PENGADILAN NEGERI BLORA Jl. Raya Blora-Cepu KM. 5 Blora. Telp. (0296) 531376 & 531408
Blora, Nomor
: W12.U15/
Lampiran
: 1 (satu) bendel.
Perihal
: Penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan
Januari 2014
/UM.08.10/I/2014.
Dokumen Penetapan Kinerja Th. 2014.
Kepada Yth. Bapak Ketua PengadilanTinggi Semarang Jl. Pahlawan No. 19 di –
SEMARANG
Dengan hormat, Bersama ini kami kirimkan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 pada Pengadilan Negeri Blora. Demikian atas diterimanya tersebut kami menyampaikan terima kasih.
KETUA PENGADILAN NEGERI BLORA Ub. Panitera/ Sekretaris
AGUS BARATA, SH. NIP. 19590818 198003 1 006
IiiI
1
i
KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013, guna memenuhi kewajiban sebagai Instansi Pemerintah, LAKIP ini merupakan gambaran atau pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Blora.
Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Blora berpedoman pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitan Kinerja Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2014 disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja. Untuk itulah Pengadilan Negeri Blora membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013, yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 dan
Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014
disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010, Serta DIKTUM KETIGA Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang merupakan wujud pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Laporan
ini
merupakan
wujud transpanrasi dan akuntabilitas
Pengadilan Negeri Blora dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Sangat disadari bahwa laporan ini tidaklah sepenuhnya sempurna masih terdapat kekurangan dalam menyajikan prinsip transparasi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, akan tetapi kami berharap masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memahami, mengetahui dan memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah diterapkan dan dihasilkan Pengadilan Negeri Blora.
ii Akhir kata. Kami berharap laporan ini menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa mendatang agar menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi seluruh anggota organisasi Pengadilan Negeri Blora agar tercapainya kinerja yang efektif dan efesien.
Mengetahui
Blora, 29 Januari 2014
iii
DAFTAR ISI Hal : KATA PENGANTAR ……………………………………..
i-ii
DAFTAR ISI ………………………………………………
iii
EXECUTIVE SUMMARY (IKTISAR EKSEKUTIF) ……
iv-v
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang …………………………………..
1-2
B. Tugas dan Fungsi ………………………………
3-7
C. Sistematika Penyajian …………………………..
7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2010 - 2014………………....
8
1. Visi dan Misi ……………………………………
9
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
9-11
…………….
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ………
11
B. Rencana Kinerja Tahun 2013 ……………………. 12 C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetaapan Kinerja) Tahun 2013 ………………………………………… 13-14 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA . A. Pengukuran Kinerja ………………………………
15-17
B. Analisa Capaian Kinerja …………….………
17-38
C. Akuntabilitas Keuangan …………………....…… 39-43 BAB IV. PENTUTUP A. Kesimpulan …………………..…………………..
44
B. Saran – saran ………………..……………………
45
LAMPIRAN 1.
Struktur Organisasi
2.
Penetapan Kinerja Tahun 2014
3.
Rencana Kinerja Tahun 2015
4.
Matrik Rencana Strategis 2015 – 2019
iv
EXECUTIVE SUMMARY Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Negeri Blora, merupakan LAKIP keempat dari Renstra tahun 2010 -2014. Selain
dalam
rangka
menindaklanjuti
Surat
Edaran
Menteri
Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010, Serta DIKTUM KETIGA Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Dalam LAKIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Blora, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 6761/SEK/KU.01/12/2013, tanggal :
20 Desember 2012 kemudian Indikator Kinerja di
Review dan disinkronkan dengan Rencana Strategis 2010 – 2014. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Blora adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Blora antara lain perkara pidana, perdata dan permohonan, menyelesaikan upaya hukum dari pihak yang berperkara ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, merupakan sasaran strategis berpedoman pada factor indikator kinerja utama maupun taget yang diinginkan dari relaisasi. Adapun pencapaian out put dan out come kinerja lembaga perdilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun, merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Oleh karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan professional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Blora membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerentah (LAKIP) Tahun 2013,
v maka LAKIP Pengadilan Negeri Blora menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang direkam oleh Tim LAKIP Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Blora disusun berdasarkan dan bersifat laporan terhadap “ Pencapaian Kinerja “ (Performance Result), selama kurun waktu dari bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Blora. Tahun 2013 Pengadilan Negeri Blora telah memprioritas implementasi cetak biru Pembaruan tahun 2010 – 2035 dan rencana strategis jangka waktu 5 tahun ke depan antara lain Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembenahan system dan manajemen sumber daya manusia, serta Peningkatan akses masyarakat atas peradilan.
1
I. PENDAHULUAN BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Latar Belakang. Pengadilan Negeri Blora sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang meliputi Wilayah Hukum di Kabupaten Blora, dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 secara organisasi, administrasi dan financial wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blora, meliputi 18 Kecamatan. Dalam upaya meningkatkan kinerja dan professional Lembaga Peradilan telah mendorong ditingkatkannya kualitas pelayanan yang diawali dengan Pengalihan organisasi, administrasi dan financial di lingkungan Peradilan Umum dan Perdilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan : 1. Undang-Undang No. 04Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung RI. Segala kegiatan dan penyelenggaraan operasional pengadilan Negeri Blora berada dibawah Pengadilan Tinggi Semarang, karena itulah penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negative terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya aparat keadilan dituntut agar bekerja secara professional mentaati segala aturan yang telah ditentukan.
2 Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat, maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya Negara Hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai hak asasi manusia serta terwujudnya lembaga perdilan yang mandiri yang bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum disetiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen). Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, BadanBadan Peradilan lain dibawah Mahkamah Agung RI ( Peradilan Umum, Peradilan TUN, Peradilan Militer. Peradilan Agama dan Mahkamah Agung sebagai Peradilan Tertinggi dengan tugas pokok, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya) (Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Peradilan Umum adalah salah satu
( pelakasanaan kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1986)
pengadilan bertugas dan berwenang, memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986). Pengadilan Negeri Blora adalah instansi dibawah Korwil Pengadilan Tinggi
Semarang
yang
melaksanakan
supremasi
hukum
melalui
kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, dan efesien (berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 dan diubah dengan UU. No. 48 Tahun 2009). Salah satu tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Blora adalah :
3 B. Tugas dan Fungsi Tugas : 1. Tugas pokok dan berwenang Berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Makamah Agung. Pengadilan Negeri Blora sebagai peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman, yang dalam melaksanakan tugasnya, terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lainnya, dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. No. MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan
Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI adalah : Menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan. 2. Fungsi : Pengadilan Negeri Blora sebagai lembaga perdilan tingkat Pertama yang mempunyai fungsi utama lembaga yaitu : a. Fungsi Peradilan ( Psal 28 Undang-unda ng No. 3 Tahun 2009 ) Sebagai Pengadilan
Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Blora bertugas
Menerima, memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan di wilayah hukum Kabupaten Blora secara adil, dan benar. Memberikan pelayanan terbaik bagi setiap pencari keadilan. Menegakkan Kebenaran dan keadilan berdasarkan undang -undang
dan
peraturan. Menyelesaikan masalah / perkara sampai tuntas.
Ketua Pengadilan 1. Menyelenggarakan
administrasi
keuangan
perkara
dan
mengawasi
keuangan rutin/pembangunan 2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan. 3. Melakukan pengawasan program CTS yang ditentukan oleh Mahkamah Agung RI.
4 4. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas : Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya. Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI. 5. Memberikan
izin
berdasarkan
ketentuan
undang-undang untuk
membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara 6. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara) Wakil Ketua Pengadilan Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya Mewakili ketua bila berhalangan. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua. Hakim Hakim
Pengadilan
adalah
pejabat
yang
melaksanakan
tugas
Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
5 Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan .
Panitera Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan dan Program CTS. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat -surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan Membuat salinan putusan Menerima dan mengirimkan berkas perkara
Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.
Wakil Panitera Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiann ya Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya
Panitera Muda Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara
dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan pengisian CTS.
6
Panitera Pengganti Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan dan mengisi penundaan siding di CTS. Sekretaris Sekretaris Pengadilan Umum Pengadilan
bertugas
menyelenggarakan
administrasi
Wakil Sekretaris Membantu tugas pokok Sekretaris Kepala sub - Bagian Umum Menyiapkan sarana persidangan guna terciptanya proses peradilan Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara Mengelola Invetaris Barang Milik Negara. Kepala sub - Bagian Keuangan Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan
pajak,
menyangkut
pengeluaran, pengeluaran
anggaran,
keuangan
dan
hal-hal
pengadilan
lain
diluar
perkara
pengadilan Kepala sub - Bagian Kepegawaian. Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang: o
Menangani keluar masuknya pegawai
o
Menangani pensiun pegawai
o
Menangani kenaikan pangkat pegawai
o
Menangani mutasi pegawai
o
Menangani tanda kehormatan
o
Menangani usulan/ promosi jabatan, dll.
yang
7 Jurusita Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis Jurusita
bertugas
menyampaikan
pengumuman-pengumuman,
teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait. C. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Blora selama Tahun 2013 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. LAKIP disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. Pendahuluan, menggabarkan secara ringkas mengenai latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisas BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menjelaskan rencana strategis yang akan dicapai, tujuan dan sasaran strategis dan program pokok dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Blora. BAB III Akuntabilitas kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja yang dicapai Pengadilan Negeri Blora. BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas Pengadilan Negeri Blora, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang. BAB V Lampiran, menyertakan lampiran Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2013, Matrik Rencana Strategis 2010-2014.
8
BAB II. PerencanaaKINERJA Dan BAB III. AKUNTABILITAS Perjanjian Kerja
A. Rencana Strategis 2010 – 2014. Untuk mencapai tujuan dan sasaran demi terlaksananya misi yang telah dicanangkan tersebut dan dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur Negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program
pembangunan
nasional
yang
telah
ditetapkan
dalam
Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2010 – 2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2010 – 2014, maupun kebijakan strategis nasional di Mahkamah Agung RI maka ditetapkan rencana strategis sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Blora dalam mencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana strategis Pengadilan Negeri Blora tahun 2010 – 2014 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistimatis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya
melalui
pembinaan,
penataan,
perbaikan,
penertiban,
penyempurnaan, dan pembaharuan terhadap system, kebijakan, termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur Negara serta pengawasan dan pengendalian manajement, agar tercapai efektifitas, efesien dan produktifitas dalam pelaksaannya, sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.
9 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Blora 1. Visi dan Misi Dalam Visi ini Pengadilan Negeri Blora sebagai badan peradilan tingkat pertama akan mengacu pada visi dan misi yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung RI yaitu : VISI “ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “ Visi disini berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi Pengadilan Negeri Blora, harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dan tetap dalam koridor hokum guna upaya mewujudkan cita dan citra yang diinginkan Pengadilan Negeri Blora. MISI 1. MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN. 2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM
YANG BERKEADILAN
KEPADA PENCARI KEADILAN. 3. MENINGKATKAN
KUALITAS
KEPEMIMPINAN
BADAN
PERADILAN. 4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARASI BADAN PERADILAN. 2.1. Tujuan. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu)
sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri dan badan peradilan lainnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas.
10 Dengan diformulasikannya tujuan strategis,
Pengadilan negeri Blora akan
dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh
organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh
mana
visi
misi
organisasi
telah
dicapai mengingat tujuan
strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun isu strategis Mahkamah Agung oleh publik adalah penuntasan tunggakan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Blora, sehingga tujuan strategis diharapkan dapat menjawab isu strategis tersebut.
Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Blora sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efesien; 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan; 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan.
2.2. Sasaran Strategis Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Blora adalah : 1. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai. 2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan
organissi
melalui
restrukturisasi
organisasi,
pengembangan tatalaksana orgaanisasi 3. Melanjutkan cita-cita moderisasi pengadilan; 4. Menyelesaikan tunggakan perkara 5. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan ; 6. Kemandirian anggaran; 7. Mengembangkan Undang-undang Contemp of court dalam rangka penyelenggaan kekuasaan kehakiman”
11 Ketujuh sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Blora dalam tahun 2010-2014. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis. 3.1. Program Utama dan Kegiatan Pokok. Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai visi dan misi, Pengadilan Negeri Blora memprogramkan Tahun 2013 sebagai berikut : a. Program Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari
itu
perlu
dilakukan
peningkatan dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya. b. Program Sarana dan Prasarana Peradilan Tingkat banding dan Tingkat Pertama. Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Peradilan dan Keadilan. Sarana
dan
prasarana
baik
terkait
langsung
dengan
fungsi
peradilan maupun untuk kebutuhan aparatur pengadilan. Khusus melaksanakan amanat 2009
tentang pembangunan
undang-undang gedung
No 46 tahun
pengadilan sesuai dengan
prototipe gedung pada ibukota propinsi secara bertahap dan sarana pendukungnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013
12 c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan
badan
peradlan umum yang melaksanakan tugas pokok
pengadilan umum . Badan peradilan umum merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. B. Rencana Kinerja Tahun 2013. Rencana Kinerja Tahun 2013 disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2012 yang belum mempunyai Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai berikut :
Tabel Rencana Kinerja No. 1
Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja penyelesaian perkara.
Indikator Kinerja dalam
* Prosentase perkara yang diputus kurang dari 6 bulan sejak di Majelis. * Prosentase putusan Pengadilan TK. I yang tidak naik Banding, Kasasi, dan PK.
Target % 100 %
1%
2
Mewujutkan pelayanan di bidang hokum secara lebih cepat, murah dan mampu mejangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.
* Prosentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo.
100 %
3
Mewujutkan tindak lanjut temuan hasil pemeriksa.
* Prosentase temuan pemeriksa yang ditindak lanjuti.
100 %
4
Mewujutkan kebijakan dalam bidang informasi.
* Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana informasi peradilan.
100 %
* Prosentase SDM peradilan dalam peningkatan pelayanan publik.
100 %
13 A. Penetapan Kerja Tahun 2013. Penetapan pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalan rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi kinerja pada akhir tahun 2013. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres no. 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2014 disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/09/PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, acukan dalam menyusun penetapan Kinerja Tahun 2013 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran 2013. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Blora tahun 2013 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja tahun 2013, dengan menyesuaiakan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Blora yang disusun tahun 2013. Selain berdasarkan IKU tersebut dengan mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Blora pada tahun 2013, maka dapat diperinci sebagai berikut :
14 Tabel Penetapan Kinerja No.
Sasaran Strategis
1
Meningkatnya kinerja dalam penyelesaian perkara.
Target
Indikator Kinerja
%
* Prosentase perkara yang diputus kurang dari 6 bulan sejak di Majelis. * Prosentase putusan Pengadilan TK. I yang tidak naik Banding, Kasasi dan PK.
100 % 1%
2
Mewujutkan pelayanan di bidang hukum secara lebih cepat, murah dan mampu mejangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.
* Prosentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo.
100 %
3
Mewujutkan tindak lanjut temuan hasil pemeriksa.
* Prosentase temuan pemeriksa yang ditindak lanjuti.
100 %
4
Mewujutkan kebijakan dalam bidang informasi.
* Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana informasi peradilan.
100 %
* Prosentase SDM peradilan dalam peningkatan pelayanan publik.
100 %
Penetapan Kinerja Tahun 2013. No
1
Program Utama Dukungan Manajemen dan pelakasaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
Sasaran
Melaksanakan tugas dan fungsi manajemen peradilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman demi tercapainya kepemerintahan yang baik dan bersih.
Indikator Kinerja Out put Uraian Target
Indikator Kinerja Out Come Uraian Target
Anggaran
Pembayaran Gaji/Lembur/T unjangan Pegawai
100 %
Pembayaran Gaji/Lembur/T unjangan Pegawai
100 %.
4.745.220.000
Kelancaran Administrasi Kegiatan Operasional dan Pemeliha raan
100 %
Kelancaran Administrasi Kegiatan Operasional dan Pemeliha raan
98 %
572.190.000
Pelayanan public atau Birokrasi
100 %
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
100 %
50.400.000
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan dalam mendukung kinerja.
Pengadaan Alat Pengolah Data, Mebelair, AC, dan tepat parkir roda 2.
100 %
Pengadaan Pos Satpam, Meja dan Kursi Kerja, CCTV,dan Kendaraan roda 2.
100 %
84.000.000
3
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Meningkatkan Pelayanan bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu.
Penyediaan
100 %
Jumlah
100 %
30.500.000
Dana Batuan
Penyediaan
Hukum.
Dana Batuan Hukum.
15
BAB III. III. Akuntabilitas AKUNTABILITAS kinerja KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Blora tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Negeri blora tahun 2013. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
NO
SASARAN STRATEGIS
1
Peningkatan
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
100% (18.853)
107% (20.172)
pkr
pkr
b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis.
100% (18.853)
107% (20.172)
pkr
pkr
c. Prosentase mediasi yang diselesaikan
100% (18.853)
100% (20.172)
pkr
pkr
d. Prosentase perkara yang diputus diselesaikan tepat waktu
100% (18.853)
100% (20.079)
pkr
pkr
e. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya. f. Prosentase penyelesaian minutasi.
100% (60) pkr
100% (60) pkr
100%(18.853)
100%(20.079)
pkr
pkr
a. Prosentase perkara yang diterima
kinerja dalam penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu dan akuntabel
g. Prosentase putusan Pengadilan TK. I yang tidak naik Banding, Kasasi, PK dan Grasi. h. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK dan Grasi. Yang dikirim secara lengakap dan tepat waktu. i. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. j. Prosentase jumlah pengaduan. k. Prosentase jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti. l. Prosentase temuan pemeriksa yang ditindak lanjuti. m. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan. n. Prosentase bantuan hukum untuk pencari keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan secara gartis ( prodeo ). 2
Melaksanakan kegiatan Kesekretariatan yang sistematis sebagai pendukung Kinerja Lembaga Peradilan.
1 %(18.853) pkr 100%(29)pkr
0.23%(44)pkr 151.72%(44) pkr
CAPAIA N (%) 107%
107%
100%
106.5% 100% 106.5%
0.23%
1151.7%
100%
100%
100
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
100%(199)pkr
03.31%(170) pkr
0%
0%
a. Prosentase Realisasi Anggaran.
100%
95.31%
b. Prosentase pengurusan aset negara.
100%
100%
85.43% 0%
95.31 %
100%
3
Mewujutkan peningkatan sarana dan prasara untuk mendukung kinerja peradilan.
c. Prosentase penyelesaian data pegawai dan kenaikan pangakat.
100%
100%
100%
a. Prosentase peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik.
100%
100%
100%
b. Prosentase peradilan dalam peningkatan pelayanan publik.
100%
100%
100%
c. Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana informasi peradilan
100%
100%
100%
Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2013 secara umum dan fungsi telah
Pengadilan Negeri Blora dalam melaksanakan tugas pokok dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari
pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2013. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Negeri Blora telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2012 dengan 2013, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada awal Renstra 2010-2014 secara berkesinambungan. Tahun 2013 Pengadilan Negeri Blora menetapkan 3 (tiga) sasaran, selanjutnya tahun anggaran 2013 tetap 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 20 indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2013 sebagai berikut : 1) Sasaran yang telah dicapai 100 % (3 sasaran dengan 13 indikator) : (1) Prosentase perkara yang diterima (sasaran 1); (2) Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis (sasran 1) (3) Prosentase perkara yang diputus diselesaikan tepat waktu (sasaran 1) (4) Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya (sasaran 1) (5) Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis (sasaran 1) (6) Prosentase pengurusan aset negara (sasaran 2) (7) Prosentase penyelesaian data pegawai dan kenaikan pangakat (sasaran 2) (8) Prosentase peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik (sasaran 3) (9) Prosentase peradilan dalam peningkatan pelayanan publik (sasaran 3)
17 (10)Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana informasi peradilan (sasaran 3) (11)Prosentase jumlah pengaduan (sasaran 1) (12)Prosentase jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti (sasaran 1) (13)Prosentase temuan pemeriksa yang ditindak lanjuti (sasaran 1) (14)Prosentase Realisasi Anggaran (sasaran 1) (15)Prosentase mediasi yang diselesaikan (sasaran 1) (16)Prosentase putusan Pengadilan TK. I yang tidak naik Banding, Kasasi, PK dan Grasi (sasaran 1) 2) Sasaran yang melebihi 100 % (1 sasaran dengan 1 Indikator) . (1)
Prosentase Realisasi Bantuan Hukum (sasaran 2) ditargetkan 90 % terealisasi 94.21 %
3) Sasaran belum tercapai sebanyak 1 sasaran dengan 3 indikator kinerja. : (1) Prosentase penyelesaian minutasi (sasaran 1) ditarget 100% dari 18.853 perkara yang diputus terealisasi 99.94% (18.715 perkara) (2) Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK dan Grasi. Yang dikirim secara lengakap dan tepat waktu (sasaran 1) ditarget 100% dari 33 perkara terealisasi 93.9% (31 perkara). (3) Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (sasaran 1) ditarget 100% dari 199 perkara terealisasi 0.30% (50 perkara)
B. Analisis Capaian Kinerja di Pengadilan Negeri Blora. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun, Pengadilan Negeri Blora telah memiliki sistem yang bisa mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga pada tahun 2013, fokus Pengadilan Negeri Blora memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif. Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut hanya bersifat penyempurnaan. Agenda lanjutan Pengadilan Negeri Blora selama tahun 2013, meliputi: 1. Menjaga kesinambungan program pengikisan tunggakan perkara, meliputi: - Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA No. 138/2009; - Redistribusi perkara yang berkategori perkara tunggak; - Pemberdayaan tim pengikisan perkara yang terdiri dari Tim Majelis dan operator.
18
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara (clearance rate) di atas 100%, melalui: - Membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara operator, panitera pengganti dan hakim; - Memberdayakan operator pengikisan perkara bagi perkara sudah putus tetapi belum minutasi; - Komitmen pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara kasasi/peninjauan kembali. 3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi pengadilan (putusan Pengadilan Negeri Blora, informasi lembaga kepaniteraan,
informasi status
perkara) - Kontinutas penyempurnakan direktori putusan. - Kontinutas penyempurnakan sistem informasi status perkara (akurasi data, kelengkapan data). - Memfungsikan secara maksimal situs web Pengadilan Negeri Blora.
19
Sasaran : Peningkatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Blora.
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Blora. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Blora direalisasikan dengan menggunakan program Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Blora Indikator kinerja yang ditetapkan, untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan meliputi: Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut : Target 2013 (%)
Realisasi 2013 (%)
Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkaraperkara yang menarik perhatian masyarakat (perkara KKN dan HAM)
100
2) Prosentase minutasi perkara yang diselesaikan tepat waktu
100
Indikator 1)
Realisasi
Capaian 2013 (%)
2013
2012
(%)
(%)
0
0
95.43
95.43
0
0
99.94
99.94
Rata-rata capaian
0
Keadaan perkara Pengadilan Negeri Blora tahun 2013 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang No. 14 Th 1985
tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Th 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Th 2009 meliputi:
pertama, kewenangan memeriksa dan memutus perkara yang diterima oleh permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 28 ayat (1)) ;
20
Kedua, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang (Pasal 31 ayat (1); Ketiga, berlaku Undang-Undang No. 22 Th 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Th 2010 Pasal 3 jo Pasal 10) kewenangan memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi ; Selain
itu,
Pengadilan
Negeri
Blora
dapat
memberi
keterangan,
pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Dari kewenangan-kewenangan tersebut yang dikualifikasikan sebagai perkara dan oleh karenanya penanganan administrasinya dilakukan oleh Kepaniteraan adalah : banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi. Rasio produktivitas Pengadilan Negeri Blora dalam memutus perkara selama tahun 2013, melalui perbandingan jumlah perkara yang menjadi beban dan yang diputus pada tahun 2013, adalah seperti tabel berikut ini: Tabel Produktivitas Pengadilan Negeri Blora memutus perkara selama tahun 2013 berdasarkan jenis perkara
JENIS PERKARA Perdata Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Permohonan Pidana Cepat/Lalulintas JUMLAH
SISA 2013
MASUK
JUMLAH BEBAN
PUTUS
SISA
% PUTUS
12 0 11 12 0 0
43 0 134 126 555 19.234
55 0 145 138 555 19.234
41 0 128 129 547 19.234
14 0 17 9 8 0
74.55% 0% 88,28% 92.76% 98,56% 100%
35
20.092
20.127
20.079
48
99.76%
Berdasarkan Tabel di atas, rasio produktifitas Pengadilan Negeri Blora dalam memutus perkara secara berurut adalah sebagai berikut : Tabel Rasio Produktifitas Pengadilan Negeri Blora Dalam Memutus Perkara
No. 1 2 3 4
Nilai Rasio >0% 60 % - 80 % 80 % - 90 % 90 % - 100 %
Jenis Perkara Perdata Khusus Perdata Pidana Umum Pidana Khusus, Pidana Cepat/ lalu Lintas, dan Permohonan.
21 Pengadilan Negeri Blora menggunakan dua indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara. Pertama, rasio penyelesaian perkara (clearance rate), yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar. Pengadilan Negeri Blora dapat dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100 %. Penetapan target minimal clearance rate 100 % ini karena Pengadilan Negeri Blora masih memiliki tunggakan perkara. Kedua,
jumlah perkara tunggak yang semakin sedikit. Indikator kedua ini merupakan konsekuensi logis dari indikator pertama. Dengan adanya rasio lebih banyak atau minimal sama antara jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan (dikirim), maka akan menekan jumlah perkara sisa/tunggak ke tingkatan jumlah yang lebih sedikit. Pengadilan Negeri Blora akan dikatakan berkinerja baik apabila jumlah perkara sisa dan/atau
tunggak
semakin
sedikit dari periode sebelumnya. Beban pemeriksaan perkara Pengadilan Negeri Blora selama tahun 2013 berjumlah 20.029 Jumlah ini terdiri sisa perkara tahun 2012 berjumlah 35 dan perkara yang diterima tahun 2013 berjumlah 20.127. Dari jumlah beban tersebut, Pengadilan Negeri Blora berhasil memutus sebanyak 20.079 perkara, atau 99,76 %. Pengadilan Negeri Blora dalam memutus perkara pada tahun 2013 ini naik 10,09% dari tahun 2012 yang telah memutus 18.828 perkara. Grafik : 1
25.000 20.079 18.800
20.000 15.000 10.000
6.2417.4687.825
12.990 12.54013.480 11.338 9.516
5.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Grafik 1 Jumlah Perkara yang diputus Pengadilan Negeri Blora periode 2004-2013
22 Waktu yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Blora dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut: Waktu Penyelesaian Perkara (putus) pada Pengadilan Negeri Blora Tahun 2013
No 1 2 3 4 5 6
Jenis Perkara Perdata Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Pemohonan Pidana Cepat/Lalulintas Jumlah %
Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan) <6 >6 41 0 0 0 0 0 128 8 0 129 0 0 547 0 0 19.234 0 0 20.079 0 0 99.76% 0.00% 0
Jumlah 41 0 128 129 547 19.234 20.079 99.76%
Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa khusus perkara yang diterima pada tahun 2013 yang berjumlah 20.127 perkara, Pengadilan Negeri Blora telah berhasil memutus 20.079 perkara. Hal ini berarti 99,76% perkara berhasil diputus di tahun yang sama. Dari data tersebut juga tergambarkan bahwa dari 20.079 perkara yang diputus sepanjang tahun 2013, 99,76 % adalah perkara yang diregister tahun 2013. Tabel di bawah ini menggambarkan figur penyelesaian perkara yang diregister tahun 2013.
Keadaan penyelesaian perkara yang diregister tahun 2013. Jenis Perkara Perdata Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Permohonan Pidana Cepat/Lalulintas Jumlah
Masuk 55 0 145 138 555 19.234 20.127
Jumlah Putus Sisa 41 14 0 0 128 17 129 9 547 8 19.234 0 20.079 48
% putus 74.55% 0% 88.28% 92.76% 98.56% 100% 99.76%
Sementara itu grafik perkara putus per bulan sepanjang tahun 2013 adalah sebagai berikut :
23 Grafik 2
2010 13.891
2011 13.719
2012 18.828
Grafik 2 grafik perkara putus per bulan sepanjang tahun 2013
Dalam perkara Banding, Pengadilan Negeri Blora mempunyai perkara banding tahun 2013 sebanyak 17 perkara. Jumlah ini turun 100,05 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 25 perkara. Dalam perkara Kasasi, Pengadilan Negeri Blora mempunyai perkara Kasasi tahun 2013 sebanyak 19 perkara. Jumlah ini naik 90,99 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10 perkara. Dalam perkara Peninjauan Kembali (PK), Pengadilan Negeri Blora mempunyai perkara PK tahun 2013 sebanyak 0 perkara. Jumlah ini
tidak ada
kenaikan 0,00% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 0 perkara. Jumlah perkara yang menjadi beban Pengadilan Negeri Blora selama tahun 2013 ; Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Blora selama tahun 2013 Jenis perkara Perdata Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Permohonan Pidana Cepat/Lalulintas Jumlah
sisa masuk 12 0 11 12 0 0 35
43 0 134 126 555 19.234 20.092
jml beban 55 0 145 138 555 19.234 20.127
putus
sisa
41 0 128 129 547 19.234 20.079
14 0 17 9 8 0 48
% putus 74.55% 0% 88.28% 92.76% 98.56% 100%
99.76%
24 Dari tabel di atas nampak perkara yang menjadi beban perkara Pengadilan Negeri Blora tahun 2013 secara berturut-turut adalah sebagai berikut : Rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus dan Pidana cepat/ Lalu lintas), 19.517 atau 96.96 % dari keseluruhan perkara yang ditangani. Perkara rumpun
perdata (perdata umum, perdata permohonan dan perdata
khusus), 610 perkara atau 30,30 % dari keseluruhan perkara yang ditangani. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Blora Tahun 2013 No A. 1 2 3 4 5 6
Jenis Kewenangan Perkara Perdata Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Permohonan Pidana Cepat/Lalulintas Jumlah
Sisa 2012
Masuk 2013
Jumlah Beban
Putus
Sisa
12 0 11 12 0
43 0 134 126 555
55 0 145 138 555
41 0 128 129 547
14 0 17 9 8
0
19.234
19.234
19.234
0
35
20.092
20.127
20.079
48
Berdasarkan keadaan perkara, pada tahun 2013, Pengadilan Negeri Blora menerima perkara yang menjadi wewenangnya sebanyak 20.127 perkara. Jumlah ini naik 10,67 % dari tahun 2012 yang menerima 18.860 perkara. Sementara perkara yang menjadi beban pemeriksaan Pengadilan Negeri Blora pada tahun 2013 berjumlah 20.127 perkara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah sisa tahun lalu dan jumlah perkara yang diterima tahun ini. Jumlah beban ini naik 10,67 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 18.860 perkara. Naiknya jumlah perkara yang diterima Pengadilan Negeri Blora dalam tahun 2013 dikarenakan meningkatnya perkara pidana khusus dan pidana cepta/ lalu lintas. Naiknya
jumlah
perkara
yang
diterima
Pengadilan
Negeri
Blora
ditengah
mengindikasikan meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan judex facti.
25 Grafik 3
25.000 20.127 18.800
20.000 15.000 10.000
6.2417.4687.825
13.480 12.990 12.540 11.338 9.516
5.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Grafik 3 Perkara yang diterima Pengadilan Negeri Blora dalam satu dekade terakhir
Dari data tersebut juga diketahui bahwa perkara yang mendominasi perkara pada Pengadilan Negeri Blora adalah Pidana Cepat/ Lalulintas 95,56 %. Peringkat di bawahnya adalah Permohonan 0,27 % , Pidana Biasa 0,07 %, Pidana Khusus 0,06 %, Sedangkan Perdata hanya mencapai 0,02 % dari keseluruhan perkara yang menjadi beban Pengadilan Negeri Blora tahun 2013 sebanyak 20.127 perkara. Produktivitas Pengadilan Negeri Blora dalam memutus perkara pada tahun 2013 berjumlah 20.079 perkara. (naik 1,06 %)
dibandingkan dengan tahun tahun 2012
(18.828 perkara). Jika dibandingkan dengan jumlah beban perkara yang ditangani tahun 2013, rasio perkara putus berjumlah 99.76%. Nilai rasio perkara putus ini turun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 0,07%. Sedangkan sisa perkara pada akhir tahun 2013 berjumlah 48 jumlah ini turun 1,50 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 32. Sementara itu perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum diterima Pengadilan Negeri Blora pada tahun 2012 dan 2013 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangannya adalah sebagaimana tabel berikut:
26 Perkara yang upaya hukum yang diterima Pengadilan Negeri Blora tahun 2013 berdasarkan jenis perkara dan kewenangan N o
Jenis Perkara
2012
Banding
Kasasi
2013
PK
Grasi
Jumlah
Banding
Kasasi
% Jumlah 2012vs 2013
PK
Grasi
1 2
Perdata Perdata Khusus
10 0
1 0
0 0
0 0
11 0
10 0
6 0
0 0
0 0
Jumlah
16 0
1,45% 0%
3 4 5 6
Pidana Pidana Khusus Permohonan Pidana Cepat/ Lalulintas Jumlah
15 0 0 0
9 0 0 0
0 0 0 0
0
9 6 0 0
5 8 0 0
0 0 0 0
0
0 0
24 0 0 0
0 0
14 14 0 0
0,58% 100% 0% 0%
25
10
0
0
35
25
19
0
0
44
1.25%
Berdasarkan Tabel di atas, perkara dalam rumpun pidana yang diajukan upaya hukum Banding, (pidana umum dan pidana khusus) berjumlah 15 perkara atau 0, 007% dari keseluruhan perkara. Sementara perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus) berjumlah 10 perkara atau 0,004% dari keseluruhan perkara. Berdasarkan Tabel di atas, perkara dalam rumpun pidana yang diajukan upaya hukum Kasasi, (pidana umum dan pidana khusus) berjumlah 14 perkara atau 0, 006 % dari keseluruhan perkara. Sementara perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus) berjumlah 6 perkara atau 0,002% dari keseluruhan perkara. Pengadilan Negeri Blora menerima permohonan peninjauan kembali sepanjang tahun 2013 sebanyak 0 perkara. Jumlah ini ada penurunan
100 % dari tahun
sebelumnya yang berjumlah 1 perkara. Grafik 4
0 0% 19
banding
43%
kasasi 25 57%
pk eksekusi
Grafik 4 Gambaran perkara yang diajukan upaya hukum
27 TABEL LAPORAN PERKARA PENGADILAN NEGERI BLORA YANG MASUK DAN PUTUS PERIODE TAHUN 2005 S/D 20113
Jumlah HAKIM
JUMLAH PERKARA NO
TAHUN
MASUK
PUTUS
%
1
2005
9.701
9.680
99.78
9
2 3
2006 2007
9.815 10.101
9.802 10.076
99.86 99.75
9 8
4
2008
10.518
10.506
99.88
8
5
2009
10.693
10.677
99.85
8
6
2010
6.029
6.177
97.60
9
7
2011
15.611
15.554
99.63
9
8
2012
18.860
18.828
99,83
10
9
2013
20.127
20.079
99.76
9
Tabel diatas menjelaskan Kinerja dalam memutus perkara yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora dengan membandingkan antara perkara yang masuk dengan yang diputus,
sehingga nampak upaya penyelesaian sisa perkara pada tahapan
perkara yang diputus dari perkara yang harus diselesaikan berupaya penurunan.
Jumlah Hakim Pengadilan Negeri Blora dalam memutus perkara telah mengalami peningkatan didalam penyelesaian perkara ;
Tahun 2012 jumlah perkara yang masuk mengalamai penurunan 18.860 Perkara yang diputus 18.828 perkara dengan (8 Hakim Pengadilan Negeri) capaian (99.83%). Sedangkan Pada tahun 2013 perkara masuk 20.127 perkara yang diputus 20.079 perkara (8 Hakim Pengadilan Negeri Blora) capaian (99.76%). Hal ini disebabkan perkara Pidana Cepat/ lalulintas dan Pidana khusus yang masuk pada Pengadilan Negeri Blora dari tahun ketahun terus meningkatan. Prosentase minutasi perkara yang diselesaikan tepat waktu Pada
akhir
Desember 2013 berjumlah 20.079, dari perkara yang sudah putus 20.079 yang belum diminutasi berjumlah Nihil.
28
Sasaran : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum melalui Tindakan Penegakan Hukum dan Kebijakan dibidang peradilan UMUM
Pada sasaran ini ditandai dengan 3 (tiga) indikator bersifat out come yaitu : persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak naik banding, persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak naik kasasi, dan persentase putusan pengadilan tingkat kasasi yang tidak mengajukan peninjauan kembali,
Sasaran ini
diakomodir pada program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum untuk mendukung core bussines (ciri khas)
Mahkamah Agung sebagai Pembina teknis bagi tenaga
yudisial bagi pengadilan di bawah Mahkamah Agung ( memeriksa, mengadili, dan memutus perkara), sehingga out come yang diharapkan putusan dikeluarkan dari keseluruhan perkara yang diputus setiap level Pengadilan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan dengan menerima 99,76 % putusan pengadilan tersebut. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi: pendidikan dan latihan maupun pembinaan kepada para tenaga teknis yudisial, sehingga diharapkan adanya kepuasan dari para pencari keadilan mulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, maupun Peninjauan kembali. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : Capaian indicator kinerja Meningkatnya
Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum melalui
Tindakan Penegakan Hukum dan Kebijakan dibidang peradilan. Tahun 2013 Realisasi Target 201 3 (%)
Realisasi 2013 (%)
Capaian 2013 (%)
2013
2012
(%)
(%)
1%
0,12 %
99.88%
0.12%
0,79%
Prosentase putusan Pengadilan Tk. Banding yang tidak naik Kasasi Umum
1%
0.09 %
99.91%
0,09%
0.90%
Prosentase putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang tidak naik PK Umum
0%
0.00%
100%
100%
0.0%
Indikator
Persentase putusan Pengadilan Tk. I yang tidak naik banding Umum
Rata-rata capaian
99.99%
29 Tahun 2012 Realisasi Indikator
Persentase putusan Pengadilan Tk. I yang tidak naik banding Umum
Prosentase putusan Pengadilan Tk. Banding yang tidak naik Kasasi Umum
Prosentase putusan Pengadilan Kasasi yang tidak naik PK
Target 2012 (%)
Realisasi 2012 (%)
Capaian 2012 (%)
5
0,79%
4
2012
2011
(%)
(%)
99.31%
0.34
0,79%
0.90%
99.90%
0,54
0.90%
0.0%
100%
0.07
0.0%
Tk. 2 Rata-rata capaian
99.83
Pada prinsipnya para Hakim di setiap tingkat peradilan ingin kinerja ini memberi putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan target sekecil-kecilnya (0 %), karena semakin kecil prosentase kinerja semakin baik, artinya semakin banyak pencari keadilan yang menerima putusan dari pengadilan tersebut. Tabel Rincian keadaan perkara yang diterima Pengadilan Negeri Blora Tahun 2013 Lingkungan Peradilan Umum
Sisa 2013
Masuk
Jumlah
Putus
Sisa
35
20.092
20.127
20.079
48
a. Peradilan Umum 1) Perkara Pidana Pengadilan Negeri Blora Perkara pidana yang diterima pengadilan negeri selama tahun 2013 berjumlah 19.494 perkara. Sisa perkara tahun 2012 berjumlah 23 perkara. Sehingga total perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri pada tahun 2013 berjumlah 19.517 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2013 ini naik 1,03 %, dari jumlah yang diterima tahun 2012, yaitu 18.860 perkara.
30 Dari keseluruhan jumlah yang ditangani tersebut, perkara terbesar adalah perkara pidana cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) sebanyak 19.234 perkara, atau 99.99 % dari keseluruhan perkara pidana. Sisanya, perkara pidana biasa 145 perkara (0,68 %) perkara pidana khusus 138 perkara
( 0.32 % ) dan perkara singkat, 0 perkara (0%).
Jumlah perkara yang berhasil diputus selama tahun 2013 sebanyak
19.491
perkara. Sehingga sisa perkara pidana pada akhir tahun berjumlah 26 perkara (0,013%). Perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada tahun 2013 mengindikasikan bahwa tingkat penyelesaian perkara pidana tahun 2013 sebesar 99,87 %. Berikut ini digambarkan keadaan perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri sepanjang tahun 2013. Keadaan perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri blora tahun 2013 JENIS PERKARA Pidana Biasa Pidana Khusus Pidana Cepat (Ringan/Lalin) Jumlah
SISA MASUK JUMLAH PUTUS SISA 11 134 145 128 17 12 126 138 129 9 0 19.234 19.234 19.234 0 23 19.494 19.517 19.491 26
2) Perkara Perdata Perkara perdata yang ditangani pengadilan negeri Blora
pada tahun 2013
berjumlah 610 perkara. Jumlah ini terdiri dari 588 perkara yang diterima tahun 2013 dan 12 perkara yang merupakan sisa tahun 2012. Keseluruhan jumlah tersebut terdiri dari 55 perkara gugatan (0.99 %) dan 555 perkara permohonan (99.01 %). Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan negeri tahun 2013 ini turun 31,45% dari tahun 2012 yang menerima 1.730 perkara. Jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2012 sebanyak 1.730 perkara, yang terdiri dari 1.717 perkara selesai karena diputus. Sisa perkara pada akhir Desember 2012 berjumlah 13 perkara (0,07 %).
31 Berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan selama tahun 2013 menggambarkan penyelesaian perkara perdata pada tingkat pertama sebesar 90,98 %. Berikut ini figur keadaan perkara perdata pada pengadilan negeri sepanjang tahun 2013. Tabel - 1 Keadaan perkara perdata yang ditangani pengadilan negeri blora Tahun 2013
JENIS SISA Gugatan 12 Permohonan 0 Jumlah 12
MASUK JUMLAH PUTUS CABUT SISA 43 55 41 0 14 555 555 547 0 8 598 610 588 0 22
32
Sasaran : Peningkatan Kualitas Pengawasan
Indikator
Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti
Persentase Temuan yang ditindak lanjuti
Target 2013 (%)
Realisasi 2013 (%)
capaian 2013 (%)
0
0
0
0
Rata-rata capaian
Realisasi 2012 2011 (%)
(%)
100
0
0
100
0
0
100
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 menargetkan 0% ( nihil surat pengaduan) yang masuk ke Pengadilan Negeri Blora sepanjang Januari – Desember 2013. Persentase temuan yang ditindak lanjuti menargetkan 0%), dengan demikian indikator ini dapat dikatakan telah berhasil (tercapai 100%).
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2013 adalah kurangnya tenaga staf, khususnya staf IT, karena staf yang ada berjumlah 7 orang, idelanya 15 orang.
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut diatas adalah Menambah jumlah tenaga staf. Menambah personil. Untuk menciptakan terwujudnya tertib administrasi Pengawasan internal perlu ditingkatkan untuk melakukan pengawasan melekat pada satker yang bersangkutan agar terwujud tertib administrasi dalam tertib register, tertib laporan dan tertib arsip.
33
Sasaran : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum melalui Tindakan Penegakan Hukum dan Kebijakan dibidang peradilan
Pada sasaran ini ditandai dengan 3 (tiga) indikator bersifat out come yaitu : persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak naik banding, persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak naik kasasi, dan persentase putusan pengadilan tingkat kasasi yang tidak mengajukan peninjauan kembali, serta Grasi, Sasaran ini diakomodir pada program Penegakan Hukum dan Ham untuk mendukung core bussines (ciri khas)
Mahkamah Agung sebagai Pembina teknis bagi tenaga
yudisial bagi pengadilan di bawah Mahkamah Agung ( memeriksa, mengadili, dan memutus perkara), sehingga out come yang diharapkan putusan dikeluarkan dari keseluruhan perkara yang diputus setiap level Pengadilan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan dengan menerima 100 % putusan pengadilan tersebut. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi: pendidikan dan latihan maupun pembinaan kepada para tenaga teknis yudisial, sehingga diharapkan adanya kepuasan dari para pencari keadilan mulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, maupun Peninjauan kembali. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : Capaian indicator kinerja Meningkatnya
Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum melalui
Tindakan Penegakan Hukum dan Kebijakan dibidang peradilan.
Indikator
Target 2013 (%)
Realisasi 2013 (%)
Capaian 2013 (%)
Realisasi 2012 2011 (%)
(%)
Persentase putusan Pengadilan Tk. I yang tidak naik banding Pidana Pidana Khusus Perdata Perdata Khusus Permohonan Pidana Cepat/ Lalulintas Prosentase putusan Pengadilan Tk. Banding yang tidak naik Kasasi
1 0 1 1 0 0
0.07 0,06 0.06 0 100 100
99.93 99.94 99.94 0 100 100
0.07 0,06 0.06 0 100 100
0.10 0 6.05 0 100 100
Pidana Pidana Khusus Perdata Perdata Khusus Permohonan Pidana Cepat/ Lalulintas Prosentase putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang tidak naik PK
1 0 1 0 0 0
0.04 0,08 0.02 0 100 100
99.96 99.92 99.98 0 100 100
0.04 0.08 0.02 0 100 100
Pidana Pidana Khusus Perdata Perdata Khusus Permohonan Pidana Cepat/ Lalulintas
1 0 1 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 100 100 100 100 100
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Rata-rata capaian
99.99
0.10 0 6.05 0 100 100
0,15 0 5.15 0 100 100
Pada prinsipnya para Hakim di Pengadilan Negeri Blora memberi putusan yang seadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan target sekecil-kecilnya (0 %), karena semakin kecil prosentase kinerja semakin baik, artinya semakin banyak pencari keadilan yang menerima putusan dari pengadilan tersebut. Tabel Prosentase putusan pengadilan Tk.I yang tidak naik banding Tahun 2013 Lingkungan Peradilan PN. Blora
Masuk Banding 25
Dikirim 25
% 100 %
Tabel Prosentase Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak naik Kasasi Tahun 2013. Lingkungan Peradilan PN. Blora
Masuk Kasasi 19
Dikirim
%
19
100 %
Tabel Prosentase Perkara Kasasi yang tidak naik Peninjauan Kembali Tahun 2013 Lingkungan Peradilan PN. Blora
Masuk PK 0
Dikirim
%
0
100 %
35 Gambaran Umum Keadaan Perkara Di Pengadilan Negeri Blora Tahun 2013. a. Peradilan Tingkat Pertama. Selama tahun 2013, perkara yang masuk ke pengadilan Negeri Blora di berjumlah 20.029 perkara. Jumlah ini naik 1.20 % dari penerimaan tahun 2012 yang berjumlah 18.860 perkara. Sementara itu sisa tahun 2012 berjumlah 35 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan negeri blora tahun 2013 berjumlah 20.127 perkara. Dari keseluruhan jumlah tersebut perkara yang berhasil diputus berjumlah 20.079 perkara, maka capaian kinerja = (20.079 : 20.127) x 100 % = 99,76 %, dengan sisa perkara pada akhir Desember 2013 berjumlah 48 perkara. Dari data tersebut, tergambar bahwa rata-rata rasio penyelesaian perkara oleh pengadilan negeri blora sebesar 99,76 %. Dari nilai rasio tersebut juga terbaca bahwa pengadilan negeri blora bisa menekan sisa perkara di bawah 1 %, atau persisnya 0,002 %. Pengadilan Negeri Blora menggunakan dua indikator obyektif yang untuk mengukur kinerja penanganan perkaranya. Pertama adalah rasio penyelesaian perkara atau dikenal juga sebagai (clearance rate) dan Kedua adalah ukuran usia perkara yang tertunggak. Rasio penyelesaian perkara adalah ukuran seberapa efektif suatu pengadilan dapat menyelesaikan perkara yang diterimanya. Tabel di bawah ini menggambarkan figur penyelesaian perkara yang diregister tahun 2013. Keadaan Perkara PN. Blora Per Bulan Periode Januari-Desember 2013 BULAN
SISA BULAN LALU
MASUK
JUMLAH
PUTUS
SISA
JANUARI
35
2.392
2.427
2.354
73
PEBRUARI
73
1.903
1.976
1.924
52
MARET APRIL
52 57
1.677 1.571
1.729 1.628
1.672 1.544
57 84
MEI JUNI
84 65
2.291 950
2.375 1.015
2.310 947
65 68
JULI
68
2.386
2.454
2.401
53
AGUSTUS
53
669
722
667
55
SEPTEMBER OKTOBER
55
1.099
1.154
1.099
55
55
1.365
1.420
1.368
52
NOVEMBER
52
1.429
1.481
1.433
48
DESEMBER
48
2360
2.408
2.360
48
JUMLAH
35
20.092
20.172
20.079
48
36 - Gambaran Kinerja Penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Blora tahun 2013 perbulan dengan membandingkan perkara masuk dengan yang putus dengan jumlah SDM Hakim Pengadilan Negeri blora = 9 orang ; Januari February Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
= = = = = = = = = = = =
2.392 : 2.354 1.976 : 1.924 1.729 : 1.672 1.628 : 1.544 2.375 : 2.310 1.015 : 947 2.454 : 2.401 722 : 667 1.154 : 1.099 1.420 : 1.368 1.481 : 1.433 2.408 : 2.360
(96.99 %) (97,37 %) (96,70 %) (94,84 %) (97,26 %) (93,30 %) (97,84 %) (92.38 %) (95,23 %) (96,34 %) (96,76 %) (98,01 %)
Rata-rata Kinerja s.d Desember tahun 2013 = 1.153,03 % : 12 = 99,76 % Tabel ini menginformasikan keadaan perkara yang masuk hanya pada setiap bulan dan yang di putus, maka kinerja memutus perkara sampai dengan bulan Desember tahun 2013 (99,76%). Dari 20.172 perkara yang diterima tahun 2013, Pengadilan Negeri Blora telah berhasil memutus 20.079 perkara. Hal ini berarti 99,76 % perkara berhasil diputus di bawah satu tahun. Ada peningkatan target pada tahun 2013 target 99 %, tercapai 99.76 %, dan pada tahun 2012 target ditingkatkan menjadi 99 % (lebih tinggi), tercapai 99,63%. Keadaan penyelesaian perkara yang diregister tahun 2013
Jenis Perkara Perdata Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Permohonan Pidana Cepat/Lalu Lintas Jumlah
Masuk 55 0 145 138 555 19.234 20.172
Jumlah Putus Sisa 41 14 0 0 128 17 129 9 547 8 19.234 0 20.079
48
% putus 74.54 0 88.27 93.47 98.55 100 99.76
37 Suatu rasio penyelesaian 99.76 % menunjukkan bahwa pengadilan dalam suatu waktu tertentu menyelesaikan perkara sama banyaknya dengan jumlah perkara yang diterimanya, sehingga tidak ada perubahan terhadap jumlah perkara yang sedang beredar. Pentargetan 99 % dari persentase perkara yang terindentifikasikan berumur di bawah 1 tahun mencapai 99.76 %, sehingga rasio penyelesaiannya 99.76 % dari total perkara yang berusia di bawah 1 tahun. Sementara itu umur perkara tertunggak akan menunjukkan distribusi usia perkara diantara seluruh perkara yang ada dalam peredaran. Ukuran ini penting untuk mengetahui apakah memang terjadi tunggakan pada suatu pengadilan dan seberapa besar skala tunggakan tersebut. Secara regulasi maupun action plan Pengadilan Negeri Blora upaya dalam meningkatkan kinerja penyelesaian perkara adalah sebagai berikut : Percepatan penyelesaian perkara Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (constanti
justice) merupakan
standar pelayanan peradilan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Untuk terwujudnya peradilan cepat, Makamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran yang memberikan batas waktu paling lama enam bulan untuk penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding. Sementara di Pengadilan Negeri Blora terjadi “revolusi” dalam penentuan batas waktu penyelesaian perkara. Sebelum tahun 2007, tidak ada pembatasan waktu penyelesaian perkara. Menindak lanjuti edaran dari Mahkamah Agung kembali merubah jangka waktu penanganan perkara tersebut menjadi 1 (satu) tahun, melalui SK KMA No. 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009. Pengadilan Negeri Blora telah melaksanakan surat edaran tersebut membuat batas waktu penyelesaian perkara dihitung saat perkara tersebut diregister hingga diputus. Masih dalam upaya percepatan penyelesaian perkara, di penghujung tahun 2010 ini Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 14 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Dokumen Kasasi dan Peninjauan Kembali.
Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan
38 Adapun poin-poin pokok dari SEMA ini adalah sebagai berikut: 1) Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011 seluruh berkas kasasi/peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung harus menyertakan dokumen elektronik (compact disc, flash disk, e-mail, dll) sebagai berikut: a. Dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/peninjauan kembali perkara perdata/perdata khusus/ perdata agama/tata usaha negara/pajak, meliputi:
putusan pengadilan tingkat pertama, dan
putusan pengadilan tingkat banding.
b. Dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/peninjauan kembali
perkara
pidana/pidana khusus/militer, meliputi:
putusan pengadilan tingkat pertama;
putusan pengadilan tingkat banding, dan
surat dakwaan jaksa.
Keberadaan dokumen elektronik tersebut menjadi kelengkapan dari bundel B, sehingga apabila
dokumen elektronik tersebut tidak disertakan dalam berkas,
Mahkamah Agung akan menyatakan berkas tersebut tidak lengkap dan dikembalikan ke pengadilan pengaju; Selain itu, mengingat pentingnya naskah memori kasasi/Peninjauan Kembali dalam upaya meningkatkan efisiensi proses pemberkasan, maka setiap Ketua Pengadilan diharapkan bisa mendorong agar para pihak dapat menyerahkan juga softcopy memori Kasasi/Peninjauan Kembali bersamaan dengan penyerahan berkas (hard copy) memori Kasasi/Peninjauan Kembali. Untuk itu diperintahkan kepada seluruh Ketua Pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan untuk memastikan bahwa unit kerja yang berada di bawah kewenangan pembinaannya sebagai berikut: secara
teratur
menyelenggarakan
pengelolaan
naskah
elektronik
putusan
pengadilannya sebagai bagian dari pengelolaan pengarsipan. memastikan
kepatuhan
pengiriman
dokumen
elektronik
pada
berkas
Kasasi/Peninjauan Kembali. Dengan adanya SEMA No. 14 Tahun 2010 ini diharapkan bisa mempercepat minutasi perkara, karena dimungkinkan draft putusan (minutasi pertimbangan hukum) sudah dapat
dipersiapkan sebelum putusan diucapkan. Sehingga waktu yang
dibutuhkan untuk minutasi perkara bisa diperpendek secara signifikan.
39 Selain pendekatan regulasi, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora juga menjadikan teknologi informasi sebagai pendukung percepatan penyelesaian perkara. Figur
ini
menunjukkan
konsistensi
strategi
percepatan
perkara
yang
dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Blora. Penyelesaian perkara kurang dari satu tahun, merupakan cita-cita Pengadilan Negeri Blora, sebagai wujud komitmen pelayanannya kepada pencari keadilan. Langkah penting yang telah berhasil dicapai saat ini adalah peningkatan pengelolaan data perkara. Saat ini Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora telah mengembangkan mekanisme pengelolaan data sedemikian rupa sehingga informasi tentang perkara serta lokasinya bisa diketahui dengan mudah. Hal ini penting sekali untuk memastikan terlaksananya penyelesaian perkara, sehingga tunggakan perkara bisa dihindari. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan Fluktuasi Kinerja anggaran pada Pengadilan Negeri Blora tahun 2009 – 2013 yaitu ; Tahun 2009 DIPA
(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Blora
mencapai RP.4.426.473.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), Tahun 2010 DIPA
(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Blora
mencapai RP.3.658.812.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua belas rupiah),: Tahun 2011, DIPA
(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Urusan
Administrasi ( BUA), Pengadilan Negeri Blora mencapai RP.3.340.671.000,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Tahun 2011, DIPA
(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Peradilan Umum,
Pengadilan Negeri Blora mencapai RP.48.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Tahun 2012, DIPA
(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Urusan
Administrasi ( BUA), Pengadilan Negeri Blora mencapai RP.3.788.484.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Tahun 2012, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Blora mencapai RP.33.066.000,- (tiga puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah).
40 Tahun 2013, DIPA
(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Urusan
Administrasi ( BUA), Pengadilan Negeri Blora mencapai RP. 5.401.410.000,- (lima milyar empat ratus satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Tahun 2013, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Blora mencapai RP.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah). a. ANGGARAN PENGADILAN NEGERI BLORA TAHUN ANGGARAN 2013.
1). Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Program, terdiri atas: a. b. c.
Program Dukungan Manajemen dan elaksanaan Rp 5.317.410.000 Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 84.000.000 Rp Aparatur Mahkamah Agung. Program Peningkatan Manajemen Peradilan 30.500.000 Rp Umum Jumlah Rp 5.431.910.000 (lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
2) Alokasi Anggaran per Jenis Belanja (sesuai Pagu definitif), yaitu: Alokasi belanja a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Belanja Penangnan Perkara dan Bantuan Hukum Jumlah
Rp Rp Rp Rp
4.745.220.000,572.190.000,84.000.000,30.500.000,-
( 87,35%) ( 10,53%) ( 1,54%) ( 0,56%)
Rp
5.431.910.000,-
( 100%)
Grafik : Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja (Sesuai Pagu Definitif)
30.500.000 84.000.000 572.190.000 Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
4.745.220.000
Belanja Penangnan Perkara
41
1.
Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Blora Tahun Anggaran 2013
Rincian realisasi anggaran Pengadilan Negeri Blora Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Realisasasi anggaran tahun 2009-2013: Realisasi Rp. 4.222.358.222,- (95,35 %). tahun 2009 Realisasi Rp. 2.885.560.960,- (78,87 %). tahun 2010 Realisasi Rp. 3.355.724.801,- (99,02 %). tahun 2011 Realisasi Rp. 3.761.819.378,- (98,43 %). tahun 2012 Realisasi Rp. 5.130.608.975,- (94,45 %). tahun 2013 1) Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Blora Tahun Anggaran 2013 (Unaudited) Menurut Program Kegiatan (dalam Rupiah)
No 1
2
3
Program
Pagu
Pagu Revisi
Realisasi
Sisa Anggaran
Persent ase (%)
Program Dukungan Manajemen dan elaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
3.631.410.000
5.317.410.000
5.016.108.975
301.301.025
94.33
Persenta se (%) Th 2012 98.36
84.000.000
84.000.000
84.000.000
0
100
100
30.500.000
30.500.000
30.500.000
0
100
98.43
3.745.910.000
5.431.910.000
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Jumlah
5.130.608.975
301.301.025
94,45
98.43
2) Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Blora Tahun Anggaran 2013 (Unaudited) Menurut Jenis Belanja (dalam Rupiah)
No
Jenis Belanja
Pagu
Pagu Revisi
Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Penangnan Perkara
3.059.220.000 572.190.000 84.000.000 30.500.000
4.745.220.000 572.190.000 84.000.000 30.500.000
4.470.769.957 545.339.018 84.000.000 30.500.000
274.450.043 26.850.982 0 0
Persen tase (%) TH. 2013 94.21 95.30 100 100
3.745.910.000
5.431.910.000
5.130.608.975
301.301.025
94.45
Jumlah
Persen tase (%) TH. 2012 99.99 89 .41 100 94.20 98.43
42 3) Progress Pelaporan Realisasi PNBP. Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 mengatur mengenai jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 ini, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya berasal dari Biaya Perkara yang terdiri dari: a. Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI b. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum c.
Hak Kepaniteraan Lainnya.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya masih sangat lemah dan perlu ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi atas Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 dan PERMA No. 2 Tahun 2009. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 belum dipahami dengan baik oleh satker-satker Pengadilan Tingkat Pertama. Hal ini disebabkan oleh: a. Tidak semua item kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 dapat diidentifikasi kegiatan riilnya b. Panitera/Sekretaris dan Petugas Pelaksana Pemungut PNBP menafsirkan itemitem yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 dengan berbeda c. Terdapat satker pengadilan yang memungut PNBP untuk kegiatan yang tidak ada dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 d. Terdapat satker pengadilan yang memungut PNBP tidak sesuai dengan jenis dan tarif dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 e. Program Program Dukungan Manajemen dan elaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan pagu Rp. 5.317.410.000,- terealisasi sebesar Rp 5.317.410.000,- mencapai
94.33 %. Kurang terserapnya pagu anggaran ini
disebabkan karena sisa belanja pegawai dan belanja daya dan jasa sudah sesuai dengan kebutuhan Pengadilan Negeri Blora.
43 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasara Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama dengan pagu anggaran Rp. 84.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 84.000.000,- atau mencapai realisasi 100 %. Program ini terserap 100% karena sudah susuai dengan kebutuhan. Program ini telah mencapai sasarannya yaitu terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasara Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama.
3.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan pagu anggaran Rp. 30.500.000 terealisasi sebesar Rp. 30.500.000,- atau mencapai 100 %. Program ini bertujuan memberi batuan hukum bagi masyarakat terpinggirkan/miskin, tidak terserap sesuai dengan target dikarenakan masyarakat yang terkena masalah hukum perkara pidana berkurang dari tahun sbelumnya.
44
IV. AKUNTABILITAS PENUTUP BAB III. KINERJA A. Kesimpulan LAKIP Pengadilan Negeri Blora tahun 2013 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2013 sebagai tahun ketiga Rencana Strategis (Strategic Plan) Mahkamah Agung-RI tahun 2010-2014 Mahkamah Agung RI dibandingkan dengan rencana kerja (Performance Plan) beberapa tahun dari core bussines (ciri khas) yang mengacu pada sebagai unsur pertama dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Mahkamah Agung RI. Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari, dengan
peningkatan
kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Mahkamah Agung oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud good governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Negeri Blora merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari lembaga tinggi Mahkamah Agung, karena Penetapan Kinerja Tahun 2013 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LAKIP Tahun 2013. Kiranya LAKIP tahun 2013 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Mahkamah Agung, LAKIP tahun 2013 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.
45 A. Saran 1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transpraran dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan peradilan. 2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing unit Eselon I, II maupun instansi. 3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LAKIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak. 4. Kelayakan LAKIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang harus optimal. 5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 dari Pengadilan
Negeri
Blora
sebagai
wujud
akuntabilitas
dan
transparasi
penyelenggaraan peradilan, semoga dapat diterima dan bermanfaat sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan kinerja terhadap segala keterbatasan kemampuan dan kekurangannya.
Lampiran 1
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BLORA
KETUA ERMA SUHARTI, SH. WK. KETUA -
HAKIM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
DWI PURWANTI, SH. MONITA HINESTY BR. S.SH. SUBRONTO, SH.MH. RICARD EDWIN BASOEKI, SH. MH. HENY FARIDHA,SH.MH. AKHMAD ZULPIKAR, SH. AWAL DARMAWAN AHMAD, SH. PANITERA/ SEKRETARIS AGUS BARATA, SH. WK. PANITERA TARWOKO,SH.
WK. SEKRETARIS AGUS SETIANTO,SH. SETIANTOSETIANTO,S
Panmud Perdata
Panmud Hukum
Panmud Pidana
Kaur Umum
Kaur KU
Kaur Kepeg.
Satrio Pringgodani , SH
Totok Misdiyan to.
Didik Riyadi,S H.
Mulsidi
Purwan to
Sri Rukmin i Eka Wulan.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN HARTANTO S.S.SH. 8. SUMARYATIN SUMIYATI,SH. 9. SUTARTIK SAYIMAN 10. PURYANTO,SH EDI SUSANTO 11. SULISTYO AR. EDI SUHARINTO. 12. KRISTINA. MUNAJI SUTIKNA KELOMPOK FUNGSIONAL JURUSITA 1. WINARTO.
Lampiran 2
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BLORA TAHUN ANGGARAN No.
: 2014.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.
99 %
Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan.
0%
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
Prosentase putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak Banding.
0.25 %
3
Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegak hukum dibidang Peradilan Umum
Prosentase putusan Pengadilan Tingkat Banding yang tidak Kasasi
0.20 %
Prosentase Kasasi yang tidak Peninjauan Kembali (PK)
0,10 %
Prosentase berkas perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi, PK dan Grasi dinyatakan lengkap.
100 %
1
4
1. 2.
Peningkatan tertib administrasi perkara.
Jumlah Anggaran Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi ( BUA) ………………………………………………………… Rp.5.020.974.000,Jumlah Anggaran Kegiatan Peningkatan Menajemen Peradilan Umum Rp. 41.000.000,Jumlah Anggaran Kegiatan …………………………… Rp.5.061.974.000,-
Ketua Pengadilan Negeri Blora
Hj. ERMA SUHARTI, SH. NIP. 19660102 199212 2 001
Blora, 02 Januari 2014 Panitera/ Sekretaris
AGUS BARATA, SH. NIP. 19590818 198003 1 006
Lampiran 3
RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BLORA TAHUN ANGGARAN 2015 NO 1
SASARAN STRATEGIS Meningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu dan akuntabel
2
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
3
4
5
6
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Melaksanakan kegiatan Kesekretariatan yang sistematis sebagai pendukung Kinerja Lembaga Peradilan.
Mewujutkan peningkatan sarana dan prasara untuk mendukung kinerja peradilan.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
INDIKATOR KINERJA
TARGET
a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.
100 %
c. Prosentase perkara yang diselesaikan
100 %
d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu makasimal 6 bulan e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan f. Prosentase penyelesaian minutasi perkara.
100 %
Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali - Grasi
5%
100 %
98 % 99 % -
a. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK dan Grasi. Yang dikirim secara lengakap dan tepat waktu. b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. c. Prosentase penyampaian relaas panggilan, pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, ditempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
100 %
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
100 %
100 % 100 % 100 %
f. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.
95 %
a. Prosentase Realisasi Anggaran.
99%
b. Prosentase pengurusan aset negara.
100%
c. Prosentase penyelesaian data pegawai dan kenaikan pangakat.
100%
a. Prosentase peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik.
100%
b. Prosentase peradilan dalam peningkatan pelayanan publik.
100%
c. Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana informasi peradilan
100%
Prosentase Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hokum tetap yang ditindak lanjuti.
100%
7
Meningkatnya kualitas Pengawasan
a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.
100 %
b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.
Blora, 02 Januari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Blora
Hj. ERMA SUHARTI, SH. NIP. 19660102 199212 2 001
Lampiran 4
MATRIK RENCANA STARTEGIS TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN NEGERI BLORA
SASARAN/ INDOKATOR KINERJA UTAMA Meningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu dan akuntabel
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim .
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA 2016 2017 2018
2015
2019
a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. c. Prosentase perkara yang diselesaikan d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu makasimal 6 bulan e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan f. Prosentase penyelesaian minutasi perkara. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali - Grasi
5%
5%
6%
6%
7%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
-
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
a. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK dan Grasi. Yang dikirim secara lengakap dan tepat waktu. b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. c. Prosentase penyampaian relaas panggilan, pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, ditempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. f. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
95%
95%
95%
95%
98 % 99 % -
98 % 99 % -
98 % 99 % -
98 % 99 % -
98 % 99 % -
Melaksanakan kegiatan Kesekretariatan yang sistematis sebagai pendukung Kinerja Lembaga Peradilan
Mewujutkan peningkatan sarana dan prasara untuk mendukung kinerja peradilan.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
Meningkatnya kualitas Pengawasan
a. Prosentase Realisasi Anggaran.
99%
99%
99%
99%
99%
b. Prosentase pengurusan aset negara.
100%
100%
100%
100%
100%
c. Prosentase penyelesaian data pegawai dan kenaikan pangakat.
100%
100%
100%
100%
100%
a. Prosentase peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik.
100%
100%
100%
100%
100%
b. Prosentase peradilan dalam peningkatan pelayanan publik.
100%
100%
100%
100%
100%
c. Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana informasi peradilan
100%
100%
100%
100%
100%
Prosentase Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.
100%
100%
100%
100%
100%
Blora, 02 Januari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Blora
Hj. ERMA SUHARTI, SH. NIP. 19660102 199212 2 001
