RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

KATA PENGANTAR Dengan

memanjatkan

puji

syukur

kehadirat

Allah

SWT,

yang

telah

melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Majalengka 2015-2019. 2015 Pengadilan Negeri Majalengka adalah ah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan ( vrovost) Mahkamah Agung yang berada Penyusunan

di propinsi Jawa Barat.

Rencana

Undang-Undang Undang

Strategis Strategis

(Renstra)

adalah

merupakan

amanat

No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Pada undang-undang undang undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan

bahwa

setiap

Kepala

Satuan

kerja

wajib

menyiapkan

rancangan Renstra enstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka.

Majalengka, Januari 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Page

i

TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 195801291982031001

DAFTAR ISI Pengantar .................................................................................................

i

Daftar Isi ...................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................

1

1.1 Kondisi Umum ...................................................................

1

1.2 Potensi Dan Masalah ........................................................

6

VISI MISI DAN TUJUAN ............................................................

9

2.1 Visi Misi .............................................................................

9

2.2 Tujuan Dan Sasaran .........................................................

10

2.3 Indikator Kinerja Utama .....................................................

11

2.4 Program dan Kegiatan ......................................................

12

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS ......................................

14

BAB II

BAB III

3.1 Arah

Kebijakan

dan

Strategi

Pengadilana

Negeri

Majalengka ........................................................................

14

BAB IV PENUTUP .................................................................................

16

Surat Keputusan Penetapan Review Indikator Kinerja Utama

-

Indikator Kinerja Utama

-

Matrik Rencana Strategis Kinerja 2015 – 2019

-

Matrik Rencana Kerja Tahun 2015

-


-


-


-


Page

-

ii

Lampiran – lampiran

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA 2015 - 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri Majalengka dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang keuangan Peradilan sebagai

Pengadilan Umum

Administrasi, Organisasi, Perencanaan Negeri Majalengka

dibawah

Mahkamah

Pelaksanan kekuasaan

merupakan

lingkungan

Agung Republik

kehakiman

yang

dan

Indonesia

merdeka

untuk

menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Majalengka sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan Strategis suatu proses yang berorintasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 ( Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Negeri Majalengka. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan

Pengadilan Negeri

Majalengka, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis. Pengadilan

Negeri

Majalengka

dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Negeri Majalengka dirangkap oleh Bapak

Rd.Dwidjono

Sastrodirjo yang juga menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Cirebon.

.Halaman

pengawasan Pengadilan Negeri Cirebon. Pada saat awal berdirinya, Ketua

1

Pengadilan Negeri Majalengka didirikan pada tahun 1957 dibawah


Dengan tiga orang hakim yaitu Rd. Oentoeng Hartomo Hardjosubroto, BA., Rd. Roro Sridarjiah, BA., dan Rd. Moch Saroni. serta M. Sudjab sebagai Panitera, Mohamad Taklid sebagai Panitera Pengganti, dan dua orang karyawannya yaitu Afandi dan Sobari.Beralamat di Jl. Satari Kebon Jengkol, Majalengka dengan menyewa rumah penduduk sebagai kantornya, Persidangan dilakukan di dua tempat yaitu persidangan kasus pidana bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Majalengka dan persidangan kasus perdata bertempat di kantor Pengadilan Negeri Majalengka. Pada tahun 1959, kantor Pengadilan Negeri Majalengka pindah ke Jl. Raya Timur dan masih menyewa rumah penduduk. Pada tahun 1968 Pengadilan Negeri Majalengka membangun kantor sendiri yang terletak di Jalan Pengadilan No. 1 dan kemduian pada tahun anggaran 1981 / 1982 Pengadilan Negeri Majalengka kembali membangun gedung baru yang berkedudukan di Jl K.H. Abdul Halim No. 499 Cigasong. Gedung tersebut secara resmi mulai digunakan dan diresmikan pada tanggal 1 Maret 1983 oleh Bapak Suhendro Hardasi, SH selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat. Sampai sekarang gedung tersebut masih digunakan. Gambar 1.1

.Halaman

2

Gedung Pengadilan Negeri Majalengka


Adapun secara berturut-turut, Ketua Pengadilan Negeri Majalengka dijabat oleh : 1. Rd. Dwidjono Sastrodirdjo ( Tahun 1957 – 1968 ) 2. Idroes Abdulrasjid ( Tahun 1968 – 1971 ) 3. A. Gultom, SH.( Tahun 1971 – 1974 ) 4. Rahmat Sukamihardja, SH. ( Tahun 1974 – 1978 ) 5. Sjarifudin Nitikusumah, SH. ( Tahun 1978 – 1983 ) 6. Nadi Raksodikomo, SH ( Tahun 1983 – 1986 ) 7. Sopanudin, SH ( Tahun 1986 – 1992 ) 8. Nasril, SH.( Tahun 1992 – 1994 ) 9. Muchlis, SH ( Tahun 1994 – 1996 ) 10. Mascoen Wibowo, SH.( Tahun 1996 – 1999 ) 11. Koendjono, SH. ( Tahun 1999 – 2000 ) 12. Herry Sasongko, SH. ( Tahun 2000 – 2003 ) 13. Riancus, SH. ( Tahun 2003 – 2004 ) 14. Ridwan Ramli, SH. ( Tahun 2004 – 2006 ) 15. Junilawati Harahap, SH.,MH. ( Tahun 2006 – 2009 ) 16. Suko Harsono,SH. ( Tahun 2009 – 2011 ) 17. Tardi, SH ( Tahun 2011 – 2013 ) 18. Tohari Tapsirin, SH., MH ( Tahun 2013 – Sekarang )

Secara berturut-turut, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majalengka dijabat oleh : 1. Syakri Ardiwinata, SH 2. Djaelani, SH ( Tahun 1970 – 1976 ) 3. M.A Mamun, SH ( Tahun 1976 – 1985 ) 4. MRP. Hutagalung, SH. ( Tahun 1985 – 1989 ) 5. Hakim Soemantri, SH. ( Tahun 1991 – 1995 ) 6. Rastam, SH ( Tahun 1995 – 1996 ) 7. Koendjono. SH ( Tahun 1997 – 1999 )

10. Suko Harsono,SH. ( Tahun 2008 – 2009 ) 11. Eko Susanto,SH. ( Tahun 2009 – 2010 )

.Halaman

9. Junilawati Harahap, SH ( Tahun 2004 – 2006 )

3

8. Riancus, SH ( Tahun 2000 – 2003 )


12. Dahlan, SH.,MH. ( Tahun 2011 – 2012 ) 13. Astea Bidarsari SH., MH ( Tahun 2012 – 2014 )

Secara berturut-turut, Panitera/Sekertaris Pengadilan Negeri Majalengka dijabat oleh : 1. M. Sudjab ( Tahun 1955 – 1961 ) 2. Eman Sulaeman ( Tahun 1961 – 1963 ) 3. M. Taklid ( Tahun 1963 – 1969 ) 4. Hilman Suhana, BA ( Tahun 1969 – 1988 ) 5. Mustapa HD, SH ( Tahun 1988 – 1994 ) 6. Husen Patimura, SH. ( Tahun 1994 – 1998 ) 7. Euis Kartini ( Tahun 1999 – 2004 ) 8. H. Iman Heruman, SH.,MH ( Tahun 2004 – 2009 ) 9. Ating Budiman, SH. ( Tahun 2009 – 2014 ) 10. Bunadi, SH.,MH. (Tahun 2014 – Sekarang)

= 14 Desa / Kelurahan

2. Kecamatan Banjaran


3. Kecamatan Bantarujeg


4. Kecamatan Cigasong


5. Kecamatan Cikijing


6. Kecamatan Cingambul


7. Kecamatan Dawuan


8. Kecamatan Jatitujuh


9. Kecamatan Jatiwangi


10. Kecamatan Kadipaten


11. Kecamatan Kasokandel


12. Kecamatan Kertajati


13. Kecamatan Lemahsugih


14. Kecamatan Leuwimunding


15. Kecamatan Ligung


.Halaman

1. Kecamatan Argapura

4

Wilayah Kabupaten Majalengka dengan luas wilayah 1.204,24 Km. wilayah hukumnya meliputi 26 kecamatan dan 334 Desa, Dari 334 desa tersebut 321 berstatus desa dan 13 berstatus kelurahan yaitu :


16. Kecamatan Maja


17. Kecamatan Majalengka


18. Kecamatan Malausma


19. Kecamatan Palasah


20. Kecamatan Panyingkiran


21. Kecamatan Rajagaluh


22. Kecamatan Sindang


23. Kecamatan Sindangwangi


24. Kecamatan Sukahaji


25. Kecamatan Sumberjaya


26. Kecamatan Talaga

= 16 Desa / Kelurahan Gambar 1.2

.Halaman

5

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majalengka


1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan (Strenght)

Kekuatan Pengadilan Negeri Majalengka mencakup hal‐hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang‐undangan sampai dengan hal‐hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama. 2. Pengadilan Negeri Majalengka merupakan unsur Forum Pimpinan Daerah dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah Kabupaten Majalengka; 3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Majalengka selaku Pengadilan Tingkat Pertama 4. Informasi Perkara Pengadilan Negeri Majalengka sudah dapat diakses

oleh

masyarkat

melalui

Website

Pengadilan

Negeri

Majalengka (Website : http/www.pn-majalengka.go.id )

B. Kelemahan (Weaknesa) Kelemahan‐kelemahan

yang

ada

di

Pengadilan

Negeri

Majalengka dirinci dalam beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan •

Belum Semua Putusan Pengadilan Negeri Majalengka dapat diunduh / diakses cepat oleh masyarakat

•

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan •

Pengadilan Negeri Majalengka belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri

6

Majalengka

.Halaman

•


3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan •

Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja

•

Belum adanya sistem pengaduan masyarakatyang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan •

Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana •

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Majalengka dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencanayang diajukan

C. Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang‐peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Majalengka untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan 

Adanya website Pengadilan Negeri Majalengka yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja



Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jawa Barat maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Majalengka

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan

7



Negeri Majalengka berupa internet, website Pengadilan Negeri

.Halaman

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Majalengka


D. Tantangan yang dihadapi(Threats) Berikut

adalah

tantangan‐tantangan

di

Pengadilan

Negeri

Majalengka yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Personil di Pengadilan Negeri Majalengka belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Majalengka

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Adanya letak Pengadilan yang jauh didaerah,sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Majalengka membutuhkan waktu lebih lama

5. Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan

8

prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

.Halaman




BAB II VISI MISI DAN TUJUAN

2.1 VISI MISI Adapun visi dari Pengadilan Negeri Majalengka adalah: “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Majalengka menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.

Langkah – langkah strategis yang dilakukan Pengadilan Negeri Majalengka adalah : 1. Melakukan evaluasi secara periodik tentang panjar biaya perkara dengan SK KPN dan berpedoman pada apa saja yang diperlukan sesuai dengan hukum acara dan diumumkan melalui Website Pengadilan Negeri Majalengka. 2. Melakukan diskusi-diskusi bagi para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf sesuai tupoksi masing-masing. 3. Melakukan pengawasan/kontroling secara periodik yang dilkukan oleh Hakim pengawas bidang dan atasan langsung. 4. Melakukan pembinaan terhadap staf terkait sesuai dengan tupoksi

pengawas bidang.

.Halaman

temuan-temuan baik dari Hatiwasda, BAWAS MA RI maupun Hakim

9

masing-masing dan pembenahan serta perbaikan sesuai dengan


5. Melaukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan melalui tulisan-tulisan yang diletakkan di tempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh seluruh pegawai maupun pengunjung sidang 2.2 TUJUAN & SASARAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Majalengka. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Majalengka adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan tertib administrasi perkara 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 4. Peningkatan kualitas pengawasan 5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2094, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Majalengka adalah sebagai berikut : 1. Penyelesaian perkara 2. Pelaksanaan tertib administrasi perkara 3. Sumber daya manusia yang berkualitas 4. Pengawasan yang berkualitas 5. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

.Halaman

10

6. Penyediaan sarana dan prasarana


2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : NO

1.

2.

KINERJA UTAMA

Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas pengawasan. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.

.Halaman

6.

11

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.


PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam

sasaran

strategis

tersebut

merupakan

arahan

bagi

Pengadilan Negeri Majalengka untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri

Majalengka

dalam

pelaksanaan

Program

Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, dan Perdata 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata, 3. Pengiriman berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4.

Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang

1.

Tindak lanjut pengaduan yang masuk

2.

Tindak lanjut temuan yang masuk

12

berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah

.Halaman

2.4


c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan

.Halaman

13

tingkat pertama.


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1 ARAH KEBIJAKAN MAJALENGKA

DAN

STRATEGI

PENGADILAN

NEGERI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Majalengka menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan Kinerja Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel.

Peningkatan

kinerja

bertujuan

untuk

meningkatkan

integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal‐hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : 

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi



Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.



Menguasai

Standar

Operasional

Pekerjaan

(SOP)

sesuai

bidangnya Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan

14

teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

.Halaman




2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal‐hal sebagai berikut : 

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.



Memiliki mekanisme penanganan pengaduan



Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk

.Halaman

15

pelayanan publik.


BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Majalengka tahun 2015‐2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik‐titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Negeri Majalengka harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit‐unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Majalengka memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015‐2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri

.Halaman

16

Majalengka dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA NOMOR : W11. U14/

/ KP.07.01/I/2015

TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Menimbang

a.

:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b.

Bahwa

dengan

berakhirnya

masa

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009

–

2014,

dan

dimulainya

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Majalengka perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2.

Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3.

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.

5.

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

6.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

7.

Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

8.

Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

9.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan

:

Hasil

Rapat

Tanggal

12

Januari

2015

tentang

Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN

:

KETUA

PENGADILAN

NEGERI

MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

PENGADILAN

NEGERI MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pertama

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Majalengka, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Majalengka 2015 - 2019.

Kedua

:

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pengadilan

pencapaian Tinggi

kinerja

Jawa

disampaikan

Barat,

Mahkamah

kepada Agung

Republik Indonesia dan MENPAN.

Ketiga

:

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/ peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a.

Melakukan review atas capaian kinerja setiap bagian dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

b.

Melakukan evaluasi terhadap keputusan / peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka.

Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetetapkan di

:

Majalengka

Pada Tanggal

:

30 Januari 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

TOHARI TAPSIRIN,S.H.,M.H. TAPSIRIN,S.H.,M.H NIP. 195801291982031001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100% Jumlah perkara yang di mediasi

Hakim Mediasi & Panitera Sekretaris

Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim & Panitera Sekretaris

Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan ( Sisa Tahun Lalu & Perkara Masuk Tahun Ini ) Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)


Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan



Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 2.

3.



-

Banding Kasasi

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan

Majelis Hakim

Laporan Bulanan dan Laporan tahunan

Panitera Sekretaris


Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX 100% Jml berkas perkara yang diterima

Panitera Sekretaris


Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan

Panitera Sekretaris dan Juru Sita


Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan

Peninjauan Kembali (PK)

a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

INDIKATOR KINERJA UTAMA AMA (IKU) PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

NO

4.

KINERJA UTAMA


INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan

Panitera Sekretaris dan Juru Sita

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo


b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

5.


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan.


b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.

Jumlah amar putusan perkara yang di wibsite X 100% Jumlah putusan

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan tahunan Laporan Bulanan dan Laporan tahunan

Kepaniteraan dan Operator IT


Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata

Ketua Pengadilan & Panitera / Sekretaris


Jumlah Pengaduan yang masuk X 100% Jml Pengaduan yang ditindaklanjuti



Jumlah Hasil temuan X 100 % Jmlh Hasil Temuan yang ditindaklanjuti



Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

Ketua Pengadilan Negeri Majalengka

Majalengka, Januari 2015 Panitera / Sekretaris

TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH. NIP. 19580129 198203 1 001

B U N A D I, SH.,MH. NIP. 19670423 198603 1 001


MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Majalengka dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas TARGET KINERJA

NO

1.

KINERJA UTAMA


2.


3.


INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

2015 %

2016 %

2017 %

2018 %

2019 %

15

15

20

20

25

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

85 90

87 92

87 93

90 95

90 95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

94 95 98

94 90 98

95 97 98

95 97 98

96 98 99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NGADILAN NEGERI MAJALENGKA MAJA 2015 - 2019

4.

5.

6.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


100

100

100

100

100


95

96

97

98

99

100

100

100

100

100

45

50

55

60

65

25

25

30

35

40


100

100

100

100

100


100

100

100

100

100

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti





B U N A D I, SH.,MH. NIP. 19670423 198603 1 001

MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA NO

1.

2.

3.

4.

KINERJA UTAMA





5.


6.


INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

TARGET 15

100 100

85 90 100 100

94 95 98 100


100


100


95


100

45

25


100


100




B U N A D I, SH.,MH. NIP. 19670423 198603 1 001

MATRIK RENCANA KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA NO

1.

2.

3.

4.

KINERJA UTAMA





5.


6.



TARGET 15

100 100

87 92 100 100

94 90 98 100


100


100


96


100

50

25


100


100




B U N A D I, SH.,MH. NIP. 19670423 198603 1 001


1.

2.

3.

4.

KINERJA UTAMA





5.


6.



TARGET 20

100 100

87 93 100 100

95 97 98 100


100


100


97


100

55

30


100


100




B U N A D I, SH.,MH. NIP. 19670423 198603 1 001


1.

2.

3.

4.

KINERJA UTAMA





5.


6.



TARGET 20

100 100

90 95 100 100

95 97 98 100


100


100


98


100

60

35


100


100




B U N A D I, SH.,MH. NIP. 19670423 198603 1 001


1.

2.

3.

4.

KINERJA UTAMA





5.


6.



TARGET 25

100 100

90 95 100 100

96 98 99 100


100


100


99


100

65

40


100


100




B U N A D I, SH.,MH. NIP. 19670423 198603 1 001

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Recommend Documents