KATA PENGANTAR. Puji syukur kehadirat Tuhan YME, atas berkat rahmat-nya laporan akhir Penyusunan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME, atas berkat rahmat-Nya laporan akhir Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2014 dapat terselesaikan. Dengan tersusunnya Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan serta menyempurnakan kelengkapan peralatan dalam penyelenggaraan Pelayanan Pajak Reklame, sehingga Standar Pelayanan

Publik

menjadi

suatu

tolok

ukur

yang

dipergunakan

sebagai

pedoman

penyelenggaran pelayanan yang harus ditaati oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Dalam setiap penyelenggaraan pelayanan public memang harus memiliki standar pelayanan yang harus dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Tim penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini, terutama Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam yang telah banyak membantu sehingga hasil kajian ini dapat selesai.

Semoga kajian yang telah

tersusun dapat bermanfaat bagi kita semua.

Batam,

Februari 2014

Tim Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Lajunya

perkembangan

pembangunan

serta

makin

meningkatnya

kecerdasan

masyarakat sekarang ini, menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam kondisi masyarakat seperti ini, birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif. Dengan adanya paradigma New Public Service memaksa perubahan citra yang selama ini berkembang dari

aparatur yang harus dilayani menjadi

aparatur yang siap melayani. Sehingga pemerintah baik pusat maupun daerah harus lebih memiliki sense of customer service oriented yang tinggi. Tak jarang dalam pemberitaan media masih sering muncul adanya berbagai keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. Dari mulai keluhan prosedur yang berbelit-belit, persyaratan yang menyulitkan, tidak adanya kepastian hingga senyum kecut para petugasnya masih saja menghiasi wajah pelayanan publik kita. Kota Batam sebagai daerah tujuan investasi baik investor lokal maupun mancanegara, diharapkan dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin terhadap masyarakat. Baik itu penduduk local maupun para investor yang menanamkan modalnya di kota industri ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Maka dari itu Pemerintah harus terus berinovasi untuk memperlancar pelaksanaan amanah tersebut. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2004, pelayanan publik dibedakan menjadi 3 kelompok. Yaitu :

a. Kelompok Pelayanan Administratif Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik seperti status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan

terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya

b. Kelompok Pelayanan Barang Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, tenaga listrik, air bersih dan sebagainya

c. Kelompok Pelayanan Jasa Yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik seperti pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. Tercatat mulai 1 Januari 2011, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah Kabupaten/kota untuk melakukan pemungutan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Ditjen Pajak). Pengalihan kewenangan ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). BPHTB adalah pajak yang harus dibayar masyarakat sebagai akibat perolehan hak atas tanah dan bangunan yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Biasanya bea ini dipungut ketika kita membeli rumah atau tanah. Pelimpahan kewenangan ini tentunya manjadikan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat menjadi bertambah. Namun demikian dibalik kewajiban ini terdapat peluang pendapatan yang potensial sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk penguatan otonomi daerah. Meskipun beberapa konsekuensi harus disiapkan oleh pemerintah daerah untuk dapat mengambil buah tersebut. Diantaranya pemerintah daerah harus memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang aturan main pemungutan pajak tersebut, mempersiapkan SDM-nya serta menyiapkan prosedur untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Yang

menjadi

masalah

adalah

belum

semua

daerah

di

tanah

air

dapat

mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Kelengkapan – kelengkapan tersebut belum dapat dipenuhinya dengan baik. Demikian halnya dengan pelayanan-pelayanan pajak lainnya, Banyak daerah sudah memiliki regulasinya namun tidak didukung dengan SDM-nya. Atau sebaliknya

Regulasi sudah ada, SDM tersedia namun mekanisme pelaksanaannya hanya alakadarnya sehingga menjadikan pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal. Akibatnya tak jarang masyarakat menjadi kurang ihklas dalam melakukan pembayaran pajak. Mereka hanya terkesan melakukan kewajiban yang terpaksa harus dilakukan untuk memenuhi kelengkapan administrasi dan bukan sebagai kebutuhan yang harus diaktualisasikan sebagai seorang warga negara yang baik. 1.2 Maksud dan Tujuan Adapun

maksud

dan

tujuan

Pekerjaan

ini

adalah

tersusunnya

pedoman

penyelenggaraan Pelayanan Pajak Reklame yang harus ditaati oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi penerima pelayanan. 1.3 Keluaran Keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen Standart Pelayanan Minimal (atau yang lebih tepat disebut Standart Pelayanan Publik) Pelayanan Pajak Reklame. 1.4 Lingkup kegiatan Kegiatan ini dilakukan terhadap organisasi pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu Pelayanan Pajak Reklame. 1.5 Dasar Hukum 1. UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Tentang Pembagian Urusan Pemerintah

Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 5. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6. Keputusan

MENPAN

Nomor:

63/KEP/M.PAN/7/2003

Tentang

Pedoman

Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik 7. Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dalam Diktum ke 4 (empat) 8. PP No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 9. PermenPAN No. 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. 10. Peraturan Daerah Kota Batam No 7 Tahun 2006 Tentang Pokok – pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A) 11. Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 12. Perwako No.12 tahun 2007 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam 13. Perwako No 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara

Pemberian dan Pembayaran Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 14. Perwako No 4 Tahun 2011 Tentang Penggunaan dan Tata Cara

Penyaluran

Insentif

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam. 15. Perwako No 12 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan Kota Batam 16. Perwako No 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN METODOLOGI PELAKSANAAN

2.1. Kerangka Konseptual 2.1.1. Pendahuluan Setelah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah terjadi perubahan paradigma dalam pemerintahan daerah. Pendekatan yang semula lebih berorientasi sentralistik telah mengalami pergeseran menjadi pendekatan yang bersifat desentralistik yang bermuara pada dijalankannya otonomi seluas-luasnya. Salah satu aspek penting dalam kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi adalah peningkatan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Good

Governance dan Good Corporate Governance menjadi sangat relevan. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara, salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kapasitas atau kemampuan daerah dalam berbagai bidang yang relevan. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah diperlukan kemampuan atau kapasitas Pemerintah Daerah yang memadai. Penyelenggaraan paradigma

good

pemerintahan,

governance,

pembangunan

prosesnya

tidak

dan

pelayanan

semata-mata

publik,

menurut

dilakukan

oleh

pemerintah/pemerintah daerah (pendekatan legalitas) tetapi mengedepankan kebersamaan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pelayanan publik. Pelibatan elemen pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi, karena merekalah yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Paradigma good governance, dewasa ini merasuk di dalam pikiran sebagian besar

stakeholder pemerintahan di pusat dan daerah, dampaknya menumbuhkan semangat

memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menuangkannya ke dalam berbagai kebijakan pemerintahan daerah. Pelayanan publik (khususnya dibidang perizinan dan non perizinan) menjadi strategis, dan menjadi prioritas sebagai kunci masuk untuk melaksanakan kepemerintahan yang baik di Indonesia. Salah satu pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis dan prioritas untuk ditangani adalah karena buruknya penyelenggaraan pelayanan publik yang signifikan dengan buruknya penyelenggaraan good governance. Dampak pelayanan publik yang buruk sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat luas dan menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap kinerja pelayanan pemerintah. Buruknya pelayanan publik, mengindikasikan kinerja manajemen pemerintahan yang kurang baik. Perubahan signifikan pada pelayanan publik, dengan sendirinya akan dirasakan manfaatnya

oleh

masyarakat

dan

berpengaruh

terhadap

meningkatnya

kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah. Terselenggaranya pelayanan publik yang baik, menunjukkan indikasi membaiknya kinerja manajemen pemerintahan, dan disisi lain menunjukkan adanya perubahan sikap mental dan perilaku aparat pemerintahan menjadi lebih baik. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, sangat dipengaruhi oleh kepedulian dan komitmen

pimpinan/top

manajer

dan

aparat

penyelenggaraan

pemerintahan

untuk

menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Tidak kalah pentingnya, pelayanan publik yang baik akan berpengaruh menurunkan atau mempersempit terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta pungutan liar yang masih saja sering terjadi di semua lini ranah pelayanan publik, serta menghilangkan diskriminasi pelayanan. Dalam konteks good governance, untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, selain didasarkan pada kriteria atau unsur-unsur kepemerintahan yang baik, diperlukan kebijakan pemerintahan

dalam

bentuk

berbagai

Peraturan

Perundang-undangan

dan

kebijakan

operasionalnya. Oleh karena itu, aspek hukum dan Peraturan Perundang-undangan menjadi dasar pendekatan utama di dalam membahas pelayanan publik. 2.1.2. Pelayanan Publik Menurut Undang-undang No.25 tahun 2009 yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan upaya yang dapat memberikan manfaat bagi pihak lain dan dapat ditawarkan untuk digunakan, dengan membayar kompensasi penggunaan. Menurut Moenir yang disebut dengan pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materiil melaui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.1 Adapun ciri-ciri dari pelayanan publik adalah: a) Tidak dapat memilih konsumen; b) Peranannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan; c) Politik menginstitusionalkan; d) Pertanggungjawaban yang kompleks; e) Sangat sering diteliti; f) Semua tindakan harus mendapat justifikasi; g) Tujuan dan output sulit diukur atau ditentukan. Pelayanan publik dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha, dan negara (pemerintah)2, dan sebagai produk yang sifatnya intangible maka aktivitas pelayanan publik tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Dalam ilmu ekonomi kita mengenal dua macam barang, yaitu: barang-barang individual (private goods) atau barang-barang swasta dan barang-barang publik atau masyarakat umum. Contoh dari barang-barang individual adalah beras, pakaian, kendaraan, dan alat-alat rumah tangga. Sedangkan contoh dari barang-barang publik adalah jalan umum, jaringan listrik, pelabuhan, air bersih, dan lain sebagainya.(A. Nurmandi, 1996). Dua elemen barang publik yaitu: “Yang pertama tidak mungkin untuk menjatah (ratio) barang-barang kepada setiap individu. Kedua, bila itu bisa, amat sulit dan tidak diinginkan untuk menjalankan atau membagi barang-barang tersebut. Sementara setiap orang memiliki

1

H.A.S. Moenir, Manajemen Pelayann Umum, Bina Aksara, Jakarta, 1995 Yang dimaksud pemerintah di sini adalah bisa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upayanya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2

keinginan untuk mengkonsumsi dan menikmati barang-barang termasuk jasa publik tersebut”.3 Agar penyediaan barang-barang dan jasa publik dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat secara berkesinambungan serta tidak menimbulkan konflik di dalamnya, maka diperlukan adanya suatu aktivitas pelayanan umum.4 Aktivitas pelayanan umum dalam pengelolaan barang dan jasa di suatu

negara biasanya merupakan suatu aktivitas yang

dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang mendapat persetujuan pemerintah. 2.1.3. Asas Pelayanan Publik Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pelayanan sesuai dengan peratruan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Adapun ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Dalam pelayanan publik tersebut, ada beberapa asas yang menjadi landasan penyelengaraannya, yaitu: a. Kepentingan umum b. Kepastian hukum c. Kesamaan hak d. Keseimbangan hak dan kewajiban 3

Achmad Nurmandi, Public Service Partnership dalam Pelayanan Publik Perkotaan di Indonesia, laporan penelitian jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UMY, 1996, hal.21. 4 H. A. S. Moenir, op.cit., Mengenai konsep aktivitas pelayanan Moenir menguraikannya sebagai berikut ; Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha , baik melalui aktivitas sendiri maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain ; aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, atau tanpa alat Bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang inilah yang disebut dengan pelayanan.

e. Keprofesionalan f.

Partisipatif

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif h. Keterbukaan i.

Akuntabilitas

j.

Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

k. Ketepatan waktu; dan l.

Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan Untuk merealisasikan kedua belas asas pelayanan publik tersebut di daerah tentu tidak

mudah, karena sangat terkait dengan kompleksnya aspek dan dimensi penyelenggaraan pelayanan umum. Akibatnya banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pelayanan yang kurang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan umum antara lain mencakup : aparatur pemerintah sebagai penyelenggara (kualitas SDM); masyarakat atau pelanggan sebagai pengguna atau penerima layanan umum; Peraturan Perundang-undangan; mekanisme dan prosedur penyelenggaraan pelayanan umum; sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan; kelembagaan dan sumber pendanaan untuk kegiatan operasional pelayanan umum, dan yang paling menentukan adalah komitmen pucuk pimpinan di daerah. Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi prinsip sebagai berikut : a.

Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan

b.

Kejelasan Kejelasan ini mencakup dalam hal : i.

Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik

ii. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan

dan

penyelesaian

keluhan/persoalan/sengketa

pelayanan publik iii. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran

dalam

pelaksanaan

c. Kepastian waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. d. Akurasi Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah e. Keamanan Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum f.

Tanggungjawab Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik

g. Kelengkapan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika (telematika) h. Kemudahan akses Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika i.

Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas

j.

Kenyamanan Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

2.1.4. Urgensi Standar Pelayanan Standar pelayanan dimaknai sebagai suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dengan demikian, standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan. Terkait dengan hak masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik, pasal 18 UU No. 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa masyarakat berhak: mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan pelayanan; memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Melihat banyaknya hak masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan yang harus dipenuhi, jelas hal tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi penyelenggara pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Setiap jenis pelayanan memerlukan proses, persyaratan, pembiayaan yang tentu bersifat khusus sehingga sifat pelayanan satu dan lainnya bisa jadi berbeda. Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan. Oleh karena itu, untuk memberikan kemudahan bagi setiap aparat penyelenggara pelayanan terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat di dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya memberikan pelayanan, diperlukan suatu standar pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Ada istilah yang cukup populer yang berkembang di tengah-tengah birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, “Kalau bisa dipersulit, kenapa harus

dipermudah”. Image negatif tentang istilah ini harus dihapuskan. Sebab di era reformasi ini telah terjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pelayanan publik. Reformasi yang dimaksud adalah bagaimana penerapan pelayanan yang

diberikan kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan “Mudah, Murah, Cepat, Transparan

dan Tepat Waktu“. Menurut Ratminto dan Atik Septik (2006) setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima

pelayanan.

Standar

pelayanan

merupakan

ukuran

yang

dibakukan

dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Menurut PERMENPAN Nomor 20 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik, standar yang disusun sekurang-kurangnya meliputi : a. Jenis pelayanan Yaitu pelayanan-pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan b. Dasar Hukum Yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelengaraan pelayanan c. Persyaratan Pelayanan Yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif d. Prosedur Pelayanan Yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan e. Waktu Penyelesaian Pelayanan Yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan f.

Biaya Pelayanan Yaitu besaran biaya/tariff pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan

g. Produk Pelayanan Yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan h. Sarana dan Prasarana Yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat i.

Mekanisme penanganan pengaduan Yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

j.

Kompetensi petugas pemberi pelayanan Yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas, meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku

k. Mekanisme pengawasan Yaitu tata cara pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik didalam penyusunan standar pelayanan publik minimal terdiri dari komponen berikut ini : a.

dasar hukum

b.

persyaratan

c.

sistem, mekanisme, dan prosedur;

d.

jangka waktu penyelesaian;

e.

biaya/ tarif;

f.

produk pelayanan;

g.

sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas;

h.

kompetensi pelaksana;

i.

pengawasan internal;

j.

penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

k.

jumlah pelaksana;

l.

jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;

m.

jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan

n.

evaluasi kinerja pelaksana.

2.2. METODE PENYUSUNAN Metode Kerangka kerja dalam penyusunan SPP ini mengacu pada pendekatan sistem dalam organisasi, dimana dalam pendekatan sistem dikenal adanya unsur-unsur Input, Proses,

Output dan Umpan Balik.

Kerangka Berfikir Penyusunan Umpan Balik

INPUT

PROSES PENYUSUNAN

OUTPUT > SPP

BAB III DESKRIPSI WILAYAH DAN OBYEK KAJIAN

3.1 Deskripsi Wilayah Kota Batam 3.1.1 Sejarah Ringkas Sebelum menjadi daerah otonom, Kotamadya Batam merupakan Kotamadya ke-2 (dua) di Propinsi Riau. Kotamadya Batam pada mulanya merupakan suatu Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Batam yang termasuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Tingkat II Kepulauan Riau. Batam adalah nama sebuah pulau terbesar di daerah ini, tetapi tidak jelas diketahui dari mana literatur sejarah masa lampau diwaktu Johor dan Riau masih merupakan Kerajaan Melayu. Pada abad ke 18 Lord Minto dan Rafles dari kerajaan Inggris telah melakukan "Barter" dengan Pemerintah Hindia Belanda, sehingga Pulau Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura diserahkan kepada Pemerintah Belanda. Luas wilayah Kotamadya Batam lebih kurang 1.647,83 Km2, yang terdiri dari lautan 1.035,30 Km2 dan daratan 612,53 Km2, sedangkan banyaknya pulau berjumlah 186 buah dimana 80 buah telah dihuni dan 106 buah pulau lagi masih kosong, diantaranya ada 3 buah pulau yang agak besar yaitu Pulau Batam dengan luas kurang lebih 415 Km2, Pulau Bulan dan Kepala Jeri. Karena wilayah Kotamadya Batam letaknya yang sangat strategis pada jalur pelayaran international yang paling ramai di dunia dengan jarak hanya 12,5 mil laut (20 km) dari Singapura serta pintu gerbang lalu lintas wisatawan yang keluar masuk dari/keluar negeri melalui pelabuhan laut Sekupang. Dengan modal inilah maka Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk memacu perkembangan di wilayah Nusantara dari semua aspek kehidupan, khususnya di bidang ekonomi dalam rangka persiapan tinggal landas pada Pelita VI, maka pemerintah mengembangkan Pulau Batam menjadi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OBDIPB). Kemudian untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industrI, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang-bidang lainnya berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 kawasan Batam ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. 3.1.2 L e t a k Geografis Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di jalur pelayaran dunia internasional. Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014, terletak antara : - 00.25' 29E LU – 1015'00E LU - 1030.34'35 E BT – 104026'04 EBT Kota Batam berbatasan dengan : - Sebelah Utara

: Selat Singapura

- Sebelah Selatan

: Kecamatan Senayang

- Sebelah Barat

: Kecamatan Karimun dan Moro Kabupaten Karimun

- Sebelah Timur

: Kecamatan Bintan Utara

3.1.3. Potensi Daerah Wilayah Kota Batam seperti halnya Kecamatan-kecamatan di daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, juga merupakan bagian dari paparan Kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan dari daratan pra tersier yang membentang dari semenanjung Malaysia/Pulau Singapore di bagian utara sampai dengan pulau-pulau Moro dan Kundur, serta Karimun di bagian Selatan (Batam Dalam Angka 2010). Dengan kondisi geografis seperti tersebut diatas maka dapat kita ketahui bahwa potensi daerah Kota Batam memang cukup sulit untuk dikelola menjadi daerah pertanian, perkebunan dan kehutanan. Sehingga hingga tahun 2010 tingkat produksi tanaman palawija, sayur mayur dan buah-buahan tidak setinggi produksi ikan dan hasil laut lainnya. Pada tahun 2009 diperoleh data produksi Palawija tertinggi adalah ketela pohon sebanyak 3.945 ton, dan produksi terendah jenis Kacang Tanah yang hanya mencapai 56 Ton. Sungguh jumlah produksi yang tidak terlalu tinggi.

Tabel 3.1 Produksi Tanaman Palawija menurut Kecamatan (ton), 2009 Kecamatan

Ketela Pohon

Ketela Rambat

(2)

(3)

(1)

Jagung

Kacang Tanah

(4)

Kacang Hijau

(5)

(6)

1. Belakang Padang

660,00

24,00

140,00

9, 00

-

2. Bulang

615,00

72,00

140,00

5,00

20,00

3. Galang

525,00

24,00

210,00

7,00

10,00

4. Sei Beduk

435,00

42,00

125,00

8,00

10,00

5. Nongsa

435,00

30,00

130,00

8,00

10,00

6. Sekupang

540,00

54,00

205,00

9,00

1,00

7. Lubuk Baja

-

-

-

-

-

8. Batu Ampar

-

-

-

-

-

9. Batam Kota

-

-

-

-

-

10. Segulung

375,00

24,00

145,00

3,00

-

11. Batu Aji

360,00

36,00

150,00

7,00

10,00

12. Bengkong

-

-

-

-

-

Jumlah

3.945

306

1.245

56

61

Sumber : Batam Dalam Angka Tahun 2010

Jumlah produksi tersebut memang dihasilkan dari luasan lahan produksi yang tidak terlalu luas. Dari data Batam Dalam Angka tahun 2010 diperoleh informasi bahwa luasan panen palawija di Kota Batam adalah sebagai berikut. Tabel 3.2 Luas Panen Tanaman Palawija menurut Kecamatan (ha), 2009 Kecamatan

Ketela Pohon

Ketela Rambat

Jagung

Kacang Tanah

Kacang Hijau

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Belakang Padang

44,00

4,00

28,00

9, 00

-

2. Bulang

36,00

4,00

30,00

5,00

2,00

3. Galang

35,00

4,00

42,00

5,00

2,00

4. Sei Beduk

29,00

7,00

25,00

8,00

2,00

5. Nongsa

29,00

5,00

26,00

8,00

2,00

6. Sekupang

36,00

9,00

41,00

5,00

1,00

7. Lubuk Baja

-

-

-

-

-

8. Batu Ampar

-

-

-

-

-

9. Batam Kota

-

-

-

-

-

10. Segulung

25,00

4,00

29,00

2,00

-

11. Batu Aji

24,00

6,00

30,00

7,00

2,00

12. Bengkong

-

-

-

-

-

Jumlah

258,00

43,00

251,00

49,00

11,00


Lain halnya dengan luasan panen tanaman sayur-mayur. Area luasan lahan produksi untuk beberapa jenis sayur mayur tergolong lebih luas dibanding tanaman palawija. Namun demikian pada pasar-pasar tradisional maupun modern di Kota Batam masih sangat gampang dijumpai berbagai jenis sayuran produksi negara tetangga. Hal ini disebabkan angka produksi yang tidak terlalu tinggi. Sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Tabel 3.3. Produksi Tanaman Sayur- sayuran menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan (ton),2006- Agustus Jenis Tanaman

2008

2009

Agustus 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Cabe/ Lombok

1.220,00

1.246,40

1.308,72

2. Ketimun

3.272,00

3.435,60

3.607,28

3. Terung

1.368,00

1.381,68

1.450,73

4. Kacang Panjang

1.890,00

1.908,90

2.004,34

5. Bayam

2.020,00

1.919,00

2.014,95

6. Kangkung

2.388,00

2.249,20

2.361,66

7. Sawi

2.040,00

2.080,80

2.184,84

8. Paria

548,00

575,40

604,17

9. Tomat

0,00

-

-

10. Labu Siam

745,00

-

-

11. Pitula

904,00

922,08

968,18

12. Buncis

645,00

-

-

13. Cabe Rawit

745,00

-

-

Jumlah

17.040,00

15.719,06

16.504,87


Tabel 3.4. Luas Panen Tanaman Sayur – sayuran menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan (Ha), 2009 Kecamatan

Cabe/

Ketimun

Terung

Kacang Panjang

Bayam

Kangkung

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Lombok (1)

(2)

1. Belakang Padang

24

34

15

23

36

28

2. Bulang

24

27

9

18

24

30

3. Galang

42

65

19

35

82

78

4. Sei Beduk

42

71

27

38

74

63

5. Nongsa

39

62

39

42

72

46

6. Sekupang

32

64

1

59

43

78

7. Lubuk Baja

-

-

-

-

-

-

8. Batu Ampar

-

-

-

-

-

-

9. Batam Kota

-

-

-

-

-

-

10. Segulung

46

64

29

38

38

62

11. Batu Aji

32

64

27

76

63

76

12. Bengkong

-

-

-

-

-

-

Jumlah

281

451

176

329

432

461


Sama halnya dengan luasan panen pada tanaman buah-buahan. Meski untuk beberapa jenis buah-buahan tergolong lebih luas dari pada jenis sayur mayur, namun tetap saja tingkat produksi buah di Kota Batam hanya mencapai sekitar 3.203,78 ton sehingga tak jarang kita akan mudah menjumpai buah-buah impor berkeliaran pada pasar-pasar tradisional maupun modern.

Tabel 3.5. Produksi Tanaman Buah- Buahan Menurut Jenis Tanaman (ton), 2006- Agustus 2010 Jenis Tanaman

2008

2009

Agustus 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Nangka

242,00

254,10

266,80

2. Pisang

484,00

493,68

518,36

3. Duku/Langsat

17,00

17,85

-

4. Durian

74,00

81,40

83,20

5. Mangga

990,00

1.039,50

1.092,47

6. Pepaya

198,00

207,90

218,29

7. Jambu

10,00

11,50

12,07

8. Rambutan

551,00

606,10

636,40

9. Jeruk

65,00

68,25

66,88

10. Nenas

165,00

173,25

181,91

11. Sawo

46,00

69,00

72,45

12. Manggis

36,00

39,60

37,62

13. Buah Naga

16,00

18,40

17,51

Jumlah

2.894

3.080.53

3.203,78

Sumber : Batam Dalam Angka Tahun 2010 Tabel 3.6. Luas Panen Tanaman Buah Buahan menurut Jenis Tanaman (Ha), 2006- Agustus 2010 Jenis Tanaman

2006

2007

2008

2008

Agustus 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Nangka

51,80

57,47

242,00

254,10

259,18

2. Pisang

89,21

98,13

484,00

493,60

503,35

3. Dulu/Langsat

4,25

4,68

17,00

17,85

-

4. Durian

23,15

25,47

74,00

81,40

83,02

5. Mangga

97,85

194,34

990,00

1.039,50

1.060,29

6. Pepaya

47,01

90,26

198,00

207,90

214,09

7. Jambu

2,85

46,82

10,00

11,00

12,10

8. Rambutan

119,85

197,16

551,00

556,51

636,40

9. Jeruk

20,86

54,03

65,00

68,25

69,61

10. Nenas

31,57

78,01

165,00

173,25

176,71

11. Sawo

14,40

45,45

46,00

48,30

72,45

12. Manggis

7,05

15,20

36,00

39,60

41.58

13. Buah Naga

-

-

16,00

24,00

19.84

Jumlah

509,85

907,02

2.894,00

3.015,26

3.148,62


Adapun indikator lainnya yang dapat dijadikan alat untuk melihat potensi wilayah adalah banyaknya jumlah penduduk dan rumah tangga yang bekerja pada sektor tersebut. Makin banyak penduduk dan rumah tangga yang bekerja pada sebuah sektor akan menunjukkan betapa banyaknya potensi sebuah sektor sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja dari lingkungannya. Adapun jumlah penduduk dan rumah tangga yang terlibat dalam produksi tanaman pangan adalah sebagai berikut. Tabel 3.7. Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian Tanaman Pangan menurut Kecamatan, 2009 Kecamatan

Rumah Tangga

Penduduk

(1)

(2)

(3)

1. Belakang Padang

540

1.620

2. Bulang

352

1.082

3. Galang

165

495

4. Set Beduk

150

452

5. Nongsa

170

511

6. Sekupang

54

160

7. Lubuk Baja

-

-

8. Batu Ampar

-

-

9. Batam Kota

56

157

10. Sagulung

149

448

11. Batu Aji

52

158

-

-

1.688

5.083

12. Bengkong Jumlah


Demikian halnya dengan sektor kehutanan. Banyaknya pulau yang kini dibuka sebagai lahan industri secara langsung mengurangi luasan hutan di Kota Batam. Dari sekian banyak hutan yang tersebar di seluruh Kota Batam terdapat hutan lindung sebanyak 12.081.161. Namun hutan tersebut tidak dapat di produksi, Tabel 3.8 Luas Hutan dan Persentase Hutan menurut fungsinya di Kota Batam Tahun 2009 Fungsi Hutan

Luas (Ha)

Hutan yang dapat dikonservasikan

9.282,77

Hutan Produksi

11.967.90

- Hutan Bakau

4.854

Hutan PPA/Suaka - T. Buru (Rempang, Galang)

16.000

- Hutan Wisata

2.065,62

Hutan Lindung

12.081,61

Sumber : Batam Dalam Angka 2010 Lain halnya dengan perikanan dan kelautan. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa produksi perikanan di Kota Batam pada tahun 2009 mencapai 34.221,96 ton baik dari ikan laut maupun budidaya. Sungguh berbeda jauh dibanding dengan sayuran dan buah-buahan. Tabel 3.9 Produksi Perikanan di Kota Batam menurut Jenisnya (ton), Tahun 2005-2009 Tahun

Perikanan Laut

Budi Daya Perikanan Laut

Jumlah

2005

29.865,00

279,00

30.144,00

2006

31.358,00

354,68

31.712,68

2007

32.356,88

371,95

31,728,83

2008

33.253,75

431,81

33.685,56

2009

33.770,72

451,24

34.221,96

Sumber : Batam Dalam Angka 2010

Demikian halnya dengan banyaknya rumah tangga yang terjun dalam kegiatan budidaya perikanan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian. Banyaknya nelayan maupun petani ikan pada Kota Batam mempengaruhi angka produksi ikan di Kota Batam

Tabel 3.10 Banyaknya Rumah Tangga Perikanan Menurut Jenis Kegiatan, 2005- 2009 Rumah Tangga

2005

2006

2007

2008

2009

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Perikanan Laut

7.769

8.166

7.941

8.278

8.285

2. Budidaya Laut

1.611

1.670

1.908

1.819

2.019

Jumlah

9.380

9.836

9.849

10.097

10.304


Lalu bagaimana dengan potensi pada Bidang Perdagangan?. Batam adalah kawasan bebas perdagangan dan pelabuhan bebas. Dimana pada wilayah yang telah ditetapkan berlaku sistem perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bagi negara-negara sekitar. Sehingga tidak heran jika kegiatan ekspor dan impor di Kota Batam relatif tinggi dengan angka niali FOB yang relatif tinggi pula. Tabel 3.11 Ekspor Kota Batam Menurut Pelabuhan Muat, Semester I 2010 Pelabuhan

Semester I 2010 Berat Bersih (Kg)

Nilai FOB (US$)

(2)

(3)

1. Batu Ampar

313.485.195

1.910.614.654

2. Hang Nadim

1.129.362

161.397.248

3. Kabil/ Panau

565.804.382

732.650.525

4. Pulau Sambu

967.981.340

564.088.438

5. Sekupang

132.727.864

948.575.762

1.981.128.143

4.317.326.627

(1)

Jumlah


Pada semester awal tahun 2010 saja jumlah export melalui 5 pelabuhan yang ada di Kota Batam mencapai angka 1.981.128.143 Kg dengan nilai mencapai US$ 4.317.326.627. Demikian halnya dengan kegiatan impor. Hingga awal semester tahun 2010 jumlah impor di Kota Batam mencapai 2.641.551.707 Kg atau senilai US$7.688.828.705 Tabel 3.12 Impor Kota Batam Menurut Pelabuhan Muat, 2009 Pelabuhan

Berat Bersih (Kg)

Nilai FOB (US$)

(1)

(2)

(3)

1. Batu Ampar

1.410.770.521

4.370.085.707

2. Hang Nadim

1.044.478

347.606.976

3. Kabil/ Panau

609.131.238

975.741.582

4. Pulau Sambu

408.397.131

191.185.522

5. Sekupang

212.208.339

1.804.208.918

2.641.551.707

7.688.828.705

Total


Tingginya aktivitas perdagangan dan perindustrian di Kota Batam menjadikan tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang sedang dan besar yang menyerap banyak jumlah tenaga kerja di Kota Batam. Adapun hingga tahun 2009 jumlah perusahaan dan tenaga kerja di Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.13 Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan tahun 2008 -2009 Kecamatan

Besar Perusahaan

Sedang

Tenaga Kerja

Perusahaan

Tenaga Kerja

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1) 1. Blk Padang

-

-

-

-

1

1

113

127

2. Bulang

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Galang

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Sei Beduk

62

64

67.687

67.962

6

9

351

534

5. Nongsa

8

10

2.638

2.973

7

11

422

718

6. Sekupang

10

12

8.467

8.745

9

12

568

876

7. Lubuk Baja

3

5

6.802

7.014

4

7

240

342

8. Batu Ampar

28

33

15.078

15.542

23

28

1.295

1.624

9. Batam Kota

46

50

26.327

27.237

41

45

1.957

2.163

10. Sagulung

-

6

-

3.408

1

3

38

265

11. Batu Aji

18

26

7.482

8.396

13

17

765

939

12. Bengkong

-

-

-

-

2

3

95

147

Jumlah

175

206

134.481

141.277

107

136

5.844

7.735


3.2 3.2.1.

Gambaran Sekilas Dinas Pendapatan Visi Dinas Pendapatan Kota Batam Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan

pesat, Dinas Pendapatan Kota Batam telah mencanangkan visi organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang dan tetap sejalan dengan visi Kota Batam yaitu :

“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional” Visi Dinas Pendapatan Kota Batam disusun untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Batam periode Tahun 2011-2016, dalam rencana pelaksanaannya terdapat 5 (lima) misi Kota Batam, adapun misi yang terkait dengan Dinas Pendapatan adalah Misi ke 5 yaitu :

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Kota Batam dalam Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2011-2016 merumuskan visi untuk lima tahun kedepan adalah:

“Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Andalan Pembangunan Kota Batam” Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman. Sebagai cara pandang ke depan, maka visi harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai

hasil yang akan diraih oleh organisasi/instansi dan dapat memberikan motivasi bagi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Penjelasan Makna Visi Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Pernyataan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai andalan, berarti bahwa Objek, Subjek, Wajib Pajak, Wajib Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diharapkan memiliki kemampuan dan potensi sumber dana yang lebih besar dari pada sumber-sumber pendapatan lainnya. Dana yang bersumber dari PAD tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kota Batam. 3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Kota Batam Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batam adalah:

1. Mewujudkan Masyarakat Taat Pajak dan Retribusi Daerah. 2. Mengembangkan Sistem Administrasi Perpajakan yang Akuntabel. 3. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah. 4. Meningkatkan Aparatur yang Profesional. Penjelasan Makna Misi Pemerintah Kota Batam menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat, maka peranan Dinas Pendapatan sebagai koordinator pendapatan sangat menentukan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara profesional, transparan dan akuntabel dalam upaya membangun masyarakat Kota Batam yang taat pajak dan retribusi daerah. Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah dari Dinas Pendapatan Kota Batam

secara dinamis terus melakukakan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta berkoordinasi dalam memperjuangkan optimalisasi bantuan Pemerintah. 3.2.3. Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007, kedudukan Dinas Pendapatan Kota Batam merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggujawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah. Tugas Pokok Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lainnya yang diberkan oleh Walikota. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendapatan Kota Batam mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang; 2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian; 3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan; 4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang retribusi dan pendapatan lain-lain; 5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya; 6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 7. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batam terdiri atas: a.

Kepala Dinas;

b.

Sekretaris, membawahkan :

b.

c.

d.

e.

f.

1)

Sub Bagian Umum

2)

Sub Bagian Keuangan;

3)

Sub Bagian Kepegawaian;

Bidang Program, membawahkan : 1)

Seksi Data dan informasi

2)

Seksi Penyusunan Program

3)

Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan ; 1)

Seksi Pendataan;

2)

Seksi Penetapan;

3)

Seksi Pemeriksaan;

Bidang Penagihan, membawahkan : 1)

Seksi Pembukuan dan Verifikasi;

2)

Seksi Penagihan dan Perhitungan;

3)

Seksi Pertimbangan dan Keberatan

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, membawahkan : 1)

Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan PAD Lain-Lain yang sah;

2)

Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang sah;

3)

Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-Surat Berharga.

Unit Pelaksanaan Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional Sedangkan uraian tugas dari masing – masing jabatan adalah sebagaimana tertuang dibawah ini. 1. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota dalam melaksanakan pelayanan penunjang teknis dan administrasi, koordinasi dan pembinaan,

pengendalian dalam urusan ketatausahaan, organisasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, hukum serta kehumasan, kerumahtanggaan dan perpustakaan kepada seluruh satuan organisasi di Dinas Pendapatan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penyusunan rencana dan program ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian dinas; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian; d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi, surat-menyurat, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga dinas; e. Penyiapan data, informasi, humas, protokol, hukum dan

penyelenggaraan penyusunan

dokumentasi dan perpustakaan; f.

Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;

g. Pengelolaan administrasi latihan pegawai dan kesejahteraan pegawai; h. Penyiapan bahan perlengkapan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan, serta penginventarisir sarana dan prasarana dinas; i.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris membawahi : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian.

1.1 Sub Bagian Umum Mempunyai

tugas

menyelenggarakan

dan

melaksanakan

urusan

tata

persuratan,

Kehumasan, Hukum, Protokol, dan Dokumentasi, informasi kesehatan serta mengelola inventarisasi, perlengkapan, penggandaan, pengadaan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, dan pemeliharaan serta pengawasan barang.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pencatatan surat masuk dan keluar, pengarsipan, pendistribusian, ekspedisi dan tata laksana kepustakaan; b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor; c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan protokol, kehumasan dan dokumentasi; d. Penyelenggaraan dan pelaksanaan keamanan kantor; e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang, penggandaan surat dan naskah dinas; f.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pengadaan dan penyimpanan barang kebutuhan kantor;

g. Penyelanggaraan dan pelaksanaan koordinasi penyimpanan dan pencatatan barang; h. Penyelenggaraan dan pelaksanaan koordinasi pendistribusian, penghapusan, pemeliharaan dan pengawasan barang; i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

1.2 Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi dalam hal pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL). Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penyusunan rencana dan tatalaksana belanja tidak langsung; b. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan administrasi gaji pegawai; c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan penyusunan dan pelaporan keuangan; d. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembukuan, pertanggungan jawaban, verifikasi, laporan dan pembinaan bendaharawan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

1.3 Sub Bagian Kepegawaian Mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi dalam hal administrasi kepegawaian, pengelolaan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan kesejahteraan pegawai dan merencanakan kebutuhan formasi pegawai. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan koordinasi dalam hal administrasi kepegawaian seperti penyusunan rencana kebutuhan pegawai, daftar urut kepangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemindahan, pemberhentian, pensiun, cuti, ujian dinas serta sumpah pegawai negeri sipil dan pembinaan pegawai; b. Penyelanggaraan dan pelaksanaan prosedur pendidikan dan pelatihan pegawai; c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan dokumentasi kepegawaian; d. Penghimpunan dan penyusunan inventarisasi data kepegawaian; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 2. Bidang Program Bidang

Program

mempunyai

tugas

membantu

Dinas

dalam

menghimpun,

mensistematisasikan, mengintegrasikan, menyusun rencana, membuat program dan kegiatan kerja, melakukan pemantauan dan evaluasi atas program serta melakukan penelitian dan analisis dan kegiatan kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penghimpunan, pensistematisasian dan pengintegrasian penelitian dan analisis semua data dan informasi dalam pembuatan dan perumusan rencana kegiatan dan program dari unit kerja terkait dalam lingkungan dinas; b. Pembuatan dan perumusan rencana kegiatan dan program kerja tahunan dinas; c. Pembuatan dan perumusan rencana kegiatan dan program kerja lima tahunan dinas; d. Pemantauan dan evaluasi terhadap rencana program dan kegiatan baik tahunan maupun lima tahunan yang telah ditetapkan oleh dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Program terdiri dari : 1. Seksi Data dan Informasi. 2. Seksi Penyusunan Program. 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

2.1. Seksi Data dan Informasi Mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi yang berkenaan dengan program kerja Dinas Pendapatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penghimpunan, penelitian dan analisis data-data dari masing-masing bidang. b. Penyusunan bahan informasi yang berkenaan dengan kebijakan dinas. c. Pengkoordinasian data-data dari masing-masing bidang untuk perumusan pedoman dan petunjuk teknis. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Program sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 2.2 Seksi Penyusunan Program Mempunyai tugas menyiapkan serta menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Pendapatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang penyusunan program; b. Penyusunan perencanaan umum program tahunan (RKP, RKT), program jangka menengah (RPJM) dan program jangka panjang dinas (RPJP); c. Penginventarisasian, pengkajian, dan penginputan semua data dalam rangka penyusunan program dinas; penyiapan bahan bersama unit kerja terkait dalam rangka penyusunan Renstra, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan target kinerja dinas;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Program sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 2.3 Seksi Evaluasi dan Pelaporan Mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan yang telah ditetapkan Kepala Dinas. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Pelaksanaan

monitoring,

pengawasan

dan

evaluasi

terhadap

perkembangan

dan

pelaksanaan kegiatan dinas; b. Pembuatan pelaporan berkala terhadap hasil monitoring, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan; c. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan evaluasi program; d. Penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Program sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang pendataan dan penetapan dengan menyelenggarakan teknis pengelolaan dan pemungutan pajak daerah yang meliputi pendataan, pendaftaran, pengolahan data dan informasi perpajakan daerah, pemeriksaan dan penetapan pajak daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang pendataan dan penetapan pendapatan daerah; b. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah; c. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perpajakan daerah; d. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;

e. Pelaksanaan penetapan pajak daerah; f.

Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan penetapan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan kota Batam sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari 1. Seksi Pendataan. 2. Seksi Penetapan. 3. Seksi Pemeriksaan. 3.1 Seksi Pendataan Mempunyai

tugas

membantu

Kepala

Bidang

Pendataan

dan

Penetepan

dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang pendataan yang meliputi penyusunan kegiatan pendataan terhadap subjek wajib pajak, menatausahakan serta mengawasi penertiban atas subjek dan objek pajak dan membuat laporan secara periodik. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penyusunan rencana kegiatan pendataan; b. Pendataan terhadap subjek wajib pajak daerah; c. Penerbitan surat pengukuhan dan penunjukan sebagai wajib pajak daerah serta kartu pengenal wajib pajak daerah; d. Penatausahaan terhadap hasil pendataan; e. Pengawasan dan pengendalian serta penertiban atas subjek dan objek pajak; f.

Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kinerja Seksi secara periodik;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 3.2 Seksi Penetapan Mempunyai

tugas

membantu

Kepala

Bidang

Pendataan

dan

Penetapan

dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penetapan yang

meliputi membuat nota, menerima permohonan serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan membuat laporan secara periodik. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penetapan pendapatan; b. Pembuatan nota perhitungan pajak daerah berdasarkan hasil nota pemeriksaan dan atau laporan perhitungan pajak daerah terhutang lainnya. c. Penerimaan permohonan penyelenggaraan reklame, meneliti kelengkapan permohonan dan menerbitkan izin penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Pembuatan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah; e. Penerimaan karcis/bill/tanda masuk untuk diperforasi/dilegalisir; f.

Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan secara periodik;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 3.3 Seksi Pemeriksaan Mempunyai

tugas

membantu

Kepala

Bidang

Pendataan

dan

Penetapan

dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang pemeriksaan meliputi menyusun rencana pemeriksaan, menerbitkan SPT, menyiapkan kelengkapan dokumen sebagai bahan pemeriksaan serta koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pemeriksaan/penertiban terhadap subjek dan objek pajak serta membuat laporan secara periodik. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penyusunan rencana pemeriksaan baik verifikasi dan lengkap; b. Penyiapan dan pengaturan serta penerbitan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan; c. Penyiapan kelengkapan dokumen sebagai bahan pemeriksaan penyidikan, penertiban dan atau penyegelan terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan pajak dan retribusi daerah;

d. Koordinasi dengan instansi terkait di bidang pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian, pengusutan dan atau penyidikan terhadap subjek dan objek pajak dan retribusi daerah; e. Pemeriksaan pajak terhadap subjek dan objek pajak sesuai dengan prosedur dan metode pemeriksaan yang baik; f.

Pelaksanaan penertiban dan penyidikan terhadap subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. Pembuatan laporan kegiatan Seksi secara periodik; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 4. Bidang Penagihan Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendapatan dalam melaksanakan pembukuan penerimaan pajak daerah, penatausahaan piutang pajak daerah, penerbitan surat-surat fiskal, upaya penagihan, penghitungan piutang pajak daerah dan pemrosesan permohonan banding/keberatan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penagihan pendapatan; b. Penyelenggaraan pembukuan penerimaan pajak daerah; c. Penyiapan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah; d. Pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan pajak daerah; e. Pelaksanaan penagihan pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo; f.

Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Perjanjian Pencicilan Pembayaran Piutang pajak daerah;

g. Pelaksanaan penerimaan permohonan banding keberatan pajak daerah; h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang penagihan; i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan terdiri dari :

1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi; 2. Seksi Penagihan dan Perhitungan; 3. Seksi Pertimbangan dan Keberatan. 4.1 Seksi Pembukuan dan Verifikasi Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dalam melaksanakan pembukuan dan verifikasi. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penatausahaan penerimaan pajak daerah; b. Pelaksanaan verifikasi penerimaan pajak daerah; c. Pembuatan perhitungan hasil bersih penetapan pajak daerah secara berkala; d. Pembuatan daftar piutang pajak daerah; e. Penyiapan laporan periodik mengenai realisasi penerimaan pajak daerah; f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

4.2 Seksi Penagihan dan Perhitungan Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang penagihan dalam melaksanakan penagihan dan perhitungan pendapatan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Pelaksanaan upaya-upaya penagihan aktif dan pasif; b. Pelaksanaan monitoring pembayaran piutang/tunggakan pajak daerah; c. Penerbitan surat persetujuan untuk pengangsuran tunggakan, surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III, surat teguran, surat usulan untuk disita dan surat usulan untuk pelelangan; d. Penerbitan surat keterangan pembayaran pajak (fiskal); e. Pembuatan laporan kegiatan secara periodik; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

4.3 Seksi Pertimbangan dan keberatan Mempunyai

tugas

membantu

Kepala

Bidang

Penagihan

dalam

melaksanakan

pertimbangan dan keberatan pajak daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Penerimaan dan penelitian permohonan pertimbangan dan keberatan pajak daerah; b. Pengumpulan bukti, penganalisaan, pengkajian dan membuat laporan pertimbangan dan keberatan pajak daerah; c. Penerbitan Surat Keputusan Keberatan dan Pertimbangan Pajak daerah; d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi secara periodik; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penagihan sesuai lingkup tugas dan fungsinya. 5. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendapatan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang retribusi dan pendapatan lain-lain yang meliputi merencanakan dan mengembangkan objek pajak dan subjek retribusi daerah, koordinasi pemungutan dan penerimaan retribusi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan retribusi daerah dan penerimaan lain-lain serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dinas Pendapatan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang retribusi dan pendapatan lainlain; b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan dan pengembangan objek dan subjek retribusi daerah dan penerimaan lain-lain; c. Pelaksanaan

penatausahaan

dan

pelaporan

penerimaan

retribusi

dan

penerimaan

pendapatan lain-lain; d. Pelaksanaan koordinasi pemungutan dan penerimaan retribusi dan penerimaan lain-lain;

e. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan retribusi, kontribusi bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan usaha daerah lainnya; f.

Pengelolaan dan pengendalian benda-benda berharga yang merupakan penerimaan pendapatan lain-lain daerah;

g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang retribusi dan pendapatan lain-lain; h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Dinas Pendapatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain terdiri dari : 1. Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan PAD Lain-Lain yang sah; 2. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang sah; 3. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-Surat Berharga. 5.1 Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan PAD Lain-Lain yang sah Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dalam melakukan penerimaan retribusi, membuat laporan realisasi penerimaan retribusi serta pendapatan lain-lain dan membuat laporan kegiatan Seksi secara periodik. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Pembukuan penerimaan retribusi, kontribusi bagian laba Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku; b. Pelaksanaan verifikasi penerimaan retribusi, kontribusi bagian laba Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain; c. Pembuatan pelaporan realisasi penerimaan retribusi, kontribusi bagian laba Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain daerah; d. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan Seksi secara periodik; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

5.2 Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang sah Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dalam melaksanakan penyusun dan pelaksanaan rencana program kerja bidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah meliputi pembukuan hasil pajak, mempelajari peraturan perundang-undangan tentang hasil pajak dan pembinaan pelaksanaan hasil pendapatan serta membuat laporan kegiatan secara periodik. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Pembukuan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan hasil pajak dan membuat laporan secara periodik; b. Pengkajian peraturan perundang-undangan tentang pajak bagi hasil pajak dan bukan pajak; c. Penghimpunan data dan pelaksanaan koordinasi, monitoring serta verifikasi penerimaan bagi hasil pendapatan; d. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bagi hasil pendapatan daerah; e. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan secara periodik; f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

5.3 Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga Mempunyai

tugas

membantu

Bidang

Retribusi

dan

Pendapatan

Lain-lain

dalam

menghimpun, melakukan, mengolah surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan menganalisa kebutuhan benda-benda berharga dan membuat laporan kegiatan secara periodik. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penghimpunan data berkenaan dengan surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam; b. Pemantauan dan analisa kebutuhan benda-benda berharga; c. Pengelolaan dan pendistribusian serta pengendalian kebutuhan benda-benda berharga; d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi secara periodik;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IV SAJIAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batam dalam melaksanakan perbaikan kinerja kegiatan berupaya memenuhi tuntutan dinamika publik dan regulasi yang ada melalui SPP pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kadiah dan mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan dan tahapan proses kegiatan akan mencapai hasil kinerja yang baik memerlukan Standar Pelayanan Publik

(SPP) Pajak Reklame kegiatan atau pelayanan, yang merupakan

pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dispenda Kota Batam. Adapun SPP Reklame untuk Dispenda Kota Batam dapat disajikan dalam bentuk sebagai berikut: 4.1.1. Pelayanan Izin Reklame 4.1.2. Pelayanan Perijnan Reklame (Penggantian tema/gambar reklame) 4.1.3. Pelayanan Pembayaran Reklame 4.1.4. Pelayanan Penerbitan SKPD, SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB 4.1.5. Pelayanan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak 4.1.6. Pelayanan Pembetulan Surat Ketetapan Hasil Pemeriksaan Internal Dispenda 4.1.7. Pelayanan Restitusi 4.1.8. Pelayanan Keberatan 4.1.9. Pelayanan Banding 4.1.10. Pelayanan Penagihan dan Pelelangan 4.1.11. Pelayanan Pengawasan Reklame 4.1.12. Pelayanan Penertiban Reklame 4.1.13. Pelayanan Penghapusan Pajak Reklame

4.1.

Standar Pelayanan Pajak Reklame

4.1.1. Pelayanan Izin Reklame 1. Dasar hukum 1.1. Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 1.2. Perwako No.12 tahun 2007 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam 1.3. Perwako No 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1.4. Perwako No 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam 2. Persyaratan 2.1. Mengisi Formulir Isian Data Reklame (IDR) 2.2. Melampirkan Denah Gambar (untuk reklame billboard, melekat/mural) 2.3. Melampirkan Bukti Jaminan Bongkar (untuk reklame billboard) 2.4. Melampirkan Surat Jaminan Asuransi (untuk reklame billboard) 2.5. Melampirkan Surat Kuasa dan Foto copy KTP bagi yang pengurusannya diwakilkan 2.6. Melampirkan Izin penempatan titik konstruksi reklame (untuk reklame billboard) 2.7. Melampirkan IMB 3. Posedur 3.1 Pemohon mengajukan permohonan ijin reklame dengan mengisi formulir Isian Data Reklame yang sudah disediakan dan melengkapi persyaratan 3.2 Petugas

loket

menerima

dokumen permohonan

dan

memeriksa kelengkapan

persyaratan, jika dokumen belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika sudah lengkap dokumen akan diproses oleh Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) 3.3 TTPR mempelajari teknis dan lokasi, dan memutuskan disetujui atau tidaknya permohonan yang diajukan. 3.4 Jika tidak disetujui, TTPR menerbitkan surat penolakan (beserta alasannya) dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon melalui petugas di loket penerimaan permohonan 3.5 Jika disetujui TTPR menerbitkan ijin prinsip

penyelenggaraan reklame baru dan

perpanjangan ijin reklame untuk diterbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SSP (surat Setoran Pajak) dan persetujuan bukti jaminan bongkar dan surat jaminan asuransi 3.6 TTPR memberitahukan persetujuan kepada Seksi Penetapan 3.7 Seksi Penetapan melakukan perhitungan pajak, menetapkan dan menerbitkan SKPD,SSPD dan bukti jaminan bongkar yang disetujui

3.8 Seksi Penetapan menyerahkan SKPD lb.1, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan bukti jaminan bongkar kepada wajib pajak/penyelenggara reklame 3.9 Penyelenggara reklame membayar pajak sesuai dengan prosedur pembayaran pajak berdasarkan SKPD dan SSPD ke kasda 3.10 Penyelenggara Reklame menyerahkan SSPD lb 2 lunas kepada TTPR untuk diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) 3.11 Penyelenggara reklame memasang reklame sesui ijin reklame 4. Jangka waktu penyelesaian; Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2011 pasal 9 ayat 3 “Permohonan penyelenggaraan reklame harus diputuskan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya IDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara benar dan lengkap”, dengan rincian: 4.1. 1 hari kerja di loket penerimaan 4.2. 3 hari kerja TTPR mempelajari dokumen administrasi, teknis dan lokasi 4.3. 1 hari kerja Seksi Penetapan menerbitkan SKPD dan SSPD 4.4. 1 hari pembayaran pajak dan menyerahkan SSPD lb.2 4.5. 1 hari penerbitan ijin 5. Biaya 5.1. Penyelenggaraan Reklame Dalam Sarana Pemerintah : Per 1 (satu) muka reklame, per

Luas Reklame dan per Hari Pemasangan (Dalam

rupiah penuh) No

Kelompok

Dipasang Dalam Gedung/Ruangan

1 2 3

KAWASAN A KAWASAN B KAWASAN C

1.600 1.400 1.200

Dipasang diluar gedung/Ruangan dengan ketinggian 0.00–10.00 M

10.01-20.00 M

20.01-30.00 M

30.01-40.00 M

3.500 3.200 2.900

4.200 3.900 3.600

4.900 4.600 4.300

2.800 2.500 2.200

Diatas 40 M

5.600 5.300 5.000

5.2. Penyelenggaraan Reklame Diluar Sarana Pemerintah : Per 1 (satu) muka reklame, per


rupiah penuh) No

Kelompok


1 2 3

KAWASAN A KAWASAN B KAWASAN C

1.200 1.100 1.000

Dipasang diluar gedung/Ruangan dengan ketinggian 0.00–10.00 M

10.01-20.00 M

20.01-30.00 M

30.01-40.00 M

2.800 2.600 2.400

3.500 3.300 3.100

4.200 4.000 3.800

2.100 1.900 1.700

Diatas 40 M

4.900 4.700 4.500

5.3. Tabel Reklame bukan billboard yang menggunakan Nilai Jual Objek Pajak N o 1

Jenis Reklame -

Reklame kain/spanduk 6m x 1m Banner 6m x 4m Umbul-umbul min 2m x 1m s/d 5m x 1m

Nilai Jual Objek Pajak Rp. 20.000.- / Rp. 20.000.- / Rp. 20.000.- /

Ketentuan Penyelenggaraan Reklame Jangka waktu penyelenggaraan minimal 3 (tiga) hari, maksimal 15 (lima belas) hari

2

Reklame melekat a. Sticker - Ukuran diatas 50

Rp. 100 /

b. Mural

Rp. 3.000.- / lbr Rp. 1.500 /

3

Reklame selebaran

Rp. 3.000 / lbr

4

Reklame berjalan / kendaraan

Rp. 5.000 /

5

Reklame udara

Rp. 500.000

6

Reklame suara

Rp. 50.000 / menit

7

Reklame film / slide / videotron / megatron / multi media lainnya : - Dengan suara - Tanpa suara

Rp. 20.000 / menit Rp. 10.000 / menit

-

Ukuran dibawah 50

- Sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali penyelenggaraan minimal 30 hari - Setiap penyelenggaraan maksimal 365 hari Sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali penyelenggaraan minimal 30 hari Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 365 hari Sekali peragaan, paling lama 30 hari Bagian yang kurang 1 menit dihitung menjadi 1 menit setiap kali penyelenggaraan minimal 5 menit / hari Jangka waktu menit/hari

minimal

6. Produk pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame 7. Sarana dan prasarana 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10.

Loket pelayanan Ruang tunggu Personal Computer(PC) / Laptop Printer Alat Tulis Kantor Stanpel/Cap legalitas Telepon/fax

Filling Cabinet

Meja+Kursi Alat transportasi (untuk keperluan pemeriksaan lapangan)

8. Kompetensi petugas 8.1. Petugas Loket 8.1.1. Lulusan SMA/D3 8.1.2. Dapat Mengoperasikan Komputer 8.1.3. Memahami dan mengerti peraturan terkait reklame dan retribusi 8.1.4. Luwes, komunikatif dan Customer Oriented 8.1.5. Tegas 8.1.6. Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab 8.1.7. Teliti 8.2. Team TTPR 8.2.1. Lulusan SMA/D3 8.2.2. Dapat Mengoperasikan Komputer 8.2.3. Memahami dan mengerti peraturan terkait reklame dan tata ruang 8.2.4. Tegas 8.2.5. Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab

10

8.2.6. Kerjasama 8.2.7. Teliti

9. Pengawasan internal 9.1. Pemantauan kinerja dilakukan dengan menggunakan kartu kendali pelayanan yang melekat pada berkas pelayanan, 9.2. Kartu kendali ini akan mengikuti proses perjalanan berkas dari satu petugas kepada petugas lainnya dari mulai diterimanya berkas hingga pemprosesan berkas selesai. 9.3. Setiap petugas wajib melakukan paraf dan tanggal penyerahan dan penerimaan sesuai dengan alurnya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana letak kesalahan jika terjadi keterlambatan atau penyelesaian pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 9.4. Kartu kendali akan dikumpulkan setiap waktu atau ketika terjadi complain dari pelanggan untuk ditindaklanjuti

10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; Prosedur penanganan pengaduan di Dinas Pendapatan dilaksanakan sebagai berikut : 10.1. Masyarakat memberikan pengaduan ke Dinas Pendapatan melalui : 10.1.1. Media surat / tertulis Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada petugas loket atau dapat dikirim melalui pos ditujukan kepada : Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam JL. RAJA ISA NOMOR 17 BATAM CENTRE BATAM BATAM

Surat yang masuk akan diterima oleh

sekretariat dinas untuk dilakukan

penomoran surat masuk dan kemudian akan dilanjutkan kepada bidang terkait untuk dilakukan penanganan pengaduan 10.1.2. Media Internet Pengaduan ditujukan melalui email Dinas Pendapatan yaitu Email : [email protected] Atau melalui website dispenda.batamkota.go.id 10.1.3. Media telephon/Fax Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui pesawat telephon atau melalui fax di nomor

TELP. 0778 470670, 71, 72, FAX 73. Oleh

operator telephon akan disambungkan kepada Bidang terkait dan akan segera ditindaklanjuti 10.1.4. Media langsung/tatap muka Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh personil bidang terkait di Ruang/loket pengaduan 10.2. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menyampaikan/ koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat). 10.3. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka personil yang menangani akan menjawab secara langsung. 10.4. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas. Hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan. 10.5. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas dengan SKPD terkait dan Walikota Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. 10.6. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (apabila pihak pengadu mencantumkan nomor telephon untuk klarifikasi) 10.7. Pengaduan melalui internet akan dibalas kepada email yang bersangkutan 10.8. Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS, pengaduan melalui telepon/Fax akan dibalas atau akan ditelepon kepada yang bersangkutan 10.9. Pengaduan secara langsung akan

dijawab secara langsung kepada yang

bersangkutan 10.10. Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui internet, via telepon, maupun secara langsung, akan dicatat dan dipilah oleh Kasub bag. Umum dibantu oleh staf Subbag Umum dan dicatat dalam Buku Pengaduan yang terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan, dan bobot pengaduan. diserahkan kepada Sekretaris Dinas untuk diperiksa. Apabila Laporan Pengaduan Pelayanan Publik perlu dilakukan perbaikan, maka laporan pengaduan diserahkan kembali kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki dan akan diperiksa kembali oleh Sekretaris Dinas untuk disetujui. 10.11. Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang telah disetujui oleh Sekretaris Dinas akan diserahkan kepada Kepala Dinas sebagai laporan bulanan.

10.12. Target penyelesaian pengaduan dalam 1 (satu) tahun adalah minimal harus dapat menyelesaikan 75 % dari total pengaduan yang diterima oleh Dinas Pendapatan untuk semua media pengaduan. 11. Jumlah petugas Jumlah petugas yang terlibat untuk melakukan pelayanan ini adalah : 11.1. Petugas Loket

: 1 orang

11.2. TTPR

: 5 orang

12. Jaminan pelayanan 12.1. Apabila dalam waktu yang sudah ditetapkan produk layanan belum juga selesai karena kelalaian petugas, maka apabila sudah selesai petugas yang bersangkutan wajib mengantarkan ke rumah pemohon dengan disertai permohonan maaf. 12.2. Apabila produk layanan sudah selesai dan dalam waktu 1 bulan dari tanggal selesainya belum diambil pemohon, maka petugas membuat surat pemberitahuan yang dikirim ke rumah pemohon agar segera mengambil produk layanan tersebut dan

membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

12.3. Selain kompensasi yang telah disebutkan diatas, apabila semua produk layanan yang

masa berlakunyanya sudah habis, maka petugas akan membuat surat

pemberitahuan

kepada pemohon,

untuk selanjutnya

pemohon

mengajukan

perpanjangan ijin. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 13.1. Untuk menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan disediakan petugas keamanan yang akan ditugaskan di area loket pelayanan 13.2. Gedung pelayanan dilengkapi dengan tangga darurat, tabung pemadam kebakaran serta kamera CCTV 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Adapun upaya ini akan dilaksanakan dengan : 14.1. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat 14.1.1.

Survey dilakukan kepada masyarakat yang merasakan pelayanan Dinas Pendapatan

Daerah

Kota

Batam

untuk

mengetahui

tingkat

kepuasan

masyarakat serta menjaring keluhan terhadap pelaksanaan pelayanan 14.1.2.

Survey akan dilakukan oleh Seksi Evaluasi dan Pelaporan

14.1.3.

Survey dilakukan setahun sekali dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan

14.1.4.

Hasil survey berdasarkan pedoman pengolahan data IKM

14.1.5.

Hasil survey dengan indeks persepsi “kurang baik” ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan bersama bagian terkait untuk dicarikan jalan keluar untuk dapat meningkatkan

indeks dan dibuatkan perencanaan tindak lanjut

untuk perbaikan pada unsur-unsur yang dinilai masih rendah. 14.2. Penilaian kinerja karyawan oleh Sub Bagian Kepegawaian

4.1.2. Pelayanan Perijinan Reklame (Penggantian tema/gambar reklame) 1. Dasar hukum 1.1. Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 1.2. Perwako No.12 tahun 2007 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam 1.3. Perwako No 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1.4. Perwako No 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam 2. Persyaratan 2.1. Mengisi Formulir IDR 2.2. Melampirkan Denah Gambar (untuk reklame billboard, melekat/mural) 2.3. Melampirkan Bukti Jaminan Bongkar (untuk reklame billboard) 2.4. Melampirkan Surat Jaminan Asuransi (untuk reklame billboard) 2.5. Melampirkan Surat Kuasa dan Foto copy KTP bagi yang pengurusannya diwakilkan 2.6. Melampirkan Tema dan/atau gambar yang akan dipasang 2.7. Melampirkan Surat Setoran Pajak Lunas 2.8. Melampirkan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) yang belum habis masa berlakunya. 3. Prosedur 3.1. Pemohon mengajukan permohonan ijin reklame dengan mengisi formulir Isian Data Reklame (IDR) yang sudah disediakan dan melengkapi persyaratan 3.2. Petugas

loket

menerima

dokumen permohonan

dan

memeriksa kelengkapan

persyaratan, jika dokumen belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika sudah lengkap dokumen akan diproses oleh TTPR 3.3. TTPR mempelajari teknis dan lokasi, dan memutuskan disetujui atau tidaknya permohonan yang diajukan. 3.4. Jika tidak disetujui, TTPR menerbitkan surat penolakan (beserta alasannya) dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon melalui petugas di loket penerimaan permohonan 3.5. Jika disetujui TTPR menerbitkan

ijin prinsip

melalui petugas di loket penerimaan permohonan

dan menyerahkan kepada pemohon

4. Jangka waktu penyelesaian; Jangka waktu penyelesaian pelayanan sejak permohonan diterima lengkap oleh petugas loket adalah tiga (3) hari kerja, dengan rincian : 4.1. 1 hari kerja di loket penerimaan 4.2. 1 hari kerja Tim mempelajari dokumen administrasi, teknis dan lokasi 4.3. 1 hari kerja penerbitan Ijin Prinsip 5. Biaya Tidak dikenakan biaya 6. Produk pelayanan Izin Perubahan Tema / Gambar Reklame 7. Sarana dan prasarana 7.1. Loket pelayanan 7.2. Ruang tunggu 7.3. Personal Computer(PC) / Laptop 7.4. Printer 7.5. Alat Tulis Kantor 7.6. Stanpel/Cap legalitas 7.7. Telepon/fax 7.8. Filling Cabinet 7.9. Meja+Kursi 7.10. Alat transportasi (untuk keperluan pemeriksaan lapangan) 8. Kompetensi petugas 8.1.Petugas Loket 8.1.1 Lulusan SMA/D3 8.1.2 Dapat Mengoperasikan Komputer 8.1.3 Memahami dan mengerti peraturan terkait reklame dan retribusi 8.1.4 Luwes, komunikatif dan Customer Oriented 8.1.5 Tegas 8.1.6 Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab 8.1.7 Teliti 8.2.Team TTPR 8.2.1 Lulusan SMA/D3 8.2.2 Bisa Komputer 8.2.3 Memahami dan mengerti peraturan terkait reklame dan tata ruang

8.2.4 Tegas 8.2.5 Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab 8.2.6 Kerjasama 8.2.7 Teliti 9. Pengawasan internal; 9.1. Pemantauan kinerja dilakukan dengan menggunakan kartu kendali pelayanan yang melekat pada berkas pelayanan, 9.2. Kartu kendali ini akan mengikuti proses perjalanan berkas dari satu petugas kepada petugas lainnya dari mulai diterimanya berkas hingga pemprosesan berkas selesai. 9.3. Setiap petugas wajib melakukan paraf dan tanggal penyerahan dan penerimaan sesuai dengan alurnya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana letak kesalahan jika terjadi keterlambatan atau penyelesaian pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 9.4. Kartu kendali akan dikumpulkan setiap waktu atau ketika terjadi complain dari pelanggan untuk ditindaklanjuti 10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; Prosedur penanganan pengaduan di Dinas Pendapatan dilaksanakan sebagai berikut : 10.1. Masyarakat memberikan pengaduan ke Dinas Pendapatan melalui : 10.1.1. Media surat / tertulis Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada petugas loket atau dapat dikirim melalui pos ditujukan kepada : Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam JL. RAJA ISA NOMOR 17 BATAM CENTRE BATAM BATAM




TELP. 0778 470670, 71, 72, FAX 73. Oleh

operator telephon akan disambungkan kepada Bidang terkait dan akan segera ditindaklanjuti 10.1.4. Media langsung/tatap muka Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh personil bidang terkait di Ruang/loket pengaduan 10.2. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menyampaikan/ koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat). 10.3. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka personil yang menangani akan menjawab secara langsung. 10.4. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas. Hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan. 10.5. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas dengan SKPD terkait dan Walikota Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. 10.6. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (apabila pihak pengadu mencantumkan nomor telephon untuk klarifikasi) 10.7. Pengaduan melalui internet akan dibalas kepada email yang bersangkutan 10.8. Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS, pengaduan melalui telepon/Fax akan dibalas atau akan ditelepon kepada yang bersangkutan 10.9. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang bersangkutan 10.10. Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui internet, via telepon, maupun secara langsung, akan dicatat dan dipilah oleh Kasub bag. Umum dibantu oleh staf Subbag Umum dan dicatat dalam Buku Pengaduan yang terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan, dan bobot pengaduan. diserahkan kepada Sekretaris Dinas untuk diperiksa. Apabila Laporan Pengaduan Pelayanan Publik perlu dilakukan perbaikan, maka laporan pengaduan diserahkan kembali kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki dan akan diperiksa kembali oleh Sekretaris Dinas untuk disetujui. 10.11. Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang telah disetujui oleh Sekretaris Dinas akan diserahkan kepada Kepala Dinas sebagai laporan bulanan.

10.12. Target penyelesaian pengaduan dalam 1 (satu) tahun adalah minimal harus dapat menyelesaikan 75 % dari total pengaduan yang diterima oleh Dinas Pendapatan untuk semua media pengaduan. 11. Jumlah petugas; Jumlah petugas yang terlibat untuk melakukan pelayanan ini adalah : 11.1. Petugas Loket : 1 orang 11.2. TTPR

: 5 orang

12. Jaminan pelayanan 12.1. Apabila dalam waktu yang sudah ditetapkan produk layanan belum juga selesai karena kelalaian petugas, maka apabila sudah selesai petugas yang bersangkutan wajib mengantarkan ke rumah pemohon dengan disertai permohonan maaf. 12.2. Apabila produk layanan sudah selesai dan dalam waktu 1 bulan dari tanggal selesainya belum diambil pemohon, maka petugas membuat surat pemberitahuan yang dikirim ke rumah pemohon agar segera mengambil produk layanan tersebut. 12.3. Selain kompensasi yang telah disebutkan diatas, apabila semua produk layanan yang masa berlakunyanya sudah habis, maka petugas akan membuat surat pemberitahuan kepada pemohon, untuk selanjutnya pemohon mengajukan perpanjangan ijin. 12.4. Pemohon dapat melakukan penggantian tema dan gambar reklame dengan waktu tayang maksimal 30 hari 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 13.1. Untuk menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan disediakan petugas keamanan yang akan ditugaskan di area loket pelayanan 13.2. Gedung pelayanan dilengkapi dengan tangga darurat, tabung pemadam kebakaran serta kamera CCTV 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Adapun upaya ini akan dilaksanakan dengan : 14.1. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat 14.1.1. Survey dilakukan kepada masyarakat yang merasakan pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat serta menjaring keluhan terhadap pelaksanaan pelayanan 14.1.2. Survey akan dilakukan oleh Seksi Evaluasi dan Pelaporan 14.1.3. Survey dilakukan setahun sekali dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan 14.1.4. Hasil survey berdasarkan pedoman pengolahan data IKM

14.1.5. Hasil survey dengan indeks persepsi “kurang baik” ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan bersama bagian terkait untuk dicarikan jalan keluar untuk dapat meningkatkan indeks dan dibuatkan perencanaan tindak lanjut untuk perbaikan pada unsur-unsur yang dinilai masih rendah. 14.2. Penilaian kinerja karyawan oleh Sub Bagian Kepegawaian 4.1.3. Pelayanan Pembayaran Pajak Reklame 1. Dasar hukum 1.1. Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 1.2. Perwako No.12 tahun 2007 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam 1.3. Perwako No 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1.4. Perwako No 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam 2. Persyaratan 2.1. SSPD yang telah diisi berdasarkan SKPD Reklame 2.2. Melampirkan SKPD Reklame 3. Posedur 3.1. Wajib Pajak mengisi SSPD sesuai dengan SKPD Reklame secara jelas dan benar 3.2. Wajib Pajak akan menentukan apakah akan melakukan pembayaran ke Kasda secara langsung atau transfer melalui bank lain Non Kasda 3.3. Jika pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Non Kasda, maka Wajib Pajak harus memfalidasi SSPD ke Bank Persepsi dengan melampirkan bukti transfer, dan menyerahkan SSPD lb 2 ke TTPR untuk diproses Izin Reklame 3.4. Jika pembayaran dilakukan ke Kasda secara langsung, maka Wajib Pajak membayarkan pajak terutang sesuai SSPD ke Kasda 3.5. Kasda akan menerima pembayaran pajak dan memeriksa SSPD 3.6. Kasda akan menandatangani dan menstempel SSPD 3.7. Kasda akan menyerahkan SSPD lb 1 ke Wajib Pajak, lb 3 diarsip oleh Kasda, lb 2 dan lb 4 diserahkan kepada Dinas Pendapatan Kota Batam. 4. Jangka waktu penyelesaian; Jangka waktu pelayanan adalah satu (1) hari kerja, yakni hanya dengan membayar dan menyerahkan SSPD dan STPD ke kasda atau membayar ke Bank Non Kasda dan menyerahkan Bukti Transfer, dan seluruh lembar SSPD dan STPD ke Seksi Penetapan dan Seksi Penagihan dan Perhitungan melalui loket pelayanan

5. Biaya 5.1. Penyelenggaraan Reklame Dalam Sarana Pemerintah : Per 1 (satu) muka reklame, per


rupiah penuh) Dipasang diluar gedung/Ruangan dengan ketinggian No

Kelompok


0.00

10.01

20.01

30.01

–

-

-

-

10.00 M

20.00 M

30.00 M

40.00 M

Diatas 40 M

1

KAWASAN A

1.600

2.800

3.500

4.200

4.900

5.600

2

KAWASAN B

1.400

2.500

3.200

3.900

4.600

5.300

3

KAWASAN C

1.200

2.200

2.900

3.600

4.300

5.000

5.2. Penyelenggaraan Reklame Diluar Sarana Pemerintah : Per 1 (satu) muka reklame, per Luas Reklame dan per Hari Pemasangan (Dalam rupiah penuh) Dipasang diluar gedung/Ruangan dengan ketinggian No

Kelompok


0.00

10.01

20.01

30.01

–

-

-

-

10.00 M

20.00 M

30.00 M

40.00 M

Diatas 40 M

1

KAWASAN A

1.200

2.100

2.800

3.500

4.200

4.900

2

KAWASAN B

1.100

1.900

2.600

3.300

4.000

4.700

3

KAWASAN C

1.000

1.700

2.400

3.100

3.800

4.500

5.3. Tabel Reklame bukan billboard yang menggunakan Nilai Jual Objek Pajak No 1

2

Jenis Reklame -

Reklame kain/spanduk 6m x 1m Banner 6m x 4m Umbul-umbul min 2m x 1m s/d 5m x 1m

Reklame melekat c. Sticker - Ukuran diatas 50

-

Ukuran dibawah 50

Nilai Jual Objek Pajak Rp. 20.000.- / Rp. 20.000.- /

Ketentuan Penyelenggaraan Reklame Jangka waktu penyelenggaraan minimal 3 (tiga) hari, maksimal 15 (lima belas) hari

Rp. 20.000.- /

Rp. 100 /

Rp. 3.000.- / lbr

d. Mural Reklame selebaran

Rp. 1.500 /

3

4

Reklame berjalan / kendaraan

Rp. 5.000 /

Rp. 3.000 / lbr

- Sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali penyelenggaraan minimal 30 hari - Setiap penyelenggaraan maksimal 365 hari

Sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali penyelenggaraan minimal 30 hari Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 365 hari

5

Reklame udara

Rp. 500.000

6

Reklame suara

Rp. 50.000 / menit

7

Reklame film / slide / videotron / megatron / multi media lainnya : - Dengan suara - Tanpa suara

Rp. 20.000 / menit Rp. 10.000 / menit

Sekali peragaan, paling lama 30 hari Bagian yang kurang 1 menit dihitung menjadi 1 menit setiap kali penyelenggaraan minimal 5 menit / hari

Jangka waktu menit/hari

minimal

10

6. Produk pelayanan Bukti Setor (SSPD lb.1) 7. Sarana dan prasarana 7.1. Loket pelayanan 7.2. Ruang tunggu 7.3. Personal Computer(PC) / Laptop 7.4. Printer 7.5. Alat Tulis Kantor 7.6. Stanpel/Cap legalitas 7.7. Telepon/fax 7.8. Filling Cabinet 7.9. Meja+Kursi 8. Kompetensi petugas 8.1. Petugas Loket 8.1.1. Lulusan SMA/D3 8.1.2. Dapat Mengoperasikan Komputer 8.1.3. Memahami dan mengerti peraturan terkait reklame dan retribusi 8.1.4. Luwes, komunikatif dan Customer Oriented 8.1.5. Tegas 8.1.6. Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab 8.1.7. Teliti 9. Pengawasan internal; 9.1. Pemantauan kinerja dilakukan dengan menggunakan kartu kendali pelayanan yang melekat pada berkas pelayanan, 9.2. Kartu kendali ini akan mengikuti proses perjalanan berkas dari satu petugas kepada petugas lainnya dari mulai diterimanya berkas hingga pemprosesan berkas selesai. 9.3. Setiap petugas wajib melakukan paraf dan tanggal penyerahan dan penerimaan sesuai dengan alurnya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana letak kesalahan jika terjadi keterlambatan atau penyelesaian pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

9.4. Kartu kendali akan dikumpulkan setiap waktu atau ketika terjadi complain dari pelanggan untuk ditindaklanjuti 10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; Prosedur penanganan pengaduan di Dinas Pendapatan dilaksanakan sebagai berikut : 14.3. Masyarakat memberikan pengaduan ke Dinas Pendapatan melalui : 14.3.1. Media surat / tertulis Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada petugas loket atau dapat dikirim melalui pos ditujukan kepada : Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam JL. RAJA ISA NOMOR 17 BATAM CENTRE BATAM BATAM Surat yang masuk akan diterima oleh


penomoran surat masuk dan kemudian akan dilanjutkan kepada bidang terkait untuk dilakukan penanganan pengaduan. 14.3.2. Media Internet Pengaduan ditujukan melalui email Dinas Pendapatan yaitu Email : [email protected] Atau melalui website dispenda.batamkota.go.id 14.3.3. Media telephon/Fax Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui pesawat telephon atau melalui fax di nomor

TELP. 0778 470670, 71, 72, FAX 73. Oleh

operator telephon akan disambungkan kepada Bidang terkait dan akan segera ditindaklanjuti 14.3.4. Media langsung/tatap muka Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh personil bidang terkait di Ruang/loket pengaduan 14.4. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menyampaikan/ koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat). 14.5. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka personil yang menangani akan menjawab secara langsung. 14.6. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas. Hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan. 14.7. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas dengan SKPD terkait dan Walikota Cq Asisten

atau Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. 14.8. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (apabila pihak pengadu mencantumkan nomor telephon untuk klarifikasi) 14.9. Pengaduan melalui internet akan dibalas kepada email yang bersangkutan 14.10. Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS, pengaduan melalui telepon/Fax akan dibalas atau akan ditelepon kepada yang bersangkutan 14.11. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang bersangkutan 14.12. Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui internet, via telepon, maupun secara langsung, akan dicatat dan dipilah oleh Kasub bag. Umum dibantu oleh staf Subbag Umum dan dicatat dalam Buku Pengaduan yang terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan, dan bobot pengaduan. diserahkan kepada Sekretaris Dinas untuk diperiksa. Apabila Laporan Pengaduan Pelayanan Publik perlu dilakukan perbaikan, maka laporan pengaduan diserahkan kembali kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki dan akan diperiksa kembali oleh Sekretaris Dinas untuk disetujui. 14.13. Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang telah disetujui oleh Sekretaris Dinas akan diserahkan kepada Kepala Dinas sebagai laporan bulanan. 14.14. Target penyelesaian pengaduan dalam 1 (satu) tahun adalah minimal harus dapat menyelesaikan 75 % dari total pengaduan yang diterima oleh Dinas Pendapatan untuk semua media pengaduan. 11. Jumlah petugas; Jumlah petugas yang terlibat untuk melakukan pelayanan ini adalah : Petugas Loket

: 1 orang (untuk menerima bukti setor)

12. Jaminan pelayanan 12.1

Apabila dalam waktu yang sudah ditetapkan produk layanan belum juga selesai karena kelalaian petugas, maka apabila sudah selesai petugas yang bersangkutan wajib mengantarkan ke rumah pemohon dengan disertai permohonan maaf.

12.2

Apabila produk layanan sudah selesai dan dalam waktu 1 bulan dari tanggal selesainya belum diambil pemohon, maka petugas membuat surat pemberitahuan yang dikirim ke rumah pemohon agar segera mengambil produk layanan tersebut dan membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku .

12.3

Selain kompensasi yang telah disebutkan diatas, Setiap akhir masa/tahun pajak sudah jatuh tempo,

maka petugas akan membuat surat pemberitahuan kepada

wajib pajak, untuk selanjutnya wajib pajak melakukan kewajibannya

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 13.1. Untuk menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan disediakan petugas keamanan yang akan ditugaskan di area loket pelayanan 13.2. Gedung pelayanan dilengkapi dengan tangga darurat, tabung pemadam kebakaran serta kamera CCTV 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Adapun upaya ini akan dilaksanakan dengan : 14.3. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat 14.3.1. Survey dilakukan kepada masyarakat yang merasakan pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat serta menjaring keluhan terhadap pelaksanaan pelayanan 14.3.2. Survey akan dilakukan oleh Seksi Evaluasi dan Pelaporan 14.3.3. Survey dilakukan setahun sekali dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan 14.3.4. Hasil survey berdasarkan pedoman pengolahan data IKM 14.3.5. Hasil survey dengan indeks persepsi “kurang baik” ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan bersama bagian terkait untuk dicarikan jalan keluar untuk dapat meningkatkan indeks dan dibuatkan perencanaan tindak lanjut untuk perbaikan pada unsur-unsur yang dinilai masih rendah. 14.4. Penilaian kinerja karyawan oleh Sub Bagian Kepegawaian 4.1.4. Penerbitan SKPD, SKPDN, SKPDKB,SKPDKBT, SKPDLB 15. Dasar hukum 1.5. Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 1.6. Perwako No.12 tahun 2007 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam 1.7. Perwako No 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1.8. Perwako No 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam 16. Persyaratan 16.1.

SSPD lb 4,

16.2.

Bukti Transfer

17. Posedur 17.1. Dari prosedur pembayaran Seksi Penetapan dan Seksi Penagihan dan Perhitungan menerima SSPD lb 4 dan Bukti Transfer 17.2. Seksi Penetapan meneliti dan memeriksa SSPD dan Bukti Transfer

17.3. Seksi Penetapan akan mengirimkan Nota Perhitungan Pajak ke WP 17.4. Seksi Penetapan akan menentukan apakah WP lebih bayar, atau kurang bayar? 17.5. Jika kurang bayar Seksi Penetapan akan menerbitkan SKPDKB. Jika lebih bayar Seksi Penetapan akan menerbitkan SKPDLB. 17.6. Seksi Penetapan akan mengirim Surat Ketetapan lembar 1 ke WP dan mengarsip lembar 2 17.7. Untuk SKPDKB Seksi Penagihan akan memperbarui Daftar SKPDKB 18.

Jangka waktu penyelesaian;

Jangka waktu penyelesaian pelayanan Penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDLB sejak berkas diterima lengkap oleh Seksi Penetapan adalah 9 hari kerja dengan rincian : 18.1. 1 hari kerja Seksi Penetapan meneliti dan memeriksa SSPD, Bukti Transfer 18.2. 1 hari kerja Seksi Penetapan akan membuat Nota Perhitungan Pajak dan mengirimkannya ke WP 18.3. 2 hari kerja Seksi Penetapan akan menentukan apakah WP lebih bayar, atau kurang bayar 18.4. 2 hari kerja Seksi Penetapan akan menerbitkan SKPD, penerbitkan SKPDKB (jika kurang bayar), penerbitkan SKPDLB (jika lebih bayar). 18.5. 3 hari kerja pengiriman Surat Ketetapan lembar 1 ke WP dan mengarsip lembar 2 atau pembaruan dan pengiriman Daftar SKPDKB oleh Seksi Penagihan (jika kurang bayar) 19. Biaya Dasar pengenaan pajak x tarif pajak 20. Produk pelayanan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB 21.

Sarana dan prasarana

21.1. Personal Computer(PC) / Laptop 21.2. Printer 21.3. Alat Tulis Kantor 21.4. Stanpel/Cap legalitas 21.5. Telepon/fax 21.6. Filling Cabinet 21.7. Meja+Kursi 21.8. Kurir 22.

Kompetensi petugas

8.1

Lulusan S1 (sesuai bidang ilmu)

8.2

Dapat Mengoperasikan Komputer

8.3

Memahami dan mengerti peraturan terkait reklame dan retribusi

8.4

Tegas

8.5

Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab

8.6

Kerjasama

8.7

Teliti

23.

Pengawasan internal;

23.1. Pemantauan kinerja dilakukan dengan menggunakan kartu kendali pelayanan yang melekat pada berkas pelayanan, 23.2. Kartu kendali ini akan mengikuti proses perjalanan berkas dari satu petugas kepada petugas lainnya dari mulai diterimanya berkas hingga pemprosesan berkas selesai. 23.3. Setiap petugas wajib melakukan paraf dan tanggal penyerahan dan penerimaan sesuai dengan alurnya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana letak kesalahan jika terjadi keterlambatan atau penyelesaian pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 23.4. Kartu kendali akan dikumpulkan setiap waktu atau ketika terjadi complain dari pelanggan untuk ditindaklanjuti. 24. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; Prosedur penanganan pengaduan di Dinas Pendapatan dilaksanakan sebagai berikut : 24.1. Masyarakat memberikan pengaduan ke Dinas Pendapatan melalui : 24.1.1. Media surat / tertulis Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada petugas loket atau dapat dikirim melalui pos ditujukan kepada : Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam JL. RAJA ISA NOMOR 17 BATAM CENTRE BATAM BATAM Surat yang masuk akan diterima oleh



TELP. 0778 470670, 71, 72, FAX 73. Oleh

operator telephon akan disambungkan kepada Bidang terkait dan akan segera ditindaklanjuti

24.1.4. Media langsung/tatap muka Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh personil bidang terkait di Ruang/loket pengaduan 24.2. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menyampaikan/ koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat). 24.3. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka personil yang menangani akan menjawab secara langsung. 24.4. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas. Hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan. 24.5. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas dengan SKPD terkait dan Walikota Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. 24.6. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (apabila pihak pengadu mencantumkan nomor telephon untuk klarifikasi) 24.7. Pengaduan melalui internet akan dibalas kepada email yang bersangkutan 24.8. Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS, pengaduan melalui telepon/Fax akan dibalas atau akan ditelepon kepada yang bersangkutan 24.9. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang bersangkutan 24.10. Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui internet, via telepon, maupun secara langsung, akan dicatat dan dipilah oleh Kasub bag. Umum dibantu oleh staf Subbag Umum dan dicatat dalam Buku Pengaduan yang terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan, dan bobot pengaduan. diserahkan kepada Sekretaris Dinas untuk diperiksa. Apabila Laporan Pengaduan Pelayanan Publik perlu dilakukan perbaikan, maka laporan pengaduan diserahkan kembali kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki dan akan diperiksa kembali oleh Sekretaris Dinas untuk disetujui. 24.11. Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang telah disetujui oleh Sekretaris Dinas akan diserahkan kepada Kepala Dinas sebagai laporan bulanan. 24.12. Target penyelesaian pengaduan dalam 1 (satu) tahun adalah minimal harus dapat menyelesaikan 75 % dari total pengaduan yang diterima oleh Dinas Pendapatan untuk semua media pengaduan. 25. Jumlah petugas; Jumlah petugas yang terlibat untuk melakukan pelayanan ini adalah 5 orang :

25.1. Petugas pemeriksa SSPD dan Bukti Transfer: 1 orang 25.2. Petugas pembuat nota perhitungan pajak : 1 orang 25.3. Petugas pembuat SKPD,SKPDKB dan SKPDLB : 1 orang 25.4. Petugas pemeriksa nota perhitungan pajak : 1 orang 26. Jaminan pelayanan 26.1. Apabila dalam waktu yang sudah ditetapkan produk layanan belum juga selesai karena kelalaian petugas, maka apabila sudah selesai petugas yang bersangkutan wajib mengantarkan ke rumah pemohon dengan disertai permohonan maaf. 26.2. Apabila produk layanan sudah selesai dan dalam waktu 1 bulan dari tanggal selesainya belum diambil pemohon, maka petugas membuat surat pemberitahuan yang dikirim ke rumah pemohon agar segera mengambil produk layanan tersebut dan membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. 27. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 27.1. Untuk menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan disediakan petugas keamanan yang akan ditugaskan diarea pelayanan 27.2. Gedung pelayanan dilengkapi dengan tangga darurat, tabung pemadam kebakaran serta kamera CCTV 28. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Adapun upaya ini akan dilaksanakan dengan : 28.1. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat 28.1.1. Survey dilakukan kepada masyarakat yang merasakan pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat serta menjaring keluhan terhadap pelaksanaan pelayanan 28.1.2. Survey akan dilakukan oleh Seksi Evaluasi dan Pelaporan 28.1.3. Survey dilakukan setahun sekali dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan 28.1.4. Hasil survey berdasarkan pedoman pengolahan data IKM 28.1.5. Hasil survey dengan indeks persepsi “kurang baik” ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan bersama bagian terkait untuk dicarikan jalan keluar untuk dapat meningkatkan indeks dan dibuatkan perencanaan tindak lanjut untuk perbaikan pada unsur-unsur yang dinilai masih rendah. 28.2. Penilaian kinerja karyawan oleh Sub Bagian Kepegawaian

4.1.5. Pelayanan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak 29. Dasar hukum 1.9. Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 1.10. Perwako No.12 tahun 2007 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam 1.11. Perwako No 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1.12. Perwako No 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam 30. Persyaratan 30.1. Membuat surat pengajuan pembetulan dalam bahasa Indonesia disertai alasannya ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan 30.2. Melampirkan Surat Ketetapan Pajak 30.3. Melampirkan FC KTP Pemohon 31. Posedur 31.1. Wajib

Pajak

mengajukan

permohonan

pembetulan

satu

jenis

SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SKPDLB secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonan kepada Kepala Dispenda melalui loket pelayanan 31.2. Petugas Loket memeriksa kelengkapan administrasi permohonan pembetulan 31.3. Petugas Loket menentukan apakah berkas permohonan sudah lengkap? 31.4. Jika Tidak, maka petugas akan mengembalikan berkas permohonan pembetulan ke Wajib Pajak 31.5. Wajib Pajak memperbaiki dan melengkapi berkas permohonan pembetulan 31.6. Jika Ya, petugas loket melanjutkan ke Seksi Penetapan untuk diteliti dan dikaji 31.7. Seksi Penetapan menentukan apakah permohonan pembetulan dikabulkan? 31.8. Jika Tidak, maka Seksi Penetapan akan menerbitkan Surat Keputusan Penolakan 31.9. Jika Ya, maka Seksi Penetapan akan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan 31.10.

Kepala Dispenda harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 bulan

sejak Surat

permohonan Pembetulan diterima lengkap. Jika terlampau, maka

permohonan dianggap diterima 31.11.

Seksi Penetapan mengirim Surat Keputusan lembar 1 ke Wajib Pajak dan

mengarsip Surat Pembetulan lembar 2. 32. Jangka waktu penyelesaian; Jangka waktu penyelesaian pelayanan sejak permohonan diterima lengkap adalah 18 hari kerja, dengan rincian :

32.1. 1 hari kerja di loket penerimaan 32.2. 14 hari kerja Seksi Penetapan meneliti dan mengkaji permohonan 32.3. 3

hari kerja Seksi Penetapan menentukan apakah permohonan pembetulan

dikabulkan * Kepala Dispenda harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 bulan sejak Surat Permohonan Pembetulan diterima lengkap. Jika terlampau, maka permohonan dianggap diterima 33. Biaya Tidak dikenakan biaya 34. Produk pelayanan Surat Keputusan Pembetulan 35. Sarana dan prasarana 35.1. Loket pelayanan 35.2. Ruang tunggu 35.3. Personal Computer(PC) / Laptop 35.4. Printer 35.5. Alat Tulis Kantor 35.6. Stanpel/Cap legalitas 35.7. Telepon/fax 35.8. Filling Cabinet 35.9. Meja+Kursi 36. Kompetensi petugas 36.1. Petugas Loket 8.1.1. Lulusan SMA/D3 8.1.2. Dapat Mengoperasikan Komputer 8.1.3. Memahami dan mengerti peraturan terkait reklame dan retribusi 8.1.4. Luwes, komunikatif dan Customer Oriented 8.1.5. Tegas 8.1.6. Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab 8.1.7. Teliti 36.2. Team Seksi Penetapan 36.2.1. Lulusan S1 (Semua Bidang) 36.2.2. Bisa Komputer 36.2.3. Memahami dan mengerti peraturan terkait perpajakan 36.2.4. Tegas 36.2.5. Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab

36.2.6. Kerjasama 36.2.7. Teliti 37. Pengawasan internal; 37.1. Pemantauan kinerja dilakukan dengan menggunakan kartu kendali pelayanan yang melekat pada berkas pelayanan, 37.2. Kartu kendali ini akan mengikuti proses perjalanan berkas dari satu petugas kepada petugas lainnya dari mulai diterimanya berkas hingga pemprosesan berkas selesai. 37.3. Setiap petugas wajib melakukan paraf dan tanggal penyerahan dan penerimaan sesuai dengan alurnya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana letak kesalahan jika terjadi keterlambatan atau penyelesaian pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 37.4. Kartu kendali akan dikumpulkan setiap waktu atau ketika terjadi complain dari pelanggan untuk ditindaklanjuti 38. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; Prosedur penanganan pengaduan di Dinas Pendapatan dilaksanakan sebagai berikut : 38.1. Masyarakat memberikan pengaduan ke Dinas Pendapatan melalui : 38.1.1. Media surat / tertulis Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada petugas loket atau dapat dikirim melalui pos ditujukan kepada : Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam JL. RAJA ISA NOMOR 17 BATAM CENTRE BATAM BATAM Surat yang masuk akan diterima oleh



TELP. 0778 470670, 71, 72, FAX 73. Oleh

operator telephon akan disambungkan kepada Bidang terkait dan akan segera ditindaklanjuti 38.1.4. Media langsung/tatap muka Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh personil bidang terkait di Ruang/loket pengaduan

38.2. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menyampaikan/ koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat). 38.3. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka personil yang menangani akan menjawab secara langsung. 38.4. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas. Hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan. 38.5. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas dengan SKPD terkait dan Walikota Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. 38.6. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (apabila pihak pengadu mencantumkan nomor telephon untuk klarifikasi) 38.7. Pengaduan melalui internet akan dibalas kepada email yang bersangkutan 38.8. Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS, pengaduan melalui telepon/Fax akan dibalas atau akan ditelepon kepada yang bersangkutan 38.9. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang bersangkutan 38.10. Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui internet, via telepon, maupun secara langsung, akan dicatat dan dipilah oleh Kasub bag. Umum dibantu oleh staf Subbag Umum dan dicatat dalam Buku Pengaduan yang terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan, dan bobot pengaduan. diserahkan kepada Sekretaris Dinas untuk diperiksa. Apabila Laporan Pengaduan Pelayanan Publik perlu dilakukan perbaikan, maka laporan pengaduan diserahkan kembali kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki dan akan diperiksa kembali oleh Sekretaris Dinas untuk disetujui. 38.11. Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang telah disetujui oleh Sekretaris Dinas akan diserahkan kepada Kepala Dinas sebagai laporan bulanan. 38.12. Target penyelesaian pengaduan dalam 1 (satu) tahun adalah minimal harus dapat menyelesaikan 75 % dari total pengaduan yang diterima oleh Dinas Pendapatan untuk semua media pengaduan.

39. Jumlah petugas; Jumlah petugas yang terlibat untuk melakukan pelayanan ini adalah : 39.1. Petugas Loket

: 1 orang

39.2. Team Seksi Penetapan

: 2 Orang



12.2

Apabila Kepala Dispenda tidak memberikan keputusannya dalam jangka waktu 3 bulan sejak Surat Permohonan Pembetulan diterima lengkap, maka permohonan dianggap diterima

41. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 41.1. Untuk menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan disediakan petugas keamanan yang akan ditugaskan di area loket pelayanan 41.2. Gedung pelayanan dilengkapi dengan tangga darurat, tabung pemadam kebakaran serta kamera CCTV 42. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Adapun upaya ini akan dilaksanakan dengan : 42.1. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat 42.1.1. Survey dilakukan kepada masyarakat yang merasakan pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat serta menjaring keluhan terhadap pelaksanaan pelayanan 42.1.2. Survey akan dilakukan oleh Seksi Evaluasi dan Pelaporan 42.1.3. Survey dilakukan setahun sekali dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan 42.1.4. Hasil survey berdasarkan pedoman pengolahan data IKM 42.1.5. Hasil survey dengan indeks persepsi “kurang baik” ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan bersama bagian terkait untuk dicarikan jalan keluar untuk dapat meningkatkan indeks dan dibuatkan perencanaan tindak lanjut untuk perbaikan pada unsur-unsur yang dinilai masih rendah. 42.2. Penilaian kinerja karyawan oleh Sub Bagian Kepegawaian

4.1.6. Pelayanan Pembetulan Surat Ketetapan Hasil Pemeriksaan Internal Dispenda 43. Dasar hukum 1.13. Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 1.14. Perwako No.12 tahun 2007 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam 1.15. Perwako No 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1.16. Perwako No 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam

44. Persyaratan Adanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD,SKPDLB yang masuk ke Seksi Penetapan

45. Posedur 45.1. Seksi Penetapan memeriksa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDLB 45.2. Seksi Penetapan menentukan apakah ada kesalahan tulis, hitung atau kekeliruan penetapan ketentuan? 45.3. Jika Tidak, maka tidak ada implikasi lebih lanjut 45.4. Jika Ya, maka Seksi Penetapan akan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Secara Jabatan 45.5. Seksi Penetapan akan mengirim Surat Keputusan Pembetulan Secara Jabatan, lembar 1 dikirim ke Wajib Pajak lembar 2 diarsip 45.6. Wajib Pajak akan melakukan pembayaran atau restitusi atau banding dengan mengikuti prosedur masing-masing

46. Jangka waktu penyelesaian; Jangka waktu penyelesaian pelayanan

sejak permohonan diterima lengkap oleh Seksi

Penetapan adalah enam (6) hari kerja, dengan rincian : 46.1. 3 hari kerja Seksi Penetapan mempelajari dan menerbitkan Surat Pembetulan Secara Jabatan 46.2. 3 hari pengiriman kepada Wajib Pajak

47. Biaya Tidak dikenakan biaya

48. Produk pelayanan Surat Keputusan Pembetulan Secara Jabatan

49. Sarana dan prasarana 49.1. Personal Computer(PC) / Laptop 49.2. Printer 49.3. Alat Tulis Kantor 49.4. Stampel/Cap legalitas 49.5. Telepon/fax 49.6. Filling Cabinet 49.7. Meja+Kursi

50. Kompetensi petugas 50.1. Petugas Seksi Penetapan 8.1.1 Lulusan S1 (sesuai bidang ilmu) 8.1.2 Dapat Mengoperasikan Komputer 8.1.3 Memahami dan mengerti peraturan terkait perpajakan 8.1.4 Tegas 8.1.5 Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab 8.1.6 Kerjasama 8.1.7 Teliti

51. Pengawasan internal; 51.1. Pemantauan kinerja dilakukan dengan menggunakan kartu kendali pelayanan yang melekat pada berkas pelayanan, 51.2. Kartu kendali ini akan mengikuti proses perjalanan berkas dari satu petugas kepada petugas lainnya dari mulai diterimanya berkas hingga pemprosesan berkas selesai. 51.3. Setiap petugas wajib melakukan paraf dan tanggal penyerahan dan penerimaan sesuai dengan alurnya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana letak kesalahan jika terjadi keterlambatan atau penyelesaian pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 51.4. Kartu kendali akan dikumpulkan setiap waktu atau ketika terjadi complain dari pelanggan untuk ditindaklanjuti





TELP. 0778 470670, 71, 72, FAX 73. Oleh

operator telephon akan disambungkan kepada Bidang terkait dan akan segera ditindaklanjuti 52.1.4. Media langsung/tatap muka Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh personil bidang terkait di Ruang/loket pengaduan 52.2. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menyampaikan/ koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat). 52.3. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka personil yang menangani akan menjawab secara langsung. 52.4. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas. Hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan.

52.5. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas dengan SKPD terkait dan Walikota Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. 52.6. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (apabila pihak pengadu mencantumkan nomor telephon untuk klarifikasi) 52.7. Pengaduan melalui internet akan dibalas kepada email yang bersangkutan 52.8. Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS, pengaduan melalui telepon/Fax akan dibalas atau akan ditelepon kepada yang bersangkutan 52.9. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang bersangkutan 52.10. Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui internet, via telepon, maupun secara langsung, akan dicatat dan dipilah oleh Kasub bag. Umum dibantu oleh staf Subbag Umum dan dicatat dalam Buku Pengaduan yang terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan, dan bobot pengaduan. diserahkan kepada Sekretaris Dinas untuk diperiksa. Apabila Laporan Pengaduan Pelayanan Publik perlu dilakukan perbaikan, maka laporan pengaduan diserahkan kembali kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki dan akan diperiksa kembali oleh Sekretaris Dinas untuk disetujui. 52.11. Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang telah disetujui oleh Sekretaris Dinas akan diserahkan kepada Kepala Dinas sebagai laporan bulanan. 52.12. Target penyelesaian pengaduan dalam 1 (satu) tahun adalah minimal harus dapat menyelesaikan 75 % dari total pengaduan yang diterima oleh Dinas Pendapatan untuk semua media pengaduan.

53. Jumlah petugas; Jumlah petugas yang terlibat untuk melakukan pelayanan ini adalah : Staff Seksi Penetapan

: 1 orang

54. Jaminan pelayanan Apabila dalam waktu yang sudah ditetapkan produk layanan belum juga selesai karena kelalaian petugas, maka apabila sudah selesai petugas yang bersangkutan wajib mengantarkan ke rumah pemohon dengan disertai permohonan maaf.

55. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 55.1.

Untuk menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan disediakan petugas keamanan yang akan ditugaskan di gedung pelayanan

55.2.

Gedung pelayanan dilengkapi dengan tangga darurat, tabung pemadam kebakaran serta kamera CCTV

56. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Adapun upaya ini akan dilaksanakan dengan : 56.1. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat 56.1.1. Survey dilakukan kepada masyarakat yang merasakan pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat serta menjaring keluhan terhadap pelaksanaan pelayanan 56.1.2. Survey akan dilakukan oleh Seksi Evaluasi dan Pelaporan 56.1.3. Survey dilakukan setahun sekali dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan 56.1.4. Hasil survey berdasarkan pedoman pengolahan data IKM 56.1.5. Hasil survey dengan indeks persepsi “kurang baik” ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan bersama bagian terkait untuk dicarikan jalan keluar untuk dapat meningkatkan indeks dan dibuatkan perencanaan tindak lanjut untuk perbaikan pada unsur-unsur yang dinilai masih rendah. 56.2. Penilaian kinerja karyawan oleh Sub Bagian Kepegawaian

4.1.7. Pelayanan Restitusi 57. Dasar hukum 1.17. Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 1.18. Perwako No.12 tahun 2007 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam 1.19. Perwako No 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1.20. Perwako No 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam

58. Persyaratan 58.1. Mengajukan surat permohonan restitusi secara tertulis dilengkapi dokumen dan data pendukung seperti :  Nama dan Alamat Wajib Pajak  Masa Pajak  Besarnya kelebihan pengembalian pajak  Alasan yang jelas 58.2. Melampirkan Surat Kuasa dan Foto copy KTP bagi yang pengurusannya diwakilkan

59. Posedur 59.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan restitusi secara tertulis kepada kepala Dispenda melalui loket pelayanan 59.2. Petugas

loket

melakukan

pemeriksaan

berkas.

Jika

kurang

lengkap

akan

dikembalikan kepada pemohon. Jika sudah lengkap akan diteruskan kepada Seksi Pemeriksaan 59.3. Petugas loket menyerahkan berkas permohonan kepada Seksi Pemeriksaan 59.4. Seksi Pemeriksaan akan melakukan pemeriksaan kantor dengan meneliti arsip perpajakan pemohon dikaitkan dengan dokumen permohonan atau informasi dan data-data lain 59.5. Seksi Pemeriksaan menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dokumen permohonan atau data-data lain dengan arsip perpajakan Wajib Pajak 59.6. Jika Tidak, maka Seksi Pemeriksaan akan merekomendasikan kepada Seksi Penetapan untuk menerbitkan SKPDLB/SKPDKB 59.7. Jika Ya, maka Seksi Pemeriksaan akan menyiapkan Surat Tugas dan dokumen kelengkapan pemeriksaan 59.8. Seksi Pemeriksaan melakukan pemeriksaan sederhana lapangan 59.9. Seksi Pemeriksaan akan menentukan apakah kurang bayar atau lebih bayar? 59.10. Seksi Pemeriksaan akan menyampaikan hasil pemeriksaan ke Seksi Penetapan untuk diterbitkan SKPDKB atau SKPDLB 59.11. Jika dalam waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan restitusi Kepala Dispenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu maksimal 1 bulan harus diterbitkan SKPDKB atau SKPDLB

59.12. Seksi Penetapan menerbitkan, mengarsip dan mengirim SKPDKB atau SKPDLB ke Wajib Pajak

60. Jangka waktu penyelesaian; Jangka waktu penyelesaian pelayanan sejak permohonan diterima lengkap oleh Dinas Pendapatan adalah : 60.1. Jika tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara dokumen permohonan atau datadata lain dengan arsip perpajakan Wajib Pajak maka waktu yang dibutuhkan 8 hari kerja, dengan rincian : 60.1.1. 3 hari kerja pemeriksaan kantor oleh Seksi Pemeriksaan 60.1.2. 5 hari kerja penerbitan SKPDLB/SKPDKB oleh Seksi Penetapan 60.2. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara dokumen permohonan atau datadata lain dengan arsip perpajakan Wajib Pajak adalah 14 hari kerja, dengan rincian: 4.2.1

3 hari kerja pemeriksaan kantor oleh Seksi Pemeriksaan

4.2.2

1 hari kerja penerbitan Surat Tugas dan dokumenn kelengkapan pemeriksaan oleh Seksi Pemeriksaan

4.2.3

2 hari kerja pemeriksaan sederhana lapangan

4.2.4

3 hari kerja penentuan keputusan nihil atau kurang atau lebih

4.2.5

2 hari kerja penerbitan SKPDKB atau SKPDLB

4.2.6

3 hari kerja penerbitan, pengarsipan dan mengirim SKPDKB atau SKPDLB ke Wajib Pajak oleh Seksi Penetapan


62. Produk pelayanan SKPDKB atau SKPDLB

63. Sarana dan prasarana 63.1. Loket pelayanan 63.2. Personal Computer(PC) / Laptop 63.3. Printer

63.4. Alat Tulis Kantor 63.5. Stampel/Cap legalitas 63.6. Telepon/fax 63.7. Filling Cabinet 63.8. Meja+Kursi 63.9. Alat transportasi (untuk keperluan pemeriksaan lapangan)

64. Kompetensi petugas 64.1. Petugas Loket 64.1.1. Lulusan SMA/D3 64.1.2. Dapat Mengoperasikan Komputer 64.1.3. Memahami dan mengerti peraturan terkait reklame dan retribusi 64.1.4. Luwes, komunikatif dan Customer Oriented 64.1.5. Tegas 64.1.6. Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab 64.1.7. Teliti

64.2. Team Seksi Pemeriksaan 64.2.1. Lulusan SMA/D3 64.2.2. Bisa Komputer 64.2.3. Memahami dan mengerti peraturan terkait perpajakan 64.2.4. Tegas 64.2.5. Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab 64.2.6. Kerjasama 64.2.7. Teliti

64.3.

Team Seksi Penetapan 64.3.1. Lulusan SMA/D3 64.3.2. Bisa Komputer 64.3.3. Memahami dan mengerti peraturan terkait perpajakan 64.3.4. Tegas

64.3.5. Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab 64.3.6. Kerjasama 64.3.7. Teliti 65. Pengawasan internal; 65.1. Pemantauan kinerja dilakukan dengan menggunakan kartu kendali pelayanan yang melekat pada berkas pelayanan, 65.2. Kartu kendali ini akan mengikuti proses perjalanan berkas dari satu petugas kepada petugas lainnya dari mulai diterimanya berkas hingga pemprosesan berkas selesai. 65.3. Setiap petugas wajib melakukan paraf dan tanggal penyerahan dan penerimaan sesuai dengan alurnya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana letak kesalahan jika terjadi keterlambatan atau penyelesaian pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 65.4. Kartu kendali akan dikumpulkan setiap waktu atau ketika terjadi complain dari pelanggan untuk ditindaklanjuti

66. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; Prosedur penanganan pengaduan di Dinas Pendapatan dilaksanakan sebagai berikut : 66.1. Masyarakat memberikan pengaduan ke Dinas Pendapatan melalui : 66.1.1. Media surat / tertulis Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada petugas loket atau dapat dikirim melalui pos ditujukan kepada : Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam JL. RAJA ISA NOMOR 17 BATAM CENTRE BATAM BATAM Surat yang masuk akan diterima oleh sekretariat dinas untuk dilakukan penomoran surat masuk dan kemudian akan dilanjutkan kepada bidang terkait untuk dilakukan penanganan pengaduan 66.1.2. Media Internet Pengaduan ditujukan melalui email Dinas Pendapatan yaitu Email : [email protected] Atau melalui website dispenda.batamkota.go.id 66.1.3. Media telephon/Fax Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui pesawat telephon atau melalui fax di nomor

TELP. 0778 470670, 71, 72, FAX 73. Oleh


66.1.4. Media langsung/tatap muka Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh personil bidang terkait di Ruang/loket pengaduan 66.2. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menyampaikan/ koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat). 66.3. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka personil yang menangani akan menjawab secara langsung. 66.4. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas. Hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan. 66.5. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas dengan SKPD terkait dan Walikota Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. 66.6. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (apabila pihak pengadu mencantumkan nomor telephon untuk klarifikasi) 66.7. Pengaduan melalui internet akan dibalas kepada email yang bersangkutan 66.8. Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS, pengaduan melalui telepon/Fax akan dibalas atau akan ditelepon kepada yang bersangkutan 66.9. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang bersangkutan 66.10. Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui internet, via telepon, maupun secara langsung, akan dicatat dan dipilah oleh Kasub bag. Umum dibantu oleh staf Subbag Umum dan dicatat dalam Buku Pengaduan yang terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan, dan bobot pengaduan. diserahkan kepada Sekretaris Dinas untuk diperiksa. Apabila Laporan Pengaduan Pelayanan Publik perlu dilakukan perbaikan, maka laporan pengaduan diserahkan kembali kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki dan akan diperiksa kembali oleh Sekretaris Dinas untuk disetujui.

66.11. Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang telah disetujui oleh Sekretaris Dinas akan diserahkan kepada Kepala Dinas sebagai laporan bulanan. 66.12. Target penyelesaian pengaduan dalam 1 (satu) tahun adalah minimal harus dapat menyelesaikan 75 % dari total pengaduan yang diterima oleh Dinas Pendapatan untuk semua media pengaduan.

67. Jumlah petugas; Jumlah petugas yang terlibat untuk melakukan pelayanan ini adalah : 67.1.

Petugas Loket

: 1 orang

67.2. Team Seksi Pemeriksaan

: 2 orang

67.3. Team Seksi Penetapan

: 2 orang



12.2

Apabila dalam waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan restitusi Kepala Dispenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu maksimal 1 bulan harus diterbitkan SKPDLB/SKPDKB

69. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 69.1. Untuk menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan disediakan petugas keamanan yang akan ditugaskan di area loket pelayanan 69.2. Gedung pelayanan dilengkapi dengan tangga darurat, tabung pemadam kebakaran serta kamera CCTV

70. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Adapun upaya ini akan dilaksanakan dengan : 70.1. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat 70.1.1. Survey dilakukan kepada masyarakat yang merasakan pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat serta menjaring keluhan terhadap pelaksanaan pelayanan

70.1.2. Survey akan dilakukan oleh Seksi Evaluasi dan Pelaporan 70.1.3. Survey dilakukan setahun sekali dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan 70.1.4. Hasil survey berdasarkan pedoman pengolahan data IKM 70.1.5. Hasil survey dengan indeks persepsi “kurang baik” ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan bersama bagian terkait untuk dicarikan jalan keluar untuk dapat meningkatkan indeks dan dibuatkan perencanaan tindak lanjut untuk perbaikan pada unsur-unsur yang dinilai masih rendah. 70.2. Penilaian kinerja karyawan oleh Sub Bagian Kepegawaian

4.1.8 Pelayanan Keberatan 71. Dasar hukum 71.1. Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 71.2. Perwako No.12 tahun 2007 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam 71.3. Perwako No 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 71.4. Perwako No 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam

72. Persyaratan 72.1. Wajib Pajak telah menerima SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau Bukti Witholding 72.2. mengajukan permohonan keberatan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Walikota C.q. Kepala Dispenda disertai alasan-alasan yang jelas 72.3. Diajukan maksimal 3 bulan sejak tanggal SKPD diterbitkan

73. Posedur 73.1. WP mengajukan permohonan keberatan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ditujukan ke Walikota C.q. Kepala Dispenda disertai alasan-alasan yang jelas melalui loket pelayanan 73.2. Petugas loket menerima dan mengecek berkas, jika kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika sudah lengkap akan diteruskan kepada Seksi Pertimbangan dan Keberatan

73.3. Seksi Pertimbangan dan Keberatan memeriksa persyaratan pengajuan keberatan 73.4. Seksi Pertimbangan dan Keberatan menentukan apakah permohonan memenuhi Persyaratan 73.5. Jika Tidak, maka permohonan keberatan tidak dipertimbangkan, jika Ya, maka Seksi Pertimbangan dan Keberatan mengumpulkan bukti, menganalisis, dan membuat laporan pertimbangan apakah keberatan diterima 73.6. Jika Ya, maka Seksi Pertimbangan dan Keberatan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Diterima dan dikirim ke Wajib Pajak 73.7. Jika Tidak, maka Seksi Pertimbangan dan Keberatan menerbitkan Surat Keberatan Ditolak/Diterima Sebagian dan dikirim ke Wajib Pajak 73.8. Wajib Pajak menerima Surat Keberatan Ditolak/diterima sebagian 73.9. Wajib Pajak menentukan akan menerima putusan Surat Keberatan Ditolak/Diterima Sebagian? 73.10.

Jika Ya menerima, maka Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak (Paling

lambat 10 hari sejak Surat Keputusan diterima) 73.11.

Jika Tidak menerima, Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Banding

74. Jangka waktu penyelesaian; Jangka waktu penyelesaian pelayanan sejak permohonan diterima lengkap oleh Dinas Pendapatan adalah : 74.1. Pengajuan tidak dipertimbangkan, membutuhkan 3 hari kerja sejak permohonan diterima, dengan rincian : 74.1.1. 1 hari penerimaan berkas di loket 74.1.2. 2 hari kerja pemerikasaan dan pemberitahuan bahwa pengajuan tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan 74.2. Pengajuan dipertimbangkan, membutuhkan 14 hari kerja, dengan rincian : 74.2.1. 1 hari penerimaan berkas di loket 74.2.2. 2 hari kerja pemerikasaan 74.2.3. 5 hari kerja Seksi Pertimbangan dan Keberatan mengumpulkan bukti, menganalisis, dan membuat laporan pertimbangan 74.2.4. 3 hari kerja Seksi Pertimbangan dan Keberatan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Diterima atau Surat Keberatan Ditolak/Diterima Sebagian 74.2.5. 3 hari kerja pengiriman ke Wajib Pajak


76. Produk pelayanan Surat Keberatan Ditolak/Diterima Sebagian

77. Sarana dan prasarana 77.1. Loket pelayanan 77.2. Ruang tunggu 77.3. Personal Computer(PC) / Laptop 77.4. Printer 77.5. Alat Tulis Kantor 77.6. Stampel/Cap legalitas 77.7. Telepon/fax 77.8. Filling Cabinet 77.9. Meja+Kursi

78. Kompetensi petugas 78.1. Petugas Loket 78.1.1. Lulusan SMA/D3 78.1.2. Dapat Mengoperasikan Komputer 78.1.3. Memahami dan mengerti peraturan terkait reklame dan retribusi 78.1.4. Luwes, komunikatif dan Customer Oriented 78.1.5. Tegas 78.1.6. Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab 78.1.7. Teliti

78.2. Team Seksi Pertimbangan dan Keberatan 78.2.1. Lulusan S1 (sesuai bidang ilmu) 78.2.2. Dapat Mengoperasikan Komputer

78.2.3. Memahami dan mengerti peraturan terkait pajak 78.2.4. Tegas 78.2.5. Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab 78.2.6. Kerjasama 78.2.7. Teliti

79. Pengawasan internal; 79.1. Pemantauan kinerja dilakukan dengan menggunakan kartu kendali pelayanan yang melekat pada berkas pelayanan, 79.2. Kartu kendali ini akan mengikuti proses perjalanan berkas dari satu petugas kepada petugas lainnya dari mulai diterimanya berkas hingga pemprosesan berkas selesai. 79.3. Setiap petugas wajib melakukan paraf dan tanggal penyerahan dan penerimaan sesuai dengan alurnya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana letak kesalahan jika terjadi keterlambatan atau penyelesaian pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 79.4. Kartu kendali akan dikumpulkan setiap waktu atau ketika terjadi complain dari pelanggan untuk ditindaklanjuti




penomoran surat masuk dan kemudian akan dilanjutkan kepada bidang terkait untuk dilakukan penanganan pengaduan

80.1.2. Media Internet Pengaduan ditujukan melalui email Dinas Pendapatan yaitu Email : [email protected] Atau melalui website dispenda.batamkota.go.id 80.1.3. Media telephon/Fax Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui pesawat telephon atau melalui fax di nomor

TELP. 0778 470670, 71, 72, FAX 73. Oleh

operator telephon akan disambungkan kepada Bidang terkait dan akan segera ditindaklanjuti 80.1.4. Media langsung/tatap muka Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh personil bidang terkait di Ruang/loket pengaduan 80.2. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menyampaikan/ koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat). 80.3. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka personil yang menangani akan menjawab secara langsung. 80.4. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas. Hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan. 80.5. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas dengan SKPD terkait dan Walikota Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. 80.6. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (apabila pihak pengadu mencantumkan nomor telephon untuk klarifikasi) 80.7. Pengaduan melalui internet akan dibalas kepada email yang bersangkutan 80.8. Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS, pengaduan melalui telepon/Fax akan dibalas atau akan ditelepon kepada yang bersangkutan 80.9. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang bersangkutan 80.10. Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui internet, via telepon, maupun secara langsung, akan dicatat dan dipilah oleh Kasub bag. Umum dibantu oleh staf Subbag Umum dan dicatat dalam Buku Pengaduan yang terdiri dari tanggal

pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan, dan bobot pengaduan. diserahkan kepada Sekretaris Dinas untuk diperiksa. Apabila Laporan Pengaduan Pelayanan Publik perlu dilakukan perbaikan, maka laporan pengaduan diserahkan kembali kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki dan akan diperiksa kembali oleh Sekretaris Dinas untuk disetujui. 80.11. Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang telah disetujui oleh Sekretaris Dinas akan diserahkan kepada Kepala Dinas sebagai laporan bulanan. 80.12. Target penyelesaian pengaduan dalam 1 (satu) tahun adalah minimal harus dapat menyelesaikan 75 % dari total pengaduan yang diterima oleh Dinas Pendapatan untuk semua media pengaduan. 80.13. Jika Wajib Pajak tidak puas dengan putusan Surat Keberatan Ditolak/Diterima Sebagian maka Wajib Pajak dapat mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak

81. Jumlah petugas; Jumlah petugas yang terlibat untuk melakukan pelayanan ini adalah : 81.1. Petugas Loket

: 1 orang

81.2. Seksi Pertimbangan dan Keberatan

: 1 orang

82. Jaminan pelayanan Apabila dalam waktu yang sudah ditetapkan produk layanan belum juga selesai karena kelalaian petugas, maka apabila sudah selesai petugas yang bersangkutan wajib mengantarkan ke rumah pemohon dengan disertai permohonan maaf.

83. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 83.1. Untuk menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan disediakan petugas keamanan yang akan ditugaskan di area loket pelayanan 83.2. Gedung pelayanan dilengkapi dengan tangga darurat, tabung pemadam kebakaran serta kamera CCTV

84. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Adapun upaya ini akan dilaksanakan dengan : 84.1. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat

84.1.1. Survey dilakukan kepada masyarakat yang merasakan pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat serta menjaring keluhan terhadap pelaksanaan pelayanan 84.1.2. Survey akan dilakukan oleh Seksi Evaluasi dan Pelaporan 84.1.3. Survey dilakukan setahun sekali dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan 84.1.4. Hasil survey berdasarkan pedoman pengolahan data IKM 84.1.5. Hasil survey dengan indeks persepsi “kurang baik” ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan bersama bagian terkait untuk dicarikan jalan keluar untuk dapat meningkatkan indeks dan dibuatkan perencanaan tindak lanjut untuk perbaikan pada unsur-unsur yang dinilai masih rendah. 84.2. Penilaian kinerja karyawan oleh Sub Bagian Kepegawaian

4.1.9. Pelayanan Banding 85. Dasar hukum 85.1. Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 85.2. Perwako No.12 tahun 2007 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam 85.3. Perwako No 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 85.4. Perwako No 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam 86. Persyaratan 86.1. Mengajukan permohonan Banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak 86.2. Lampirkan Surat Keputusan Keberatan 86.3. Maksimal 3 bulan sejak tanggal putusan keberatan diterima Wajib Pajak 87. Posedur 87.1. WP mengajukan permohonan Banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia ditujukan Kepada pengadilan pajak 87.2. Pengadilan Pajak melakukan proses pengadilan 87.3. Pengadilan Pajak memutuskan apakah permohonan banding dikabulkan 87.4. Pengadilan Pajak menerbitkan dan mengirimkan Surat Keputusan Pengadilan ke Wajib Pajak

87.5. Jika keputusan pengadilan pajak mengabulkan permohonan banding, maka wajib pajak menerima kembali kelebihan pajak. Jika putusan pengadilan pajak tidak mengabulkan permohonan banding, maka Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak 88. Jangka waktu penyelesaian; Jangka waktu penyelesaian pelayanan sejak permohonan diterima lengkap oleh Pengadilan pajak akan ditentukan oleh proses peradilan. Namun batasan sejak dikeluarkannya putusan banding oleh pengadilan pajak, maka jika keputusan pengadilan pajak mengabulkan permohonan banding, maka wajib pajak menerima kembali kelebihan pajak. Jika putusan pengadilan pajak tidak mengabulkan permohonan banding, maka Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak. Baik penyerahan kelebihan pajak maupun pembayaran pajak harus dilaksanakan paling lama 24 bulan sejak tanggal putusan banding. 89. Biaya Tidak dikenakan biaya 90. Produk pelayanan Surat Keputusan Banding 91. Sarana dan prasarana

Disediakan oleh Pengadilan Pajak 92. Kompetensi petugas

Disesuaikan dengan kebijakan Pengadilan Pajak 93. Pengawasan internal;

Disesuaikan dengan kebijakan Pengadilan Pajak 94. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

Disesuaikan dengan kebijakan Pengadilan Pajak 95. Jumlah petugas;

Disesuaikan dengan kebijakan Pengadilan Pajak 96. Jaminan pelayanan

Disesuaikan dengan kebijakan Pengadilan Pajak 97. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Disesuaikan dengan kebijakan Pengadilan Pajak

98. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Disesuaikan dengan kebijakan Pengadilan Pajak 4.1.10.

Pelayanan Penagihan dan Pelelangan

99. Dasar hukum 99.1. Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 99.2. Perwako No.12 tahun 2007 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam 99.3. Perwako No 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 99.4. Perwako No 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam 100.

Persyaratan

100.1.

Surat teguran

100.1.1.

Laporan piutang/tunggakan pajak daerah

100.1.2.

Maksimal 7 hari setelah tanggal jatuh tempo Surat Keputusan WP belum

memenuhi kewajibannya 100.2.

Surat Paksa

Maksimal 21 hari sejak tanggal Surat Teguran, WP belum memenuhi kewajibannya 100.3.

Surat Perintah Penyitaan

Maksimal 2 x 24 jam sejak tanggal Surat Paksa, WP belum memenuhi kewajibannya 100.4.

101.

Pelelangan

100.4.1.

Maksimal 14 hari sejak tanggal Surat Perintah Penyitaan

100.4.2.

Surat Permintaan Penetapan Tanggal Pelelangan

100.4.3.

Diterimanya Surat Pemberitahuan Lelang kepada Wajib Pajak

Posedur

101.1.

Seksi Penagihan dan Perhitungan memonitor pembayaran piutang dan tagihan

pajak 101.2.

Apakah

setelah

7

hari

SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat

sejak

Keputusan

tanggal

jatuh

Pembetulan/Surat

tempo Keputusan

Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang bertambah sudah dibayar? 101.3.

Jika Ya, Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur

pembayaran 101.4.

Jika Tidak, maka Seksi Penagihan dan Perhitungan menerbitkan Surat Teguran

101.5.

Apakah setelah 21 hari sejak tanggal Surat Teguran, SKPD/SKPDKBT/STPD/Surat

Keputusan

Pembetulan/Surat

Keputusan

Keberatan/Putusan

menyebabkan pajak terutang bertambah sudah dibayar?

Banding

yang

101.6.


pembayaran 101.7.

Jika Tidak, maka Seksi Penagihan dan Perhitungan menerbitkan Surat Paksa

101.8.

Apakah

setelah

2

x

SKPD/SKPDKBT/STPD/Surat

24

jam

Keputusan

sejak

tanggal

Surat

Pembetulan/Surat

Paksa,

Keputusan



pembayaran 101.10.

Jika Tidak, maka Seksi Penagihan dan Perhitungan menerbitkan Surat Perintah

Penyitaan 101.11.

Apakah

setelah

14

hari

SKPD/SKPDKBT/STPD/Surat

sejak

Keputusan

tanggal

Surat

Perintah

Pembetulan/Surat

Penyitaan, Keputusan



pembayaran 101.13.

Jika Tidak, maka Seksi Penagihan dan Perhitungan mengajukan penetapan

tanggal lelang ke Kantor Lelang Negara 101.14.

Kantor Lelang Negara menetapkan tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang

101.15.

Juru sita mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang kepada Wajib Pajak

101.16.

Kantor Lelang Negara melaksanakan pelelangan

102.


Jangka waktu terbitnya proses dari teguran sampai pelelangan adalah maksimal 57 hari kerja, dengan rincian : 102.1.

surat teguran

Maksimal 7 hari setelah tanggal jatuh tempo Surat Keputusan dan WP belum memenuhi kewajibannya, Seksi Penagihan dan Perhitungan menerbitkan Surat Teguran 102.2.

Surat Paksa

Maksimal 21 hari sejak tanggal Surat Teguran dan WP belum memenuhi kewajibannya, Seksi Penagihan dan Perhitungan menerbitkan Surat Paksa 102.3.


Maksimal 2 x 24 jam sejak tanggal Surat Paksa, WP belum memenuhi kewajibannya, Seksi Penagihan dan Perhitungan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan 102.4.

Surat Permintaan Penetapan Tanggal Pelelangan dan Pelelangan

102.4.1.

Maksimal 14 hari sejak tanggal Surat Perintah Penyitaan, WP belum

memenuhi kewajibannya, Seksi Penagihan dan Perhitungan mengajukan penetapan tanggal lelang ke Kantor Lelang Negara

102.4.2.

3 hari kerja Kantor Lelang Negara menetapkan tanggal, jam dan tempat

pelaksanaan lelang 102.4.3.

3 hari kerja Juru Sita mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang kepada

Wajib Pajak 102.4.4. 103.

7 hari kerja Kantor Lelang Negara melaksanakan pelelangan

Biaya

Tidak dikenakan biaya 104.

Produk pelayanan

104.1.

Surat teguran

104.2.

Surat Paksa

104.3.


104.4.

Surat Permintaan Penetapan Tanggal Pelelangan

105.


105.1.

Personal Computer(PC) / Laptop

105.2.

Printer

105.3.

Alat Tulis Kantor

105.4.

Stampel/Cap legalitas

105.5.

Telepon/fax

105.6.

Filling Cabinet

105.7.

Meja+Kursi

106.

Kompetensi petugas

106.1.

107.

Petugas Perhitungan dan Penagihan

106.1.1.

Lulusan SMA/D3

106.1.2.


106.1.3.

Memahami dan mengerti peraturan terkait retribusi dan reklame

106.1.4.

Tegas

106.1.5.


106.1.6.

Kerjasama

106.1.7.

Teliti


107.1.

Pemantauan kinerja dilakukan dengan menggunakan kartu kendali pelayanan

yang melekat pada berkas pelayanan, 107.2.

Kartu kendali ini akan mengikuti proses perjalanan berkas dari satu petugas

kepada petugas lainnya dari mulai diterimanya berkas hingga pemprosesan berkas selesai.

107.3.

Setiap petugas wajib melakukan paraf dan tanggal penyerahan dan penerimaan

sesuai dengan alurnya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana letak kesalahan jika terjadi keterlambatan atau penyelesaian pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 107.4.

Kartu kendali akan dikumpulkan setiap waktu atau ketika terjadi complain dari

pelanggan untuk ditindaklanjuti 108.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

Prosedur penanganan pengaduan di Dinas Pendapatan dilaksanakan sebagai berikut : 108.1. Masyarakat memberikan pengaduan ke Dinas Pendapatan melalui : 108.1.1.

Media surat / tertulis

Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada petugas loket atau dapat dikirim melalui pos ditujukan kepada : Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam JL. RAJA ISA NOMOR 17 BATAM CENTRE BATAM BATAM Surat yang masuk akan diterima oleh


penomoran surat masuk dan kemudian akan dilanjutkan kepada bidang terkait untuk dilakukan penanganan pengaduan 108.1.2.

Media Internet

Pengaduan ditujukan melalui email Dinas Pendapatan yaitu Email : [email protected] Atau melalui website dispenda.batamkota.go.id 108.1.3.

Media telephon/Fax

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui pesawat telephon atau melalui fax di nomor

TELP. 0778 470670, 71, 72, FAX 73. Oleh

operator telephon akan disambungkan kepada Bidang terkait dan akan segera ditindaklanjuti 108.1.4.

Media langsung/tatap muka

Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh personil bidang terkait di Ruang/loket pengaduan 108.2. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menyampaikan/ koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat). 108.3. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka personil yang menangani akan menjawab secara langsung. 108.4. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas. Hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan.

108.5. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas dengan SKPD terkait dan Walikota Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. 108.6. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (apabila pihak pengadu mencantumkan nomor telephon untuk klarifikasi) 108.7. Pengaduan melalui internet akan dibalas kepada email yang bersangkutan 108.8. Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS, pengaduan melalui telepon/Fax akan dibalas atau akan ditelepon kepada yang bersangkutan 108.9. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang bersangkutan 108.10.

Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui internet, via telepon,

maupun secara langsung, akan dicatat dan dipilah oleh Kasub bag. Umum dibantu oleh staf

Subbag Umum dan dicatat dalam Buku Pengaduan yang terdiri dari

tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan, dan bobot pengaduan. diserahkan kepada Sekretaris Dinas untuk diperiksa. Apabila Laporan Pengaduan Pelayanan Publik perlu dilakukan perbaikan, maka laporan pengaduan diserahkan kembali kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki dan akan diperiksa kembali oleh Sekretaris Dinas untuk disetujui. 108.11.

Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang telah disetujui oleh Sekretaris Dinas

akan diserahkan kepada Kepala Dinas sebagai laporan bulanan. 108.12.

Target penyelesaian

pengaduan dalam 1 (satu) tahun adalah minimal harus

dapat menyelesaikan 75 % dari total pengaduan yang diterima oleh Dinas Pendapatan untuk semua media pengaduan. 109.

Jumlah petugas;

Jumlah petugas yang terlibat untuk melakukan pelayanan ini adalah : Petugas Seksi Penghitungan dan Penagihan : 1 orang 110.

Jaminan Pelayanan

111.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

111.1. Untuk menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan disediakan petugas keamanan akan ditugaskan di area pelayanan 111.2. Gedung pelayanan dilengkapi dengan tangga darurat, tabung pemadam kebakaran serta kamera CCTV 112.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Adapun upaya ini akan dilaksanakan dengan :

112.1.

Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat

112.1.1.

Survey dilakukan kepada masyarakat yang merasakan pelayanan Dinas

Pendapatan Daerah Kota Batam untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat serta menjaring keluhan terhadap pelaksanaan pelayanan 112.1.2.


112.1.3.

Survey

kuesioner

dilakukan

setahun

sekali

dengan

melakukan

penyebaran

kepada masyarakat pengguna layanan

112.1.4.


112.1.5.

Hasil survey dengan indeks persepsi “kurang baik” ditindaklanjuti dengan

melakukan pembahasan bersama bagian terkait untuk dicarikan jalan keluar untuk dapat meningkatkan indeks dan dibuatkan perencanaan tindak lanjut untuk perbaikan pada unsur-unsur yang dinilai masih rendah. 112.2.

4.1.11. 113.

Penilaian kinerja karyawan oleh Sub Bagian Kepegawaian

Pelayanan Pengawasan Reklame Dasar hukum

113.1. Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 113.2. Perwako No.12 tahun 2007 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam 113.3. Perwako No 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 113.4. Perwako No 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam

114.

Persyaratan

114.1. Adanya reklame yang telah terpasang di wilayah Kota Batam 114.2. Terjadinya pelanggaran administrative 114.3. Terjadinya pelanggaran lapangan

115.

Posedur

115.1. TPR melakukan pengawasan administratif terhadap : 115.1.1.

Status penyelenggaraan reklame

115.1.2.

Kelas perusahaan jasa periklanan dan lingkup pekerjaan, apabila

penyelenggaraan reklame adalah perusahaan jasa periklanan

115.1.3.

Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak reklame yang terutang

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 115.2.

Apakah ditemukan yang tidak sesuai ketentuan?

115.3.

Jika Tidak, maka selesai

115.4.

Jika Ya, maka TPR melakukan pengusutan

115.5.

TPR melakukan pengawasan lapangan meliputi: 115.5.1.

Aspek dimensi atau ukuran bidang reklame & persyaratan ketinggian

reklame 115.5.2.

Aspek lokasi penempatan reklame

115.5.3.

Aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang terpasang

115.5.4.

Pemilikan dan masa berlaku izin

115.5.5.

Aspek struktur konstruksi sarana reklame

115.5.6.

Penempelan tanda masa berlaku reklame yang terpasang

115.5.7.

Pencantuman nama perusahaan jasa periklanan/Biro Reklame pada sisi

kanan bawah bidang reklame 115.6. Apakah ditemukan yang tidak sesuai ketentuan 115.7. Jika Tidak, maka selesai 115.8. Jika Ya, maka TPR melakukan pengusutan 115.9. Apakah dalam pengusutan ditemukan pelanggaran administratif/utang pajak? 115.10.

Jika Ya, maka Seksi Penagihan&Perhitungan menerbitkan STPD sesuai dengan

prosedur 115.11.

Jika Tidak, diperiksa apakah ada pelanggaran teknis?

115.12.

Jika Tidak, maka selesai

115.13.

Jika Ya, maka TPR menerbitkan surat teguran 1

115.14.

Apakah sampai dengan 3 x 24 jam, penyelenggara reklame melakukan perbaikan

teknis pemasangan reklame? 115.15.

Jika Ya, maka selesai

115.16.

Jika Tidak, maka TPR menerbitkan surat teguran 2

115.17.

Apakah sampai dengan 3 x 24 jam, penyelenggara reklame melakukan perbaikan

teknis pemasangan reklame? 115.18.


115.19.

Jika Tidak, maka TPR menerbitkan surat teguran 3

115.20.

Apakah

sampai dengan 3 x 24 jam, penyelenggara reklame melakukan

perbaikan teknis pemasangan reklame? 115.21.


115.22.

Jika Tidak, maka TPR melakukan prosedur penyegelan dan atau pembongkaran

115.23.

Untuk reklame yang tidak berizin, maka TPR dapat langsung melakukan prosedur

penyegelan dan atau pembongkaran dengan surat tugas dari kepala Dinas Pendapatan

116.


Jangka waktu pengawasan dilakukan setiap hari sejak sejak reklame terpasang. Apabila terjadi pelanggaran maka waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan teguran dan pembinaan adalah sebagai berikut : 116.1.

Pelanggaran Administratif

jika hasil pengusutan berupa kelalaian administrative/hutang pajak maka Seksi Penagihan&Perhitungan menerbitkan STPD (1 hari kerja) 116.2.

Pelanggaran Lapangan

116.2.1.

Jika terjadi pelanggaran teknis, maka TPR menerbitkan surat teguran 1

(1 hari kerja, dengan masa berlaku 3 x 24 jam) 116.2.2.

Jika WP tidak melaksanakan surat teguran 1, maka TPR menerbitkan

surat teguran 2 (1 hari kerja, dengan masa berlaku 3 x 24 jam) 116.2.3.

Jika WP tidak melaksanakan surat teguran 2, maka TPR menerbitkan

surat teguran 3 (1 hari kerja, dengan masa berlaku 3 x 24 jam)

117.

Biaya

Tidak dikenakan biaya

118.

Produk pelayanan

118.1.

STPD

118.2.

Surat Teguran 1

118.3.

Surat Teguran 2

118.4.

Surat Teguran 3

119.


119.1.


119.2.

Printer

119.3.

Alat Tulis Kantor

119.4.


119.5.

Telepon/fax

119.6.

Filling Cabinet

119.7.

Meja+Kursi

119.8.

Alat transportasi (untuk keperluan pemeriksaan lapangan)

120.

Kompetensi petugas

120.1.

Team TPR

120.1.1.

Lulusan SMA/D3

120.1.2.


120.1.3.

Memahami dan mengerti peraturan terkait reklame dan tata ruang

120.1.4.

Tegas

120.1.5.


120.1.6.

Kerjasama

120.1.7.

Teliti

120.2.

Petugas Penagihan

120.2.1.

Lulusan SMA/D3

120.2.2.


120.2.3.


120.2.4.

Tegas

120.2.5.


120.2.6.

Kerjasama

120.2.7.

Teliti

121.


121.1. Pemantauan kinerja dilakukan dengan menggunakan kartu kendali pelayanan yang melekat pada berkas pelayanan, 121.2. Kartu kendali ini akan mengikuti proses perjalanan berkas dari satu petugas kepada petugas lainnya dari mulai diterimanya berkas hingga pemprosesan berkas selesai. 121.3. Setiap petugas wajib melakukan paraf dan tanggal penyerahan dan penerimaan sesuai dengan alurnya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana letak kesalahan jika terjadi keterlambatan atau penyelesaian pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 121.4. Kartu kendali akan dikumpulkan setiap waktu atau ketika terjadi complain dari pelanggan untuk ditindaklanjuti

122.




Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada petugas loket atau dapat dikirim melalui pos ditujukan kepada : Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam JL. RAJA ISA NOMOR 17 BATAM CENTRE BATAM BATAM




Media Internet


Media telephon/Fax


TELP. 0778 470670, 71, 72, FAX 73. Oleh


122.1.4.


Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh personil bidang terkait di Ruang/loket pengaduan 122.2. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menyampaikan/ koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat). 122.3. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka personil yang menangani akan menjawab secara langsung. 122.4. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas. Hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan. 122.5. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas dengan SKPD terkait dan Walikota Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. 122.6. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (apabila pihak pengadu mencantumkan nomor telephon untuk klarifikasi) 122.7. Pengaduan melalui internet akan dibalas kepada email yang bersangkutan 122.8. Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS, pengaduan melalui telepon/Fax akan dibalas atau akan ditelepon kepada yang bersangkutan 122.9. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang bersangkutan 122.10.






akan diserahkan kepada Kepala Dinas sebagai laporan bulanan.

122.12.

Target penyelesaian


dapat menyelesaikan 75 % dari total pengaduan yang diterima oleh Dinas Pendapatan untuk semua media pengaduan.

123.

Jumlah petugas;

Jumlah petugas yang terlibat untuk melakukan pelayanan ini adalah : TPR

124.

: 5 orang

Jaminan pelayanan

Jika proses penyegelan tidak dilakukan melalui tahapan-tahapan sesuai prosedur, maka WP tidak wajib melakukan perbaikan terhadap pelanggaran reklame yang disangkakannya.

125.


Petugas dilengkapi dengan alat keamanan kerja

126.


Evaluasi kinerja pelaksana dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Adapun upaya ini akan dilaksanakan dengan : 126.1.


126.1.1.




126.1.3.

Survey

kuesioner

dilakukan

setahun

sekali

dengan

melakukan

penyebaran


126.1.4.


126.1.5.



Penilaian kinerja karyawan oleh Sub Bagian Kepegawaian.

4.1.12. Pelayanan Penertiban Reklame 127.

Dasar hukum

127.1.

Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

127.2.

Perwako No.12 tahun 2007 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan

Daerah Kota Batam 127.3.

Perwako No 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara

Pemberian dan Pembayaran

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 127.4.

Perwako No 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota

Batam 128.

Persyaratan

128.1.

Adanya surat penyegelan dan atau pembongkaran

128.2.

WP tidak mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa

berlakunya 128.3.

WP tidak memasang tanda lunas pajak pada reklame terpasang

128.4.

WP tidak menyesuaikan perubahan reklame terpasang dengan izin yang telah

diberikan 128.5.

WP tidak melunasi seluruh Pajak Daerah beserta denda sesuai dengan ketentuan

yang berlaku 129.

Posedur

129.1.

Diterimanya surat penyegelan dan atau pembongkaran oleh TPR yang sudah

diterbitkan di prosedur pengawasan 129.2.

TPR mengajukan usulan penerbitan surat perintah pembongkaran kepada Kepala

Dispenda atas nama Walikota Batam 129.3.

Menunggu usulan pembongkaran disetujui/tidak

129.4.

Jika Tidak, maka pembongkaran tidak boleh dilakukan

129.5.

Jika Ya, maka Kepala Dispenda menerbitkan surat perintah pembongkaran

rangkap 2. Lb 1 diserahkan kepada TPR, dan Lb 2 dikirimkan kepada penyelenggara reklame (tidak berlaku bagi reklame tidak berijin) 129.6.

Jika

TPR

sudah

menerima

surat

perintah

pembongkaran,

maka

TPR

berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pembongkaran 129.7.

Setelah 1 bulan dari waktu pembongkaran, apakah penyelenggara reklame

mengambil reklame dan kerangka reklame 129.8.


129.9.

Jika Tidak, maka TPR melakukan pemusnahan dan atau pelelangan sesuai

perundang-undangan yang berlaku 129.10.

Untuk reklame yang tidak berizin TPR berhak melakukan pembongkaran cukup

dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendapatan

130.


Proses pelaksanaan penertiban reklame sejak diterimanya surat penyegelan dan atau pembongkaran oleh TPR membutuhkan waktu sekitar 9 hari kerja, dengan rincian : 130.1.

1 hari kerja TPR mengajukan usulan penerbitan surat perintah pembongkaran

kepada Kepala Dispenda atas nama Walikota Batam 130.2.

7 hari kerja proses penerbitan surat perintah pembongkaran

130.3.

1 hari kerja TPR berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan

pembongkaran 131.

Biaya


Produk pelayanan

Tertibnya Reklame 133.


133.1.


133.2.

Printer

133.3.

Alat Tulis Kantor

133.4.


133.5.

Telepon/fax

133.6.

Filling Cabinet

133.7.

Meja+Kursi

133.8.

1 Paket alat-alat berat pembongkaran

133.9.

Alat transportasi (untuk keperluan pemeriksaan lapangan)

134.

Kompetensi petugas

134.1.

135.

Team TPR

134.1.1.

Lulusan SMA/D3

134.1.2.


134.1.3.


134.1.4.

Tegas

134.1.5.


134.1.6.

Kerjasama

134.1.7.

Teliti


135.1.

Pemantauan kinerja dilakukan dengan menggunakan kartu kendali pelayanan

yang melekat pada berkas pelayanan,

135.2.

Kartu kendali ini akan mengikuti proses perjalanan berkas dari satu petugas

kepada petugas lainnya dari mulai diterimanya berkas hingga pemprosesan berkas selesai. 135.3.

Setiap petugas wajib melakukan paraf dan tanggal penyerahan dan penerimaan

sesuai dengan alurnya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana letak kesalahan jika terjadi keterlambatan atau penyelesaian pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 135.4.

Kartu kendali akan dikumpulkan setiap waktu atau ketika terjadi complain dari

pelanggan untuk ditindaklanjuti 136.




Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada petugas loket atau dapat dikirim melalui pos ditujukan kepada : Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam JL. RAJA ISA NOMOR 17 BATAM CENTRE BATAM BATAM Surat yang masuk akan diterima oleh



Media Internet


Media telephon/Fax


TELP. 0778 470670, 71, 72, FAX 73. Oleh



Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh personil bidang terkait di Ruang/loket pengaduan 136.2. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menyampaikan/ koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat).

136.3. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka personil yang menangani akan menjawab secara langsung. 136.4. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas. Hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan. 136.5. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas dengan SKPD terkait dan Walikota Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. 136.6. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (apabila pihak pengadu mencantumkan nomor telephon untuk klarifikasi) 136.7. Pengaduan melalui internet akan dibalas kepada email yang bersangkutan 136.8. Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS, pengaduan melalui telepon/Fax akan dibalas atau akan ditelepon kepada yang bersangkutan 136.9. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang bersangkutan 136.10.







Target penyelesaian



Jumlah petugas;

Jumlah petugas yang terlibat untuk melakukan pelayanan ini adalah : TPR 138.

: 12 orang

Jaminan pelayanan

Pembongkaran yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, maka WP berhak melakukan tuntutan hukum dan kepadanya dibebaskan atas kewajiban-kewajibannya (tidak berlaku bagi reklame tidak berizin)

139.


TPR dilengkapi dengan alat keselamatan kerja 140.




140.1.1.




140.1.3.

Survey

kuesioner

dilakukan

setahun

sekali

dengan

melakukan

penyebaran


140.1.4.


140.1.5.




4.1.13. Pelayanan Penghapusan Pajak Reklame 141.

Dasar hukum

141.1.

Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

141.2.

Perwako No.12 tahun 2007 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan

Daerah Kota Batam 141.3.

Perwako No 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara

Pemberian dan Pembayaran

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 141.4.

Perwako No 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota

Batam 142.

Persyaratan

142.1.

Piutang pajak telah kadaluwarsa (melampaui 5 tahun) kecuali Wajib Pajak

melakukan tindak pidana perpajakan, diterbitkan Surat Teguran/Surat Paksa, terdapat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung 142.2.

Piutang pajak tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan Wajib Pajak telah

meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau ahli warisnya tidak mempunyai harta atau ahli warisnya tidak ditemukan lagi

143.

Posedur

143.1.

Seksi Penagihan dan Perhitungan melakukan penelitian administratif atau

penelitian setempat terhadap Daftar Piutang Pajak yang disusun oleh Seksi Pembukuan dan Verifikasi 143.2.

Seksi Penagihan dan Perhitungan menentukan apakah piutang pajak dapat

dihapus sesuai kriteria 143.3.

Jika Tidak, maka Seksi Penagihan dan Perhitungan akan menerbitkan Surat

Teguran/Peringatan dengan mengikuti Prosedur Penagihan 143.4.

Jika Ya, Seksi Penagihan dan Perhitungan akan menyusun Laporan Hasil

Penelitian yang menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak sebagai dasar penentuan besarnya piutang pajak yang akan dihapuskan 143.5.

Kepala Bidang Penagihan menyusun Usulan Daftar Penghapusan Piutang Pajak

berdasarkan Laporan Hasil Penelitian pada setiap akhir tahun takwim 143.6.

Kepala Bidang Penagihan menyampaikan Usulan Daftar Penghapusan Piutang

Pajak kepada Kepala Dispenda setiap awal tahun berikutnya 143.7.

Kepala Dispenda menyampaikan Usulan Daftar Penghapusan Piutang Pajak

kepada Walikota untuk diterbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak 143.8. 144.

Walikota menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak


Pelayanan penghapusan piutang pajak dilaksanakan dengan melakukan penelitian administratif atau penelitian setempat terhadap Daftar Piutang Pajak setiap tahun takwim hingga terbitnya Daftar Penghapusan Piutang Pajak yang diusulkan Kepala Walikota. Jangka waktu pelayanan pasca tersampaikannya Usulan Daftar Penghapusan Piutang Pajak kepada Walikota adalah 8 hari kerja, dengan rincian : 144.1.

3 hari kerja pengusulan daftar penghapusan piutang

144.2.

5 hari kerja penerbitan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak

*Proses ini dilaksanakan pada awal tahun 145.

Biaya


Produk pelayanan

Keputusan Penghapusan Piutang Pajak 147.


147.1.


147.2.

Printer

147.3.

Alat Tulis Kantor

147.4.


147.5.

Telepon/fax

147.6.

Filling Cabinet

147.7.

Meja+Kursi

147.8.

Kendaraan untuk penelitian lapangan

148.

Kompetensi petugas

148.1.

Team Seksi Penagihan dan Perhitungan

148.1.1.Lulusan SMA/D3 148.1.2.Dapat Mengoperasikan Komputer 148.1.3.Memahami dan mengerti peraturan terkait perpajakan 148.1.4.Tegas 148.1.5.Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab 148.1.6.Kerjasama 148.1.7.Teliti 149.


149.1. Pemantauan kinerja dilakukan dengan menggunakan kartu kendali pelayanan yang melekat pada berkas pelayanan. 149.2. Kartu kendali ini akan mengikuti proses perjalanan berkas dari satu petugas kepada petugas lainnya dari mulai diterimanya berkas hingga pemprosesan berkas selesai. 149.3. Setiap petugas wajib melakukan paraf dan tanggal penyerahan dan penerimaan sesuai dengan alurnya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana letak kesalahan jika terjadi keterlambatan atau penyelesaian pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 149.4. Kartu kendali akan dikumpulkan setiap waktu atau ketika terjadi complain dari pelanggan untuk ditindaklanjuti 150.




Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada petugas loket atau dapat dikirim melalui pos ditujukan kepada : Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam JL. RAJA ISA NOMOR 17 BATAM CENTRE BATAM BATAM




Media Internet


Media telephon/Fax


TELP. 0778 470670, 71, 72, FAX 73. Oleh



Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh personil bidang terkait di Ruang/loket pengaduan 150.2. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menyampaikan/ koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat). 150.3. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka personil yang menangani akan menjawab secara langsung. 150.4. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas. Hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan. 150.5. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas dengan SKPD terkait dan Walikota Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. 150.6. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (apabila pihak pengadu mencantumkan nomor telephon untuk klarifikasi) 150.7. Pengaduan melalui internet akan dibalas kepada email yang bersangkutan 150.8. Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS, pengaduan melalui telepon/Fax akan dibalas atau akan ditelepon kepada yang bersangkutan 150.9. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada

yang

bersangkutan 150.10.




tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan, dan bobot pengaduan. diserahkan kepada Sekretaris Dinas untuk diperiksa. Apabila Laporan Pengaduan

Pelayanan Publik perlu dilakukan perbaikan, maka laporan pengaduan diserahkan kembali kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki dan akan diperiksa kembali oleh Sekretaris Dinas untuk disetujui. 150.11.



Target penyelesaian



Jumlah petugas;

Jumlah petugas yang terlibat untuk melakukan pelayanan ini adalah : Seksi Penagihan dan Perhitungan : 2 orang 152.


152.1. Untuk menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan disediakan petugas keamanan yang akan ditugaskan di area pelayanan 152.2. Gedung pelayanan dilengkapi dengan tangga darurat, tabung pemadam kebakaran serta kamera CCTV 153.




153.1.1.




153.1.3.

Survey

kuesioner

dilakukan

setahun

sekali

dengan

melakukan

penyebaran


153.1.4.


153.1.5.




BAB V PENUTUP

Pelayanan publik khususnya di bidang penarikan pajak daerah sangat strategis peranannya dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat mandiri dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya. Setiap daerah harus pandaipandai mengoptimalkan potensi daerahnya masing – masing agar dapat eksis tanpa merugikan dan memberatkan masyarakatnya. Disamping itu semakin kritisnya masyarakat dalam mengawasi birokrasi menuntut Pemerintah Daerah wajib bersikap lebih demokratis serta memperhatikan hak-hak mereka dalam setiap langkah penyelenggaraan pelayanannya. Melihat betapa strategisnya fungsi pelayanan perpajakan daerah maka setiap penyelenggaraan pelayanan pada Dinas pendapatan dituntut untuk memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan. Dengan tersusunnya Standar Pelayanan Publik untuk pelayanan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan ini mudah-mudahan dapat menjadi awal yang baik bagi Pemerintah Kota Batam dalam menjaga komitmennya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Standar Pelayanan Publik ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparatur Pemerintah Kota Batam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi media kontrol dari masyarakat selaku pelanggan dalam menerima pelayanan dari Pemerintah Kota Batam Pada akhirnya setelah tersusunnya standar pelayanan publik ini diharapkan Pemerintah Kota

Batam

dapat

segera

menindaklanjuti

dengan

menerbitkan

peraturan-peraturan

pelaksanaan lebih lanjut untuk memberikan legalitas terhadap Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan. Kepada segenap aparatur pemerintah khususnya yang ketugasannya membidangi pelayanan masyarakat diharapkan Standar Pelayanan Publik yang telah disusun dan

aturan

pelaksanaan

lebih

lanjut

yang diterbitkan

betul-betul

dijadikan

sebagai

acuan/pedoman

dalam

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat,

sehingga

kepentingan/kebutuhan masyarakat benar-benar dapat terlayani dengan sebaik-baiknya. Apabila hal itu bisa terwujud, dipertahankan bahkan senantiasa ditingkatkan, maka secara bertahap meningkatkan wibawa Pemerintah dan mempertebal kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Jika kepercayaan antara rakyat kepada pemerintah terjalin, maka berbagai program pembangunan dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah terwujud.

KATA PENGANTAR. Puji syukur kehadirat Tuhan YME, atas berkat rahmat-nya laporan akhir Penyusunan

Recommend Documents