KATA PENGANTAR. Alhamdulillahirobbill alamin, hanya dengan karunia-nyalah sehingga Lakip ini bisa diselesaikan

LAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2013

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbill ‘alamin, hanya dengan karunia-Nyalah sehingga Lakip ini bisa diselesaikan. Sebagaimana dimaklumi, bahwa salah satu strategi pembangunan Kabupaten Sinjai adalah Kinerja Organisasi dan Manajemen Pengelolaan Pemerintahan melalui tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance, hal ini sangat relevan dengan Visi Bupati Sinjai periode 2008-2013 yaitu “Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera, Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik”. Visi tersebut perlu di tindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh semua SKPD sebagai kebijakan implementatif, termasuk di dalamnya Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai dan dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan tahun 2013-2018. Dan untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Perhubungan Kab. Sinjai maka perlu di laporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) SKPD Tahun 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan, pencapaian sasaran yang dimaksud adalah penyajian informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembanding capaian indicator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Oleh karena itu, setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan penjabaran dari visi dajn misi dinas dalam

rangka

pencapaian

sasaran

pembangunan

secara

menyeluruh

dan

berkesinambungan. Didalam dokumen LAKIP ini menjelaskan profil singkat SKPD, dan pencapaian kegiatan selama satu tahun anggaran. Kami menyadari dokumen LAKIP ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka.

Tim Penyusun LAKIP DISHUB SINJAI

Hal 1


Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap LAKIP ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan di bidang perhubungan Kabupaten Sinjai kedepan. Sinjai,

Maret 2014

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINJAI,

H. FIRDAUS, S.Sos., M.Si. Pangkat: Pembina TK.I NIP. 19650913 198503 1 006


Hal 2


DAFTAR ISI

Hal Kata Pengantar ........................................................................................

1

Daftar Isi ...................................................................................................

3

BAB I.

PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang ................................................................

4

1.2.Maksud dan Tujuan .........................................................

7

1.3.Dasar Hukum ...................................................................

7

1.4.Gamabaran Singkat Organisasi ......................................

9

1.5.Sistematika Penulisan Lakip ...........................................

15

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Visi dan Misi .....................................................................

17

2.2 Tujuan dan Sasaran ........................................................

18

2.3 Perjanjian Kinerja ............................................................

20

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Indikator Kinerja ...............................................................

24

3.2 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja .....................

25

3.3 Analisis Pencapaian Kinerja ...........................................

25

3.4 Analisis Capaian Keuangan ...........................................

29

BAB IV. PENUTUP..................................................................................

32

LAMPIRAN – LAMPIRAN


Hal 3


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme telah menegaskan bahwa salah satu azas umum penyelenggaraan pemerintahan adalah azas akuntabilitas. Dengan azas ini setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertingi Negara sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud dari upaya mewujudkan penerapan Akuntabilitas dalam kerangka Good Governance, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil, tidak hanya mengejar output atau hasil langsung dari program-program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah tetapi lebih daripada outcome atau berfungsinya output sehingga member manfat bagi masyarakat. Kinerja akhirnya diukur dari output dan outcome, bukan pada sekedar menyerap anggaran. Berdasarkan amanat dari Undang-undangn Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara

dan

Undang-undangng

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara dan berbagai peraturan yang terkait, maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance perlu didukung dengan pengembangan informasi kinerja yang di integraskan kealam sistem penganggaran dan pelaporan. Dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan tersebut maka prinsip penganggaran yang dianut adalah anggaran berbasis kinerja yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilakn output dan outcome. Anggaran berbasis kinerja memungkinkan penelusuran alokasi anggaran kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran Tim Penyusun LAKIP DISHUB SINJAI

Hal 4


realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi dan pengendalian serta efektifitas dan efesiensi anggaran sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Dengan sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat sangan diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaaan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu semua maka diperlukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupkan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Peundangundangan yang berlaku. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap institusi pemerintah termasuk Pemerintah

Daerah

sebagai

unsur

penyelenggara

Negara

wajib

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategisyang ditetapkan. Esensi dari Sistem AKIP bagi Pemerintah Kabupaten Sinjai adalah perwujudan dari inplementasi sistem pengendalian manajemen Sektor Publik. Sistem pengendalian ini merupakan

infrastruktur

bagi manajemen

pemerintahan

kabupaten

untuk

memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapainnya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus Tim Penyusun LAKIP DISHUB SINJAI

Hal 5


sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Stratejik yang mendefinisikan visi, misidan tujuan/sasaran stratejik Pemerintah Kabupaten Sinjai. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauhmana capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sinjai yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan Program/Kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan pada stakeholder

dalam

wujud

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah/Kementerian/ Badan/Lembaga Non Parlemen, Pemerintah

Instansi Daerah,

sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan peaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kbijakan yang dipercayakan kepadannya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Berpedoman kepada berbagai dasar hukum dan petunjuk teknis dalan mewujudkan akuntabilitas, Dinas Perhubungan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dibawah nauangan Pemerintah Kabupaten Sinjai, menyusun Laporan Akuntabilitas Tahun 2013 ini dengan tetap mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Aministrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan LAKIP Kabupaten Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kienerja Intansi Pemerintah ini merupakan kewjiban Kepala Daerah. Oleh karena itu sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang – Undangan yang ada Pemerintah Kabupaten Sinjai menyusun Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


Hal 6


1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sinjai dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan Pemerintah

Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2013. Adapun tujuannya adalah : 1. Aspek Akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2013 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sinjai atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2013. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana vivi, misi dan tujuan / sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2013. 2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi , menjadikan LAKIP 2013 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Sinjai bagi upaya perbaikan kinerja dimasa dating. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan , manajemen pemerintah Kabupaten Sinjai dapat merumuskan strategi pemecahan

masalahnya sehingga capaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Sinjai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Penerapan SAKIP di jajaran Pemerintah Kabupaten Sinjai sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. 1.3 Dasar Hukum Dasar hukum dalam penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2013 adalah : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Tim Penyusun LAKIP DISHUB SINJAI

Hal 7


3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Peraturan Pemeintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahuan 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota; 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten

Tahun 2008-2013

Sinjai; Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peratran Daerah No. 2 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 Tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai. Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas


Hal 8


1.4 Gambaran Singkat Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 Tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai. Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai Tugas Pokok yaitu menyelenggarakan sebagian kewenangan kabupaten dalam bidang perhubungan Darat dan laut, melaksanakan tugas pembantuan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati kepadanya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai mempunyai fungsi: a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang perhubungan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Bupati; b. Penyusunan rencana kerja operasional dibidang perhubungan darat dan laut; c. Pelaksanaan kegiatan operasional dibidang perhubungan darat dan laut; d. Pelaksanaan bimbingan dan keselamatan angkutan; e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian izin pendirian usaha perbengkelan dan usaha angkutan; f.

Pengaturan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas darat dan perairan;

g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan rumahtangga dinas; h. Penyusunan rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; i.

Pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam arti membina hubungan dan kerjasama dengan dinas/lembaga teknis daerah lainnya atau dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan bidang perhubungan darat dan laut.

1.4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai terdiri dari: a. Kepala Dinas; Tim Penyusun LAKIP DISHUB SINJAI

Hal 9


b. Sekretaris, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Program; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi: 1. Seksi Angkutan Darat; 2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; 3. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana. d. Bidang Perhubungan Laut, membawahi: 1. Seksi Kepelabuhanan; 2. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Laut; 3. Seksi Keselamatan Pelayaran. e. Bidang Bina Teknik, membawahi: 1. Seksi Pengembangan Sistem; 2. Seksi Penyiapan Rencana; 3. Seksi Monitoring, pelaporan dan evaluasi. f.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal dan Perparkiran

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4.2 Sumber Daya a. Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai Per 31 Desember 2012 untuk melaksanakan Tupoksinya sebanyak 133 orang terdiri atas:


Hal 10


No

Uraian

Jumlah

1.

PNS

83

Orang

2.

CPNS

-

Orang

3.

Honorer/Kontrak

8

Orang

4.

Sukarela

96

Orang

Jumlah

187

Orang

Komposisi SDM yang dimiliki Dinas Perhubungan dapat terlihat pada grafik berikut:

SDM Dinas Perhubungan

45%

4% PNS Honorer/Kontrak

51%

Sukarela

Gambaran SDM yang dimiliki Dinas Perhubungan berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

No

Uraian

Jumlah

1.

Struktural

16

Orang

2.

Fungsional

2

Orang

3.

Staff & Tenaga Lapangan

169

Orang

187

Orang

Jumlah

Gambaran SDM Dinas Perhubungan (khusus PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :


Hal 11


NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

SATUAN

1

SD

1

ORANG

2

SMP/Sederajat

1

ORANG

3

SMA /Sederajat

32

ORANG

4

Diploma

4

ORANG

5

Sarjana /S1

42

ORANG

6

Magister /S2

3

ORANG

JUMLAH PEGAWAI

83

ORANG

Komposisi SDM yang dimiliki berdasarkan tingkat pendidikan dapat terlihat pada grafik di bawah ini : 5%

38%

SD

SMP/Sederajat 51%

SMA/Sederajat Diploma Sarjana/S1

1%

Magister/S2

1% 4%

Berdasarkan

grafik diatas diketahui bahwa

secara umum aparat Dinas

Perhubungan Kabupaten Sinjai memiliki potensi yang cukup memadai, dapat dilihat dari tingkat pendidikan formal dimana 4% berpendidikan

S2, 51%

berpendidikan S1, 5% berpendidikan Diploma, 38% berpendidikan SMA/ Sederajat, 1% berpendidikan SMP/Sederajat dan 1% berpendidikan SD. Namun demikian masih terdapat kekurangan aparat yang yang memiliki latar belakang yang spesifik. Gambaran SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai berdasarkan Tingkat Golongan dan Kepangkatan adalah sebagai berikut :


Hal 12

LAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2013 NO

GOLONGAN/KEPANGKATAN

JUMLAH

1

IV

1 Orang

2

III

28 Orang

3

II

49 Orang

4

I

1 Orang

5

Non PNS

104 Orang

Komposisi SDM yang dimiliki berdasarkan tingkat Golongan dan Kepangkatan dapat terlihat pada grafik di bawah ini :

SDM Berdasarkan Golongan Gol IV

Gol III

Gol II

Gol I

Non PNS

1% 15% 27%

56%

1%

Dari grafik diatas terlihat dimana aparat didominasi oleh non PNS yang hampir setengah dari jumlah pegawai sebanyak 57%, sementara golongan IV sebanyak 1%. Sedangkan aparat golongan III sebanyak 15% dan golongan II sebanyak 27% dan golongna I sebanyak 1%. Kondisi umum sumber daya manusia aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai cukup potensial untuk mengemban tugas dan fungsi organisasi. Hanya saja untuk mengantisipasi perubahan sistim perencanaan pembangunan daerah dengan segala implikasinya masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas tersebut terutama melalui Diklat Teknis dan Fungsional sesuai dengan kebutuhan pembangunan.


Hal 13


b. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

Perhubungan

prasarana meliputi:

yang tanah,

mendukung bangunan,

pelaksanaan inventaris/

tugas

peralatan

Dinas kantor,

kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki terlihat pada tabel di bawah ini : No

Uraian

1

Tanah : - Tanah Kantor - Tanah Terminal

2

3

Jumlah

Satuan

Bangunan 958

M2

Bangunan

958

M2

1 10 1

Buah Buah Buah

1 1 1 8

Buah Buah Buah Buah

2 1 7

Unit Unit Unit

14 7 2

Unit Unit Unit

1

Unit

Bangunan : - Terminal Induk - Terminal Pembantu - Halte Pangkalan Ojek - Bangunan PKB - Pelabuhan Nasional - Pelabuhan Regional - Pelabuhan Lokal Kendaraan Dinas: - Mobil Dinas 1. Operasional 2. Patroli 3. Bantuan KPDT - Motor Dinas 1. Operasinal 2. Patroli/BM - Kapal Motor Bantuan KPDT - Kapal Sped boat

Jumlah Kendaraan Dinas roda empat Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai sebanyak 10 (sepuluh) unit, yang terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan operasional, 1 (satu) unit patroli, 4 (empat) unit mobil pickup bantuan KPDT T.A 2009 dan 3 (tiga) unit mobil pickup bantuan KPDT T.A 2010. Semua kendaran roda empat dalam kondisi baik. Jumlah Kendaraan Dinas roda dua Dinas Perhubungan Kab. Sinjai sebanyak 21 (delapan belas) unit. 20 (tujuh belas) unit dalam keadaan baik dan 1 (satu) Tim Penyusun LAKIP DISHUB SINJAI

Hal 14


unit dalam keadaan rusak ringan yaitu motor dinas DD 4195 BI. Selain kendaraan dinas roda empat dan roda dua, Dinas Perhubungan memiliki 2 (dua) unit kapal motor bantuan KPDT masing- masing T.A 2009 dan T.A 2010. c. Sumber Daya Keuangan Sumber dana untuk melaksanakan tupoksi bersumber dari APBD tahun 2012 dan Dana lain/Dana Pusat. Rincian jumlah anggaran dan realisasi dalam tahun 2012 sebagai berikut: No

Sumber Dana

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

1

APBD

5.858.734.849

5.759.666.513

2

DAK

428.810.000

393.397.250

6.287.544.849

6.153.063.763

Jumlah

1.5 Sistematika Penulisan LAKIP

Pada

dasarnya

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

ini

mengkomunikasikan

Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai selama tahun 2013. Capaian Kinerja 2013 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja 2012 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian Kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah

kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistimatika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai tahun 2013 sebagai berikut : Bab I - Pendahuluan, Menjelaskan

secara

ringkas

propil

organisasi

Dinas

Perhubungan

Kabupaten Sinjai dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2013 ini.


Hal 15


Bab II - Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja Menjelaskan muatan rencana strategik Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, Menjelaskan analisis pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai dikaitkan dengan pertanggung Jawaban publik terhadap pencapaian kebijakan strategik untuk tahun 2013. Bab IV – Penutup, Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai tahun 2013 ini.


Hal 16


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau Rencana

strategik

dengan

mungkin timbul.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai yang mencakup visi, misi,

tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan kebijakan tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 2.1 Visi dan Misi 2.1.1 Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai dijabarkan sebagai berikut :

Terwujudnya Transportasi Sinjai yang Handal, Berdaya Saing serta Memberikan Nilai Tambah

Visi yang dirumuskan ini juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai kedepan . 2.1.2 M i s i Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan rumusan misi Dinas Perhubungan


Hal 17


Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

1

Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi

2 Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi 3 Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi pengembangan teknologi 4 Mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim

Misi diatas merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Perhbungan Kabupaten Sinjai sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Misi menunjukkan

yang

dirumuskan

ini

kristalisasi tugas pokok dan fungsi setiap Bidang pada Dinas

Perhubungan. 2.2 Tujuan dan Sasaran 2.2.1 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataaan Misi. Tujuan yang dimaksudkan didalam Lakip ini adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Secara kolektif, tujuan organisasi Dinas Perhubungan menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai adalah Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan


Hal 18


masyarakat Sinjai yang lebih beragama, berpendidikan, sehat dan sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Penyelenggaraan

kegiatan

transportasi yang

efektif

berkaitan

dengan

ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, memaksimalkan kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

2.2.2 Sasaran Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai. Adapun Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Angkutan Jalan yang aman, tertib, lancar dan nyaman; Indikator Kinerja sasaran ini berupa: a. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang

pada

wilayah

yang

telah

tersedia

jaringan

jalan

Kabupaten/Kota. b. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. c. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota. d. Tersedianya unit pengujian kendara-an bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan


Hal 19


wajib uji. e. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota. f.

Tersedianya SDM dibidang Transportasi Darat

2. Terwujudnya Angkutan Laut yang aman, tertib, lancar dan nyaman; indicator kinerja sasaran ini berupa: a. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. b. Tersedianya

dermaga

pada

setiap

ibukota

Kecamatan

dalam

Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. c. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota. d. Tersedianya SDM dibidang Transportasi Laut 1.6 Perjanjian Kinerja Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 29 Tahu 2010, Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai telah menyusun penetapan kinerja sebagaimana tercamtum pada table dibawah ini:


Hal 20

LAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2013 PENETAPAN KINERJADINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 N o

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM

KEGIATA N

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

7

Program peningkatan pelayanan angkutan

Pemelihara an Bus Sekolah oprasional bus sekolah

1

Terw ujudn ya Angk utan Jalan yang aman , tertib dan nyam an

1

2

3

Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

1

Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

2

Fasilitas Perlengkap an Jalan

3

Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota.


3 Unit Bus Sekolah,125 0 Lbr Papan,Kode dan Stiker Trayek

1 Unit

30 Bh RLL,3000m MJ, 150m GDR, 4 bh RPPJ, 111 bh DL, 2000m ZC, 2Bh Prtl&4 Unit TL

Pengadaan Papan Trayek Kode Trayek dan Stiker Trayek angkutan umum Program pembanguna n prasarana & fasilitas perhubunga n

Pembuata n Bolder Tambatan perahu

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Pengadaan ramburambu lalu lintas pengadaa marka jalan Pengadaan pagar pengaman jalan Pengadaan rambu pedahaulu penjuk jalan (RPPJ) Pengadaan rambu deliniator Pengadaan zebra Cross Pengadaan Rambu Portal Pemeliharaa n traffic light

Hal 21

35.000.000,159,075,000.-

55,750,000.00

89,910,000.00

89,550,000.00

184,643,000.0 0 182,490,000.0 0

39,927,274.00

66,847,000.00

65,345,000.00 95,243,000.00

19,000,000.00

LAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2013 4

5

6

2

Terw ujudn ya Angk utan Laut yang aman , tertib dan nyam an

1

2

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Keselamat an

4

5

Sumber Daya Manusia (SDM)

Jaringan Pelayanan Angkutan Laut

1

Jaringan Prasarana Angkutan Laut

2

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

1 unit

8 Kec

Tersedianya SDM dibidang Transportasi Darat

13 Orang

Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani

3 unit


1 unit

Program rehabilitasi dan pemeliharaa n prasarana dan fasilitas LAJ

Pemeliharaa n dan Pengoperasi an Peralatan PKB


Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor pengadaan buku uji, Plat Uji dan plat samping Penyelengg aran angkutan lebaran Pengendalia n, pengawasan dan pemantaua n arus lalu lintas peningkatan pelayanan angkutan (PAD) Tertib lalu lintas (Wahan tata nugraha) Pendidikan dan Pelatihan Formal


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program rehabilitasi dan pemeliharaa n prasarana dan fasilitas LAJ

Pemelihara n kapal motor dan speedboat

Program pembanguna n prasarana & fasilitas perhubunga n

Rehabilitasi Dermaga pulau Kambuno

Hal 22

69,900,000.00

82,436,700.00

48,000,000.00

75,000,000.00

17,854,500.00

297,792,000.0 0

64,622,000.00

138,000,000.0 0

37,200,000.00

179,100,000.0 0

LAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2013 kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

3

Keselamat an

3

Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.

Jumlah Anggaran Program Pembangunan dan Fasilitas 1 Perhubungan Program Rehabilitasi dan pemeliharaan 2 prasarana dan Fasilitas LLAJ 3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu 4 Lintas


4 Kec.

Pembuata n Bolder Tambatan perahu

89,910,000.00

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Pemeliharaa n Rambu suar

28,700,000.00


operasi penertiban surat-surat kapal alat keselamata n dan tanda cap bakar

: Rp. 269.010.000,00 : Rp. 107.100.000,00 : Rp. 856.626.200,00 : Rp. 771.745.274,00

Hal 23

21,096,000.00


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 1.1 Indikator Kinerja LAKIP disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999.

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2013

difokuskan kepada indikator kinerja program yaitu input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil). Kinerja Dinas Perhubungan Pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, capaian kinerja telah berusaha dicapai sampai pada tingkat outcome. Hal ini disebabkan oleh langkah Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk berusaha menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memberikan penekanan pada capaian outcome dari masing-masing program, hal ini jga di tindak lanjuti oleh semua SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, termask Dinas Perhubungan, melalui Penetapan Kinerja Pada awal Tahun anggaran 2013. Bahkan, sebagai wujud dari komitmen kuat untuk mewujudkan akuntablitas kinerja serta dalam rangka memenuhi maksud Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Pemerintah Kabupaten Sinjai melakukan Penetapan Kinerja dan sekaligus melaksanakan Kontrak Kinerja secara berjenjang bagi pejabat struktural, mulai dari eselon IV/pemimpin proyek/kegiatan dengan eselon III, lalu pejabat eselon III dengan eselon II, selanjutnya eselon II dengan Bupati Sinjai. Kontrak Kinerja yang dilakukan secara berjenjang merupakan janji dan tekad bagi setiap penyelenggara pemerintahan untuk mencapai target kinerja tertentu berdasarkan Indkator Kinerja Utama keberhasilan yang telah ditetapkan. LAKIP Dinas Perhubungan tahun 2013 merupakan laporan capaian kinerja tentang pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013.


Hal 24


1.2 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran

capaian

kinerja

pada

Tahun

2013

dilakukan

dengan

menggunakan metode pembanding capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penentapan Kinerja Tahun 2013. Metode pembandingan capaian kinerja program dilakukan dengan membandingkan antara rencana program kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja porgram yang dicapai setiap organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 1.3 Analisis Pencapaian Kinerja Secara

umum,

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Sinjai

telah

dapat

melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari Program Strategis yang telah ditetapkan, semua telah mencapai kinerja yang diharapkan, namun

tingkat

keberhasilan

belum

diwujudkan

secara

optimal.

Perumusan

keberhasilan pencapaian program kinerja jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan lebih dari 90 %. Untuk pencapaian program strategik, sebagai indikator keberhasilan dari semua program dan kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2013, telah berhasil dicapai, sebagaimana pencapaian sasaran berikut : A. Terwujudnya Angkutan Jalan Yang Aman, Tertib dan Nyaman a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja, yaitu: Tersedianya

angkutan

umum

yang

melayani

jaringan

trayek

yang

menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Dan untuk mencapai target kinerja tersebut maka dilakukan 3 kegiatan yaitu: Pemeliharan Bus


Hal 25


Sekolah 1 unit ,operasional Bus Sekolah sebanyak 3 unit dan Pengadaan Papan Trayek, kode trayek dan Stiker trayek sebanyak 1250 lbr, kalau dibandingkan dengan tahun 2012 maka mengalami peningkatan karena pada tahun 2012 belum diprogramkan kegiatan pengadaan Papan Trayek, kode trayek dan stiker trayek. Target kinerja tercapai sebesar 100% dan hal ini sesuai dengan target kinerja yang direncanakan Tahun 2013. b. Fasilitas Perlengkapan Jalan Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja, yaitu: Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota Dan untuk mencapai target kinerja tersebut maka dilakukan 8 kegiatan yaitu: Pengadaan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 30 bh, pengadaan marka jalan sebanyak 3000m, pengadaan pagar pengaman jalan sebanyak 150m, pengadaan rambu pendahulu penunjuk jalan 4 bh, pengadaan delineator sebanyak 111 bh, pengadaan rambu portal sebanyak 2 bh dan pemeliharan traffic light sebanyak 4 unit, maka mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012. Target kinerja tercapai sebesar 100% dan hal ini sesuai dengan target kinerja yang direncanakan Tahun 2013 c. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka ada ditetapkan

indikator kinerja,

yaitu: Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji Dan untuk mencapai target kinerja tersebut maka dilakukan 3 kegiatan yaitu: 1.

Pemeliharaan dan Pengoperasian Peralatan PKB Kegiatan ini dipergunakan untuk pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 4 unit, pemiliharaan gedung PKB sebanyak 1 unit dan biaya operasional alat PKB serta Honor penguji sebanyak 5 orang, dibanding tahun sebelumnya, kendaraan yang diuji menglami kenaikan sebesar 58 unit.

2. Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil Pengujian Kendaraan Bermotor yang akurat sebanyak 4 unit, kegiatan ini belum pernah dilakukan sebelumnnya disebabkan karena peralatan PKB masih dalam keadaan normal. 3.

Pengadaan Buku Uji, Plat Uji dan plat samping Kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai pengadaan Buku Uji, Plat Uji dan Plat Samping yang digunakan pada kendaraan yang lulus uji laik jalan.


Hal 26


d. Keselamatan Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka ada ditetapkan

indikator kinerja,

yaitu: Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.Dan untuk mencapai target kinerja tersebut maka dilakukan 4 kegiatan yaitu: 1. Penyelenggaraan Angkutan lebaran Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, kenyamanan serta ketertiban pengguna jasa angkutan darat pada saat mudik/pulkam dihari sebelum dan sesudah lebaran, Target kinerja tercapai sebesar 100% dan hal ini sesuai dengan target kinerja yang direncanakan Tahun 2013 2. Pengendalian, pengawasan dan pemantauan arus lalu lintas Kegiatan ini digunakan untuk melakukan penertiban angkutan umum di delapan kecamatan pada Kabupaten Sinjai 3. Peningkatan pelayanan angkutan (PAD) Kegiatan ini digunakan untuk biaya makanan dan minum petugas pemungut restribusi sebanyak 94 orang 4. Tertib lalu lintas (Wahana Tata Nugraha) Kegiatan ini digunakan untuk biaya kegiatan mengikuti lomba tertib Lalu Lintas yang dilaksanakan setiap tahun oleh Kementrian Perhubungan Republik Indonesia e. Sumber Daya Manusia Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka ada ditetapkan

indikator kinerja,

yaitu: Tersedianya SDM dibidang Transportasi Darat.Dan untuk mencapai target kinerja tersebut maka dilakukan 1 kegiatan yaitu: Pendidikan dan pelatihan formal yang pada tahun 2013 ada 13 orang yang mengikuti pelatihan dibidang perhubungan, maka kalau dibandingkan dengan tahun sebelummnya mengalami peningkatan sebanyak 8 orang. B. Terwujudnya Angkutan Laut Yang Aman, Tertib dan Nyaman a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja, yaitu: Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan Dan untuk mencapai target kinerja tersebut maka dilakukan 1 kegiatan yaitu: Pemeliharan Kapal Motor dan Speedboat sebanyak 2 unit Kapal Motor dan 1 Tim Penyusun LAKIP DISHUB SINJAI

Hal 27


unit. Target kinerja pada tahun 2013 tercapai sebesar 75% dan hal ini disebabbkan karena keterbatasan sarana docking kapal dan kurangnya personil.sesuai. b. Jaringan Prasarana Angkut Laut Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja, yaitu: Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan Dan untuk mencapai target kinerja tersebut maka dilakukan 3 kegiatan yaitu: 1. Rehabilitasi Dermaga Pulau Kambuno Kegiatan ini dipergunakan untuk rehabilitasi total salah satu dermaga yang berada diKecamatan Pulau Sembilan, yaitu pada desa Kambuno sebanyak 1 unit karena kondisinya sudah rusak berat.Target kinerja tercapai sebesar 100% dan hal ini sesuai dengan target kinerja yang direncanakan Tahun 2013 2. Pembuatan Bolder Tambatan Perahu Kegiatan ini dipergunakan untuk Pembuatan Bolder Tambatan Perahu dikecamatan Sinjai Utara Kelurahan Lappa sebanyak 35 batang yang sangat dibutuhkan oleh para nelayan untuk menambatkan kapalnya, Target kinerja tercapai sebesar 100% dan hal ini sesuai dengan target kinerja yang direncanakan Tahun 2013 3. Pemeliharaan Rambu Suar Kegiatan ini dipergunakan untuk pemeliharaan Rambu Suar sebanyak 1 unit yang berada pada karang hello pute dikec. Pulau Sembilan yang pada tahun 2012 sudah tidak berfungsi sehingga beberapa alat perlu diganti. Target kinerja tercapai sebesar 100% dan hal ini sesuai dengan target kinerja yang direncanakan Tahun 2013 c. Keselamatan Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka ada ditetapkan

indikator kinerja,

yaitu: Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.Dan untuk mencapai target kinerja tersebut maka dilakukan 1 kegiatan yaitu: Operasi Penertiban surat-surat Kapal Alat Keselamatan dan Tanda Capa Bakar, Kegiatan ini digunakan untuk melakukan penertiban kapal-kapal nelayan dibawah 7 GT yang bertambat didaerah pesisir Kabupaten Sinjai dengan memeriksa dokumen kapal dan kelengkapan alat-alat keselamatan. Target kinerja tercapai sebesar 100% dan Tim Penyusun LAKIP DISHUB SINJAI

Hal 28


hal ini sesuai dengan target kinerja yang direncanakan Tahun 2013 1.4 Analisis Capaian Keuangan A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran No.

Kegiatan

Biaya (Rp)

1 2.

Penyediaan Administrasi Ketatausahaan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

3.

Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

4.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5.

Realisasi Keuangan

(%)

22,200,000

19,024,239

85.69%

12,600,000

10,872,000

86.29%

15,000,000

15,000,000

100.00%

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6,068,800

6,066,300

99.96%

6.

Penyediaan peralatan rumah tangga

3,000,000

3,000,000

100.00%

7.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

5,760,000

5,065,000

87.93%

8.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

175,128,000

174,128,600

99.43%

9.

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tehnis perkantoran

37,800,000

37,800,000

100.00%

10.

Pengelolaan keuangan SKPD

45,900,000

45,900,000

100.00%

dan

perizinan

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

14,500,000

Realisasi Keuangan 14,500,000

2

Pengadaan peralatan gedung kantor

64,350,000

64,350,000

100.00%

3

Pengadaan mebeleur

28,230,000

28,230,000

100.00%

4

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

10,000,000

9,975,800

99.76%

5

Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

72,850,000

72,813,500

99.95%

6

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5,754,400

5,745,000

99.84%

No.

Kegiatan

Biaya (Rp)

(%) 100.00%

C. Program Peningkatan Disiplin Daya Aparatur No.

Kegiatan

1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Biaya (Rp) 32,175,000


(%) 100.00%

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur No. 1

Kegiatan Pendidikan pelatihan formal


Biaya (Rp) 138,000,000


Hal 29

(%) 61.19%


E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja No. 1

Kegiatan

2

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

3

Penyusunan RKA, DPA dan DPPA SKPD

4

Penyusunan Lakip

Biaya (Rp)

Realisasi Keuangan

(%)

6,930,000

6,914,250

99.77%

3,125,000

2,965,500

94.90%

8,975,000

8,890,500

99.06%

3,575,000

3,572,500

99.93%

F. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ No. 1 2 3

Kegiatan Pemeliharaan Kapal Motor dan Speedboat

Pemeliharaan dan Pengoperasiaan Peralatan PKB Rehabilitasi Dermaga Pulau Kambuno

37,200,000


69,900,000

69,496,500

99.42%

179,100,00

179,043,000

99.97%

Biaya (Rp)

(%) 99.99%

G. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kegiatan

Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Pengendalian, pengawasan dan Pemantauan Arus Lalu Lintas Peningkatan Pelayanan Angkutan (PAD) Tertib Lalu Lintas (Wahana tata Nugraha) Operasi Penertiban Surat-surat Kapal Alat Keselamatan dan Tanda Cap Bakar Pemeliharaan Bus Sekolah Pengadaan Papan Trayek, Kode Trayek dan Stiker Trayek Angkutan umum Operasional Bus Sekolah Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor

Biaya (Rp)

Realisasi Keuangan

(%)

75,000,000

74,878,400

99.84%

17,854,500

17,818,800

99.80%

297,792,000 64,622,000

297,792,000 64,562,250

100.00% 99.91%

21,096,000

21,009,400

99.59%

35,000,000

35,000,000

100.00%

46,025,000

46,025,000

0.00%

159,075,000

155,703,500

97.88%

82,436,700

82,436,700

100.00%

H. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan No. 1

I.

Kegiatan

Pembuatan Bolder Tambatan Perahu

Biaya (Rp) 89,905,000


(%) 98.64%

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Kegiatan

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan marka jalan Pengadaan pagar pengaman jalan Pemeliharaan traffic light Pengadaan Zebra cross Pengadaan Rambu Portal Pemeliharaan Rambu Suar Pengadaan rambu pendahulu penunjuk


Biaya (Rp)

Realisasi Keuangan

(%)

89,550,000 184,643,000 182,490,000 19,000,00 65,345,000 95,243,000

80,515,750 180,799,750 182,412,750 19,000,000 65,301,000 95,185,750

89.91% 97.92% 99.96% 100.00% 99.93% 99.94%

28,700,000

28,700,000

100.00%

39,927,274

35,412,750

88.69%

Hal 30


9

jalan Pengadaan Deliniator

66,847,000

66,792,000

99.92%

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah menurut APBD Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Realisasi

Uraian

Target

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah

Rp 1.200.000.000,00

Rp 1.006.295.500,00

Jumlah Pendapatan

Rp 1.200.000.000,00

Rp 807.297.500,00

Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung

Rp 3.520.655.475,00

Rp 3.469.670.274,00

Belanja Langsung

Rp 2.766.889.374,00

Rp 2.683.393.489,00

Jumlah Belanja Daerah

Rp 6.287.544.849,00

Rp 6.153.063.763,00

Berdasarkan Tabel Realisasi anggaran diatas maka secara umum dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan tingkat capaian 97,86 %, adapun sisa anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp. 134.481.086,00 adalah siasa anggaran belanja tidak langsung/gaji pegawai dan sisa anggaran dana alokasi khusus(DAK) yang dipihak ketigakan (sisa tender).


Hal 31


BAB IV PENUTUP

Secara umum program wajib Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 dapat dicapai dengan baik. Sebanyak 4 program dan 23 kegiatan terlaksana sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa dalam Tahun 2013 Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai telah turut berkontribusi dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Dinas Perhubungan berharap LAKIP Tahun 2013 dapat memenuhi kewajiban berakuntabilitas dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan.


Hal 32

KATA PENGANTAR. Alhamdulillahirobbill alamin, hanya dengan karunia-nyalah sehingga Lakip ini bisa diselesaikan

Recommend Documents