KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Provinsi Jambi

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Provinsi Jambi

Triwulan IV 2014

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Jl. Jenderal Ahmad Yani No.14, Telanaipura JAMBI Telp : 0741 - 62445 Fax : 0741 – 62112 Webiste : http://www.bi.go.id

Visi Bank Indonesia Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

Misi Bank Indonesia 1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. 3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional. 4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

Nilai-Nilai Strategis Bank Indonesia Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu Trust and Integrity, Profesionalism, Excellence, Public Interest, Coordination and Teamwork.

Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Menjadi kantor perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally blank

KATA PENGANTAR Pertama-tama ijinkanlah kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Jambi triwulan IV 2014 dapat diselesaikan dengan baik. KEKR merupakan salah satu terbitan periodik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi sebagai sarana untuk membangun komunikasi dua arah dalam pertukaran data dan informasi baik dengan stakeholders internal maupun eksternal. Dengan demikian, para pemangku kepentingan seperti pelaku usaha, perbankan dan terutama Pemerintah Daerah Jambi (provinsi dan kabupaten/kota) diharapkan dapat memperoleh masukan dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah. KEKR mencakup beberapa aspek seperti perkembangan ekonomi makro regional, inflasi daerah, perbankan dan sistem pembayaran, keuangan daerah, ketenagakerjaan daerah dan kesejahteraan. Publikasi ini juga memuat perkiraan ekonomi dan inflasi daerah. Berdasarkan asesmen atas data dan informasi, perekonomian Jambi tahun 2014 tumbuh sebesar 7,9% (ctc), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2013 yang sebesar 6,7% (ctc) dan diatas pertumbuhan ekonomi nasional 2014 sebesar 5.0% (ctc). Secara tahunan, perekonomian Jambi pada 2014 menghasilkan output Rp153,8 triliun atau 1,5% dari perekonomian Indonesia (Rp10.542,7 triliun) dan tumbuh sebesar 7,5% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional triwulan IV 2014 yang tercatat sebesar 5,0% ( yoy) serta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 6,6% (yoy). Dari sisi harga, kota Jambi mengalami inflasi 8,72% (yoy) lebih tinggi dari triwulan lalu 4,31% (yoy) dan inflasi nasional 8,36% (yoy).Sementara itu inflasi Bungo pada triwulan IV 2014 tercatat sebesar 8,99% (yoy). Perkembangan perbankan sedikit mengalami perlambatan akibat penurunan dana pihak ketiga sementara kredit mengalami pertumbuhan sehingga aset menurun. Loan to Deposits Ratio (LDR) perbankan berdasarkan bank pelapor berada pada posisi yaitu sebesar 119,4% yang mengindikasikan masuknya dana dari luar perbankan Provinsi Jambi. Kualitas kredit bank umum juga masih berada pada level yang aman, ditunjukkan oleh angka Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,5%. Pembenahan sektor riil secara terus menerus diperlukan sebagai upaya akselerasi penyaluran kredit perbankan terutama dalam rangka meningkatkan investasi. Dalam penyusunan KEKR triwulan IV 2014 kami banyak memperoleh support dari dinasdinas pemerintah daerah, instansi, perbankan, BUMN/BUMD dan pelaku usaha. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. Seiring dengan keterbatasan yang ada, kami mengharapkan kritik dan saran dalam meningkatkan kualitas KEKR ini agar dapat memberikan manfaat yang optimal, untuk kemakmuran masyarakat Jambi. Jambi, Februari 2015 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAMBI V. Carlusa Kepala Perwakilan


DAFTAR ISI Daftar Isi ... ............................................................................................... Daftar Tabel ......................................................................................... Daftar Grafik ......................................................................................... Tabel Indikator Ekonomi Terpilih .....................................................................

i iii v viii

Ringkasan Eksekutif ..................................................................................... BAB I. Ekonomi Makro Regional ........................................................

1 7

A. Umum .............................................................................

7

B. PDRB Sisi lapangan Usaha ..................................................

9

1. Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan.....................................................................

10

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian....................... ...

14

3. Sektor Industri Pengolahan........................................ ..

15

5. Sektor-sektor Lain .................................................... ...

16

C. PDRB Sisi Penggunaan ....................................................... 1. Pengeluaran Konsumsi ............................................. ...

18 20

2. Investasi ................................................................... ...

21

3. Perdagangan Eksternal.............................................. ...

23

3.1 Ekspor Luar Negeri Provinsi Jambi ....................... ..

23

3.2 Impor Luar Negeri Provinsi Jambi.........................

26

Boks 1

Perubahan Tahun Dasar Perhitungan PDRB Menjadi 2010=100

27

BAB II.

Inflasi .......................................................................................

31

A. Kajian Umum

.................................................................

31

B. Inflasi Kota Jambi Berdasarkan Kelompok Barang ...............

33

1. Kelompok Bahan Makanan....................................... ...

36

2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau ........... .......................................................

40

3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar....................................................................... ....

40

4. Kelompok Sandang...................................................... 5. Kelompok Kesehatan ............................................... ...

41 41

6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga............ ..

42

7. Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

42

C. Inflasi Kota Bungo ...............................................................

43

Boks 2

Dampak Perubahan Harga BBM terhadap inflasi Provinsi Jambi..

49

BAB III.

Perbankan Dan Sistem Pembayaran ..........................................

55

A. Perkembangan Kelembagaan ..........................................

56

i

B.

Bank Umum ...................................................................

57

1. Perkembangan Aset Bank ........................................ ...

57

2. Perkembangan Dana Masyarakat............................... ..

58

3. Perkembangan Kredit/Penyaluran Dana........................ . 4. Undisbursed Loan...................................................... ..

62 66

5. Peran Intermediasi Perbankan dan Kondisi Non Performing

Loans (NPL) Gross Bank Umum di Provinsi Jambi............... 67 6. Perkembangan Kredit UMKM ................................... ..

69

C. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ...........................................

70

D. Perkembangan Alat Pembayaran Tunai dan Non Tunai .......

71

1. Aliran Uang Kartal Melalui Bank Indonesia Jambi....... .

72

2. Penyediaan Uang Layak Edar..................................... ..

73

3. Perkembangan Jumlah Uang palsu yang Ditemukan.. ..

73

4. Perkembangan Kliring Lokal...................................... ...

74

5. Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS).............. .

74

Boks 3

GNNT sebagai solusi Transaksi Ekonomi ...................................

77

BAB IV

Keuangan Pemerintah Daerah

..............................................

83

A. Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan IV Tahun 2014 ......... B. Realisasi Belanja Daerah Triwulan IV Tahun 2014 ................

83 84

C. Keuangan Pemerintah Pusat di Daerah ...............................

86

D. Keuangan Pemerintah Daerah ...................................... .....

89

Ketenagakerjaan Daerah Dan Kesejahteraan

.........................

91

A. Upah Minimum Provinsi ....................................................

91

B. Kemiskinan ........................................................................

92

C. Kesejahteraan............................................................... .....

94

Prospek Perekonomian .............................................................

97

A. Pertumbuhan Ekonomi ......................................................

98

B. Proyeksi Inflasi ...................................................................

100

C. Rekomendasi Kebijakan .................................................. ..

103

BAB V

BAB VI

Lampiran Glosary

ii

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI | TRIWULAN IV 2014

DAFTAR TABEL 1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Jambi (yoy)

1.2

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang

15

1.3

Kontribusi PDRB Sisi Penggunaan Terhadap Pertumbuhan (yoy)

19

1.4

Indeks Tendensi Konsumen

20

2.1

Perkembangan Inflasi Kota Jambi

34

2.2

Sumbangan Inflasi Triwulanan (qtq) serta Tahunan (yoy) Kota Jambi

8

Berdasarkan Kelompok dan Sub Kelompok Barang dan Jasa

35

Sumbangan Inflasi Bulanan (mtm) Kota Jambi Berdasarkan Komoditi

2.3

Periode Triwulan IV 2014

36

2.4

Perkembangan Inflasi Kota Bungo

44

2.5

Inflasi Triwulanan (qtq) serta Tahunan (yoy) Kota Bungo berdasarkan kelompok dan sub kelompok barang dan jasa

44

Sumbangan Inflasi Bulanan (mtm) Kota Bungo berdasarkan komoditi

2.6

periode triwulan IV - 2014

47

3.1

Perkembangan Jumlah Kantor Bank Umum dan BPR Provinsi Jambi

57

3.2

Penghimpunan Dana bank umum di Provinsi Jambi

59

3.3

Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Golongan Pemilik

61

3.4

Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Lokasi Proyek

61

3.5

Perkembangan Kredit Bank Umum Provinsi Jambi

62

3.6

Perkembangan Kredit Berdasarkan Lokasi di Proyek Provinsi Jambi

66

3.7

Tabel Undisbursed loan Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Berdasarkan Sektor Ekonomi Provinsi Jambi

3.8

67

Perkembangan Non Performing Loan (NPL) Gross Bank Umum di Provinsi Jambi

3.9

68

Perkembangan System Pembayaran Melalui KPw Bank Indonesia Provinsi Jambi

72

3.10

Perkembangan Transaksi RTGS

75

4.1

Perkembangan Pendapatan APBD Provinsi Jambi Triwulan IV 2014

84

4.2

Perkembangan Belanja APBD Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2014

85

4.3

Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi

86

4.4

Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi

87

5.1

Perbandingan UMP wilayah Sumatera

91

TRIWULAN IV 2014 | KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI

iii

5.2

Garis Kemiskinan Provinsi Jambi

93

5.3

Jumlah Penduduk Miskin

93

5.4

Nilai Tukar Petani (NTP) Per Sub Sektor

96

6.1

Saldo Bersih Tertimbang Perkiraan Perkembangan Dunia Usaha

99

iv


DAFTAR GRAFIK

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

Perkembangan PDRB Provinsi Jambi dan Nasional (y-o-y) 7 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Triwulan III Tahun 2014 10 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV Tahun 2014 10 Produksi Padi 11 Produksi Jagung 11 Produksi Kedelai 11 Perkembangan Harga CPO, Inti dan TBS 10 Tahun di Provinsi Jambi 12 Perkembangan Harga Bokar di Provinsi Jambi 13 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi 14 Perkembangan Produksi Karet Jambi 15 Tingkat Hunian Hotel 16 Perkembangan Total Pemakaian Listrik 17 Perkembangan Jumlah Pelanggan PLN 17 Perkembangan Total Pemakaian Air Bersih 17 Perkembangan Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang 18 Perkembangan Jumlah Bongkar dan Muat barang 18 Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran Triwulanan IV Tahun 2013 19 Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran Triwulanan IV Tahun 2014 19 Nominal dan Pertumbuhan Kredit Real Estate di Provinsi Jambi 21 Konsumsi Semen Provinsi Jambi 22 Nominal dan Pertumbuhan Kredit Investasi di Provinsi Jambi 22 Perkembangan Ekspor dan Impor Non Migas Provinsi Jambi 23 Perkembangan Ekspor Provinsi Jambi 24 Perkembangan Volume Ekspor Lima Komoditi Utama 24 Volume Ekspor Non Migas Provinsi Jambi 24 Nilai Ekspor, Volume, Indikasi Harga dan Harga CPO Internasional 24 Pangsa Ekspor Non Migas Provinsi Jambi berdasarkan Negara Tujuan 25 Perkembangan Impor Non Migas Provinsi Jambi 26 Lima Komoditi Tertinggi Nilai Impor Provinsi Jambi 26 Perkembangan Inflasi Kota Jambi 31 Perbandingan Inflasi Core, Volatile Foods, dan Administered Price (yoy) 32 Perbandingan Inflasi tahunan Kota Jambi dan kota lainnya di Pulau Sumatera per Desember 2014 33 Perkembangan Harga Bumbu-bumbuan 36 Perkembangan Harga Jagung 37 Perkembangan Harga Beras 37 Perkembangan Harga Tepung Terigu 38 Perkembangan Harga Daging 39 Perkembangan Harga CPO dan Minyak Goreng 39 Perkembangan Harga Emas di Pasar Internasional 41


v

2.11 Perkembangan Harga Minyak di Pasar Internasional 43 2.12 Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm) Kota Bungo Tahun 2014 43 3.1 Perkembangan Aset Bank Umum Provinsi Jambi 58 3.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Provinsi Jambi 59 3.3 Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum di Provinsi Jambi 67 3.4 Perkembangan Suku Bunga Rata-rata Tertimbang Kredit dan Deposito Bank Umum di Provinsi Jambi 69 3.5 Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum Provinsi Jambi 69 3.6 Pangsa Kredit Bank Umum Provinsi Jambi 70 3.7 Inflows, Outflows, Netflows dan Perkembangan Netflows di Provinsi Jambi 73 3.8 Perkembangan Transaksi Kliring 74 4.1 Pangsa Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi 87 4.2 Pangsa Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri di Provinsi Jambi 87 4.3 Pangsa (share) Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi 88 4.4 Perkembangan Deposito dan Giro Pemerintah Daerah Provinsi Jambi 89 5.1 Penyaluran Raskin di Provinsi Jambi 94 6.1 Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm) Kota Jambi Periode Tahun 2011 s.d Januari 2015 serta Perkiraan Februari s.d Maret 2015 101 6.2 Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy) Kota Jambi Periode Tahun 2011 s.d Januari 2015 serta Perkiraan Februari s.d Maret 2015 101 6.3 Perkembangan Inflasi Tahun Kalender (ytd) Kota Jambi Periode Tahun 2011 s.d Januari 2015 serta Perkiraan Februari s.d Maret 2015 101

vi


TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH a. Inflasi dan PDRB INDIKATOR MAKRO Indeks Harga Konsumen Kota Jambi Indeks Harga Konsumen Kota Bungo 4) Laju Inflasi Tahunan (y-o-y) Kota Jambi 4) Laju Inflasi Tahunan (y-o-y) Kota Bungo PDRB - Harga Konstan (Juta Rp)1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya Nilai Ekspor Non Migas ( ribu USD) Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)

2)

3)

Nilai Impor Nonmigas (ribu USD ) Volume Impor Nonmigas (ribu ton)

2014

2013

2013

TRW.I

TRW.II

TRW.III

TRW.IV

2014

TRW.I

TRW.II

TRW.III

TRW.IV

110.41

142.02

144.61

149.71

110.41

110.41

111.51 110.62

112.09 110.63

113.91 113.13

120.04 119.06

8.74

6.06

5.24

7.95

8.74

8.74

7.51 6.28

6.47 4.58

4.31 5.21

8.72 8.99

######### 28,767,048 30,601,149 12,543,761 52,315 157,962 7,908,273 9,669,182 3,382,940 1,033,110 3,622,360 2,665,645 1,695,495 1,171,835 3,652,560 3,685,007 1,102,954 1,100,990

26,633,836 6,383,223 7,241,637 3,060,013 12,849 40,479 1,908,268 2,341,302 811,654 251,328 882,325 660,094 421,022 291,119 858,686 938,377 260,830 270,629

28,438,144 7,604,251 7,508,507 3,131,704 13,031 39,852 1,968,504 2,397,988 831,619 257,495 893,838 668,313 424,594 292,167 922,508 940,292 270,458 273,024

28,682,759 7,304,336 7,967,823 3,109,797 13,139 39,515 1,995,231 2,451,865 864,123 259,915 915,730 674,820 428,306 294,719 866,097 952,179 267,833 277,333

29,057,847 7,475,238 7,883,183 3,242,247 13,296 38,116 2,036,269 2,478,027 875,544 264,373 930,468 662,418 421,574 293,830 1,005,270 854,158 303,834 280,005

######### 32,509,321 31,808,635 13,130,435 56,581 160,471 8,661,217 10,661,963 3,669,444 1,226,622 3,876,302 2,772,481 1,732,795 1,230,408 4,141,157 3,694,199 1,269,477 1,162,075

29,568,071 7,928,701 7,697,413 3,233,516 13,165 39,210 2,124,821 2,543,492 896,697 298,494 942,422 673,188 425,585 298,975 984,346 875,384 308,834 283,829

30,064,713 8,010,637 7,840,131 3,294,254 13,789 39,683 2,158,461 2,580,777 909,096 303,159 955,154 686,360 430,236 304,466 1,028,688 909,678 313,943 286,203

30,888,154 8,237,761 8,180,838 3,312,883 13,974 40,235 2,170,639 2,676,617 924,770 310,095 979,937 692,399 436,359 310,600 1,044,349 943,625 320,742 292,330

######### 8,332,223 8,090,252 3,289,782 15,653 41,343 2,207,296 2,861,077 938,881 314,874 998,789 720,535 440,616 316,366 1,083,775 965,511 325,957 299,714

1,143,206 4,113,979

261,826 814,244

295,320 1,161,680

302,121 1,144,006

283,939 994,049

1,020,560 3,814,802

263,619 860,882

278,279 1,107,025

223,628 840,332

255,033 1,006,563

253,035 170,252

16,689 41,980

39,052 32,722

82,238 48,091

115,056 47,459

184,980 115,977

71,736 26,274

53,767 31,946

38,560 33,758

20,918 23,999

Catatan Tahun dasar 2010 angka sangat sementara, sumber : BPS Provinsi Jambi Pengklasifikasian komoditi menggunakan 21 kelompok barang berdasarkan SITC 2 digit yang berlaku. 3) Pengklasifikasian komoditi dalam statistik impor menggunakan SITC 2 digit 4) Sejak Januari 2014 terdapat penambahan cakupan kota inflasi di Provinsi 1) 2)

Jambi dari sebelumnya hanya Kota Jambi menjadi Kota Jambi dan Muara Bungo

vii

TABEL INDIKATOR EKONOMI

TERPILIH

b. Perbankan TAHUN 2012 INDIKATOR Tw.IV-11Tw.II-12 Tw.III-12 PERBANKAN A. Bank Umum : Total Aset (Rp Juta) 23,780,624 24,163,959 DPK(Rp Juta) 17,611,536 17,917,502 - Tabungan 9,207,801 9,141,330 - Giro 3,373,061 3,687,655 - Deposito 5,030,674 5,088,518 Kredit (Rp Juta) - berdasarkan lokasi proyek 23,116,929 23,608,285 - Modal Kerja 9,761,212 9,281,782 - Konsumsi 4,211,014 9,574,000 - Investasi 9,144,703 4,752,503 - Dana 17,236,728 17,075,570 - LDR 134.11 138.26 Kredit (Rp Juta) - berdasarkan lokasi kantor cabang 16,843,087 17,951,066 - Modal Kerja 7,075,722 6,914,923 - Konsumsi 6,921,191 7,784,459 - Investasi 2,846,175 3,251,684 - LDR (%) 95.64 100.19 - NPL Gross nominal 301,173 319,845 - NPL Gross % 1.79 1.78 Kredit MKM (Rp Juta) Kredit Mikro (< Rp 50 juta) (Rp Juta) - Kredit Modal Kerja - Kredit Investasi - Kredit Konsumsi Kredit Kecil (Rp 50 < x ≤ Rp500 juta) (Rp Juta) - Kredit Modal Kerja - Kredit Investasi - Kredit Konsumsi Kredit Menengah (Rp500 juta < x ≤ Rp5 miliar) ((Rp Juta) - Kredit Modal Kerja - Kredit Investasi - Kredit Konsumsi Total Kredit MKM (Rp Juta) NPL MKM gross (%) - NPL MKM Gross Nominal B. BPR : Total Aset (Rp Juta) DPK (Rp Juta) - Tabungan (Rp Juta) - Deposito (Rp Juta) Kredit (Rp Juta) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi Kredit UMKM (Rp Juta) Rasio NPL Gross (%) - NPL Gross (Nominal) LDR (%)

Tw.IV-12

TAHUN 2013 Tw.I-13 Tw.II-13

Tw.III-13

Tw.IV-13

TAHUN 2014 Tw.I-14

Tw.II-14

Tw.III-14

Tw.IV-14

24,475,084 17,945,194 10,132,421 3,762,667 4,050,106

26,618,428 18,376,298 9,492,101 3,753,003 5,131,194

27,833,632 19,154,658 9,646,142 4,120,387 5,388,129

28,538,630 19,520,974 10,070,264 3,744,864 5,705,847

28,676,080 19,415,015 3,343,467 11,429,775 4,641,773

29,691,060 20,069,436 3,179,483 10,703,386 6,186,567

34,853,104 22,307,397 4,051,589 10,969,816 7,285,993

34,345,898 22,527,139 3,707,342 11,290,961 7,528,836

32,675,144 21,964,903 3,008,463 12,044,292 6,912,149

25,707,902 9,935,402 10,289,952 5,482,548 17,799,606 144.43

26,471,507 10,115,811 10,543,228 5,812,468 18,732,803 141.31

28,211,297 9,822,930 11,256,968 7,131,399 19,527,917 144.47

29,925,232 10,124,382 11,816,000 7,984,850 19,916,444 150.25

26,955,932 8,103,793 8,410,345 10,441,794 19,898,809 135.47

31,946,454 10,158,229 9,527,809 12,260,417 20,473,410 156.04

32,458,037 10,671,200 9,164,037 12,622,800 22,719,313 142.87

33,257,510 11,084,121 9,187,047 12,986,343 22,958,027 144.86

34,124,108 11,419,932 9,439,228 13,264,947 22,508,985 151.60

19,287,676 7,326,502 8,237,555 3,723,619 107.48 328,384 1.70

20,162,558 7,484,277 8,644,788 4,033,494 109.72 454,021 2.25

22,223,927 7,365,449 9,376,743 5,481,736 116.02 473,625 1.93

23,138,260 7,453,703 9,931,771 5,752,786 118.53 521,247 2.25

23,621,083 7,548,969 10,207,932 5,864,182 121.66 466,983 1.98

23,927,298 7,558,597 5,959,299 10,409,402 119.22 492,240 2.06

24,868,632 8,035,392 10,762,104 6,071,136 111.48 612,619 2.46

25,372,389 8,187,856 6,134,277 11,050,256 112.63 620,912 2.45

26,229,475 8,517,472 6,430,084 11,281,919 119.42 654,329 2.49

3,118,341 1,266,632 226,438 1,625,270

3,439,722 1,464,483 246,076 1,729,163

3,388,031 1,464,794 265,709 1,657,528

3,389,186 1,498,112 282,423 1,608,652

3,729,806 1,313,147 623,343 1,793,316

3,537,483 1,309,646 608,907 1,618,930

3,302,277 1,260,845 597,628 1,443,804

3,289,142 1,317,572 618,466 1,353,104

3,368,912 1,415,511 638,798 1,314,602

3,306,533 1,376,943 636,627 1,292,963

3,279,728 1,424,349 647,195 1,208,184

8,169,666 2,324,547 952,979 4,892,140

8,582,895 2,014,978 1,028,456 5,539,461

9,193,184 2,084,917 1,117,634 5,990,633

9,738,670 2,147,246 1,203,160 6,388,264

10,428,595 1,827,369 1,714,598 6,886,628

11,175,062 1,887,664 1,782,084 7,505,314

11,642,097 1,914,038 1,829,234 7,898,825

11,946,461 1,895,776 1,853,755 8,196,931

12,445,976 1,949,111 1,912,349 8,584,516

12,807,687 2,015,340 1,925,125 8,867,222

13,124,113 2,020,090 1,990,458 9,113,566

3,252,103 2,237,132 613,395 401,576 14,540,110 3.85 559,480

3,368,116 2,235,693 654,497 477,927 15,390,733 1.30 200,255

2,588,797 1,655,435 452,035 481,328 15,170,012 2.13 322,875

3,874,659 2,515,038 748,131 611,490 17,002,515 2.45 416,426

4,259,169 2,762,995 831,987 664,187 18,417,570 2.30 423,813

4,451,803 2,810,877 879,018 761,909 19,164,348 2.70 516,557

4,563,050 2,853,406 899,870 809,774 19,507,424 2.31 450,912

4,488,941 2,808,005 876,907 804,029 19,724,544 2.43 480,211

4,669,116 3,038,812 814,947 815,357 20,484,004 2.90 595,039

4,743,308 3,096,118 808,236 838,954 20,857,528 2.95 614,782

4,945,156 3,226,807 836,608 881,741 21,348,998 2.78 593,170

534,589 410,115 69,101 341,013 410,499 102,479 87,528 220,492 190,007 3.69 15,131 83.22

622,101 431,198 71,206 359,992 463,125 114,570 98,433 250,123 213,003 3.63 16,822 81.00

644,378 481,763 80,701 401,062 487,782 123,865 95,547 268,370 219,412 2.82 13,762 80.71

685,560 501,520 80,242 421,278 520,039 127,272 101,531 291,236 228,803 4.37 22,726 80.43

691,959 506,701 76,783 429,918 554,233 141,934 110,867 301,432 218,597 5.01 27,743 87.12

760,030 551,278 81,355 469,923 567,445 156,969 111,650 298,826 233,076 5.96 33,804 81.21

739,510 532,417 86,236 446,181 545,175 172,919 94,718 277,538 202,844 6.30 34,367 84.26

742,646 541,824 82,543 459,281 544,849 164,194 104,588 276,067 227,858 7.99 43,534 82.57

731,857 539,797 83,869 455,928 541,885 171,394 105,345 265,146 237,051 10.09 54,692 85.60

739,748 550,872 84,072 466,800 535,557 178,183 107,637 249,737 245,608 11.13 59,612 84.13

758,995 566,501 84,864 481,637 524,672 180,501 107,056 237,115 248,842 12.21 64,046 79.40

viii

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH c. Sistem Pembayaran Uraian Kliring Nilai Kliring (juta Rp) Volume Kliring (lembar warkat) Cek dan BG Kosong Lembar Nominal (juta Rp) RTGS RTGS dari Jambi (miliar Rp) RTGS ke Jambi (miliar Rp) RTGS dari dan ke Jambi (miliar Rp) Transaksi Tunai Aliran Uang Masuk/Inflows (juta Rp) Aliran Uang Keluar/Outflows (juta Rp) Net Inflows/Net Outflows (juta Rp)

2012 Tw IV

Tw I

Tw II

2013 Tw III

Tw IV

Tw I

Tw II

2014 Tw III

Tw IV

2,548,121 70,972

2,519,686 72,639

2,800,410 76,559

2,577,906 71,104

2,714,032 70,456

2,519,833 68,552

2,707,328 74,520

2,534,343 70,240

2,571,965 69,012

1,134 35,192

1,463 83,121

1,811 64,290

1,837 56,120

1,635 63,174

1,472 56,789

1,974 83,457

1,847 71,186

1,783 99,967

18,270 29,431 4,702

15,535 22,244 4,032

19,666 22,658 4,695

20,189 26,876 7,422

22,181 33,327 6,521

19,684 22,514 5,072

26,992 40,455 11,033

38,703 53,698 12,937

40,778 49,646 4,833

393,685 1,565,493 (1,171,808)

846,548 1,034,718 (188,170)

1,031,722 1,453,196 810,929 1,682,989 2,605,130 2,836,373 (651,267) (1,151,935) (2,025,444)

880,393 1,734,894 (854,501)

976,622 1,861,714 (885,091)

1,948,349 921,379 2,788,527 2,309,258 (840,178) (1,387,878)

ix


RINGKASAN EKSEKUTIF PEREKONOMIAN JAMBI

I. Perekonomian Provinsi Jambi tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu dari 6,7 menjadi 7,9%....

Ekonomi Makro Regional Perekonomian Jambi pada tahun 2014 menghasilkan output Rp 121,76

triliun atau tumbuh sebesar 7,9%1, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2013 yang sebesar 6,7% dan diatas pertumbuhan ekonomi nasional 2014 sebesar 5.0%. Bila dihitung secara tiwulanan, Perekonomian Jambi pada triwulan IV 2014 tumbuh sebesar 7,5% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional triwulan IV 2014 yang tercatat sebesar 5,0% (yoy) serta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 6,6% (yoy). Secara tahunan, perekonomian Jambi pada 2014 menghasilkan output Rp153,8 triliun atau 1,5% dari perekonomian Indonesia (Rp10.542,7 triliun). Struktur perekonomian Jambi pada triwulan IV 2014 menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Provinsi Jambi yaitu 51,0%, diikuti sektor jasa-jasa (tersier) sebesar 37,3% dan sektor sekunder sebesar 11,7%. Dari sisi penggunaan, kenaikan ekspor sebesar 3,6%(yoy) di tahun 2014 memberikan andil sebesar 2,5% terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi 2014, disusul kenaikan konsumsi rumah tangga sebesar 5,1%(yoy) yang memberikan andil sebesar 2,1%(yoy) dan kenaikan konsumsi pemerintah sebesar 20,5%(yoy) dengan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi 2014 sebesar 1,8% (yoy). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi di triwulan laporan sejalan dengan tingginya pertumbuhan pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 19,1% (yoy) diikuti sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 17,7% (yoy) dan sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,5%(yoy). Secara umum semua sektor perekonomian di Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan positif. II.

Inflasi Pada triwulan IV 2014, inflasi kota Jambi tercatat 8,72%(yoy), meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya (4,31%(yoy)), dan lebih tinggi dari inflasi 1

Mulai Triwulan IV 2014, perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk menghitung pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi oleh BPS menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA (System of National Account) 2008.

1

RINGKASAN EKSEKUTIF

nasional (8,36%(yoy)) dan dari rata-rata inflasi triwulan IV dalam tiga tahun terakhir (7,23%(yoy)). Sementara itu inflasi Bungo tercatat sebesar 8,99% (yoy)

Pada triwulan IV 2014, Kota Jambi mengalami inflasi

2

dan berada di atas inflasi nasional . Faktor utama inflasi kota Jambi disebabkan oleh inflasi administered price yang mencapai 16,20% (yoy). Sumber utama inflasi administered price adalah

sebesar 8,72% (yoy) dan Kota Bungo 8,99% (yoy)..........

meningkatnya harga BBM bersubsidi yang mulai diterapkan pada 18 November 2014 yang diikuti oleh kenaikan tarif angkutan. Kenaikan tersebut diikuti oleh kenaikan biaya transportasi dan distribusi sehingga mengakibatkan kenaikan harga bahan pangan dan beberapa komoditas lainnya. Inflasi volatile food berada berada pada level yang cukup tinggi yaitu 11,77% (yoy). Sementara itu inflasi inti cenderung stabil di level 3,71% (yoy). Perkembangan harga di Kota Jambi pada triwulan laporan tercatat sebesar 5,38% (qtq), melonjak tajam dibandingkan triwulan sebelumnya (1,62% (qtq)). Pergerakan angka inflasi bulanan (m-t-m) pada bulan Oktober, November dan Desember 2014 masing-masing sebesar 0,51%, 2,18% dan 2,61%. Sementara itu, perkembangan harga di Bungo tercatat sebesar 5,24% (qtq), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya (2,26% (qtq)) namun sedikit lebih rendah dibandingkan kota Jambi dengan pergerakan angka inflasi bulanan (m-t-m) pada bulan Oktober, November dan Desember 2014 masing-masing sebesar 0,80%, 2,29% dan 2,07%. III. Perbankan dan Sistem Pembayaran

Kinerja

perbankan

pada

triwulan

IV

2014

secara

umum

menunjukkan sedikit perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Kinerja perbankan sedikit melambat ditandai dengan menurunnya jumlah aset

Secara triwulanan, total aset bank umum di Provinsi Jambi sedikit menurun

dan DPK, meskipun

(4,9% (qtq)) dari Rp34,3 triliun pada triwulan sebelumnya menjadi Rp32,6

penyaluran kredit sedikit

triliun pada periode laporan. Loan to Deposits Ratio (LDR) perbankan berdasarkan bank pelapor mengalami peningkatan sebesar 679 bps menjadi sebesar 119,42%. Penyaluran kredit oleh bank umum di Provinsi Jambi meningkat Rp857,0 miliar (3,4% (qtq)) menjadi Rp26,2 triliun. Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank umum sebesar Rp21,9 triliun, menurun 2,5% (qtq) (Rp562,2 miliar) dari triwulan sebelumnya (Rp22,5 triliun). Kualitas kredit masih terjaga yang tercermin dari rasio NPL di bawah 5% (2,49%),

2

Sejak Januari 2014 terdapat penambahan cakupan kota inflasi di Provinsi Jambi dari sebelumnya hanya Kota Jambi menjadi Kota Jambi dan Muara Bungo dan nasional dari 66 kota menjadi 82 kota.

2

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI |TRIWULANI IV 2014

kenaikan....

RINGKASAN EKSEKUTIF

meskipun sedikit memburuk dibandingkan triwulan sebelumnya (rasio NPL 2,45%). Aktivitas pembayaran

Pada periode triwulan IV 2014, aktivitas pembayaran mengalami

mengalami peningkatan yang

peningkatan yang tercermin dari meningkatnya transaksi Kliring dan RTGS

tercermin dari meningkatnya transaksi Kliring dan nilai

meskipun nilai transaksi kas mengalami penurunan dibandingkan triwulan

RTGS dibandingkan triwulan

sebelumnya. Perkembangan aliran uang kartal di Provinsi Jambi pada triwulan

sebelumnya.....

laporan, untuk aliran kas keluar (cash outflow) sebesar Rp2,3 triliun, turun 17,2% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara aliran kas masuk (cash inflow) sebesar Rp921,3 miliar, menurun signifikan 52,7% (qtq). Pada triwulan laporan, Provinsi Jambi tetap mengalami net outflow sebesar Rp1,3 triliun atau meningkat sebesar 65,2% (qtq) dibandingkan triwulan III 2014. Untuk pembayaran non tunai, Nilai kliring sedikit naik sebesar 1,5% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp2,5 triliun. Nilai RTGS dari Jambi meningkat 5,4% sedangkan RTGS ke serta dari dan ke Jambi mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar 7,5% dan 62,6%. IV. Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi pendapatan

Realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan triwulan IV

triwulan IV 2014 telah

2014 mencapai Rp3,21 triliun (terealisasi sebesar 102,61% dari APBD-P 2014),

mencapai 102,61% dari APBD sementara realisasi

sementara itu realisasi belanja melonjak cukup tinggi dari triwulan sebelumnya,

belanja mencapai

dari Rp1,76 triliun pada triwulan III 2014 menjadi Rp3,21 triliun pada triwulan IV

88,21%...

2014 (terealisasi 88,21%). Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu, nilai realisasi pendapatan dan belanja mengalami peningkatan masing-masing sebesar 20,24% (yoy) dan 8,72% (yoy). Akan tetapi, pangsa (share) belanja modal yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada APBD-P 2014 hanya sebesar 25,25%, jauh lebih kecil dibandingkan share belanja operasi yang mencapai 60,38%. Share belanja modal pada tahun ini pun lebih kecil dibandingkan pada APBD-P 2013 dan 2012 (31,5% dan 26,14%). Seiring dengan hal tersebut, realisasi belanja modal pemerintah pusat pada triwulan IV-2014 hanya sebesar 34,05% (menurun dibandingkan triwulan IV-2013 yang mencapai 43,07% dan triwulan IV 2012 yang mencapai 49,01%)

TRIWULAN IV 2014| KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI

3

RINGKASAN EKSEKUTIF

V.Ketenagakerjaan Daerah dan Kesejahteraan

UMP Provinsi Jambi

UMP provinsi Jambi pada tahun 2015 meningkat 13,83% yaitu dari

meningkat 13,83%, akan

Rp1.502.230,- menjadi Rp1.710.000. Sementara itu pada September 2014 garis

tetapi Nilai Tukar Petani (NTP)

kemiskinan Provinsi Jambi mengalami kenaikan 3,4% menjadi Rp329.181 per kapita per bulan yang diikuti dengan peningkatan persentase penduduk miskin dari 7,92% menjadi 8,39%. Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan laporan mengalami penurunan yaitu menjadi 95,06 dari 96,21 pada triwulan lalu VI.Prospek Perekonomian Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan mendatang diperkirakan pada kisaran 1,7%-2,2%(qtq), tumbuh relatif lebih tinggi dibandingkan triwulan laporan (1,1% qtq). Sementara

Laju pertumbuhan PDRB triwulan I 2015 diperkirakan berkisar 1,7%-2,2% (qtq).....

itu, pertumbuhan ekonomi tahunan Jambi pada triwulan I 2015 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 7,9%(yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan laporan yang tumbuh 7,5% (yoy). Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan berada pada kisaran 7,7%-8,2%. Berdasarkan analisis sisi penggunaan, pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi sumber utama perekonomian di triwulan mendatang. Penurunan harga BBM bersubsidi, tren kenaikan harga komoditas kelapa sawit dan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 menjadi faktor yang menaikkan daya beli masyarakat dalam rangka mendorong konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah diperkirakan juga semakin meningkat seiring dengan kenaikan pengeluaran pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Jambi disamping realisasi beberapa proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Ekspor diperkirakan tumbuh terbatas seiring mulai membaiknya permintaan dan harga CPO global. Inflasi pada triwulan I 2015 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan Inflasi pada triwulan I 2015 triwulan IV 2014 yaitu berada pada kisaran 6,2%-6,7% (yoy) dari sebelumnya 8,7% diperkirakan berada pada

(yoy) pada triwulan laporan. Penurunan laju inflasi ini utamanya dipengaruhi oleh kisaran 6,2%-6,7% (yoy) kelompok administered price dan volatile food. Faktor yang berpotensi memberikan tekanan inflasi selama triwulan mendatang dan menyebabkan perkiraan inflasi keluar dari sasaran antara lain 1) adanya rencana penyesuaian tarif batas bawah angkutan udara oleh pemerintah 2.) tekanan dari sektor eksternal berupa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika serikat yang berpotensi meningkatkan inflasi inti (core inflation) dan 3.)

kondisi infrastruktur

(jalan,

jembatan)

yang masih terkendala serta

terhambatnya arus di pelabuhan yang akan meningkatkan biaya distribusi dan 4

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI |TRIWULANI IV 2014

RINGKASAN EKSEKUTIF

transportasi barang dan jasa. Beberapa hal tersebut diperkirakan akan menjadi pemicu meningkatnya angka inflasi pada triwulan I tahun 2015. Menyikapi kondisi perekonomian triwulan IV 2014 serta proyeksi ekonomi triwulan I 2015, beberapa hal yang patut menjadi perhatian adalah: 1. Meningkatkan dan mempertahankan kinerja perkebunan dan industri karet sebagai komoditas utama Provinsi Jambi. 2. Penguatan

fungsi

dan

Peran

TPID

Provinsi

Jambi

serta

TPID

Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dalam pengendalian inflasi. 3. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk menekan biaya distribusi dan meningkatkan konektivitas antar daerah. 4. Reformasi struktural belanja APBD Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kota) di seluruh wilayah Provinsi Jambi. 5. Pembangunan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah.


5


BAB I EKONOMI MAKRO REGIONAL A. Umum Perekonomian Jambi pada triwulan IV 2014 menghasilkan output Rp38,6 triliun1 dan tumbuh sebesar 7,5% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional triwulan IV 2014 yang tercatat sebesar 5,0% (yoy) serta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya (6,6% (yoy)) (Grafik 1.1). Namun demikian, secara triwulanan, perekonomian Jambi pada triwulan laporan tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dari 2,3% (qtq) menjadi 1,1% (qtq). Secara keseluruhan, perekonomian Jambi pada tahun 2014 menghasilkan output Rp153,8 triliun atau 1,5% dari perekonomian Indonesia (Rp10.542,7 triliun) dan tumbuh sebesar 7,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2013 (6,7% (yoy)) dan di atas pertumbuhan ekonomi nasional 2014 (5.0% (yoy)). Grafik 1.1. Perkembangan PDRB Provinsi Jambi (yoy) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

10.7

9.3 30.5

33.4

32.7

5.1

6.8 0.9

(6.0)

11.0 35.4

35.8

38.6

40.9 7.7

38.6 7.5

2.7

1.1

5.7

2.5

1.8

%

15 10

5 0

1.7

1.3

-5 -10

Q1-13

Q2-13

Q3-13

Output Jambi (Rp Triliun)

Q4-13

Q1-14

Q2-14

Pertumbuhan Jambi (yoy)

Q3-14

Q4-14

Pertumbuhan Jambi (qtq)

Sumber: BPS (diolah)

Dari

sisi

lapangan

usaha,

sektor

pertanian,

kehutanan

dan

perikanan

menyumbangkan andil tertinggi pada pertumbuhan ekonomi Jambi tahun 2014 sebesar 3,3% (yoy) diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi serta sektor industri pengolahan masing-masing sebesar 1,1% (yoy), 0,9% (yoy), 0,7% (yoy) dan 0,5% (yoy). Mulai triwulan IV 2014, perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk menghitung pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi oleh BPS menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA ( System of National Account) 2008. 1

7

EKONOMI MAKRO REGIONAL

Berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, 5 (lima) sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi pada tahun 2014 adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencapai 18,7% (yoy) disusul oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 15,1% (yoy), sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 13,4% (yoy), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,0% (yoy) serta sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,3% (yoy) (Tabel 1.1). Dari sisi penggunaan, kenaikan ekspor sebesar 3,6%(yoy) di tahun 2014 memberikan andil sebesar 2,5% terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi 2014, disusul kenaikan konsumsi rumah tangga sebesar 5,1% (yoy) yang memberikan andil sebesar 2,1% (yoy) dan kenaikan konsumsi pemerintah sebesar 20,5%(yoy) dengan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi 2014 sebesar 1,8% (yoy). (Tabel 1.1). Struktur perekonomian Jambi pada triwulan IV 2014 menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Provinsi Jambi yaitu 51,0%, diikuti sektor jasa-jasa (tersier) sebesar 37,3% dan sektor sekunder sebesar 11,7%. Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jambi (yoy) LAPANGAN USAHA

2013

III

-0.7 7.6 19.4 10.8 11.0 27.1 8.0 9.4 6.5 6.7 19.2 6.1 3.0 56.6 12.2 4.6 0.2 9.3

15.2 4.1 10.6 10.4 8.9 27.5 7.6 7.6 6.8 7.6 15.4 5.7 2.2 22.7 12.1 7.2 4.2 10.7

3.7 8.1 -0.3 8.9 5.6 18.7 6.1 9.3 5.9 5.8 11.9 5.4 2.7 -21.4 5.5 4.5 5.9 5.1

3.6 8.5 (0.8) (0.8) (25.6) 13.3 1.4 9.3

II 3.7 8.8 (21.8) 12.4 5.0 8.8 (2.9) 10.7

Pertanian, Kehutanan & Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik Dan Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya PDRB

JENIS PENGELUARAN Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga LNPRT Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Perubahan Inventori Ekspor Impor PDRB

2014

II

I

IV

5.8 -1.2 1.3 3.9 -2.4 10.1 5.6 4.5 6.4 6.0 3.5 2.6 0.3 -7.9 -8.9 15.7 9.2 2.5

II

24.2 6.3 5.7 2.5 -3.1 11.3 8.6 10.5 18.8 6.8 2.0 1.1 2.7 14.6 -6.7 18.4 4.9 11.0

5.3 4.4 5.2 5.8 -0.4 9.6 7.6 9.3 17.7 6.9 2.7 1.3 4.2 11.5 -3.3 16.1 4.8 5.7

2013 I

Tahun 2014

III

I

12.8 2.7 6.5 6.4 1.8 8.8 9.2 7.0 19.3 7.0 2.6 1.9 5.4 20.6 -0.9 19.8 5.4 7.7

11.5 2.6 1.5 17.7 8.5 8.4 15.5 7.2 19.1 7.3 8.8 4.5 7.7 7.8 13.0 7.3 7.0 7.5

2014

III 2.9 2.5 (20.5) 17.2 (205.4) 3.0 11.0 5.1

IV

2.9 7.6 49.2 25.0 (229.2) (17.4) (10.3) 2.5

I

4.7 13.9 45.0 31.5 91.2 0.4 5.6 11.0

II 4.4 21.4 24.0 10.6 (280.7) (4.8) 4.2 5.7

Growth

Andil

13.0 3.9 4.7 8.2 1.6 9.5 10.3 8.5 18.7 7.0 4.0 2.2 5.0 13.4 0.2 15.1 5.5 7.9

3.3 1.1 0.5 0.0 0.0 0.7 0.9 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.4 0.0 0.1 0.1

7.9

Tahun 2014

III 5.6 13.4 30.8 (7.4) 47.5 (1.9) (9.8) 7.7


8

IV

KAJIAN EKONOMI DAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI JAMBI |TRIWULAN IV 2014

IV

Growth

5.5 5.1 8.6 14.2 8.9 20.5 (21.7) 0.3 65.6 2365.0 24.7 3.6 3.7 0.5 7.5 7.9

Andil

2.1 0.1 1.8 0.1 1.6 2.5 0.2 7.9


B.PDRB Sisi Lapangan Usaha Dari sisi lapangan usaha, sumber utama pertumbuhan Jambi pada triwulan IV 2014 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi 2,9%, diikuti sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,3% dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,7%. Sementara dari sisi tingkat pertumbuhan, pertumbuhan tahunan tertinggi pada triwulan IV 2014 terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 19,1% (yoy) diikuti sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 17,7% (yoy) dan sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,5% (yoy) (Tabel 1.1). Tingginya pertumbuhan 3 (tiga) sektor tersebut utamanya didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan dan penyediaan akomodasi perhotelan dan makan minum selama momen liburan akhir tahun 2014 dan hari raya keagamaan (Tahun Baru Islam, Idul Adha, Natal) yang mampu meningkatkan konsumsi masyarakat. Namun demikian, secara triwulanan, perekonomian Jambi pada triwulan laporan tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dari 2,3% (qtq) menjadi 1,1% (qtq). Sektor pengadaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan triwulanan tertinggi yaitu 12,0% (qtq) disusul oleh sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,9% (qtq) serta sektor jasa keuangan sebesar 4,1%. Namun kontraksi yang dialami oleh sektor pertambangan dan penggalian (-1,1% (qtq)) serta sektor industri pengolahan (-0,7% (qtq)) merupakan faktor penahan laju pertumbuhan Provinsi Jambi. Nominal PDRB Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku pada triwulan IV 2014 tercatat sebesar Rp38,6 triliun, dan secara sektoral masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 26,7%, pertambangan dan penggalian sebesar 20,5% serta sektor industri pengolahan sebesar 10,8% (Grafik 1.3). Dengan demikian, struktur ekonomi regional dalam jangka pendek relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan III 2014 (Grafik 1.2). TRIWULAN IV 2014 | KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI

9


Grafik 1.2. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Triwulan III Tahun 2014

LAINNYA, 22,8%

Grafik 1.3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV Tahun 2014

PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN, 29,8%

KONSTRUKSI, 6,4%

PERDAGANGAN BESAR,ECERAN DAN REPARASI MOBIL,SEPEDA MOTOR, 8,6%

INDUSTRI PENGOLAHAN, 10,1%

LAINNYA, 25,5%

PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN, 26,7%

KONSTRUKSI, 7,2%

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, 22,4%


PERDAGANGAN BESAR, ECERAN DAN REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR, 9,3%

INDUSTRI PENGOLAHAN, 10,8%

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, 20,5%


1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Produksi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada triwulan IV 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 11,5% (yoy) atau 1,1% (qtq). Secara tahunan sektor ini mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2013 (5,8% (yoy)). Akan tetapi secara triwulanan mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2014 (2,8% (qtq)). Pertumbuhan sektor pertanian tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan produksi tanaman bahan makanan padi yang mengalami kenaikan sebesar 1,5% (yoy) dibandingkan tahun 2013. Pertumbuhan produksi tanaman bahan makanan yang terjadi di Provinsi Jambi tersebut terkonfirmasi dalam ARAM (angka ramalan) II BPS yang menyatakan bahwa pada tahun 2014, produksi padi Jambi secara total diperkirakan akan naik sebesar 1,5% dibandingkan tahun 2013 sejalan dengan peningkatan produktivitas sebesar 4,2%. Namun demikian, pertumbuhan produktivitas yang tidak diikuti dengan luas panen yang justru mengalami penurunan dari 153.243 ha pada tahun 2013 menjadi 149.291 ha pada tahun 2014 menyebabkan pertumbuhan produksi padi menjadi kurang maksimal (Grafik 1.4).

10



Grafik 1.4. Produksi Padi (ha) 80,000

70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000

2010

0

2011

Jan - Apr

2012

2013

Mei - Agt

2014 (ARAM II) Sep - Des


Grafik 1.5. Produksi Jagung (ha) 6,000

2010 2011 2012 2013 2014 (ARAM II)

5,000 4,000 3,000

Grafik 1.6. Produksi Kedelai (ha) 4,000 3,000

2010 2012 2014 (ARAM II)

2011 2013

2,000

2,000

1,000

1,000 0

0

Jan - Apr

Mei - Agt

Sep - Des

Namun

demikian,

Jan - Apr

Mei - Agt

Sep - Des



pertumbuhan

sektor pertanian

sedikit

tertahan

dengan

menurunnya sub sektor perkebunan yang didominasi tanaman kelapa sawit dan karet alam sejalan dengan tren menurunnya harga komoditas Crude Palm Oil (CPO) dan karet internasional seiring dengan melemahnya permintaan global terhadap komoditas perkebunan utama Provinsi Jambi tersebut yang berimbas pada tren penurunan harga CPO dan karet alam di tingkat lokal. Harga kelapa sawit di Jambi pada triwulan laporan tercatat mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Harga rata-rata TBS usia 10 tahun pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp1.631,2/kg, turun 2,8% (qtq) dari harga triwulan lalu. Sementara itu harga CPO di Jambi sebesar Rp7.530,2/kg atau turun 0,62% (qtq). Sejalan dengan hal tersebut, harga rata-rata CPO di tingkat internasional juga turun 5,61% (qtq) dari USD693,5/metric ton pada Triwulan III 2014 menjadi USD654,6/metric ton pada Triwulan IV TRIWULAN IV 2014 | KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI

11


2014 (Grafik 1.7). Tren penurunan harga kelapa sawit disebabkan oleh beberapa hal: 1.) turunnya permintaan negara importir sawit sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, 2.) tren penurunan harga minyak mentah dunia yang berimbas pada menurunnya harga CPO untuk bahan bakar nabati dan 3) melimpahnya stok minyak nabati lain (soybeen,

rapeseed, dan bunga matahari) sebagai produk substitusi CPO. Grafik 1.7. Perkembangan Harga CPO Internasional dan lokal, Harga Inti dan TBS 10 Tahun di Provinsi Jambi Harga (Rp)

10,000 8,000 6,000 4,000

2,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 9101112

2012 CPO

INTI

2013 TBS 10 TAHUN

2014 CPO Int'l

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan Bloomberg

Sejalan dengan harga kelapa sawit, harga bahan olah karet (bokar) di Jambi juga mengalami penurunan dari rata-rata Rp16.632/kg menjadi Rp15.127/kg (turun 9,0% (qtq)) (Grafik 1.8). Penurunan harga bokar tersebut mengikuti tren penurunan harga karet di tingkat internasional sebesar 14,9% (qtq) dari USD226,4/cent per kg menjadi USD192,7/cent per kg (Grafik 1.8). Apabila dibandingkan dengan rata-rata harga pada Triwulan IV tahun 2013, harga bokar di Jambi turun cukup signifikan mencapai 38,6%

(yoy). Tren menurunnya harga karet internasional utamanya disebabkan antara lain oleh: 1.) masih lemahnya permintaan global serta isu tingginya persediaan stok karet di negara konsumen, utamanya Tiongkok, 2.) tren penurunan harga minyak mentah dunia sebagai bahan baku karet sintetis yang merupakan produk substitusi karet alami.

12



Grafik 1.8. Perkembangan Harga Bokar di Provinsi Jambi

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dan Bloomberg

Sementara itu, di tengah melambatnya kinerja perkebunan kelapa sawit dan karet, kinerja tanaman pinang justru menunjukkan kinerja positif seiring dengan masih tingginya permintaan global dan tren harga yang semakin tinggi. Selain itu, penggunaan teknologi tepat guna rumah pengering pinang2 mampu meningkatkan harga jual pinang sehingga memberikan insentif bagi petani pinang. Kurang optimalnya kinerja sektor pertanian pada triwulan IV 2014 disertai juga dengan penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) yang tercatat sebesar 95,42 atau sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 97,19. Penurunan NTP terjadi karena meskipun terjadi kenaikan indeks diterima petani namun kenaikan indeks dibayar petani jauh lebih tinggi terkait kenaikan BBM, seperti terlihat pada grafik 1.9. Selain NTP yang menurun3, ketergantungan petani hanya pada satu sumber pendapatan saja, juga menjadi faktor risiko yang perlu diperhatikan karena penurunan harga komoditas yang disertai dengan penurunan tingkat produksi akan berdampak pada penurunan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan kepada petani untuk memulai menjalankan program pertanian terpadu.

2

Sejak tahun 2013, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) memberikan bantuan rumah pengering pinang kepada kelompok tani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 3 Untuk tanaman perkebunan rakyat, nilai NTP yang rendah karena indeks diterima turun akibat turunnya harga komoditas TRIWULAN IV 2014 | KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI 13


Grafik 1.9. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi 125

120 115 110 105

100 1

95 90

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

2013 indeks terima indeks bayar Penghitungan NTP menggunakan tahun dasar baru 2012=100

6

7

8

9 10 11 12

2014 NTP


2. Sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor

pertambangan

dan

penggalian

yang

pada

triwulan

IV

2014

menyumbangkan nilai tambah sebesar Rp7,9 triliun (pangsa 20,5%), merupakan sektor kedua terbesar di Provinsi Jambi. Secara tahunan, sektor ini mampu tumbuh sebesar 2,6% (yoy), lebih tinggi daripada triwulan yang sama pada tahun lalu yang terkontraksi sebesar 1,2% (yoy). Akan tetapi, secara triwulanan, kinerja sektor ini relatif memburuk dan mengalami penurunan atau kontraksi sebesar 1,1% (qtq), dibandingkan triwulan III 2014 yang mempu membukukan pertumbuhan sebesar 4,3% (qtq). Berdasarkan informasi yang disampaikan BPS, pada triwulan laporan terjadi peningkatan lifting minyak bumi yang berasal dari sumur-sumur di wilayah Provinsi Jambi. Namun demikian, pertumbuhan kenaikan tersebut merupakan recovery dari penurunan

lifting minyak bumi yang cukup dalam pada tahun 2013. Apabila dibandingkan dengan produksi minyak bumi di tahun 2012, produksi minyak bumi Provinsi Jambi 2014 relatif stabil. Sementara itu, kinerja sub sektor pertambangan non migas di Provinsi Jambi pada triwulan laporan cenderung mengalami perlambatan yang utamanya disebabkan oleh melemahnya harga batu bara internasional sebagai dampak tidak langsung penurunan harga minyak dunia. Selain itu, implementasi Undang-Undang Minerba serta adanya Perda yang mengharuskan pengangkutan batubara melalui jalur khusus atau jalur sungai turut menjadi penyebab turunnya produksi. 14



3. Sektor Industri Pengolahan Sektor industri pengolahan yang menyumbang output terhadap perekonomian Jambi sebesar Rp4,2 triliun (10,8%), meningkat sebesar 1,5% (yoy). Namun demikian, secara triwulanan, sektor industri pengolahan mengalami penurunan atau kontraksi sebesar 0,7%

(qtq). Penurunan kinerja sektor industri pengolahan pada triwulan laporan utamanya didorong oleh penurunan pertumbuhan produksi pada sub sektor industri pengolahan karet sebesar 12,4% (qtq) atau 11,5% (yoy) sejalan dengan melemahnya permintaan karet global dan kondisi cuaca yang kurang mendukung perkebunan karet (Tabel 1.2). Tabel 1.2. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Jenis Industri Trw III-13 Trw IV-13 Industri Makanan

4.4

8.1

Industri Minuman

-1.1

-0.3

Industri Karet dan Barang dari Karet dan Barang dari Plastik IBS

4.4

1.2

1.70

0.74

Pertumbuhan q-t-q y-on-y Trw I-14 Trw II-14 Trw III-14 Trw IV-14 Trw III-13 Trw IV-13 Trw I-14 Trw II-14 Trw III-14 Trw IV-14 -21.8 24.0 -1.5 1.9 1.0 7.1 -6.4 17.6 9.3 0.47 -2.8 3.5 -5.2 -7.5 7.7 2.0 -1.1 -7.0 -10.6 -17.80 -1.1 14.5 -10.5 -12.4 2.6 7.7 4.3 17.1 0.5 -11.45 -6.57

10.34

-5.44

-0.02

4.58

0.19

-0.76

8.66

2.05

-1.95

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Penurunan

Grafik 1.10. Perkembangan Produksi Karet Jambi 120,000

100,000

Volume Produksi Bokar (Ton)

Pertumbuhan (%qtq) 94,64792,488

88,713 85,867 81,805

75,165 77,418 76,065 74,585 74,563 68,679

80,000

40

93,439 91,329 87,584

75,504

73,974

30

tersebut

10

dikonfirmasi

oleh

0

Gapkindo

(Gabungan

-10

20,000

-20

0

-30 Tw I Tw II Tw III Tw Tw I Tw II Tw III Tw Tw I Tw II Tw III Tw Tw I Tw II Tw III Tw IV IV IV IV 2011

2012

Sumber: Gapkindo Cabang Jambi

2013

2014

Industri pengolahan karet

20

60,000 40,000

kinerja juga

Pengusaha

data Karet

Indonesia) cabang Jambi, yang menyatakan bahwa produksi

karet

dalam

triwulan IV 2014 sebesar 73.974 ton (Grafik 1.10), menurun cukup signifikan sebesar 15,54% (qtq) dibandingkan triwulan lalu dan turun 2,0% (yoy) dibandingkan triwulan IV 20134.

4

Terdapat 11 (sebelas) perusahaan pengolah crumb rubber yang tergabung dalam Gapkindo


15


4. Sektor-sektor Lain Pada triwulan IV 2014, sektor perdagangan besar, eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor menyumbangkan output perekonomian sebesar Rp3,6 triliun (pangsa 9,3%). Pertumbuhan sektor ini mencapai 15,5% (yoy), dengan andil pertumbuhan 1,3% yang utamanya didukung oleh tingginya perkembangan sub sektor perdagangan besar dan eceran di Jambi. Peningkatan aktivitas perdagangan sejalan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat sehubungan dengan momen liburan akhir tahun, serta adanya momen hari raya keagamaan (tahun baru islam, idul adha dan natal). Sektor

penyediaan

akomodasi dan makan minum

Grafik 1.11. Tingkat Hunian Hotel 90,000

seiring

70,000

momen libur akhir tahun dan hari

50,000

raya keagamaan di triwulan IV

30,000

2014

10,000

tumbuh

19,1%

yang

(yoy)

berdampak

peningkatan

aktivitas

pada

Meeting

Incentive Converence Exhibition (MICE) di Provinsi Jambi meskipun

60,000

60

81,909

80,000

72,902 58,288

57,930

50,821

62,409

50

66,748 65,742 59,533

55,338

46,402

47,293

40

30

40,000

20

20,000

10

0

0 Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV 2012

2013

Jumlah Tamu Menginap

2014 T. Hunian Hotel (RHS)

Sumber : BPS (diolah)

di sisi lain tingkat hunian hotel mengalami penurunan (Grafik 1.11). Rata-rata tingkat hunian hotel di triwulan laporan sebesar 44,4%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan lalu (45,7%), serta triwulan yang sama tahun lalu (51,4%). Jumlah tamu menginap pada triwulan laporan juga turun signifikan sebesar 30,5% (yoy) atau 22,1% (qtq) menjadi 46.402 orang. Sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor pengadaan air masing-masing tumbuh sebesar 17,7% (yoy) dan 8,5% (yoy). Secara triwulanan, sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh cukup signifikan sebesar 12,0% (qtq), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (1,3% (qtq)). Sementara itu, sektor pengadaan air tumbuh 2,8% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (1,4% qtq). Meningkatnya sub sektor pengadaan listrik tercermin dari meningkatnya jumlah konsumsi listrik serta jumlah pelanggan di Jambi masing-masing sebesar 7,9% (yoy) atau 16



1,4% (qtq) dan 7,5% (yoy) atau 2,4% (qtq). Jumlah konsumsi listrik di Jambi selama triwulan laporan mencapai 268,4 MWH (Grafik 1.12) dengan jumlah pelanggan mencapai 371.170 rekening (Grafik 1.13). Berdasarkan penggunanya, mayoritas pelanggan PLN di Jambi adalah kelompok rumah tangga yang mencapai 554.063 rekening (91,9%) dengan konsumsi daya listrik mencapai 244,3 MWH (64,9%).

300 250

200

200

210

225

220

230

242

240

249

244

260

265

Grafik 1.13. Perkembangan Jumlah Pelanggan PLN

268

ribu pelanggan

KWH (dalam juta)

Grafik 1.12. Perkembangan Total Pemakaian Listrik

150

400 350 300

371 352 357 362 338 345 318 324 331 308 295 302

250 200

150

100

100

50

50

I

II

III

IV

I

2012

II

III

2013

IV

I

II

III

-

IV

I

2014

pengadaan

air

sektor sedikit

pemakaian air bersih yang oleh

PDAM

Tirta

Mayang (Grafik 1.14). Pada triwulan laporan pemakaian air

bersih

IV

I

II

III

IV

I

2013

II

III

IV

2014

Sumber: PLN Cabang Jambi (diolah)

tertahan dengan penurunan dicatat

III

2012

Sumber: PLN Cabang Jambi (diolah)

Pertumbuhan

II

menunjukkan

penurunan (1,4% (yoy)) atau

ribu M3 Grafik 1.14. Perkembangan Total Pemakaian Air bersih

900 867 863 857 880 858 854 847 853 844 860 852 837 833 830 840 820 800 1.7 1.3 780 0.8 760 -0.3 -0.7 -0.5 740 -0.7 -0.9 -1.1 720 -1.5 -1.3 700 -1.6 Trw 1 Trw 2 Trw 3 Trw 4 Trw 1 Trw 2 Trw 3 Trw 4 Trw 1 Trw 2 Trw 3 Trw 4 2012

2013

Total Konsumsi Air (LHS)

5 3 1 (1) (3)

2014 Pertumbuhan (RHS)

Sumber: PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, 2014

0,3% (qtq). Rata-rata konsumsi air bersih bulanan melalui PDAM Kota Jambi pada triwulan laporan sebesar 830,0 ribu M3, lebih rendah dari triwulan lalu (832,7 ribu M3). Secara tahunan, pemakaian air bersih juga mengalami penurunan 1,9% (yoy). Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 7,2% (yoy) dengan andil pertumbuhan 0,5%, meningkat dibanding pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (7,0%

yoy). Pertumbuhan tersebut utamanya disebabkan oleh pertumbuhan sub sektor transportasi sejalan dengan momen liburan akhir tahun 2014.


17


Grafik 1.15. Perkembangan Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang

Grafik 1.16. Perkembangan Jumlah Bongkar dan Muat Barang ton 1500

ribu orang 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 I

1000

500

0

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

III

IV

I

II

III

2012 2013 Jumlah Bongkar

2012 2013 2014 Kedatangan Penumpang Keberangkatan Penumpang Sumber: PT Angkasa Pura II (PERSERO) Sultan Thaha Jambi

II

IV

I

II

III

IV

2014 Jumlah Muat

Sumber: PT.Angkasa Pura II (PERSERO) Sultan Thaha Jambi

Meskipun mengalami pertumbuhan positif, jumlah penumpang, baik yang datang maupun berangkat dari bandara Sultan Thaha Jambi, menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu. Jumlah penumpang (total berangkat dan datang) di bandara Sultan Thaha Jambi sebanyak 334.194 orang, menurun 4,2% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu (Grafik 1.15). Secara umum, jumlah penumpang yang meninggalkan Jambi sedikit lebih tinggi dibandingkan yang datang ke Jambi. Berdasarkan perkembangan jumlah bongkar dan buat barang di bandara Sultan Thaha Jambi, terjadi kenaikan jumlah barang yang dimuat sebesar 0,8% ( qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya meskipun untuk barang yang dibongkar dari kargo pesawat mengalami penurunan sebesar 8,1% (qtq) (Grafik 1.16) Sektor lain yang tumbuh cukup pesat pada Triwulan IV 2014 adalah sektor jasa pendidikan sebesar 13,0% (yoy) dan jasa keuangan sebesar 8,8% (yoy).

C. PDRB Sisi Penggunaan Ditinjau dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan laporan utamanya didorong oleh meningkatnya konsumsi pemerintah yang melonjak cukup tinggi hingga mencapai 69,0% (qtq) dengan andil pertumbuhan sebesar 6,7% (Tabel 1.3). Diikuti dengan pertumbuhan ekspor barang dan jasa sebesar 4,1%(qtq) dengan andil pertumbuhan 2,6%. Namun melambatnya pertumbuhan konsumsi (0,2% (qtq)) disertai kontraksi pertumbuhan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) yang 18



mencerminkan investasi (-2,8% (qtq)) menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jambi relatif terbatas. Berdasarkan strukturnya, 44,7% perekonomian Jambi ditopang oleh konsumsi rumah tangga, diikuti dengan investasi fisik (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto) 22,1%, Net Ekspor 21,4% dan konsumsi pemerintah 16,5% (Grafik 1.18). Pangsa struktur tersebut cenderung tidak mengalami perubahan berarti dari waktu ke waktu. Pada tahun 2013, pangsa konsumsi rumah tangga, investasi fisik dan konsumsi pemerintah masingmasing sebesar 40,9%, 30,6%, dan 16,5% (Grafik 1.17). Tabel 1.3. Kontribusi PDRB Sisi Penggunaan terhadap Pertumbuhan (yoy) 2013

JENIS PENGELUARAN Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga LNPRT Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Perubahan Inventori Ekspor Impor PDRB

I

3.6 8.5 (0.8) (0.8) (25.6) 13.3 1.4 9.3

2014

II III IV 3.7 2.9 2.9 8.8 2.5 7.6 (21.8) (20.5) 49.2 12.4 17.2 25.0 5.0 (205.4) (229.2) 8.8 3.0 (17.4) (2.9) 11.0 (10.3) 10.7 5.1 2.5

I

4.7 13.9 45.0 31.5 91.2 0.4 5.6 11.0

II 4.4 21.4 24.0 10.6 (280.7) (4.8) 4.2 5.7

Tahun 2014

III 5.6 13.4 30.8 (7.4) 47.5 (1.9) (9.8) 7.7

IV

Growth

5.5 5.1 8.6 14.2 8.9 20.5 (21.7) 0.3 65.6 2365.0 24.7 3.6 3.7 0.5 7.5 7.9

Andil

2.1 0.1 1.8 0.1 1.6 2.5 0.2 7.9


Grafik 1.17. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Grafik 1.18. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Penggunaan Triwulan IV tahun 2013

Menurut Penggunaan Triwulan IV tahun 2014



19


1.

Pengeluaran Konsumsi Pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga berlaku mencapai Rp17,1

triliun atau 44,1% dari total PDRB Jambi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat 5,5% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2014 (5,6% (yoy)). Secara triwulanan, konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan hanya tumbuh 0,2% (qtq), jauh melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (2,9% (qtq)) maupun rata-rata tiga tahun sebelumnya (1,38% qtq), sejalan dengan melemahnya daya beli masyarakat yang disebabkan oleh turunnya pendapatan akibat rendahnya harga komoditas kelapa sawit dan karet serta meningkatnya harga barang/jasa paska kenaikan harga BBM bersubsidi. Melemahnya kinerja konsumsi rumah tangga juga tercermin dari angka indeks tendensi konsumen (ITK) pada triwulan IV 2014 yang hanya sebesar 104,85 (Tabel 1.4). Angka indeks tingkat konsumsi komoditas makanan dan bukan makanan juga mengalami penurunan pada level 110,1, lebih rendah dari sebelumnya yaitu sebesar 115,1. Tabel 1.4. Indeks Tendensi Konsumen Variabel Pembentuk Pendapatan rumah tangga kini Pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi Tingkat konsumsi beberapa komoditi makanan dan bukan makanan Indeks Tendensi Konsumen

Triwulan I - 2013 101.7

Triwulan II - 2013 106.9

Triwulan III - 2013 112.2

Triwulan IV - 2013 108.4

Triwulan I - 2014 104.5

Triwulan II - 2014 117.1

Triwulan III - 2014 117.6

Triwulan IV - 2014 101.5

106.9

108.5

109.1

105.2

105.2

107.4

108.9

106.9

100.7 102.9

104.2 106.7

116.8 112.3

106.2 107.1

109.0 105.7

106.2 112.2

115.1 114.7

110.1 104.8


Sementara itu, penyaluran kredit real estate juga menunjukkan perlambatan pertumbuhan dari sebesar 5,6%(yoy) pada triwulan III 2014 menjadi 3,6% (yoy) pada triwulan IV 2014 (Grafik 1.19). Hal ini seiring dengan belum kunjung membaiknya kinerja kredit di sektor tersebut yang tercermin dari nilai NPL kredit kepada sub sektor pemilikan rumah tinggal sampai dengan tipe 21 yang mengalami kenaikan (memburuk) dari 3,4% menjadi 5,1%.

5

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang dihasilkan Badan Pusat Statistik melalui Survei Tendensi Konsumen (STK). ITK merupakan indeks yang menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang.Angka yang masih diatas 100, menunjukkan bahwa masyarakat masih optimis memandang perekonomian Jambi. KAJIAN EKONOMI DAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI JAMBI |TRIWULAN IV 2014 20


Rp Miliar

Grafik 1.19. Nominal dan Pertumbuhan Kredit Real Estate di Provinsi Jambi 4,500 4,000 49.8 3,500 40.1 33.4 3,000 2,500 28.2 40.3 2,000 27.1 15.4 16.8 16.0 1,500 16.5 11.3 26.4 22.0 1,000 500 5.2 5.6 0 3.6 Tw I Tw II Tw III Tw Tw I Tw II Tw III Tw Tw I Tw II Tw III Tw Tw I Tw II Tw III Tw IV IV IV IV 2011

2012

Kredit Real Estate

2013

60 50

40 30 20 10 0

2014

Pertumbuhan (% yoy)

Sumber : Laporan Bank Umum (LBU) Bank Indonesia

Pengeluaran konsumsi pemerintah berdasarkan harga berlaku di triwulan laporan mencapai Rp6,4 triliun meningkat 8,9%(yoy) atau 69,0% (qtq). Hal ini sejalan dengan realisasi belanja APBD yang meningkat pada triwulan IV 2014 seiring selesainya pelaksanaan proyek pemerintah. Realisasi belanja APBD provinsi Jambi triwulan IV 2014 sebesar Rp3,2 triliun (sebesar 88,2% dari APBD-P 2014) meningkat tajam dibandingkan realisasi pada triwulan III 2014 (sebesar Rp1,8 triliun).

2.

Investasi Pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) triwulan IV 2014 yang

mencerminkan nilai investasi di Provinsi Jambi mencapai Rp8,5 triliun dengan pangsa 22,1% dari total PDRB Jambi (Grafik 1.18). Pangsa investasi triwulan IV 2014 relatif lebih rendah dibandingkan dengan pangsa pada triwulan yang sama tahun 2013 (30,6%). Secara tahunan, PMTDB / investasi mengalami penurunan sebesar 21,7% (yoy) dan menjadi faktor penahan laju pertumbuhan provinsi Jambi. Secara triwulanan, investasi juga mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,8% (qtq). Penurunan investasi disebabkan beberapa faktor diantaranya : 1.) realisasi belanja APBD-P 2014 yang <90% sehingga penyaluran investasi fisik pemerintah belum optimal dan 2.) penurunan sektor keuangan real estate terutama pada perumahan sederhana. TRIWULAN IV 2014 | KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI

21


Adapun penurunan investasi juga dikonfimasi oleh data indikator ekonomi konsumsi semen yang tumbuh sebesar 20,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 34,5%(yoy). (Grafik 1.20). Grafik 1.20 .Konsumsi Semen Provinsi Jambi

Penurunan investasi, juga sejalan dengan pendapat pengusaha yang tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan IV 2014 dimana terjadi penurunan kegiatan usaha di Provinsi Jambi yang tercermin dari nilai SBT negatif (-12,98%). Perlambatan investasi tersebut dikonfirmasi dengan pertumbuhan kredit investasi di Provinsi Jambi yang hanya sebesar 9,65% (yoy) jauh melambat dibandingkan periode yang sama di tahun 2013 yang mampu tumbuh 57,5% (yoy) (Grafik 1.21). Secara triwulanan, kredit investasi tumbuh sebesar 4,8% (qtq), relatif meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,0% (qtq).

Rp Triliun

Grafik 1.21.Nominal dan Pertumbuhan Kredit Investasi di Provinsi Jambi 7

100 90 92.6 80 5 70 76.9 60 4 46.9 43.2 41.9 50 57.5 3 40 47.7 48.9 49.8 41.3 30 2 33.2 10.8 20 12.8 9.65 1 6.6 10 6.6 0 TW I TW II TW III TW TW I TW II TW III TW TW I TW II TW III TW TW I TW II TW III TW IV IV IV IV

6

2011

2012 Kredit Investasi (juta Rp)

2013

2014

Pertumbuhan (%)

Sumber : LBU Bank Indonesia

22



3. Perdagangan Eksternal Ekspor Provinsi Jambi baik ke negara maupun daerah lain pada triwulan IV 2014 mencapai Rp25,8 triliun. Nilai ekspor tersebut (keluar daerah dan luar negeri) meningkat tajam sebesar 24,7% (yoy) atau 4,1% (qtq). Meningkatnya nilai ekspor tersebut utamanya disebabkan oleh meningkatnya ekspor pertambangan dari Provinsi Jambi khususnya migas dan hasil perkebunan. Impor provinsi Jambi pada triwulan IV 2014 mencapai Rp17,6 triliun atau lebih rendah dari ekspor provinsi Jambi. Dengan demikian, Provinsi Jambi mengalami net eskpor sebesar Rp8,2 triliun. Kinerja impor (dari luar daerah dan luar negeri) mengalami peningkatan 3,7% (yoy) dan terjadi pada kelompok mesin dan alat angkutan seiring dengan adanya impor mesin industri pulp & paper.

3.1. Ekspor Luar Negeri Provinsi Jambi Berdasarkan

indikator

Grafik 1.22. Perkembangan Ekspor dan Impor Non Migas Provinsi Jambi

ekspor impor lainnya, khususnya ekspor

migas,

kinerja

ekspor

600 561 550

penurunan

namun

400

impor

meskipun mengalami

non

net ekspor Provinsi Jambi pada triwulan

(dalam satuan juta USD)

800

laporan

mengalami

kenaikan. Berdasarkan dokumen pemberitahuan

ekspor

barang

Ekspor

700 500

467 462

300 100

398 330

359

21

83

Net Ekspor

489

539

200

Impor

28

39

296 34

380 285 295 262 295 302 284 264 278 255 223 225 234 192 259 265 245 256 184 220 169 115 72 54 39 82 21 17 26 31 17 39

363

0 Trw I Trw II Trw III Trw Trw I Trw II Trw III Trw Trw I Trw II Trw III Trw Trw I Trw II Trw III Trw IV IV IV IV 2011

2012

2013

2014

Sumber : SEKDA Bank Indonesia

(PEB), ekspor luar negeri Provinsi Jambi pada triwulan laporan sebesar USD255,0 juta, turun 10,2% (yoy) dari triwulan yang sama tahun 2013 (USD283,9 juta). Sementara itu, impor luar negeri sebesar USD20,9 juta. Dengan kondisi tersebut, Provinsi Jambi mengalami net ekspor sebesar USD234,1 juta (Grafik 1.22). Berdasarkan jenis komoditasnya, nilai ekspor terbesar dicapai oleh komoditas karet mentah (crude rubber) sebesar USD110,6 juta atau 46% dari total ekspor non migas Jambi, diikuti oleh fixed vegetable oil dan pulp and paper masing-masing USD46,9 juta dan USD29,3 juta (Grafik 1.23 dan 1.25). Berdasarkan struktur ekspor non migas Jambi, terlihat TRIWULAN IV 2014 | KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI

23


bahwa ekspor produk primer masih mendominasi baik untuk hasil perkebunan maupun pertambangan. Grafik 1.23. Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi 800

Lainnya Fixed Vegetable Oil G. Ekspor

700 600 148.9 500 77.9 400

200.0 150.0 100.0

42.8

300

Batu Bara, Kokas dan Briket Crude Rubber

200

-20.7 -22.3

5.9

-3.9

0.7

50.0

-5.8

-26.2-15.2

-31.0 -25.8 -20.3 -41.1 -41.7

100

0.0 -50.0

0

-100.0 Trw I Trw II Trw Trw Trw I Trw II Trw Trw Trw I Trw II Trw Trw Trw I Trw II Trw Trw III IV III IV III IV III IV 2011

2012

2013

2014

Sumber : SEKDA Bank Indonesia Grafik 1.24. Perkembangan Volume Ekspor Lima Komoditas Utama Volume (ton)


Grafik 1.26. Nilai Ekspor, Volume, Indikasi Harga dan Harga CPO Internasional

Grafik 1.25. Volume Ekspor Non Migas Provinsi Jambi


Kenaikan nilai ekspor Provinsi Jambi utamanya disumbangkan oleh kenaikan ekspor fixed vegetable oil sebesar 143,7% (qtq) (Grafik 1.26). Kenaikan ini merupakan kenaikan temporer yang permintaan CPO global akibat bencana banjir yang melanda perkebunan kelapa sawit di Malaysia yang


mengganggu produksi CPO Malaysia. Hal

tersebut tercermin dari kenaikan nilai dan volume ekspor yang tidak diikuti dengan kenaikan indikasi harga. Kenaikan ekspor juga dialami komoditas pulp and paper sebesar 6,7% (qtq). Sementara itu, penurunan nilai ekspor Provinsi Jambi pada triwulan laporan 24



utamanya terjadi pada komoditas batu bara dan karet mentah masing-masing sebesar 17,3% (qtq) dan 7,3% (qtq). Dari sisi volume, hampir semua komoditas mengalami penurunan volume ekspor dengan penurunan tertinggi pada komoditas batu bara dan briket sebesar 14,7%(qtq) diikuti oleh minyak dan lemak sayur (fixed vegetable oil) sebesar 13,9% (qtq) (Grafik 1.24). Melemahnya permintaan karet yang diikuti dengan merosotnya harga karet internasional menyebabkan penurunan volume ekspor karet mentah (crumb

rubber) Provinsi Jambi sebesar 1,93% (qtq). Selain itu, rendahnya kualitas karet di Jambi yang memiliki karakter karet kotor turut menyebabkan terbatasnya harga jual. Sementara itu, turunnya nilai dan volume ekspor batubara Provinsi Jambi dipengaruhi oleh turunnya volume seiring dengan melemahnya permintaan global. Tren menurunnya harga batubara internasional dan rendahnya kualitas batubara produksi Jambi turut menyumbang penurunan ekspor batubara tersebut. Selain itu, implementasi UU Minerba serta adanya peraturan mengenai distribusi batu bara di Jambi juga menjadi disinsentif bagi pengusaha untuk mengembangkan produksi batu bara di Jambi. Adanya Perda yang mengharuskan pengangkutan batubara melalui jalur khusus atau jalur sungai membuat margin keuntungan semakin menipis. Sementara dari sisi pemerintah, pendapatan yang didapatkan dari batu bara juga relatif rendah sementara biaya yang ditimbulkan akibat kerusakan jalan angkutan relatif lebih tinggi. Grafik 1.27. Pangsa Ekspor Non Migas Provinsi Jambi Berdasarkan Negara Tujuan juta USD

400 350

Lainnya

India

Eropa

RRC

Jepang

Malaysia

Amerika Serikat

300 250

200 150 100 50 0 Trw I Trw II Trw III Trw IV

Trw I Trw II Trw III Trw IV

Trw I Trw II Trw III Trw IV

2012

2013

2014


Berdasarkan negara tujuan (Grafik 1.26), ekspor Provinsi Jambi didominasi tujuan ke negara Malaysia yang mencapai USD 64,5 juta dan diikuti oleh Amerika Serikat sebesar TRIWULAN IV 2014 | KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI

25


USD34,4 juta. Meningkatnya ekspor Jambi ke Malaysia utamanya disumbangkan oleh ekspor komoditas CPO. Namun demikian, infrastruktur pelabuhan dan terbatasnya muatan kapal di Jambi juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mengekspor secara langsung ke negara tujuan.

3.2. Impor Luar Negeri Provinsi Jambi Impor non migas provinsi Jambi (Grafik 1.27) tercatat sebesar USD20,9 juta, turun sebesar 45,7% (qtq) atau 71,1% (yoy). Berdasarkan pangsanya (Grafik 1.28), impor Jambi didominasi oleh mesin industri tertentu/khusus (USD6,3 juta atau 30,4%). Grafik 1.28. Perkembangan Impor Non Migas Provinsi Jambi 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Impor (juta USD)

200

82

g. Impor (RHS)

72

72

150

134.0 54 53.5

34 26

-12.2 17

17.3 31

Trw I

39 -1.0

17

-11.9

-28.3

-25.0

-45.3

-50.2

100

110.6

39

50 0 21 -45.8 -50 -100

Trw II Trw III Trw IV

Trw I


2012

2013

Trw I


2014


Grafik 1.29. Lima Komoditas Tertinggi Nilai Impor Provinsi Jambi Impor (juta USD)

90 80

70 60

Lainnya Alat Pengangkutan Lainnya Mesin Pembangkit Tenaga Mesi Industri dan Perlengkapannya

50

Besi dan Baja

40

Mesin Industri Tertentu/Khusus

30 20 10 0 Trw I Trw II Trw III Trw Trw I Trw II Trw III Trw Trw I Trw II Trw III Trw IV IV IV 2012

2013

2014


26


PERUBAHAN TAHUN DASAR PERHITUNGAN PDRB MENJADI 2010 = 100

BOKS 1 PERUBAHAN TAHUN DASAR PERHITUNGAN PDRB MENJADI 2010 = 100 * Sumber Badan Pusat Statistik, Diolah Sejak Triwulan IV 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penyesuaian perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggunakan tahun dasar yang baru yaitu 2010=100, menggantikan tahun dasar yang lama 2000=100. Lantas apa yang menjadi penyebab perubahan dasar tersebut? Dalam jangka waktu sepuluh tahun ke belakang, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan ekonomi global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia maupun Provinsi Jambi. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2007 - 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN, perubahan sistem pencatatan perdagangan nasional dan internasional serta meluasnya jasa keuangan merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional dan daerah. Selain itu, Perubahan tahun dasar PDB/PDRB dilakukan untuk mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) yang disajikan melalui Supply and Use Tables (SUT). Apa Manfaat Melakukan Perubahan Tahun Dasar? BPS mencatat setidaknya ada tiga keunggulan dari perubahan tahun dasar perhitungan tersebut: 1. Menginformasikan update perekonomian nasional seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatkan kualitas data PDB/PDRB 3. Menjadikan data PDB/PDRB dapat diperbandingkan secara internasional Mengapa Menggunakan Tahun Dasar 2010? BPS telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:  Perekonomian Indonesia relatif stabil dari tahun 2000 2010. Hal ini terbukti dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung tumbuh dan stabil dari krisis finansial global pada tahun 2008.


27




 



Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya berbagai macam produk dan jasa baru Terdapat pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008 Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (Producers Price Index /PPI) Tersedianya kerangka kerja SUT yang digunakan untuk benchmarking/menetapkan PDB

Apa yang Dimaksud Dengan SNA / SNA 2008 Dalam Perhitungan PDRB? System of National Accounts 2008 (SNA 2008) atau Sistem Neraca Nasional (SNN) adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Berdasarkan data terbaru, terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB / PDRB tahun dasar 2010 diantaranya: 1. Konsep dan Cakupan: Cakupan output pertanian memperlakukan Cultivated Biological Resources (CBR)/penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum dipanen sebagai bagian dari output lapangan usaha 2. Metodologi: Perbaikan metode penghitungan output bank dari Imputed Bank Services Charge (IBSC) menjadi Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM). 3. Valuasi : Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (Basic Price). Harga dasar merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. 4. Klasifikasi : Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional Standard Industrial Classification (ISIC) dan Central Product Classification. BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai KBLI 2009 dan KBKI 2010. Bagaimana Membedakan Klasifikasi PDB/PDRB Tahun 2000 Dengan 2010? Klasifikasi PDB / PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDB / PDRB tahun dasar 2010 menggunakan KBLI 2009. Sementara klasifikasi PDB/PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan. TRIWULAN IV 2014| KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI

28


Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1: Perbedaan Klasifikasi PDB / PDRB Menurut Pengeluaran PDB / PDRB 2000 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 4. Prubahan Inventory 5. Ekspor 6. Impor

PDB / PDRB 2010 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5. Perubahan Inventory 6. Ekspor 7. Impor

Tabel 2: Perbedaan Klasifikasi PDB / PDRB Menurut Lapangan Usaha PDB/PDRB seri 2000 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi

8. Keuangan, Real estate, dan Jasa Perusahaan

9. Jasa-jasa

PDB/PDRB seri 2010 A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan B. Pertambangan dan Penggalian C. Industri Pengolahan D. Pengadaan Listrik dan Gas E. Pengadaan Air F. Konstruksi G.Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor H. Transportasi dan Pergudangan I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J. Informasi dan Komunikasi K. Jasa Keuangan L. Real Estate M,N. Jasa Perusahaan O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P. Jasa Pendidikan Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S,T,U. Jasa Lainnya

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar Tersebut Bagi Bank Indonesia? Perubahan tahun dasar ini memberikan informasi yang lebih baik bagi Bank Indonesia untuk terus mempertajam analisis dan rekomendasi kebijakan bagi perekonomian Provinsi Jambi dikedepannya. Penambahan jumlah sektor ekonomi dari 9 (sembilan) menjadi 17 (tujuh belas) memberikan kondisi ekonomi yang lebih jelas dan detail akan perkembangan yang ada. Perubahan perubahan yang ada tentu memberikan tantangan tersendiri bagi Bank Indonesia, bilamana terjadi salah minterprestasi, maka dapat menimbulkan error dalam melakukan proyeksi dan analisis. Dalam hal ini, Bank Indonesia menyikapi dengan meningkatkan tools dan model ekonomi yang lebih komprehensif dalam menyikapi perubahan yang ada agar dapat selalu memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan yang tepat dan akurat bagi para pemangku kepentingan. Proyeksi akan perkembangan ekonomi yang ada berdasarkan data series yang akurat melalui metode backcasting forecasting yang diterapkan diharapkan akan selalu memberikan informasi yang komprehensif bagi para stakeholders. TRIWULAN IV 2014| KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI

29


BAB II INFLASI

A.

Kajian Umum

Pada triwulan IV 2014, inflasi kota Jambi tercatat 8,72%(yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,31%(yoy)), dan lebih tinggi dari inflasi nasional (8,36%(yoy)) dan dari rata-rata inflasi triwulan IV dalam tiga tahun terakhir (7,23%(yoy)) (Grafik 2.1). Sementara itu inflasi Bungo tercatat sebesar 8,99% (yoy) dan juga berada di atas inflasi nasional6. Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi Kota Jambi

Persen (%) 10

7.99

8.40 6.80

5.54 5.31 5 6.65

3.79 4.45 4.61 2.76

4.43

3.97

8.74

6.06 5.90 7.96 8.38 4.30

3.90 4.53 4.31 4.22

7.51

8.36 6.70

7.32 6.47

5.90 5.24

8.72 4.31 4.53

0 1

2

3

4

1

2011

2

3

4

2012

1

2

3

2013

Kota Jambi

4

1

2

3

4

2014

Nasional

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Berdasarkan asesmen Bank Indonesia, inflasi Kota Jambi utamanya disebabkan oleh inflasi administered price yang mencapai 16,2% (yoy) (Grafik 2.2). Sumber utama inflasi administered price adalah meningkatnya harga BBM bersubsidi yang mulai diterapkan pada 18 November 2014 yang diikuti oleh kenaikan tarif angkutan. Kenaikan tersebut diikuti oleh kenaikan biaya transportasi dan distribusi sehingga mengakibatkan kenaikan harga bahan 6

Sejak Januari 2014 terdapat penambahan cakupan kota inflasi di Provinsi Jambi dari sebelumnya hanya Kota Jambi menjadi Kota Jambi dan Muara Bungo dan nasional dari 66 kota menjadi 82 kota.

31

INFLASI

pangan dan beberapa komoditas lainnya. Inflasi volatile food berada berada pada level yang cukup tinggi yaitu 11,77% (yoy). Sementara itu inflasi inti cenderung stabil di level 3,71% (yoy). Grafik 2.2. Perbandingan Inflasi Core, Volatile Food, dan Administered Price(yoy)

Berdasarkan penghitungan triwulanan, perkembangan harga di Kota Jambi pada triwulan laporan tercatat sebesar 5,38% (qtq), melonjak tajam dibandingkan triwulan sebelumnya (1,62% (qtq)). Pergerakan angka inflasi bulanan (mtm) pada bulan Oktober, November dan Desember 2014 masingmasing sebesar 0,51%, 2,18% dan 2,61%. Sementara itu, perkembangan harga di Bungo tercatat sebesar 5,24% (qtq), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya (2,26% (qtq)) namun sedikit lebih rendah dibandingkan kota Jambi dengan pergerakan angka inflasi bulanan

(mtm) pada bulan Oktober, November dan Desember 2014 masing-masing sebesar 0,80%, 2,29% dan 2,07%. Tingkat inflasi tahunan (yoy) di Kota Jambi berada di urutan ke-8 (delapan) dari daftar kota dengan tingkat inflasi tertinggi di Sumatera. Sementara Bungo menempati urutan ke-7 (tujuh). Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Meulaboh (Grafik 2.3).7

7

Sumber: BPS Provinsi Jambi 32

KAJIAN EKONOMI

DAN

KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI |TRIWULAN IV 2014

INFLASI

Grafik 2.3. Perbandingan Inflasi tahunan Kota Jambi dan Kota Lainnya di Pulau Sumatera per Desember 2014

Sumber : BPS Provinsi Jambi

B.

Inflasi Kota Jambi Berdasarkan Kelompok Barang Berdasarkan kelompoknya, sumbangan terbesar inflasi di kota Jambi pada

triwulan ini bersumber dari kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami lonjakan inflasi sebesar 10,80% (qtq) atau 13,12% (yoy) dengan sumbangan ke inflasi triwulanan mencapai 2,04% dan sumbangan ke inflasi tahunan mencapai 2,50% (Tabel 2.1). Tingginya inflasi kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan tersebut seiring dengan kenaikan harga BBM per tanggal 18 November 2014 yang diikuti dengan kenaikan tarif angkutan. Kelompok bahan makanan mengalami inflasi mencapai 7,93% (qtq) dengan kontribusi sebesar 1,94%. Inflasi kelompok bahan makanan tersebut disebabkan oleh meningkatnya harga cabe merah seiring dengan keterbatasan pasokan cabe merah dan beras. Jatah raskin dari Pemerintah Pusat telah habis pada bulan Oktober, sehingga menyebabkan kenaikan harga beras pada Bulan November dan Desember 2014 seiring dengan meningkatnya permintaan akan beras medium dan premium. Secara tahunan kelompok tersebut mengalami inflasi yang tinggi yaitu 12,10% (yoy) dengan kontribusi yang tinggi yaitu sebesar 2,94%. TRIWULAN IV 2014 | KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI

33

INFLASI

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau mengalami inflasi sebesar 2,20% (qtq) dan memberikan kontribusi sebesar 0,36% yang utamanya disumbangkan oleh sub kelompok makanan jadi berupa nasi dengan lauk dan sate serta sub kelompok tembakau & minuman beralkohol berupa rokok kretek filter. Secara tahunan mengalami inflasi sebesar 5,55% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,91%. Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mengalami inflasi sebesar 4,49% (qtq) dengan sumbangan inflasi sebesar 0,99% yang utamanya disumbangkan oleh sub kelompok bahan bakar, penerangan dan air sejalan dengan kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) golongan Rumah Tangga dan Industri per 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014 dan harga elpiji kemasan 12 kg sejak tanggal 10 September 2014. Secara tahunan kelompok ini mengalami inflasi sebesar 9,46% (yoy) dan memberikan kontribusi sebesar 2,05%. Kelompok sandang mengalami deflasi sebesar 0,23% (qtq) dengan kontribusi sebesar -0,02% namun secara tahunan mengalami inflasi sebesar 0,66% (yoy). Kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 0,93% (qtq) dan memberikan kontribusi sebesar 0,04% yang disumbangkan oleh sub kelompok obat-obatan dan secara tahunan mengalami inflasi sebesar 2,95% (yoy). Kelompok terakhir yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami inflasi sebesar 0,34% (qtq) dan memberikan kontribusi sebesar 0,02% yang disumbangkan oleh sub kelompok jasa pendidikan atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 1,91% (yoy). Tabel 2.1. Perkembangan Inflasi Kota Jambi

Sumber : BPS Provinsi Jambi (diolah)

34

KAJIAN EKONOMI

DAN


INFLASI

Tabel 2.2. Perkembangan Inflasi Triwulan an (qtq) serta Tahunan (yoy) Kota Jambi Berdasarkan Kelompok dan Sub Kelompok Barang dan Jasa

Berdasarkan komoditinya (Tabel 2.3.), penyumbang pembentukan inflasi terbesar pada bulan Oktober, November dan Desember 2014 adalah cabai merah, beras, cabai rawit, rokok kretek filter, tarif listrik, bahan bakar rumah tangga, bensin, tarif angkutan dalam kota dan tarif angkutan antar kota, sedangkan penyumbang deflasi adalah daging ayam ras.


35

INFLASI

Tabel 2.3. Sumbangan Inflasi Bulanan (mtm) Kota Jambi Berdasarkan Komoditi Periode triwulan IV 2014

1. Kelompok Bahan Makanan Kelompok makanan inflasi

bahan

Grafik 2.4. Perkembangan Harga Bumbu-bumbuan

mengalami

sebesar

7,93%

(qtq) dengan sumbangan inflasi mencapai 1,94% atau

secara

sebesar Inflasi

tahunan

12,10% bahan

(yoy).

makanan

tersebut didominasi oleh 36

KAJIAN EKONOMI

DAN


INFLASI

sub kelompok bumbu-bumbuan (95,66% (qtq)) . Beberapa sub kelompok lainnya yang juga mengalami inflasi yang cukup tinggi adalah sub kelompok bahan makanan lainnya (6,99%(qtq)), sayur-sayuran (5,74%(qtq)), padi-padian, umbiumbian dan hasilnya (5,58%(qtq)) serta buah-buahan ((4,25%(qtq)). Namun sebaliknya, sub kelompok daging dan hasil-hasilnya, ikan diawetkan, ikan segar dan telur, susu dan hasil-hasilnya mengalami deflasi yaitu masing-masing sebesar 14,98% (qtq), 3,24% (qtq) 0,46% (qtq) dan 0,15% (qtq) Bumbu-bumbuan, yaitu cabai merah, pada triwulan laporan mengalami inflasi yang cukup tinggi. Harga cabai merah selama triwulan IV 2014 menunjukkan tren peningkatan yaitu pada Oktober 2014 sebesar Rp33.925/kg, naik menjadi Rp95.000/kg (November 2014), dan sedikit menurun menjadi Rp71.833/kg (Desember 2014). Peningkatan harga, terutama yang terjadi di bulan November 2014 disebabkan oleh keterbatasan pasokan cabai merah tersebut. Selain itu, peningkatan harga BBM bersubsidi juga turut ambil andil dalam meningkatnya harga cabai merah seiring dengan peningkatan biaya transportasi dan distribusi. Akan tetapi, pada bulan Desember 2014, seperti tergambar pada Grafik 2.4, harga sudah mulai mengalami penurunan seiring dengan mulai membaiknya jumlah pasokan cabai tersebut, meskipun belum kembali menyentuh harga normal. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Pasar Angso Duo selaku pasar induk utama mendapatkan pasokan sebanyak 20 ton pada bulan Desember 2014. Grafik 2.5. Perkembangan Harga Jagung

Grafik 2.6. Perkembangan Harga Beras


37

INFLASI

Harga beras di tingkat internasional menunjukkan kecenderungan penurunan. Secara rata-rata harga selama triwulan IV 2014 mengalami penurunan (3,42% (qtq)) dibandingkan rata-rata triwulan sebelumnya dari USD 389,1/metric ton menjadi USD 375,1/metric ton. Namun demikian, penurunan harga

beras

di

tingkat

internasional

tersebut

tidak

sejalan

dengan

perkembangan harga beras di Jambi, dimana pada triwulan laporan justru meningkat sebesar 6,62% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebagai akibat dari meningkatnya biaya distribusi beras tersebut seiring dengan kenaikan BBM dan tarif angkutan. Pasokan beras Jambi sebagian besar didatangkan dari daerah lain. Selain itu, jatah raskin dari Pemerintah Pusat telah habis pada bulan Oktober, sehingga menyebabkan kenaikan harga beras pada Bulan November dan Desember 2014 seiring dengan meningkatnya permintaan akan beras medium dan premium. Untuk harga jagung internasional, secara rata - rata cenderung mengalami penurunan harga, dari USD 3,5/bushel menjadi USD 3,4/bushel yang diikuti oleh penurunan harga jagung pipilan pada bulan November dan Desember 2014. Perkembangan

harga

Grafik 2.7. Perkembangan Harga Tepung Terigu

tepung terigu merk Segitiga Biru

pada

stabil

triwulan

pada

laporan

level

harga

Rp7.500/kg meskipun terdapat kecenderungan

peningkatan

harga

internasional

gandum

yang

disebabkan

oleh

menurunnya produksi gandum di Amerika Serikat selaku eksportir gandum terbesar di dunia.8 Bawang merah pada triwulan laporan mengalami pergerakan harga yang cukup stabil yaitu pada September 2014 harga bawang merah berada pada level Rp15.156/kg,

naik

menjadi

Rp16.376/kg

(Oktober

2014),

Rp14.667/kg

(November 2014) lalu turun menjadi Rp15.000/kg (Desember 2014). Harga 8

Satu bushel setara dengan 27 kg. 38

KAJIAN EKONOMI

DAN


INFLASI

bawang merah yang stabil disebabkan oleh pasokan yang tercukupi dan stabilnya permintaan akan bawang merah. Harga daging sapi pada akhir triwulan III 2014 berada pada level harga Rp110.000/kg (September 2014), naik menjadi Rp117.097/kg pada Oktober 2014, lalu turun kembali menjadi Rp113.000/kg (November 2014) dan Rp110.000/kg (Desember 2014). Secara umum, harga daging sapi cenderung bertahan pada harga Rp110.000/kg dimana dalam satu tahun, sebanyak 6(enam) bulan tercatat mengalami harga di Rp110.000/kg. Daging ayam ras pada triwulan IV cenderung mengalami penurunan yang cukup dalam dengan harga 29.322/kg (September 2014), turun menjadi Rp21.032/kg (Oktober 2014), Rp21.000/kg (November 2014), lalu sedikit meningkat menjadi Rp23.333/kg (Desember 2014). Penurunan ini disebabkan oleh pasokan daging ayam ras yang lebih tinggi daripada permintaan. Grafik 2.8. Perkembangan Harga Daging

Harga rata-rata Crude Palm

Oil

(CPO)

di

tingkat

Grafik 2.9. Perkembangan Harga CPO dan Minyak Goreng

internasional pada triwulan laporan

menurun

5,97%

(qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari USD 693,5/metric ton menurun menjadi USD 652,1/metric ton.

Namun

sebaliknya,


39

INFLASI

harga minyak goreng lokal sedikit meningkat dari Rp10,728/liter pada triwulan lalu menjadi Rp10.912/liter. Harga minyak goreng cenderung naik dikarenakan minyak goreng masih membutuhkan biaya proses agar bisa dipakai oleh end

consumer dan bahan baku minyak yang digunakan dibeli pada triwulan sebelumnya. 2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi sebesar 2,20%(qtq) atau 5,55% (yoy). Berdasarkan sub kelompoknya, urutan inflasi tertinggi tercatat pada sub kelompok tembakau dan minuman beralkohol yaitu sebesar 3,53% (qtq) atau 7,42% (yoy) yang disebabkan oleh terusan berlakunya pajak rokok sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku mulai 1 Januari 2014. Sub kelompok nasi dengan lauk mengalami inflasi sebesar 1,28% (qtq) disebabkan oleh meningkatnya harga beras. Sub kelompok sate mengalami inflasi sebesar 8,13%. Inflasi yang cukup tinggi pada sub kelompok sate disebabkan oleh kenaikan harga bumbu-bumbuan pada sate terutama kacang tanah, kecap dan cabai. Sedangkan sub kelompok makanan jadi dan sub kelompok minuman yang tidak beralkohol mengalami inflasi sebesar 1,68% (qtq) dan 1,97% (qtq).. Inflasi kedua sub kelompok tersebut masih merupakan efek lanjutan kenaikan harga bahan bakar elpiji. 3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar pada triwulan IV 2014 mengalami inflasi sebesar 4,49% (qtq) atau 9,46% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (2,70% (qtq)). Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi tersebut disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar, penerangan, dan air sebesar 10,52% (qtq) atau 21,11% (yoy), penyelenggaraan rumah tangga sebesar 2,23% (qtq) atau 5,99% (yoy), biaya tempat tinggal sebesar 1,94% (qtq) atau 4,64% (yoy), dan sub kelompok perlengkapan rumah tangga sebesar 1,43% (qtq) atau 4,39% (yoy). 40

KAJIAN EKONOMI

DAN


INFLASI

Dampak keputusan Pemerintah untuk menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) golongan Rumah Tangga dan Industri per 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014 dan harga elpiji kemasan 12 kg sejak tanggal 10 September 2014 masih terasa hingga akhir tahun 2014. 4. Kelompok Sandang Kelompok

sandang

Grafik 2.10. Perkembangan Harga Emas di Pasar Internasional

pada triwulan IV 2014 secara tahunan mengalami inflasi sebesar sebesar 0,66% (yoy) atau menurun

dibanding

triwulan sebelumnya (1,42%

(yoy)). Secara kelompok

triwulanan, sandang

mengalami deflasi sebesar 0,23% (qtq). Terjadinya deflasi pada kelompok ini terutama disumbangkan oleh penurunan harga sandang laki-laki sebesar 0,97% (qtq), dan barang pribadi dan sandang lainnya sebesar 0,58% (qtq)). Secara rata-rata, harga emas pada triwulan laporan mengalami penurunan dari triwulan III 2014, yaitu turun dari USD 1.281,85/troy ounce menjadi USD 1.199,61/troy ounce. Penurunan tersebut disebabkan oleh beralihnya investasi pasar dunia dari emas ke saham, dimana saham memiliki investment return yang lebih tinggi.9 5. Kelompok Kesehatan Harga komoditi yang tergabung dalam kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 0,93% (qtq) atau 2,95% (yoy). Inflasi yang terjadi utamanya bersumber dari meningkatnya permintaan akan obat-obatan dengan inflasi 1,26% (qtq) atau 5,52% (yoy) dan perawatan jasmani dan dan kosmetika dengan inflasi 1,93% (qtq) atau 4,93% (yoy). Sementara itu sub kelompok jasa kesehatan dan jasa perawatan jasmani cenderung stabil. Sumber: Bloomberg.1 (http://en.wikipedia.org) 9

(satu)

troy

ounce

setara

dengan

31,1034768


41

gram

INFLASI

6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga Kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga mengalami inflasi sebesar 0,34% (qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan lalu (0,94% (qtq)) atau 1,91% (yoy). Sub kelompok jasa pendidikan dan olahraga mengalami inflasi sebesar 1,20% (qtq) dan 0,52% (qtq). Sementara itu, sub kelompok kursus/pelatihan dan perlengkapan/peralatan pendidikan mengalami deflasi masing-masing sebesar 5,09% (qtq) dan 8,19% (qtq) seiring dengan telah berlangsungnya tahun ajaran baru. Hal yang sama juga dirasakan akan sub kelompok rekreasi yang juga mengalami deflasi sebesar 1,12% (qtq) akibat berkurangnya permintaan rekreasi. 7. Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 10,80% (qtq) atau 13,12% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mengalami inflasi yang relatif rendah yaitu sebesar 0,66% (qtq) atau 2,93% (yoy). Kelompok ini menjadi penyebab utama inflasi pada triwulan IV 2014, jauh lebih tinggi dari inflasi bahan makanan. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM per tanggal 18 November 2014 yang diikuti dengan kenaikan tarif angkutan dan peningkatan biaya transportasi yang cukup tinggi. Berdasarkan sub kelompoknya, kenaikan terutama tejadi pada subsektor transpor yang mengalami inflasi yang sangat tinggi yaitu sebesar 15,02% (qtq) atau 18,58% (yoy). Selain itu, penyumbang terbesar lainnya dalam kelompok ini adalah subsektor jasa keuangan yang mengalami inflasi sebesar 16,67% (qtq) atau 16,67% (yoy) seiring dengan adanya kenaikan biaya administrasi perbankan yang berkisar Rp1.000

Rp2.500 untuk setiap transaksi yang

dilakukan dan kenaikan biaya transfer antar bank sebesar Rp2.500. Sementara perkembangan harga pada dua subsektor lainnya yaitu komunikasi dan pengiriman serta sarana dan penunjang transpor masih relatif stabil. Sementara itu, harga rata-rata minyak di pasar internasional turun menuju level terendah dalam empat tahun terakhir. Pada periode laporan harga minyak dunia mengalami deflasi sebesar 2,49% (qtq) dibandingkan periode triwulan III 2014 yaitu dari USD 97,51/barrel, menjadi USD 73,15/barrel. Penurunan ini disebabkan oleh terus meningkatnya produksi minyak akan tetapi 42

KAJIAN EKONOMI

DAN


INFLASI

di sisi lain terjadi penurunan permintaan yang disebabkan oleh melambatnya perekonomian beberapa negara importir minyak terbesar di dunia, antara lain Amerika Serikat dan China Grafik 2.11. Perkembangan Harga Minyak di Pasar Internasional

C.

Inflasi Kota Bungo Berdasarkan Kelompok Barang Sejak Januari 2014, Bungo termasuk sebagai kota indikator inflasi di

Provinsi Jambi. Bungo berada pada urutan 7 (tujuh) dari 23 (dua puluh tiga) kota di Sumatera yang dihitung inflasinya. Posisi inflasi Bungo di Pulau Sumatera sampai dengan triwulan IV 2014 cenderung meningkat. Inflasi bulanan (mtm) Bungo pada dua bulan terakhir di triwulan IV 2014 berada pada level tertinggi sejak terhitung sebagai kota indikator inflasi, dimana pada Oktober 2014 pada level 0,80% (mtm) menjadi 2,29% (mtm) pada November 2014 dan 2,07%(mtm) di Desember 2014. Sama seperti Kota Jambi, peningkatan inflasi pada triwulan IV 2014 lebih disebabkan oleh terbatasnya pasokan beberapa bahan makanan dan meningkatnya harga BBM yang mempengaruhi pergerakan harga secara umum. Grafik 2.12. Perkembangan Inflasi Bulanan ( mtm) Bungo tahun 2014



43

INFLASI

Tabel 2.4. Perkembangan Inflasi Bungo

Tabel 2.5. Inflasi Triwulanan (qtq) serta Tahunan (yoy) Bungo Berdasarkan Kelompok dan Sub Kelompok Barang dan Jasa

Berdasarkan kelompoknya, inflasi terbesar pada triwulan IV 2014 terjadi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan yang mencapai 12,38% 44

KAJIAN EKONOMI

DAN


INFLASI

(qtq) dengan sumbangan inflasi 1,78% atau 14,94% (yoy) dengan sumbangan inflasi tahunan mencapai 2,18%. Inflasi kelompok tersebut didominasi sub kelompok jasa keuangan 23,64% (qtq), transpor 17,31% (qtq), dan sarana dan penunjang transpor 6,34% (qtq). Adapun terdapat deflasi yang relatif kecil pada sub kelompok komunikasi dan pengiriman sebesar 0,07% (qtq). Sub kelompok transpor mengalami inflasi yang tinggi akibat kenaikan harga BBM pada tanggal 18 November 2014 yang mengakibatkan meningkatnya biaya transpor di Bungo. Untuk sub kelompok Jasa Keuangan, peningkatan inflasi yang tajam diakibatkan oleh peningkatan biaya administrasi dan biaya transfer antar Bank. Kelompok bahan makanan merupakan kelompok kedua penyumbang terbesar inflasi Bungo dengan inflasi sebesar 7,08% (qtq) dan memberikan sumbangan inflasi sebesar 1,86% atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 8,32%

(yoy)

dengan

sumbangan

mencapai

2,24%.

Berdasarkan

sub

kelompoknya, bumbu-bumbuan mengalami inflasi yang paling besar diantara sub kelompok lainnya. Secara triwulanan, bumbu-bumbuan mengalami inflasi sebesar 60,77% (qtq). Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pasokan di Bungo dan ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan dari daerah lain, sehingga harga menjadi lebih tinggi. Bila dirincikan, penyumbang inflasi terbesar pada bumbubumbuan adalah cabai merah (36,12% (qtq) dan cabai rawit (66,16% (qtq)). Beras juga mengalami peningkatan sebesar 8,21% (qtq) dengan sumbangan 0,44% akibat telah habisnya jatah raskin dari Pemerintah Pusat. Selain itu, meningkatnya harga juga disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang mengakibatkan tingginya biaya distribusi. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar mengalami inflasi 4,98% (qtq) atau 13,13% (yoy), dengan sumbangan inflasi triwulanan sebesar 0,91% yang didominasi oleh sub kelompok bahan bakar, penerangan dan air 10,41% (qtq) atau 23,69% (yoy), penyelenggaraan rumah tangga (3,60% (qtq)),

perlengkapan rumah tangga

(2,28% (qtq)) dan biaya tempat tinggal, (0,72% (qtq)). Inflasi tersebut dipicu oleh keputusan Pemerintah untuk menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) golongan Rumah Tangga dan Industri per 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014.


45

INFLASI

Selain itu, kenaikan harga elpiji kemasan 12 kg sejak tanggal 10 September 2014 juga masih memberikan dampak yg cukup tinggi. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,23% (qtq) atau 5,22% (yoy) dengan sumbangan inflasi triwulanan sebesar 1,06%. Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh inflasi sub kelompok tembakau dan minuman beralkohol yang mencapai 3,66% (qtq) atau 9,85% (yoy). Sebagai contoh adalah adanya kenaikan pada rokok kretek filter yang mencapai 3,60% (qtq). Inflasi sub kelompok ini masih merupakan terusan efek kenaikan harga bahan bakar elpiji.Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami inflasi 5,43% (qtq) dengan sumbangan inflasi 0,40% atau secara tahunan sebesar 9,40% (yoy) dengan sumbangan inflasi sebesar 0,69%. Inflasi pada kelompok ini dipicu oleh sub kelompok rekreasi (14,98%

(qtq)) dan olahraga (4,05% (qtq)). Kelompok sandang secara triwulanan mengalami deflasi sebesar 0,08%

(qtq) dengan sumbangan inflasi -0,01%. Mayoritas penyebab deflasi adalah berkurangnya permintaan akan sandang akibat perayaan hari raya yang telah usai. Secara sub kelompok, sandang laki-laki, barang pribadi dan sandang lainnya dan sandang wanita mengalami deflasi sebesar 0,48% (qtq), 0,16% (qtq) dan 0,13% (qtq). Hanya sub kelompok sandang anak-anak yang mengalami inflasi sebesar 0,36% (qtq). Inflasi pada kelompok kesehatan pada triwulan laporan tercatat sebesar 1,15% (qtq) dengan sumbangan inflasi 0,05% atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 3,96% (yoy). Sub kelompok perawatan jasmani dan kosmetika serta sub kelompok obat-obatan mengalami inflasi sebesar 2,37% (qtq) dan 0,37% (qtq). Sementara itu, sub kelompok jasa kesehatan dan jasa perawatan jasmani cenderung stabil.

46

KAJIAN EKONOMI

DAN


INFLASI

Tabel 2.6. Sumbangan Inflasi Bulanan ( mtm) Bungo Berdasarkan Komoditi Periode triwulan IV 2014

Sumber: BPS

Berdasarkan komoditinya (Tabel 2.6), penyumbang pembentukan inflasi terbesar Bungo pada triwulan IV 2014 adalah cabai merah, beras, bensin dan tarif listrik. Sedangkan komoditi penyumbang deflasi selama triwulan IV 2014 didominasi oleh udang basah,kentang serta daging ayam ras.


47


DAMPAK PERUBAHAN HARGA BBM TERHADAP INFLASI PROVINSI JAMBI

Boks. 2 DAMPAK PERUBAHAN HARGA BBM TERHADAP INFLASI PROVINSI JAMBI

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga secara umum dan berkelanjutan yang berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain supply barang yang terbatas dan peningkatan permintaan yang tinggi sehingga menimbulkan kenaikan harga. Di lain sisi, deflasi adalah suatu keadaan dimana harga-harga mengalami penurunan, dan merupakan kebalikan dari inflasi. Melihat perkembangan perekonomian Indonesia yang masih mengalami defisit neraca perdagangan akibat tingginya impor minyak, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan harga BBM bersubsidi yaitu premium dari Rp6.500/liter menjadi Rp8.500/liter serta solar dari Rp5.500/liter menjadi Rp7.500/liter pada tanggal 18 November 2014. Peningkatan harga BBM bersubsidi memberikan dampak tidak hanya pada kenaikan harga kedua komoditas tersebut namun juga berdampak signifikan pada kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Bagaimana BBM mempengaruhi harga barang dan jasa secara umum? Kenaikan harga BBM secara umum akan memberikan pengaruh terhadap inflasi melalui dua tahap. Tahap pertama merupakan dampak langsung terhadap inflasi dari komoditas BBM itu sendiri dan tarif angkutan. Inflasi ini merupakan dampak dari komoditas bensin dan solar yang mengalami kenaikan dengan angka di atas serta tarif angkutan dalam dan antar kota yang mengalami penyesuaian tarif. Tahap kedua merupakan tahap lanjutan yang terdiri dari dua yaitu dampak terhadap kenaikan harga komoditas dan bahan baku beserta jasa lainnya seiring dengan meningkatnya biaya transportasi dan distribusi. Selanjutnya, peningkatan harga barang dan jasa tersebut akan meningkatkan biaya hidup masyarakat yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan upah dan gaji yang berpotensi meningkatkan harga barang dan tarif jasa. Skema peningkatan harga ini sangatlah terstruktur.


49


Grafik 1: Skema dampak perubahan harga BBM terhadap barang dan jasa BBM

Biaya BBM

Tarif Angkutan

Harga Bahan baku

Biaya Distribusi Naik

Biaya Hidup Karyawan

Kenaikan Biaya Produksi

Kenaikan Biaya Distribusi

Kenaikan Upah

Kenaikan Harga Barang / Jasa Lainnya

Grafik 2. Inflasi Kota Jambi dan Nasional Saat Kenaikan dan Penurunan Harga BBM


50


Berdasarkan asesmen Kantor Perwakilan

Tabel 1. Perkembangan Harga BBM

Bank Indonesia Provinsi Jambi dengan

Bersubsidi

memperhatikan pola historis kenaikan BBM bersubsidi, setiap kenaikan harga BBM Rp1000/liter akan berdampak pada kenaikan

inflasi

sebesar

1%.

Berdasarkan simulasi kenaikan harga Rp2000/liter tersebut, diketahui bahwa sumbangan 2,07%.

inflasi

adalah

sebesar

Tambahan

inflasi

tersebut

bersumber dari: 1) dampak langsung terhadap inflasi komoditas bensin dan solar; 2) dampak tidak langsung pada tarif angkutan, bahan baku dan tarif hidup; 3) dampak tidak langsung pada komoditas lainnya yang berujung pada kenaikan harga pada barang dan jasa. Tabel 2: Simulasi Perhitungan Dampak Kenaikan Harga BBM Simulasi Penghitungan Bank Indonesia Jambi Terkait Dampak Kenaikan Harga BBM (Premium dan Solar) Terhadap Inflasi (Asumsi kenaikan Harga BBM sebesar Rp 2.000/L) Bobot SBH Inflasi Sumbangan Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Jambi Bungo Jambi (%) (%) (%) Dampak Langsung 1.22 - Bensin 3.73 3.43 3.70 30.77 1.14 - Solar 0.21 0.31 0.22 36.36 0.08 Dampak tidak langsung ke tarif angkutan - Angkutan Antar Kota - Angkutan Dalam Kota - Angkutan Laut (Sungai, Danau, Penyeberangan) - Tarif Kendaraan Travel Dampak Tidak Langsung ke komoditas lainnya - Core - Volatile Food Total Dampak ke Inflasi IHK

0.44 0.94 0.03 0.07

0.57 0 0 0.47

0.45 0.85 0.03 0.11

12.95 21.35 2.68 10.18

55.61 23.12

0.57 1.21

0.25 0.06 0.18 0.00 0.01 0.60 0.32 0.28 2.07

Berdasarkan asesmen tersebut, diketahui bahwa kenaikan BBM akan memberikan sumbangan inflasi sebesar 2,07% pada total inflasi Provinsi Jambi. Inflasi yang tinggi akan meningkatkan biaya hidup masyarakat yang tentu mempengaruhi kenaikan tarif dan upah, dan selanjutnya berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai komoditas mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, diantaranya adalah biaya transportasi dan bahan baku makanan. Biaya transportasi meningkat akibat naiknya harga BBM, sedangkan untuk bahan baku makanan meningkat akibat naiknya biaya distribusi itu sendiri. Berdasarkan bobotnya dalam inflasi tahun 2014, bobot transpor mencapai 19% dari total 100%.


51


Pertanyaan berikutnya adalah, apakah jika harga BBM turun, maka harga-harga barang dan jasa lainnya ikut turun? Dalam jangka waktu tidak lebih dari dua bulan, dengan mengikuti trend perkembangan minyak dunia yang terus mengalami penurunan dari akhir tahun 2014 hingga awal tahun 2015, Pemerintah memutuskan untuk memberikan penurunan pada harga BBM bersubsidi. Keputusan pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi yaitu harga bensin premium dari sebelumnya Rp8.500/liter menjadi Rp 7.600/liter, dan solar dari Rp7.500/liter menjadi Rp 7.250/liter pada tanggal 1 Januari 2015 yang kemudian diikuti oleh penurunan harga BBM untuk kedua kalinya pada tanggal 19 Januari 2015 dimana harga bensin premium menjadi Rp 6.600/liter, dan solar menjadi Rp 6.400/liter diharapkan dapat memberikan dampak penurunan pada inflasi. Akan tetapi, apakah penurunan itu akan berdampak signifikan? Sebagai contoh, jika terdapat kenaikan harga BBM yang berujung pada kenaikan upah tukang dan harga barang produksi pabrik, apabila harga BBM turun apakah upah dan harga barang pabrik tersebut akan ikut turun juga? Berdasarkan pengamatan dilapangan, beberapa harga komoditas tidak mengalami penurunan. Hal ini dapat dianalisis dalam asesmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Berdasarkan simulasi perhitungan dampak penurunan harga BBM, penurunan sebanyak dua kali diharapkan membawa dampak penurunan sebesar 1,11% pada inflasi Provinsi Jambi. Tabel 3: Simulasi Perhitungan Dampak Penurunan Harga BBM per 1 Januari 2015

Tabel 4: Simulasi Perhitungan Dampak Penurunan Harga BBM per 19 Januari 2015


52


Berdasarkan perkembangan harga BBM yang diterapkan Pemerintah, diketahui bahwa penurunan harga BBM bersubsidi sudah hampir menuju harga sebelumnya (sebelum kenaikan per 18 November 2014), akan tetapi secara simulasi sumbangan inflasi dari penurunan BBM tidaklah sedahsyat dari kenaikan BBM, dimana secara total hanya memberikan sumbangan penurunan sebesar 1,1%. Hal ini disebut sebagai rigiditas harga, kondisi dimana terdapat kekakuan harga yang menyebabkan harga tidak otomatis naik atau turun ketika terdapat perubahan dalam struktur pasar yang dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Dengan kata lain, dampak kenaikan dan penurunan harga BBM tidaklah simetris. Rigiditas harga inilah yang menyebabkan adanya biaya-biaya tertentu yang tidak akan pernah turun dan cenderung naik dan menyebabkan inflasi di Provinsi Jambi. Kesimpulan dan Rekomendasi Perubahan harga BBM sangatlah berdampak pada kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi, dikarenakan banyaknya elemen yang dipengaruhi oleh harga BBM itu sendiri. Dampak perubahan harga BBM ini pun tentunya tidak bersifat final. Terdapat beberapa hal yang tidak dapat dikendalikan oleh para pemangku kepentingan, tetapi ada hal-hal yang tentu dapat dikendalikan agar inflasi di Provinsi Jambi tetap terjadi di level yang rendah dan stabil. Banyak hal dapat mempengaruhi bahkan menahan laju inflasi yang lebih tinggi. Kerjasama semua pihak baik Pemerintah dan TPID Provinsi Jambi, pelaku usaha maupun masyarakat untuk menciptakan situasi kondunsif dan mengendalikan ekspektasi inflasi merupakan kunci utama meminimalkan dampak lanjutan perubahan harga BBM. Dengan pemahaman yang sama akan kenaikan BBM dan pengaruhnya terhadap inflasi, diharapkan ekspektasi inflasi dapat terjaga dan dampak kenaikan inflasi yang signifikan dapat diminimalkan. Selain itu, untuk meminimalisir risiko perubahan harga BBM, instansi-instansi terkait wajib memiliki strategi untuk menekan fluktuasi harga-harga yang terkena dampak perubahan harga BBM. Salah satu strategi tersebut diantaranya melalui pemetaan dan identifikasi potensi-potensi yang ada dalam menunjang kegiatan perekonomian Provinsi Jambi, sehingga semua stakeholder terkait diharapkan memiliki data dan perbaikan, antara lain sebagai berikut: a. Neraca produksi dan konsumsi kebutuhan bahan makanan di Provinsi Jambi. Hal ini diharapkan dapat memberikan perkembangan supply dan

demand akan beberapa komoditas utama yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. b. Produksi bahan makanan dan komoditas unggulan termasuk jalur distribusi, waktu produksi, pembeli serta kebutuhan dalam Provinsi Jambi. Hal ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pola produksi TRIWULAN IV 2014| KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI

53


dan bagaimana mengendalikan risiko musiman akan komoditas-komoditas terkait. c. Ketergantungan bahan makanan di Jambi terhadap daerah lain termasuk jalur distribusi, asal daerah produsen, serta kebutuhan di dalam Provinsi Jambi. Data ini akan digunakan untuk meminimalisir ketergantungan akan suatu daerah, sehingga jika dikedepannya terdapat masalah dari daerah asal, maka kelangkaan bahan makan tersebut dapat disubtitusi dari daerah lain. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai pemetaan jalur pasokan yang paling efisien dan ekonomis sehingga dapat menghemat biaya distribusi. d. Peta produksi, distribusi dan konsumsi bahan makanan se- Provinsi Jambi. e. Peningkatan

kualitas

infrastruktur.

Infratruktur

meningkatkan efektifitas dan efisiensi mengurangi biaya-biaya tidak terduga

dalam

yang

baik

perdagangan


54

dapat dan

BAB III PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Kinerja perbankan pada triwulan IV 2014 secara umum menunjukkan sedikit perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Aset perbankan cenderung mengalami penurunan (4,9% (qtq)) dan diikuti dengan penurunan dana pihak ketiga (2,5% (qtq)). Sementara itu kredit mengalami sedikit kenaikan (3,4% (qtq)) meskipun secara umum mengalami perlambatan yang cukup tajam dibanding 2013. Dana pihak ketiga yang menurun sementara di sisi lain kredit mengalami pertumbuhan menyebabkan Loan to Deposits Ratio (LDR) perbankan berdasarkan bank pelapor mengalami peningkatan sebesar 679 bps menjadi sebesar 119,4%. Sementara itu kredit UMKM Jambi pada triwulan laporan sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (2,1% (qtq)) dan secara tahunan mengalami peningkatan (9,2% (yoy)), meskipun masih jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan total kredit. Suku bunga simpanan DPK (dana pihak ketiga) pada periode laporan meningkat dibandingkan triwulan III 2014. Sejalan dengan hal tersebut, suku bunga rata-rata tertimbang kredit yang disalurkan bank umum di Provinsi Jambi juga menunjukkan peningkatan. Kualitas kredit masih terjaga yang tercermin dari rasio NPL di bawah 5% (2,49%), meskipun sedikit memburuk dibandingkan triwulan sebelumnya (rasio NPL 2,45%). Kebutuhan pembayaran tunai mengalami penurunan baik dari sisi aliran kas keluar (cash outflow) maupun aliran kas masuk (cash inflow). Sementara itu kinerja pembayaran non tunai adalah sebagai berikut: 

Nilai kliring sedikit naik sebesar 1,5% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp2,5 triliun. Sebaliknya, volume kliring mengalami sedikit penurunan (1,7% (qtq)) (Tabel 3.9.).

55

PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN



Nilai RTGS dari Jambi meningkat 5,4% sedangkan RTGS ke serta dari dan ke Jambi mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar 7,5% dan 62,6%.

A.Perkembangan Kelembagaan Secara kelembagaan, jumlah bank yang beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi selama triwulan IV 2014 adalah 51 bank seiring dengan pembukaan 1 (satu) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu PT BPR Ukabima dan penutupan PT BPR Bungo Mandiri sehingga terdapat 32 (tiga puluh dua) bank umum dan 19 (sembilan belas) Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dari 32 (tiga puluh dua) bank umum yang beroperasi di wilayah Jambi tersebut, 27 (dua puluh tujuh) di antaranya merupakan bank konvensional dengan 3 (tiga) di antaranya memiliki Unit Usaha Syariah (Bank Jambi Unit Usaha Syariah, Bank CIMB Niaga Unit Usaha Syariah, dan Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah), sedangkan 5 (lima) bank lainnya merupakan bank syariah. Jumlah kantor bank mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya menjadi 408 (empat ratus delapan) kantor bank seiring dengan penutupan 2 (dua) unit kantor BPR dan pembukaan 1 (satu) unit kantor BPR. Sementara itu terdapat peningkatan status kantor PT BPD Jambi dari Kantor Kas Sengeti menjadi Kantor Cabang Sengeti di Muara Jambi. Secara lebih rinci dari 408 kantor bank di Provinsi Jambi tersebut, 378 di antaranya merupakan kantor bank umum sementara 30 lainnya merupakan kantor BPR. Berdasarkan sebaran jumlah kantor bank umum dan BPR, sebagian besar yaitu 34,6% atau 141 (seratus empat puluh satu) kantor berada di Kota Jambi, diikuti oleh Kabupaten Sarolangun sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kantor (9,3%), dan Merangin dan Bungo masing-masing sama sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kantor (9,1%) (Tabel 3.1.). Sementara kabupaten/kota yang paling sedikit jumlah kantor banknya adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh, yaitu masing-masing sebanyak 12 (dua belas) kantor atau sebesar 2,9%.

56

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI |TRIWULAN IV 2014


Tabel 3.1. Perkembangan Jumlah Kantor Bank Umum dan BPR Provinsi Jambi JUMLAH BANK Kota Jambi Sarolangun Merangin Bungo Muara Jambi Tebo Tanjung Jabung Barat Batanghari Kerinci Tanjung Jabung Timur Sungai Penuh TOTAL

2014 Trw 1 Trw 2 Trw 3 Trw 4 Trw 1 Trw 2 Trw 3 Trw 4 2013

133 31 31 36 36 23 22 24 23 10 5 374

135 31 31 36 36 23 22 24 23 10 5 376

137 31 31 36 36 23 22 24 23 10 5 378

138 31 31 36 36 23 22 24 20 10 8 379

140 38 37 37 36 27 28 25 14 12 11 405

139 38 37 39 36 28 27 25 14 12 12 407

140 38 37 39 36 28 28 25 14 12 12 409

141 38 37 37 36 28 28 25 14 12 12 408

Pangsa (%) 34.6 9.3 9.1 9.1 8.8 6.9 6.9 6.1 3.4 2.9 2.9 100.0

Sumber: LBU Bank Indonesia

B.Bank Umum 1. Perkembangan Aset Bank Secara triwulanan, total aset bank umum di Provinsi Jambi sedikit menurun (4,9% (qtq)) dari Rp34,3 triliun pada triwulan sebelumnya menjadi Rp32,6 triliun pada periode laporan. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan aset bank pemerintah dan bank syariah yaitu sebesar Rp1,8 triliun (7,8%(qtq)) dan Rp23,6 miliar (1,1% (qtq)). Sebaliknya bank swasta mengalami peningkatan aset sebesar Rp208,9 juta (2,4%(qtq)) (Grafik 3.1.). Secara tahunan, pertumbuhan aset perbankan pada triwulan IV 2014 (13,9%) (yoy)) mengalami perlambatan

yang cukup signifikan

dibandingkan triwulan III 2014 (20,3% (yoy)). Berdasarkan pangsanya, aset perbankan terbesar adalah dari bank pemerintah Rp21,8 triliun (66,8%), diikuti oleh bank swasta Rp8,8 triliun (27,0%) dan bank syariah Rp2,0 triliun (6,2%)

TRIWULAN IV 2014 | KAJIAN EKONOMI

DAN

KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI

57


Grafik 3.1. Perkembangan Aset Bank Umum Provinsi Jambi

(dalam satuan triliun rupiah)

40 35

23.6

27.7

25.9 23.1

24.4 19.2

30 25 8.6

20 15

25.2

19

7.6 21 20 21 3.7 1.5

9.8 23

35

Persen 30 34

17.4

33

20.3

30 29 29 11.5 28 18.1 27 17.0 17.2 16.5 24 24 15.5 24 16.8 8.8 4.6 3.2 2.5 3.5 1.6 1.3 0.5

13.9

5

-4.9

Q311

Q411

Q112

Q212

Jumlah Aset (aksis kiri)

Q312

Q412

Q113

Q213

Q313

Q413

Pertumbuhan q-t-q (%)

Q114

10 5

-1.5

Q211

20 15

10

Q111

25

Q214

Q314

0 -5 -10

Q414

Pertumbuhan y-o-y (%)

Sumber: LBU Bank Indonesia (diolah)

2. Perkembangan Dana Masyarakat Secara triwulanan, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank umum sebesar Rp21,9 triliun, menurun 2,5% (qtq) (Rp562,2 miliar) dari triwulan sebelumnya (Rp22,5 triliun) seiring dengan penurunan giro dan deposito berjangka masing-masing sebesar 18,9% (qtq) dan 8,2% (qtq) (Grafik 3.2. dan Tabel 3.2.). Sebaliknya, DPK dalam bentuk tabungan mengalami peningkatan 6,7%(qtq). DPK bank pemerintah dan bank syariah masing-masing menurun 4,7% (qtq) dan 1,0% (qtq) sedangkan bank swasta tumbuh sebesar 3,0% (qtq). Secara tahunan, DPK tumbuh sebesar 13,1% (sebesar Rp2,5 triliun) yang didominasi oleh kenaikan deposito Rp2,2 triliun (48,9% (yoy)) dan tabungan sebesar Rp614,5 juta (5,4% (yoy)). Kenaikan deposito tersebut disebabkan oleh kenaikan suku bunga deposito seiring dengan kenaikan BI Rate dari 7,25% (September 2013), 7,50% (November 2013) dan menjadi 7,75% sejak November 2014 hingga bulan laporan triwulan IV 2014. Sementara giro mengalami penurunan sebesar Rp335,0 juta (10,0% (yoy)) seiring dengan realisasi realisasi belanja Provinsi Jambi yang mencapai Rp3,21 triliun atau mencapai 88,2% dari APBD-P 2014 (Rp3,6 triliun) dibandingkan triwulan III 2014 yang hanya terealisasi 48,3%. 58



Grafik 3.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Provinsi Jambi Rp (dalam miliar) 24,000 20,000

Tabungan

Simp Berjangka

19,155

19,521

9,492

9,646

10,070

5,131

5,388

5,706

3,753

4,120

Q1-13

Q2-13

18,376

16,000 12,000

8,000

19,415

11,430

Giro

DPK

22,307

22,527

10,970

11,291

7,286

7,529

21,965

20,069 12,044

10,703

6,912

4,642

6,187

3,745

3,343

3,179

4,052

3,707

3,008

Q3-13

Q4-13

Q1-14

Q2-14

Q3-14

Q4-14

4,000 -


Tabel 3.2. Penghimpunan Dana Bank Umum di Provinsi Jambi

URAIAN

2013 Trw IV

2014 Trw I

Trw II

Trw III

Trw IV

(dalam jutaan rupiah )

Pertumbuhan q-t-q y -o-y

Bank Konv ensional

Bank Pemerintah

12,422,771

13,244,757

15,422,489

15,485,172

14,754,448

-4.7%

18.8%

1 Giro

2,459,884

2,446,629

3,253,415

2,927,275

2,170,558

-25.9%

-11.8%

2 Tabungan

7,365,988

6,811,479

7,016,344

7,251,664

8,017,609

10.6%

8.8%

3 Simpanan Berjangka

2,596,900

3,986,649

5,152,731

5,306,234

4,566,281

-13.9%

75.8%

6,101,268

5,916,091

5,957,636

6,040,234

6,219,164

3.0%

1.9%

745,775

679,344

749,585

723,222

728,768

0.8%

-2.3%

2 Tabungan

3,543,220

3,371,287

3,400,929

3,451,743

3,390,026

-1.8%

-4.3%

3 Simpanan Berjangka

1,812,272

1,865,460

1,807,122

1,865,269

2,100,369

12.6%

15.9%

Bank Sw asta Nasional 1 Giro

Bank Sy ariah

890,976

908,588

927,272

1,001,733

991,292

-1.0%

11.3%

1 Giro

137,808

53,510

48,589

56,845

109,137

92.0%

-20.8%

2 Tabungan 3 Simpanan Berjangka

520,567 232,601

636,657 245,499

8.4% -31.3%

22.3% 5.5%

19,415,015 3,343,467 11,429,775 4,641,773

552,542 326,140 3,152,739 22,307,397 4,051,589 10,969,816 7,285,993

587,554 357,334

Jumlah 1 Giro 2 Tabungan 3 Simpanan Berjangka

520,620 334,458 1,693,139 20,069,436 3,179,483 10,703,386 6,186,567

22,527,139 3,707,342 11,290,961 7,528,836

21,964,903 3,008,463 12,044,292 6,912,149

-2.5% -18.9% 6.7% -8.2%

13.1% -10.0% 5.4% 48.9%



DAN


59


Berdasarkan kelompok bank, penghimpunan DPK mayoritas berasal dari bank pemerintah dan mencapai Rp14,7 triliun (67,2%), diikuti oleh bank swasta nasional Rp6,2 triliun (28,3%) dan bank syariah Rp991,2 juta (4,5%) (Tabel 3.2). Bank pemerintah masih mampu mencapai pertumbuhan penghimpunan DPK mencapai 18,8% (yoy), bank syariah 11,3% (yoy) dan bank swasta nasional hanya mampu tumbuh sebesar 1,9% (yoy). Berdasarkan golongan pemilik, tumbuhnya DPK secara triwulanan terutama berasal dari Bukan Lembaga Keuangan, Lembaga Keuangan Non Bank dan perseorangan masing-masing 66,1% (qtq) menjadi Rp2,8 triliun, 17,1% (qtq) menjadi Rp423,2 miliar dan 7,8% (qtq) menjadi Rp16,1 triliun. Kenaikan DPK pada Bukan Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Non Bank tersebut didominasi oleh kenaikan deposito berjangka golongan swasta nasional dan tabungan golongan swasta nasional sedangkan untuk perseorangan lebih didorong oleh peningkatan tabungan. Secara tahunan, pertumbuhan DPK secara tahunan ditopang oleh golongan pemilik BUMD (139,4% (yoy)), Lembaga Keuangan Non Bank (125,2% (yoy)), BUMN atau Pemerintah Campuran (55,6% (yoy)), Bukan Lembaga Keuangan (25,8% (yoy)), dan perseorangan (11,9% (yoy)) (Tabel 3.3.). Meningkatnya suku bunga simpanan bank mengikuti kenaikan BI-rate menjadi salah satu faktor tumbuhnya DPK khususnya deposito berjangka dimana suku bunga tertimbang deposito berjangka yang pada triwulan IV 2013 sebesar 6,94% (BI rate 7,5%) naik menjadi 8,7% (BI rate 7,75%) pada triwulan IV 2014. Sementara itu DPK milik Pemerintah Daerah menurun sebesar 19,5% (yoy) menjadi Rp1,3 triliun. Penurunan DPK milik Pemerintah Daerah tersebut terjadi pada semua komponen DPK seiring dengan meningkatnya realisasi APBD Provinsi Jambi.

60



Tabel 3.3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Golongan Pemilik


No.

Golongan Pemilik

Trw .IV-2013

Trw .I-2014

Trw .II-2014

Trw .III-2014

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Trw .IV-2014 Nominal

Share

y oy

Andil

Penduduk/ Residents 1

Pemerintah Pusat

2

Pemerintah Daerah (Pemda)

35,692

127,212

124,323

127,570

36,967

1,701,695

2,967,960

4,151,802

3,889,246

1,370,397

3

Badan Dan Lembaga Pemerintah

4

BUMN Atau Pemerintah Campuran

5

BUMD

6

Lembaga Keuangan Non Bank

7

Bukan Lembaga Keuangan

8

Sektor Swasta Lainnya

9

Perseorangan

14,452,207

13,850,893

14,531,744

15,011,753

16,178,221

Jumlah

19,409,987

20,064,415

22,305,466

22,525,540

21,963,379

0.2%

3.6%

0.0%

6.2% -19.5%

-1.2%

32,249

24,238

25,400

24,001

30,811

0.1%

-4.5%

0.0%

553,401

997,696

1,239,891

1,235,340

860,883

3.9%

55.6%

2.2%

47,010

119,318

100,426

107,854

112,541

0.5% 139.4%

0.7%

187,916

234,135

339,842

361,514

423,224

1.9% 125.2%

2.4%

2,285,904

1,632,625

1,717,251

1,730,849

2,874,686

113,914

110,337

74,787

37,413

75,647

Bukan Penduduk/Non-Residents

5,026

5,022

1,931

1,598

1,525

Penduduk dan bukan penduduk

19,415,013

20,069,436

22,307,397

22,527,139

21,964,903

13.1%

25.8%

3.4%

0.3% -33.6%

-0.1%

73.7%

11.9%

0.0% -69.7% 100.0%

13.1%

8.8% 0.0% 13.1%


Berdasarkan lokasi proyek, peningkatan DPK utamanya disebabkan oleh meningkatnya penghimpunan DPK di hampir seluruh wilayah Jambi, kecuali di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Tebo (Tabel 3.4.). Pertumbuhan penghimpunan DPK tahunan terbesar terjadi di wilayah Kabupaten Batanghari, Merangin, Kerinci dan Kota Jambi masing-masing sebesar Rp161,0 miliar (30,3%), Rp133,7 miliar (17,6% (yoy)), Rp174,2 miliar (15,7%(yoy)) dan Rp2,0 triliun (15,3% (yoy)). Berdasarkan pangsanya, mayoritas penghimpunan DPK berlokasi di Kota Jambi dan mencapai Rp15,7 triliun (71,7%) diikuti oleh Bungo dan Kerinci masing-masing sebesar Rp1,4 triliun (6,5%)dan 1,2 triliun (5,9%). Tabel 3.4 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Lokasi Proyek No.

Kota/ Kabupaten

Trw . IV-13

Nominal Kota Jambi 13,666,724 Kab. Bungo 1,416,378 Kab. Kerinci 1,112,837 Tanjung Jabung Barat 1,159,956 Kab. Merangin 761,310 Kab. Batanghari 532,202 Kab. Sarolangun 325,766 Kab. Tebo 243,659 Tanjung Jabung Timur 196,183 Kab. Muaro Jambi JUMLAH 19,415,015 Sumber: LBU Bank Indonesia (diolah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trw . I-14

Trw . II-14

Trw . III-14

Nominal 13,886,280 1,413,445 1,170,097 1,165,207 860,365 596,299 413,629 308,651 255,464 20,069,436

Nominal 15,168,952 1,541,924 1,274,541 1,428,596 1,003,186 656,535 472,262 349,467 411,933 22,307,397

Nominal 15,518,127 1,463,065 1,338,217 1,442,128 951,992 636,131 424,943 368,023 384,511 22,527,139


DAN

(dalam jutaan rupiah ) Pertumbuhan (y oy ) Share Nominal Persen 71.7 2,091,441 15.3 6.5 22,137 1.6 5.9 174,241 15.7 5.1 (32,128) (2.8) 4.1 133,768 17.6 3.2 161,032 30.3 1.6 28,250 8.7 1.0 (34,336) (14.1) 0.8 (28,840) (14.7) 0.2 34,325 #DIV/0! 100 2,549,888 13.1

Trw . IV-14 Nominal 15,758,165 1,438,515 1,287,077 1,127,828 895,078 693,234 354,016 209,323 167,343 34,325 21,964,903


61


3. Perkembangan Kredit/Penyaluran Dana Penyaluran kredit oleh bank umum di Provinsi Jambi meningkat Rp857,0 miliar (3,4% (qtq)) yaitu dari Rp25,3 triliun pada triwulan sebelumnya menjadi Rp26,2 triliun (Tabel 3.5.). Pertumbuhan kredit tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (2,0% (qtq)). Berdasarkan liaison yang dilakukan Bank Indonesia, peningkatan kredit tersebut seiring dengan meningkatnya optimisme dunia usaha atas pelantikan Presiden Republik Indonesia terpilih pada triwulan IV 2014 yang berlangsung dengan baik. Dunia usaha juga mengindikasikan pertumbuhan investasi meskipun masih relatif terbatas. Jika dibandingkan triwulan yang sama tahun 2013, pertumbuhan penyaluran kredit pada triwulan IV 2014 hanya mencapai sebesar 11,0% (yoy), atau jauh melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2013 yang dapat mencapai 22,5% (yoy). Tabel 3.5 Perkembangan Kredit Bank Umum Provinsi Jambi (dalam jutaan rupiah ) URAIAN

2013 TW IV

2014 TW I

TW II

Pertumbuhan TW III

TW IV

q-t-q

y-o-y

Kelompok Bank 1 Bank Pemerintah 2 Bank Swasta*) 3 Bank Syariah

23,621,083 15,048,876 6,525,991 2,046,216

23,927,298 15,394,481 6,503,079 2,029,739

24,868,632 25,372,389 16,092,175 16,541,833 6,749,181 6,832,952 2,027,277 1,997,604

26,229,475 17,223,936 7,028,372 1,977,167

3.4% 4.1% 2.9% -1.0%

11.0% 14.5% 7.7% -3.4%

Jenis Penggunaan 1 Modal Kerja 2 Investasi 3 Konsumsi

23,621,083 7,548,969 5,864,182 10,207,932

23,927,298 7,558,597 5,959,299 10,409,402

24,868,632 25,372,389 8,035,392 8,187,856 6,071,136 6,134,277 10,762,104 11,050,256

26,229,475 8,517,472 6,430,084 11,281,919

3.4% 4.0% 4.8% 2.1%

11.0% 12.8% 9.7% 10.5%

Sektor Ekonomi 1 Pertanian 2 Pertambangan dan Penggalian 3 Industri 4 LGA 5 Konstruksi 6 Perdagangan Hotel dan Restoran 7 Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan,Real estate dan Jasa 8 Perusahaan 9 Jasa-jasa 10 Bukan Lapangan Usaha

23,621,083 4,031,009 96,338 859,670 5,610 804,912 5,775,325

23,927,298 4,231,411 114,741 787,946 4,126 746,132 5,778,262

24,868,632 25,371,531 4,551,324 4,623,883 136,051 149,907 804,571 820,967 3,177 3,922 876,089 880,225 6,165,280 6,287,606

26,229,475 4,844,114 137,590 974,021 3,660 859,266 6,491,044

3.4% 4.8% -8.2% 18.6% -6.7% -2.4% 3.2%

11.0% 20.2% 42.8% 13.3% -34.8% 6.8% 12.4%

326,683

310,465

333,691

320,157

333,392

4.1%

2.1%

1,132,014 381,591 10,207,932

1,135,751 409,063 10,409,402

704,085 403,233 10,891,132

673,888 482,693 11,128,283

674,966 544,056 11,367,367

0.2% 12.7% 2.1%

-40.4% 42.6% 11.4%


Berdasarkan Kelompok Bank, peningkatan jumlah kredit dialami oleh bank konvensional sebesar 3,8% (qtq) atau 12,4% (yoy), sementara bank syariah mengalami penurunan kredit sebesar 1,0% (qtq) atau 3,4% (yoy). Pangsa kredit bank 62



konvensional mencapai 92,5% sementara bank syariah sebesar 7,5%. Bank pemerintah mengalami kenaikan jumlah kredit yang signifikan secara tahunan yaitu 14,5% (yoy) sedangkan bank swasta hanya 7,7% (yoy) dimana kenaikan tersebut didominasi kenaikan kredit jenis penggunaan konsumsi sub sektor kredit kepemilikan rumah (KPR) dan multiguna. Berdasarkan Jenis Penggunaan, kredit terbesar adalah kredit konsumsi yang mencapai 43,0%, diikuti dengan kredit modal kerja (32,5%) dan kredit investasi (24,5%). Secara triwulanan, pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada kredit investasi (4,8% (qtq)), diikuti kredit modal kerja (4,0% (qtq)) dan kredit konsumsi (2,1% (qtq)). Pertumbuhan kredit tersebut cenderung meningkat dibandingkan pertumbuhan kredit triwulan III 2014 (kredit investasi (1,0% (qtq)), kredit modal kerja (1,9% (qtq)), dan kredit konsumsi (2,7% (qtq)). Dari liaison yang dilakukan ke dunia usaha, kenaikan kredit investasi tersebut didorong oleh pertumbuhan investasi pada mesin dan maintenance peralatan demi mencapai efisiensi biaya produksi. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi dalam meredam efek kenaikan harga BBM terhadap ongkos produksi dimana dunia usaha berusaha berhemat dengan mengoptimalkan kinerja dan produktifitas mesin. Secara tahunan, kredit modal kerja, kredit konsumsi dan kredit konsumsi menunjukkan pertumbuhan masing-masing sebesar 12,8% (yoy), 10,5% (yoy) dan 9,7% (yoy), jauh melambat dibandingkan 2013. Berdasarkan Sektor Ekonomi, pertumbuhan kredit terbesar terjadi pada sektor industri (18,6% (qtq)), jasa-jasa (12,7% (qtq)), pertanian (4,8%(qtq)) dan pengangkutan (4,1% (qtq)). Secara tahunan pertumbuhan kredit terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai 42,8% (yoy) dan diikuti oleh sektor jasa-jasa (42,6% (yoy)), sektor pertanian (20,2% (yoy)), sektor industri ((13,3% (yoy)), sektor perdagangan, hotel dan restoran (12,4% (yoy)) dan sektor bukan lapangan usaha (11,4% (yoy)). Kenaikan sektor pertambangan dan penggalian disebabkan kenaikan kredit modal kerja sub sektor pertambangan batubara, penggalian gambut, dan gasifikasi batubara dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi. Kenaikan pada sektor jasaTRIWULAN IV 2014 | KAJIAN EKONOMI

DAN


63


jasa disebabkan menggeliatnya sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mendorong peningkatan kredit modal kerja rumah sakit dan kredit investasi profesi dokter. Sedangkan pada sektor pertanian, kenaikan kredit didorong permintaan yang meningkat atas kredit modal kerja dan investasi sub sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor industri yang ditopang kredit investasi sub sektor industri minyak goreng dari kelapa sawit mentah. Hal ini sejalan dengan informasi yang didapat dari liaison yang dilakukan BI, dimana dunia usaha berusaha memanfaatkan momentum membaiknya harga jual CPO pada Oktober 2014 (menyusul meningkatnya harga sawit dunia yang turun sejak awal tahun 2014) namun terkendala pada pasokan bahan baku kelapa sawit yang tidak terlalu banyak. Kurangnya pasokan kelapa sawit tersebut disebabkan oleh musim puncak buah yang telah berlalu sehingga hasil produksi kelapa sawit dari perkebunan di sekitar Provinsi Jambi menurun dan kualitas buah yang dihasilkan pun tidak terlalu bagus. Kenaikan sektor bukan lapangan usaha didorong oleh kenaikan kredit rumah tangga untuk keperluan pemilikan rumah tinggal (KPR) dan untuk keperluan multiguna. Sementara itu, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dan sektor listrik, gas dan air mengalami penurunan. Penurunan kredit sektor keuangan,real estate dan jasa perusahaan tersebut disebabkan penurunan yang signifikan

outstanding kredit sub sektor real estate perumahan sederhana

perumnas yang

sebelumnya pada triwulan IV 2013 sebesar Rp134,0 milyar menjadi hanya Rp4,7 milyar. Selain itu kualitas kredit pada sub sektor tersebut juga memburuk menjadi 16,1% dari 1,4% (triwulan IV 2013) yang disumbangkan oleh kredit jenis penggunaan investasi. Namun berbanding terbalik dengan kredit pada sub sektor real estate perumahan sederhana

perumnas yang mengalami penurunan, kredit pada sub

sektor real estate perumahan sederhana - selain perumnas s.d. tipe 21, tipe 22 s.d. 70, dan sub sektor real estate perumahan menengah, besar atau mewah (tipe diatas 70) justru mengalami peningkatan yang signifikan masing-masing 464,5% (yoy), 516,8% (yoy) dan 320,9% (yoy). Kenaikan tersebut karena developer lebih tertarik 64



membangun perumahan komersil (non subsidi) yang memberikan margin yang lebih kompetitif dengan pangsa pembeli yang bankable. Sementara itu sektor listrik, gas dan air mengalami penurunan sejalan dengan penurunan kredit sub sektor pengadaan dan penyaluran air bersih dan sub sektor ketenagalistrikan pedesaaan, namun penurunan tersebut sedikit tertahan dengan kenaikan kredit pada sub sektor gas. Pada triwulan laporan, pangsa penyaluran kredit masih didominasi oleh kredit kepada bukan lapangan usaha, yaitu sebesar 43,3%, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (24,7%) dan sektor pertanian (18,5%). Dominasi penyaluran kredit pada ketiga sektor tersebut mencapai 86,6% dari total outstanding kredit. Berdasarkan lokasi proyek, jumlah kredit yang disalurkan ke Provinsi Jambi oleh perbankan sebesar Rp34,1 triliun, lebih tinggi dibandingkan kredit yang disalurkan oleh perbankan Jambi (Rp26,2 triliun) dan menunjukkan bahwa terdapat Rp7,8 triliun kredit yang disalurkan oleh perbankan di luar Provinsi Jambi. Dibandingkan triwulan lalu, terjadi peningkatan sebesar 2,6% (qtq) dari sebelumnya Rp33,2 triliun. Sementara secara tahunan meningkat 8,7% (yoy) dari sebelumnya Rp31,4 triliun (Tabel 3.6). Kenaikan kredit tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kredit di sektor pinjaman bukan lapangan usaha sebesar sebesar Rp1,2 triliun (10,2% (yoy)), sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp600,4 miliar (9,9% (yoy)) dan sektor pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan sebesar Rp535,3 miliar (8,7% (yoy)). Pertumbuhan kredit tertinggi baik secara triwulanan dan tahunan terjadi di Kota Sungai Penuh. Sementara pertumbuhan kredit di Kota Jambi dan Bungo cenderung melambat.


DAN


65


Tabel 3.6 Perkembangan Kredit Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lokasi Proyek di Provinsi Jambi


Kabupaten/ Kota

2013

2014

Tw I Tw II Tw III TW IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Batanghari 1,508,116 1,579,718 2,169,553 2,178,008 2,201,840 2,554,343 2,021,404 2,208,433 Sarolangun 1,255,087 1,336,600 1,432,189 1,464,682 1,465,886 1,461,979 1,611,055 1,601,980 Kerinci 1,192,469 1,302,065 1,356,805 1,388,026 1,409,393 1,455,886 1,502,649 1,531,300 Muaro Jambi 2,676,342 2,574,578 2,558,954 2,587,306 2,327,113 2,341,866 2,538,992 2,788,879 Tanjung Jabung Barat 1,414,421 1,548,968 1,631,702 1,567,439 1,886,052 1,888,412 1,976,223 1,996,109 Tanjung Jabung Timur 479,297 557,052 596,913 624,633 646,870 676,988 714,146 731,542 Tebo 1,206,085 1,320,692 1,386,283 1,533,388 1,567,330 1,696,419 2,027,604 1,973,200 Merangin 2,074,462 2,225,806 2,348,526 2,552,180 2,543,205 2,656,927 2,765,615 2,803,795 Bungo 2,890,655 3,193,794 3,324,256 3,153,216 3,173,820 3,197,338 3,248,205 3,332,761 Sungai Penuh 7,241 8,722 11,584 13,428 14,897 19,102 22,872 26,442 Jambi 11,767,331 12,563,303 13,108,469 14,341,352 14,710,048 14,508,777 14,828,745 15,129,667 TOTAL 26,471,507 28,211,298 29,925,234 31,403,658 31,946,454 32,458,037 33,257,510 34,124,108

Pertumbuhan qtq yoy 9.3 1.4 -0.6 9.4 1.9 10.3 9.8 7.8 1.0 27.3 2.4 17.1 -2.7 28.7 1.4 9.9 2.6 5.7 15.6 96.9 2.0 5.5 2.6 8.7

Sumber: SEKDA Provinsi Jambi (diolah)

4. Undisbursed Loan Jumlah undisbursed loan (kredit yang belum ditarik) sebesar Rp2,0 triliun, sedikit meningkat sebesar Rp166,1 miliar (8,9%) dari triwulan sebelumnya (Rp1,8 triliun) (Tabel 3.7). Peningkatan undisbursed loan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kelonggaran tarik kredit konsumsi dan investasi masing-masing sebesar Rp189,5 miliar (2.818,3% (qtq)) dan Rp53,6 miliar (117,3% (qtq)). Sementara kelonggaran tarik kredit modal kerja menurun Rp77,0 miliar (5,0% (qtq)). Penurunan kelonggaran tarik kredit modal kerja tersebut seiring dengan menurunnya kredit modal kerja sektor konstruksi sub sektor konstruksi perumahan menengah, besar, mewah (tipe diatas 70) seiring dengan peningkatan realisasi perumahan tipe diatas 70 tersebut. Sementara itu kelonggaran tarik kredit konsumsi meningkat seiring dengan meningkatnya persetujuan kredit konsumsi atas pemilikan rumah tinggal sampai tipe 21, 22 sd 70, diatas 70, dan pemilikan rumah toko (ruko) atau rumah kantor (rukan). Kelonggaran tarik kredit investasi meningkat disebabkan meningkatnya pencairan kredit pada sektor perdagangan hotel dan restoran khususnya sub sektor perdagangan dalam negeri pupuk dan obat hama, hotel, sektor pengangkutan dan komunikasi khususnya sub sektor jasa pengiriman dan pengepakan dan sektor industri khususnya pada sub sektor industri minyak goreng dari kelapa sawit mentah.

66



Tabel 3.7 Tabel Undisbursed Loan Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Berdasarkan Sektor Ekonomi Provinsi Jambi (dalam jutaan rupiah )

2013

Kategori

2014

TW IV

TW I

Pertumbuhan (qtq)

TW II

TW III

TW IV

Nominal

%

Jenis Penggunaan

277,568

237,033

405,173

310,246

363,863

53,617

17.3

2,009

2,908

6,533

6,975

196,564

189,589

2,718.3

1,862,807

1,837,862

1,711,830

1,540,901

1,463,888

(77,013)

(5.0)

2,142,384

2,077,803

2,123,535

1,858,122

2,024,315

166,193

8.9

1 Investasi 2 Konsumsi 3 Modal kerja Total


5. Peran Intermediasi Perbankan dan Kondisi Non Performing Loans ( NPL) gross Bank Umum di Provinsi Jambi

Loan to Deposits Ratio (LDR)9 pada triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar 679 BPS dikarenakan DPK yang mengalami penurunan 2,5% (qtq) sedangkan kredit mengalami pertumbuhan 3,4% (qtq). LDR berdasarkan bank pelapor mencapai 119,4% (Grafik 3.3.). LDR bank umum yang sudah melebihi 100% tersebut mengindikasikan masuknya dana dari luar perbankan Provinsi Jambi namun perlu diimbangi dengan pemantauan terhadap risiko kredit. Grafik 3.3 Perkembangan Loan To Deposit Ratio (LDR) Bank Umum Provinsi Jambi Rp triliun 30 25 20

1.2

1.2 1.0

0.9

1.1

1.1

1.0

1.2

1.2

140%

1.1

1.1

1.2 120% 100% 80%

15

60%

10

40%

5

20%

0

0% Q1-12

Q2-12

Q3-12

Q4-12

Q1-13

Kredit Perbankan Jambi (Rp juta)

Q2-13

Q3-13

DPK Perbankan (Rp juta)

Q4-13

Q1-14

Q2-14

Q3-14

Q4-14

LDR Perbankan Jambi (persen)


Kualitas kredit yang diberikan tergolong baik, tercermin dari rasio Non

Performing Loan (NPL) gross bank umum yaitu sebesar 2,49% (Rp654,3 miliar) (di 9

LDR perbankan adalah rasio antara penyaluran kredit bank umum dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun bank umum pada triwulan laporan.


DAN


67


bawah ketentuan 5%), meskipun sedikit memburuk dibandingkan triwulan lalu (2,45% atau Rp620,9 miliar) (Tabel 3.8.). Berdasarkan sektor ekonomi, NPL tertinggi dialami oleh sektor jasa-jasa, pertambangan dan penggalian, dan LGA masing-masing sebesar 33,5%, 24,6% dan 10,8%. Cukup tingginya NPL tersebut disebabkan kinerja kredit sub sektor jasa kesehatan manusia (tempat perawatan/ pengobatan) dan ketenagalistrikan pedesaan yang masih tertahan serta harga jual sektor pertambangan, dalam hal ini batu bara yang belum membaik yang berdampak pada menurunnya kemampuan bayar debitur di sektor tersebut. Selain itu, penerapan UndangUndang Mineral dan Batubara yang melarang ekspor bahan mentah hasil tambang terhitung sejak tanggal 12 Januari 2014 serta adanya Perda yang mengharuskan pengangkutan batubara melalui jalur khusus atau jalur sungai, turut menjadi penyebab tingginya NPL sektor ini karena mengakibatkan sebagian besar perusahaan pertambangan batubara menghentikan sementara aktivitas kegiatan tambang. Tabel 3.8 Perkembangan Non Performing Loan (NPL) Gross Bank Umum di Provinsi Jambi

(dalam jutaan rupiah)

No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sektor Ekonomi Pertanian Peternakan Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri LGA Konstruksi Perdagangan Hotel dan Restoran

7 Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan,Real estate dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa 10. Bukan Lapangan Usaha JUMLAH

TW III-14

TW IV-14

Kredit Nominal NPL NPL (%) 4,623,883 89,426 1.93 149,907 12,927 8.62 820,967 6,855 0.83 3,922 400 10.21 880,225 22,436 2.55 6,287,606 259,950 4.13

Kredit Nominal NPL NPL (%) 4,844,114 117,242 2.42 137,590 33,893 24.63 974,021 19,413 1.99 3,660 395 10.79 859,266 36,196 4.21 6,491,044 240,902 3.71

320,157

5,969

1.86

333,392

5,816

1.74

673,888 482,693 11,128,283 25,371,531

22,515 19,058 181,377 620,912

3.34 3.95 1.63 2.45

674,966 544,056 11,367,367 26,229,475

14,212 182,182 4,057 654,309

2.11 33.49 0.04 2.49


Dilihat dari spread bunga (grafik 3.4), terlihat bahwa margin keuntungan (margin rata-rata tertimbang antara suku bunga kredit dengan suku bunga deposito) perbankan di Provinsi Jambi kembali menurun dari 4,9% menjadi 4,7% seiring dengan adanya tren peningkatan suku bunga simpanan dalam beberapa bulan terakhir mengikuti kenaikan BI Rate (Grafik 3.4.). Suku bunga deposito pada periode laporan tercatat sebesar 8,7% atau meningkat dibandingkan triwulan III 2014 (8,5%) 68



sementara suku bunga rata-rata tertimbang kredit yang disalurkan pada periode laporan tercatat cenderung stabil di level 13,40% dibandingkan triwulan sebelumnya (13,39%). Grafik 3.4 Perkembangan Suku Bunga Rata-rata Tertimbang Kredit dan Deposito Bank Umum di Provinsi Jambi

(dalam satuan %)

8.3

8.3

8.2

8.0

7.8

Trw I

Trw II

Trw III

Trw IV

Trw I

Trw II

7.4

6.3

5.6

5.1

Trw II

8.0

Trw I

7.7

Trw IV

7.2

Trw III

7.2

Trw IV

10.1

10

Trw III

15

Trw II

20 4.9

4.7

5

2011

2012

Margin

Deposito

2013

Trw IV

Trw III

Trw I

0

2014

Kredit

BI-rate


6.

Perkembangan Kredit UMKM Kredit UMKM Jambi pada triwulan laporan menjadi Rp9,6 triliun, sedikit

meningkat (2,1% (qtq)) dibandingkan triwulan sebelumnya (Rp9,4 triliun) dan secara tahunan mengalami peningkatan 9,2% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan total kredit (11,0% (yoy))(Grafik 3.5.).

Rp Triliun

Grafik 3.5 Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum Provinsi Jambi 12 10

35 28.3

31.9

30

28.9

25

22.5

8

18.7

18.6

6

20

19.0

16.6

15

13.0

4

11.9 9.7

9.9

11.0

7.2 9.2

2

10 5

5.0

-

0 TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

2013 Mikro

Kecil

Menengah

TW II

TW III

TW IV

2014 Pertumbuhan UMKM (%) yoy

Pertumbuhan Total Kredit - Bank Pelapor yoy



DAN


69


Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Jambi cenderung sedikit menurun yaitu dari 37,2% di triwulan lalu menjadi 36,7% (Grafik 3.6.). Berdasarkan distribusinya, kredit menengah memiliki pangsa terbesar yaitu 34,0%, kredit mikro yaitu 33,6%, dan kredit kecil sebesar 32,3% dari total kredit UMKM. Kredit UMKM tersebut didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan pangsa 51,5%, sektor pertanian peternakan kehutanan dan perikanan sebesar 29,6% dan sektor konstruksi sebesar 4,9%. Grafik 3.6 Pangsa Kredit Bank Umum Provinsi Jambi

100% 80% 60.3

60.6

62.1

62.6

63.2

63.0

62.8

63.3

13.9

14.2

13.0

12.5

12.0

12.6

12.8

12.5

13.9

13.8

13.6

13.8

13.7

12.0

12.6

11.9

11.9

11.4

11.3

11.1

11.1

12.5

11.8

12.4

TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

60% 40% 20% 0%

2013

Mikro

Kecil

2014

Menengah

Kredit Bukan UMKM


C.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kinerja BPR pada triwulan laporan mengalami sedikit pertumbuhan dibanding triwulan sebelumnya, tercermin dari jumlah aset dan DPK yang mengalami peningkatan. Sementara dari sisi kredit yang diberikan mengalami sedikit perlambatan. Jumlah aset seluruh BPR di Provinsi Jambi mengalami peningkatan sebesar Rp19,2 miliar (2,6% (qtq)) dari sebesar Rp739,74 miliar menjadi Rp758,9 miliar. Dana pihak ketiga (DPK) juga sedikit meningkat sebesar Rp15,6 miliar (2,8% (qtq)) dari sebelumnya Rp550,87 miliar menjadi Rp566,5 miliar. Peningkatan DPK tersebut terjadi pada deposito berjangka dan tabungan masing-masing sebesar

70



Rp14,8 miliar (3,2% (qtq)) menjadi Rp481,6 miliar dan Rp792,3 juta (0,9% (qtq)) menjadi Rp84,8 miliar. Sebaliknya, jumlah penyaluran kredit mengalami penurunan sebesar Rp10,8 miliar (2,0% (qtq)) menjadi Rp524,6 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan kredit konsumsi sebesar Rp12,6 miliar (5,1% (qtq)) menjadi Rp237,1 miliar dan kredit investasi sebesar Rp581,1 juta (0,5% (qtq)) menjadi Rp107,0 miliar. Sedangkan kredit modal kerja mengalami peningkatan sebesar Rp2,3 miliar (1,3% (qtq)) menjadi Rp180,5 miliar. Kualitas kredit BPR pada triwulan laporan menunjukkan penurunan yang ditandai dengan meningkatnya persentase Non Performing Loan (NPL) dari 11,1% menjadi 12,2% atau semakin jauh melampaui ketentuan maksimal NPL sebesar 5%, sehingga memerlukan perhatian khusus. Kenaikan NPL tersebut didominasi kredit konsumsi dan kredit investasi sedangkan kredit modal kerja menunjukkan sedikit perbaikan. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, NPL didominasi oleh sektor bukan lapangan usaha lalu diikuti sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan serta sektor jasa-jasa. Kenaikan NPL tersebut disebabkan belum pulihnya harga komoditi karet dan sawit pada harga normal sehingga mempengaruhi kemampuan membayar debitur. BPR cukup baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya, yang tercermin dari LDR BPR yang berada pada level 79,40% meskipun menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (84,13%) sejalan dengan menurunnya pertumbuhan penyaluran kredit. D. Perkembangan Alat Pembayaran Tunai dan Non Tunai Bank Indonesia secara berkelanjutan mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yaitu optimalisasi penggunaan alat pembayaran non tunai seperti kartu ATM debit, kartu kredit dan e-money. Dalam rangka mendukung GNNT, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi negeri di Provinsi Jambi untuk melaksanakan edukasi kepada mahasiswa. Edukasi GNNT dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pameran.


DAN


71


Pada periode triwulan IV 2014, kebutuhan pembayaran tunai mengalami penurunan baik dari sisi aliran kas keluar (cash outflow) maupun aliran kas masuk (cash inflow). Sementara itu kinerja pembayaran non tunai adalah sebagai berikut:  Nilai kliring sedikit naik sebesar 1,5% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya

menjadi Rp2,5 triliun. Sebaliknya, volume kliring mengalami sedikit penurunan (1,7% (qtq)) (Tabel 3.9.).  Nilai RTGS dari Jambi meningkat 5,4% sedangkan RTGS ke serta dari dan ke

Jambi mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, masingmasing sebesar 7,5% dan 62,6%. Tabel 3.9 Perkembangan Sistem Pembayaran melalui KPw Bank Indonesia Provinsi Jambi Uraian Kliring Nilai Kliring (juta Rp) Volume Kliring (lembar warkat) Aliran Uang Masuk/Inflows (juta Rp) Aliran Uang Keluar/Outflows (juta Rp) Net Inflows/Net Outflows (juta Rp) RTGS dari Jambi (miliar Rp) RTGS ke Jambi (miliar Rp) RTGS dari dan ke Jambi (miliar Rp) Cek dan BG Kosong Lembar Nominal (juta Rp)

2013 Tw IV

2014 Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

2,714,032 2,519,833 2,707,328 2,534,343 2,571,965 70,456 68,552 74,520 70,240 69,012 810,929 880,393 976,622 1,948,349 921,379 2,836,373 1,734,894 1,861,714 2,788,527 2,309,258 (2,025,444) (854,501) (885,091) (840,178) (1,387,878) 22,181 19,684 26,992 38,703 40,778 33,327 22,514 40,455 53,698 49,646 6,521 5,072 11,033 12,937 4,833 1,635 63,174

1,472 56,789

1,974 83,457

1,847 71,186

1,783 99,967

Pertumbuhan (qtq) Nominal Persen 37,622 (1,228) (1,026,970) (479,269) (547,700) 2,075 (4,052) (8,104)

1.5 (1.7) (52.7) (17.2) 65.2 5.4 (7.5) (62.6)

(64) 28,781

(3.5) 40.4

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

D.1. Aliran Uang Kartal Melalui Bank Indonesia Jambi Perkembangan aliran uang kartal di Provinsi Jambi pada triwulan laporan, untuk aliran kas keluar (cash outflow) sebesar Rp2,3 triliun, turun 17,2% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 3.7.) Sementara aliran kas masuk (cash

inflow) sebesar Rp921,3 miliar, menurun signifikan 52,7% (qtq). Pada triwulan laporan, Jambi tetap mengalami net outflow sebesar Rp1,3 triliun atau meningkat sebesar 65,2% (qtq) dibandingkan triwulan III 2014. Hal tersebut menunjukkan uang kartal yang keluar dari Bank Indonesia kepada perbankan (outflow) lebih besar dibandingkan dengan jumlah aliran uang kartal yang kembali ke Bank Indonesia dari perbankan (inflow).

72



Grafik 3.7 Inflows, Outflows, Netflows dan Perkembangan Netflows di Provinsi Jambi Rp (juta)

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 (500,000) (1,000,000) (1,500,000) (2,000,000) (2,500,000)

Tw IV

Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

2014

Aliran Uang Masuk/Inflows (juta Rp) Aliran Uang Keluar/Outflows (juta Rp)

D.2.Penyediaan Uang Layak Edar Secara

berkala

Kantor

Perwakilan

Bank

Indonesia

Provinsi

Jambi

melaksanakan pemusnahan uang yang tidak layar edar (UTLE). Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelayakan uang yang diedarkan (fit for circulation). Pada triwulan laporan, pemusnahan UTLE di Provinsi Jambi sebesar Rp417,1 miliar, atau mencapai 45,3% dari total inflow Provinsi Jambi dan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (16,9%). Dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang tidak layak edar yang dimusnahkan, Bank Indonesia terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlakuan yang tepat terhadap uang melalui pamflet dan edukasi perbankan sehingga diharapkan usia uang dapat lebih panjang dan volume UTLE dapat dikendalikan sehingga dapat mengurangi biaya percetakan uang baru. D.3. Perkembangan Jumlah Uang Palsu yang Ditemukan Pada triwulan laporan tidak ditemukan uang palsu yang beredar di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Dalam rangka mengantisipasi peredaran uang palsu di Provinsi Jambi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi secara berkala terus mensosialisasikan Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah kepada seluruh lapisan masyarakat.


DAN


73


D.4.Perkembangan Kliring Lokal Lalu lintas pembayaran non tunai melalui kliring lokal pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp2,57 triliun, sedikit meningkat (1,5% (qtq)) dibandingkan triwulan sebelumnya (Rp 2,53 triliun) (Grafik 3.8.). Sementara volume kliring mengalami penurunan sebesar 1,7% (qtq), yaitu dari 70.240 lembar warkat menjadi 69.012 lembar warkat. Penurunan volume pembayaran non tunai melalui kliring tersebut disebabkan oleh menurunnya aktivitas transaksi setelah hari Raya Idul Fitri 1435H. Grafik 3.8 Perkembangan Transaksi Kliring

Perkembangan Transaksi Kliring 2,800,000

80,000

2,600,000

2,400,000

60,000 Tw IV

Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

2014

Nilai Kliring (juta Rp)

Volume Kliring (lembar warkat)

Seiring dengan aktivitas pembayaran non tunai melalui kliring, nilai cek dan BG kosong pada triwulan laporan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari Rp71,1 miliar menjadi Rp99,9 miliar sedangkan dari sisi jumlah lembar sedikit menurun dari 1.847 lembar menjadi 1.783 lembar. D.5.Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS)

10

Pada triwulan laporan, transaksi melalui Bank Indonesia Real Time Gross

Settlement (BI RTGS) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi nominal secara total (keluar dan masuk/dari dan ke) menurun sebesar sebesar Rp10,0 triliun (9,6% (qtq)) menjadi Rp95,2 triliun. Sementara volume transaksi meningkat dari

10

Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang Rupiah, yang penyelesaian transaksi dilakukan secara seketika(real time).

74



41.754 transaksi menjadi 44.672 transaksi. Penurunan nominal RTGS tersebut seiring dengan lewatnya perayaan Idul Fitri 2014. Sementara itu, secara tahunan nominal RTGS meningkat sebesar Rp33,2 triliun (53,6%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu dari Rp62,0 triliun menjadi Rp95,2 triliun (Tabel 3.10.). Aliran transfer masuk ke Provinsi Jambi merupakan yang terbesar dan mencapai Rp49,6 triliun, diikuti oleh transfer ke luar Jambi Rp40,7 triliun dan transfer di dalam Provinsi Jambi Rp4,8 triliun. Aliran RTGS menunjukkan bahwa uang masuk ke Jambi lebih tinggi daripada yang keluar. Tabel 3.10 Perkembangan Transaksi RTGS

Dari Provinsi Jambi Periode

Nilai (Miliar Rp)

Volume

Ke Provinsi Jambi Nilai (Miliar Rp)

Volume

(dalam miliar rupiah )

Dari dan Ke Provinsi Jambi Nilai Volume (Miliar Rp)

TOTAL Nilai (Miliar Rp)

Volume

Tw 1 - 11

12,383

16,923

23,289

19,391

2,756

5,487

38,428

41,801

Tw 2 - 11

11,499

17,064

19,826

19,311

2,768

5,570

34,093

41,945

Tw 3 - 11

14,353

18,840

22,515

20,637

3,291

6,009

40,159

45,486

Tw 4 - 11

14,986

21,865

23,761

21,639

3,723

6,665

42,470

50,169

Tw 1 - 12

10,339

16,644

51,804

17,758

2,653

4,966

64,796

39,368

Tw 2 - 12

15,139

19,391

54,010

19,519

3,543

5,720

72,692

44,630

Tw 3 - 12

15,677

19,313

29,104

19,344

3,350

5,662

48,131

44,319

Tw 4 - 12

18,270

21,580

29,431

20,622

4,702

6,449

52,403

48,651

Tw 1 - 13

15,535

16,648

22,244

17,183

4,032

4,973

41,811

38,804

Tw 2 - 13

19,666

18,860

22,658

18,685

4,695

5,773

47,019

43,318

Tw 3 - 13

20,189

18,663

26,876

17,988

7,422

5,691

54,487

42,342

Tw 4 - 13

22,181

22,643

33,327

21,351

6,521

6,711

62,029

50,705

Tw 1 - 14

19,684

19,031

22,514

22,854

5,072

5,347

47,269

47,232

Tw 2 - 14

26,992

17,544

40,455

18,347

11,033

5,322

78,480

41,213

Tw 3 - 14

38,703

18,758

53,698

17,401

12,937

5,595

105,337

41,754

Tw 4 - 14

40,778

20,307

49,646

18,365

4,833

6,000

95,257

44,672


DAN


75


GNNT SEBAGAI SOLUSI TRANSAKSI EKONOMI

Boks 3. GNNT SEBAGAI SOLUSI TRANSAKSI EKONOMI I.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN Sistem pembayaran, baik tunai maupun non tunai, adalah urat nadi perekonomian setiap negara. Efektivitas dan kelancaran perekonomian sangat dipengaruhi oleh mekanisme sistem pembayaran yang dimiliki. Pelaksanaan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia, antara lain melalui pengendalian jumlah yang yang beredar dan penetapan suku bunga, memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal. Kegiatan pembayaran non tunai di Jambi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam

5 tahun terakhir. Jumlah bank peserta kliring yang pada awalnya berjumlah 28 bank

pada tahun 2009 bertambah menjadi 46 bank pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 64,29%. Peningkatan ini diikuti dengan rata-rata transaksi harian yang pada tahun 2009 sebanyak 978 transaksi per hari atau sebesar Rp25,96juta per transaksi/hari menjadi 1.109 transaksi per hari atau sebesar Rp40,94juta per transaksi/hari, atau meningkat 57,76% dalam 5 tahun

Miliar Rp

Grafik 1. Perkembangan Transaksi Kliring 3,000

100,000

2,800

80,000

2,600

60,000

2,400

40,000

terakhir. Namun demikian, perkembangan instrumen non tunai di Jambi masih terbatas, yakni pada cek giro

2,200

20,000

dan beberapa jenis APMK seperti kartu

2,000

-

debet dan kartu kredit. Sementara itu, pemanfaatan uang elektronik juga masih

TwTwTwTwTwTwTwTwTwTwTwTw I II III IV I II III IV I II III IV 2012

Nilai Kliring

Rp (miliar)

3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 (500) (1,000) (1,500) (2,000) (2,500)

2013

terbatas, yaitu baru tersedia di beberapa outlet/merchant saja.

2014

Volume Kliring (lembar warkat)

Grafik 2. Perkembangan Uang Kartal

Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw I II III IV I II III IV I II III IV 2012

2013

2014

Aliran Uang Masuk/Inflows (juta Rp) Aliran Uang Keluar/Outflows (juta Rp)

Grafik 3. Perkembangan Net Outflows

30

100%

20

50%

10

0%

-

-50% Trw Trw Trw Trw Trw Trw Trw Trw Trw Trw Trw I II III IV I II III IV I II III 2012

2013

2014

Output Jambi (Rp Triliun)

Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan DPK

Pertumbuhan Aliran Uang Keluar


77


Berbeda dengan pertumbuhan instrumen non tunai, penggunaan uang tunai menunjukan tren outflow yang terus meningkat. Selain itu, Data Euromonitor tahun 2012 menunjukkan bahwa sekitar 92,5 persen dari transaksi di tahun 2011 dilakukan menggunakan uang tunai. Sejalan dengan tantangan perekonomian terkini yang membutuhkan mekanisme

settlement dan pengelolaan likuiditas yang lebih efisien, near-zero time transaction, dan berbiaya rendah, perlu upaya switching mekanisme sistem pembayaran dari tunai ke non tunai. Hal ini memerlukan inovasi-inovasi baru dalam penciptaan alat pembayaran non tunai, khususnya didukung oleh perkembangan teknologi informasi dewasa ini. Tentu saja hal ini dapat dicapai ketika aspek paling mendasar sudah terpenuhi terlebih dahulu, yaitu terhubungnya masyarakat ke lembaga keuangan.

II. SISTEM PEMBAYARAN DAN INKLUSI KEUANGAN Keuangan inklusif merupakan suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan, salah satunya adalah sistem pembayaran non tunai. Isu yang muncul selanjutnya adalah bagaimana menjembatani segmen masyarakat tertentu yang juga membutuhkan layanan jasa pembayaran tapi belum bersentuhan dengan dunia perbankan (unbanked people). Golongan ini belum tersentuh oleh dunia perbankan karena beberapa faktor, yaitu lokasi geografis yang jauh dari perbankan, atau mereka belum mengetahui fungsi lembaga keuangan. Masyarakat yang masuk dalam kategori ini sangat besar. Survei World Bank tahun 2010 menunjukan sekitar 62% masyarakat Indonesia masuk dalam golongan tersebut. Artinya dengan perkiraan penduduk saat ini yang berjumlah kurang lebih 250 juta, 150 juta belum tersentuh perbankan, apalagi menggunakan produk bank khususnya sistem pembayaran non tunai. Survei neraca rumah tangga yang dilakukan Bank Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan hanya 48% dari total rumah tangga di Indonesia yang memiliki tabungan dan simpanan di bank, lembaga keuangan non bank, dan non lembaga keuangan. Dengan kata lain, 52% rumah tangga di Indonesia belum memiliki tabungan sama sekali. Sementara itu, hasil financial literacy baseline survei yang dilakukan BI Jambi menunjukkan hasil yang serupa meskipun sedikit lebih baik, yakni 53% dari total rumah tangga sudah memiliki tabungan dan simpanan di bank. Sementara, 47% sisanya tidak pernah menggunakan layanan/produk bank.


78


Menilik berbagai hasil survei ini, masih banyaknya penduduk yang belum terjangkau layanan jasa keuangan menunjukkan sistem keuangan belum berjalan dengan optimal. Bayangkan benefit yang bisa didapat perekonomian Indonesia bila kita bisa membuat 80 persen populasi ini terhubung dengan pembayaran elektronik, seperti misalnya mobile

branchless banking.

III. POTENSI PENGEMBANGAN Potensi unbanked people yang sedemikian besar tersebut dapat digarap oleh perbankan bekerja sama dengan lembaga yang memiliki basis jaringan distribusi luas sampai ke pelosok seperti Kantor Pos Indonesia. Pola kolaborasi ini juga dapat dikembangkan lagi dengan perusahaan yang memiliki basis infrastruktur teknologi informasi, seperti penyedia jaringan seluler. Harapannya, perlahan-lahan tingkat awareness unbanked people akan meningkat terhadap produk maupun jasa pembayaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan yang dapat memfasilitasi perluasan dan penyebaran produk dan jasa keuangan secara lebih merata, melalui edukasi dan diseminasi informasi, khususnya pada masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Kebijakan tersebut harus dapat dilakukan secara customized, menyesuaikan dengan karakteristik sosial, ekonomi, demografi, dan keberadaan serta jarak bank ke tempat tinggal. Untuk itu, diperlukan inovasi produk dan jasa perbankan yang bersifat mudah, murah, dan aman.

IV. GNNT Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) adalah Gerakan Nasional untuk mendorong masyarakat menggunakan sistem dan instrumen pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran. Pencanangan GNNT itu sendiri telah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2014 lalu yang dihadiri oleh Presiden RI. Banyak manfaat yang didapat masyarakat dengan melakukan pembayaran secara non tunai. Secara nasional akan meningkatkan efisiensi perekonomian, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan keamanan dan kecepatan dalam bertransaksi. Salah satu contoh permasalahan sederhana dalam melakukan pembayaran secara tunai adalah pembayaran lebih dari jumlah nominal transaksi yang kita lakukan. Nilai transaksi yang seharusnya kita bayar sebesar Rp. 125.385,00 akan dibulatkan menjadi Rp. 125.400,00 atau bahkan lebih dari itu. Selain masalah pembulatan, salah satu persoalan yang selama ini membelenggu perekonomian nasional untuk dapat bersaing di era globalisasi adalah fenomena ekonomi biaya TRIWULAN IV 2014| KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI

79


tinggi, misalnya praktek pungutan liar, suap, korupsi, dan lemahnya layanan serta tata kelola birokrasi. Ini semua dapat mempengaruhi efisiensi perekonomian nasional. Permasalahan itu sejatinya dapat diatasi dengan penggunaan transaksi non tunai yang memungkinkan seluruh transaksi tercatat secara elektronis dan lebih efisien dari sisi waktu, media, dan biaya transaksi. Gerakan Nasional Non Tunai ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (Less Cash

Society/LCS).

V. UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN Dalam mewujudkan masyarakat Less Cash Society (LCS), dibutuhkan upaya dan sinergisitas antara Bank Indonesia, Pemerintah, institusi, dan lembaga terkait lainnya. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga teknis antara lain inisiatif Bukan Pajak (PNBP) di seluruh kementerian teknis, pembayaran pajak secara non tunai, pembayaran retribusi non tunai, penyaluran bantuan siswa miskin melalui rekening bank Semua upaya tersebut selain akan meningkatkan efisiensi pembayaran juga meningkatkan governance pengelolaan keuangan negara. Berbagai potensi kebocoran dapat dihindari, pencatatan dan rekonsiliasi bisa lebih cepat dan tepat. Pada gilirannya perencanaan dan eksekusi anggaran menjadi lebih efekif, transparan dan memenuhi tata kelola yang baik. Secara makro, negara yang sudah mengarah ke non tunai paling tidak memiliki tiga keuntungan. Pertama efisiensi transaksi ekonomi. Pastinya perputaran uang akan lebih cepat, yang pada akhirnya aktivitas ekonomi masyaratnya di segala aspek akan lebih bergairah. Kalau ini merata, tentunya pendapatan nasional akan meningkat, karena tingkat konsumsi meningkat yang tentunya akan menggerakan permintaan negara tersebut.

pada tahun 2013 menghasilkan temuan bahwa tumbuhnya penggunaan produk pembayaran elektronik seperti kartu kredit dan debit berkontribusi sebesar US$6,4 miliar (Rp80 triliun) terhadap PDB Indonesia. Studi yang dilakukan di 56 negara termasuk Indonesia tersebut, yang merepresentasikan 93% dari total PDB global, menyimpulkan bahwa penggunaan kartu pembayaran dapat lebih meningkatkan efisiensi serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara global, pembayaran elektronik berkontribusi sebanyak US$ 983 milyar terhadap PDB di 56 negara dalam kurun waktu 20082012. Dalam kurun waktu yang sama, PDB di negara-negara tersebut rata-rata tumbuh sebesar 1.8%. TRIWULAN IV 2014| KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI

80


Meskipun lebih praktis dan aman, tidak semerta-merta membuat masyarakat begitu saja beralih ke instrumen non tunai. Perlu ada upaya mengubah mindset masyarakat melalui regulasi yang tepat, kampanye berkesinambungan, dan pemberian berbagai insentif atas penggunaan alat pembayaran non tunai. Misal dengan adanya diskon atas penggunaan

prepaid card untuk pembayaran ongkos bis atau kereta dll. Sementara bagi mereka yang tetap menggunakan uang tunai akan membayar biaya normal yang tentunya lebih mahal. Dengan kepraktisan dan kecanggihannya, instrumen non tunai juga mampu membuka peluang tumbuhnya industri-industri baru, antara lain e-commerce yang saat ini sedang tumbuh dengan pesat di Indonesia. Bahkan pada tanggal 12 Desember 2014 ada perayaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) dimana berbagai toko online besar di Indonesia secara serentak memberikan promo dan diskon besar-besaran selama satu hari saja. Untuk bertransaksi di toko online, dibutuhkan instrumen non tunai seperti transfer uang, kartu debet, dan kartu kredit untuk melakukan pembayaran. Potensi pasar non tunai ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Redwing Asia pada eCommerce in Indonesia a big bang waiting to happen Para ahli industri memperkirakan bahwa potensi eCommerce di Indonesia akan bernilai sekitar US$10-12 miliar pada tahun 2015. Hal ini didorong oleh meningkatnya penggunaan smartphone serta pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Tingkat penetrasi internet di Indonesia juga diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dari 55 juta pengguna di tahun 2012 menjadi 125 juta pengguna di tahun 2017. Sementara itu, tingkat kepemilikan smartphone juga diperkirakan akan naik sebanyak 20 persen pada tahun 2012, menjadi 52 persen di tahun 2017. Sebagai

bentuk

komitmen

atas

perluasan penggunaan instrumen non tunai, Bank Indonesia menjadikan GNNT sebagai gerakan tahunan yang didukung dengan berbagai kegiatan untuk mendorong meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan instrumen non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran. Tahun 2014 lalu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia mendorong kerjasama antara Universitas Jambi dan Bank Rakyat Indonesia melalui penggunaan Kartu Mahasiswa yang terintegrasi dengan produk electronic money BRIZZI. Kini seluruh mahasiswa Universitas Jambi yang berjumlah lebih dari 10.000 orang dapat berbelanja hanya berbekal kartu mahasiswa mereka.


81


BAB IV KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan triwulan IV 2014 mencapai Rp3,2 triliun (terealisasi sebesar 102,6% dari APBD-P 2014), sementara itu realisasi belanja melonjak cukup tinggi dari triwulan sebelumnya, dari Rp1,8 triliun pada triwulan III 2014 menjadi Rp3,2 triliun pada triwulan IV 2014 (terealisasi 88,2%). Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu, nilai realisasi pendapatan dan belanja mengalami peningkatan masingmasing sebesar 20,2% dan 8,7%. Akan tetapi, pangsa (share) belanja modal yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada APBD-P 2014 hanya sebesar 25,3%, jauh lebih kecil dibandingkan share belanja operasi yang mencapai 60,4%. Share belanja modal pada tahun ini pun lebih kecil dibandingkan pada APBD-P 2013 dan 2012 (31,5% dan 26,1%). Seiring dengan hal tersebut, realisasi belanja modal pemerintah pusat pada triwulan IV 2014 hanya sebesar 34,1% (menurun dibandingkan triwulan IV 2013 yang mencapai 43,1% dan triwulan IV 2012 yang mencapai 49,0%) A. Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan IV Tahun 2014 Pada Triwulan IV tahun 2014, realisasi pendapatan Provinsi Jambi sebesar Rp3,2 triliun atau mencapai 102,6% dari APBD-P tahun 2014 (Rp3,1 triliun). Berdasarkan jenisnya, pendapatan terbesar masih tergantung dari transfer pemerintah pusat yang mencapai Rp1,9 triliun (58,7% dari total pendapatan). Adapun proporsi terbesar dalam pendapatan transfer dari APBN tersebut adalah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp948,3 miliar (29,6% dari total pendapatan Jambi) (Tabel 4.1).

83

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan melalui pajak, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah dan lainnya mencapai Rp1,3 triliun (41,3% dari total pendapatan). Angka pendapatan tersebut meningkat 32,7% dibanding triwulan IV 2013. Pendapatan terbesar disumbangkan oleh, pajak daerah yang mencapai Rp1,0 triliun pada akhir tahun 2014 (31,5% dari total pendapatan), lebih besar dari DAU yang didapatkan dari Pemerintah Pusat. Tabel 4.1. Perkembangan Pendapatan APBD Provinsi Jambi s.d Triwulan IV Tahun - 2014

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Setda Provinsi Jambi (diolah)

B. Realisasi Belanja Daerah Triwulan IV Tahun 2014

Pada triwulan IV 2014, realisasi belanja Provinsi Jambi mencapai Rp3,2 triliun atau mencapai 88,2% dari APBD-P 2014 (Rp3,6 triliun). Nilai realisasi tersebut meningkat Rp257,6 miliar atau 8,7% dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan jenisnya, realisasi belanja operasional masih menjadi yang terbesar, yaitu sebesar Rp1,9 triliun atau 60,0% dari total belanja tahun 2014 (terealisasi sebesar 87,6% dari APBD-P 2014) (Tabel 4.2). Komponen belanja operasional terbesar adalah untuk belanja barang yang mencapai Rp812,9 miliar (terealisasi 85,9% dari APBD-P 2014) dan diikuti oleh belanja pegawai Rp570,4 miliar (terealisasi sebesar 86,7% dari APBD-P 2014). Kedua jenis komponen belanja tersebut merupakan belanja rutin. 84


KEUANGAN PEMERINTAH DAERAHKeuangan Pemerintah Dareah

Sementara

itu,

realisasi

belanja

modal

yang

bertujuan

untuk

pembangunan infrastruktur terealisasi sebesar Rp821,0 miliar (mencapai 89,3% dari APBD-P 2014). Terdapat lonjakan yang cukup tinggi dalam realisasi belanja modal dari triwulan III 2014 dengan triwulan IV 2014 (meningkat Rp375,2 miliar) yang disebabkan oleh banyaknya proyek pembangunan yang selesai pada akhir tahun 2014, sehingga pembayaran penuh dapat dilakukan pada triwulan IV 2014. Alokasi belanja modal dalam APBD-P 2014 hanya sebesar 25,3%, lebih rendah dibandingkan alokasi pada APBD-P 2013 yang mencapai 31,5%. Nilai realisasi belanja modal terbesar adalah belanja jalan, irigasi dan jaringan dengan total Rp547,1 miliar (dapat terealisasi 92,6% dari APBD-P). Belanja ini digunakan untuk membangun infrastruktur yang paling berdampak pada kehidupan masyarakat Provinsi Jambi. Dari segi penyerapan anggaran, belanja bangunan dan gedung, yang mengindikasikan pembangunan yang pesat yang didorong oleh kondisi ekonomi yang kondusif di Provinsi Jambi, membukukan penyerapan anggaran terbesar jika dibandingkan dengan APBD-P nya (terealisasi 94,7% dari APBD-P 2014). Infrastruktur yang dibangun beserta sarana dan prasarananya tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi yang lebih tinggi di tahun 2015. Tabel 4.2. Perkembangan Belanja APBD Provinsi Jambi S.d Triwulan IV Tahun -2014

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Setda Provinsi Jambi (diolah)


85


C. Keuangan Pemerintah Pusat di Daerah

Penerimaan pajak pusat di wilayah Jambi selama tahun 2014 mencapai Rp3,2 triliun, meningkat 4,7% (yoy) dibandingkan akhir tahun 2013 (Rp3,1 triliun) (Tabel 4.3). Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya Pendapatan Pajak Dalam Negeri (4,6%(yoy)) seiring dengan naiknya pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) (13,0%(yoy)) sejalan dengan meningkatnya daya beli dan penghasilan masyarakat Provinsi Jambi. Peningkatan lainnya terdapat pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) lainnya yang meningkat 10,2%(yoy)) dan Penerimaan SDA (Sumber Daya Alam) (40,2%(yoy)).

Peningkatan

SDA

disebabkan

oleh

naiknya

pendapatan

pertambangan umum, terutama dari sektor pertambangan batubara dan migas seiring dengan mulai bangkitnya sektor pertambangan di provinsi Jambi. Penurunan dirasakan oleh Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional (20,1%(yoy)) sejalan dengan turunnya turunnya Pendapatan Bea Masuk karena terjadinya penurunan impor di Provinsi Jambi yang cukup dalam. Tabel 4.3. Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi (dalam satuan Rupiah )

Sumber: Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Kanwil Provinsi Jambi (diolah)

Berdasarkan komposisinya, penerimaan pajak terbesar adalah dari pendapatan Pajak Dalam Negeri yang mencapai Rp2,9 triliun (88,8%) dan diikuti oleh Pendapatan PNPB lainnya sebesar Rp242,6 miliar (7,5%) (Grafik 4.1). 86



Apabila dirinci lebih lanjut, pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp1,41 triliun (49,5%) dan diikuti oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,34 triliun (47,1%) (Grafik 4.2).

Grafik 4.1 Pangsa Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi (%)

Grafik 4.2 Pangsa Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri di Provinsi Jambi (%)

Tabel 4.4. Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi

(dalam satuan Rupiah )



87


Grafik 4.3. Pangsa ( Share ) Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi


Sementara itu, belanja pemerintah pusat di wilayah Jambi sepanjang tahun 2014 terealisasi sebesar Rp4,9 triliun, meningkat 1,0% (yoy) dibandingkan total realisasi belanja tahun 2013 (Tabel 4.4). Naiknya angka realisasi belanja tersebut utamanya disebabkan oleh meningkatnya Belanja Pegawai sebesar Rp222,9 miliar (15,4% (yoy)) serta Belanja Barang sebesar Rp223,3 miliar (18,4% (yoy)) dibandingkan dengan tahun 2013. Berdasarkan pangsanya, belanja tertinggi pemerintah pusat sebagian besar untuk Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp1,7 triliun (33,4%) (pada tahun 2013 hanya sebesar 29,3%) yang utamanya digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan (Rp1,6 triliun). Belanja Barang menjadi belanja kedua terbesar (Rp1,4 triliun) (pangsa meningkat dari 24,6% pada 2013 menjadi 28,8%) (Grafik 4.3). Namun di sisi lain, Belanja Modal yang merupakan belanja yang dikeluarkan untuk meningkatkan infrastruktur yang berperan penting dalam menggerakkan roda prekonomian di Provinsi Jambi justru mengalami penurunan sebesar Rp267,6 miliar (15,7% (yoy)) pada tahun 2014. Penurunan Belanja Modal ini dikhawatirkan dapat mengganggu perkembangan infrastruktur di Provinsi Jambi, dimana infrastruktur adalah komponen utama dalam kemajuan perekonomian. Pangsa Belanja Modal turun dari 34,5% pada tahun 2013 menjadi 28,8% pada 2014. 88



D. Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah simpanan Pemerintah Daerah di perbankan Jambi pada triwulan III 2014 turun 64,8% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp1,4 triliun seiring

dengan

mulai terealisasinya komponen

belanja pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 (Grafik 4.4). Penurunan simpanan terbesar disebabkan oleh turunnya simpanan deposito dari Rp1,9 triliun pada triwulan sebelumnya menjadi Rp610 miliar pada triwulan laporan atau turun sebesar 68,5%. Selanjutnya, penurunan drastis juga terjadi pada simpanan dalam bentuk giro dari Rp1,9 triliun pada triwulan sebelumnya menjadi Rp740 miliar pada triwulan laporan atau turun sebesar 61,7%.

Grafik 4.4. Perkembangan Deposito dan Giro Pemerintah Daerah Provinsi Jambi



89


BAB V KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN UMP provinsi Jambi pada tahun 2015 meningkat 13,83% yaitu dari Rp1.502.230,- menjadi Rp1.710.000. UMP tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung dan Bengkulu. Pada September 2014, garis kemiskinan Provinsi Jambi mengalami kenaikan 3,4% menjadi Rp329.181 per kapita per bulan yang diikuti dengan peningkatan persentase penduduk miskin dari 7,92% menjadi 8,39%. Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan laporan mengalami penurunan yaitu menjadi 95,06 dari 96,21 pada triwulan lalu.

A. Upah Minimum Provinsi (UMP) UMP Provinsi Jambi pada tahun 2015 meningkat 13,83% yaitu dari Rp1.502.230,- menjadi Rp1.710.000,-. Nilai UMP tersebut sedikit diatas KHL Jambi (Rp.1.708.174,-) dan kenaikan UMP tersebut lebih tinggi dari pada angka inflasi Jambi tahun 2014 (8,72%). Sementara itu, dibandingkan dengan provinsi lainnya, UMP Jambi berada di urutan keenam dari sepuluh provinsi di Sumatera, dan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung dan Bengkulu. (tabel 5.1.). Tabel 5.1. Perbandingan UMP Wilayah Sumatera No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Provinsi BANGKA BELITUNG SUMSEL KEPRI NAD RIAU JAMBI SUMUT SUMBAR LAMPUNG BENGKULU

UMP 2012 1,100,000 1,195,220 1,015,000 1,400,000 1,238,000 1,142,500 1,200,000 1,150,000 975,000 930,000

2013 1,265,000 1,350,000 1,365,087 1,550,000 1,400,000 1,300,000 1,305,000 1,350,000 1,150,000 1,200,000

Sumber : Dinsosnakertrans Provinsi Jambi

91

2014 1,640,000 1,825,600 1,665,000 1,750,000 1,700,000 1,502,230 1,505,850 1,490,000 1,399,037 1,350,000

2015 2,100,000 1,974,346 1,954,000 1,900,000 1,878,000 1,710,000 1,625,000 1,615,000 1,581,000 1,500,000

% 28.05 8.15 17.36 8.57 10.47 13.83 7.91 8.39 13.01 11.11

KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN

Tahapan penentuan UMP di Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP226/MEN/2000. Sebelum penetapan UMP tahun 2015 oleh Gubernur, Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan asosiasi pengusaha, serikat pekerja, dan dinas terkait melakukan survei secara triwulanan untuk mengetahui Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi Jambi. Survei tersebut telah dilaksanakan pada bulan Mei/Juni, September, dan awal Oktober 2014. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan UMP antara lain; nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, dan usaha yang paling tidak mampu (marginal). Namun demikian, dari 5 (lima) faktor tersebut, nilai KHL-lah yang dominan menjadi

faktor

pertimbangan

penetapan

UMP

karena

nilainya

lebih

mencerminkan kondisi riil berdasarkan hasil survei. Selanjutnya, berdasarkan KHL yang telah ditetapkan Dewan Pengupahan, Gubernur menetapkan besarnya UMP. Berdasarkan diskusi dan liaison yang dilakukan Bank Indonesia Provinsi Jambi terhadap beberapa asosiasi perusahaan, didapatkan informasi bahwa kenaikan UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya produksi karena mayoritas perusahaan telah menetapkan standar gaji yang lebih tinggi dari UMP. Namun kenaikan harga BBM dan inflasi akan mempengaruhi kenaikan biaya tenaga kerja tahun berikutnya. Sebagian besar perusahaan menyiasati kenaikan UMP tersebut dengan meningkatkan efektifitas, melakukan efisiensi kerja dan menyesuaikan harga jual produk dengan ongkos produksi. B. Kemiskinan Garis kemiskinan di Provinsi Jambi untuk wilayah kota dan desa pada bulan September 2014 meningkat 3,4% menjadi Rp329.181/bulan/orang (tabel 5.2.). Menurut wilayahnya, garis kemiskinan untuk masyarakat kota lebih tinggi yaitu mencapai Rp390.931/kapita/bulan sementara untuk masyarakat desa 92



sebesar Rp302.162/kapita/bulan. Garis kemiskinan kota dan desa tersebut samasama mengalami peningkatan dibandingkan Maret 2014. Dari jenis mendominasi

komponennya,

peranan

komoditas

makanan

(77,38%)

dibandingkan komoditas non makanan (22,62%) (perumahan,

sandang, pendidikan dan kesehatan). Komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras sedangkan komoditi bukan makanan adalah perumahan. Jumlah penduduk miskin pada September 2014 adalah 281,75 ribu orang yang terdiri dari penduduk miskin kota sebanyak 109,07 ribu orang dan penduduk miskin desa sebanyak 172,68 ribu orang. Jumlah penduduk miskin tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Maret 2014 dan menyebabkan peningkatan persentase penduduk miskin dari 7,92% menjadi 8,39%. Namun demikian, persentase penduduk miskin Provinsi Jambi tersebut lebih rendah dari angka nasional yang pada September 2014 mencapai 10,96%. Tabel 5.2. Garis Kemiskinan Provinsi Jambi Maret 2014 Wilayah

Makanan

Non Makanan

Total

September 2014 Non %GK Makanan Makanan Makanan

(dalam satuan Rp/kapita/bulan)

Kota Perdesaan Kota + Desa

280,327 230,895 245,969

98,856 60,638 72,293

379,183 291,534 318,262

%GK Makanan

Total

(dalam satuan Rp/kapita/bulan)

73.93 79.20 77.29

290,152 239,213 254,718

100,778 62,948 74,463

390,931 302,162 329,181

74.22 79.17 77.38

Sumber : Susenas, BPS 2014

Tabel 5.3. Jumlah Penduduk Miskin Wilayah

Persentase Penduduk Miskin September 2013

Kota Perdesaan Kota + Desa

10.41 7.54 8.41

Jumlah Penduduk Miskin

Maret 2014 September 2014 September 2013 9.85 7.07 7.92

10.67 7.39 8.39

104.92 172.82 277.74

Maret 2014

September 2014

100.12 163.68 263.80

109.07 172.68 281.75

Sumber : Susenas,BPS 2014

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi (melalui Bulog Divre Jambi) untuk mensukseskan program pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan yaitu secara rutin membagikan beras miskin (raskin) TRIWULAN IV 2014 | KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI

93


kepada masyarakat yang berhak. Pada triwulan laporan, penyaluran raskin mencapai sebesar 2.616 ton, turun 70,0% dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 8.721 ton (grafik 5.1). Penurunan penyaluran raskin selama triwulan IV 2014 disebabkan oleh faktor telah disalurkannya jatah raskin bulan November dan Desember 2014 pada bulan Maret dan April 2014 dan tidak terdapat raskin tambahan selama 2014.

Ribu ton

Grafik 5.1. Penyaluran Raskin di Provinsi Jambi Pertumbuhan Raskin (%) 150.00

14 12.5

12.4

12

10.8

8

8.7

8.1

7.8

100.00

9.8

9.3

10

50.00

6.1

6

4

-

4.2

3.3

2.6

2

-

(50.00) (100.00)

TW I

TW II

TW III TRW IV TW I

2012

TW II

TW III TRW IV TW I

2013

TW II

TW III TW IV

2014

Sumber: BULOG Divre Jambi

C. Kesejahteraan Untuk melihat indikator kesejahteraan petani pada triwulan laporan, antara lain dapat menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi. Pada bulan Desember 2014, NTP sebesar 95,06 atau turun 115 bps dibandingkan September 2014.11 Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan indeks yang diterima petani yang jauh lebih kecil dibandingkan kenaikan indeks yang dibayar petani. Secara keseluruhan semua sub sektor mengalami kenaikan indeks yang diterima petani namun pada beberapa sub sektor terjadi kenaikan yang jauh lebih besar pada indeks yang dibayar petani akibat kenaikan BBM. 11

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam bentuk persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang atau jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Sehingga, NTP dapat dikatakan sebagai cerminan atau indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Sejak Desember 2013 dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan NTP dari tahun dasar 2007=100 menjadi tahun dasar 2012=100. Perubahan tahun dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi pertanian dan pola konsumsi rumah tangga di perdesaan, serta perluasan cakupan subsektor pertanian dan provinsi dalam penghitungan NTP, agar penghitungan indeks dapat dijaga ketepatannya.

94



Nilai tukar petani sub sektor tanaman pangan berupa padi dan palawija mengalami sedikit kenaikan menjadi 94,71 dari triwulan sebelumnya 94,47 disebabkan kenaikan indeks yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan indeks dibayar petani seiring dengan kenaikan permintaan beras dan beberapa tanaman palawija (beras, wortel, ketimun, jagung manis dan kacang panas) yang mengalami inflasi pada Desember 2014. Nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan pada triwulan laporan mengalami penurunan menjadi dibawah 100 (99,50), padahal sejak Januari 2014 hingga November 2014 selalu berada sedikit diatas 100. Hal tersebut disebabkan kenaikan BBM yang mempengaruhi biaya produksi. Nilai tukar petani hortikultura dan peternakan mengalami penurunan meskipun terdapat kenaikan permintaan dan harga dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru yang ditandai dengan inflasi beberapa komponen diantaranya cabai merah dan daging sapi. Namun nilai kenaikan harga tersebut lebih kecil dibandingkan efek

kenaikan BBM yang mempengaruhi biaya

transportasi serta biaya produksi lainnya dari petani hortikultura dan peternakan. Nilai tukar petani tanaman perkebunan rakyat selama tahun 2014 menunjukkan tren penurunan dari 99,43 (triwulan I 2014), 98,22 (triwulan II 2014), 95,86 (triwulan III 2014) dan menjadi 94,31 pada triwulan IV 2014. Berdasarkan liaison ke dunia usaha, tren penurunan tersebut didorong oleh belum begitu membaiknya harga karet di level petani. Petani karet memilih tidak melakukan penyadapan pada saat harga karet di level petani dirasa sangat rendah karena tidak sebanding antara apa yang mereka usahakan dengan yang mereka terima. Petani-petani tersebut lebih memilih menjadi buruh pabrik atau bekerja pada orang lain untuk mendapatkan penghasilan.


95


Tabel 5.4. Nilai Tukar Petani (NTP) Per Sub Sektor (2012=100) 2013 KELOMPOK DAN SUB KELOMPOK

Des

2014 Maret

Juni

September

Desember

PERUBAHAN (%) ( Sept 2014 ke Des 2014)

1 Tanaman Pangan a Indeks Diterima Petani

105.74

110.05

108.28

108.65

114.47

5.36

b Indeks Dibayar Petani Nilai Tukar Petani (NTP-P)

111.08 95.19

112.10 98.18

112.26 96.45

115.01 94.47

120.87 94.71

5.10 0.25

2 Hortikultura a Indeks Diterima Petani

105.74

105.28

103.89

108.44

113.11

4.31

b Indeks Dibayar Petani Nilai Tukar Petani (NTP-H) 3 Tanaman Perkebunan Rakyat

111.08 95.19

111.52 94.40

111.97 92.78

114.20 94.96

120.18 94.11

5.24 -0.90

a Indeks Diterima Petani

108.63

111.23

110.08

109.78

113.29

3.20

b Indeks Dibayar Petani Nilai Tukar Petani (NTP-Pr) 4 Peternakan a Indeks Diterima Petani

110.58 98.24

111.87 99.43

112.08 98.22

114.52 95.86

121.10 94.31

5.75 -1.62

105.89

106.66

108.60

110.72

112.92

1.99

b Indeks Dibayar Petani Nilai Tukar Petani (NTP-Pt) 5 Perikanan

108.64 97.47

109.47 97.43

109.84 98.87

111.30 99.48

115.11 98.10

3.42 -1.39

a Indeks Diterima Petani

107.25

110.75

113.12

115.85

118.18

2.01

b Indeks Dibayar Petani Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)

109.49 97.95

108.59 100.10

111.10 101.82

112.90 102.62

118.78 99.50

5.21 -3.04

109.42 111.46 98.17

108.70 111.73 97.29

109.70 114.03 96.21

PROVINSI JAMBI a INDEKS YANG DITERIMA (It) b INDEKS YANG DIBAYAR (Ib) c NILAI TUKAR PETANI (NTPp)

107.26 110.33 97.21

113.57 119.47 95.06

3.53 4.77 -1.20

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

96


BAB VI PROSPEK PEREKONOMIAN

Laju pertumbuhan tahunan Provinsi Jambi pada triwulan I 2015 diperkirakan relatif membaik (1,7%-2,2% (qtq)) dibandingkan triwulan IV 2014. Kebijakan Pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi dan beberapa barang yang diproduksi BUMN (LPG 12 Kg dan semen) pada bulan Januari 2015 diperkirakan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih akan menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Jambi pada triwulan mendatang. Penurunan harga BBM bersubsidi, tren kenaikan harga komoditas kelapa sawit dan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 menjadi faktor yang menaikkan daya beli masyarakat dalam rangka mendorong konsumsi rumah tangga. Selain itu, realisasi beberapa proyek-proyek infrastruktur pemerintah Provinsi Jambi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan I 2015 disamping. Dari sisi penawaran, kontribusi pertumbuhan ekonomi Jambi masih akan didominasi sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor konstruksi. Inflasi pada triwulan I 2015 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2014 yaitu berada pada kisaran 6,2%-6,7% (yoy) dari sebelumnya 8,7% (yoy) pada triwulan laporan. Penurunan laju inflasi ini utamanya dipengaruhi oleh kelompok administered price dan volatile food. Dari sisi administered price, keputusan Pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi per tanggal 1 Januari 2015 dan 19 Januari 2015, menurunkan harga jual LPG 12 Kg serta semen produksi BUMN yang disusul dengan penurunan tarif angkutan umum akan menjadi penyumbang utama penurunan tekanan inflasi pada Triwulan I 2015. Namun demikian, rencana

97

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

kenaikan tarif listrik untuk 12 kategori pelanggan dam keputusan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg akan menahan penurunan inflasi pada triwulan I 2015. Sementara itu dari sisi volatile food, mulai stabilnya pasokan komoditas cabai merah pada triwulan I 2015 diperkirakan akan menurunkan tekanan inflasi pada sisi volatile food. Sementara itu, perkiraan panen raya di bulan Maret 2015 dan kebijakan pemerintah untuk melanjutkan program raskin pada tahun 2015 diperkirakan juga berkontribusi pada penurunan tekanan inflasi pada sisi volatile

food. Disamping itu, prakiraan cuaca yang cukup baik bagi sektor pertanian selama triwulan I 2015 yang diperkirakan masih berlanjut sampai dengan awal triwulan III 2015 dapat meningkatkan produksi dan pasokan bahan makanan. Beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan tekanan inflasi lebih tinggi dari perkiraan antara lain: adanya rencana penyesuaian tarif batas bawah angkutan udara oleh pemerintah dan tekanan dari sektor eksternal berupa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika serikat yang berpotensi meningkatkan inflasi inti (core inflation).

A. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan I 2015 diperkirakan pada kisaran 1,7%-2,2% (qtq), tumbuh relatif lebih tinggi dibandingkan triwulan laporan (1,1% qtq). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahunan Jambi pada triwulan I 2015 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 7,9%(yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan laporan yang tumbuh 7,5% (yoy). Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan berada pada kisaran 7,7%-8,2%. Berdasarkan analisis sisi penggunaan, pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi sumber utama perekonomian di triwulan mendatang. Penurunan harga BBM bersubsidi, tren kenaikan harga komoditas kelapa sawit dan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 menjadi faktor yang menaikkan daya beli masyarakat yang akan mendorong konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan

98



konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah diperkirakan juga semakin meningkat seiring dengan realisasi beberapa proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Ekspor diperkirakan tumbuh meskipun masih relatif terbatas seiring mulai membaiknya permintaan dan harga CPO global. Namun demikian, masih relatif belum membaiknya harga komoditas terutama karet di pasar global, diperkirakan akan berimbas pada menurunnya pendapatan masyarakat dan kinerja ekspor sehingga berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi Jambi. Berbeda dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi triwulan mendatang yang diperkirakan tumbuh dibandingkan triwulan laporan, hasil SKDU triwulan IV 2014 menyatakan bahwa responden belum optimis dalam memandang perekonomian triwulan mendatang. Hal ini tercermin dari nilai SBT perkiraan perkembangan dunia usaha pada triwulan I 2015 sebesar -0,6, meskipun jauh lebih baik dibandingkan realisasi SBT Triwulan IV 2014 (-13,0) (tabel 6.1). Tabel 6.1. Saldo Bersih Tertimbang Perkiraan Perkembangan Dunia Usaha Saldo Bersih Tertimbang No

Sektor/Subsektor

Triwulan I-2013

Triwulan II-2013

1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri Pengolahan

-

-

4

Listrik dan Air Minum

0.3

5

Bangunan

-

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7

Pengangkutan dan Komunikasi

8

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

9

Jasa-jasa Total

Triwulan III-2013

0.7

(0.7)

1.5

(3.1)

(1.0)

-

Triwulan IV-2013 (1.0)

Triwulan I-2014

Triwulan II-2014

Triwulan III-2014 -

Triwulan IV-2014 (10.5)

Triwulan I-2015*)

(6.9)

-

(1.4)

1.4

(1.4)

(1.4)

1.4

(0.5)

(1.0)

(0.2)

0.9

(1.0) 0.5

1.1

-

0.1

(0.2)

-

0.5

0.5

0.5

0.5

-

(0.7)

-

(3.4)

(3.4)

(3.4)

(3.4)

-

(0.9)

0.9

(4.6)

(6.3)

(7.0)

(1.6)

2.0

1.3

(0.7)

-

7.1

6.1

-

-

-

1.4

1.4

1.4

1.8

1.2

1.8

1.1

1.4

1.4

(0.9)

(3.3)

(1.0)

-

(1.6)

(0.5)

1.2

1.4

0.3

1.2

0.3

(0.6)

1.1

0.1

1.1

(6.9)

0.5

(10.2)

(13.0)

(0.6)

Keterangan : *) Angka perkiraan

Dari sisi lapangan usaha, sektor konstruksi diperkirakan masih akan meningkat yang didukung oleh meningkatnya pembangunan perumahan, pusat bisnis, hiburan dan rekreasi, dan perhotelan oleh perusahaan swasta berskala nasional/internasional serta investasi pemerintah daerah. Sementara itu, sektor pertanian diperkirakan tumbuh pada triwulan mendatang. Membaiknya tren harga komoditas internasional serta mulai meningkatnya permintaan global produk Crude Palm Oil (CPO) dan pinang akan mendorong pertumbuhan sub sektor tanaman perkebunan pada triwulan


99


mendatang. Hal ini juga didukung faktor cuaca masuknya musim hujan yang berdampak baik bagi produktivitas tanaman kelapa sawit. Sejalan dengan hal tersebut, sub sektor tanaman bahan makanan (tabama) juga diperkirakan akan tumbuh seiring dengan masuknya masa tanam dan perkiraan panen pada akhir triwulan I 2015. Namun demikian, masih rendahnya permintaan dan harga karet global berpotensi memberikan tekanan pada pertumbuhan sektor perkebunan dan menjadi faktor penahan laju pertumbuhan sektor pertanian. Relatif membaiknya pertumbuhan pada sektor pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit akan berdampak positif pada pertumbuhan sektor industri pengolahan khususnya kelapa sawit. Di sisi lain, penurunan kinerja perkebunan karet seiring dengan kondisi cuaca yang kurang mendukung bagi penyadapan karet diperkirakan berdampak terhadap penurunan produksi crumb

rubber. Dari sisi eksternal, masih rendahnya permintaan global dan potensi harga minyak dunia yang masih rendah pada triwulan I 2015 diperkirakan berdampak negatif bagi pertumbuhan industri pengolahan karet dan berpotensi menahan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan. Sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan sudah dapat kembali mencapai tingkat produksi seperti kondisi optimal di tahun 2012. Namun demikian, masih rendahnya harga minyak dunia perlu diwaspadai sebagai penghambat pertumbuhan di sektor pertambangan migas. Pertambangan non migas juga berpotensi mengalami perlambatan seiring dengan relatif stagnannya harga batu bara internasional, terjadinya kelebihan stok, serta rendahnya kadar kalori batubara Jambi.

B. Proyeksi Inflasi Inflasi pada triwulan I 2015 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2014 yaitu berada pada kisaran 6,2%-6,7% (yoy) dari sebelumnya 8,7% (yoy) pada triwulan laporan (grafik 6.2). Penurunan laju inflasi ini utamanya dipengaruhi oleh kelompok administered price dan volatile food.

100



Grafik 6.1. Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm) Kota Jambi Periode Tahun 2011 s.d. Januari 2015 serta Perkiraan Februari s.d Maret 2015 m-t-m (%) 4

2013

2011

2012

2015

2014

3

2 1 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-1 -2 -3

Catatan: Inflasi Februari - Maret 2015 adalah angka perkiraan dengan deviasi 0,5%

Grafik 6.2. Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy) Kota Jambi Periode Tahun 2011 s.d. Januari 2015 serta Perkiraan Februari s.d Maret 2015 y-o-y (%)

12

2011

10

2013

2012

2015

2014

8 6 4 2 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Catatan: Inflasi Februari - Maret 2015 adalah angka perkiraan dengan deviasi 0,5%

Grafik 6.3. Perkembangan Inflasi Tahun Kalender ( ytd) Kota Jambi Periode Tahun 2011 s.d. Januari 2015 serta Perkiraan Februari s.d Maret 2015 y-t-d (%)

12

2011

2012

2013

2014

2015

10 8

6 4 2 0 -2 -4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Catatan: Inflasi Februari - Maret 2015 adalah angka perkiraan dengan deviasi 0.5%

Dari sisi administered price, keputusan Pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi per tanggal 1 dan 19 Januari 2015 disertai penurunan harga jual elpiji 12 kg dan semen produksi BUMN per tanggal 19 Januari 2015 TRIWULAN IV 2014 | KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI

101


akan menjadi penyumbang utama menurunnya tekanan inflasi. Namun demikian, keputusan PLN untuk menaikkan tarif tenaga listrik (TTL) kepada pelanggan dengan daya listrik diatas 900 VA serta keputusan Pemerintah Daerah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 Kg sedikit menahan penurunan inflasi Triwulan I 2015. Sementara itu dari sisi volatile food, mulai stabilnya pasokan komoditas cabai merah pada triwulan I 2015 diperkirakan akan menurunkan tekanan inflasi pada sisi volatile food. Sementara itu, perkiraan panen raya di bulan Maret 2015 dan kebijakan pemerintah untuk melanjutkan program raskin pada tahun 2015 diperkirakan juga berkontribusi pada penurunan tekanan inflasi pada sisi volatile

food (masukkan faktor panen raya di Maret). Disamping itu, prakiraan cuaca yang cukup baik bagi sektor pertanian selama triwulan I 2015 yang diperkirakan masih berlanjut sampai dengan awal triwulan II 2015 dapat meningkatkan produksi dan pasokan bahan makanan. Beberapa komoditas yang akan menjadi penyumbang utama inflasi di triwulan mendatang adalah tarif listrik, bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, mobil, motor, rokok kretek filter, serta beberapa komoditas bahan makanan seperti daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras dan udang. Di sisi lain, komoditas yang akan menjadi penyumbang utama deflasi adalah bensin, solar, beberapa tarif angkutan dan kelompok volatile food seperti cabai merah dan beras. Faktor yang berpotensi memberikan tekanan inflasi selama triwulan mendatang dan menyebabkan perkiraan inflasi keluar dari sasaran antara lain 1) adanya rencana penyesuaian tarif batas bawah angkutan udara oleh pemerintah 2.) tekanan dari sektor eksternal berupa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika serikat yang berpotensi meningkatkan inflasi inti (core inflation) dan 3.) kondisi infrastruktur (jalan, jembatan) yang masih terkendala serta terhambatnya arus di pelabuhan yang akan meningkatkan biaya distribusi dan transportasi barang dan jasa. Beberapa hal tersebut diperkirakan dapat menjadi pemicu meningkatnya angka inflasi pada triwulan I tahun 2015.

102



C. Rekomendasi Kebijakan Menyikapi kondisi perekonomian triwulan IV 2014 serta proyeksi ekonomi triwulan I 2015, beberapa hal yang patut menjadi perhatian adalah: 1. Meningkatkan dan mempertahankan kinerja perkebunan dan industri karet sebagai komoditas utama Provinsi Jambi melalui: a) Revitalisasi kebun karet untuk meningkatkan produktivitas tanaman; b) Meningkatkan ketrampilan SDM khususnya petani karet melalui pendampingan dan konsultasi teknis dan penguasaan teknologi di bidang karet; c) Menggalakkan penertiban praktek karet kotor; d) Membangun jaringan kelembagaan petani dengan industri pengolahan karet untuk mengurangi rantai perdagangan yang tidak sehat; e) Memperbaiki sistem tata niaga karet melalui proses lelang yang melibatkan koperasi petani karet; f) Membangun pusat informasi harga karet dan komoditas utama lainnya yang mudah diakses sampai ke level petani. g) Membangun

industri

hilir

berbasis

komoditas

karet

dengan

memberikan kemudahan izin, pembiayaan, dan pengembangan; h) Mengembangkan industri karet yang terintegrasi meliputi industri inti, penunjang, dan industri terkait lainnya. 2. Penguatan

fungsi

dan

Peran

TPID

Provinsi

Jambi

serta

TPID

Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dalam pengendalian inflasi melalui: a) Perencanaan dan pelaksanaan program kerja/aksi nyata baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat; b) Optimalisasi fungsi koordinasi antara TPID bersama SKPD terkait dalam rangka pengawasan produksi dan distribusi barang/komoditas utama penyumbang inflasi; c) Memperkuat fungsi TPID dalam mengendalikan ekspektasi inflasi masyarakat melalui strategi komunikasi yang tepat sasaran.


103


3. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk menekan biaya distribusi dan meningkatkan konektivitas antar daerah melalui: a) Mempercepat

pembangunan

jalan

penghubung

antara

daerah

produsen komoditas unggulan (karet dan kelapa sawit) menuju kawasan industri pengolahan dan pelabuhan, serta jalan penghubung daerah produsen bahan pangan menuju daerah konsumen. b) Optimalisasi jalur pengangkutan sungai untuk mendukung jalur distribusi via darat; c) Pembukaan jalur penerbangan baru yang terhubung dengan kota-kota di Pulau Sumatera untuk meningkatkan kerjasama antar daerah dan memperlancar jalur distribusi barang/jasa; d) Optimalisasi dan penguatan fungsi jembatan timbang di Provinsi Jambi untuk menjaga kualitas jalan sekaligus memantau arus barang yang masuk dan keluar Jambi sebagai modal untuk penyusunan peta surplus/defisit Provinsi Jambi; e) Percepatan realisasi pembangunan pelabuhan Ujung Jabung untuk meningkatkan kinerja ekspor Provinsi Jambi; 4. Reformasi struktural belanja APBD Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kota) di seluruh wilayah Provinsi Jambi dengan cara: a) Meningkatkan rasio belanja modal terhadap total belanja APBD Provinsi dan Kota di seluruh Provinsi Jambi. Share belanja modal pada APBD-P 2014 Provinsi Jambi hanya sebesar 25,3%, lebih kecil dibandingkan share belanja modal pada APBD-P 2013 (31,5%). Alokasi yang

lebih

besar

untuk

belanja

modal

untuk

meningkatkan

infrastruktur akan memperlancar distribusi barang dan jasa dan aktivitas perekonomian di Provinsi Jambi. b) Memprioritaskan

pembangunan

infrastruktur

(jalan,

jembatan,

pelabuhan) dalam rangka mempermudah dan mempercepat distribusi barang. Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya meningkatkan dana pemeliharaan jalan provinsi dan pembangunan beberapa pembangkit listrik. 104



c) Alokasi dana APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Pengendalian laju inflasi Provinsi Jambi utamanya di triwulan akhir tahun berjalan. Salah satu upaya pengendalian inflasi melalui pengembangan klaster ketahanan pangan (pengembangan teknologi dan kapabilitas SDM untuk meningkatkan produktivitas) dapat meningkatkan pasokan bahan pangan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. 5. Pembangunan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah Pemerintah Daerah perlu menarik investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya ke Provinsi Jambi dalam bentuk pembangunan industri hilir, utamanya industri hilir yang memanfaatkan bahan baku karet, sawit, dan batubara. Adanya industri hilir tersebut diharapkan dapat menjamin permintaan domestik yang stabil terhadap komoditas karet dan batubara ditengah melambatnya permintaan global dan rendahnya harga komoditas

internasional.

Kestabilan

permintaan

akan

mendorong

peningkatan pendapatan petani karet dan pelaku usaha batubara. Pembangunan industri hilir juga akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Percepatan pembangunan kawasan ekonomi Ujung Jabung dapat menjadi langkah awal dalam menarik investor untuk membangun industri hilir seperti pabrik ban dan produk turunan karet serta pabrik produk turunan CPO. Selain itu, pencipataan nilai tambah pada produk hasil industri hilir dapat menaikkan harga jual sehingga akan memberikan dorongan positif bagi kinerja ekspor yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Bentuk dukungan nyata yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dimulai dari promosi sektor unggulan dan potensi industri hilir di Provinsi Jambi, memberikan kemudahan perizinan dan memberikan insentif bagi calon investor yang akan mendirikan industri hilir di Provinsi Jambi.


105


LAMPIRAN

KAJIAN EKONOMI DAM KEUANGAN REGIONAL PROVINSI JAMBI


Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2013 Kategori

Lapangan Usaha 2

1

I 3

II 4

III 5

2014 IV 6

Total 7

I 8

II 9

III 10

IV 11

Total 12

A

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

7,730,204.3

9,355,243.1

8,683,167.1

9,789,777.1

35,558,391.6

9,156,312.6

11,152,525.8

12,170,927.7

10,311,749.6

42,791,515.7

B


8,106,702.7

8,150,935.2

9,246,232.2

8,465,253.6

33,969,123.8

9,132,302.3

9,175,252.7

9,138,815.6

7,936,479.8

35,382,850.5

C

Industri Pengolahan

3,930,634.0

3,730,555.0

3,586,021.7

3,804,192.4

15,051,403.0

3,890,700.3

4,058,367.7

4,138,534.3

4,177,834.5

16,265,436.8

D

Pengadaan Listrik, Gas

12,700.9

13,181.3

13,282.4

13,660.4

52,825.1

14,073.5

15,273.3

14,848.3

18,214.0

62,409.1

E

Pengadaan Air

44,582.4

45,626.4

46,607.4

47,685.5

184,501.6

51,079.1

50,864.0

52,174.9

52,776.8

206,894.7

F

Konstruksi

2,003,718.3

2,088,856.3

2,172,601.0

2,264,726.4

8,529,902.1

2,399,449.7

2,470,055.1

2,595,138.7

2,796,044.9

10,260,688.5

G

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

2,657,041.5

2,752,304.9

2,811,603.2

2,966,510.8

11,187,460.5

3,143,884.6

3,328,577.8

3,515,492.1

3,580,137.6

13,568,092.1

H

Transportasi dan Pergudangan

918,303.8

990,329.9

1,070,329.7

1,091,574.5

4,070,537.9

1,126,548.9

1,182,277.7

1,272,357.7

1,376,223.5

4,957,407.9

I

321,034.4

329,365.7

335,346.2

352,544.1

1,338,290.4

372,787.4

393,363.0

407,482.4

421,496.8

1,595,129.6

J

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Komunikasi Informasi

931,125.2

934,214.2

921,989.8

950,860.5

3,738,189.7

997,303.3

1,004,357.3

1,030,753.6

1,034,972.8

4,067,387.0

K

Jasa Keuangan

803,374.1

812,097.0

839,830.4

842,785.2

3,298,086.7

892,308.5

917,961.4

953,756.5

985,238.7

3,749,265.1

L

Real Estate

488,225.8

483,757.6

471,253.2

468,088.4

1,911,325.0

481,259.9

487,811.9

505,669.8

515,695.0

1,990,436.6

Jasa Perusahaan

342,185.6

351,496.9

363,593.5

365,081.3

1,422,357.3

375,065.9

387,897.9

401,468.3

414,095.8

1,578,527.9

O

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

625,217.4

1,002,188.6

1,015,523.5

1,910,222.2

4,553,151.7

1,699,267.3

1,851,051.7

2,133,518.4

2,274,775.1

7,958,612.4

P

Jasa Pendidikan

1,056,273.3

1,091,676.9

1,209,055.6

1,392,905.1

4,749,910.9

1,381,895.9

1,448,749.5

1,830,965.4

2,021,535.6

6,683,146.4

Q

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

282,668.3

293,938.1

305,414.4

334,325.7

1,216,346.5

327,614.7

347,563.9

376,664.0

388,069.1

1,439,911.7

Jasa lainnya

293,915.4

291,879.9

298,121.1

303,527.4

1,187,443.9

309,952.9

318,468.1

327,026.7

343,979.8

1,299,427.5

30,547,907.7

32,717,647.2

33,389,972.2

35,363,720.6

132,019,247.7

35,751,807.0

38,590,418.8

40,865,594.3

38,649,319.5

153,857,139.6

M,N

R,S,T,U

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Sumber : BPS Provinsi Jambi Tahun dasar 2010 A ngka sangat sementara

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2013 Kategori

Uraian 2

1

I 3

II 4

III 5

2014 IV 6

Total 7

I 8

II 9

III 10

IV 11

Total 12

A

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

6,383,223.1

7,604,250.7

7,304,336.5

7,475,238.0

28,767,048.2

7,928,701.1

8,010,636.9

8,237,760.5

8,332,222.8

32,509,321.3

B


7,241,636.6

7,508,506.7

7,967,823.2

7,883,182.5

30,601,149.0

7,697,413.3

7,840,131.3

8,180,838.3

8,090,251.8

31,808,634.7

C

Industri Pengolahan

3,060,012.9

3,131,703.9

3,109,797.3

3,242,246.6

12,543,760.8

3,233,516.0

3,294,253.6

3,312,882.8

3,289,782.4

13,130,434.7

D

Pengadaan Listrik, Gas

12,849.4

13,030.8

13,139.1

13,295.8

52,315.1

13,165.0

13,789.1

13,974.3

15,652.6

56,581.0

E

Pengadaan Air

40,479.5

39,852.4

39,514.7

38,115.8

157,962.4

39,210.0

39,683.1

40,235.0

41,343.1

160,471.1

F

Konstruksi

1,908,268.4

1,968,504.5

1,995,231.0

2,036,269.0

7,908,272.9

2,124,820.9

2,158,461.0

2,170,639.2

2,207,296.1

8,661,217.2

G

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

2,341,302.4

2,397,988.0

2,451,864.5

2,478,026.9

9,669,181.9

2,543,491.8

2,580,776.8

2,676,617.2

2,861,077.5

10,661,963.2

H

Transportasi dan Pergudangan

811,654.2

831,618.8

864,122.8

875,544.4

3,382,940.3

896,696.9

909,096.2

924,769.5

938,881.1

3,669,443.7

I

251,328.2

257,494.6

259,914.6

264,372.6

1,033,110.0

298,493.6

303,158.5

310,095.5

314,874.4

1,226,622.0

J

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Komunikasi Informasi

882,325.0

893,837.5

915,729.6

930,467.7

3,622,359.8

942,422.3

955,153.6

979,936.9

998,788.9

3,876,301.8

K

Jasa Keuangan

660,093.7

668,313.1

674,820.3

662,417.7

2,665,644.9

673,187.6

686,359.7

692,398.6

720,535.1

2,772,481.0

L

Real Estate

421,021.6

424,594.0

428,305.7

421,573.8

1,695,495.1

425,585.0

430,235.7

436,358.7

440,616.1

1,732,795.4

Jasa Perusahaan

291,119.3

292,167.4

294,718.6

293,830.0

1,171,835.3

298,975.4

304,466.2

310,600.2

316,366.3

1,230,408.0

O

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

858,685.6

922,507.5

866,096.9

1,005,270.0

3,652,560.0

984,345.8

1,028,687.6

1,044,349.1

1,083,774.8

4,141,157.3

P

Jasa Pendidikan

938,377.5

940,291.7

952,179.1

854,158.3

3,685,006.5

875,384.1

909,678.4

943,625.5

965,511.5

3,694,199.5

Q

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

260,829.7

270,457.9

267,832.9

303,833.6

1,102,954.2

308,834.0

313,942.8

320,742.4

325,957.4

1,269,476.6

Jasa lainnya

270,629.3

273,024.0

277,332.5

280,004.6

1,100,990.4

283,828.6

286,202.9

292,330.0

299,714.0

1,162,075.4

26,633,836.5

28,438,143.7

28,682,759.4

29,057,847.3

112,812,586.8

29,568,071.3

30,064,713.2

30,888,153.9

31,242,645.6

121,763,584.0

M,N

R,S,T,U

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Sumber : BPS Provinsi Jambi Tahun dasar 2010 A ngka sangat sementara

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan (Juta Rupiah) No

Kom ponen

2013 I

14,159,659.1

2014 IV 14,306,820.1

Total 55,144,580.5

I 14,803,978.5

II 15,074,887.8

III 15,730,444.1

IV 17,057,825.7

Total

Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga

2

Pengeluaran Konsumsi LNPRT

150,041.5

152,748.1

160,189.2

171,718.0

634,696.9

186,080.2

196,253.4

193,025.9

200,846.9

776,206.4

3

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

1,192,469.8

2,211,582.8

2,863,553.8

5,829,702.1

12,097,308.5

1,787,610.2

2,800,340.1

3,815,622.9

6,371,072.3

14,774,645.6

4

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

7,078,970.0

7,916,659.1

9,361,405.7

10,836,380.2

35,193,415.0

9,576,985.1

8,915,511.2

8,765,966.2

8,525,724.1

35,784,186.6

5

Perubahan Inventori

297,002.3

-194,254.6

1,065,191.7

-1,203,086.9

-35,147.5

1,694,940.2

1,677,480.8

479,514.6

-1,780,018.6

2,071,916.9

6

Ekspor Barang dan Jasa

23,263,004.2

22,918,837.8

22,018,104.4

21,805,085.0

90,005,031.4

23,196,279.4

25,888,772.5

28,773,749.0

25,849,191.0

103,707,991.8

Dikurangi Impor Barang dan Jasa

14,610,287.4

13,789,319.9

16,238,131.8

16,382,898.1

61,020,637.1

15,494,066.6

15,962,826.9

16,892,728.3

17,575,322.0

65,924,943.8

30,547,907.7

32,717,647.2

33,389,972.2

35,363,720.6

132,019,247.7

35,751,807.0

38,590,418.8

40,865,594.3

38,649,319.5

153,857,139.6

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

13,501,393.9

III

1

7

13,176,707.4

II

62,667,136.1

Sumber : BPS Provinsi Jambi Tahun dasar 2010 A ngka sangat sementara

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Penggunaan (Juta Rupiah) No

Kom ponen

2013 Tw 1

47,250,847.3

Tw 1 12,157,939.9

Tw 2 12,253,439.4

Tw 3 12,603,144.6

Tw 4 12,631,892.4

Total

Pengeluaran Konsumsi LNPRT

133,578.0

132,438.1

136,871.6

145,352.3

548,240.0

152,140.2

160,817.9

155,189.9

157,866.5

626,014.7

3

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

994,098.7

1,808,937.4

2,306,626.7

4,683,920.1

9,793,582.9

1,441,263.7

2,243,929.2

3,016,841.3

5,099,866.4

11,801,900.5

4

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

6,472,468.1

7,155,330.6

8,399,170.4

9,650,921.7

31,677,890.8

8,509,029.0

7,916,351.6

7,780,548.2

7,561,283.4

31,767,212.3

5

Perubahan Inventori

545,199.8

-507,221.7

681,463.7

-642,341.5

77,100.4

1,042,682.1

916,536.8

1,005,317.8

-1,064,030.0

1,900,506.7

6

Ekspor Barang dan Jasa

19,196,846.4

20,872,951.1

20,339,254.7

16,656,396.0

77,065,448.2

19,281,298.4

19,871,378.3

19,952,235.6

20,762,598.9

79,867,511.2

Dikurangi Impor Barang dan Jasa

12,322,243.3

12,757,508.1

15,111,251.8

13,409,519.6

53,600,522.8

13,016,282.1

13,297,740.0

13,625,123.5

13,906,832.1

53,845,977.8

26,633,836.5

28,438,143.7

28,682,759.4

29,057,847.3

112,812,586.8

29,568,071.3

30,064,713.2

30,888,153.9

31,242,645.6

121,763,584.0

Sumber : BPS Provinsi Jambi

11,973,118.2

Total

2

Tahun dasar 2010 A ngka sangat sementara

11,930,624.0

2014 Tw 4

Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

11,733,216.4

Tw 3

1

7

11,613,888.7

Tw 2

49,646,416.4

Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Jambi dan Bungo Tahun Dasar 2012=100

No

URAIAN KOTA JAMBI

1 UMUM / TOTAL 2 BAHAN MAKANAN 3 MAKANAN JADI,MINUMAN,ROKOK & TEMBAKAU 4 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BHN BAKAR 5 SANDANG 6 KESEHATAN 7 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 8 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN Sumber : BPS Provinsi Jambi

No

URAIAN KABUPATEN BUNGO

1 UMUM / TOTAL 2 BAHAN MAKANAN 3 MAKANAN JADI,MINUMAN,ROKOK & TEMBAKAU 4 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BHN BAKAR 5 SANDANG 6 KESEHATAN 7 PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA 8 TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN Sumber : BPS Provinsi Jambi

Jan-13 103.02 102.17 103.19 101.85 103.12 101.16 101.58 101.21

Jan-14 110.45 113.33 109.75 113.39 109.85 105.46 106.44 106.98

Feb-13 103.55 106.76 103.64 101.88 103.39 101.15 101.66 101.29

Feb-14 111.01 113.46 111.04 114.08 110.42 106.18 106.44 107.35

Mar-13 103.65 107.18 104.10 102.59 103.02 101.60 101.96 102.37

Mar-14 110.62 111.63 110.94 114.46 110.46 106.77 106.54 107.39

Apr-13 103.58 107.18 104.60 102.70 102.51 101.61 102.02 102.42

Apr-14 110.31 109.34 111.09 114.78 110.01 107.02 107.58 108.50

May-13 104.16 106.95 104.67 102.87 101.65 101.68 101.87 102.43

May-14 109.75 106.39 111.15 115.19 111.15 107.30 107.84 108.48

Jun-14 110.63 107.13 113.16 115.66 113.01 107.48 107.96 108.62

Jun-13 105.55 107.22 105.75 104.42 100.59 102.00 101.86 102.58

Jul-14 111.97 110.21 113.2 116.13 114.29 107.78 110.39 109.48

Jul-13 108.98 109.19 106.01 104.45 100.79 102.03 101.95 107.50

Aug-14 112.46 110.93 113.18 118.02 114.56 107.88 110.36 109.18

Aug-13 Sep-13 Oct-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 110.28 109.27 110.21 110.41 112.13 111.26 111.51 111.67 111.93 112.09 113.58 113.76 113.91 114.49 116.99 120.04 114.51 116.97 111.76 112.13 117.32 113.12 112.7 112.66 113.27 113.79 117.77 116.18 116.46 116.26 121.91 125.70 106.78 107.27 108.90 109.74 109.90 110.19 111.03 111.46 111.56 111.79 113.00 113.25 113.34 114.00 114.12 115.83 104.80 105.54 106.76 108.74 110.14 109.66 110.09 110.41 110.69 110.92 111.24 113.08 113.91 116.13 116.69 119.02 100.52 101.38 102.82 102.15 102.78 103.13 102.85 102.67 102.87 102.82 103.61 103.39 103.06 103.09 102.38 102.82 102.18 102.18 102.48 103.13 103.56 103.71 103.73 104.16 104.26 104.39 104.89 104.89 105.19 105.53 105.80 106.17 102.76 102.80 102.89 103.09 103.09 103.27 103.67 103.79 103.81 103.73 103.92 104.75 104.70 104.65 104.67 105.06 118.31 120.17 119.25 119.51 119.90 120.73 121.37 121.42 121.47 121.20 122.14 122.52 122.00 122.07 127.97 135.18

Sep-14 113.13 112.19 113.19 119.71 114.23 108.89 110.17 109.39

Oct-14 114.03 113.61 113.25 122.43 114.24 109.48 110.24 109.47

Nov-14 116.64 118.08 114.43 123.4 113.65 109.74 112.62 115.32

Dec-14 119.06 120.13 114.58 125.67 114.14 110.14 116.15 122.93


Daftar Istilah Ekspor adalah seluruh barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil. Impor adalah seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil. PDRB atas dasar harga pasar adalah penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian. PDRB atas dasar harga konstan merupakan perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya. Bank pemerintah adalah bank-bank yang sebelum program rekapitalisasi merupakan bank milik pemerintah (persero) yaitu terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI. Bank swasta adalah perbankan yang sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional sebelum dilakukannya program rekapitalisasi perbankan. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah simpanan masyarakat yang ada di perbankan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito.

Net Interest Margin (NIM) adalah selisih bersih antara biaya bunga operasional dengan pendapatan bunga operasional.

Loan to Deposits Ratio (LDR) adalah rasio antara kredit yang diberikan oleh perbankan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun.

Non Performing Loan (NPL) adalah jumlah kredit yang termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Cash inflows adalah jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.

Cash outflows adalah jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.

Net cashflows adalah selisih bersih antara jumlah cash inflows dan cash outflows pada periode yang sama terdiri dari Netcash Outflows bila terjadi cash outflows lebih tinggi dibandingkan cash inflows, dan Netcash inflows bila terjadi sebaliknya.

Administered prices adalah kelompok barang yang pergerakan harganya ditentukan oleh pemerintah baik secara keseluruhan maupun sebagian.

TIM PENYUSUN PENANGGUNG JAWAB V. Carlusa, Meily Ika Permata

KOORDINATOR PENYUSUN Ihsan Wahyu Prabawa

TIM PENULIS Unit Asesmen Ekonomi dan Keuangan Widyastanto Nugroho Galih Riyandi Chandra Apriyanto Nurcahaya Elisabet Sitinjak

KONTRIBUTOR Unit Statistik, Survei dan Liaison Unit Operasional Kas Unit Layanan Nasabah, Kliring, Perizinan & Pengawasan Sistem Pembayaran

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAMBI Tim Ekonomi dan Keuangan Jl. Jenderal Ahmad Yani No.14, Telanaipura, Jambi 36122 No. Telp. (0741) 62245, Fax No.(0741) 62112 Softcopy dapat diunduh di http://bi.go.id/web/id/Publikasi/Ekonomi_Regional/KER/Jambi Email : [email protected], [email protected] , [email protected] , [email protected]

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL Provinsi Jambi

Recommend Documents