tahap 2

40

Taman Perdamaian

41

Taman perempatan beran

Beran

42

Taman Perempatan Condongcatur

Perempatan Condongcatur

480.00

43

Taman Perempatan Jombor

Perempatan Jombor

142.00

44

Taman perempatan Jombor sisi selatan

Jombor

45

Taman Perempatan Monjali

Perempatan Monjali

180.00

46

Taman perempatan tempel

Tempel

220.00

47

Taman Pogung

104.4

48

Taman Prambanan

300.3

49

Taman Pringgodinigrat

Pertigaan Denggung

600.00

50

Taman Samsat

Jl. Magelang

302.58

51

Taman Selatan Depnaker Sleman

BAB I - PENDAHULUAN

3

4

487.85

2,137.00

2,500.00 965.00 152.38 34.5

148.72

2060.63 Pangukan

1,055.26 2060.63 1,047.06

76.32

177.15


52

Taman Selatan Lap Tenis Beran

1

Beran

2

881.19 3

4

53

Taman Seturan

499.74

54

Taman Seyegan

55

Taman Seyegan

247.29

56

Taman Tempel 2011

496.29

57

Taman Terminal Jombor

266.37

58

Taman UNY

Depan UNY

59

Taman wadas

Wadas

60

Taman Wadas-Pangukan

61

Taman wara

Kaliurang

62

Taman Warak

Warak

63

Pembangunan Taman Seturan ( Lanjutan ) Tahun 2014

64

Pembangunan Taman Manggung, Depan Kantor Polsek Depok Timur, Selatan SMK Depok Tahun 2014

Seyegan

100.00

253.00 1,000.00 485.84 50.26 495.03 979.72

a. Taman Manggung Tahun 2014

148.10

b. Taman depan SMK Depok Ta

194.31

c. Taman Depan Polsek Depok Timur

250.71

d. Taman Nganti

98.47

65

Pembangunan Taman Warak Sumberadi Tahun 2014

335.40

66

Pembangunan Taman Perempatan Demak Ijo dan Pelem Gurih ( Taman Ring Road ) Tahun 2014

588.96

Jumlah

41,616.16

F. Keuangan SASARAN

PROGRAM

1. Meningkatnya regulasi Bid. Ke PU an dan Perumahan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Implementasi SPIP Penataan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitasi Perumusan Produk Hukum Daerah dan Pembahasan

12

BAB I - PENDAHULUAN

ANGGARAN (Rp)

30.000.000


SASARAN

PROGRAM

ANGGARAN (Rp)

1 1. Tersedianya sarpras aparatur sebagai unsur manajemen

2

3

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional - Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair

2. Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan

62.000.000 3.338.224.400 7.500.000

Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat-menyurat

8.499.000

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Langganan

85.506.000

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

75.300.000

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

58.271.600

- Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja

34.000.000

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

33.000.000

- Penyediaan Cetakan dan Penggandaan

19.936.000

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12.443.000

- Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

22.485.000

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

94.323.000

- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

55.423.000

- Pengelolaan Dokumen SKPD

43.670.300

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa - Pengelolaan Website 3. Tertingkatnya pe mahaman petugas terhadap tugas dan pekerjaannya

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4. Tertingkatnya kualitas perenca-naan, pelaksanaan dan pela-poran program kegiatan dinas

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

13

BAB I - PENDAHULUAN

35.000.000

- Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya

29.999.750

- Pengkajian Kompetensi Kepegawaian

39.999.950

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

30.000.000

- Penyusunan Laporan Keuangan dan Realisasi Keuangan

55.000.000

- Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD

45.000.000

- Monitoring dan Evaluasi Program/kegiatan SKPD

30.780.000

- Penyusunan Profil Data SKPD 5 Tahun Terakhir

22.500.000


NO

SASARAN STRATEGIS

PROGRAM

ANGGARAN ( Rp. )

1

2

3

4

1.

Tertingkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perdesaan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Tersedianya prasarana

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

dan sarana air bersih

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

- Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

19.830.368.000

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

4.829.423.000

3.567.565.601 250.000.000

Tersedianya akses air minum yang aman Cluster Pelayanan - Sangat buruk - Buruk - Sedang - Baik - Sangat baik Pengelolaan sampah

Air Limbah Permukiman

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Penyediaan prasana dan sarana pengelolaan persampahan - Peningkatan Operasi dan Pemel Prasarana dan Sarana Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Limbah - Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah - Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah - Perencanaan Jaringan Air Limbah

Rumah layak huni

Program Pengembangan Perumahan

terjangkau

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami - Pengelolaan Rusunawa/Rusunami

Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana

Program Pengembangan Perumahan

dan utilitas umum (PSU)

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

- Penataan Kawasan LC

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

14

BAB I - PENDAHULUAN

1.372.690.000 2.301.410.000

4.913.340.000 170.354.000 105.792.000

1.439.600.000 1.468.000.000

3.750.501.000

2.727.013.000


1 2.

2 Tertingkatnya kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan goronggorong

3

4

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Peningkatan Jalan

13.870.285.600

Program Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pemeliharaan Rutin Jalan

20.559.357.000 5.630.075.490

Aksebilitas Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base jalan dan jembatan - Penyusunan Sistem Informasi/Database jalan

333.835.100

Mobilitas Keselamatan Kondisi Jalan Kecepatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Peningkatan Jembatan dan Gorong-Gorong

Tertingkatnya kualitas kuantitas drainase primer dan sekunder serta gorong- gorong

7.029.450.000

- Pemeliharaan Rutin Jembatan

750.500.000

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base jalan dan jembatan - Penyusunan Sistem Informasi/Database jembatan

66.999.900

Program Pembangunan Saluran Drainase/goronggorong - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

6.379.300.000

- Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase

500.000.000

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

397.740.000

Program Pembangunan Turap/talud/Bronjong - Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

4.163.103.600

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan - Operasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan

1.250.448.500

Drainase Tertingkatnya kualitas dan kuantitas peralatan dan perbekalan dan laboratorium pekerjaan umum

15

BAB I - PENDAHULUAN


1

2

3.

Tersedianya gedung skpd baik

3 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah - Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemerintah - Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitasi Umum - Perencanaan Gedung

Tersedianya gedung non skpd lainnya baik

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi - Pembangunan Pasar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga - Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

4

12.099.810.000 2.016.260.000 344.655.000

36.665.180.000

150.000.000

Tersedianya gedung kantor desa baik 4.

Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pelayanan permohonan Rencana Tapak dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Surat Keterangan Tata Bangunan dan Lingkungan (SKTBL)

221.041.000

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pengawasan Pemanfaatan Ruang

215.600.000

Program Perencanaan Tata Ruang - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

93.120.000

Program Pemanfaatan Ruang - Survey dan Pemetaan Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah - Perencanaan Gedung

Pemanfaatan Ruang

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Terbuka Hijau (RTH)

- Penataan Ruang Terbuka Hijau

1.594.550.000

Publik

- Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

1.250.000.000

- Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau 5.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan dan jembatan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah - Pembinaan Teknis Pembangunan

16

88.500.000

BAB I - PENDAHULUAN

611.000.000

35.000.000

4.503.602.500

60.000.000


- Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan - Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan - Fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah - Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

873.580.000

146.832.500 444.570.000

90.000.000

Program Penanggulangan Kemiskinan - Pendampingan PNPM Perkotaan

875.315.000

Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

134.329.000

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

6.

17

- Koordinasi Pengelolaan areal Pemakaman

496.000.000

Program Pengemb. Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah - Fasilitasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Limbah

781.547.000

- Fasilitasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Minum

249.355.000

Ijin Usaha Jasa

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Konstruksi (IUJK)

- Pelayanan IUJK

140.000.000

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pelayanan Perijinan IMB

260.000.000

- Pelayanan Ijin Reklame

102.931.000

- Pelayanan Ijin Pembangunan Menara Seluler

168.100.000

BAB I - PENDAHULUAN


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015, telah ditetapkan visi, misi pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional. Di dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, perlu dicanangkan visi dan misi Dinas dimana visi dan misi itu haruslah searah dengan visi dan misi Kabupaten Sleman. Visi Kabupaten Sleman: “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera Lahir Batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada Tahun 2015”. Untuk mendukung visi tersebut

perlu disiapkan

“gelanggang” (living

environment) yang memadai guna menampung seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Gelanggang yang dimakusdkan disini adalah tempat beserta sarana dan prasarana yang memadai yang menampung seluruh aktivitas individu atau kelompok dalam rangka menuju tercapainya visi Kabupaten Sleman. Berdasarkan Visi Kabupaten tersebut maka visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dibuat. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman adalah:

“ Terwujudnya pelayanan kebinamargaan, permukiman, sanitasi, penataan bangunan dan perumahan yang lebih berkualitas dan responsif gender ” Visi pelayanan ini mengandung makna sebagai berikut:

18

BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


Pelayanan kebinamargaan, permukiman, sanitasi, penataan bangunan dan perumahan yang lebih berkualitas dan responsif gender: pelayanan yang dimaksud

adalah

pelayanan

di

bidang

kebinamargaan

perumahan

permukiman, pertamanan, kebersihan permakaman, dan Penataan bangunan dan lingkungan saja. Secara garis besar pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan meliputi pelayanan umum dan pelayanan perizinan. Tugas pelayanan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang baik melalui pengelolaan pelayanan yang prima, sehingga aktivitas personal maupun bersama dalam proses kegiatan perekonomian, pariwisata, pendidikan, sosial, budaya dan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik sesuai kewajaran-kewajaran kemanusiaan. Termasuk di dalamnya adalah sarana prasarana lingkungan perumahan permukiman. Sebagai institusi yang mengurusi bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya maka dampak yang akan ditimbulkan akan negatif apabila kondisi sarana dan prasarana tidak baik. Bentuk-bentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa penyediaan jalan, jembatan, drainase, sarana prasarana pengelolaan persampahan, tempat permakaman umum, taman-taman kota dan hutan kota. Kata penyediaan yang

disebutkan

peningkatan

dan

diatas

adalah

pembangunan

meliputi baru.

pemeliharaan, Sebagai

ilustrasi,

rehabilitasi, kegiatan

perekonomian tidak akan berjalan dengan lancar manakala infrastruktur jalan dalam kondisi tidak baik. Tugas pelayanan perizinan adalah pelayanan yang berkaitan dengan proses pemberian izin di bidang kebinamargaan, permukiman, sanitasi dan penataan bangunan dan lingkungan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk perijinan tersebut antara lain adalah izin mendirikan bangunan, izin usaha jasa konstruksi, dan lain-lain. Pelayanan berkualitas yang dimaksud adalah proses pelayanan umum dan pelayanan perizinan yang menjamin kecepatan, ketepatan, kecermatan, efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan.

19



Keberhasilan

melaksanakan

tugas-tugas

pelayanan

tersebut

sangat

tergantung dari sistem maupun ketersediaan pendanaannya. Ketersediaan anggaran adalah salah satu prasyarat utama keberhasilan pelayanan berkualitas seperti yang telah dicanangkan dalam visi. Pelayanan yang lebih berkualitas akan dapat tercapai apabila tersedia anggaran yang cukup untuk meralisasikan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan mekanisme kerja yang sistemik. Faktor penentu keberhasilan pencapaian visi lainnya adalah partisipasi masyarakat dan swasta. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana akan mengurangi beban pemerintah dalam menjaga kondisi sarana dan prasarana tersebut agar bermanfaat secara maksimal. Lebih Berkualitas : adalah dimaksud untuk meningkatkan aspek nyaman, tertata dan berbudaya. Nyaman : adalah kondisi dimana tersedia kebinamargaan, perumahan permukiman yang layak, yang memadai, lingkungan yang bersih dan sehat, ruang gerak yang cukup untuk beraktifitas tersedia secara wajar, seimbang dan manusiawi serta menjamin rasa aman. Hal ini dapat terwujud apabila perumahan dan permukiman, prasarana dan sarana wilayah (jalan, Jembatan, drainase,), public space (hutan kota, taman kota), juga prasarana dan sarana kebersihan tersedia dalam kondisi yang dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Tertata : adalah perwujudan sebuah kondisi dimana keseluruhan elemenelemen kebinamargaan Perumahan permukiman, ditempatkan sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya berdasarkan perencanaan tata ruang dan budaya daerah. Berbudaya : keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengawasan beserta hasil-hasilnya adalah merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai moral manusiawi dan perkembangan akal budi manusia yang tumbuh berkembang di masyarakat. Responsif Gender : adalah dimaksudkan untuk menyeimbangkan partisipasi dan akses terhadap hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat mengeliminasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan

20



disegala bidang. Upaya untuk mencapai nya adalah dengan kepersertaan yang seimbang laki-laki dan perempuan pada setiap program dan kegiatan.

2. Misi Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, yaitu: 1. Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi pelayanan; 2. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan; 3. Meningkatkan layanan sarana, prasarana, penataan bangunan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaannya

ad 1. Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi pelayanan: Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan pelayanan bidang ke Pekerjaan Umum an dan Perumahan, terutama pelayanan perizinan. ad 2. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan: Misi ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan pelayanan meliputi sumber daya alat dan sumber daya manusia dalam rangka untuk mewujudkan prasarana dan sarana pelayanan publik dalam kondisi yang siap pakai melalui pengelolaan yang berkualitas. Prasarana dan sarana yang dimaksud adalah prasarana pemerintahan (gedung, kantor, lapangan olah raga, dll) dan prasarana dan sarana perhubungan yang meliputi jalan, jembatan, taman kota dan tempat pemakaman umum. ad 3. Meningkatkan layanan sarana, prasarana, penataan bangunan dan

pengendalian penyelenggaraan pembangunan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaannya. Misi ini merupakan upaya untuk menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak dalam arti tertata, harmonis, lengkap dan nyaman serta membuka peluang-peluang bagi masyarakat dan swasta untuk berperan aktif dalam pembangunan/pemeliharaan

di

bidang

kebinamargaan,

perumahan, persampahan, sanitasi dan pertamanan.

21


permukiman,


3. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Disini mengandung arti bahwa tercapainya faktor penentu keberhasilan sangat tergantung dari pencapaian tujuan tersebut.

3.1. Tujuan A. MISI Menyiapkan dan memantapkan

B. TUJUAN 1. Meningkatkan regulasi bidang ke PU an dan perumahan.

pelaksanaan regulasi pelayanan. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan.

1. Meningkatkan sarpras aparatur sebagai unsur manajemen; 2. Terlaksanannya pengelolaan pelayanan ketata usahaan; 3. Tertingkatnya kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas; 4. Tertingkatnya hasil pekerjaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

22



Meningkatkan

1. Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana

layanan sarana, prasarana, penataan

permukiman 2. Meningkatkan prasarana dan sarana jalan dan

bangunan dan pengendalian

jembatan 3. Meningkatkan prasarana dan sarana

penyelenggaraan

pemerintahan

pembangunan dengan melibatkan

4. Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungan

peran serta masyarakat dan

5. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat

swasta dalam pengelolaannya

6. Meningkatkan layanan perijinan dan menjalin kerjasama kemitraan yang bertanggung jawab

3.2. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program. Misi 1. Menyiapkan

dan

memantapkan

pelaksanaan

regulasi

pelayanan TUJUAN 1. Meningkatkan regulasi bidang ke PU an dan

SASARAN 1. Meningkatnya regulasi bidang ke PU an dan Perumahan

Perumahan

Misi 2. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan TUJUAN 1. Meningkatkan sarana prasarana aparatur sebagai unsur manajemen

23

SASARAN 1. Tersedianya

sarana

prasarana

aparatur sebagai unsur manajemen 2. Terlaksananya


penyelenggaraan


2. Terlaksananya pengelolaan pelayanan ketata usahaan 3. Tertingkatnya kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas 4. Tertingkatnya hasil

pelayanan kesekretariatan 3. Tertingkatnya pemahaman petugas terhadap tugas dan pekerjaannya 4. Tertingkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan,

pelaporan

program

kegiatan dinas

pekerjaan yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan

Misi 3. Meningkatkan layanan sarana, prasarana, penataan bangunan dan penyelenggaraan pembangunan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaannya TUJUAN

SASARAN

1

2

1. Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana permukiman

1. Tertingkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perdesaan 2. Tersedianya prasarana dan sarana air bersih 3. Tersedianya akses air minum yang yang aman 4. Pengelolaan sampah 5. Air limbah permukiman 6. Rumah layak huni terjangkau 7. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 8. Penanganan

Permukiman

kumuh

perkotaan 2. Meningkatkan prasarana dan

1. Tertingkatnya kualitas dan kuantitas

sarana jalan dan jembatan

jalan, jembatan da gorong-gorong 2. Aksebilitas

24



3. Mobilitas 4. Keselamatan 5. Kondisi jalan 6. Kecepatan 7. Tertingkatnya kualitas dan kuantitas drainase primer dan sekunder serta gorong-gorong 8. Drainase 9. Tertingkatnya kualitas dan kuantitas peralatan

dan

perbekalan

dan

laboratorium pekerjaan umum

1 3. Meningkatkan prasarana dan sarana pemerintahan

2 1. Tersedianya gedung SKPD baik 2. Tersedianya

gedung

non

SKPD

lainnya baik 3. Tersedianya gedung kantor desa baik 4. Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungan

1. Pemanfaatan Ruang 2. Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) 3. Pemanfaatan Ruang Terbuka (RTH) Publik

5. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat

1. Meningkatkan

peran

serta

masyarakat dalam pembangunan

6. Meningkatkan layanan perijinan dan menjalin

1. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

kerjasama kemitraan

2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

bertanggung jawab

25



B. Indikator Kinerja Utama (IKU) NO

INDIKATOR SASARAN

TARGET (%)

CARA PENGUKURAN

1

2

3

4

1.

Jalan/jembatan yang menghubungkan antar desa dalam kondisi baik

Cakupan air bersih perpipaan

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ harI Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

26

68

46,44

46,88

17,2

a. Cara pengukuran Panjang Jalan Desa/Lingkungan dalam kondisi baik x 100% Panjang Jalan Desa/Lingkungan b. Tipe penghitungan mandiri per tahun c. Sumber data : RENSTRA 2011 - 2015 & LAKIP 2013 a. Cara pengukuran Jumlah Penduduk yang terlayani air bersih perpipaan x 100% Jumlah Penduduk b. Tipe penghitungan mandiri per tahun c. Sumber data : Sleman dalam Angka (BPS) & LAKIP 2013 SPM Cakupan Pelayanan = Σ Masyarakat terlayani x 100 % Σ Proyeksi total masyarakat

SPM Fasilitas pengurangan Sampah di perkotaan =


Σ Volume sampah yang direduksi di TPS x 100 % Σ Volume sampah yang seharusnya direduksi di TPS


1

2

3

4

Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan

39,07

Tersedianya sistem air limbah setempat yg memadai

80

Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/

4,98

SPM Pengangkutan Sampah = Σ Volume sampah terangkut x 100 % Σ Volume sampah (sumber data : Dinkes)

SPM Ketersediaan sistim jaringan dan pengelolaan air limbah

= Σ Penduduk yang terlayani x 100 % Σ Penduduk

kawasan/kota Tersedianya pengelolaan sistem air limbah secara terpusat

Cakupan air limbah terpusat

= Σ Penduduk yang terlayani x 100 % Σ Penduduk

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

92,43

Cakupan Rumah layak huni = Jml rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100% Jml rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

56,93

Cakupan Rumah = Jml rumah tangga MBR yg menempati rumah layak huni yg terjangkau pada kurun waktu tertentu x 100% Jml rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu yang terjangkau

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

74,2

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

27

3

40

Cakupan lingkungan layak huni yang sehat dan aman yang didukung PSU = Jumlah lingkungan yg didukung PSU pada kurun waktu tertentu x 100% Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu

SPM tingkat pelayanan =


Jumlah permukiman kumuh yang tertangani di kota A x 100% Total permukiman kumuh yang telah ditetapkan di kota A


1

2

2.

Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

3

4 63

a. Cara pengukuran Panjang jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik (km) Panjang Jalan Kabupaten

x 100%

b. Tipe penghitungan mandiri per tahun c. Sumber data : RENSTRA 2011 - 2015 & LAKIP 2013 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusatpusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota

100

SPM Aksebilitas =

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

191

SPM Mobilitas = Angka mobilitas yang ditentukan apada akhir tahun pencapaian SPM x 100 % Angka mobilitas yang ditentukan

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Tersedianya jalan yang menjamin pejalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana

28

Σ Panjang jalan PK (pencapaian) Σ Panjang jalan penghubung PK seluruhnya

x 100 %

61,47

SPM Keselamatan =

Σ Panjang jalan yang memenuhi kriteria keselamatan x 100 % Σ Panjang jalan penghubung PK seluruhnya

61,47

SPM Kondisi jalan =

Σ Panjang jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan x 100 % Σ Panjang jalan penghubung PK seluruhnya

61,47

SPM Kecepatan =


Σ Panjang jalan yang memenuhi kecepatan Σ Panjang jalan penghubung PK seluruhnya

x 100 %


1

2 Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik

3 73,82

4 a. Cara pengukuran Σ Panjang jembatan dalam kondisi baik x 100 % Σ Panjang jembatan total b. Tipe penghitungan mandiri per tahun c. Sumber data : RENSTRA 2011 - 2015 & LAKIP 2013

Gorong-gorong jalan Kabupaten dalam kondisi baik

45,6

a. Cara pengukuran Jumlah Gorong-gorong pada Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Jumlah Gorong-gorong pada Jalan Kabupaten

x 100%

b. Tipe penghitungan mandiri per tahun c. Sumber data : RENSTRA 2011 - 2015 & LAKIP 2012 Drainase dalam kondisi baik

30

a. Cara pengukuran Panjang jaringan Drainase dalam kondisi baik x 100% Panjang Jaringan Drainase b. Tipe penghitungan mandiri per tahun c. Sumber data : RENSTRA 2011 - 2015 & LAKIP 2013

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm, selama 2 jam) jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun

29

50

SPM

= Σ Infrastruktur drainase yang dikelola Σ Infrastruktur drainase yang harus dibangun


x 100 %


1

2 Peralatan dan perbekalan laboratorium pekerjaan umum dalam kondisi baik

3

4 95

a. Cara pengukuran Jumlah Peralatan dan Perbekalan dalam Kondisi baik Jumlah Peralatan dan Perbekalan

x 100%

b. Tipe penghitungan mandiri per tahun c. Sumber data : RENSTRA 2011 - 2015 & LAKIP 2013 3

4

Gedung SKPD dalam kondisi baik

41

a. Cara pengukuran Jumlah Gedung SKPD dalam Kondisi baik x 100% Jumlah Gedung SKPD b. Tipe penghitungan mandiri per tahun c. Sumber data : RENSTRA 2011 - 2015 & LAKIP 2012

Gedung non SKPD milik Pem. Kab dalam kondisi baik

78

a. Cara pengukuran Jumlah Gedung milik Pemerintah lainnya dalam kondisi baik X 100% Jumlah Gedung milik Pemerintah lainnya b. Tipe penghitungan mandiri per tahun c. Sumber data : RENSTRA 2011 - 2015 & LAKIP 2013

Gedung Desa dalam kondisi baik

80,4

Pelayanan perijinan pemanfaatan ruang

100

Pengawasan dan pengendalian bangunan

30

40

a. Cara pengukuran Jumlah Gedung Kantor Desa dalam kondisi baik x 100% Jumlah Kantor Desa b. Tipe penghitungan mandiri per tahun c. Sumber data : RENSTRA 2011 - 2015 & LAKIP 2012 Jumlah permohonan SKTBL terlayani x 100% Jumlah sasaran permohonan Pelanggaran Bangunan = Jumlah bangunan yang melanggar TBL x 100% Jumlah bangunan yang ada



1

2 Perencanaan tata bangunan dan lingkungan Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

3 21,74

100

30,05

5

Banyaknya kegiatan yang ber tumpu pada pemberdayaan masyarakat

40

6

Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap

100

Tersedianya sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

50

Tersedianya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota

31

4 Rumus : Jumlah Rencana TBL (Kecamatan) x 100% Jumlah seluruh Kecamatan

Harga Standar Bangunan Gedung Negara dalam penyusunan Ya = 100

SPM penyediaan RTH Publik = Σ Luasan RTH Publik yang tersedia Σ Luasan RTH Publik yang seharusnya

100 %

Banyaknya peran serta masyarakat dalam pembangunan

SPM = Σ Permohonan yang terlayani (diterbitkan IUJK nya) paling lama 10 hari kerja x 100 % Σ Seluruh Permohonan IUJK yang persyaratannya dinyatakan lengkap

SPM Tingkat pelayanan

100

x

Total jenis layanan minimal terevaluasi = Σ Jenis layanan minimal terupdate Total jenis layanan minimal Σ Jenis layanan minimal

SPM IMB = Σ Permohonan terlayani tahun ybs x 100 % Σ Permohonan sasaran per tahun


x 100 %


Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan pada tanggal 24 Pebruari 2014 ada beberapa indikator pada jenis pelayanan dasar Cipta Karya diantaranya : 1. Penyediaan air minum a. Rumus: SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah persentase peningkatan jumlah masyarakat yang yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

b. Pembilang: Masyarakat terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota pada akhir pencapaian SPM. c. Penyebut Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah total proyeksi masyarakat di seluruh kabupaten/kota tersebut pada akhir tahun pencapaian SPM. 2. Penyediaan Sanitasi 2.1.Sistem air limbah a. Rumus SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah persentasi jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septik/MCK Komunal/sistem pengolahan Air Limbah - SPAL Terpusat) pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total penduduk. Dirumuskan sbb :

32



b. Pembilang Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK Komunal/SPAL Terpusat c. Penyebut Jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota pada akhir tahun pencapaian SPM 2.2. Pengurangan Sampah Perkotaan a. Rumus SPM pengurangan sampah di perkotaan adalah persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R) terhadap jumlah total penduduk perkotaan.

b. Dimana: A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (jiwa) B = jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)

c. Dimana: C = jumlah fasilitas 3R di kota tersebut (unit) D = penduduk terlayani per fasilitas 3R (jiwa/unit) 2.3. Pengangkutan Sampah a. Rumus SPM pengangkutan sampah di perkotaan adalah persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan. Yang dimaksud dengan penduduk perkotaan adalah penduduk pada daerah pelayanan persampahan.

33



b. Dimana: A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah (jiwa) B = jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)

c. Dimana: C = kapasitas kendaraan pengangkut (m3/unit) D = jumlah ritasi (kali/hari) E = jumlah truk (unit) F = timbulan sampah (liter/jiwa/hari) 2.4. Pengoperasian TPA a. Rumus SPM Pengoperasian TPA sampah adalah frekuensi penutupan sel sampah (40%), kualitas pengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%). Koefisien Pengoperasian TPA Kota Kecil/Sedang Open dumping = 0,0 Controlled landfill = 1,0 Koefisien Pengoperasian TPA Kota Besar/Metropolitan Open dumping = 0,0 Controlled landfill = 0,5 Sanitary landfill = 1,0 Koefisien Kualitas Pengolahan Lindi Efluen tidak memenuhi baku mutu = 0,0 Efluen memenuhi baku mutu = 1,0 Koefisien Penanganan Gas Tidak ditangani/tidak ada pipa pengumpul gas = 0,0 Ditangani hanya melalui pipa pengumpul gas = 0,5 Ditangani dengan dikumpulkan dan dibakar/dimanfaatkan = 1,0

34



c. Dimana: A = Koefisien pengoperasian TPA B = Koefisien kualitas pengolahan lindi C = Koefisien penanganan gas 2.5. Sistem Jaringan Drainase skala kota 2.5.1. Pelayanan jaringan drainase skala kota a. Rumus Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota SPM pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan kota adalah persentase jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun SPM terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase.

b. Pembilang (A) : jumlah kumulatif penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase c. Penyebut (B) : jumlah kumulatif masyarakat seluruh kota 2.5.2. Pengurangan Luas Genangan a. Rumus SPM ini adalah persentase luasan yang masih tergenang di suatu Kota/Kabupaten pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang di Kota/Kabupaten dimaksud.

1. Pembilang (A) : jumlah luasan daerah yang masih tergenang (2 jam setelah hujan masih terendam > 30 cm). 2. Penyebut (B) : luas daerah rawan genangan

35



3. Penataan Bangunan dan Lingkungan a. Rumus Pelaksanaan penerbitan IMB di kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung (Perda BG) kabupaten/kota yang substansinya mengikuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PPBG). Rencana capaian jumlah IMB yang diterbitkan adalah 60% dari jumlah bangunan gedung di kabupaten/kota.

4. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan a. Rumus SPM penanganan permukiman kumuh perkotaan adalah persentase dari luasan permukiman kumuh yang tertangani di Kota A hingga akhir tahun pencapaian SPM terhadap total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota/Bupati di kota A.

b. Pembilang Luasan permukiman kumuh yang tertangani adalah jumlah kumulatif kawasan permukiman kumuh yang telah tertangani di Kota A sejak diterbitkannya Permen tentang SPM bidang PU dan Penataan Ruang hingga akhir tahun pencapaian SPM. c. Penyebut Luas permukiman kumuh adalah jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota di Kota A pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

36



C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) NO 1 1.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

2 Tertingkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perdesaan

3 Jalan/jembatan yang menghubungkan antar desa dalam kondisi baik

Tesedianya prasarana dan sarana air bersih


46,44

Tersedianya akses air minum yang aman Cluster Pelayanan Sangat buruk Buruk Sedang Baik Sangat baik

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ harI

46,44

Pengelolaan sampah

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan

17,2


Rumah layak huni terjangkau

Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

4 68

39,07

Tersedianya sistem air limbah setempat yg memadai

80

Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kaws/ kota

4,98

Tersedianya pengelolaan air limbah secara terpusat

37

TARGET (%)

3


92,43


56,93


74,2



1

2

2

3

Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

40

Tertingkatnya kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan goronggorong


63

Aksebilitas

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusatpusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota

100

Mobilitas

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan

191

Keselamatan

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

61,47

Tersedianya jalan yang menjamin pejalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana

61,47

Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik

73,82

Kondisi Jalan

Kecepatan

Gorong-gorong jalan Kabupaten dalam kondisi baik Tertingkatnya kualitas dan kuantitas drainase primer dan sekunder serta gorong-gorong

38

4

Drainase dalam kondisi baik


61,47

45,6

30


1

3

4

2

3

Drainase

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

50

Tertingkatnya kualitas dan kuantitas peralatan dan perbekalan dan laboratorium pekerjaan umum

Peralatan dan perbekalan laboratorium pekerjaan umum dalam kondisi baik

95



41



78

Tersedianya gedung kantor desa baik


80,4

Pemanfaatan Ruang


100

Pengawasan dan pengendalian bangunan Perencanaan tata bangunan dan lingkungan

39

4

Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan


40

21,74

100

30,05


1

2

3

4

5



40

6

Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)


100


50



100

D. Penetapan Kinerja (TAPKIN)

PENETAPAN KINERJA TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN

NO

1 1.

SASARAN STRATEGIS 2 Tertingkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perdesaan


40

INDIKATOR SASARAN 3 Jalan/jembatan yang menghubungkan antar desa dalam kondisi baik


TARGET KINERJA SASARAN

PROGRAM

Satuan

2014

4 (%)

5

(%)

6 68 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan - Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

46,44

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan


ANGGARAN

7

19.830.368.000 4.829.423.000

3.567.565.601 250.000.000


1

2 Tersedianya akses air minum yang aman Cluster Pelayanan Sangat buruk Buruk Sedang Baik Sangat baik

Pengelolaan sampah


3 Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

5

6

(%)

46,44

(%)

17,2


(%)

39,07

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

(%)

80

Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/kota Tersedianya sistem pengll air limbah scr terpusat

41

4

(%)

4,98

(%)

3

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Penyediaan prasana dan sarana pengelolaan persampahan - Peningkatan Operasi dan Pemel Prasarana dan Sarana Persampahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Limbah - Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah - Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah - Perencanaan Jaringan Air Limbah


7

1.372.690.000 2.301.410.000

4.913.340.000 170.354.000 105.792.000


1

2 Rumah layak huni terjangkau

Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

2.

3 Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU



Tertingkatnya kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan gorong-


4

5

6

(%)

92,43

(%)

56,93

(%)

74,2

(%)

40

(%)

63

42

1.439.600.000 1.468.000.000

Program Pengembangan Perumahan - Penataan Kawasan LC

3.750.501.000

Program Pengelolaan Areal Pemakaman - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

2.727.013.000

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Peningkatan Jalan

13.870.285.600

Program Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan

gorong

Aksebilitas

Program Pengembangan Perumahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami - Pengelolaan Rusunawa/Rusunami

7


(%)

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

20.559.357.000

- Pemeliharaan Rutin Jalan

5.630.075.490

100 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base jalan dan jembatan - Penyusunan Sistem Informasi/Database jalan


333.835.100


1

2

3

4

5

Mobilitas


(%)

191

Keselamatan

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

(%)

61,47

Kondisi Jalan

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

(%)

61,47

Kecepatan

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana

(%)

61,47

Jembatan Kabupaten

(%)

73,82

dalam kondisi baik

Gorong-gorong jalan Kabupaten dalam kondisi baik

43

(%)

6

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Peningkatan Jembatan dan Gorong-Gorong - Pemeliharaan Rutin Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base jalan dan jembatan - Penyusunan Sistem Informasi/Database jembatan

45,6


7

7.029.450.000 750.500.000

66.999.900


1

2 Tertingkatnya kualitas kuantitas drainase primer dan sekunder serta goronggorong

3 Drainase dalam kondisi baik

4 (%)

5

6 30

Program Pembangunan Saluran Drainase/goronggorong - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong - Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase - Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Program Pembangunan Turap/talud/Bronjong - Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong

3.

44

Drainase

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

(%)

50

Tertingkatnya kualitas dan kuantitas peralatan dan perbekalan dan laboratorium pekerjaan umum


(%)

95



(%)

41

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan - Operasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan - Operasional/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah - Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemerintah - Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitasi Umum - Perencanaan Gedung


7

6.379.300.000 500.000.000 397.740.000

4.163.103.600

1.250.448.500 288.100.000

12.099.810.000 2.016.260.000 344.655.000


1

2

3

4


(%)



(%)

80,4

Pemanfaatan Ruang


(%)

100


4.

(%)

Perencanaan tata bangunan dan lingkungan

(%)

Harga Standar Bangunan

Tersedianya pedoman

Gedung Negara (HSBGN)

Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan


45


(%)

(%)

5

6 78

40

21,74

100

30,05

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi - Pembangunan Pasar

7 11.360.000.000 36.665.180.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga - Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

150.000.000

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pelayanan permohonan Rencana Tapak dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Surat Keterangan Tata Bangunan dan Lingkungan (SKTBL)

221.041.000

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pengawasan Pemanfaatan Ruang

215.600.000

Program Perencanaan Tata Ruang - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Program Pemanfaatan Ruang - Survey dan Pemetaan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah - Perencanaan Gedung

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau - Penataan Ruang Terbuka Hijau - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau


93.120.000

611.000.000 611.000.000

1.594.550.000 1.250.000.000


.

1

2

3

4

5

6

5


Banyaknya kegiatan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat

(%)

40

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan dan jembatan

7

4.503.602.500

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah - Pembinaan Teknis Pembangunan

60.000.000

Program Pengembangan Perumahan - Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan

873.580.000

- Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

146.832.500

- Fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu

444.570.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah - Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Program Penanggulangan Kemiskinan - Pendampingan PNPM Perkotaan

46


90.000.000 99.000.000

875.315.000


1

2

3

4

5

6 Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengelolaan Areal Pemakaman - Koordinasi Pengelolaan areal Pemakaman

7

134.329.000

496.000.000

Program Pengemb. Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah

6.



47


(%)

100

Tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

(%)

50


(%)

100

- Fasilitasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Limbah - Fasilitasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Minum Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

781.547.000 249.355.000

- Pelayanan IUJK

140.000.000

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pelayanan Perijinan IMB

260.000.000

- Pelayanan Ijin Reklame - Pelayanan Ijin Pembangunan Menara Seluler


102.931.000 168.100.000


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja 1. Cara pengukuran capaian kinerja Realisasi % PencapaianKinerja = ------------- x 100 % Rencana 2. Skala Pengukuran dan Predikatnya Capaian Kinerja > 95 sd 100%

= Sangat Berhasil

Capaian Kinerja > 80 sd 95%

= Berhasil

Capaian Kinerja > 50 sd 80%

= Cukup Berhasil

Capaian Kinerja < 50

= Tidak Berhasil

Capaian diatas 100% masuk pada angka 100% Capaian dibawah 0% masuk pada angka 0%

B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

1

2

3

4

1.

48

Tertingkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perdesaan

Jalan/jembatan yang menghubungkan antar desa dalam kondisi baik

BAB III –AKUNTABILITAS KINERJA

PREDIKAT 5

89,46 Berhasil


1

2

3

5



82,82 Berhasil


Tersedianya akses air minum yang aman melaluiSistem Penyediaan Air Minum dengan jaringanperpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengankebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ harI

82,62 Berhasil

Pengelolaan sampah

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

112,38 Sangat Berhasil


91,55 Berhasil


Tersedianya sistem airlimbah setempat yangmemadai


Tersedianya sistem airlimbah skala komunitas/ kawasan/kota

78,51 Cukup Berhasil

Tersedianya pengelolaan air limbah secara terpusat Rumah layak huni terjangkau

49

4



34 Tidak Berhasil



1

2.

2

4

5



Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, saranadan utilitas umum (PSU)





0 Tidak Berhasil

Tertingkatnya kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan gorong-gorong

Jalan Kabupaten

Aksebilitas

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalamwilayah kabupaten/kota Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara denganselamat Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dpt berjalan dg selamat dan nyaman

Mobilitas

Keselamatan

Kondisi Jalan

50

3

81,89 Berhasil

dalam kondisi baik


100,00

Sangat Berhasil

106,09

Sangat Berhasil

101,09

Sangat Berhasil

101,09

Sangat Berhasil


1

2 Kecepatan

3.

51

3

4

5

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuaidengan kecepatan rencana




Gorong-gorong jalan Kabupaten dalam kondisibaik


Tertingkatnya kualitas dan kuantitas drainase primer dan sekunder serta gorong-gorong



Drainase

Tersedianya sistem jaringandrainase skala kawasan dan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)dan tidak lebih dari 2 kalisetahun

96,22 Berhasil

Tertingkatnya kualitasdan kuantitas peralatandan perbekalan danlaboratorium pekerjaan umum

Peralatan danperbekalanlaboratorium pekerjaan umum dalam kondisi baik

85,14 Berhasil

Tersedianya gedung skpdbaik




Gedung non SKPD milik Pem. Kabdalam kondisi baik

98,15 Berhasil



1

4.

2

5


75,21 Cukup Berhasil

Pemanfaatan Ruang




20,45 Tidak Berhasil

Perencanaan tata bangunan dan lingkungan


Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

Tersedianya pedoman Harga Standar BangunanGedung Negara dikabupaten/kota.



Tersedianya luasan RTHpublik sebesar 20% dariluas wilayah kota/kawasanperkotaan


Banyaknya kegiatan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat




Meningkatkan peran sertamasyarakat dalam pembangun-an

52

4


5.

6.

3




1

2

3

Izin Mendirikan Bangunan(IMB)

4

5

Tersedianya sistem InformasiJasa Konstruksi setiap tahun




C. Capaian Kinerja atas IKU NO

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

1

2

3

4

5

1.

Jalan/jembatan yang menghubungkan antar desadalam kondisi baik

68

60,83

89,46


46,44

38,37

82,62

Tersedianya akses airminum yang aman melaluiSistem Penyediaan AirMinum dengan jaringanperpipaan dan bukan jaringan perpipaanterlindungi dengankebutuhan pokok minimal 60liter/orang/ harI

46,44

38,37

82,62

17,2

19,33

112,38

39,07

35,77

91,55

80

89,87

112,34

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

53



1

2 Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

5 3,91

78,51

3

1.02

34


92,43

97,70

105,69


56,93

83,91

147,39

74,2

99,93

134,68


40

0

0


63

51,59

81,89


100

100

100,00


191

202,63

106,09

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara denganselamat

61,47

62,14

101,09


61.47

62.14

101,09


61.47

62.14

101,09

73.82

76,36

103,44



54

4 4,98

Tersedianya pengelolaan air secara limbah terpusat

2.

3



1

2 Gorong-gorong jalan Kabupaten dalam kondisi baik

3.

4

4

5

45.6

65,14

142,85


30

44,94

149,8

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebihdari 30 cm, selama 2 jam)dan tidak lebih dari 2 kalisetahun

50

48,11

96,22


95

80,88

85,14


41

74,47

181,63


78

76,56

98,15


80.4

60.47

75,21


100

170,14

170,14

40

8.18

20,45

21.74

71

326,59

100

100

100,00

Pengawasan dan pengendalian bangunan Perencanaan tata bangunan dan lingkungan Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kab/kota

55

3



1

2 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

3

4

5

30.05

30.03

99,93

5.


40

40

100,00

6.


100

100

100,00


50

71,43

142,86

100

119.23

119,23


Gambar 3.1. Grafik Capaian Kinerja atas IKU Tahun 2014 Keterangan Gambar 3.1. P1 = Jalan/jembatan yang menghubungkan antar desa dalam kondisi baik

56



P2 = Cakupan air bersih perpipaan P3 = Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari P4 = Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan P5 = Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan P6 = Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai P7 = Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota P8 = Tersedianya pengelolaan air limbah secara terpusat P9 = Cakupan ketersediaan rumah layak huni P10 = Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau P11 = Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU P12 = Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan P13 = Jalan Kabupaten dalam kondisi baik P14 = Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota P15 = Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan P16 = Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat P17 = Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman P18 = Tersedianya jalan yang menjamin pejalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana P19 = Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik P20 = Gorong-gorong jalan Kabupaten dalam kondisi baik P21 = Drainase dalam kondisi baik P22 = Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun P23 = Peralatan dan perbekalan laboratorium pekerjaan umum dalam kondisi baik P24 = Gedung SKPD dalam kondisi baik P25 = Gedung non SKPD milik Pem. Kab dalam kondisi baik P26 = Gedung Desa dalam kondisi baik P27 = Pelayanan perijinan pemanfaatan ruang P28 = Pengawasan dan pengendalian bangunan P29 = Perencanaan tata bangunan dan lingkungan P30 = Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota P31 = Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan P32 = Banyaknya kegiatan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat P33 = Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap P34 = Tersedianya sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun P35 = Tersedianya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota

57



D. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PENJELASAN/CARA PENGHITUNGAN/CAPAIAN

1

2

3

4

1.

Tertingkatnya kualitasdan kuantitas infrastruktur perdesaan

Jalan/jembatan yang menghubungkan antar desadalam kondisi baik

Cara pengukuran

Tersedianya prasarana dan sarana air bersih


Cara pengukuran


Tersedianya akses airminum yang aman melalui Sistem Penyediaan AirMinum dengan jaringan perpipaan dan bukanjaringan perpipaanterlindungi dengankebutuhan pokok minimal 60liter/orang/ harI

Pengelolaan sampah

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan


58

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/kota


Panjang Jalan Desa lingkungan dalam kondisi baik 1,244.9 x 100% = x 100 % = 60.83% Panjang Jalan Desa lingkungan 2,046.5 Jumlah Penduduk yang terlayani air bersih perpipaan 427,773 x 100 %= x 100 % = 38,37% Jumlah Penduduk 1,114,833

SPM Cakupan Pelayanan =

∑ Masyarakat terlayani 427,773 x 100 %= x 100 % = 38,37% ∑ Proyeksi total masyarakat 1,114,833

SPM Cakupan Pelayanan =

∑ Volume sampah yang direduksi di TPS 269.35 x 100 %= x 100 % = 19.33% ∑ Volume sampah yang seharusnya 1,393.15

SPM Pengangkutan Sampah = SPM limbahsetempat =

∑ Volume sampah terangkut 402.00 x 100 %= ∑ Volume sampah 1,123.80

∑ Jumlah penduduk yang terlayani septic tank 286,128.00 x 100 %= x 100 % =89.87 % ∑ Jumlah total penduduk se kabupaten 318,366.00

SPM ketersediaansistim jaringan dan = pengelolaan air limbah

x 100 % = 35.77%

∑ Penduduk yang terlayani 43,607 x 100 %= ∑ Penduduk 1,114,833

x 100 % =3,91 %


1

2

3 Tersedianya Pengelolaan air limbah secara terpusat

Rumah layak huni terjangkau

Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

4 Cakupan air limbah terpusat = Cakupan Rumah Layak huni=

∑ Penduduk yang terlayani 11,403 x 100 %= ∑ Penduduk 1,114,833

Jml rumah layak huni di suatu wil. kerja pd kurun waktu tertentu 308,414 x100 %= x100 %=97.70% Jml rumah di suatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu 315,661

Cakupan Rumah Layak huniyangterjangkau=

Jml RT MBR yg menempati rumah layak huni yg terjangkau pd krn wkt ttt x100 % Jml rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu =

2.

59

Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana umum Penanganan Permukiman kumuh perkotaan


Tertingkatnya kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan gorong-gorong


Aksebilitas


SPM Aksebilitas =


SPM Mobilitas =

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan


37,790 x100 %=83.91% 45,037

Cakupan lingkunganyang sehat danaman didukung PSU= =

57,440.60 x100 %=99.93% 57,482.00

SPM tingkat Pelayanan = Cara pengukuran

x 100 % =1,02 %

Jml lingkungan yg didukung PSU pd kurun waktu tertentu x100 % Jml lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu

Jumlah permukiman kumuh yang tertangani di kota A 0 x 100 % = x100 % = 0% Total permukiman kumuh yang telah ditetapkan di kota A 41.4

Panjang Jalan Kabupaten lingkungan dalam kondisi baik 360.90 x 100% = x 100 % = 51.59% Panjang Jalan Kabupaten 699.51 ∑ Panjang jalan PK (pencapaian) 699.50 x 100 %= x 100 % = 100% ∑ Panjang jalan penghubung PK seluruhnya 699.50

Angka mobilitas yang ditentukan pada akhir th pencapaian SPM 6.08 x 100 % = x100 % = 202.67% Angka mobilitas yang ditentukan 3.00


1

2

4

Keselamatan

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

SPM Keselamatan =

∑ Panjang jalan yang memenuhi kriteria keselamatan 434.65 x 100 %= x 100 % = 62.14% ∑ Panjang jalan penghubung PK seluruhnya 699.50

Kondisi Jalan


SPM Kondisi jalan =

∑ Panjang jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan 434.65 x 100 %= x 100 % = 62.14% ∑ Panjang jalan penghubung PK seluruhnya 699.50

Kecepatan

Tertingkatnya kualitasdan kuantitas drainaseprimer dan sekunderserta gorong-gorong

60

3


SPM Kecepatan =


Cara pengukuran

Gorong-gorong jalanKabupaten dalam kondisi baik

Cara pengukuran


Cara pengukuran


∑ Panjang jalan yang memenuhi kecepatan 434.65 x 100 %= x 100 % = 62.14% ∑ Panjang jalan penghubung PK seluruhnya 699.50

Panjang jembatan dalam kondisi baik 294.00 x 100% = x 100 % = 76.36% Panjang jembatan total 385.00

Jumlah Gorong-gorong pada Jalan Kabupaten dalam kondisi baik 1,306.00 x 100% = x 100 % = 65.14% Jumlah Gorong-gorong pada Jalan Kabupaten 2,005.00

Panjang jaringan Drainase dalam kondisi baik 76,276.00 x 100% = x 100 % = 44.94% Panjang Jaringan Drainase 169,739.00


1

2

3.

4.

61

3

4

Drainase

Tersedianya sistem jaringandrainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30cm, selama 2 jam)jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun

Tertingkatnya kualitasdan kuantitas peralatandan perbekalan dan laboratorium pekerjaan umum


Cara pengukuran

Tersedianya gedung skpdbaik


Cara pengukuran



Cara pengukuran



Cara pengukuran

Pemanfaatan Ruang



SPM Kecepatan =

∑ Infrastruktur drainase yang dikelola 169,739.00 x 100 %= x 100 % = 48.11% ∑ Infrastruktur drainase yang harus dibangun 352,796.40

Jumlah Peralatan dan Perbekalan dalam Kondisi baik 110.00 x 100% = x 100 % = 80.88% Jumlah Peralatan dan Perbekalan 136.00

Jumlah Gedung SKPD dalam Kondisi baik 35.00 x 100% = x 100 % = 74.47% Jumlah Gedung SKPD 47.00

Jumlah Gedung milik Pemerintah lainnya dalam Kondisi baik 49.00 x 100% = x 100 % = 76.56% Jumlah Gedung milik Pemerintah lainnya 64.00

Jumlah Gedung Kantor Desa dalam Kondisi baik 52.00 x 100% = x 100 % = 60.47% Jumlah Gedung Kantor Desa 86.00 Jumlah permohonan SKTBL yang terlayani 3,573.00 x 100% = x 100 % = 170.14% Jumlah sasaran permohonan 2,100.00


BAB IV PENUTUP Dari hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja dari Bab III dapat disimpulkan, bahwa secara umum pelaksanaan tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) dapat dikatakan berhasil sangat baik (sesuai ukuran yang ditetapkan).

Sehingga

capaian

program

dan

kebijakan

diharapkan

akan

mengantarkan tercapainya sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas dapat diselesaikan meski dengan sedikit hambatan, namun ada sedikit kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena faktor-faktor eksternal diluar jangkauan dan kemampuan Dinas.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dapat disampaikan sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

111

BAB IV – PENUTUP

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN

NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET (%)

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

1 Tertingkatnya kualitas

Jalan/jembatan yang

68 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

dan kuantitas

menghubungkan antar desa

- Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

infrastruktur perdesaan

dalam kondisi baik

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Tesedianya prasarana

Cakupan air bersih


perpipaan

Tersedianya akses air


minum yang aman

minum yang aman melalui

Cluster Pelayanan

Sistem Penyediaan Air

Sangat buruk

Minum dengan jaringan

Buruk

perpipaan dan bukan

Sedang

jaringan perpipaan

Baik

terlindungi dengan

Sangat baik

kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ harI

9.967.868.000 4.829.423.000

46,44 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

46,44

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

3.224.670.500

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

250.000.000

Pengelolaan sampah

Tersedianya fasilitas

17,2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

pengurangan sampah di

- Penyediaan prasana dan sarana pengelolaan persampahan

1.347.000.000

perkotaan

- Peningkatan Operasi dan Pemel Prasarana dan Sarana Persampahan

2.276.972.000

Tersedianya sistem pena-

39,07

nganan sampah di perkotaan


Tersedianya sistem air

80

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Limbah

limbah setempat yang

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

memadai

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

170.354.000

- Perencanaan Jaringan Air Limbah

105.792.000


4.761.490.000

4,98

limbah skala komunitas/ kawasan/kota

Tersedianya Sistim pengelolaan air limbah secara terpusat

Rumah layak huni

Cakupan ketersediaan

terjangkau

rumah layak huni

3

92,43 Program Pengembangan Perumahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami

1.439.600.000

- Pengelolaan Rusunawa/Rusunami

1.468.000.000

- Pendampingan Rekompak JRF Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

56,93

-

Lingkungan yang sehat

Cakupan lingkungan yang

dan aman yang didukung

sehat dan aman yang didu-

dengan prasarana, sarana

kung dengan PSU

74,2 Program Pengembangan Perumahan - Penataan Kawasan LC

dan utilitas umum (PSU)

4.097.100.000

Program Pengelolaan Areal Pemakaman - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Penanganan Permukiman

Berkurangnya luasan

Kumuh Perkotaan

permukiman kumuh di

2.667.013.000

40

kawasan perkotaan. 2 Tertingkatnya kualitas dan kuantitas jalan,

Jalan Kabupaten

63 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

dalam kondisi baik

- Peningkatan Jalan

jembatan dan gorong-

Program Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan

gorong

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pemeliharaan Rutin Jalan

Aksebilitas

Tersedianya jalan yang

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base jalan dan jembatan - Penyusunan Sistem Informasi/Database jalan

pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan

20.509.357.000 3.709.351.000

100

menghubungkan pusat-

Mobilitas

16.448.663.100

191

310.559.100

Keselamatan


61,47

menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat Kondisi Jalan


61,47

menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Kecepatan


61,47

menjamin pejalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana


73,82 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Perencanaan Pembangunan Jembatan - Peningkatan Jembatan dan Gorong-Gorong

6.479.450.000

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base jalan dan jembatan - Penyusunan Sistem Informasi/Database jembatan Gorong-gorong jalan Kabupaten dalam kondisi baik

66.999.900

45,6 Program Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

750.500.000

Tertingkatnya kualitas

Drainase dalam kondisi

dan kuantitas drainase

baik

30 Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong - Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

primer dan sekunder

- Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

serta gorong-gorong

- Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase

197.740.000 6.379.300.000 500.000.000

Program Pembangunan Turap/talud/Bronjong - Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Drainase

Tersedianya sistem jaringan

4.163.103.600

50

drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Tertingkatnya kualitas

Peralatan dan perbekalan

95 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

dan kuantitas peralatan

laboratorium

- Operasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan

670.899.000

dan perbekalan dan

pekerjaan umum dalam

- Operasional/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

288.100.000

laboratorium pekerjaan

kondisi baik

umum

3 Tersedianya gedung skpd baik


41 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah - Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemerintah - Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitasi Umum

12.099.810.000 2.016.260.000

Tersedianya gedung non

Gedung non SKPD

78 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi

skpd lainnya baik

milik Pem. Kab

- Pembangunan Pasar

dalam kondisi baik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga - Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Tersedianya gedung

Gedung

kantor desa baik

Desa dalam kondisi baik

4 Pemanfaatan Ruang


Pengawasan dan pengendalian

80,4 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah - Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan dan desa

36.665.180.000 150.000.000 -

100 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pelayanan permohonan Rencana Tapak dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Surat Keterangan Tata Bangunan dan Lingkungan (SKTBL)

221.041.000

40 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pengawasan Pemanfaatan Ruang

215.600.000

bangunan Perencanaan

21,74 Program Perencanaan Tata Ruang

tata bangunan dan

- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

lingkungan

Program Pemanfaatan Ruang - Survey dan Pemetaan

Harga Standar Bangunan

Tersedianya pedoman


Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.

93.120.000 88.500.000

100 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah - Perencanaan Gedung

237.275.000

Pemanfaatan Ruang

Tersedianya luasan RTH

Terbuka Hijau (RTH)

publik sebesar 20% dari

- Penataan Ruang Terbuka Hijau

1.544.550.000

Publik

luas wilayah kota/kawasan

- Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

1.250.000.000

perkotaan

- Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau

5 Meningkatkan peran serta

Banyaknya kegiatan yang ber

30,05 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

40

masyarakat dalam pem-

tumpu pada pemberdayaan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan

bangunan

masyarakat

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah - Pembinaan Teknis Pembangunan

35.000.000

4.503.602.500

60.000.000

Program Pengembangan Perumahan - Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan

847.100.000

- Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

146.832.500

- Fasilitasi dan Stimulasi Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

390.000.000

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH

40.000.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

99.000.000

- Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Program Penanggulangan Kemiskinan

90.000.000

- Pendampingan PNPM Perkotaan

875.315.000

Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengelolaan Areal Pemakaman - Koordinasi Pengelolaan areal Pemakaman

109.329.000 496.000.000

Program Pengemb. Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah

6 Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Penerbitan IUJK dalam waktu

- Fasilitasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Limbah

781.547.000

- Fasilitasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Minum

249.355.000

100 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

10 (sepuluh) hari kerja sete-

140.000.000

- Pelayanan IUJK

lah persyaratan lengkap Tersedianya sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

Izin Mendirikan Bangunan

Tersedianya masyarakat

(IMB)

dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota

50

100 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pelayanan Perijinan IMB - Pelayanan Ijin Reklame - Pelayanan Ijin Pembangunan Menara Seluler

Jumlah Anggaran (Rp)

260.000.000 102.931.000 126.280.000

160.783.722.200 Sleman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005

PENGUKURAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TAHUN 2014

NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

CARA PENGHITUNGAN

CAPAIAN KINERJA

1

2

3

4

5

Jalan/jembatan yang

Cara pengukuran

dan kuantitas

menghubungkan antar desa

Panjang Jalan Desa/Lingkungan dalam kondisi baik X 100%

infrastruktur perdesaan

dalam kondisi baik

Panjang Jalan Desa/lingkungan

1 Tertingkatnya kualitas

60,83

1.244,9 :

2.046,5 x 100%

=

Tesedianya prasarana

Cakupan air bersih

Cara pengukuran


perpipaan

Jumlah Penduduk yang terlayani air bersih perpipaan X 100%

60,83 38,37

Jumlah Penduduk 427.773,0 : Tersedianya akses air


SPM

minum yang aman

minum yang aman melalui

Cakupan

Cluster Pelayanan

Sistem Penyediaan Air

Pelayanan

Sangat buruk

Minum dengan jaringan

Buruk

perpipaan dan bukan

Sedang

jaringan perpipaan

Baik

terlindungi dengan

Sangat baik

kebutuhan pokok minimal 60

1.114.833 x 100%

= Σ Masyarakat terlayani

=

38,37

x 100 %

38,37

Σ Proyeksi total masyarakat

427.773,0 :

1.114.833 x 100%

=

38,37

liter/orang/ harI Pengelolaan sampah

Tersedianya fasilitas

SPM Fasilitas pengurangan = Σ Volume sampah yang direduksi di TPS x 100 %

pengurangan sampah di

Sampah di perkotaan

19,33

Σ Volume sampah yang seharusnya direduksi di TPS

perkotaan 269,35 :

1.393,15 x 100%

Tersedianya sistem pena-

SPM Pengangkutan = Σ Volume sampah terangkut x 100 %

nganan sampah di perkotaan

Sampah


1.123,80 x 100%

=

35,77 89,87

Jumlah total penduduk se kabupaten 286.128,00 :


SPM Ketersediaan

limbah skala komunitas/

sistim jaringan dan

kawasan/kota

pengelolaan air limbah 43.607 :

Tersedianya sistem pengelolaan air limbah secara terpusat

35,77

SPM limbah setempat = Jumlah penduduk yang terlayani teptic tank x 100%

limbah setempat yang memadai

19,33

Σ Volume sampah 402,00 :


=

Air limbah terpusat

318.366,00

=

89,87 3,91

= Σ Penduduk yang terlayani x 100 % Σ Penduduk 1.114.833 x 100%

=

3,91

= Σ Penduduk yang terlayani x 100 %

1,02

Σ Penduduk 11.403 :

1.114.833 x 100%

=

1,02

Rumah layak huni

Cakupan ketersediaan

Cakupan Rumah = Jml rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100%

terjangkau

rumah layak huni

layak huni 308.414 :


97,70

Jml rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 315.661 x 100%

=

97,70

Cakupan Rumah = Jml RT MBR yg menempati rumah layak huni yg terjangkau pd krn wkt ttt x 100% layak huni Jml rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu

83,91

yang terjangkau 37.790 :

45.037 x 100%

=

83,91

Lingkungan yang sehat

Cakupan lingkungan yang

Cakupan lingkungan = Jumlah lingkungan yg didukung PSU pd kurun waktu tertentu x 100%

dan aman yang didukung

sehat dan aman yang didu-

yang sehat dan aman

dengan prasarana, sarana

kung dengan PSU

yang didukung PSU

99,93

Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu

57.440,60 :

57.482,00 x 100%

=

99,93

Penanganan Permukiman

Berkurangnya luasan

SPM tingkat = Jumlah permukiman kumuh yang tertangani di kota A x 100%

Kumuh Perkotaan

permukiman kumuh di

pelayanan

0,00

Total permukiman kumuh yang telah ditetapkan di kota A

kawasan perkotaan. : 41,4

2 Tertingkatnya kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan goronggorong Aksebilitas

Mobilitas


x 100%

=

0,00

Cara pengukuran Panjang jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik dibagi Panjang Jalan Jalan X 100% 360,90 :

699,51 x 100%

=


SPM

= Σ Panjang jalan PK (pencapaian)

menghubungkan pusatpusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota

Aksebilitas

Σ Panjang jalan penghubung PK seluruhnya


SPM

memudahkan masyarakat

Mobilitas

699,50 :

699,50 x 100%

51,59 51,59

x 100 %

100,00

=

100,00

= Angka mobilitas yang ditentukan apada akhir tahun pencapaian SPM x 100 %

202,67

Angka mobilitas yang ditentukan

perindividu melakukan perjalanan Keselamatan

6,08 :


SPM

menjamin pengguna

=

Keselamatan

3,00 x 100%

=

202,67

Σ Panjang jalan yang memenuhi kriteria keselamatan

x 100 %

62,14


jalan berkendara dengan selamat Kondisi Jalan

434,65 :


SPM

menjamin kendaraan

Kondisi jalan

=

699,50 x 100%

=

62,14

Σ Panjang jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan

x 100 %

62,14


dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Kecepatan

434,65 :


SPM

menjamin pejalanan

Kecepatan

=

699,50 x 100%

=

62,14

Σ Panjang jalan yang memenuhi kecepatan

x 100 %

62,14


dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik

434,65 :

699,50 x 100%

=

62,14

Cara pengukuran Σ Panjang jembatan dalam kondisi baik

x 100 %

76,36

Σ Panjang jembatan total 294,00 :

385,00 x 100%

=

76,36

Gorong-gorong jalan

Cara pengukuran

Kabupaten dalam kondisi

Jumlah Gorong-gorong pada Jalan Kabupaten dalam kondisi baik X100%

baik

Jumlah Gorong-gorong pada Jalan Kabupaten 1.306,00 :

Tertingkatnya kualitas

Drainase dalam kondisi

dan kuantitas drainase

baik

2.005,00 x 100%

=

65,14

65,14

Cara pengukuran Panjang jaringan Drainase dalam kondisi baik X 100%

44,94

Panjang Jaringan Drainase

primer dan sekunder serta gorong-gorong

76.276,00 : Drainase

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan

SPM

169.739,00 x 100%

=

= Σ Infrastruktur drainase yang dikelola

44,94 x 100 %

48,11

Σ Infrastruktur drainase yang harus dibangun

dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan

169.739,00 :

352.796,40 x 100%

=

48,11

lebih dari 30 cm, selama 2 jam) jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun Tertingkatnya kualitas

Peralatan dan perbekalan

Cara pengukuran

dan kuantitas peralatan

laboratorium

Jumlah Peralatan dan Perbekalan dalam Kondisi baik X100%

dan perbekalan dan

pekerjaan umum dalam

Jumlah Peralatan dan Perbekalan

laboratorium pekerjaan

kondisi baik

umum

3 Tersedianya gedung skpd baik

110,00 :


136,00 x 100%

=

80,88

80,88

Cara pengukuran Jumlah Gedung SKPD dalam Kondisi baik X 100%

74,47

Jumlah Gedung SKPD 35,00 : Tersedianya gedung non

Gedung non SKPD

skpd lainnya baik

milik Pem. Kab dalam kondisi baik

Gedung

kantor desa baik

Desa dalam kondisi baik

=

74,47

Cara pengukuran Jumlah Gedung milik Pemerintah lainnya dalam kondisi baik X 100%

76,56

Jumlah Gedung milik Pemerintah lainnya 49,00 :

Tersedianya gedung

47,00 x 100%

64,00 x 100%

=

76,56

Cara pengukuran Jumlah Gedung Kantor Desa dalam kondisi baik X 100%

60,47

Jumlah Kantor Desa 52,00 : 4 Pemanfaatan Ruang



86,00 x 100%

=

Jumlah permohonan SKTBL yang terlayani X 100% Jumlah sasaran permohonan 3.573,00 : 2.100,00 x 100% =

60,47 170,14 170,14

Jumlah bangunan yang melanggar TBL x 100% Jumlah bangunan yang ada 109.955,00 :

1.344.775,00 x 100%

8,18 =

8,18

Perencanaan

Jumlah Rencana TBL (Kecamatan) x 100%

tata bangunan dan

Jumlah seluruh Kecamatan

71

lingkungan 12,00 : Harga Standar Bangunan

Tersedianya pedoman


Harga Standar Bangunan Gedung Negara di

17,00 x 100%

=

71 100,00

Harga Standar Bangunan Gedung Negara dalam penyusunan : Menggunakan (Ya)

SPM

=

100,00

kabupaten/kota. Pemanfaatan Ruang

Tersedianya luasan RTH

Terbuka Hijau (RTH)

publik sebesar 20% dari

SPM penyediaan = Σ Luasan RTH Publik yang tersedia x

Publik

luas wilayah kota/kawasan

RTH Publik

100 %

30,03

Σ Luasan RTH Publik yang seharusnya

perkotaan 882,81 : 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan 6 Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Banyaknya kegiatan yang ber tumpu pada pemberdayaan

2.940,20 x 100%

=

30,03

Banyaknya peran serta masyarakat dalam pembangunan

masyarakat Penerbitan IUJK dalam waktu

SPM = Σ Permohonan yang terlayani (diterbitkan IUJK nya) paling lama 10 hari kerja x 100 %

10 (sepuluh) hari kerja sete-

100,00

Σ Seluruh Permohonan IUJK yang persyaratannya dinyatakan lengkap

lah persyaratan lengkap 125,00 : Tersedianya sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

5,00 : Tersedianya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota

=

100,00

Total jenis layanan minimal terevaluasi = Σ Jenis layanan minimal terupdate

SPM Tingkat pelayanan


125,00 x 100%

71,43 x 100 %

Total jenis layanan minimal Σ Jenis layanan minimal 7,00 x 100%

=

71,43

SPM IMB = Σ Permohonan terlayani tahun ybs x 100 %

119,23

Σ Permohonan sasaran per tahun 3.577,00 :

3.000,00 x 100%

=

119,23

Sleman, Desember 2014 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

H. Ir. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005

KATA PENGANTAR. Sleman, Januari 2015 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahaan Kabupaten Sleman. Ir. H. Nurbandi NIP

Recommend Documents