KATA PENGANTAR
Atas berkat, bimbingan serta perlindungan dari Allah SWT, sehingga kami dapat menyusun Laporan Tahunan 2010, laporan ini merupakan gambaran kegiatan selama satu tahun pada Pengadilan Negeri Blora.
Dalam Tahun 2010 Pengadilan Negeri Blora menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kegiatan, yang merupakan wujud transparasi
dan
melaksanakan
akuntabilitas berbagai
Pengadilan kewajiban
Negeri
Blora
dalam
pengembangan
dan
pembangunannya. Dalam menyusun Laporan Tahunan 2010 Pengadilan Negeri Blora berpedoman pada surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal : 29 Oktober 2010, No. 584/SEK/01/X/2010 tentang out line Pelaporan Tahunan.
Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Blora dalam DIPA Tahun 2010 mempunyai 4 (empat) macam program yaitu :
1. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik. 2. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum. 3. Program peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya. 4. Program Penegakan Hukum dan HAM.
Demi
meningkatkan
transparasi
dan
akuntabilitas
di
dilungkungan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri Blora, Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat Teknis Yudisial maupun Non Teknis Yudisial mengacu pada Surat Keputusan
Sekretris
Mahkamah
Agung
RI
Nomor
:
MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.
ii
Untuk itulah Pengadilan Negeri Blora membuat Laporan Tahunan
2010,
yang
merupakan
wujud
pengembangan
dan
penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate.
Laporan
ini
merupakan
wujud
transpanrasi
dan
akuntabilitas Pengadilan Negeri Blora dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Sangat disadari bahwa laporan ini tidaklah sepenuhnya sempurna masih terdapat kekurangan dalam menyajikan prinsip transparasi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, akan tetapi kami berharap semua pihak yang berkepentingan dapat memahami, mengetahui dan memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan yang telah diterapkan dan dihasilkan Pengadilan Negeri Blora.
Akhir kata. Kami berharap laporan pelaksanaan kegiatan ini menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa mendatang agar menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi seluruh Pegawai pada Pengadilan Negeri Blora agar tercapainya kinerja yang efektif dan efesien.
Blora, 5 Januari 2011 Mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Blora,
Panitera/ Sekretaris, Pengadilan Negeri Blora,
t.t.d Z A I N U R I, SH. NIP. 19611115 198903 1 004
t.t.d S U T I K N O, SH. NIP.195804101980031 008
iii DAFTAR ISI Hal : PENGANTAR ………………………………………………….
i-ii
DAFTAR ISI …………………………………………………..
iii
BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan ………………………..
1-2
B. Visi dan Misi ………….…………………………….
2
C. Renstra ………………………………………………
2-4
BAB II. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. Penyusunan Alur Tupoksi …………………………
5-6
B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)
7
BAB III. KEADAAN PERKARA A. Perdata …………………………………………..
8
B. Pidana ……………………………………………
8
BAB IV. PENGAWASAN INTERNAL ……………….
9
BAB V. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia Tehnis Yudisial ………
10
1. Sumber Daya Manuasia Teknis Yudisial 2. Sumber daya Manusia Non Teknis Yudisial 3. Promosi dan Mutasi 4. Pengisian Jabatan B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ……………
11-12
1. Sarana Dan Prasara Gedung a. Pengadaan b. Pemeliharaan c. Penghapusan C. Pengelolaan Keuangan ……………………… 1. Belanja Pegawai - Pagu - Realisasi - Sisa 2. Belanja Barang - Pagu - Realisasi - Sisa
12-13
iv
3. Belanja Modal - Pagu - Realisasi - Sisa D. Pengelolaan Administrasi …………………….
14-18
1. Administrasi Perkara 2. Administrasi Umum BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.…………….
19
BAB I PENDAHULUAN A.
Kebijakan Umum Peradilan Dalam upaya meningkatkan kinerja dan professional Lembaga Peradilan telah mendorong ditingkatkannya kualitas pelayanan yang diawali dengan Pengalihan organisasi, administrasi dan financial di lingkungan Peradilan Umum dan Perdilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman Dab Hak Asasi Manusia Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia
Berdasarkan : 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal. 43. 2. Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung RI. 3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal : 29 Oktober 2010, No. 584/SEK/01/X/2010 tentang out line Pelaporan Tahunan., yang segala kegiatan dan penyelenggaraan operasional pengadilan Negeri Blora baik Teknis Yudisial maupun Non Teknis Yudisial dibawah Pengadilan Tinggi Semarang. Karena itulah penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negative terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya aparat keadilan dituntut agar bekerja secara professional mentaati segala aturan yang telah ditentukan.
Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat, maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya Negara Hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara
2
konsisten
untuk
lebih
menjamin
kepastian
hukum,
keadilan
dan
kebenaran, supremasi hukum dan menghargai hak asasi manusia serta terwujudnya lembaga perdilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum disetiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.
B. Visi dan Misi Dalam menyusun Laporan Tahunan 2010 ini Pengadilan Negeri Blora sebagai badan peradilan tingkat pertama akan mengacu pada visi dan misi yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung RI yaitu : VISI “ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “ Visi disini berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi Pengadilan Negeri Blora, harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dan tetap dalam koridor upaya mewujudkan cita dan citra yang diinginkan Pengadilan Negeri Blora.
MISI 1. MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN. 2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM
YANG BERKEADILAN
KEPADA PENCARI KEADILAN. 3. MENINGKATKAN
KUALITAS
KEPEMIMPINAN
BADAN
PERADILAN. 4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARASI BADAN PERADILAN.
3
C. Rencana Setrategis (Renstra) Tahun 2010. Untuk mencapai tujuan dan sasaran demi terlaksananya misi yang telah dicanangkan tersebut dan dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur Negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2010 – 2014 dan sesuai Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(PJM) 2010 – 2014, maupun kebijakan
strategis nasional di Mahkamah Agung RI maka ditetapkan rencana strategis sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengedali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Blora dalam mencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Rencana strategis Pengadilan Negeri Blora pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistimatis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan,
penataan,
perbaikan,
penertiban,
penyempurnaan,
dan
pembaharuan terhadap system, kebijakan, termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur Negara serta pengawasan dan pengendalian manajement, agar tercapai efektifitas, efesien dam produktifitas dalam pelaksaan pemerintahan. Rencana strategis Pengadilan Negeri Blora Tahun 2010 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
yang
netral,
bersih
dan
berwibawa. 2. Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan tugas dan birokrasi dalam melayani masyarakat pencari keadilan. 3. Meningkatkan disiplin aparatur pengadilan. 4. Meningkatkan pengawasan Internal.
4
Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) 2. Terjalinnya kerja sama. 3. Kesadaran disiplin aparatur. 4. Sarana dan Prasarana. Rencana strategis Pengadilan Negeri Blora dapat dirumuskan dan dilihat dari tugas pokok dan fungsi tersebut dengan memberikan tanggung jawab dan beban kerja yang berat yaitu bagaimana dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Rencana Strategis (terlampir). Rencana/Penetapan Kinerja Tahun 2010. Dalam penetapan, perencanaan, pengorganisasian pelasanaan yang telah dilakukan dan telah berjalan dengan baik sebagaimana Hakim Tinggi Pengawas bidang, dimana masing-masing telah melaksanakan tugasnya serta mengawasi program kerja dengan baik. Dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang telah menunjuk/menugaskan Hakim Tinggi untuk melaksanakan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawabnya terhadap peradilan tingkat pertama baik tehnis maupun non tehnis. Laporan Tahunan 2010 ini mencoba memberikan gambaran atas pelaksanaan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Blora dengan menyampaikan dan menjelaskan fungsi tugas dan wewenang serta kegiatan yang
dilakukan
oleh
masing-masing
bagian
yang
dimulai
dengan
menjelaskan kondisi umum, kelembagaan, struktur organisasi, kebijakan yang diambil hingga menggambarkan pelaksaan penetapan kinerja sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan peradilan dapat diterima dan bermanfaat sebagai bentuk efaluasi pelaksanaan kinerja. Rencana/Penetapan Kinerja Tahun 2010. (terlampir).
5
BAB II STRUKTUR ORGANISASI
A.
Penyusunan Alur Tupoksi.
Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen). Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, BadanBadan Peradilan lain dibawah Mahkamah Agung RI ( Peradilan Umum, Peradilan TUN, Peradilan Militer. Peradilan Agama dan Mahkamah Agung sebagai Peradilan Tertinggi dengan tugas pokok, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya) (Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Peradilan Umum adalah salah satu
( kekuasaan kehakiman bagi
masyarakat pencari keadilan pada umumnya, (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 49 Tahun 2009 ) pengadilan bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 49 Tahun 2009). Pengadilan Negeri Blora adalah instansi dibawah Korwil Pengadilan Tinggi Semarang yang melaksanakan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, dan efesien (berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009). Salah satu tugas pokok Pengadilan Negeri Blora adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan berkas perkara pidana maupun perdata.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi.
6
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BLORA
KETUA Z A I N U R I, SH. WK. KETUA NI MADE SUDANI, SH,M.Hum
1. 2. 3. 4.
HAKIM ANGGOTA DJOKO SAPTONO,SH. ZHULKARNAIN, SH. HENY FARIDHA,SH.MH. UNI LATRIANI,SH.MH.
PANITERA/ SEKRETARIS S U T I K N O, SH. WK. PANITERA TARWOKO,SH.
WK. SEKRETARIS AGUS SETIANTO,SH. SETIANTOSETIANTO,S
Panmud Perdata
Panmud Hukum
Panmud Pidana
Kaur Umum
Kaur KU
Kaur Kepeg.
Satrio Pringgodani , SH
Totok Misdiyan to.
Didik Riyadi,S H.
Mulsidi
Purwan to
Sri Rukmin i Eka Wulan.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN HARTANTO S.S.SH. 8. SUMARYATIN SUMIYATI,SH. 9. SUTARTIK SAYIMAN 10. ARIEF BUDIMAN EDI SUSANTO 11. PURYANTO,SH. EDI SUHARINTO. 12. RAH. YULIARTOYO MUNAJI 13. SULISTYO AR. SUTIKNA
KELOMPOK FUNGSIONAL JURUSITA 1. WINARTO. 2. SUMARNA
7
B.
Penyusunan Standart Operasional Prosedur ( SOP ). Laporan
Tahunan
2010
ini
menggambarkan
pencapaian
kinerja
Pengadilan Negeri Blora selama Tahun 2010 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Tahunan 2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut BAB I. Pendahuluan, menggmbarkan secara ringkas mengenai Kebijakan Umum Peradilan, Visi dan Misi serta Renstra. BAB II. Struktur Organisasi ( Tupoksi ), menjelaskan Penyusunan Alur Tupoksi dan Penyusunan Standart Operasional Porsedur (SOP) Pengadilan Negeri Blora yang telah ditetapkan. BAB III Keadaan Perkara, menjelaskan kegiatan Perkara Pidana maupun Perdata selama tahun 2010.
BAB IV Pengawasan Internal, menjelaskan pengawasan internal dan analisis pencapaian kegiatan Pengadilan Negeri Blora.
BAB V Pembinaan dan Pengelolaan, menjelaskan analisis pencapaian pelaksanaan kegitan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung, Pengelolaan Keuangan mengenai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belnaja Modal, Pengelolaan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum Pengadilan Negeri Blora. BAB VI Kesimpulan dan Rekomendasi, menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Blora, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.
8 BAB III KEADAAN PERKARA Perkara Pidana Dalam Tahun 2010 Pengadilan Negeri Blora menerima perkara Pidana Biasa sejumlah 247 perkara, di Putus 224 perkara, Sisa 23 perkara, di minutasi 216 perkara, sisa Minutasi 8 perkara, dan menerima Perkara Cepat / Lalu lintas sejumlah 5616 perkara, diputus 5616 perkara, sisa nihil, diminutasi 5616 perkara, sisa Minutasi nihil. Perkara Perdata Dalam Tahun 2010 Pengadilan Negeri Blora menerima perkara Perdata Gugatan sejumlah 34 perkara, diputus 25 perkara, Sisa 9 perkara, di Minutasi 24 perkara, Sisa Minutasi 1 perkara. Dan menerima Perkara Permohonan sejumlah 54 perkara, di Putus 54 perkara, sisa nihil, dan telah diminutasi 54 perkara, sisa minutasi nihil. Dibawah ini matrik rekapitulasi Perkara di putus dan diminutasi pada Pengadilan Negeri Blora.
rekapitulasi perkara
REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS PADA PENGADILAN NEGERI BLORA PROPINSI JAWA TENGAH.
a. No.
SATKER
1
2 Pengadilan Negeri Blora
1.
b.
PERKARA PIDANA BIASA PERDATA GUGATAN MASUK PUTUS SISA MASUK PUTUS SISA 3 4 5 6 7 8 247
224
23
34
25
9
PERKARA No. 1 1.
SATKER 2 Pengadilan Negeri Blora
PIDANA CEPAT/ LALU LINTAS
PERDATA PERMOHONAN
MASUK 3
PUTUS 4
SISA 5
MASUK 6
PUTUS 7
SISA 8
5616
5616
-
54
54
-
JUMLAH HAKIM
KET
9
10
6
JUMLAH HAKIM
KET
9
10
6
REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN NEGERI BLORA PROPINSI JAWA TENGAH.
a.
No.
SATKER
1
2 Pengadilan Negeri Blora
1.
b.
PERKARA PIDANA BIASA PERDATA GUGATAN SELESAI SELESAI PUTUS SISA PUTUS SISA MINUTASI MINUTASI 3 4 5 6 7 8 224
216
8
25
24
1
JUMLAH PANITERA
KET
9
10
18
PERKARA No.
SATKER
PIDANA CEPAT / LALULINTAS
3
SELESAI MINUTASI 4
5616
5616
PUTUS 1 1.
2 Pengadilan Negeri Blora
JUMLAH PANITERA
KET
8
9
10
-
18
PERDATA PERMOHONAN
SISA
PUTUS
5
6
SELESAI MINUTASI 7
-
54
54
SISA
9
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2006 nomer : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Lembaga Peradilan, maka Pengadilan Negeri Blora telah melaksanakan Pengawasan Internal yang mana dalam pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora terhadap staf – staf telah ditunjuk para Hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang untuk membantu tugas Ketua Pengadilan Negeri Blora dan sebagai koordinator adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora dan pada setiap bulannya Pengadilan Negeri Blora telah mengadakan rapat bulanan yang bertujuan untuk membahas sejauh mana kinerja yang dilaksanakan oleh pimpinan dan staf Pengadilan Negeri Blora, dan apa pula hambatannya demikian juga cara mengatasinya yang dalam hal ini masing – masing Hakim Pengawas Bidang telah melaporkan tentang bidang yang diawasinya. Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Blora (Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Blora tertanggal 1 Juli 2010 nomer : W12U15/378/Kp.07.011/VII/2010,
dan
Berdasarkan
Surat
Keputusan
Ketua
Pengadilan Negeri Blora tertanggal 28 September 2010 nomer : W12-U15/ 489/Kp.07.01/IX/2010). 1. SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.
Pengawas Bidang Kepegawaian dan Pengawas Bidang Umum, dan sejak tanggal 2 Oktober 2010 Pengawas Bidang
Umum
SAPTONO,
diganti
SH.,
oleh
Pengawas
JOKO Bidang
Kepegawaian diganti oleh Uni Latriani, SH., MH. karena yang bersangkutan dipindahkan
ke
Pengadilan
Negeri
Tulungagung. 2. JOKO SAPTONO, SH. Pengawas Bidang Hukum dan Umum. 3. DZULKARNAIN, SH. Pengawas Bidang Pidana dan Bidang Kimwasmat. 4. HENY FARIDHA, SH., MH. Pengawas Bidang Perdata. 5. UNI LATRIANI, SH., MH. Pengawas Bidang Keuangan.
10
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pembinaan dan Pengelolaan sumber daya manusia teknis yudisial sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku namun perlu ditingkatakan kemampuannya dengan diadakan diklat di tingkat wilayah maupun tingkat pusat, demi menunjang kinerja secara professional untuk kelancaran dalam menjalankan tugas. 2. Summber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pembinanaan dan Pengelolaan sumber daya manusia non teknis yudisial sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun juga perlu ditingkatkan kemampuannya dengan mengikuti diklat dan sosialisasi di tingkat wilayah maupun pusat, demi menunjang kemampuan pegawai untuk menperlancar kinerja secara professional dalam menjalankan tugas.
3. Promosi dan Mutasi Untuk mendukung operasional organisasi pada saat ini Pengadilan Negeri Blora, perlu penyegaran dengan cara Promosi dan Mutasi memiliki personil sebanmyak 57 orang, terdiri dari : 1. Hakim
: 6 (enam) orang
2. Pejabat Struktural/Fungsional : 11 (sebelas) orang 3. Panitera Pengganti
: 13 (tiga belas) orang
4. Jurusita
: 2 (dua) oarng
5. Tenaga Staf
: 7 (tujuh) orang
6. Tenaga honorarium
: 6 (enam) orang
dari personil tersebut diatas maka masih kekurangan Hakim dan Karyawan, maka untuk menunjang kinerja perlu adanya penambahan personil. 4. Pengisian Jabatan Struktural Untuk tahun 2010 Pengisian Jabatan Struktural pada Pengadilan Negeri Blora, telah terpenuhi semua.
11
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung : a. Pengadaan Pada DIPA Tahun 2010 Pengdilan Negeri Blora tidak mendapatkan Sarana
dan
Prasarana
Gedung
dikarena
pada
Tahun
2009
mendapatkan pengembangan Gedung Kantor yang semula lantai satu menjadi lantai dua.
b. Pemeliharaan Pada Tahun 2010 Pengadilan Negeri Blora mendapat Operasional Belanja Perawatan Gedung Kantor sebasar Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Perawatan Sarana Gedung sebesar Rp.42.500.000,- (Empat puluh dua juta lima ratus rtibu rupiah), dana pemeliharaan tersebut dimanfaatkan membuat taman seluas + 155 M2, penambahan pemavingan halaman kantor dan pengecatan Gedung Kantor. c. Penghapusan Pada tahun ini tidak ada penghapusan Tanah dan Bangunan gedung, Setting Plat pada Pengadilan Negeri Blora belum diserahkan ke Kanwil Kementeraian Hukum dan HAM Jawa Tengah, karena Pengadilan Tinggi Semarang selaku koordinator Wilayah belum mau menerima penyerahan dikarenakan ada Pengadilan lain yang memiliki Setting Plat sudah berubah fungsinya dan Pengadilan Tinggi Semarang minta petunjuk ke Mahkamah Agung RI. 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung : a. Pengadaan Pada DIPA Tahun 2010 Pengdilan Negeri Blora mendapatkan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung belanja modal berupa pengadaan Peralatan dan Mesin alat pengolah data dan komunikasi, berupa 1 (satu) Unit Lap Top, 2 (dua) Unit Komputer dan 15 Unit Telepon PABX sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
12 b. Pemeliharaan Pada Tahun 2010 Pengadilan Negeri Blora mendapat Operasional Belanja Pemeliharaan fasilitas Gedung Kantor/ Peralatan dan Mesin sebasar Rp. 50.960.000,- (Lima puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dana pemeliharaan tersebut dimanfaatkan pemeliharaan 14 unit Komputer, 9 Unit AC, 2 Unit Mobil Dinas, dan 6 Unit Sepeda Motor. Untuk kelancaran operasional kantor.
c. Penghapusan Barang inventaris kantor berdasarkan input data SIMAK-BMN ada barang peralatan dan mesin yang dihentikan pengunaanya karena rusak berat maka perlu adanya pengahapusan, namun pada tahun ini belum dilakukan penghapusan. C. Pengelolaan Keuangan 1. Belanja Pegawai Pada DIPA Tahun 2010 Belanja Pegawai Pengdilan Negeri Blora : - Pagu Rp. 3.146.287.000,- (tiga milyart seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). - Realisasi Rp. 2.417.574.571,- (dua milyart empat ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah). - Sisa
Rp. 728.712.429,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI BLORA PROPINSI JAWA TENGAH.
No.
1
SATKER
PENGADILAN NEGERI BLORA
PAGU ( Rp.)
3.146.287.000
REALISASI ( Rp.)
2.417.574.571
SISA ( Rp.)
KET.
728.712.429 Sisa dana dikarenakan
Ada pega wai yang Pensiun.
13 2. Belanja Barang Pada DIPA Tahun 2010 Belanja Barang Pengdilan Negeri Blora : - Pagu ……Rp. 361.680.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). - Realisasi Rp.333.821.389,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah). - Sisa ……..Rp. 27.858.611,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah). REKAPITULASI BELANJA BARANG PENGADILAN NEGERI BLORA PROPINSI JAWA TENGAH.
No.
1
SATKER
PENGADILAN
PAGU ( Rp.)
361.680.000
REALISASI ( Rp.)
333.821.389
SISA ( Rp.)
27.858.611
NEGERI BLORA
KET.
Sisa tersebut pada langga
nan daya dan jasa.
3. Belanja Modal Pada DIPA Tahun 2010 Pengdilan Negeri Blora menadapat Belanja Modal sebesar : - Pagu ……Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). - Realisasi Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). - Sisa ……..Rp. 0 ,-
REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN NEGERI BLORA PROPINSI JAWA TENGAH.
No.
1
SATKER
PENGADILAN NEGERI BLORA
PAGU ( Rp.)
70.000.000
REALISASI ( Rp.)
SISA ( Rp.)
70.000.000
-
KET.
14 D. Pengelolaan Administrasi. Bahwa Pengadilan Negeri Blora
telah melaksanakan Administrasi perkara
dan Administrasi Umum (administrasi kesekretariatan). Pelaksanaan Administrasi Perkara adalah sebagai berikut : a. Kepaniteraan Pidana. Pada Sub Kepaniteraan Pidana
mempunyai tugas yaitu : menerima
perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penyidik (perkara tindak pidana ringan, tindak pidana lalu lintas), menerima perkara yang diajukan praperadilan, menerima permohonan yang diajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dan Grasi, dan masing-masing penerimaan perkara dan upaya hukum tersebut telah dibuat disediakan register masing-masing dan telah dilaksanakan pola teknis administrasi sesuai dengan pedomannya bahwa berkas perkara pidana terdiri dari Bendel A dan B. Bendel A terdiri dari : 1. Berkas Perkara Penyidik. 2. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum. 3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. 4. Penetapan Hari Sidang. 5. Perintah / Penetapan Penahanan. 6. Surat Kuasa Khusus Penasehat Hukum (bila ada). 7. Berita Acara Sidang. 8. Surat Tuntutan. 9. Pembelaan, Replik, Duplik (bila ada). 10. Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan. 11. Surat-surat lainnya. Bendel B terdiri dari : 1. Surat Pengantar pengiriman berkas perkara. 2. Surat Keterangan status terdakwa (ditahan / diluar tahanan). 3. Surat Permohonan Banding/Kasasi/PK/Grasi. 4. Surat-surat pemberitahuan. 5. Memori / Kontra Memori (Banding/Kasasi/PK). 6. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara. 7. Salinan Putusan PN, PT, MA. 8. Surat Kuasa Khusus, dalam tingkat upaya hukum (bila ada).
9. Surat-surat lainnya. 15 b. Kepaniteraan Perdata. Pada Sub Kepaniteraan Perdata mempunyai tugas yaitu : - Menerima berkas perkara Gugatan, Permohonan, Eksekusi, Somasi, menerima permohonan yang diajukan Upaya Hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali), dan masing-masing penerimaan perkara dan permohonan upaya hukum tersebut telah dibuat dan disediakan Register dan telah dilaksanakan pula teknis administrasi sesuai dengan pedomannya. - Bahwa berkas perkara perdata terdiri dari bendel A dan bendel B. A. Bendel A terdiri dari : 1. Surat Gugatan. 2. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim. 3. Penetapan Hari Sidang. 4. Relas Panggilan. 5. Berita Acara Sidang, Jawaban/replik/duplik pihak-pihak dimasukkan dalam kesatuan berita acara. 6. Surat Kuasa kedua belah pihak (bila ada kuasanya) 7. Penetapan Sita consevatoir/revindicatoir. 8. Berita acara Sita Conservatoir/revindicatoir. 9. Lampiran surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak (kalau ada). 10. Surat-surat bukti Penggugat. 11. Surat-surat bukti Tergugat. 12. Tanggapan bukti-bukti tergugat/ penggugat. 13. Gambar situasi. A. Bendel B terdiri dari : 1. Relas pemberitahuan putusan kepada para pihak. 2. Akta Permohonan Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali. 3. Relas pemberitahuan Permohonan Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali. 4. Surat Kuasa dari Pemohon/Termohon (bila ada). 5. Memori Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali. 6. Relas pemberitahuan memori banding / Kasasi / Peninjauan Kembali. 7. Kontrol memori banding Kasasi / Peninjauan Kembali. 8. Relas kontra memori banding Kasasi / Peninjauan Kembali. 9. Relas pemberitahuan kontra memori banding Kasasi / Peninjauan Kembali. 10. Salinan putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi / Kasasi.
16 REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS PADA PENGADILAN NEGERI BLORA PROPINSI JAWA TENGAH. PERKARA No.
SATKER
PIDANA Masuk
1
1
PERDATA
Putus
Sisa 5
2
3
4
Pengadilan
247
224
Masuk Putus
23
JUMLAH Sisa
HAKIM
6
7
8
9
34
25
9
5
KET.
10
Negeri Blora
REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN NEGERI BLORA PROPINSI JAWA TENGAH. PERKARA No.
SATKER
PIDANA Masuk
Selesai
PERDATA Sisa
Minutasi Minutasi 1
1
2
3
4
Pengadilan
224
216
Masuk
Selesai
JUMLAH Sisa
HAKIM
KET.
Minutasi Minutasi 5
8
6
7
8
9
25
24
1
5
10
Negeri Blora
c. Kepaniteraan Hukum Sub. Bagian Kepaniteraan Hukum mempunyai tugas pokok yaitu : 1. Menumpulkan, mngolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menusun arsip berkas perkara
yang
mempunyai
kekuatan
tetap/inkrah
dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Mengolah dan mengkaji hasil evaluasi laporan periodic dari Perkara yang masuk, untuk dilaporkan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI. Dalam hal mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara dan menyusun laporan perkara, yang harus dilaksanakan adalah : 1.
Membuat Laporan Bulanan.
Formulir L II-AI : Laporan Keadaan Perkara Perdata. Formulir L II-A3: Laporan Keadaan Keuangan Perkara Perdata. Formulir L II-BI: Laporan Keadaan Perkara Pidana.
17
2. Selain itu juga membuat laporan Semesteran Papan Kontrol (PATROL) dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI. 3. Membuat Laporan tahunan 3.1. Laporan Situasi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blora. 3.2. Laporan Data Statistik Perkara. 2. Administrasi Umum Penyelenggara Admnistrasi Kesekretariatan adalah pengelola administrasi sebagai berikut : a. Sub. Bagian Keuangan. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas pokok yaitu : 1. Menyusun RKAKL tahun berikutnya setiap tahun. 2. Mengelola APBN yang dituangkan dalam DIPA per Tahun Anggran. 3. Membuat Laporan Keuangan setiap bulan, triwulan, semester dan Tahunan berupa Sistim akuntasi instansi (SAI). 4. Melaksanakan Rekonsiliasi pada KPPN, Koordinator Wilayah, DJKN dan KPKNL Semarang. b. Sub. Bagian Personalia. Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, pada saat ini Pengadilan Negeri Blora memliliki personil sebanyak 57 orang, terdiri dari : 1. Hakim
:6
orang.
2. Pejabat Struktural
:9
orang.
3. Panitera Pengganti
: 30
orang.
4. Jurusita/ Jurusita Pengganti: 2
orang.
5. Tenaga Staf
:4
orang.
6. Tenaga Honorer
:6
orang.
Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Blora berdasarkan Golongan. GOLONGAN
JUMLAH
I II III IV
orang 6 orang 43 orang 2 orang
KET.
18
Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Blora berdasarkan jenjang pendidikan.
Jenjang Pendidikan
Jumlah
SD SMP SMA/SMK D3 S1 S2
2 4 29 15 3
Keterangan -
c. Sub Bagian Umum. Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok antara lain : 1. Mengagendakan surat masuk maupun keluar. 2. Memberi nomor surat yang akan dikirim keluar. Adapun laporan surat masuk maupun keluar dari kepaniteraan dan kesekretariatan (Terlampir). 3. Pengelolaan/ penertiban tata persuratan dan kearsipan sesuai dengan BINDALMIN. 4. Mengadakan pemeliharaan gedung kantor dan peralatannya. 5. Melaksanakan pengadaan ATK, barang cetaan, inventaris kantor dan rumah tangga. 6. Membuat laporan mutasi barang inventaris kantor. 7. Membuat laporan semesteran maupun tahunan SIMAK-BMN. 8. Membuat daftar isi ruangan (DIR) 9. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB). 10. Membuat Laporan Kondisi Barang (LKB). 11. Membuat Laporan Barang Lainnya (DBL). Barang-barang inventaris yang berada disetiap ruangan telah tercatat sesuai dalam Daftar Barang Ruangan (DBR), barang-barang iventaris lainnya seperti bangunan, tanah, alat angkutan bermotor telah dicatat dalam kartu identitas barang (KIB) sesuai dengan kode system adminstrasi Negara. Nomor pendaftaran rumah, buku mutasi barang triwulan untuk mencatat penambahan dan atau pengurangan barang inventaris. Pada akhir tahun anggaran Pengadilan Negeri Blora telah menghitung dan melaporkan seluruh barang yang ada. Barang inventaris kantor yang ter input pada SIMAK-BMN terlampir.
19 BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan dan Rekomendasi Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan : a. Perkara – perkara perdata, pidana, yang diterima oleh Pengadilan Negeri Blora telah diperiksa dan diputus dan pula telah diselesaikan. b. Semakin meningkatnya kinerja pegawai Pengadilan Negeri Blora. c. Bidang Administrasi Pengadilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. d. Pelaksana tugas yang berdasarkan pedoman dan kebijaksanaan maupun program kerja yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Meskipun tugas administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan tertib namun secara rutin pembinaan tetap dilaksanakan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja. f. Dengan tersedianya anggaran Pengadilan Negeri Blora dalam pelaksanaan anggaran mengoptimalkan sebagai upaya peningkatan pruduktifitas kerja. g. Hambatan dan kekurangan yang dijumpai disebabkan karena kurangnya pegawai terutama staf. B . Rekomendasi a. Pembinaan teknis yudisial, administrasi peradilan dan administrasi umum perlu terus ditingktkan baik kuantitas maupun kualitas dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang handal. b. Pembinaan dan pelatihan maupun pendidikan untuk menghadapi tantangan masa depan demi kelancaran tugas tugas di Pengadilan Negeri Blora perlu terus ditingkatkan. c. Bahwa untuk kenyamanan bekerja maka perlu alat pendingin (AC) dan untuk kelancaran minutering perkara perlu penambahan komputer dan untuk kelancaran sidang perlu segera pengisian meja/kursi kerja, kursi rapat, bangku panjang untuk ruang siding anak. d. Bahwa untuk keamanan dan kerusakan kendaraan Pegawai perlu adanya renovasi garasi mobil dan sepeda motor. e. Peningkatan jumlah anggaran terutama pengadaan alat pendingin (AC) , Komputer, meja/kursi kerja, kursi rapat, bangku panjang untuk ruang sidang anak yang direncanakan Tahun 2011, dan sudah diusulkan dalam RKAKL untuk Tahun 2011. Demikian Laporan Tahunan 2010 dari Pengadilan Negeri Blora sebagai wujud akuntabilitas dan transparasi penyelenggaraan peradilan, semoga dapat diterima dan bermanfaat sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan kinerja terhadap segala keterbatasan kemampuan dan kekurangannya.
