Sebagaimana diuraikan dalam DIPA Tahun 2013, Pengadilan Negeri Majalengka menerima 3 (tiga) macam Program Anggaran yaitu:

KATA PENGANTAR

P

enyusunan LAKIP Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2013 ini menindak-lanjuti

Surat

Panitera

Bandung dan berdasarkan

/

surat

Sekretaris

Sekretaris

Pengadilan

Mahkamah

Tinggi

Agung

RI

Nomor :503/SEK/KU.01/12/2013, tanggal 16 Desember 2013 Perihal :

Penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, yang dalam penyusunannya berpedoman pada : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas

Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Kinerja Aparatur

Negara Nomor : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang mengacu padaTugas Pokok dan Fungsi, serta

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri

Majalengka Tahun 2013. Sebagaimana diuraikan dalam DIPA Tahun 2013, Pengadilan Negeri Majalengka menerima 3 (tiga) macam Program Anggaran yaitu: 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung RI ;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI ;

3.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ; Perlu kiranya diketahui bahwa tahun 2013 adalah merupakan tahun ke-4

(empat) Pembaharuan Badan Peradilan yang dimulai dengan Penyusunan Renstra 20102014 yang merupakan gambaran kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Mahkamah Agung RI sebagaimana yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung RI 2010 – 2035 yang merupakan hasil kesepakatan seluruh jajaran Peradilan Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung yang diadakan di Balikpapan pada bulan September 2010. Cetak Biru Mahkamah

Agung 2010 – 2035 akan menjadi pedoman Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan dibawahnya dalam melaksanakan pembaharuan peradilan di Indonesia 25 (dua puluh lima)

tahun ke depan dalam usaha mencapai Visi yaitu

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

i

Dengan dilandasi semangat pembaharuan tersebut, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 ini dapat dimanfaatkan sebagai : 1.

Bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

2.

Bahan penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang ;

3.

Bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan dan kegiatan yang akan datang ;

4.

Bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan ; Kami

menyadari

sepenuhnya,

bahwasanya

capaian

kinerja

yang kami

sampaikan tentulah belum mencapai tingkat yang sempurna / berhasil 100 %, tapi kami terus rus berupaya untuk memperbaikikekurangankekurangan yang ada, meningkatkan peran serta dan tekad dalam mencapai Visi – Misi Mahkamah Agung dan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat secara umum. Demikian laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ini kami

sampaikan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan dalam menggapai

cita-cita cita

Visi

Mahkamah

Agung

Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya

Badan Peradilan an Indonesia yang Agung”

Majalengka, 28 Februari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Majalengka

TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 19580129 198203 1 001

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

P

engadilan Negeri Majalengka yang merupakan Satuan Kerja Pertama di bawah Mahkamah Agung RI, mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama yaitu

Menerima,

Memeriksa,

Mengadili,

Memutuskan,

dan

Menyelesaikan perkara pada tingkat pertama, yang merupakan awal dari berjalannya proses hukum persidangan untuk Penegakan Hukum di Indonesia, ini merupakan prioritas pertama yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)

2010-2014 yang

salah satunya menyangkut reformasi birokrasi dan dan pelayanan informasi. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Negeri Majalengka didasarkan pada tujuan, sasaran strategis

dan

target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah Tahun 2010-2014, Rencana Kerja Tahunan (RKT), terus menerus dan berkesinambungan untuk dilaksanakan. Dalam

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

yang merupakan

instrumen perencanaan strategis, pertanggung-jawaban, merupakan langkah awal untuk melakukan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis Lokal, Nasional dan Global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektifitas dan

efisiensi program pengadilan serta

mampu eksis dalam lingkungan yang berubah

sangat cepat seperti dewasa ini, maka Pengadilan Negeri Majalengka sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Bagi manajemen berorientasi pada perencanaan strategis dan hasil yang

akan

dicapai adalah merupakan merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Majalengka telah berupaya untuk mengidentifikasikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan rencana strategis, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Pengadilan Negeri Majalengka ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri.

iii

Dalam kerangka Rencana Strategis yang telah disusun, ada beberapa point sasaran yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian ujuan dari Renaca Strategis itu sendiri. Sasaran-sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut : - Peningkatan penyelesaian perkara. - Peningkatan aksesibilitas putusan hakim. - Peningkatan tertib administrasi perkara. - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). - Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan - Peningkatan kualitas pengawasan. - Peningkatan pelayanan publik terhadap pencari keadilan / masyarakat. Untuk setiap tahunnya pencapaian dari sasaran yang telah ditetapkan perlu dilaporkan

untuk

mengetahui

tingkat

capaian keberhasilan

yang

tertuang

melalui

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan AKIP Pengadilan Negeri Majalengka tahun 2013 ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam: 1. Penyusunan Rencana Kinerja; 2. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran; 3. Menyusun Penetapan Kinerja; 4. Pelaksanaan

Tugas,

Pelaporan

Dan

Pengendalian

Kegiatan Dilingkungan

Pengadilan Negeri Majalengka; Dengan

adanya

tunjangan

remunerasi

berbasis

kinerja

telah mendorong

Pengadilan Negeri Majalengka untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan tupoksi peradilan,

visi dan misi badan

peradilan. Hal tersebut diupayakan dengan memanajemen Sumber Daya Manusia yang ada

dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas

Mahkamah Agung RI yaitu ”Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” . Tugas Pengadilan Negeri Majalengka sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan perkara pada tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata,

sesuai

dengan ketentuan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Peradilan Umum beserta Penjelasannya. Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas Pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Negeri Majalengka menyusun LAKIP dengan upaya dan langkah sebagai berikut :

iv

1. Penataan

kepegawaian/SDM

yang

ada,

guna

mengembangkan

dan

melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja yang didukung oleh diadakannya pembinaan, pelatihan, pembekalan pemberkasan

administrasi

teknis dan pembekalan administrasi teknis dalam administrasi umum. 2. Efisiensi

ketata-laksanaan,

sebagai

upaya

menyempurnakan

sistem tata-

laksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi guna terciptanya efisiensi dan

efektivitas

tata

hubungan

kerja

dan kewenangan

dalam

pelaksanaan

tupoksi, dengan mengembangkan program antara lain: penyederhanaan sistem dan prosedur kerja yang dituangkan

dalam

penyusunan program

kerja

perkantoran

memanfaatkan

dengan

setahun

uraian

tugas

berjalan), teknologi

(Job

Discription,

penyempurnaan informasi

dan

administrasi

dan penyempurnaan

sistem pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penataan dan pengembangan sistem kearsipan dan kepustakaan yang tertib dan teratur. 3. Peningkatan

akuntabilitas,

dalam

mempertanggungjawabkan

kinerja

pelaksanaan penggunaan sumber daya, dimana dalam pelaksanaannya perlu disusun dan dikembangkan kriteria penilaian akuntabilitas. Selanjutnya kinerja tersebut dievaluasi dan dinilai. 4. Peningkatan

kualitas

pelayanan

publik,

sebagai

upaya

mewujudkan

manajemen pelayanan prima, dalam pengertian memberikan pelayanan yang cepat, tepat, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan biaya murah bagi masyarakat, pembangunan

dengan

mengupayakan penataan, antara lain

situs Pengadilan Negeri

Majalengka

dengan

: perencanaan maksud

sebagai

akses publik yang efisien, efektif dan lebih transparan. 5. Peningkatan sistem pengawasan, melalui upaya mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan berjenjang dalam setiap unit kerja melalui pengawasan melekat (waskat),

secara intern ditunjuk

para hakim pengawas bidang

dalam

arti

pembagian tugas pimpinan dalam bidang pengawasan. 6. Optimalisasi koordinasi program Pengadilan, dilakukan koordinasi penyusunan program unit kerja dalam satuan kerja Pengadilan Negeri Majalengka diusulkan menjadi

bahan

Rencana

Kinerja

Tahunan (RKT).

sebelum

Pelaksanaan

koordinasi dilakukan melalui Rapat Dinas antara Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Wakil

Panitera,

Wakil

Sekretaris,

dan Pejabat

Struktural

Kesekretariatan,

Kepaniteraan untuk menyusun Program Tahunan tersebut.

v

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................. i IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................................. iii DAFTAR ISI ............................................................................................................... vi

Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas dan Fungsi C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Majalengka D. Sistematika Penyajian Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2010 – 2014 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B.

Rencana Kerja Tahunan 2013

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013 Bab III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kerja) B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan Pengungkapan dan Penyajian dari Hasil Pengukuran Kinerja) C. Auntabilitas Keuangan D. Mendukung Reformasi Birokrasi, Transparansi dan Keterbukaan Informasi Bab IV P E N U T U P A. Kesimpulan B. Saran-Saran LAMPIRAN - LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi. 2. Indikator Kinerja Utama. 3. Penetapan Kinerja Tahun 2014. 4. Rencana Kerja Tahun 2015. 5. Dokumen dan Matriks Rencana Strategis 2015-2019. 6. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

vi

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja secara periodik. Agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara; 2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan; 3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat; 6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari laporan ini akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap program kerja Pengadilan Negeri Majalengka selama tahun 2013 serta langkah-langkah kebijaksanaan apa yang akan dilakukan pada tahun 2014 B. TUGAS DAN FUNGSI Pengadilan Negeri Majalengka sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Majalengka Propinsi Jawa Barat,

mempunyai

menyelesaikan

tugas

perkara

pokok

tingkat

menerima,

pertama

memeriksa

dalam

Perkara

dan

mengadili

Pidana

dan

serta

Perdata

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang No.4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

1

tersebut juga termuat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Majalengka mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dalam hal Perkara Pidana dan Perdata ; 2. Memberikan pelayanan

dibidang

administrasi perkara

banding, kasasi dan

peninjauan kembali serta administrasi lainnya; 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri (Umum, Kepegawaian dan Keuangan) 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya 5. Waarmerking

Akta

Keahliwarisan

dibawah

tangan

untuk

pengambilan

seperti

penyuluhan

deposito/tabungan, pensiunan dan sebaginya; 6. Melaksanakan

tugas-tugas

pelayanan

lainnya

hukum,memberikan pertimbangan hukum, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum, Notaris dan sebagainya. Penyelenggaraan

tugas

pokok

tersebut

berkaitan

erat

dengan

tuntutan

masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan termasuk Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik

harus

menjelaskan

hubungan

wewenang

siapa melapor kepada siapa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan Undangundang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

2

Mahkamah Agung

dan

Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun

2005

tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu : 1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial. 2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial). Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Majalengka sebagaimana tergambar dalam lampiran laporan ini, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut : 1. Jabatan Pimpinan : Pimpinan Pengadilan terdiri dari : a. Ketua ; b. Wakil Ketua. Dengan tugas pokok dan fungsi : Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua - sebagaimana telah ditentukan dalam Undangundang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009. 2. Jabatan Fungsional : Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari : a. Hakim ; b. Panitera ; c. Wakil Panitera ; d. Panitera Muda Pidana ; e. Panitera Muda Perdata ; f. Panitera Muda Hukum ; g. Panitera Pengganti ; h. Juru sita/Juru Sita Pengganti.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

3

3. Jabatan Struktural : Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) terdiri dari : a. Sekretaris ; b. Wakil Sekretaris ; c. Kepala Urusan Kepegawaian ; d. Kepala Urusan Keuangan ; e. Kepala Urusan Umum. D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan untuk mempermudah Satuan Kerja dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka kami sampaikan sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai berikut : Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan NegeriMajalengka. 1. Sampul Luar Sampul Luar dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), memuat informasi mengenai Satuan Kerja dan periode penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2. Sampul Dalam Sampul Dalam dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), memuat informasi mengenai Satuan Kerja dan periode penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 3. Kata Pengantar Merupakan pengantar dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang ditandatangani oleh Pimpinan yang memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan. 4. Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif) Merupakan Ikhtisar dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Majalengka. 5. Daftar Isi Merupakan daftar yang memuat isi Laporan beserta nomor halamannya. 6. Pendahuluan Pendahuluan meliputi Latar Belakang, Tugas dan Fungsi serta Sistematika Penyajian. 7. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

4

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja terdiri dari : Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan kinerja) Tahun 2011 8. Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja meliputi : Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi) dan Analisis Akuntabilitas Kinerja. 9. Penutup Penutup terdiri dari : Kesimpulan dan Saran. 10. Lampiran Lampiran terdiri dari : a. Struktur Organisasi b. Indikator Kinerja Utama c. Rencana Kinerja Tahun 2013 d. Matriks Rencana Strategis 2010-2014


5

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STATEGIS Rencana Strategis Pengadilan Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 20102014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Majalengka diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja

dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 20102014. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Majalengka adalah: “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Majalengka menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.


6

Tujuan Dalam rangka mewujudkan visi, Pengadilan Negeri

Majalengka menetapkan

tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun.

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Majalengka sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri dapat memenuhi memenuhi butir 1 dan 2 di atas . Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam bentuk yang lebih jelas dan rinci dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Majalengka adalah : 1. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi 2. Peningkatan penyelesaian perkara 3. Peningkatan tertib administrasi perkara 4. Peningkatan Kualitas SDM 5. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum 6. Peningkatan kualitas pengawasan 7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 8. Peningkatan pelayanan peradilan. 9. Peningkatan pelayanan dibidang hukum secara cepat, murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat 10. Peningkatan penyelesaiaan eksekusi terhadap putusan yang sudah BHT 11. Tersedianya dukungan managemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan 12. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan 13. Peningkatan penataan arsip perkara (in aktif)


7

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Pengadilan Negeri Majalengka telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan

SK.

Ketua

Pengadilan

Negeri

Majalengka

Nomor

W11.U14/........./UM.02.02/II/2014 tanggal ................... 2014 dapat dilihat sebagai berikut :


8

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2013 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Negeri Majalengka sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

Persentase mediasi yang diselesaikan

100 %

2. Peningkatan penyelesaian perkara

a. Persentase perkara yang diselesaikan

100 %

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap 2. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis 3. Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu 4. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak 5. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat 6. Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan 7. Persentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring 8. Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Persentase putusan pengadilan yang tidak banding

100 %

1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 2. Persentase temuan yg ditindaklanjuti

100 %

Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

90 %

3. Peningkatan tertib administrasi perkara

4. Peningkatan Kualitas SDM

5. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum 6. Peningkatan kualitas pengawasan

7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

80 %

100 % 100 %

85 %

50 % 100 % 100 % 80 %

100 % 55 % 100 %

100 %


1

8. Peningkatan pelayanan peradilan.

Persentase penyedian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Persentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo

9. Peningkatan pelayanan dibidang hukum secara cepat, murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat 10. Peningkatan penyelesaiaan eksekusi Persentase putusan yang dapat di terhadap putusan yang sudah BHT eksekusi dengan jumlah yang BHT 11. Tersedianya dukungan managemen 1. Persentase terselenggaranya dan tugas teknis dalam pembayaran gaji dan tunjangan tepat penyelenggaraan fungsi peradilan waktu. 2. Persentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam penyelenggaraan fungsi peradilan 12. Tersedianya sarana dan prasarana Persentase penyediaan sarana dan dalam penyelenggaraan peradilan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan 13. Peningkatan penataan arsip perkara 1. Persentase penataan arsip perkara (in aktif) yang diselesaikan. 2. Persentase sarana dan prasarana ruang arsip.

100 % 100 %

50 % 100 %

80 %

80 %

80 % 80 %

D. PERJANJIAN KINERJA / PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Majalengka, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Majalengka , sebagai berikut:


2

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET



100 %


c. Persentase perkara yang diselesaikan

100 %

d. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 9. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap 10. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis 11. Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu 12. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak 13. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat 14. Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan 15. Persentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring 16. Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat c. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial d. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Persentase putusan pengadilan yang tidak banding

100 %

3. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 4. Persentase temuan yg ditindaklanjuti

100 %


90 %


100 %




17. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 18. Peningkatan pelayanan peradilan. 19. Peningkatan pelayanan dibidang hukum secara cepat, murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat

80 %

100 % 100 %

85 %

50 % 100 % 100 % 80 %

100 % 55 % 100 %

100 %

100 %


3

20. Peningkatan penyelesaiaan eksekusi Persentase putusan yang dapat di terhadap putusan yang sudah BHT eksekusi dengan jumlah yang BHT 21. Tersedianya dukungan managemen 3. Persentase terselenggaranya dan tugas teknis dalam pembayaran gaji dan tunjangan tepat penyelenggaraan fungsi peradilan waktu. 4. Persentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam penyelenggaraan fungsi peradilan 22. Tersedianya sarana dan prasarana Persentase penyediaan sarana dan dalam penyelenggaraan peradilan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan 23. Peningkatan penataan arsip perkara 3. Persentase penataan arsip perkara (in aktif) yang diselesaikan. 4. Persentase sarana dan prasarana ruang arsip.

50 % 100 %

80 %

80 %

80 % 80 %


4

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Majalengka tahun 2013

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masingmasing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2013 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. A. PENGUKURAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi Peningkatan penyelesaian perkara

Peningkatan tertib administrasi perkara

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Persentase mediasi yang diproses

100 %

90 %

Persentase perkara yang diselesaikan Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu Persentase

100 %

100 %

100 %

100 %

92

92 %

100 %

100 %

100 %

100 %

92 %

92

90 %

80 %

89 %

100 %

80 %

80 %

90 %


5

Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum Peningkatan kualitas pengawasan

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan pelayanan peradilan.

Peningkatan pelayanan dibidang hukum secara cepat, murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat Peningkatan penyelesaiaan eksekusi terhadap putusan yang

Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan Persentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Persentase putusan pengadilan yang tidak banding

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase temuan yg ditindaklanjuti Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan Persentase penyedian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Persentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo

Persentase putusan yang dapat di eksekusi dengan jumlah yang

75 %

50 %

67 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

45 %

25 %

56 %

100 %

100 %

100 %

50 %

50 %

100 %

100 %

95 %

95 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

75 %

94 %

95 %

95 %

100 %

95 %

95 %

100 %

95 %

95 %

100 %


6

sudah BHT

BHT

Tersedianya dukungan managemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan

Persentase terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu. Persentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam penyelenggaraan fungsi peradilan Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan Persentase penataan arsip perkara yang diselesaikan. Persentase sarana dan prasarana ruang arsip.

Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan Peningkatan penataan arsip perkara (in aktif)

100 %

100 %

100 %

98 %

98 %

100 %

98 %

98 %

100 %

75 %

75 %

100 %

75 %

75 %

100 %

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada

akhir

tahun

2013,

Pengadilan

Negeri

Majalengka

telah

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

1. PENINGKATAN PENYELESAIAN UPAYA MEDIASI

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (SATU) indikator kinerja yaitu Persentase mediasi yang. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

No. 1.

Indikator Kinerja Persentase mediasi yang diproses

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100


7

1. Indikator Kinerja Persentase mediasi yang diproses yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya perkara perdata yang masuk di tahun 2013 telah seluruhnya dilakukan mediasi sebelum naik di persidangan meskipun tidak semuanya selesai dengan mediasi .

2. PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu Persentase sisa perkara yang diselesaikan dan Persentase perkara yang diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100 %

100 %

100

2.

Persentase perkara yang diselesaikan

94 %

84 %

90 %

1. Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 100% tercapai 100%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2012 telah diselesaikan pada tahun 2013. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: Sisa Perkara Pidana Tahun 2012 Sisa Perkara Perdata Tahun 2012

: 39 Perkara : 13 Perkara

2. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 94 % namun hanya dapat dicapai 90 % ini dikarenakan sebanyak 10 % perkara masih berjalan adapun rincian per perkara dapat digambarkan sebagai berikut : No Jenis Perkara Target Realisasi Capaian 1. Perkara Pidana Biasa 95 % 93 % 98 % 2. Perkara Pidana Ringan/Cepat/Lalin 100 % 100 % 100 % 3. Perkara Perdata Gugatan 80 % 40 % 50 % 4. Perkara Perdata Permohonan 100 % 100 % 100 % Rata Rata 94 % 84 % 90 %


8

Berikut Kami uraikan Keadaan Perkara pada Tahun 2013 : PERKARA PIDANA A.

SISA TAHUN 2012

39 PERKARA

B.

MASUK TAHUN 2013

310 PERKARA

C.

PUTUS TAHUN 2013

314 PERKARA

D.

SISA TAHUN 2013

35 PERKARA

E.

YANG SUDAH MINUTASI

311 PERKARA

F.

YANG BELUM MINUTASI

3 PERKARA

Alasan yang belum Minutasi : 1. Banding : 1 Perkara 2. Kasasi : 2 Perkara PERKARA PERDATA GUGATAN A.

SISA TAHUN 2012

13 PERKARA

B.

MASUK TAHUN 2013

15 PERKARA

C.

PUTUS TAHUN 2013

22 PERKARA

D.

SISA TAHUN 2013

15 PERKARA

E.

YANG SUDAH MINUTASI

9 PERKARA

F.

YANG BELUM MINUTASI

13 PERKARA

PERKARA PERDATA PERMOHONAN A.

SISA TAHUN 2012

90 PERKARA

B.

MASUK TAHUN 2013

496 PERKARA

C.

PUTUS TAHUN 2013

584 PERKARA

D.

SISA TAHUN 2013

E.

YANG SUDAH MINUTASI

584 PERKARA

F.

YANG BELUM MINUTASI

0 PERKARA

2 PERKARA


9

3. PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 8 (DELAPAN) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

2.

3.

4.

5. 6. 7. 8.

Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan Persentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100

90 %

80 %

89 %

100 %

100 %

100 %

75 %

50 %

67 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

45 %

25 %

56 %

1. Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK telah di sampaikan secara lengkap. 2. Indikator Kinerja Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, yang artiunya seluruh perkara yang masuk pada tahun 2013 telah diregister dan siap untuk disidangkan. 3. Indikator Kinerja Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu yang ditargetkan 90% telah tercapai 89%, hal ini dikarenaka adanya keterlambatan pengiriman dari Pos ataupun Pengadilan Yang di delegasikan. 4. Indikator Kinerja Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak yang ditargetkan 100% telah tercapai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

10

5.

6.

7.

8.

100%, yang artinya semua Pemberitahuan Relas Putusan Telah Dikirim Atau diterima pihak Tepat Waktu. Indikator Kinerja Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat yang ditargetkan 75 % telah tercapai 67 %, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya para pihak yang tidak menerima sehingga penyitaan ditunda dikarenakan suasana / situasi yang tidak kondusif. Indikator Kinerja Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan yang ditargetkan 100 % telah tercapai 100 %, yang artinya semua permohonan izin penyitaan dan penggeledahan yang diajukan oleh Penyidik Telah dikeluarkan Penetapannya. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring yang ditargetkan 100 % telah tercapai 100 %, yang artinya semua perkara lalu lintas dan Tipiring yang masuk telah disidangkan seluruhnya. Indikator Kinerja Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat yang ditargetkan 45 % telah tercapai 56 %, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya para pihak yang tidak menerima sehingga penyitaan ditunda dikarenakan suasana / situasi yang tidak kondusif.

4. PENINGKATAN KUALITAS SDM

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1. 2.

Indikator Kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

80 %

1. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya pegawai yang di ikutsertakan diklat teknis yudisial seluruhnya lulus. 2. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial yang ditargetkan 100% hanya tercapai 80 %. Artinya dari jumlah Pegawai yang di ikut sertakan diklat non yudisial hanya 80 % saja yang lulus.


11

5. PENINGKATAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA HUKUM MELALUI TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (SATU) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut : No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Persentase putusan 93 % 89 % 96 % pengadilan yang tidak banding 1. Indikator Kinerja Persentase putusan pengadilan yang tidak banding yang ditargetkan 100% telah tercapai 98 %, hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut : No Jenis Perkara Target Realisasi Capaian 1. Perkara Pidana 100 % 98 % 98 % 3. Perkara Perdata 85 % 79 % 93 % Rata Rata 93 % 89 % 96 % Adapaun real jumlah perkaranya sebagai berikut : No Jenis Perkara Putus Pihak Yang Mengajukan Banding 1. Perkara Pidana 313 8 3. Perkara Perdata 19 4 1.

6. PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1. 2.

Indikator Kinerja Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase temuan yg ditindaklanjuti

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


12

7. PENINGKATAN AKSEBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PENGADILAN (ACCES TO JUSTICE) Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (SATU) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Target

Realisasi

%

80 %

75 %

94 %

8. PENINGKATAN PELAYANAN PERADILAN

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (SATU) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut :

No. 1.

Indikator Kinerja Persentase penyedian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Target

Realisasi

%

95 %

95 %

100 %

9. PENINGKATAN PELAYANAN DIBIDANG HUKUM SECARA CEPAT, MURAH DAN MAMPU MENJANGKAU SEMUA LAPISAN MASYARAKAT Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (SATU) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut :

No. 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Persentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo

95 %

95 %

100 %


13

10. PENINGKATAN PELAYANAN DIBIDANG HUKUM SECARA CEPAT, MURAH DAN MAMPU MENJANGKAU SEMUA LAPISAN MASYARAKAT Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (SATU) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut :

No. 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Persentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo

95 %

95 %

100 %

11. TERSEDIANYA DUKUNGAN MANAGEMEN DAN TUGAS TEKNIS DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI PERADILAN Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

2.

Indikator Kinerja Persentase terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu. Persentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam penyelenggaraan fungsi peradilan

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100 %

98 %

98 %

100 %

12. TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (SATU) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan

98 %

98 %

100 %


14

13. PENINGKATAN PENATAAN ARSIP PERKARA (IN AKTIF)

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut :

No. 1. 2.

Indikator Kinerja Persentase penataan arsip perkara yang diselesaikan. Persentase sarana dan prasarana ruang arsip.

Target

Realisasi

%

75 %

75 %

100 %

75 %

75 %

100 %


15

BAB IV PENUTUP

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2013 memuat laporan tentang pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Majalengka untuk selama kurun waktu tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan dari bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja selama tahun 2013.

Dengan analisis capaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan seperti yang telah diuraikan pada Bab diatas, dan dengan gambaran capaian sasaran kinerja sebesar 100%, diharapkan dapat dijadikan rujukan dan renungan pada masa yang akan datang untuk memperbaiki susunan program dan sasaran yang akan dicapai. Dengan

upaya

tersebut

mudah-mudahan

akan

dapat

lebih

meningkatkan

akuntabilitas dan kinerja organisasi.

Mengetahui : Ketua Pengadilan Negeri Majalengka

Majalengka, 28 Februari 2014 Panitera / Sekertaris Pengadilan Negeri Majalengka

TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 195801291982031001

ATING BUDIMAN, SH. NIP. 196506121986031002


16

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA Nomor: W11.U14/……../UM.02.02/I/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Menimbang

Mengingat

:

:

1.

Bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Majalengka, dipandang perlu membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negerii Majalengka Tahun Anggaran 2013

2.

Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Majalengka

3.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka tentang pembentukan Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Majalengka Tahun Anggaran 2013 ;

1.

Intruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

2.

Peraturan Menteri Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 ttentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

3.

Peraturan Menteri Aparatur Negara No. 29 Thn 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

4.

Surat Edaran Menteri Aparatur Negara No. 11 Tahun 2011 ttg Penyusunan LAKIP 2011dan Dokumen Penetapan Kinerja 2012 2012.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KEINERJA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2013

PERTAMA

:

KEDUA

:

Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Majalengka Tahun Anggaran 2013 yang selanjtnya disebut Tim Kerja Penyusunan LAKIP; Tugas Tim Kerja Penyusunan LAKIP sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas adalah : a. Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Majalengka Tahun Anggaran 2012; b. Melaksanakan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Majalengka untuk Tahun Anggaran 2014 ;

KETIGA

:

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat alasan-alasan obyektif untuk mengevaluasi dan memperbaharui surat keputusan ini .

Ditetapkan di : Majalengka Pada Tanggal : Januari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Majalengka


Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor : Nomor: W11.U14/……../UM.02.02/I/2014 Tanggal : Januari 2014 TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO

NAMA

JABATAN

JABATAN DALAM TIM

1.

Tardi, SH.

Ketua Pengadilan

Pengarah

2.

Ating Budiman, SH.

Panitera / Sekertaris

Ketua

3.

Jafri, SH.

Wakil Panitera

Wakil Ketua

4.

Maryono

Wakil Sekertaris

Sekertaris

5.

Meme

Kaur Keuangan

Anggota

6.

Asep Wawan

Kaur Umum

Anggota

Ketua Pengadilan Negeri Majalengka


Lampiran SK Sekretaris Nomor : 041/SEK/SK/VIII/2012

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

No

Indikator Kinerja Utama

Kinerja Utama

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data


Persentase mediasi yang diselesaikan Perbandingan antara mediasi yang disekepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.


a.

Persentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister.

Panitera/Sekretaris


b.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi Panitera/Sekretaris dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)


Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, Panitera/Sekretaris kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.


b.

Persentase berkas yang diregister Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Panitera/Sekretaris dan siap disidangkan ke Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara Pengadilan Tingkat yang disidangkan Pertama


c.

Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

Sudah jelas

Juru Sita

Laporan Bulanan

d.

Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

Sudah jelas

Juru Sita

Laporan Bulanan

3. Peningkatan tertib administrasi a. perkara

Page 1

No


Kinerja Utama

Penjelasan

Persentase mediasi yang diselesaikan e. Persentase Penyitaan tepat waktu Sudah jelas dan tempat


5. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum

Penanggung Jawab Juru Sita

Sumber Data Laporan Bulanan

f.

Persentase penyampaian Perbandingan antara putusan dengan pemberitahuan Juru Sita/Juru Sita pemberitahuan relas putusan tepat Pengganti waktu, tempat dan para pihak

Laporan bulanan

g.

Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan .

Laporan bulanan

h.

Persentase penyelesaian perkara Perbandingan antara jumlah perkara lalu lintas yang Ketua Pengadilan dan lalu lintas dan tipiring telah disidangkan dengan putusan perstek lalu lintas. Panitera/Sekretaris

Laporan bulanan

i.

Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat

Persentase penetapan penangguhan objek sengketa Juru Sita terhadap jumlah perkara yang masuk.

Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,

a.

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Panitera/Sekretaris


b.

Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Panitera/Sekretaris


Perbandingan antara perkara yang sudah diputus dengan berkas perkara yang diajukan banding.

Panitera/Sekretaris


Persentase putusan pengadilan yang tidak banding.

Perbandingan antara permohonan penyitaan dan penggeledahan yang masuk dengan penetapan penyitaan dan penggeledahan yang telah dikeluarkan.

Page 2

Ketua Pengadilan

No


Kinerja Utama

6. Peningkatan kualitas pengawasan

Penjelasan

Sumber Data

Persentase mediasi yang diselesaikan a. Persentase pengaduan yang Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti Ketua Pengadilan dan ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non Panitera/Sekretaris teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat

b.

Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat

Persentase temuan yg ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan

7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


8. Peningkatan pelayanan peradilan.

Persentase penyedian bantuan hukum Perbandingan propsal permintaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang terpinggirkan dilayani.

9. Peningkatan pelayanan Persentase bantuan hukum untuk dibidang hukum secara cepat, pencari keadilan secara prodeo murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat 10. Peningkatan penyelesaiaan eksekusi terhadap putusan yang sudah BHT

Penanggung Jawab

Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris

Perbandingan Persentase proses putusan perkara Panitera/Sekretaris yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.

Perbandingan anatara permohonan bantuan hukum dengan bantuan hukum yang diberikan.

Panitera/Sekretaris


Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris

Laporan Tahunan

Persentase jumlah putusan yang dapat Perbandingan jumlah putusan yang dapat di eksekusi Ketua Pengadilan di eksekusi dengan jumlah yang BHT dengan jumlah putusan yang BHT sebagai pengawas dan Tergugat sebagai pelaksana

11. Tersedianya dukungan a. managemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan

Persentase terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu.

Perbandingan jumlah anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan dengan realisasinya.

Page 3


Kuasa Pengguna anggaran



No


Kinerja Utama

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

Persentase mediasi yang diselesaikan Perbandingan jumlah anggaran untuk b. Persentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan pemeliharaan perkantoran dalam perkantoran dengan realisasinya. penyelenggaraan fungsi peradilan.



12. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan

Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan

Perbandingan jumlah anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana peradilan dengan realisasinya



13 Peningkatan penataan arsip perkara (in aktif)

a.

Persentase penataan arsip perkara yang diselesaikan.

Perbandingan jumlah berkas perkara yang telah Panitera/Sekretaris ditata sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jumlah berkas perkara yang telah diminutasi.

b.

Persentase sarana dan prasarana Perbandingansarana dan prasarana yang ada ruang arsip. dengan jumlah perkara yang sudah diminutasi

Panitera/Sekretaris



Mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Majalengka

Majalengka, 28 Februari 2014 Panitera / Sekertaris Pengadilan Negeri Majalengka



Page 4

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: ATING BUDIMAN, SH.

Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Majalengka Selanjutnya disebut pihak pertama Nama

: TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, 02 Januari 2014

Pihak Kedua Ketua Pengadilan Negeri Majalengka

Pihak Pertama Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Majalengka



1

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN Nama Satker

:

PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Tahun

:

2014

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET



100 %


a. Persentase perkara yang diselesaikan

100 %

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis c. Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu d. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak e. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat f. Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan g. Persentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring h. Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Persentase putusan pengadilan yang tidak banding

100 %

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100 %




80 %

100 % 100 %

85 %

50 % 100 % 100 % 80 %

100 % 55 % 100 %

2

7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 8. Peningkatan pelayanan peradilan.

b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti

100 %


90 %


100 %

9. Peningkatan pelayanan dibidang hukum secara cepat, murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat 10. Peningkatan penyelesaiaan eksekusi Persentase putusan yang dapat di terhadap putusan yang sudah BHT eksekusi dengan jumlah yang BHT 11. Tersedianya dukungan managemen a. Persentase terselenggaranya dan tugas teknis dalam pembayaran gaji dan tunjangan tepat penyelenggaraan fungsi peradilan waktu. b. Persentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam penyelenggaraan fungsi peradilan 12. Tersedianya sarana dan prasarana Persentase penyediaan sarana dan dalam penyelenggaraan peradilan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan 13. Peningkatan penataan arsip perkara a. Persentase penataan arsip perkara (in aktif) yang diselesaikan. b. Persentase sarana dan prasarana ruang arsip.

100 %

50 % 100 %

80 %

80 %

80 % 80 %

Ketua Pengadilan Negeri Majalengka

Majalengka, Februari 2014 Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Majalengka



3

Sebagaimana diuraikan dalam DIPA Tahun 2013, Pengadilan Negeri Majalengka menerima 3 (tiga) macam Program Anggaran yaitu:

Recommend Documents