Kata Pengantar. Jakarta, April 2015 Kepala BBP2HP. Ir. Rahmah Hayati Samik Ibrahim, MM

Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga Laporan Kinerja BBP2HP Triwulan I Tahun 2015 ini dapat selesai tepat pada waktunya. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja BBP2HP Triwulan I Tahun 2015 ini adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerja Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP) kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan

adanya

transparansi,

partisipasi

serta

akuntabilitas.

Selain

itu,

penyusunan Laporan Kinerja BBP2HP Triwulan I Tahun 2015 juga diharapkan dapat memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal BBP2HP. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP, Biro Perencanaan Setjen KKP dan Sekretariat Direktorat Jenderal P2HP yang telah membimbing penyusunan Laporan Kinerja BBP2HP Triwulan I Tahun 2015. Ucapan terima kasih juga tidak lupa kami sampaikan kepada tim pelaksana kegiatan dan segenap keluarga besar Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP) yang telah mempersiapkan dan melaksanakan seluruh kegiatan ini di lingkungan BBP2HP dengan penuh tanggungjawab. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan BBP2HP di waktu yang akan datang. Saran dan masukan dari pembaca sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Jakarta, April 2015 Kepala BBP2HP

Ir. Rahmah Hayati Samik Ibrahim, MM. LAPORAN KINERJA BBP2HP TRIWULAN I TAHUN 2015

i

Daftar Isi Halaman KATA PENGANTAR…………………………………………………………………

i

DAFTAR ISI.......................................................................................................

iii

DAFTAR TABEL................................................................................................

v

DAFTAR GAMBAR............................................................................................

vi

BAB I.

PENDAHULUAN...............................................................................

1

1.1.

Latar Belakang........................................................................

1

1.2.

Maksud dan Tujuan................................................................

2

1.3.

Data Umum Organisasi..........................................................

3

1.4.

Kepegawaian..........................................................................

5

1.5.

Isu Strategis BBP2HP.............................................................

6

1.6.

Sistematika Penyajian............................................................

7

PERENCANAAN KINERJA.............................................................

9

2.1.

Arah Kebijakan.......................................................................

9

2.2.

Tujuan dan Sasaran Strategis................................................

9

2.3.

Penetapan Kinerja BBP2HP...................................................

11

AKUNTABILITAS KINERJA............................................................

14

3.1.

Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU)..................................

14

3.2.

Evaluasi dan Analisis Kinerja.................................................

16

BAB II.

BAB III.

3.2.1.

Stakeholder Perspektif ............................……………

3.2.2.

Meningkatnya Kesejahteraan Pengolah 3.2.1.1. dan Pemasar Hasil Perikanan.………… Customer Perspektif...................................................

3.2.3.

Meningkatnya Hasil Pengujian Penerapan Hasil Perikanan yang mendukung P2HP ……………………… Internal Process Perspektif........................................

16 16 18

3.2.2.1.

3.2.3.1.

Berkembangnya Ragam Produk Olahan dengan Penerapan Teknologi Inovatif....................................................

LAPORAN KINERJA BBP2HP TRIWULAN I TAHUN 2015

18 19

19 ii

3.2.4.

Learning and Growth Perspective..............................

Terwujudnya ASN BBP2HP yang Kompeten dan Berkrepribadian............. Tersedianya Informasi BBP2HP yang 3.2.4.2. Valid, Handal dan Mudah....................... Terwujudnya Pranata dan 3.2.4.3. Kelembagaan Birokrasi BBP2HP yang Berkepribadian....................................... Terkelolanya Anggaran Pembangunan 3.2.4.4. BBP2HP Secara Efisien......................... Akuntabilitas Keuangan........................................................

29

3.2.4.1.

3.3.

29 31

33 35 36

BAB IV. PENUTUP.........................................................................................

43


iii

Daftar Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tabel 7. Tabel 8. Tabel 9. Tabel 10. Tabel 11. Tabel 12. Tabel 13 Tabel 14. Tabel 15.

Halaman Data Pegawai BBP2HP ……………….……………………………. 6 Rencana Kinerja Tahunan BBP2HP Tahun 2015 ……………… 12 Capaian Kinerja BBP2HP Triwulan I Tahun 2015 …………...... 14 Target dan Realisasi IKU PDB, Tahun 2014 dan 2015 ……..... 17 Pencapaian IKU PDB, 2010-2014 ………………………………. 17 Target Dan Realisasi Jumlah Penerapan Penggunaan Tanda SNI Produk, sampai dengan Triwulan I Tahun 2015 …………… 23 Kendala yang dihadapi dalam Mencapai IKU 5 ……………...... 23 Target Jumlah Data Uji Nutrisi dan Mutu Produk Perikanan Triwulan I Tahun 2015 …………………………………………….. 25 Data Jenis Produk dan Daerah Asal Produk Perikanan yang Telah Diuji Nutrisi dan Mutunya …………………………………… 26 Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai IKU 6 ……………….. 26 Target dan Realisasi Jumlah Pelayanan Pengembangan Usaha, Tahun 2015 ……………………………………………………….... 29 Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ……………………………………..... 33 Pameran dan Demonstrasi Hasil Uji Terap dan Pengujian Hasil Perikanan ………………………………………………………….... 33 Hasil Penilaian SAKIP BBP2HP 2014 …………………………… 34 Realisasi Anggaran BBP2HP Tahun Anggaran 2015 …………. 38


iv

Daftar Gambar Halaman Gambar 1.

Struktur Organisasi BBP2HP ……………………………….......

5

Gambar 2.

Peta Strategi BBP2HP ………………………………………......

12

Gambar 3.

Perbandingan Alokasi Anggaran dan Penyerapan Tahun 2010 – 2015 ………………………………..........………………..

Gambar 4.

36

Perbandingan Alokasi Anggaran dan Penyerapan per Jenis Belanja 2010 – 2015 ……………………………….....................

36

Gambar 5.

Realisasi Anggaran BBP2HP tahun 2015 …………………….

37

Gambar 6.

Realisasi Anggaran BBP2HP per Jenis Belanja Tahun 2015 ..

37


v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP) perlu menyusun Laporan Kinerja triwulan I Tahun 2015. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBP2HP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28/PERMEN-KP/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan. Pada tahun 2015, BBP2HP telah menetapkan indicator kinerja yang terbagi menjadi

4 Prespektif dengan 7 SS (Sasaran Strategis) dan 11 IKU

(Indikator Kinerja Utama). Perspektif stakeholder terdiri dari 1 SS dan 1 IKU, Perpektif Customer terdiri dari 1 SS dan 1 IKU, Perspektif internal proses terdiri dari 1 SS dan 5 IKU, dan perspektif learn and growth terdiri dari 4 SS dan 4 IKU. Secara umum, dari hasil pengukuran kinerja tersebut diketahui sebagian besar indikator kinerja yang telah ditetapkan masih belum teralisasi dan masih dalam proses pencapaian. Hal ini disebabkan beberapa kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian IKU masih dalam tahap penyusunan rencana aksi dan persiapan pelaksanaan kegiatan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU antara lain : 1) proses inovasi / perekayasaan harus melalui berbagai tahapan mulai dari perencanaan, uji pendahuluan dan uji laboratorium, 2) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung (alat laboratorium dan bengkel pengolahan), dan 3) Keterbatasan SDM. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Pada tahun 2015, BBP2HP telah mengalokasikan anggran untuk mendukung ketersediaan peralatan laboratorium pengujian dan peralatan bengkel pengolahan serta melakukan studi banding dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM di lingkungan BBP2HP.


vi

BAB I. PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja suatu instansi demi terwujudnya aspirasi masyarakat dan tercapainya tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem kinerja dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan berlandaskan asas-asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Terselenggaranya good governance juga harus didukung dengan suatu dasar peraturan perundang-undangan demi terciptanya suatu kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya good governance, yaitu : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.


1

Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi yang bersinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu kepemerintahan yang baik (Good Governances) dan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian maka setiap entitas pelaporan dari setiap Kuasa Pengguna Anggaran wajib untuk menyampaikan semua laporan kinerja. Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP) sebagai satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran

Hasil

Perikanan

(Ditjen

P2HP)

membuat

laporan

pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja triwulan I Tahun 2015. Laporan kinerja ini merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya laporan kinerja BBP2HP triwulan I Tahun 2015 adalah

dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah secara berjenjang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 juga mengamanahkan kepada setiap unit kerja agar menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Tujuan penyusunan laporan kinerja BBP2HP triwulan I

Tahun 2015

adalah: 1) Mempertanggungjawabkan kinerja Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan selama triwulan 1 Tahun 2015 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rangka LAPORAN KINERJA BBP2HP TRIWULAN I TAHUN 2015

2

mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas. 2) Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal BBP2HP.

1.3.

DATA UMUM ORGANISASI Pengembangan produk olahan hasil perikanan merupakan salah satu

upaya meningkatkan nilai tambah dari produk perikanan. Pengembangan produk olahan tersebut dapat dilakukan melalui upaya diversifikasi produk hasil perikanan yang memiliki mutu dan keamanan pangan, serta kemasan yang baik sehingga dapat menjangkau strata konsumen yang lebih tinggi dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan produk hasil perikanan hingga dikonsumsi masyarakat, maka diperlukan suatu lembaga yang kredibel dalam melaksanakan tugas tersebut. Untuk mewujudkan upaya tersebut, maka keberadaan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (UPT BBP2HP) memiliki peran penting dan strategis untuk mendukung terlaksananya kebijakan tersebut. Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP) merupakan satu-satunya

Unit

Pelaksana

Teknis

(UPT)

lingkup

Direktorat

Jenderal

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen P2HP). Keberadaan BBP2HP didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan BBP2HP memiliki tugas pokok melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan

pemasaran,

pengujian

dan

sertifikasi

produk,

serta

pelayanan

pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan uraian tugas sebagai berikut : a) Meyelenggarakan penyusunan rencana program dan anggaran b) Meyelenggarakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; LAPORAN KINERJA BBP2HP TRIWULAN I TAHUN 2015

3

c) Menyelenggarakan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk hasil perikanan; d) Menyusun standardisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; e) Menyelengarakan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil perikanan; f)

Menyelenggarakan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

g) Menyelenggarakan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk hasil perikanan; h) Menyelenggarakan urusan tata usaha dan rumah tangga. i)

Memantau pelaksanaan program dan anggaran

j)

Mengevalusiasi pelaksanaan program dan anggaran

k) Menyusun laporan pelaksanaan program dan anggaran

BBP2HP mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari : 1. Bidang Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran; 2. Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk; 3. Bidang Pelayanan Pengembangan Usaha; 4. Bagian Tata Usaha; dan 5. Kelompok Jabatan Fungsional


4

Dalam menjalankan tugas tersebut, organisasi BBP2HP diatur seperti Gambar 1 :

Gambar 1. Struktur Organisasi BBP2HP berdasar Permen KP Nomor 28/PERMEN-KP/2013 Berdasar permenKP tersebut, Sejak tahun 2013, Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan juga bertanggung jawab terhadap 4 satuan kerja, yang berlokasi di Cibinong, Palabuhanratu, Mataram, dan Ambon. 1.4.

KEPEGAWAIAN Pada akhir triwulan I Tahun 2015, pegawai BBP2HP seluruhnya berjumlah

127 pegawai, terdiri dari 99 PNS dan 28 tenaga kontrak, dengan distribusi sebagaimana tabel 1:


5

Tabel 1. Data Pegawai BBP2HP No. 1.

2.

Data Pegawai

Jumlah (orang)

Pejabat Struktural

14

a.

Eselon II

1

b.

Eselon III

4

c.

Eselon IV

9

Pejabat Fungsional Tertentu a. Perekayasa

38 14

3.

b. Pengawas Mutu c. Analis Kepegawaian d. Pranata Humas e. Analis Pasar Hasil Perikanan Pejabat Fungsional Umum

12 1 2 9 47

4.

PNS BPSDMKP diperkerjakan di BBP2HP

1

5.

PNS BBP2HP DPK LPPMHP Gorontalo

1

6.

Pegawai Kontrak

28

TOTAL

127

Berdasar data kepegawaian, jumlah pegawai BBP2HP berstatus PNS berjenis kelamin laki – laki sebanyak 58 orang (58,58 %) dan perempuan sebanyak 41 orang (41,41 %). Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, pegawai BBP2HP didominasi oleh pendidikan sarjana sebanyak 31 orang (31,31 %) dan SLTA sebanyak 28 orang (28,28 %) kemudian diikuti lulusan pasca sarjana (S2) sebanyak 23 orang (23,23 %) dan sisanya berlatar belakang pendidikan SD, Diploma 3 (D3) dan Diploma 4 (D4) sebanyak 14 orang atau setara 14,14%.

1.5.

ISU STRATEGIS BBP2HP

Seiring dengan kebijakan industrialisasi dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, maka BBP2HP memiliki peranan strategis dalam mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Beberapa isu strategis yang menjadi focus perhatian BBP2HP dalam melaksanakan kegiatan antara lain :


6

a. Sebagian besar pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan merupakan kelompok usaha kecil menengah yang memerlukan sentuhan teknologi inovatif dan pembinaan peningkatan / keberlanjutan usaha. b. Tingkat konsumsi ikan masyarakat yang masih rendah memerlukan inovasi atau diversifikasi ragam olahan produk perikanan sehingga lebih diminati masyarakat c. Sebagian produk olahan hasil perikanan yang beredar di masyarakat belum memiliki informasi nilai kandungan gizi. d. Dalam rangka peningkatan daya saing, diperlukan adanya jaminan produk yang beredar di masyarakat memiliki kesesuaian dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sehubungan dengan berbagai isu strategis tersebut, BBP2HP menetapkan beberapa sasaran dan indicator kinerja seperti yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Dirjen P2HP dan Kepala BBP2HP.

1.6.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

laporan kinerja BBP2HP triwulan I

Tahun 2015 ini disusun dengan

sistematika penyajian sebagai berikut : Ringkasan Eksekutif, yang berisi tentang uraian secara singkat tentang tujuan dan sasaran strategis, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil serta langkah antisipatifnya. Bab I.

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2015


7

Bab III. Akuntabilitas Kinerja Menguraikan tentang pencapaian Sasaran Strategis (SS) yang diukur dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BBP2HP pada tahun 2015, evaluasi dan analisis capaian masing-masing IKU Tahun 2015. Terakhir akan dibahas mengenai akuntabilitas keuangan BBP2HP berupa sumber pembiayaan anggaran disertai realisasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan. Bab IV. Penutup Menguraikan tentang keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk waktu yang akan datang.


8

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 2.1 Arah Kebijakan

BBP2HP merupan satu – satunya UPT lingkup Ditjen P2HP. Dalam rangka mendukung kebijakan P2HP, BBP2HP melaksanakan kegiatan Pengembangan uji terap produk dan alat pasca panen dan pemasaran hasil perikanan. Kebijakan Ditjen P2HP yang dimaksud adalah program peningkatan kemandirian dan ketahanan pangan serta daya saing usaha kelautan dan perikanan. Peningkatan kemandirian dan ketahanan pangan serta daya saing usaha kelautan dan perikanan diterjemahkan oleh BBP2HP dengan melaksanakan: a. Inovasi produk dan teknologi P2HP hasil pengujian penerapan hasil perikanan yang bernilai tambah dan daya saing b. Penyiapan

bahan

standarisasi

teknik

pengolahan

dan

pemasaran hasil perikanan c. Penerapan penggunaan tanda SNI produk d. Uji nutrisi dan mutu produk perikanan e. Pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan f. Perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat g. Pengembangan SDM aparatur kompeten yang dikelola sesuai kebutuhan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan h. Pengembangan administrasi keuangan di lingkungan BBP2HP

2.2.

Tujuan dan Sasaran Strategis Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, Balai Besar Pengujian

Penerapan Hasil Perikanan merumuskan tujuan sebagai berikut : LAPORAN KINERJA BBP2HP TRIWULAN I TAHUN 2015

9

1. Meningkatkan

ragam

teknik

pengolahan

dan

pemasaran

hasil

perikanan yang siap diterapkan pada masyarakat; 2. Meningkatkan daya saing melalui pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk hasil perikanan; 3. Meningkatkan jumlah bahan rancangan standar pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 4. Meningkatkan jumlah produk yang mendapatkan tanda SNI hasil perikanan; 5. Meningkatkan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 6. Meningkatkan penyebarluasan informasi hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk hasil perikanan kepada masyarakat; 7. Meningkatkan dukungan manajemen bagi pelaksanaan tugas-tugas teknis BBP2HP; 8. Meningkatkan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui operasionalisasi Satuan Kerja BBP2HP.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BBP2HP dan mencapai tujuan organisasi maka BBP2HP telah menetapkan Sasaran strategis yang dikelompokkan sebagai berikut : -

Stakeholder Perspective, meliputi : o Sasaran Strategis 1 (SS1) : Meningkatnya kemakmuran pengolah dan pemasar hasil perikanan

-

Customer Perspective, meliputi :

o Sasaran Strategis 2 (SS2) : Meningkatnya hasil pengujian penerapan hasil perikanan yang mendukung P2HP -

Internal Process Perspective, meliputi :

o Sasaran Strategis 3 (SS3) : Berkembangnya Ragam Produk Olahan dengan Penerapan teknologi Inovatif -

Learn & Growth Perspective, meliputi :

o Sasaran Strategis 4 (SS4) : Terwujudnya ASN BBP2HP yang Kompeten dan Berkepribadian


10

o Sasaran Strategis 5 (SS5) : Tersedianya Informasi BBP2HP yang Valid, Handal dan Mudah Diakses o Sasaran Strategis 6 (SS6) :

Terwujudnya

Pranata dan

Kelembagaan Birokrasi BBP2HP yang Berkepribadian o Sasaran

Strategis

7

(SS7)

:

Terkelolanya

anggaran

Pembangunan BBP2HP secara Efisien

2.3.

Penetapan Kinerja BBP2HP Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator. Sejak tahun 2013, penetapan kinerja pada unit kerja lingkup BBP2HP telah didasarkan pada konsep manajemen kinerja berbasis BSC. Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi BBP2HP Tahun 2014 adalah sebagaimana disajikan dalam gambar 2 dan telah di-cascading kepada setiap unit kerja eselon III lingkup BBP2HP.


11

Gambar 2. Peta Strategi BBP2HP

Dalam Peta Strategi BBP2HP Tahun 2015 telah ditetapkan 7 (Tujuh) Sasaran Strategis (SS) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU beserta targetnya (sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja) BBP2HP Tahun 2015, adalah sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan BBP2HP Tahun 2015. SASARAN STRATEGIS Stakeholder Perspective 1 Meningkatnya kemakmuran pengolah dan pemasar hasil perikanan Customer Perspective 2 Meningkatnya hasil pengujian penerapan hasil perikanan yang mendukung P2HP

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2015

1

Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

7

2

Jumlah rekomendasi hasil pengujian penerapan hasil perikanan

5


12

SASARAN STRATEGIS Internal Process Perspective 3 Berkembangnya ragam produk olahan dengan penerapan teknologi inovatif

INDIKATOR KINERJA 3

4

5 6 7

Learning and Growth Perspective 4 Terwujudnya ASN 8 BBP2HP yang kompeten dan berkepribadian 5 Tersedianya informasi 9 BBP2HP yang valid, handal dan mudah diakses 6 Terwujudnya pranata 10 dan kelembagaan birokrasi BBP2HP yang berkepribadian 7

Terkelolanya anggaran pembangunan BBP2HP secara efisien

11

Jumlah produk hasil uji terap teknologi inovatif bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (ragam) Jumlah penyiapan bahan RSNI pengolahan dan pemasaran (bahan RSNI) Jumlah produk bersertifikat SNI (Produk) Jumlah data uji nutrisi dan mutu produk perikanan (Data)

TARGET 2015 10

5

7 600

Jumlah pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (UMKM)

14

Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III lingkup BBP2HP (%)

<15

Indeks pemanfaatan informasi BBP2HP berbasis IT (%)

>75

Nilai/Skor SAKIP lingkup BBP2HP

Nilai efisiensi anggaran BBP2HP


A

80 - 90

13

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.

Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, pengelolaan kinerja

BBP2HP tahun 2015 telah didasarkan pada BSC. BBP2HP telah menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja BBP2HP tahun 2015 triwulan 1 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masingmasing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data sebagian besar indikator kinerja yang telah ditetapkan masih belum teralisasi dan masih dalam proses pencapaian (Tabel 3). Hal ini disebabkan beberapa kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian IKU masih dalam tahap penyusunan rencana aksi dan persiapan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3. Capaian Kinerja BBP2HP Triwulan I Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Stakeholder Perspective 1 Meningkatnya kemakmuran pengolah dan pemasar hasil perikanan Customer Perspective 2 Meningkatnya hasil pengujian penerapan hasil perikanan yang mendukung P2HP Internal Process Perspective 3 Berkembangnya ragam produk olahan dengan penerapan teknologi inovatif

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2015

REALISASI

1

Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

7

0

2

Jumlah rekomendasi hasil pengujian penerapan hasil perikanan

5

0

3

Jumlah produk hasil uji terap teknologi inovatif bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (ragam)

10

0


14

SASARAN STRATEGIS 4

5 6

7

Learning and Growth Perspective 4 Terwujudnya ASN 8 BBP2HP yang kompeten dan berkepribadian 5 Tersedianya informasi 9 BBP2HP yang valid, handal dan mudah diakses 6 Terwujudnya pranata 10 dan kelembagaan birokrasi BBP2HP yang berkepribadian 7


TARGET 2015 5

REALISASI

7

2

600

80

14

0

Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III lingkup BBP2HP (%)

<15

0

Indeks pemanfaatan informasi BBP2HP berbasis IT (%)

>75

0

A

0

80 - 90

0

INDIKATOR KINERJA

11

Jumlah penyiapan bahan RSNI pengolahan dan pemasaran (bahan RSNI) Jumlah produk bersertifikat SNI (Produk) Jumlah data uji nutrisi dan mutu produk perikanan (Data) Jumlah pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (UMKM)

Nilai/Skor SAKIP lingkup BBP2HP

Nilai efisiensi anggaran BBP2HP

0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pencapaian IKU BBP2HP masih rendah jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses yang harus dilalui dalam setiap pencapaian IKU cukup banyak dan memerlukan waktu yang cukup lama. Pada triwulan I, fokus kegiatan dalam mendukung pencapaian IKU adalah pada tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat identifikasi lapangan. Melihat kondisi tersebut, pada triwulan II yang akan datang BBP2HP akan berupaya untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga berdampak pada percepatan proses pencapaian IKU.


15

3.2.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

3.2.1. Stakeholder Perspektif 3.2.1.1. Meningkatnya Kesejahteraan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Kesejahteraan masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan merupakan tolak ukur dampak dari berbagai keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan baik di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) khususnya unitkerja eselon I Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen P2HP) maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP). Dalam rangka mendukung sasaran stretegis ini, BBP2HP menetapkan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan:

IKU 1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan PDB perikanan diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa perikanan yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu (per tahun). Adapun angka

persentase

pertumbuhan

PDB

Perikanan

diperoleh

dengan

membandingkan nilai PDB Perikanan (berdasarkan harga konstan) tahun 2015 dibandingkan dengan nilai PDB Perikanan tahun 2014. Pada tahun 2014, pertumbuhan PDB perikanan mencapai 6,97%. Sedangkan Perolehan nilai PDB perikanan pada BBP2HP mengadopsi secara langsung dari Ditjen P2HP yang mengacu pada perhitungan BPS. Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 2014 nilai PDB perikanan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Data KKP menyebutkan, capaian PDB perikanan baru berkisar pada angka 6,97% (tabel 4) sedangkan rekapitulasi capaian IKU PDB selama tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel 5. Pada tahun 2015, pertumbuhan PDB perikanan ditargetkan mencapai 7%. Sampai triwulan I, data capaian pertumbuhan PDB perikanan belum dapat disajikan karena data belum tersedia di BPS.


16

Tabel 4. Target dan Realisasi IKU PDB, Tahun 2014 dan 2015 INDIKATOR KINERJA UTAMA Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

TARGET 2014 2015 7,00

REALISASI % 2014 2015 2014 2015 6,97 99,57 -

Sumber : BPS, 2014 – 2015 (diolah).

Tabel 5. Pencapaian IKU PDB, 2010-2014 Uraian

Lapangan Usaha

2012

2013*

2014**

304 777,1

328 279,7

339 560,8

350 722,2

151 500,7

154 153,9

158 910,1

161 925,5

164 082,6

b. Tanaman Perkebunan

47 150,6

49 260,4

52 325,4

54 629,3

57 245,7

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya

38 214,4

40 040,3

41 918,6

43 902,3

45 960,1

d. K e h u t a n a n

17 249,6

17 395,5

17 423,0

17 442,5

17 476,3

e. P e r i k a n a n

50 661,8

54 186,7

57 702,6

61 661,2

65 957,5

2 314 458,8 2 171 113,5

2 464 566,1 2 322 653,1

2 618 932,0 2 481 790,3

2 769 053,0 2 635 612,6

985 470,5

1 091 447,1

1 193 452,9

1 310 427,3

529 967,8 153 709,3 129

574 916,3

621 832,7

668 337,7

162 542,6

174 638,4

192 921,5

Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2000-2014

KEHUTANAN DAN PERIKANAN a. Tanaman Bahan Makanan

PRODUK DOMESTIK BRUTO PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS

1. PERTANIAN, PETERNAKAN,

Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2000-2014

2011 315 036,8


KEHUTANAN DAN PERIKANAN a. Tanaman Bahan Makanan

482 377,1


136 048,5


2 909 181,5 2 779 064,0

1 446 722,3

119 371,7

297,7

145 720,0

165 162,9

184 246,5


48 289,8

51 781,3 226

54 906,5

56 994,2

60 872,8


199 383,4

691,0

255 367,5

291 799,1

340 343,8

6 446 851,9 5 941 951,9

7 419 187,1 6 795 885,6

8 230 925,9

9 087 276,5 8 419 133,9

PRODUK DOMESTIK BRUTO PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS

7 589 809,0

10 094 928,9 9 391 537,3

3,01

3,37

4,20

3,44

3,29

a. Tanaman Bahan Makanan

1,64

1,75

3,09

1,90

1,33


3,49

4,47

6,22

4,40

4,79


4,27

4,78

4,69

4,73

4,69


2,41

0,85

0,16

0,11

0,19


6,04

6,96

6,49

6,86

6,97

PRODUK DOMESTIK BRUTO

6,22

6,49

6,26

5,73

5,06

PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS

6,60

6,98

6,85

6,20

5,44


Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2000-2014

2010

KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Catatan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik


17

Jika dilihat dari metode perhitungannya, BBP2HP turut serta dalam pemanfaatan belanja pemerintah melalui beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengujian dan sertifikasi produk, dan pelayanan pengembangan usaha. Selain itu, dukungan BBP2HP juga tercermin dari kegiatan yang bersifat penunjang

operasional

perkantoran

termasuk

kegiatan

dalam

rangka

perencanaan dan pelaporan. Dukungan alokasi anggaran BBP2HP yang telah dibelanjakan sampai dengan akhir triwulan I TA 2015 adalah sebesar Rp

2,895,981,634,- (Dua Milyar Delapan ratus Sembilan Puluh Lima Juta

Sembilan ratus Delapan Puluh Satu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)

3.2.2. Customer Perspektif 3.2.2.1.

Meningkatnya hasil pengujian penerapan hasil perikanan yang mendukung P2HP

Dalam rangka mendukung visi dan misi KKP yang mengarah pada keberlanjutan usaha dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha, BBP2HP berperan dalam kegiatan pengujian dan penerapan teknologi peningkatan nilai tambah. Dengan adanya pengujian dan penerapan teknologi peningkatan nilai tambah, diharapkan kebijakan yang diambil oleh Ditjen P2HP dapat memberi dampak secara nyata terhadap kelangsungan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Untuk mencapai sasaran strategis ini, BBP2HP menetapkan

Indikator kinerja berupa rekomendasi hasil pengujian penerapan hasil perikanan.

IKU 2 : Jumlah rekomendasi hasil pengujian penerapan hasil perikanan Jumlah

rekomendasi

hasil

pengujian

penerapan

hasil

perikanan

merupakan tindaklanjut dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBP2HP pada tahun sebelumnya. Rekomendasi yang dimaksud bertujuan untuk mempermudah unit kerja lingkup Ditjen P2HP dalam menentukan kebijakan terutama terkait dengan peningkatan nilai tambah dan daya saing usaha hasil perikanan.


18

Pada tahun 2015, target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja adalah sebanyak 5 rekomendasi dan ditargetkan tercapai pada semester pertama di tahun 2015. Lima rekomendasi yang dimaksud adalah terkait hasil uji terap teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengujian dan sertifikasi produk, dan pelayanan pengembangan usaha. Sampai

dengan

akhir

triwulan

1

tahun

2015,

BBP2HP

masih

mempersiapkan draf bahan rekomendasi dan diharapkan pada triwulan 2 tahun 2015 seluruh rekomendasi dapat tercapai.

3.2.3. Internal Process Perspektif 3.2.3.1.

Berkembangnya ragam produk olahan dengan penerapan teknologi inovatif

IKU 3 : Jumlah produk hasil uji terap teknologi inovatif bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (ragam) Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Ditjen P2HP, BBP2HP mempunyai tugas pengembangan inovasi produk, alat dan mesin, layout UPI dan pasar ikan serta desain kemasan yang profitable. Selain itu, BBP2HP juga mempunyai fungsi melakukan bimbingan dan alih teknologi pengolahan produk, alat dan mesin, kemasan serta desain layout UPI dan pasar ikan ke masyarakat. Dukungan tersebut diterjemahkan menjadi IKU Jumlah produk hasil uji terap teknologi inovatif bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pada tahun 2015, target capaian IKU Jumlah produk hasil uji terap teknologi inovatif bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah sebanyak 10 (sepuluh) ragam yang dilaksanakan melalui 18 (delapan belas) kegiatan Inisiatif Strategis, yaitu : (1) Penerapan Teknik Pengolahan Ikan Laut, (2) Penerapan Teknik Pengolahan Ikan Tawar/payau, (3) Penerapan Teknik Pengolahan Rumput Laut, (4) Penerapan Teknik Pengolahan Produk Non Konsumsi Berbasis rumput laut Rumput Laut, (5) Penerapan Teknik Pengolahan Produk Non Konsumsi Berbasis Ikan, (6) Inovasi Rancang Bangun Alat dan Mesin Pengolahan, (7) Inovasi rancang bangun tata letak dan desain layout UPI, (8) Workshop Dalam Rangka Deseminasi dan Evaluasi Hasil - Hasil Inovasi LAPORAN KINERJA BBP2HP TRIWULAN I TAHUN 2015

19

BBP2HP, (9) Penerapan Inovasi Tenologi Alat Pengolahan, (10) Sinkronisasi Hasil Inovasi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, (11) Penerapan

Inovasi

Teknologi pada sentra Pengolahan Hasil Perikanan, (12) Inovasi Teknologi Pengemasan dan Pelabelan Hasil Perikanan, (13) Inovasi Rancang Bangun Alat/Sarana Pemasaran, (14) Inovasi Rancang Bangun Tata Letak dan Desain Layout Pasar, (15) Uji penerimaan pasar produk hasil perikanan, (16) Penerapan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, (17) Peningkatan Penerapan Pasar Hasil-Hasil Teknologi BBP2HP, dan (18) Penerapan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Bandeng Mendukung Industrialisasi Metode pelaksanaan kegiatan melalui tahapan persiapan (pembentukan tim pelaksana, rapat persiapan dan penyusunan proposal), pelaksanaan (meliputi kordinasi, identifikasi, uji coba penerapan inovasi, uji mutu, analisa kelayakan, analisa preferensi dan uji coba operasional). Dalam mencapai IKU tersebut, BBP2HP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3.797.782.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah). Sampai dengan Triwulan I Tahun 2015, IKU ini telah tercapai 15.22% dari Target sebesar 15.97%. Sedangkan untuk capaian realisasi keuangan adalah sebesar 7.8% dari target 23.3%. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian IKU antara lain dikarenakan adanya berbagai proses perekayasaan yang harus dilakukan berulang, keterbatasan SDM fungsional khususnya perekayasa dan fasilitas pendukung yang terbatas. Selain itu, juga dikarenakan jadwal kegiatan yang bersamaan. Dalam rangka mengatasi masalah ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas, pada tahun 2015 ini direncanakan akan dilakukan pembangunan dan pengadaan alat bengkel pengolahan dan pada akhir triwulan I proses lelang telah selesai dilaksanakan.

IKU 4 : Jumlah penyiapan bahan RSNI pengolahan dan pemasaran (bahan RSNI) Standar minimal mutu dan keamanan bahan pangan selalu berkembang mengikuti tuntutan konsumen. Perkembangan tersebut berkaitan erat dengan masalah gizi dan manfaat bahan pangan bagi kesehatan manusia. Bahan pangan LAPORAN KINERJA BBP2HP TRIWULAN I TAHUN 2015

20

dengan kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan manusia akan sangat diminati oleh konsumen.

Keamanan pangan sangat

tergantung pada pelaku

industri dalam mengolah bahan pangan serta peran (kebijakan) pemerintah yang dapat memberi jaminan keamanan produk pangan. Salah satu peranan pemerintah yang dapat memberi jaminan keamanan produk pangan adalah dengan standardisasi. Standardisasi memiliki peran yang strategis dalam peningkatan daya saing suatu produk. Umumnya standar dimanfaatkan konsumen sebagai acuan dalam memilih produk, sedangkan bagi produsen standar berfungsi sebagai patokan dalam memproduksi produk yang berkualitas dan dapat diterima pasar nasional maupun internasional. Masyarakat secara umum menghendaki bahwa seluruh produk perikanan yang beredar di pasar merupakan barang yang aman dan tidak membahayakan kesehatan. Standar Nasional Indonesia dirumuskan oleh Panitia Teknis. Panitia Teknis melaksanakan kaji ulang minimal 1 kali dalam lima tahun setelah ditetapkan untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekinia SNI. Hasil kaji ulang dapat ditindaklanjuti dengan menerbitkan ralat, amandemen, revisi, abolisi atau tetap tanpa perubahan terhadap SNI. Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP) sebagai Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan bertugas melakukan penyiapan bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk dibahas dalam rapat teknis dan rapat konsensus bersama dengan Panitia Teknis 65-05 Produk Perikanan. Berdasarkan kaji ulang yang dilakukan oleh Ditjen P2HP dan Panitia Teknis, maka BBP2HP ditetapkan untuk melakukan penyusunan 5 (Lima) RSNI yang terdiri dari 3 (Tiga) RSNI produk konsumsi yaitu RSNI Rajungan Pasteurisasi, RSNI Terasi Udang, dan RSNI Kerupuk Udang, serta 2 (dua) RSNI metode uji yaitu RSNI cara uji mikrobiologi : penentuan Sthaphylococcus aureus pada produk perikanan dan RSNI Uji Sensori Pada Produk Perikanan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2015, IKU ini telah tercapai 44.2% dari Target sebesar 15%. Sedangkan untuk capaian keuangan adalah sebesar 17.15% dari target 26.68%. Dalam pencapaian IKU ini belum ada kendala yang LAPORAN KINERJA BBP2HP TRIWULAN I TAHUN 2015

21

berarti, karena capaian telah melebihi target pada Triwulan I, Masalah pencapaian target keuangan hal ini disebabkab karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. IKU 5 : Jumlah produk bersertifikat SNI (Produk) Peraturan Dirjen P2HP Nomor 01/ PER-DJP2HP/ 2013 tentang LSPro-HP dan Nomor 05/PER-DJP2HP/2014 Tentang Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan menjelaskan bahwa LSPro-HP merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Peraturan Dirjen tersebut juga menunjuk BBP2HP sebagai pelaksana LSPro-HP dan mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi dan menerbitkan Sertifikat Produk Pengunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) produk hasil perikanan. Standardisasi memiliki peran yang strategis dalam peningkatan daya saing suatu produk. Umumnya standar dimanfaatkan konsumen sebagai acuan dalam memilih produk, sedangkan bagi produsen standar berfungsi sebagai patokan dalam memproduksi produk yang berkualitas dan dapat diterima pasar nasional maupun internasional. Masyarakat secara umum menghendaki bahwa seluruh produk perikanan yang beredar di pasar merupakan barang yang aman dan tidak membahayakan kesehatan. Pemberian tanda SNI pada suatu produk dapat dilakukan apabila produk tersebut dihasilkan dari unit pengolahan yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolah, melakukan produksi dan pemasaran produk secara kontiniu serta melakukan proses produksi sesuai SNI. Pemberian tanda SNI hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi. BBP2HP sebagai pelaksana lembaga sertifikasi produk hasil perikanan dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) turut berperan serta dalam peningkatan kualitas produk hasil perikanan. Rendahnya kesadaran para pengolah produk perikanan akan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan dapat menyebabkan produk yang dihasilkan memiliki mutu yang kurang baik. Hal ini dapat menyebabkan tingkat kepercayaan konsumen berkurang. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2015 target pencapaian indicator ini adalah 7 produk LAPORAN KINERJA BBP2HP TRIWULAN I TAHUN 2015

22

bersitifikat SNI sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing dan dapat dipercaya oleh konsumen. Tabel 6. Target dan Realisasi Jumlah Penerapan Penggunaan Tanda SNI Produk, sampai dengan Triwulan I tahun 2015 INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET REALISASI*

Jumlah produk bersertifikat SNI (Produk)

7

2

% 28,57

Keterangan : * s.d. triwulan I 2015

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai IKU ini disajikan pada table 7.

Tabel 7. Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU 5 Nama Kegiatan dan Uraian

Permasalahan

Tindak Lanjut

Sosialisasi Sertifikasi

Peserta sosialisasi yang

Mempertimbangkan

Produk

diusulkan oleh Pembina

beberapa ruang lingkup

daerah tidak sesuai

tersebut untuk di ajukan

dengan ruang lingkup

proses akreditasi ke KAN

sertifikasi produk tetapi

pada tahun 2015

pengolah tersebut potensial dan berkomitmen tinggi untuk bisa dikembangkan di daerah tersebut Pemeliharaan Sistem

- Terdapat beberapa

- Akan dibahas dalam kaji

Manajemen SNI ISO/IEC

perubahan dokumen

ulang dokumen yang

17065:2012.

acuan SNI ISO/IEC

dilaksanakan segera di

17065:2012

bulan berikutnya

- Sulitnya melakukan

- Berusaha mencari LSPro

studi banding ke LSPro

swasta yang mau

swasta

dikunjungi dalam rangka studi banding


23

Nama Kegiatan dan Uraian

Permasalahan

Tindak Lanjut

Pemeliharaan Sistem

Pelaksanaan pelatihan

Terus mengomunikasikan

Manajemen Mutu

personil dalam rangka

dengan pihak

Laboratorium Pengujian

peningkatan kapasitas

penyelenggara atau mencari

ISO/IEC 17025:2005:

SDM ditunda

alternatif penyelenggara

pelaksanaannya oleh

pelatihan yang lain

pihak penyelenggara Penerapan Penggunaan

Pada saat pelaksanaan

Berkoordinasi dengan

Tanda SNI Produk Hasil

verifikasi, pra evaluasi

instansi Pembina pusat dan

Perikanan:

atau evaluasi masih sering

daerah terkait

ditemukan

ketidaksesuaian yang

ketidaksesuaian dan

ditemukan di pengolah

tindakan perbaikan dari pengolah memerlukan waktu yang lama

Dalam mencapai IKU tersebut, BBP2HP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.897.301.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah) meliputi kegiatan Penerapan Penggunaan Tanda SNI Produk Hasil Perikanan, Sosialisasi Sertifikasi Produk, Pemeliharaan Sistem Manajemen SNI ISO 17065:2012 dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian ISO/IEC 17025:2005. Sampai dengan triwulan I, realisasi anggaran dalam mencapai IKU tersebut adalah sebesar Rp 154.399.200 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 5,33% dari total alokasi anggaran.

IKU 6 : Jumlah Data Uji Nutrisi dan Mutu Produk Perikanan Produk perikanan secara umum perlu diuji nutrisi dan mutunya karena produk tersebut telah mengalami proses pengolahan dan pencampuran dengan bahan-bahan non ikan, seperti tepung dan bumbu-bumbu yang digunakan dalam proses pembuatannya. Dari sudut pandang konsumen, ketersediaan data nutrisi LAPORAN KINERJA BBP2HP TRIWULAN I TAHUN 2015

24

dan mutu memberi kesempatan bagi mereka untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sisi lain, dari sudut pandang produsen, ketersediaan data nutrisi dan mutu produk diharapkan dapat meningkatkan daya saing dari produk tersebut. Sasaran yang akan dicapai melalui industrialisasi kelautan dan perikanan adalah meningkatnya skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan yang terdiri dari 7 ruang lingkup yaitu: Industrialisasi Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC), Industrialisasi Udang, Industrialisasi

Bandeng,

Industrialisasi

Pindang,

Industrialisasi

Patin,

Industrialisasi Rumput laut, dan Industrialisasi Garam Rakyat. Pada 2013 KKP telah menetapkan 4 komoditas industrialisasi perikanan budidaya, yaitu udang, bandeng, patin dan rumput laut. Pelaksanaan uji nutrisi dan mutu produk hasil perikanan telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Kegiatan ini meliputi pengambilan contoh produk berbasis industrialisasi di sentra pengolahan ikan, dan UKM perikanan, dan dilanjutkan dengan pengujian nutrisi dan mutu produk. Parameter nutrisi yang ditetapkan adalah kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan mineral Ca pada produk hasil sampling kegiatan Pengujian nutrisi dan Produk Hasil Perikanan. Pada kegiatan Pengujian Kelayakan Persyaratan Pengolahan Hasil Perikanan parameter mutu yang ditetapkan adalah E.coli, Salmonella, Staphylococcus dan sensori. Sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2015, kegiatan ini telah menghasilkan 90 data dengan capaian 15% dari target 600 data uji nutrisi dan mutu. Data uji yang dihasilkan belum didistribusikan kepada pihak terkait hingga data lain yang masih dalam pengujian telah diselesaikan. Data jenis produk dan daerah asal produk yang telah diuji nutrisi dan mutunya disajikan pada Tabel 8 dan 9. Tabel 8. Target Jumlah Data Uji Nutrisi dan Mutu Produk Perikanan Triwulan dan Realisasi Triwulan I Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah Data Uji Nutrisi dan Mutu Produk Perikanan Ket : * s.d. Triwulan I

TARGET REALISASI* 2015 600 80


% 15

25

Tabel 9. Data Jenis Produk Dan Daerah Asal Produk Perikanan Yang Telah Diuji Nutrisi Dan Mutunya No Daerah 1 Mataram

2

Medan

3

Yogyakarta

4

Surabaya

-

Jenis Contoh Bakso ikan tenggiri Abon ikan tenggiri Abon ikan tuna Bakso udang Olahan ikan dengan nori Pindang ikan kembung Fillet ikan patin Bakso ikan patin Ikan tawar kering Kerupuk gurita Abon belut Keripik belut Kerupuk Wader Abon tuna Abon Lele Bakso Ikan Air dan es

Jumlah data 25

25

25

5

Permasalahan yang dihadapi dalam perolehan IKU tersebut sebagaimana dalam tabel 10. Tabel 10.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU 6

Nama Kegiatan dan Uraian Pengujian Nutrisi Produk Hasil Perikanan: Pengujian sampel untuk uji lemak terhambat

Verifikasi Metode Pengujian Hasil Perikanan: Hasil Uji Pendahuluan Metode Kimia Pembuatan Bahan Acuan Dalam Rangka Jaminan Mutu: Pembuatan bahan acuan organoleptic

Permasalahan Verifikasi pengujian lemak (alat dan metode) belum dapat diperoleh hasil yang sesuai sehingga sampel lemak belum dapat diuji Hasil uji pendahuluan metode kimia masih belum stabil

Penyelesaian uji pendahuluan belum sesuai target


Tindak Lanjut Akan dilakukan verifikasi dengan metode hidrolisis dan memperhatikan fak tor koreksi sehingga diperoleh hasil verifikasi yang sesuai Akan dilakukan optimasi instrument AAS dengan lebih detail lagi sehingga diperoleh hasil uji yang stabil Akan dilanjutkan pada bulan berikutnya dengan melakukan koordinasi dengan anggota tim.

26

Nama Kegiatan dan Uraian Pembentukan dan Pemeliharaan Panelis Standar Produk Perikanan: Pemeliharaan Panelis Standar

Pada

IKU

-

-

tersebut,

Permasalahan

Tindak Lanjut

Penyediaan bahan baku yang kurang seragam (mutu dan ukuran) Kesalahan dalam pengisian formulir score sheet

- Dilakukan penyortiran bahan baku dengan lebih ketat lagi dari segi mutu dan ukuran - Akan dilakukan pengarahan sebelum dilakukan uji pemeliharaan panelis standar

BBP2HP

mengalokasikan

anggaran

sebesar

Rp 1.197.288.000,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) meliputi kegiatan Pengujian Nutrisi Produk Hasil Perikanan, Verifikasi dan Penerapan Metode Pengujian Produk Hasil Perikanan, Pembuatan Bahan Acuan dalam Rangka Jaminan Mutu Pengujian, Pembentukan dan Pemeliharaan Panelis Standar Produk Perikanan dan Pengujian Persyaratan Kelayakan Pengolahan Hasil Perikanan. Sampai dengan triwulan I tahun 2015, realisasi anggaran dalam mencapai IKU tersebut adalah sebesar Rp 261.309.400,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 6,38 % dari total alokasi anggaran.

IKU 7 : Jumlah pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (UMKM) Jumlah pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bertujuan dalam upaya peningkatan produksi dan diversifikasi produk, nilai tambah, dan konsumsi ikan melalui Pengembangan Kapasitas Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Pengembangan Kapasitas Usaha ini dilakukan dengan memfalitasi uji nutrisi, ujji mutu, profil UMKM, perizinan, kemasan, data umur simpan, studi banding dan pameran kepada pelaku usaha skala kecil dan menengah/UMKM/kelompok pengolah hasil perikanan binaan BBP2HP, baik dari segi informasi maupun penerapan teknologi agar usahanya dapat meningkat dan berkembang sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. LAPORAN KINERJA BBP2HP TRIWULAN I TAHUN 2015

27

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013, Pengembangan Kapasitas Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan telah dilaksanakan di tiga (3) daerah yaitu Kota Palembang, Kabupaten Indramayu, dan Kota Semarang dengan UMKM Binaan sebanyak 6 UMKM . Pada Tahun 2014, dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Maros dengan UMKM Binaan sebanyak 6 UMKM. Pada tahun 2015, Ditjen P2HP menargetkan 14 UMKM di 7 lokus yang terdiri dari 6 UMKM di 3 lokus kelanjutan kegiatan tahun anggaran 2013 dan 6 UMKM di 3 lokus tahun anggaran 2014, dan 2 UMKM di lokus kegiatan tahun 2015 yaitu Provinsi Jawa Barat. Jumlah pelayanan pengembangan usaha juga didukung oleh kegiatan Informasi Hasil Uji Terap dan Pengujian Hasil Perikanan melalui penyebarluasan piranti/peraga/media informasi yang lebih komunikatif melalui 7 (tujuh) media informasi berupa Poster, Leaflet, Panel, Banner, Buku, Jurnal Pasca Panen Perikanan, dan video pengujian dan penerapan hasil perikanan kepada masyarakat; Pameran dan demonstrasi hasil uji terap dan pengujian hasil perikanan di 17 event, Sosialisasi produk hasil perikanan bertanda SNI kepada 50 peserta; Bimbingan teknis pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan kepada 480 pengolah ikan, dan Fasilitasi UMKM dalam kompetisi penerapan SNI dengan target 3 UMKM yang sudah mendapat SNI. Dalam mencapai IKU tersebut, BBP2HP mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.925.806.000,00 (dua milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam ribu rupiah). Sampai dengan triwulan I, realisasi anggaran dalam mencapai IKU tersebut adalah sebesar Rp. 193.062.885 (seratus Sembilan puluh tiga juta enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) atau 6,6 % dari total alokasi anggaran.


28

Tabel 11. Target dan Realisasi Jumlah Pelayanan Pengembangan Usaha, Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah Pelayanan Pengembangan Usaha (UMKM) Ket : * s.d. Triwulan I

% proses TARGET REALISASI* pencapaian Target 14 0 17,5

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU adalah kesiapan UMKM Binaan BBP2HP untuk didampingi pada Tahun 2015 dan kurang optimalnya koordinasi dengan Dinas untuk mengumpulkan data UMKM yang akan diusulkan BBP2HP untuk dibina. Rencana 3 Bulan ke depan adalah berkoordinasi dengan Dinas khususnya Prov Jawa Barat untuk mengumpulkan data UMKM yang diusulkan dibina BBP2HP, verifikasi, seleksi, dan pelaksanaan Bimbingan Teknis, serta evaluasi.

3.2.4. Learning and Growth Perspective 3.2.4.1.

Terwujudnya ASN BBP2HP yang kompeten dan berkepribadian

IKU 8 : Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III lingkup BBP2HP (%) SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (attitude) dan kapasitas (skill) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada integritasnya. Penempatan pejabat dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya dilaksanakan melalui sistem penempatan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang merupakan jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Sementara itu indeks kesenjangan kompetensi jabatan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Angka ini dihitung berdasarkan Level Kompetensi pada Kamus Kompetensi Manajerial. Nilai LAPORAN KINERJA BBP2HP TRIWULAN I TAHUN 2015

29

minimum seorang dikatakan telah memenuhi kompetensi jabatannya adalah telah memenuhi level kompetensi yang dipersyaratkan. Pengembangan SDM sebagai sumber daya BBP2HP, menekankan manusia sebagai pelaku yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas,

disiplin,

profesionalisme,

loyalitas

serta

memiliki

kemampuan

memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dalam rangka menurunkan indeks kesenjangan kompetensi antar pejabat dan pegawai lingkup BBP2HP, Sampai dengan Bulan Maret tahun 2015 BBP2HP turut

berperan aktif

dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh

Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Ditjen P2HP, seperti: (1) mengusulkan kebutuhan diklat; (2) transformasi budaya kerja Ditjen P2HP untuk pejabat Eselon I, II, III dan IV guna meningkatkan kemampuan manajerial, khususnya dalam melakukan perencanaan; (3) memetakan standar kompetensi jabatan; dan (4). Mengikutsertakan pegawai lingkup BBP2HP dalam kegiatan diklat. Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan oleh BBP2HP dalam rangka mendukung IKU ini adalah pengembangan kapasitas SDM dan ketatausahaan dengan inisistif strategis : - Peningkatan Kompetensi Pegawai, Peningkatan kompetensi pegawai dilakukan melalui pelatihan/traning, seminar

maupun

sosialisasi

dengan

menghadirkan

narasumber

yang

kompeten. Koordinasi Lintas UPT/UPTD/SATKER/Pendampingan, melakukan sosialisasi TUK, Sosialisasi Kepegawaian dan Pengelolaan BMN di Satker BBP2HP. -

Penyusunan analisis ABK, SIMPEG dan ANJAB Dengan dilaksanakannya kegiatan ini jumlah beban kerja yang ada di BBP2HP dapat diketahui sehingga dapat disesuaikan dengan jumlah kebutuhan pegawai yang dibutuhkan. Dan dengan adanya penyusunan SOP terdapat instruksi kerja yang jelas untuk memudahkan pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan.


30

-

Peningkatan Jabatan Fungsional Peningkatan

Jabatan

Fungsional

dilaksanakan

sebagai

bentuk

pembinaan profesionalisme bagi para pemangku jabatan fungsional lingkup BBP2HP. Penguatan Jabatan Fungsional merupakan salah satu tujuan untuk meningkatkan profesionalisasi PNS yang termasuk dalam salah satu program pengembangan SDM apartur.

Peningkatan jabatan fungsional dilakukan

melalui sosialisasi dan seminar. -

Pembinaan Kepegawaian. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah terciptanya pegawai yang

berintegritas,

profesional

dan

berkinerja

tinggi

dan

mampu

meningkatkan kedisiplinan sebagai modal awal untuk meningkatkan motivasi diri dan pengembangan kreativitas. Menjadikan pegawai yang berdisiplin dan bertanggungjawab merupakan salah satu tujuan dilaksanakan kegiatan pembinaan kepegawaian ini. IKU yang digunakan untuk memenuhi sasaran strategis ini adalah indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon II dan III lingkup BBP2HP. Nilai indeks tersebut bersifat minimize yang artinya semakin kecil semakin baik, karena menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan kompetensi pejabat lingkup BBP2HP. Target IKU telah diseragamkan bagi seluruh Eselon II lingkup P2HP yaitu sebesar <15%. Sampai akhir triwulan I, nilai capaian IKU ini belum dapat disajikan karena masih dalam proses perhitungan. Dukungan alokasi anggaran BBP2HP yang telah dibelanjakan untuk mendukung indeks kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II, III, Lingkup BBP2HP sampai dengan Bulan Maret tahun 2015 adalah sebesar Rp 45.512.000,- (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

3.2.4.2.

Tersedianya informasi BBP2HP yang valid, handal dan mudah diakses

IKU 9 : Indeks pemanfaatan informasi BBP2HP berbasis IT (%) Pada tahun 2015, BBP2HP telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka penyebarluasan informasi hasil inovasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

serta

bidang

pengujian

dan

penerapan


hasil

perikanan. 31

Penyebarluasan informasi yang dimaksud dapat berupa penyebarluasan poster, banner, panel, leaflet, buku dan journal serta website dengan alamat http://www.bbp2hp.p2hp.kkp.go.id. Tingkat kepuasan pengguna terhadap kemudahan aksesbilitas pelayanan lingkup BBP2HP yang disepakati bersama dan digambarkan dari hasil pooling pada website BBP2HP yang menanyakan tentang tampilan website BBP2HP. Dengan hasil seperti pada Gambar 1. Jika dirata-rata, maka didapat nilai persepsi pengguna adalah sebesar 4,12 (skala linkert 1 – 5) atau bernilai baik.

Selain

itu,

BBP2HP

juga

telah

melakukan

Bimbingan

Teknis

Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ke 16 lokasi dan turut serta dalam Pameran di 17 event. Data Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pameran dan Demonstrasi Hasil Uji Terap dan Pengujian Hasil Perikanan dapat dilihat pada Tabel 12 dan 13 .


32

Tabel 12. Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

No 1

Lokasi

Tanggal Pelaksanaan

Wanita Islam, Jakarta

9 Maret 2015

Tabel 13. Pameran dan Demonstrasi Hasil Uji Terap dan Pengujian Hasil Perikanan No 1 2

3 4 5

Lokasi Jakarta Convention Centre, Jakarta Kawasan Ngarsopuro, Kota Solo Jawa Tengah Jakarta Convention Centre Assembly Hall Jakarta Convention Centre Raiser Ikan Hias, Cibinong, Bogor

3.2.4.3.

Tanggal 12-14 Februari 2015 15-17 Februari 2015

17 Maret 2015 20-22 Maret 2015 28-29 Maret 2015

Dalam Rangka Jakarta Food Security Summit3 Safari Peningkatan Konsumsi Ikan pada Festival Jenang Solo 2015 Kreasi Jenang Bahari Indonesia’s South-south Cooperation Forum 9th Agrinex Expo Bazaar Produk Perikanan pada Goldfish and Discus Comptetition 2015

Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi BBP2HP yang berkepribadian

IKU 10 : Nilai/Skor SAKIP lingkup BBP2HP SAKIP merupakan sebuah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja. Akuntabilias kinerja yaitu perwujudan kewajiban

suatu

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian SAKIP dilaksanakan setiap tahun oleh Inspektorat Jenderal KKP terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan BBP2HP yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) dan LAPORAN KINERJA BBP2HP TRIWULAN I TAHUN 2015

33

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, nilai SAKIP pada tahun 2015 ditargetkan mencapai nilai A atau setara 75 dari nilai maksimal 100. Sampai akhir triwulan I, BBP2HP telah menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung seperti dokumen perencanaan dan pelaporan (RKT, RKA-K/L dan DIPA 2015, Penetapan Kinerja, Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan LAKIP). Jika mengacu pada hasil penilaian SAKIP 2014, maka penambahan nilai yang harus dipenuhi BBP2HP pada tahun 2015 adalah sebanyak 8,94 (capaian tahun 2014 sebesar 66,06 dan target tahun 2015 sebesar 75).

Tabel 14. Hasil Penilaian SAKIP BBP2HP 2014 Komponen yang Dinilai 1 Perencanaan Kinerja 2 Pengukuran Kinerja 3 Pelaporan Kinerja 4 Evaluasi Kinerja 5 Pencapaian Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Predikat Penilaian No

Bobot (%) 35 20 15 10 20 100

2012 20,68 5,32 7,32

Nilai 2013 27,38 8,03 8,43

14,73 48,05 C

12,14 55,98 CC

2014 28,02 11,81 10,14 1,58 14,50 66,06 B

Dalam rangka perbaikan SAKIP, BBP2HP telah melaksanakan semua rekomendasi (saat penilaian SAKIP tahun 2014) termasuk penyusunan lakip interm setiap triwulan. Dalam mencapai IKU tersebut, BBP2HP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.032.315.000 (Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) melalui kegiatan Penyusunan Program dan Koordinasi dengan Instansi Terkait, Penyusunan Laporan Rutin (Laporan Bulanan, LAKIP dan Laporan Tahunan), Reviu Penyusunan Renstra dan BSC. Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2015, kegiatan yang telah dilakukan adalah finalisasi laporan tahunan 2014, LAKIP 2014 dan penyusunan laporan bulanan serta rapat koordinasi dengan instansi terkait. Sedangkan realisasi anggaran dalam mencapai IKU tersebut adalah sebesar Rp 30.894.700,- (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

dari total alokasi

anggaran. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam mencapai IKU ini adalah belum ditetapkannya rencana strategis KKP dan P2HP yang akan dijadikan LAPORAN KINERJA BBP2HP TRIWULAN I TAHUN 2015

34

pedoman bagi BBP2HP dan menerjemahkannya menjadi rencana strategis BBP2HP tahun 2015 – 2019.

3.2.4.4.


IKU 20 : Nilai efisiensi anggaran BBP2HP Nilai efisiensi anggaran merupakan jumlah alokasi yang telah dikeluarkan dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan BBP2HP untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai ini dihitung dari jumlah anggaran yang dipergunakan dengan jumlah total alokasi anggaran dikalikan 100%. Pada awal

Tahun

Anggaran

2015,

alokasi

anggaran

BBP2HP

sebesar

Rp. 46.350.000.000,- dan pada tanggal 25 Februari 2015 (Revisi DIPA I) alokasi anggaran BBP2HP bertambah menjadi Rp 53.494.924.000,- dengan nilai penyerapan sampai dengan akhir triwulan I sebesar Rp 2,895,981,634,- (5,41%). Beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya realisasi anggaran BBP2HP antara lain : 1. Kebijakan alokasi anggaran (refocusing) 2. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan proses persiapan dan tahapan pengujian. 3. Persiapan pelaksanaan kegiatan yang memerlukan lelang Perbandingan antara alokasi anggaran dan penyerapan secara komulatif selama tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada gambar 3 dan per jenis belanja pada gambar 4.


35

120,000,000,000 100,000,000,000 80,000,000,000 60,000,000,000 40,000,000,000 20,000,000,000 -

2011

2012

2013

2014

2015

Anggaran (Rp) 14,998,75

2010

111,636,7

23,625,27

66,264,85

40,320,53

53,494,92

Realisasi (Rp)

105,247,8

22,799,85

64,468,72

37,727,89

2,895,981

14,607,47

Gambar 3. Perbandingan alokasi anggaran dan penyerapan tahun 2010 – 2015 120,000,000,000 100,000,000,000 80,000,000,000

60,000,000,000 40,000,000,000 20,000,000,000 -

Pagu

Realisasi

Belanja Pegawai

Pagu

Realisasi

Belanja Barang

Pagu

Realisasi

Belanja Modal

2010

3,880,367,

3,980,788,

8,224,303,

7,884,720,

2,894,888,

2,741,964,

2011

4,452,191,

4,278,827,

98,879,992

92,931,277

8,304,579,

8,029,995,

2012

4,762,158,

4,737,569,

14,830,381

14,095,247

4,032,732,

3,967,039,

2013

4,969,945,

4,803,963,

30,356,904

29,187,696

30,938,010

30,476,503

2014

5,370,098,

5,055,880,

22,296,719

20,232,197

12,653,716

12,439,814

2015

9,711,481,

1,190,819,

24,712,841

1,629,862,

19,070,602

75,299,500

Gambar 4. Perbandingan alokasi anggaran dan penyerapan per jenis belanja tahun 2010 – 2015

3.3.

AKUNTABILITAS KEUANGAN Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan

dan sasaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LAPORAN KINERJA BBP2HP TRIWULAN I TAHUN 2015

36

BBP2HP pada tahun 2015 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBP2HP Nomor: DIPA-032.06.2.427686/2015 tanggal 14 Nopember 2014 dengan pagu awal sebesar Rp. 46.350.000.000,-. Namun dengan adanya perubahan kebijakan, maka alokasi anggaran BBP2HP TA 2015 per tanggal 25 Februari 2015 mengalami perubahan menjadi Rp 53.494.924.000,Selama triwulan I TA 2015, BBP2HP merealisasikan anggaran sebesar Rp 2,895,981,634,- atau sebesar 5,41% (Gambar 5 dan 6). Data realisasi untuk masing-masing kegiatan disajikan pada Tabel 15.

Gambar 5. Realisasi anggaran BBP2HP tahun 2015 75,299,500

1,190,819,318

Belanja Pegawai Belanja Barang 1,629,862,816

Belanja Modal

Gambar 6. Realisasi anggaran BBP2HP per jenis belanja tahun 2015


37

Tabel 15. Realisasi Anggaran BBP2HP Tahun Anggaran 2015

Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan No Kegiatan Pagu Realisasi 1 Penerapan Teknik Pengolahan 104,274,000 16,100,800 Ikan Laut 2 Penerapan Teknik Pengolahan 106,774,000 26,436,200 Ikan Tawar 3 Penerapan Teknik Pengolahan 124,124,000 22,300,000 Rumput Laut 4 Penerapan Teknik Pengolahan 125,124,000 18,237,800 Produk Nonkonsumsi berbasis Rumput Laut 5 Penerapan Teknik Pengolahan 133,124,000 7,206,000 Produk Nonkonsumsi berbasis Ikan 6 Inovasi Rancang Bangun Alat 158,124,000 15,745,200 dan Mesin Pengolahan 7 Inovasi rancang bangun tata 371,037,000 4,727,000 letak dan desain layout 8 Workshop Dalam Rangka 498,960,000 1,750,000 Deseminasi dan Evaluasi Hasil - Hasil Inovasi BBP2HP 9 Penerapan Inovasi Teknologi 503,840,000 1,500,000 Alat Pengolahan 10 Kerjasama dan Sinkronisasi 364,010,000 50,440,400 Hasil Inovasi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan 11 Penerapan Inovasi Teknologi 187,816,000 pada Sentra Pengolahan 2,826,000 HasilPerikanan 12 Inovasi Teknologi Pengemasan 122,054,000 dan Pelabelan Hasil Perikanan 66,034,000 13 Inovasi Rancang Bangun 108,974,000 9,383,800 Alat/Sarana Pemasaran 14 Inovasi Rancang Bangun Tata 109,316,000 7,408,000 Letak dan Desain Layout Pasar 15 Uji penerimaan pasar produk 174,723,000 39,661,000 hasil perikanan 16 Penerapan Teknologi 86,852,000 500,000 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 17 Peningkatan Penerapan Pasar 172,356,000 2,826,000 Hasil-hasil Teknologi BBP2HP 18 Penerapan Teknologi 346,300,000 13,539,400 Pemasaran Bandeng dalam rangka Mendukung Industrialisasi 19 Penyiapan Bahan Rumusan 218,019,000 7,572,000 Standard Produk, Alat dan Mesin Pengolahan Total 4,015,801,000 314,193,600


Sisa Pagu 88,173,200 80,337,800 101,824,000 106,886,200

125,918,000

142,378,800 366,310,000 497,210,000

502,340,000 313,569,600

184,990,000

56,020,000 99,590,200 101,908,000 135,062,000 86,352,000

169,530,000 332,760,600

210,447,000

3,701,607,400

38

Pengujian Sertifikasi Produk No Kegiatan 1 Sosialisasi Sertifikasi Produk 2 Pemeliharaan Sistem Manajemen SNI ISO 17065:2012 3 Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian ISO/IEC 17025:2005 4 Penerapan Penggunaan Tanda SNI Produk Hasil Perikanan 5 Pengujian Nutrisi Produk Hasil Perikanan 6 Verifikasi dan Penerapan Metode Pengujian Produk Hasil Perikanan 7 Pembuatan Bahan Acuan dalam Rangka Jaminan Mutu Pengujian 8 Pembentukan dan Pemeliharaan Panelis Standar Produk Perikanan 9 Pengujian Persyaratan Kelayakan Pengolahan Hasil Perikanan Total Pelayanan Pengembangan Usaha No Kegiatan 1 Informasi Hasil Uji Terap dan Pengujian Hasil Perikanan 2 Pameran, Demonstrasi, dan Informasi Hasil Uji Terap dan Pengujian Hasil Perikanan 3 Apresiasi Penerapan Teknologi Pengolahan Produk Hasil Perikanan Bernilai Tambah 4 Pengembangan Kapasitas usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 5 Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 6 Pendampingan Satuan Kerja dalam rangka pembinaan UMKM Total

Pagu 992,755,000 593,658,000

Realisasi 83,088,100 49,280,000

Sisa Pagu 992,755,000 593,658,000

295,588,000

5,453,000

295,588,000

1,015,300,000

16,578,100

1,015,300,000

508,675,000

56,178,800

508,675,000

402,231,000

17,747,100

402,231,000

72,520,000

5,952,400

72,520,000

90,182,000

8,360,800

90,182,000

123,680,000

18,671,100

123,680,000

2,925,806,000

84,938,385

2,840,867,615

Pagu 1,007,509,000

Realisasi 10,860,000

Sisa Pagu 996,649,000

491,400,000

71,321,885

420,078,115

277,571,000

-

277,571,000

664,199,000

1,460,000

662,739,000

445,134,000

1,296,500

443,837,500

39,993,000

-

39,993,000

2,925,806,000

84,938,385

2,840,867,615


39

Bagian Tata Usaha No Kegiatan 1 Penyusunan Program dan Koordinasi dengan instansi terkait 2 Rapat Teknis BBP2HP 3 Penyusunan Laporan Rutin 4 Monitoring Pelaksanaan Program dan Anggaran 5 Penyusunan Renstra BBP2HP 6 Reviu Dokumen BSC 7 Peningkatan Kompetensi Pegawai 8 Peningkatan Jabatan Fungsional 9 Penyusunan Analisis ABK, SIMPEG dan ANJAB 10 Pembinaan Kepegawaian 11 Operasional Ketata Usahaan 12 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 13 Sosialisasi Tata Naskah Dinas dan Retensi Arsip 14 Sistem Pengendalian Intern BBP2HP 15 Verifikasi Laporan Keuangan 16 Pengelolaan Serta Penataan Sistem Akuntansi dan Administrasi Keuangan 17 Apresiasi Administrasi Keuangan 18 Penyusunan Buku Pengelolaan Keuangan 19 Sosialisasi Penyusunan dan Pengelolaan PNBP 20 Operasional Pengguna Anggaran 21 Sosialisasi Aplikasi SILABI 22 Sosialisasi Aplikasi SAIBA 23 Sosialisasi Aplikasi SPAN Total

Pagu 288,133,000

Realisasi 14,883,600

Sisa Pagu 273,249,400

237,300,000 228,300,000 212,362,000

12,079,700 3,931,400

237,300,000 216,220,300 208,430,600

52,240,000 13,980,000 607,100,000

11,744,000

52,240,000 13,980,000 595,356,000

135,550,000

2,304,000

133,246,000

107,050,000

-

107,050,000

248,450,000 88,800,000 32,800,000

12,368,000 6,224,000

248,450,000 76,432,000 26,576,000

39,000,000

-

39,000,000

118,788,000

-

118,788,000

90,476,000 142,075,000

4,050,000 3,409,000

86,426,000 138,666,000

53,930,000

-

53,930,000

41,190,000

-

41,190,000

55,962,000

-

55,962,000

77,790,000

4,738,000

73,052,000

14,140,000 14,140,000 14,140,000 2,913,696,000

7,584,000 83,315,700

6,556,000 14,140,000 14,140,000 2,830,380,300

Satker Pelayanan Pengembangan Usaha Satker BBP2HP di Bogor No Kegiatan Pagu Realisasi 1 Pemetaan Potensi Pasar Ikan 30,278,000 Hias 2 Identifikasi Potensi dan Pelaku 75,000,000 27,403,900 Pemasaran Ikan Hias 3 Bimbingan Teknis 82,620,000 Pengembangan Usaha dan Pemasaran Ikan Hias


Sisa Pagu 30,278,000 47,596,100 82,620,000

40

4

5 6 7 8 9

10

Bimbingan Teknis Penerapan Standardisasi Penanganan dan Pemasaran Ikan Hias/ Tanaman Hias air Keikutsertaan Pameran Sosialisasi Rancang Desain Pasar Ikan Hias Optimalisasi Pemasaran Ikan hias Pengembangan Pelayanan Usaha di Bogor Peningkatan informasi pelayanan usaha Jumlah Operasional Perkantoran Satker BBP2HP di Bogor Total

108,800,000

-

108,800,000

137,360,000 77,300,000

-

137,360,000 77,300,000

497,180,000

-

497,180,000

181,985,000

-

181,985,000

77,098,000

-

77,098,000

1,267,621,000 1,911,850,000

27,403,900 242,059,533

1,240,217,100 1,669,790,467

3,179,471,000

269,463,433

2,910,007,567

Pelayanan Pengembangan Usaha Satker BBP2HP di Mataram No Kegiatan Pagu Realisasi 1 Operasionalisasi Program 130,435,000 10,318,100 Kegiatan Satker BBP2HP di Mataram dalam rangka Mendukung Industrialisasi 2 Asistensi dan Fasilitasi 1,250,180,000 Pengembangan Usaha P2HP dalam rangka mendukung Industrialisasi Perikanan Jumlah 1,380,615,000 10,318,100 3 Operasional Perkantoran 281,520,000 28,200,000 Satker BBP2HP di Mataram Total 1,662,135,000 38,518,100 Pelayanan Pengembangan Usaha Satker BBP2HP di Pelabuhan Ratu No Kegiatan Pagu Realisasi 1 Pelayanan dan Pengembangan 100,160,000 Usaha Pengolahan Hasil Perikanan 2 Bimtek Pelayanan 707,500,000 Pengembangan Usaha di Wilayah Satker BBP2HP di Pelabuhan Ratu Jumlah 807,660,000 3 Operasional Perkantoran 334,780,000 28,560,000 Satker BBP2HP di Pelabuhan Ratu Total 1,142,440,000 28,560,000 Pelayanan Pengembangan Usaha Satker BBP2HP di Ambon No Kegiatan Pagu Realisasi 1 Operasional Program Kegiatan 308,840,000 Satker BBP2HP di Ambon dalam rangka mendukung


Sisa Pagu 120,116,900

1,250,180,000

1,370,296,900 253,320,000 1,623,616,900

Sisa Pagu 100,160,000

707,500,000

807,660,000 306,220,000

1,113,880,000

Sisa Pagu 308,840,000

41

2

3

4

Industrialisasi Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Peningkatan Layanan Promosi dan Fasilitasi Pemasaran Prodok Hasil Perikanan Jumlah Operasional Perkantoran Satker BBP2HP di Ambon Total

Kegiatan Pengadaan No Kegiatan 1 Pengadaan Furniture 2 3

Pembangunan Cold Storage Muara Baru Lanjutan Pengadaan Kendaraan Dinas

4

Pengadaan Alat pengolah Data

5

Bengkel Kerja dan Alat Pengolahan Belanja modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Alat Penunjang Cold Storage Muara Baru (Dlm rangka optimalisasi) Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian dan Pemasaran HP (Dlm rangka optimalisasi) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Total TOTAL

6 7

8

9

282,940,000

-

282,940,000

242,540,000

-

242,540,000

834,320,000 119,310,000

10,661,000

834,320,000 108,649,000

953,630,000

10,661,000

942,969,000

Pagu

Realisasi

Sisa Pagu

510,360,000

-

510,360,000

7,200,000,000

-

7,200,000,000

573,851,000

-

573,851,000

473,356,000

-

473,356,000

831,460,000

22,601,000

808,859,000

168,540,000

-

168,540,000

850,000,000

-

850,000,000

7,000,000,000

-

7,000,000,000

83,688,000 17,691,255,000 53,494,924,000

22,601,000 2,895,981,634

83,688,000 17,668,654,000 50,860,251,766


42

BAB IV. PENUTUP Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP) merupakan satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup P2HP. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBP2HP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28/PERMEN-KP/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan. Berdasarkan Penetapan Kinerja BBP2HP tahun 2015, kinerja BBP2HP dapat terbagi menjadi 4 Prespektif dengan 7 SS (Sasaran Strategis) dan 11 IKU (Indikator Kinerja Utama). Perspektif stakeholder terdiri dari 1 SS dan 1 IKU, Perpektif Customer terdiri dari 1 SS dan 1 IKU, Perspektif internal proses terdiri dari 1 SS dan 5 IKU, dan perspektif learn and growth terdiri dari 4 SS dan 4 IKU. Secara umum, dari hasil pengukuran kinerja tersebut diketahui sebagian besar indikator kinerja yang telah ditetapkan masih belum teralisasi dan masih dalam proses pencapaian. Hal ini disebabkan beberapa kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian IKU masih dalam tahap penyusunan rencana aksi dan persiapan pelaksanaan kegiatan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU antara lain : 1) proses inovasi / perekayasaan harus melalui berbagai tahapan mulai dari perencanaan, uji pendahuluan dan uji laboratorium, 2) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung (alat laboratorium dan bengkel pengolahan), dan 3) Keterbatasan SDM. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Pada tahun 2015, BBP2HP telah mengalokasikan anggran untuk mendukung ketersediaan peralatan laboratorium pengujian dan peralatan bengkel pengolahan serta melakukan studi banding dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM di lingkungan BBP2HP.


43

Kata Pengantar. Jakarta, April 2015 Kepala BBP2HP. Ir. Rahmah Hayati Samik Ibrahim, MM

Recommend Documents