KATA PENGANTAR
P
enyusunan LAKIP Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2013 ini menindak-lanjuti
Surat
Panitera
Bandung dan berdasarkan
/
surat
Sekretaris
Sekretaris
Pengadilan
Mahkamah
Tinggi
Agung
RI
Nomor :503/SEK/KU.01/12/2013, tanggal 16 Desember 2013 Perihal :
Penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, yang dalam penyusunannya berpedoman pada : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan
Pelaporan
Akuntabilitas
Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Kinerja Aparatur
Negara Nomor : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang mengacu padaTugas Pokok dan Fungsi, serta
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri
Majalengka Tahun 2013. Sebagaimana diuraikan dalam DIPA Tahun 2013, Pengadilan Negeri Majalengka menerima 3 (tiga) macam Program Anggaran yaitu: 1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung RI ;
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI ;
3.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ; Perlu kiranya diketahui bahwa tahun 2013 adalah merupakan tahun ke-4
(empat) Pembaharuan Badan Peradilan yang dimulai dengan Penyusunan Renstra 20102014 yang merupakan gambaran kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Mahkamah Agung RI sebagaimana yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung RI 2010 – 2035 yang merupakan hasil kesepakatan seluruh jajaran Peradilan Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung yang diadakan di Balikpapan pada bulan September 2010. Cetak Biru Mahkamah
Agung 2010 – 2035 akan menjadi pedoman Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan dibawahnya dalam melaksanakan pembaharuan peradilan di Indonesia 25 (dua puluh lima)
tahun ke depan dalam usaha mencapai Visi yaitu
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.
i
Dengan dilandasi semangat pembaharuan tersebut, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 ini dapat dimanfaatkan sebagai : 1.
Bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2.
Bahan penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang ;
3.
Bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan dan kegiatan yang akan datang ;
4.
Bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan ; Kami
menyadari
sepenuhnya,
bahwasanya
capaian
kinerja
yang kami
sampaikan tentulah belum mencapai tingkat yang sempurna / berhasil 100 %, tapi kami terus rus berupaya untuk memperbaikikekurangankekurangan yang ada, meningkatkan peran serta dan tekad dalam mencapai Visi – Misi Mahkamah Agung dan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat secara umum. Demikian laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ini kami
sampaikan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan dalam menggapai
cita-cita cita
Visi
Mahkamah
Agung
Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya
Badan Peradilan an Indonesia yang Agung”
Majalengka, 28 Februari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 19580129 198203 1 001
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
P
engadilan Negeri Majalengka yang merupakan Satuan Kerja Pertama di bawah Mahkamah Agung RI, mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama yaitu
Menerima,
Memeriksa,
Mengadili,
Memutuskan,
dan
Menyelesaikan perkara pada tingkat pertama, yang merupakan awal dari berjalannya proses hukum persidangan untuk Penegakan Hukum di Indonesia, ini merupakan prioritas pertama yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)
2010-2014 yang
salah satunya menyangkut reformasi birokrasi dan dan pelayanan informasi. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Negeri Majalengka didasarkan pada tujuan, sasaran strategis
dan
target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah Tahun 2010-2014, Rencana Kerja Tahunan (RKT), terus menerus dan berkesinambungan untuk dilaksanakan. Dalam
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
yang merupakan
instrumen perencanaan strategis, pertanggung-jawaban, merupakan langkah awal untuk melakukan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis Lokal, Nasional dan Global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi program pengadilan serta
mampu eksis dalam lingkungan yang berubah
sangat cepat seperti dewasa ini, maka Pengadilan Negeri Majalengka sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Bagi manajemen berorientasi pada perencanaan strategis dan hasil yang
akan
dicapai adalah merupakan merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Majalengka telah berupaya untuk mengidentifikasikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan rencana strategis, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Pengadilan Negeri Majalengka ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri.
iii
Dalam kerangka Rencana Strategis yang telah disusun, ada beberapa point sasaran yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian ujuan dari Renaca Strategis itu sendiri. Sasaran-sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut : - Peningkatan penyelesaian perkara. - Peningkatan aksesibilitas putusan hakim. - Peningkatan tertib administrasi perkara. - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). - Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan - Peningkatan kualitas pengawasan. - Peningkatan pelayanan publik terhadap pencari keadilan / masyarakat. Untuk setiap tahunnya pencapaian dari sasaran yang telah ditetapkan perlu dilaporkan
untuk
mengetahui
tingkat
capaian keberhasilan
yang
tertuang
melalui
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan AKIP Pengadilan Negeri Majalengka tahun 2013 ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam: 1. Penyusunan Rencana Kinerja; 2. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran; 3. Menyusun Penetapan Kinerja; 4. Pelaksanaan
Tugas,
Pelaporan
Dan
Pengendalian
Kegiatan Dilingkungan
Pengadilan Negeri Majalengka; Dengan
adanya
tunjangan
remunerasi
berbasis
kinerja
telah mendorong
Pengadilan Negeri Majalengka untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan tupoksi peradilan,
visi dan misi badan
peradilan. Hal tersebut diupayakan dengan memanajemen Sumber Daya Manusia yang ada
dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas
Mahkamah Agung RI yaitu ”Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” . Tugas Pengadilan Negeri Majalengka sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan perkara pada tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata,
sesuai
dengan ketentuan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum beserta Penjelasannya. Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas Pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Negeri Majalengka menyusun LAKIP dengan upaya dan langkah sebagai berikut :
iv
1. Penataan
kepegawaian/SDM
yang
ada,
guna
mengembangkan
dan
melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja yang didukung oleh diadakannya pembinaan, pelatihan, pembekalan pemberkasan
administrasi
teknis dan pembekalan administrasi teknis dalam administrasi umum. 2. Efisiensi
ketata-laksanaan,
sebagai
upaya
menyempurnakan
sistem tata-
laksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi guna terciptanya efisiensi dan
efektivitas
tata
hubungan
kerja
dan kewenangan
dalam
pelaksanaan
tupoksi, dengan mengembangkan program antara lain: penyederhanaan sistem dan prosedur kerja yang dituangkan
dalam
penyusunan program
kerja
perkantoran
memanfaatkan
dengan
setahun
uraian
tugas
berjalan), teknologi
(Job
Discription,
penyempurnaan informasi
dan
administrasi
dan penyempurnaan
sistem pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penataan dan pengembangan sistem kearsipan dan kepustakaan yang tertib dan teratur. 3. Peningkatan
akuntabilitas,
dalam
mempertanggungjawabkan
kinerja
pelaksanaan penggunaan sumber daya, dimana dalam pelaksanaannya perlu disusun dan dikembangkan kriteria penilaian akuntabilitas. Selanjutnya kinerja tersebut dievaluasi dan dinilai. 4. Peningkatan
kualitas
pelayanan
publik,
sebagai
upaya
mewujudkan
manajemen pelayanan prima, dalam pengertian memberikan pelayanan yang cepat, tepat, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan biaya murah bagi masyarakat, pembangunan
dengan
mengupayakan penataan, antara lain
situs Pengadilan Negeri
Majalengka
dengan
: perencanaan maksud
sebagai
akses publik yang efisien, efektif dan lebih transparan. 5. Peningkatan sistem pengawasan, melalui upaya mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan berjenjang dalam setiap unit kerja melalui pengawasan melekat (waskat),
secara intern ditunjuk
para hakim pengawas bidang
dalam
arti
pembagian tugas pimpinan dalam bidang pengawasan. 6. Optimalisasi koordinasi program Pengadilan, dilakukan koordinasi penyusunan program unit kerja dalam satuan kerja Pengadilan Negeri Majalengka diusulkan menjadi
bahan
Rencana
Kinerja
Tahunan (RKT).
sebelum
Pelaksanaan
koordinasi dilakukan melalui Rapat Dinas antara Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Wakil
Panitera,
Wakil
Sekretaris,
dan Pejabat
Struktural
Kesekretariatan,
Kepaniteraan untuk menyusun Program Tahunan tersebut.
v
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................. i IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................................. iii DAFTAR ISI ............................................................................................................... vi
Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas dan Fungsi C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Majalengka D. Sistematika Penyajian Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2010 – 2014 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B.
Rencana Kerja Tahunan 2013
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013 Bab III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kerja) B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan Pengungkapan dan Penyajian dari Hasil Pengukuran Kinerja) C. Auntabilitas Keuangan D. Mendukung Reformasi Birokrasi, Transparansi dan Keterbukaan Informasi Bab IV P E N U T U P A. Kesimpulan B. Saran-Saran LAMPIRAN - LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi. 2. Indikator Kinerja Utama. 3. Penetapan Kinerja Tahun 2014. 4. Rencana Kerja Tahun 2015. 5. Dokumen dan Matriks Rencana Strategis 2015-2019. 6. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
vi
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja secara periodik. Agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara; 2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan; 3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat; 6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari laporan ini akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap program kerja Pengadilan Negeri Majalengka selama tahun 2013 serta langkah-langkah kebijaksanaan apa yang akan dilakukan pada tahun 2014 B. TUGAS DAN FUNGSI Pengadilan Negeri Majalengka sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Majalengka Propinsi Jawa Barat,
mempunyai
menyelesaikan
tugas
perkara
pokok
tingkat
menerima,
pertama
memeriksa
dalam
Perkara
dan
mengadili
Pidana
dan
serta
Perdata
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang No.4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
1
tersebut juga termuat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Majalengka mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dalam hal Perkara Pidana dan Perdata ; 2. Memberikan pelayanan
dibidang
administrasi perkara
banding, kasasi dan
peninjauan kembali serta administrasi lainnya; 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri (Umum, Kepegawaian dan Keuangan) 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya 5. Waarmerking
Akta
Keahliwarisan
dibawah
tangan
untuk
pengambilan
seperti
penyuluhan
deposito/tabungan, pensiunan dan sebaginya; 6. Melaksanakan
tugas-tugas
pelayanan
lainnya
hukum,memberikan pertimbangan hukum, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum, Notaris dan sebagainya. Penyelenggaraan
tugas
pokok
tersebut
berkaitan
erat
dengan
tuntutan
masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan termasuk Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya.
C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik
harus
menjelaskan
hubungan
wewenang
siapa melapor kepada siapa.
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan Undangundang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
2
Mahkamah Agung
dan
Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun
2005
tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu : 1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial. 2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial). Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Majalengka sebagaimana tergambar dalam lampiran laporan ini, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut : 1. Jabatan Pimpinan : Pimpinan Pengadilan terdiri dari : a. Ketua ; b. Wakil Ketua. Dengan tugas pokok dan fungsi : Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua - sebagaimana telah ditentukan dalam Undangundang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009. 2. Jabatan Fungsional : Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari : a. Hakim ; b. Panitera ; c. Wakil Panitera ; d. Panitera Muda Pidana ; e. Panitera Muda Perdata ; f. Panitera Muda Hukum ; g. Panitera Pengganti ; h. Juru sita/Juru Sita Pengganti.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
3
3. Jabatan Struktural : Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) terdiri dari : a. Sekretaris ; b. Wakil Sekretaris ; c. Kepala Urusan Kepegawaian ; d. Kepala Urusan Keuangan ; e. Kepala Urusan Umum. D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan untuk mempermudah Satuan Kerja dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka kami sampaikan sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai berikut : Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan NegeriMajalengka. 1. Sampul Luar Sampul Luar dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), memuat informasi mengenai Satuan Kerja dan periode penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2. Sampul Dalam Sampul Dalam dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), memuat informasi mengenai Satuan Kerja dan periode penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 3. Kata Pengantar Merupakan pengantar dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang ditandatangani oleh Pimpinan yang memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan. 4. Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif) Merupakan Ikhtisar dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Majalengka. 5. Daftar Isi Merupakan daftar yang memuat isi Laporan beserta nomor halamannya. 6. Pendahuluan Pendahuluan meliputi Latar Belakang, Tugas dan Fungsi serta Sistematika Penyajian. 7. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
4
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja terdiri dari : Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan kinerja) Tahun 2011 8. Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja meliputi : Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi) dan Analisis Akuntabilitas Kinerja. 9. Penutup Penutup terdiri dari : Kesimpulan dan Saran. 10. Lampiran Lampiran terdiri dari : a. Struktur Organisasi b. Indikator Kinerja Utama c. Rencana Kinerja Tahun 2013 d. Matriks Rencana Strategis 2010-2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
5
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STATEGIS Rencana Strategis Pengadilan Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 20102014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Majalengka diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja
dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 20102014. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Majalengka adalah: “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Majalengka menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
6
Tujuan Dalam rangka mewujudkan visi, Pengadilan Negeri
Majalengka menetapkan
tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun.
Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Majalengka sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri dapat memenuhi memenuhi butir 1 dan 2 di atas . Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam bentuk yang lebih jelas dan rinci dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Majalengka adalah : 1. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi 2. Peningkatan penyelesaian perkara 3. Peningkatan tertib administrasi perkara 4. Peningkatan Kualitas SDM 5. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum 6. Peningkatan kualitas pengawasan 7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 8. Peningkatan pelayanan peradilan. 9. Peningkatan pelayanan dibidang hukum secara cepat, murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat 10. Peningkatan penyelesaiaan eksekusi terhadap putusan yang sudah BHT 11. Tersedianya dukungan managemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan 12. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan 13. Peningkatan penataan arsip perkara (in aktif)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
7
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
Pengadilan Negeri Majalengka telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan
SK.
Ketua
Pengadilan
Negeri
Majalengka
Nomor
W11.U14/........./UM.02.02/II/2014 tanggal ................... 2014 dapat dilihat sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
8
C. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2013 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Negeri Majalengka sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
Persentase mediasi yang diselesaikan
100 %
2. Peningkatan penyelesaian perkara
a. Persentase perkara yang diselesaikan
100 %
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap 2. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis 3. Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu 4. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak 5. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat 6. Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan 7. Persentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring 8. Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Persentase putusan pengadilan yang tidak banding
100 %
1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 2. Persentase temuan yg ditindaklanjuti
100 %
Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
90 %
3. Peningkatan tertib administrasi perkara
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum 6. Peningkatan kualitas pengawasan
7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
80 %
100 % 100 %
85 %
50 % 100 % 100 % 80 %
100 % 55 % 100 %
100 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
1
8. Peningkatan pelayanan peradilan.
Persentase penyedian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Persentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo
9. Peningkatan pelayanan dibidang hukum secara cepat, murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat 10. Peningkatan penyelesaiaan eksekusi Persentase putusan yang dapat di terhadap putusan yang sudah BHT eksekusi dengan jumlah yang BHT 11. Tersedianya dukungan managemen 1. Persentase terselenggaranya dan tugas teknis dalam pembayaran gaji dan tunjangan tepat penyelenggaraan fungsi peradilan waktu. 2. Persentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam penyelenggaraan fungsi peradilan 12. Tersedianya sarana dan prasarana Persentase penyediaan sarana dan dalam penyelenggaraan peradilan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan 13. Peningkatan penataan arsip perkara 1. Persentase penataan arsip perkara (in aktif) yang diselesaikan. 2. Persentase sarana dan prasarana ruang arsip.
100 % 100 %
50 % 100 %
80 %
80 %
80 % 80 %
D. PERJANJIAN KINERJA / PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Majalengka, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Majalengka , sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
2
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
Persentase mediasi yang diselesaikan
100 %
3. Peningkatan penyelesaian perkara
c. Persentase perkara yang diselesaikan
100 %
d. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 9. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap 10. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis 11. Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu 12. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak 13. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat 14. Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan 15. Persentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring 16. Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat c. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial d. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Persentase putusan pengadilan yang tidak banding
100 %
3. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 4. Persentase temuan yg ditindaklanjuti
100 %
Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
90 %
Persentase penyedian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Persentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo
100 %
4. Peningkatan tertib administrasi perkara
14. Peningkatan Kualitas SDM
15. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum 16. Peningkatan kualitas pengawasan
17. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 18. Peningkatan pelayanan peradilan. 19. Peningkatan pelayanan dibidang hukum secara cepat, murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat
80 %
100 % 100 %
85 %
50 % 100 % 100 % 80 %
100 % 55 % 100 %
100 %
100 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
3
20. Peningkatan penyelesaiaan eksekusi Persentase putusan yang dapat di terhadap putusan yang sudah BHT eksekusi dengan jumlah yang BHT 21. Tersedianya dukungan managemen 3. Persentase terselenggaranya dan tugas teknis dalam pembayaran gaji dan tunjangan tepat penyelenggaraan fungsi peradilan waktu. 4. Persentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam penyelenggaraan fungsi peradilan 22. Tersedianya sarana dan prasarana Persentase penyediaan sarana dan dalam penyelenggaraan peradilan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan 23. Peningkatan penataan arsip perkara 3. Persentase penataan arsip perkara (in aktif) yang diselesaikan. 4. Persentase sarana dan prasarana ruang arsip.
50 % 100 %
80 %
80 %
80 % 80 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Majalengka tahun 2013
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masingmasing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2013 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. A. PENGUKURAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi Peningkatan penyelesaian perkara
Peningkatan tertib administrasi perkara
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
Persentase mediasi yang diproses
100 %
90 %
Persentase perkara yang diselesaikan Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu Persentase
100 %
100 %
100 %
100 %
92
92 %
100 %
100 %
100 %
100 %
92 %
92
90 %
80 %
89 %
100 %
80 %
80 %
90 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
5
Peningkatan Kualitas SDM
Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum Peningkatan kualitas pengawasan
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan pelayanan peradilan.
Peningkatan pelayanan dibidang hukum secara cepat, murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat Peningkatan penyelesaiaan eksekusi terhadap putusan yang
Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan Persentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Persentase putusan pengadilan yang tidak banding
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase temuan yg ditindaklanjuti Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan Persentase penyedian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Persentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo
Persentase putusan yang dapat di eksekusi dengan jumlah yang
75 %
50 %
67 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
45 %
25 %
56 %
100 %
100 %
100 %
50 %
50 %
100 %
100 %
95 %
95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
75 %
94 %
95 %
95 %
100 %
95 %
95 %
100 %
95 %
95 %
100 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
6
sudah BHT
BHT
Tersedianya dukungan managemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan
Persentase terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu. Persentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam penyelenggaraan fungsi peradilan Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan Persentase penataan arsip perkara yang diselesaikan. Persentase sarana dan prasarana ruang arsip.
Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan Peningkatan penataan arsip perkara (in aktif)
100 %
100 %
100 %
98 %
98 %
100 %
98 %
98 %
100 %
75 %
75 %
100 %
75 %
75 %
100 %
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada
akhir
tahun
2013,
Pengadilan
Negeri
Majalengka
telah
melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :
1. PENINGKATAN PENYELESAIAN UPAYA MEDIASI
Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (SATU) indikator kinerja yaitu Persentase mediasi yang. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja Persentase mediasi yang diproses
Target
Realisasi
%
100 %
100 %
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
7
1. Indikator Kinerja Persentase mediasi yang diproses yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya perkara perdata yang masuk di tahun 2013 telah seluruhnya dilakukan mediasi sebelum naik di persidangan meskipun tidak semuanya selesai dengan mediasi .
2. PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA
Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu Persentase sisa perkara yang diselesaikan dan Persentase perkara yang diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1.
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100 %
100 %
100
2.
Persentase perkara yang diselesaikan
94 %
84 %
90 %
1. Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 100% tercapai 100%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2012 telah diselesaikan pada tahun 2013. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: Sisa Perkara Pidana Tahun 2012 Sisa Perkara Perdata Tahun 2012
: 39 Perkara : 13 Perkara
2. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 94 % namun hanya dapat dicapai 90 % ini dikarenakan sebanyak 10 % perkara masih berjalan adapun rincian per perkara dapat digambarkan sebagai berikut : No Jenis Perkara Target Realisasi Capaian 1. Perkara Pidana Biasa 95 % 93 % 98 % 2. Perkara Pidana Ringan/Cepat/Lalin 100 % 100 % 100 % 3. Perkara Perdata Gugatan 80 % 40 % 50 % 4. Perkara Perdata Permohonan 100 % 100 % 100 % Rata Rata 94 % 84 % 90 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
8
Berikut Kami uraikan Keadaan Perkara pada Tahun 2013 : PERKARA PIDANA A.
SISA TAHUN 2012
39 PERKARA
B.
MASUK TAHUN 2013
310 PERKARA
C.
PUTUS TAHUN 2013
314 PERKARA
D.
SISA TAHUN 2013
35 PERKARA
E.
YANG SUDAH MINUTASI
311 PERKARA
F.
YANG BELUM MINUTASI
3 PERKARA
Alasan yang belum Minutasi : 1. Banding : 1 Perkara 2. Kasasi : 2 Perkara PERKARA PERDATA GUGATAN A.
SISA TAHUN 2012
13 PERKARA
B.
MASUK TAHUN 2013
15 PERKARA
C.
PUTUS TAHUN 2013
22 PERKARA
D.
SISA TAHUN 2013
15 PERKARA
E.
YANG SUDAH MINUTASI
9 PERKARA
F.
YANG BELUM MINUTASI
13 PERKARA
PERKARA PERDATA PERMOHONAN A.
SISA TAHUN 2012
90 PERKARA
B.
MASUK TAHUN 2013
496 PERKARA
C.
PUTUS TAHUN 2013
584 PERKARA
D.
SISA TAHUN 2013
E.
YANG SUDAH MINUTASI
584 PERKARA
F.
YANG BELUM MINUTASI
0 PERKARA
2 PERKARA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
9
3. PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA
Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 8 (DELAPAN) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.
2.
3.
4.
5. 6. 7. 8.
Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan Persentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat
Target
Realisasi
%
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
90 %
80 %
89 %
100 %
100 %
100 %
75 %
50 %
67 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
45 %
25 %
56 %
1. Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK telah di sampaikan secara lengkap. 2. Indikator Kinerja Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, yang artiunya seluruh perkara yang masuk pada tahun 2013 telah diregister dan siap untuk disidangkan. 3. Indikator Kinerja Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu yang ditargetkan 90% telah tercapai 89%, hal ini dikarenaka adanya keterlambatan pengiriman dari Pos ataupun Pengadilan Yang di delegasikan. 4. Indikator Kinerja Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak yang ditargetkan 100% telah tercapai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
10
5.
6.
7.
8.
100%, yang artinya semua Pemberitahuan Relas Putusan Telah Dikirim Atau diterima pihak Tepat Waktu. Indikator Kinerja Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat yang ditargetkan 75 % telah tercapai 67 %, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya para pihak yang tidak menerima sehingga penyitaan ditunda dikarenakan suasana / situasi yang tidak kondusif. Indikator Kinerja Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan yang ditargetkan 100 % telah tercapai 100 %, yang artinya semua permohonan izin penyitaan dan penggeledahan yang diajukan oleh Penyidik Telah dikeluarkan Penetapannya. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring yang ditargetkan 100 % telah tercapai 100 %, yang artinya semua perkara lalu lintas dan Tipiring yang masuk telah disidangkan seluruhnya. Indikator Kinerja Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat yang ditargetkan 45 % telah tercapai 56 %, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya para pihak yang tidak menerima sehingga penyitaan ditunda dikarenakan suasana / situasi yang tidak kondusif.
4. PENINGKATAN KUALITAS SDM
Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1. 2.
Indikator Kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
Target
Realisasi
%
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
80 %
1. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya pegawai yang di ikutsertakan diklat teknis yudisial seluruhnya lulus. 2. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial yang ditargetkan 100% hanya tercapai 80 %. Artinya dari jumlah Pegawai yang di ikut sertakan diklat non yudisial hanya 80 % saja yang lulus.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
11
5. PENINGKATAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA HUKUM MELALUI TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (SATU) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut : No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Persentase putusan 93 % 89 % 96 % pengadilan yang tidak banding 1. Indikator Kinerja Persentase putusan pengadilan yang tidak banding yang ditargetkan 100% telah tercapai 98 %, hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut : No Jenis Perkara Target Realisasi Capaian 1. Perkara Pidana 100 % 98 % 98 % 3. Perkara Perdata 85 % 79 % 93 % Rata Rata 93 % 89 % 96 % Adapaun real jumlah perkaranya sebagai berikut : No Jenis Perkara Putus Pihak Yang Mengajukan Banding 1. Perkara Pidana 313 8 3. Perkara Perdata 19 4 1.
6. PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1. 2.
Indikator Kinerja Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase temuan yg ditindaklanjuti
Target
Realisasi
%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
12
7. PENINGKATAN AKSEBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PENGADILAN (ACCES TO JUSTICE) Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (SATU) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.
Indikator Kinerja Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
Target
Realisasi
%
80 %
75 %
94 %
8. PENINGKATAN PELAYANAN PERADILAN
Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (SATU) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja Persentase penyedian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Target
Realisasi
%
95 %
95 %
100 %
9. PENINGKATAN PELAYANAN DIBIDANG HUKUM SECARA CEPAT, MURAH DAN MAMPU MENJANGKAU SEMUA LAPISAN MASYARAKAT Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (SATU) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Persentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo
95 %
95 %
100 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
13
10. PENINGKATAN PELAYANAN DIBIDANG HUKUM SECARA CEPAT, MURAH DAN MAMPU MENJANGKAU SEMUA LAPISAN MASYARAKAT Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (SATU) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Persentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo
95 %
95 %
100 %
11. TERSEDIANYA DUKUNGAN MANAGEMEN DAN TUGAS TEKNIS DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI PERADILAN Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.
2.
Indikator Kinerja Persentase terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu. Persentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam penyelenggaraan fungsi peradilan
Target
Realisasi
%
100 %
100 %
100 %
98 %
98 %
100 %
12. TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (SATU) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan
98 %
98 %
100 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
14
13. PENINGKATAN PENATAAN ARSIP PERKARA (IN AKTIF)
Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu dapat digambarkan sebagai berikut :
No. 1. 2.
Indikator Kinerja Persentase penataan arsip perkara yang diselesaikan. Persentase sarana dan prasarana ruang arsip.
Target
Realisasi
%
75 %
75 %
100 %
75 %
75 %
100 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
15
BAB IV PENUTUP
Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2013 memuat laporan tentang pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Majalengka untuk selama kurun waktu tahun 2013.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan dari bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja selama tahun 2013.
Dengan analisis capaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan seperti yang telah diuraikan pada Bab diatas, dan dengan gambaran capaian sasaran kinerja sebesar 100%, diharapkan dapat dijadikan rujukan dan renungan pada masa yang akan datang untuk memperbaiki susunan program dan sasaran yang akan dicapai. Dengan
upaya
tersebut
mudah-mudahan
akan
dapat
lebih
meningkatkan
akuntabilitas dan kinerja organisasi.
Mengetahui : Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
Majalengka, 28 Februari 2014 Panitera / Sekertaris Pengadilan Negeri Majalengka
TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 195801291982031001
ATING BUDIMAN, SH. NIP. 196506121986031002
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
16
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA Nomor: W11.U14/……../UM.02.02/I/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
Menimbang
Mengingat
:
:
1.
Bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Majalengka, dipandang perlu membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negerii Majalengka Tahun Anggaran 2013
2.
Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Majalengka
3.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka tentang pembentukan Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Majalengka Tahun Anggaran 2013 ;
1.
Intruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2.
Peraturan Menteri Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 ttentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
3.
Peraturan Menteri Aparatur Negara No. 29 Thn 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4.
Surat Edaran Menteri Aparatur Negara No. 11 Tahun 2011 ttg Penyusunan LAKIP 2011dan Dokumen Penetapan Kinerja 2012 2012.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KEINERJA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2013
PERTAMA
:
KEDUA
:
Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Majalengka Tahun Anggaran 2013 yang selanjtnya disebut Tim Kerja Penyusunan LAKIP; Tugas Tim Kerja Penyusunan LAKIP sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas adalah : a. Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Majalengka Tahun Anggaran 2012; b. Melaksanakan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Majalengka untuk Tahun Anggaran 2014 ;
KETIGA
:
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat alasan-alasan obyektif untuk mengevaluasi dan memperbaharui surat keputusan ini .
Ditetapkan di : Majalengka Pada Tanggal : Januari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 195801291982031001
Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor : Nomor: W11.U14/……../UM.02.02/I/2014 Tanggal : Januari 2014 TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
NO
NAMA
JABATAN
JABATAN DALAM TIM
1.
Tardi, SH.
Ketua Pengadilan
Pengarah
2.
Ating Budiman, SH.
Panitera / Sekertaris
Ketua
3.
Jafri, SH.
Wakil Panitera
Wakil Ketua
4.
Maryono
Wakil Sekertaris
Sekertaris
5.
Meme
Kaur Keuangan
Anggota
6.
Asep Wawan
Kaur Umum
Anggota
Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 195801291982031001
Lampiran SK Sekretaris Nomor : 041/SEK/SK/VIII/2012
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
No
Indikator Kinerja Utama
Kinerja Utama
Penjelasan
Penanggung Jawab
Sumber Data
1. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
Persentase mediasi yang diselesaikan Perbandingan antara mediasi yang disekepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2. Peningkatan penyelesaian perkara
a.
Persentase perkara yang diselesaikan
Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister.
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
b.
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi Panitera/Sekretaris dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, Panitera/Sekretaris kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
b.
Persentase berkas yang diregister Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Panitera/Sekretaris dan siap disidangkan ke Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara Pengadilan Tingkat yang disidangkan Pertama
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
c.
Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu
Sudah jelas
Juru Sita
Laporan Bulanan
d.
Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak
Sudah jelas
Juru Sita
Laporan Bulanan
3. Peningkatan tertib administrasi a. perkara
Page 1
No
Indikator Kinerja Utama
Kinerja Utama
Penjelasan
Persentase mediasi yang diselesaikan e. Persentase Penyitaan tepat waktu Sudah jelas dan tempat
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum
Penanggung Jawab Juru Sita
Sumber Data Laporan Bulanan
f.
Persentase penyampaian Perbandingan antara putusan dengan pemberitahuan Juru Sita/Juru Sita pemberitahuan relas putusan tepat Pengganti waktu, tempat dan para pihak
Laporan bulanan
g.
Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan .
Laporan bulanan
h.
Persentase penyelesaian perkara Perbandingan antara jumlah perkara lalu lintas yang Ketua Pengadilan dan lalu lintas dan tipiring telah disidangkan dengan putusan perstek lalu lintas. Panitera/Sekretaris
Laporan bulanan
i.
Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat
Persentase penetapan penangguhan objek sengketa Juru Sita terhadap jumlah perkara yang masuk.
Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
a.
Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
b.
Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
Perbandingan antara perkara yang sudah diputus dengan berkas perkara yang diajukan banding.
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
Persentase putusan pengadilan yang tidak banding.
Perbandingan antara permohonan penyitaan dan penggeledahan yang masuk dengan penetapan penyitaan dan penggeledahan yang telah dikeluarkan.
Page 2
Ketua Pengadilan
No
Indikator Kinerja Utama
Kinerja Utama
6. Peningkatan kualitas pengawasan
Penjelasan
Sumber Data
Persentase mediasi yang diselesaikan a. Persentase pengaduan yang Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti Ketua Pengadilan dan ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non Panitera/Sekretaris teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.
Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat
b.
Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat
Persentase temuan yg ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan
7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
8. Peningkatan pelayanan peradilan.
Persentase penyedian bantuan hukum Perbandingan propsal permintaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang terpinggirkan dilayani.
9. Peningkatan pelayanan Persentase bantuan hukum untuk dibidang hukum secara cepat, pencari keadilan secara prodeo murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat 10. Peningkatan penyelesaiaan eksekusi terhadap putusan yang sudah BHT
Penanggung Jawab
Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris
Perbandingan Persentase proses putusan perkara Panitera/Sekretaris yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.
Perbandingan anatara permohonan bantuan hukum dengan bantuan hukum yang diberikan.
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris
Laporan Tahunan
Persentase jumlah putusan yang dapat Perbandingan jumlah putusan yang dapat di eksekusi Ketua Pengadilan di eksekusi dengan jumlah yang BHT dengan jumlah putusan yang BHT sebagai pengawas dan Tergugat sebagai pelaksana
11. Tersedianya dukungan a. managemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan
Persentase terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu.
Perbandingan jumlah anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan dengan realisasinya.
Page 3
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Kuasa Pengguna anggaran
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
No
Indikator Kinerja Utama
Kinerja Utama
Penjelasan
Penanggung Jawab
Sumber Data
Persentase mediasi yang diselesaikan Perbandingan jumlah anggaran untuk b. Persentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan pemeliharaan perkantoran dalam perkantoran dengan realisasinya. penyelenggaraan fungsi peradilan.
Kuasa Pengguna anggaran
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
12. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan
Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan
Perbandingan jumlah anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana peradilan dengan realisasinya
Kuasa Pengguna anggaran
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
13 Peningkatan penataan arsip perkara (in aktif)
a.
Persentase penataan arsip perkara yang diselesaikan.
Perbandingan jumlah berkas perkara yang telah Panitera/Sekretaris ditata sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jumlah berkas perkara yang telah diminutasi.
b.
Persentase sarana dan prasarana Perbandingansarana dan prasarana yang ada ruang arsip. dengan jumlah perkara yang sudah diminutasi
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
Majalengka, 28 Februari 2014 Panitera / Sekertaris Pengadilan Negeri Majalengka
TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 195801291982031001
ATING BUDIMAN, SH. NIP. 196506121986031002
Page 4
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: ATING BUDIMAN, SH.
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Majalengka Selanjutnya disebut pihak pertama Nama
: TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Majalengka, 02 Januari 2014
Pihak Kedua Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
Pihak Pertama Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Majalengka
TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 195801291982031001
ATING BUDIMAN, SH. NIP. 196506121986031002
1
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN Nama Satker
:
PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
Tahun
:
2014
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
Persentase mediasi yang diselesaikan
100 %
2. Peningkatan penyelesaian perkara
a. Persentase perkara yang diselesaikan
100 %
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis c. Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu d. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak e. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat f. Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan g. Persentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring h. Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Persentase putusan pengadilan yang tidak banding
100 %
a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
100 %
3. Peningkatan tertib administrasi perkara
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum 6. Peningkatan kualitas pengawasan
80 %
100 % 100 %
85 %
50 % 100 % 100 % 80 %
100 % 55 % 100 %
2
7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 8. Peningkatan pelayanan peradilan.
b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti
100 %
Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
90 %
Persentase penyedian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Persentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo
100 %
9. Peningkatan pelayanan dibidang hukum secara cepat, murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat 10. Peningkatan penyelesaiaan eksekusi Persentase putusan yang dapat di terhadap putusan yang sudah BHT eksekusi dengan jumlah yang BHT 11. Tersedianya dukungan managemen a. Persentase terselenggaranya dan tugas teknis dalam pembayaran gaji dan tunjangan tepat penyelenggaraan fungsi peradilan waktu. b. Persentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam penyelenggaraan fungsi peradilan 12. Tersedianya sarana dan prasarana Persentase penyediaan sarana dan dalam penyelenggaraan peradilan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan 13. Peningkatan penataan arsip perkara a. Persentase penataan arsip perkara (in aktif) yang diselesaikan. b. Persentase sarana dan prasarana ruang arsip.
100 %
50 % 100 %
80 %
80 %
80 % 80 %
Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
Majalengka, Februari 2014 Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Majalengka
TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 195801291982031001
ATING BUDIMAN, SH. NIP. 196506121986031002
3