TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syari’ah
Oleh: LAMA’ATUS SHABAH NIM. 032211123
JURUSAN JINAYAH SYIASAH FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) WALISONGO SEMARANG 2010
i
KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI’AH SEMARANG Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Semarang Telp/ fax (024)601291
PERSETUJUAN PEMBIMBING Lamp : 4 (empat) eksemplar
Kepada Yth.
Hal
Dekan Fakultas Syari’ah
: Naskah Skripsi An. Sdr lama’atus shabah
IAIN Walisongo di Semarang
Assalamu’alaikum Wr.Wb. Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara : Nama
: Lama’atus Shabah
Nomor Induk
: 032211123
Jurusan
: Jinayah Siyasah
Judul Skripsi
: Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Dengan ini saya mohon naskah skripsi tersebut dapat segara diujikan. Demikian harap menjadi maklum. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Semarang, 11 juni 2010 Pembimbing
R.R. Sugiharti. SH, MH Nip. 19450621 197203 2 001
ii
KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI’AH SEMARANG Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Semarang Telp/ fax (024)601291 PENGESAHAN Skripsi saudari NIM Fakultas Jurusan Judul
: Lama’atus Shabah : 032211123 : Syari’ah : Jinayah Siyasah : Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.
Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal: Selasa, 29 Juli 2010 Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2010/2011. Semarang, 29 Juli 2010 Ketua Sidang
Sekretaris Sidang
Rupi’i, M.Ag. Nip. 19730702 199803 1 002
R.R. Sugiharti. SH, MH Nip. 19450621 197203 2 001
Penguji I
Penguji II
Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. Nip. 19701208 199603 1 002
Drs. H. Musahadi, M.Ag. Nip. 19690709 199403 1 003 Pembimbing
R.R. Sugiharti. SH, MH Nip. 19450621 197203 2 001
iii
MOTTO
( :
)
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malakat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya (kepada mereka) dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan”.1
1
Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya : ALHIDAYAH,1992, hlm.951.
iv
PERSEMBAHAN
Ya Rahman, seandainya skripsi ini engkau beri arti, maka akan penulis persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidup penulis, penulis persembahkan pada : v
Abah (Dimyati Rois) dan Umi (Tho’ah). Tercinta yang selalu menyayangi dan membimbing kami putra-putrinya dengan tulus dan tanpa rasa lelah. Beliau berdua adalah orangtua kebanggaan kami.
v
Kakak-kakakku, Adik-adikku,dan kemenakanku tersayang ( Fadllullah, Alamudin, Lailatul Arofah, Qoomaruzzaman, Dik Hilmi, Thoha Mubarok, Husni Mubarok, Iqbal, Tafa, dan Dede Ulul ) Mereka yang selalu menyayangi penulis dengan sepenuh hati…
v
W.L yang sering bertengkar ama aku, tetapi yang juga bikin aku kangen selalu.
v
Saudara tersayang Pa’De,-Bu’De, Pa’Like,-Bu’Like beserta keluarga semuanya yang selalu memberikan semangatnya bagi penulis
v
Segenap pengurus Pon-Pes
Al-Fadllu wal Fadlilah yang selalu memberi
motifasinya pada penulis. v
Temen-temenku (Mbak Naifah, Mbak Istianah, fawaz, amin, Alfi, Hera, Farida, Wika, naila, mujiati, dan ikhrom ) yang tetap aksis.
v
Semua pihak yang telah membantuku yang tak bisa kusebut satu persatu.
v
DEKLARASI
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain,kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.
Semarang,11 Juni 2010 M. Deklarator,
Lama’atus shabah NIM.302211123
vi
ABSTRAKSI
Eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak berkeperi kemanusiaan. Meskipun larang-larangan eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual anak ada dalam undang-undangkan, tetapi pada kenyataanya masih terjadi, contohnya; anak bayi yang diajak orang tuanya mengemis, mengamen di pingir perempatan lampu lalu lintas, buruh pabrik, menjual tubuh, dan yang lebih buruk lagi tidak sedikit orang tua yang menyuruh, memaksa anak yang belum dewasa buat kerja menjadi TKW dan TKI, dan lain-lain. Maraknya tindakan eksploitasi anak secara ekonomi diasumsikan karena Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang belum cukup memberi sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak. Oleh karena itu, pelaku eksploitasi anak secara ekonomi kurang takut atau meremahkan sanksi yang ada dalam UUPA tersebut. Untuk itu, diperlukan tela’ah terhadap sanksi pidana eksploitasi anak secara ekonomi dalam undang-undang perlindungan anak no.23 tahun 2002. Atas dasar ini, penulis sangat tertarik pada eksploitasi anak secara ekonomi. Penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah dengan judul: “Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi dalam Undangundang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam Undangundang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Untuk mengetahui apakah sanksi pidana sudah mampu mengatasi tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (penilitian hukum yang doktrinal) dan penelitian hukum sosiologi. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis deskriptif (descriptive analisys) dan skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah cukup terperinci mengenai sanksi pidana eksploitasi anak, yang belum dapat ditemukan sebuah ayat alqur’an atau hadist yang menerangkan jarimah secara terperinci mengenai eksploitasi anak secara ekonomi. Meskipun Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak cukup terperinci, tetapi pada kenyataanya belum cukup mampu mengatasi tindak eksploitasi anak secara ekonomi, ini bisa diliahat dari persentase anak yang tereksploitasi. sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terletak pada pasal 83, 84, dan 88. Sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi yang di dalam Undangundang No.23 tentang perlindungan anak belum cukup mampu untuk mengatasi tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi.
vii
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyusun skripsi ini. Skripsi yang berjudul : Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Undangundang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sholawat serta salam hanya tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta para mukmin yang senantiasa setia mengikutinya. Penulis sadar tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung atau tidak langsung tidak menutup kemungkinan skripsi ini belum selesai. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada : 1. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo beserta seluruh stafnya yang telah memberi pengarahan dan pelayan dengan baik selama penyusunan skripsi ini. 2. Ibu R.R Sugiarti. SH.MH. Selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi bimbingan dan pengarahan, sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan. 3. Abah wa umiku terasayang yang senantiasa memberiku semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN ……………………………......................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN …………………………….......................................
iii
HALAMAN MOTTO …………………………………….......................................
iv
HALAMAN DEKLARASI ……………………………….......................................
v
HALAMAN ABATRAKSI ......................................................................................
vi
KATA PENGANTAR ……………………………………......................................
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ……………………………....................................
viii
DAFTAR ISI ……………………………………………….....................................
ix
BAB 1
:
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..............................................................
1
B. Rumusan Masalah .......................................................................
7
C. Tujuan Penulisan .........................................................................
7
D. Telaah Pustaka ............................................................................
7
E. Metode Penelitian ........................................................................
10
F. Sistematika Penulisan ..................................................................
12
BAB 11 : GAMBARAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK A. 1. Pengertian Anak ......................................................................
14
2. Pengertian Ekploitasi ..............................................................
17
B. Bentuk-bentuk Eksploitasi Terhadap Anak Secara Ekomoni .....
18
Rumusan Tentang Perlindungan Terhadap Anak .......................
20
BAB III : TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ... A. Dasar Larangan Ekploitasi Anak Secara Ekonomi .....................
ix
24
B. Perlindungan Anak Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 .........................................................................
29
C. Jenis-jenis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam
Undang-undang
No.23
Tahun
2002
Tentang
Perlindungan Anak ................................................................
31
D. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Yang Tercantum Dalam Undang-
BAB IV :
undang No.23 Thn 2002 Tentang Perlindungan..........................
33
E. Data-data Jumlah Anak Yang Dipekerjakan secara Ekonomi ....
35
ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002. 1. sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 .................................................................. ........................
42
2. Apakah sanksi pidana sudah mampu mengatasi tidak pidana eksploitasi terhadap anak secara ekonomi yang tercantum dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 ......... ......................
BAB V :
48
PENUTUP A. Kesimpulan ..............................................................................
52
B. Saran-saran ..........................................................................
54
C. Penutup ....................................................................................
55
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP
x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara, sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri, perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial, usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga rasa harga diri anak akan berkembang apabila mereka tahu bahwa lingkungan menghargai dan suka berbagi pengalaman dengan mereka. 2 UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.3 Anak yang masih dalam kandungan itu dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan. Ketentuan ini juga penting untuk mencegah adanya tindakan dari orang yang tidak bertanggung jawab terhadap usaha penghilangan janin yang dikandung seseorang.4
2
Praticia H. Berne & Louis M. Savary, Membangun Harga Diri Anak, Yogyakarta: Kansius, 1988, hlm. 33. 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, Bandung: Citra Umbara, 2007, hlm.3. 4 Apong Herlina, et al., Perlindungan Anak (Undang-undang No.23 Tahun 2002), Jakarta: Harapan Prima, 2003, hlm.7.
1
Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, adapun hak-hak anak seperti yang tercantum dalam “Declaration of the rights of the child” Principle 7 yaitu : “The best interests of the child shall be the guiding principle of those responsible for his education and guidance; that responsibility lies in the first place with his parents. The child shall have full opportunity for play and recreation, which should be directed to the same purposes as education; society and the public authorities shall endeavour to promote the enjoyment of this right.5 “kepentingan terbaik buat anak seharus menjadi prinsip dari mereka yang bertanggung jawab untuk pendidikan dan bimbingan, yang mana letak tanggung jawab pertama atas anak terletak di orang tuanya. Anak-anak harus memiliki kesempatan penuh untuk bermain dan rekreasi, yang harus diarahkan untuk tujuan yang sama pendidikan, masyarakat dan otoritas publik harus berusaha untuk meningkatkan hak- hak anak”. Dalam Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, juga mengatur tentang hak-hak anak yang termuat pada pasal 13 yang berbunyi; setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. Diskriminasi; b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan
5
http://www.cirp.org/library/ethics/UN-declaration/05-02-2010, Jam 08:04 wib.
12
f. Perlakuan salah lainnya.6 Setiap anak selain mempunyai hak-hak, juga mempunyai kewajibankewajiban yang sama, adapun kewajiban-kewajiban anak terhadap orangtuanya adalah berbakti atau berbuat baik kepada keduanya. Kewajiban terhadap orang-tua menduduki tempat yang utama dalam ajaran Islam, bahkan dalam tertib kebaktian seseorang, kewajiban terhadap orang-tua menduduki tempat kedua sesudah berbakti kepada Allah SWT. Di dalam Al-Qur’an pada surah al_Isra’ ayat 23 Allah SWT berfirman:
(
:
)
Artinya : Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.7 Adapun kewajiban-kewajiban anak, juga diatur dalam undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 19 yang berbunyi: Setiap anak berkewajiban: a. menghormati orang tua, wali dan guru; b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyangi temen; c.
mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
6
Undang-Undang no. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah NO.54 Tahun 2007, Op. cit., hlm.8. 7 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya : AL-HIDAYAH,1992, hlm.427.
13
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.8 Dari uraian diatas terlihat bahwa anak selain sebagai pemangku hak, anak juga pemangku kewajiban. Demikian pula dengan orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara bukan hanya sebagai pemangku kewajiban tapi juga pemangku hak yaitu untuk dihormati, dicintai dan sebagainya. Di dalam Islam diterangkan bahwa Agama Islam memelihara keturunan, agar jangan
sampai tersia-sia, jangan didustakan dan jangan
dipalsukan. Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan menjadi Hak Anak; anak akan menangkis penghinaan, atau musibah terlantar, yang mungkin menimpa
dirinya.9
Oleh
karena
itu,
ayah
dan
ibu
berkewajiban
mempersiapkan tubuh, jiwa dan akhlak anak-anaknya untuk menghadapi pergaulan masyarakat. Memang memberikan didikan yang sempurna kepada anak-anak itu tugas yang besar bagi ayah dan ibu. Kewajiban ini merupakan tugas yang ditekankan agama dan hukum masyarakat, karena itu seseorang yang tidak mau memperhatikan didikan anak, dipandang orang banyak sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap amanah Allah dan undang-undang.10
8
Undang-Undang no. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Op. cit., hlm. 9-10. 9 Zakariya Ahmad Al Barry, Hukum Anak-anak dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang , 1977, hlm. 13. 10 Mohammad Rifa’i, Pembina Pribadi Muslim, Semarang: CV. Wicaksana , 1993, hlm. 188.
14
Didalam “Declaration of the rights of the child” Principle 9 diterangkan bahwa : The child shall be protected against all forms of neglect cruelty and exploitation. He shall not be the subject of traffic, in any form.The child shall not be admitted to employment before an appropriate minimum age; he shall in no case be caused or permitted to engage in any occupations or employment which would prejudice his health or educations, or interfere whit his physical, mental or moral development..11 “Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kelalaian, kekejaman, dan eksploitasi. Anak-anak tidak boleh di perdagangkan dalam bentuk apapun; anak-anak seharusnya tidak bekerja sebelum usia minimum yang sesuai atau diizinkan untuk terlibat dalam pekerjaan atau kerja yang akan merugikan kesehatan atau pendidikan, atau sedikit terganggu perkembangan fisik, mental atau moral ”. Walaupun larangan-larangan tegas tentang eksploitasi anak sudah ada di dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak “pasal 13”dan Declaration of The Rights of The Child “principle 9”, tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi, contohnya : Dalam kampanye politik anakanak sengaja diikutsertakan dalam proses berbahaya yang mereka belum tahu apa artinya. Jual beli bayi dan perdagangan anak di bawah umur marak terjadi, sehingga membuat beberapa kalangan masyarakat yang perduli akan kesejahteraan anak mempermasalahkan hal itu. Pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan masalah yang kompleks, berdimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Permasalahan-permasalahan
tersebut
banyak
dipengaruhi
oleh
faktor
kemiskinan, rendahnya pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, serta budaya
11
Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukkum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. ke-1, 1990, hlm..61.
15
patriaki. Menurut data BPS tahun 2000, terdapat 1,65 juta (dari 20,86 juta) pekerja anak berusia 10-14 tahun. Dari tahun ke tahun, jumlah pekerja anak di Indonesia cenderung meningkat.12 Eksploitasi anak secara ekonomi besarbesaran terjadi di berbagai kalangan terutama masyarakat kalangan bawah yang hidup dibawah kemiskinan. Banyak anak yang dipekerjakan dan berkerja pada sektor berbahaya, seperti anak bayi yang diajak orang tuanya mengemis, mengamen di pingir perempatan lampu lalu lintas, buruh pabrik, menjual tubuh, dan yang lebih buruk lagi tidak sedikit orang tua yang menyuruh atau memaksa anak yang belum dewasa buat kerja menjadi TKW dan TKI. Maraknya tindakan eksploitasi anak secara ekonomi diasumsikan karena Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang belum cukup memberi sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak. Oleh karena itu, pelaku eksploitasi anak secara ekonomi kurang takut atau meremahkan sanksi yang ada dalam UUPA tersebut. Untuk itu, diperlukan tela’ah terhadap sanksi pidana eksploitasi anak secara ekonomi dalam undangundang perlindungan anak no.23 tahun 2002. Atas dasar ini, penulis sangat tertarik pada eksploitasi anak secara ekonomi. Oleh karena, itu penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah dengan judul: “TINDAK
PIDANA
EKSPLOITASI
ANAK
SECARA
EKONOMI
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.” 12
Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya 2009, hlm.6.
16
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi titik permasalahan : 1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam Undang-undang
No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak ? 2. Apakah sanksi pidana sudah mampu mengatasi tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?
C. Tujuan Penulisan Skripsi Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2. Untuk mengetahui apakah sanksi pidana sudah mampu mengatasi tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam Undangundang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
D. Telaah Pustaka Dari hasil membaca buku-buku dan telaah terhadap beberapa skripsi yang ada, penulis menemukan beberapa judul buku dan skripsi yang berkaitan dengan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak antara lain :
17
Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pasal 83 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) disusun oleh Suryadi nim: 219902, hasil penelitiannya adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai jinaya/jarimah karena perbuatan tersebut merugikan kepada tatanan masyarakat, kepercayaan dan agamanya, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sanksi hukum dalam ketentuan pidana pasal 83 undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat dilaksanakan karena sangat sesuai dengan tujuan hukum islam. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak (kajian terhadap UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) disusun oleh Siti Inayah NIM : 2199004, hasil penelitiannya adalah orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Undang-undang juga menetapkan bahwa apabila kewajiban dan tanggung jawab itu dilalaikan maka kuasa asuh orang tua harus dicabut dari anak-anak mereka, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 319 a KUH perdata dan pasal 30 undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Meskipun orang tua kehilangan haknya untuk mengasuh anaknya, mereka tetap diwajibkan menjalankan kewajibannya. Pelaku Pelibatan Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika (analisis pasal 89 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) disusun oleh Nur Khanifah NIM : 042211188, hasil penelitiannya adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak yang mana anak
18
merupakan amanat dari Tuhan YME yang harus dijaga dan dibina agar tumbuh dengan baek demi masa depan anak, bukan dijerumuskan dalam kejahatan narkotika maka hukuman bagi pelaku yang menjerumuskan anak adalah pidana komulatif. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pada Pasal 81 Ayat (2) & Pasal 88 Ayat (2) Uu No.23 Tahun 2002 (studi kasus putusan pengadilan Negeri Kendal No. 29/pid.B/2008/PN) disusun oleh Yulaeni nim : 2104089, hasil penelitiannya adalah terdakwa terbukti telah melakukan perbarengan tindak pidana, yaitu; dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dan turut serta dengan maksud menguntung diri sendiri mengeksploitasi ekonomi seksual anak. Dasar hakim menentukan kesalahan terdakwa adalah terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penutut umum dan tidak terdapatnya alasan pemaaf maupun pembenar bagi terdakwa. Dalam buku karangan Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi dan Adriono, “Pekerja Anak Disektor Berbahaya”. Buku ini memuat uraian tentang tindakan eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual yang dilakukan oleh orang tua secara sengaja. Krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat anak-anak itu mengerjakan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan dan dengan perlakuan mereka menyebabkan anak menjadi terampas hak hidupnya untuk bermain dan belajar. 13
13
Bagong Suyanto,et al., Pekerja Anak Di Sektor Berbahaya, Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2001, Cet. ke-1, hlm. 3
19
Adapun yang menjadi perbedaan antara skripsi yang penulis susun dengan judul : “TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI
DALAM
UNDANG-UNDANG
NO.
23
TAHUN
2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK” dengan karya-karya sebelumnya, bahwa dalam skripsi ini penulis akan membahas secara spesifik perihal eksploitasi anak secara ekonomi terhadap upaya perlindungan anak beserta sanksi hukumannya.
E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunaakan jenis penelitian hukum normatif ( penelitian hukum yang doktrinal). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. 14 Selain
menggunakan
penelitian
hukum
normatif
penulis
juga
menggunakan penelitian hukum sosiologis. 2. Sumber Data a) Sumber data primer Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung dari subjek sebagai 14
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, Cet.ke-1, Hlm.13.
20
sumber informasi yang dicari. 15 Sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta penjelasannya. b) Sumber data sekunder Data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berupa bukubuku, artikel, data-data dari internet, dan lain-lain. Sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan anak yang pernah ditulis oleh orang lain diantaranya, “Perlindungan Anak (Undang-undang No.23 Tahun 2002)” yang ditulis oleh Apong Herlina, et al.,16 serta “Masalah Perlindungan Anak” yang ditulis oleh Arif Gosita17 dan buku-buku serta artikel lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan skripsi ini. 3. Metode Analisis Data Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis deskriptif (descriptive analisys) yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek
15
hlm. 91.
Saifudin Azwar, Metode penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet. Ke-6,
16
Apong Herlina, et.al., “Perlindungan Anak (Undang-undang No.23 Tahun 2002)”, Jakarta: Harapan Prima, 2003 17 Arif Gosita, “Masalah Perlindungan Anak”, Cet. Ke I; Jakarta: Akademika Pressido, 1985
21
yang diteliti. Skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif, adapun penelitian kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.18 Dalam penulisan skripsi ini penulis juga menggunakan metode content analisys (analisis isi). Adapun arti dari Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.19
F. Sistematika Penulisan Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini di susun dengan lima bab supaya memberikan gambaran yang sempurna dan terpadu mengenai masalah yang di teliti yaitu tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka sistematika penulisannya adalah: Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
18
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian HukumJakarta: Rineka Cipta, 2001, , Cet. Ke-3, hlm. 20-21. 19 http://massofa.wordpress.com/2008/01/28/metode-analisi-isi-reliabilitas-danvaliditas-dalam-metode-penelitian-komunikasi/05-02-2010.
22
Bab kedua berisi tentang landasan teori, yang mana dalam bab ini dikemukakan perihal gambaran umum tentang pengertian anak, eksploitasi anak, bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak secara ekomoni, rumusan tentang perlindungan terhadap anak. Bab ketiga, dalam bab ini peneliti akan menjelaskan dasar hukum larangan eksploitasi anak secara ekonomi, perlindungan anak dalam undangundang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, jenis tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dalam undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan data-data jumlah anak yang dipekerjakan. Bab keempat pembahansan dan analisis tentang sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan apakah sanksi pidana sudah mampu mengatasi tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bab kelima adalah penutup berupa kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, dan saran-saran.
23
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
A. 1. Pengertian Anak Anak (Arb : walad ; jamak aulad), di dalam ensiklopedi Islam didefinisikan sebagai turunan kedua manusia, yaitu manusia yang masih kecil (anak-anak), dan di dalam Al-Quran, anak disebut sebagai berita baik, hiburan pada pandangan mata, dan perhiasan hidup.20 Firman Allah QS. Maryam : 7
( :
)
Artinya: “Hai Zakaria, sesungguhnya Kami membawa kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia”.21 Dan Juga disebutkan dalam QS. Al Kahfi : 46
(
:
)
Artinya: “ Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.22 20
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam Ensiklopedi Islam I, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.hlm.141. 21 al-Qur’an dan Terjemahnya¸ Op.cit., hlm.463. 22 al-Qur’an dan Terjemahnya, Op.cit., hlm.459.
24
Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya atau urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah "anak".23 Pengertian lain menyebutkan bahwa anak adalah salah satu titipan Tuhan yang harus dijaga, dikasihi, dinafkahi dan dididik dengan ilmu, etika, agama, serta pengetahuan lainnya, sehingga anak tersebut dapat menjadi
seorang
generasi
penerus
yang
membanggakan
untuk
bangsanya. 24 Anak senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. 25 Dalam pandangan Islam, anak adalah seseorang yang berada dalam kandungan sampai berusia delapan belas tahun, yang dimaksud dalam kandungan para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan sejak bertemunya sperma dengan ovum di dalam rahim ibu. Pendapat
23
http://id.wikipedia.org/wiki/Anak, 24-03-2010, jam 23:13 Aghnia,Wulandari,http://naynatasantana.ngeblogs.com/2010/03/02/sosialisasimasyarakat-tentang-eksploitasi-anak/, 25-03-2010, jam 03:00. 25 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban dan Saksi Tindak Pidana) Jakarta, 2007, hlm 1. 24
25
kedua bahwa permulaan masa anak dimulai ketika ruh ditiupkan dalam tubuh janin yang berusia 120 hari atau 4 bulan. 26 UUPA (Undang-undang Perlindungan Anak) juga menyebutkan bahwa anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.27 Dalam Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 berbunyi: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.28 Dalam kententuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 1997 ditentukan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.29 Ditinjau dari aspek Yuridis maka pengertian “Anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring/person under uge ), orang yang dibawah umur / keadaan dibawah umur (minderjarighaid/ inferiority) atau kerap juga disebut sebagai
anak
yang
di
bawah
pengawasan
wali
(minderjarige
ondervoordij).30
26
Ibnu Amshori, Perlindunagn Anak Menurut Perspektif Islam, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007, hlm. 14. 27 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2008, hlm.3. 28 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Bandung : Mandar Maju, 2009, Cet. ke-1 hlm.5. 29 Lillik Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya, Bandung: Cv. Mandar maju, 2005, Cet. ke-1, hlm.4. 30 Ibid., hlm. 3-4
26
Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya31. Oleh karena itu, anak harus dijaga dan diposisikan sebagaimana layaknya, karena anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.32
2. Pengertian Eksploitasi Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, dan pemerasan (tenaga orang).33 Eksploitasi (Inggris: exploitation) adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan
rasa
kepatutan,
keadilan
serta
kompensasi
kesejahteraan.34 Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,
perbudakan
atau
praktik
serupa
perbudakan,
penindasan,
pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau 31
Undang-Undang Perlindugan Anak, Bandung: Focus Media 2007, hlm. iii .Rika Saraswati, op.cit, hlm. 1. 33 Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2007, cet IV, Bandung: CV. Yrama Widiya, hlm. 129 34 http://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi,24-03-2010 jam 20:32. 32
27
jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. 35 Menurut Ratih, eksploitasi adalah semua hal yang sifatnya berlebihan yang kemudian menjadi tidak manusiawi lagi karena keluar dari batas-batas kemanusiaan kita.36
B. Bentuk-bentuk Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Bentuk-bentuk eksploitasi dan bentuk pekerjaan terburuk anak berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2000, dan berdasarkan konvensi ILO No.128 adalah: 1) Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdangan anak, kerja ijon, perhambahaan (kerja paksa) atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa dan untuk dimanfaatkan dalam konflik senjata. 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untukl pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan-pertunjukan porno. 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obatobatan
terlarang
sebagaimana
diatur
dalam
perjanjian
internasional yang relevan. 35
http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=articl empat&id=51:eksploitasi-&catid=117:pengertian&Itemid=142, 24-03-2010, jam 20:56. 36 http://www.inspiredkidsmagazine.com/ArtikelFeatures.php?artikelID=423, 24-032010, jam 23:39.
28
4) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.37 Upaya pemanfaatan anak untuk djadikan tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sepert halnya pemanfaatan anak yang dilakukan orang tua. Bentuk-bentuk eksploitasi anak secara ekonomi dapat dilihat dari beberapa jenis pekerjaan, baik disektor formal maupun informal, berdasarkan hasil lokakarya perumusan model penanggulangan pekerja anak yang diselenggarakan oleh JARAK (Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak) kerja sama dengan Canada Fund,
pada februari 2000, jenis pekerjaan yang
dilakukan pekerja anak yang ditangani oleh LSM anggota JARAK dikelompokan dalam berbagai sektor yaitu: pekerja anak sektor perkotaan, ada yang formal dan ada yang informal, yang meliputi anak jalanan, pemulung yang dilacurkan, kuli bangunan dan pekerja industri. Pekerja anak di sektor pertanian dan perkebunan, seperti mencari kayu bakar, mencari rumput untuk ternak dan bekerja di perkebunan kopi. Pekerja anak di sektor nelayan seperti tukang pukul ikan, budidaya agar-agar dan penyelam mutiara yang sepatutnya jenis pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang dewasa bukan anak-anak. Dari beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh anak diatas hampir semua jenis pekerjaan tersebut harusnya dilakukan oleh orang dewasa bukan ditujukan kepada anak. Dapat dideskripsikan dengan jelas dari kegiatan dan cara melakukan pekerjaan, alat dan bahan yang digunakan, tempat kerja dan 37
Mufidah, et al., Haruskah Perumpuan dan Anak Dikorbankan, jawa timur: Pilar Media, 2006, hlm.19-20.
29
lama waktu mengerjakan, serta siapa yang mengerjakan (laki-laki atau perempuan). Dengan mengetahui kondisi kerja tersebut maka dengan mudah kita mengetahui resiko yang dialami pekerja anak tersebut, baik resiko fisik maupun psikis.38 Oleh karena itu perlu ditanggulangi sedini mungkin agar tidak menimbulkan gangguan mental yang berkelanjutan.
C. Rumusan Tentang Perlindungan Terhadap Anak Salah satu bentuk memelihara hubungan manusia dengan manusia yang lain adalah membina kasih sayang dan saling melindungi dari berbagai ancaman hidup yang ada. Oleh karena itu Allah SWT telah menganjurkan kepada manusia untuk menjaga keluarganya, khususnya orang tua dalam melindungi anaknya. Bukan hanya itu orang tua juga berkewajban untuk mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal dihari dewasa. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.39yang mana kegiatan perlindungan anak itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung dengan cara mendidik, membina, 38
Bagong Suyanto, et al., Op. cit, hlm. 138. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terrhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung : PT. Revika Aditama, 2008, Cet. ke-1, hlm. 33 39
30
mendampingi anak sedangkan perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak tetapi orang yang melakukan / usaha dalam perlindungan anak.40 Dalam berbagai permasalahan, perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat teratasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersamasama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.41 Oleh karena itu, Setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara wajib melakukan perlindungan terhadap anak, seperti yang ada dalam Pasal 20 UUPA(Undang-undang Perlindungan Anak) No.23 Tahun 2002: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”42 Seperti halnya, yang tercantum pada pasal 2 ayat 3 dan 4, undangundang republik Indonesia No. 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak berbunyi sebagai berikut : anak berhak atas pemeliharaan dan pelindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.43 Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling 40
Maidin Gultom, op. cit. hlm.37. Shanty Dellyana, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Yogyakarata : Liberty, 2004, Cet. ke-4,hlm.13. 42 Maidin Gultom, op. cit. hlm. 38. 43 Shanty Dellyana, op.cit, hlm. 37. 41
31
mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. 44 Kegiatan perlindungan anak, merupakan suatu tindakan hukum sehingga berakibat hukum. oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.45 Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas yang meliputi: (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak; (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.46 Usaha pemerintah untuk melakukan penegakkan hukum maka unsurunsur dalam suatu sistem hukum harus terpenuhi. Adapun unsur dalam sistem hukum, yaitu substansi (peraturan hukum) harus dibenahi, aparat hukkum harus ditingkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keperpihakannya pada hakhak anak dan budaya hukum masyarakatnya harus dibangun agar memiliki 44
Arif Gosita, op.cit. hlm. 12 Shanty Dellyana, op.cit, hlm. 38. 46 Waluyadi, Op.cit., hlm.1. 45
32
wawasan yang lebih mengutamakan kepentingan anak. Seperti yang dikatakan oleh Bismar Siregar bahwa “ Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan
sisi pendekatan untuk
melindungi
anak-anak
Indonesia.
Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.”47
47
Maidin Gultom, op. cit.,hlm. 43-44.
33
BAB III TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDANGAN ANAK
A.
Dasar Hukum Larangan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi manusia, karena perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai landasan hukum seperti berikut : 1. Pancasila sila ke-2 (dua) yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Adapun butir-butirnya adalah: a)
Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat, martabatnya sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa.
b) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. c)
Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
d) Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira. e)
Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
f)
Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
g) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. h) Berani membela kebenaran dan keadilan.
34
i)
Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
j)
Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bakerjasama dengan bangsa lain.48 Menurut penulis, nilai yang terkandung dalam butir pancasila di atas.
Pertama seperti mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat, martabatnya sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa, itu merupakan faktor dasar larangan eksploitasi anak, dikarenakan eksploitasi anak sangat tidak memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, bahkan melampaui batas kemanusiaan. Kedua persamaan derajat yang tidak di bedakan, dalam hal eksploitasi anak secara ekonomi sangat mengenal istilah membeda-bedakan, karena posisi antara keduanya bersifat vertikal. Ketiga menumbuhkan sikap saling mencintai, dari istilah eksploitasi anak tidak mengenal belas kasih, dikarenakan perbuatan eksploitasi
hanya
bersifat
keuntungan
diri
sendiri.
Keempat
mengembangkan sikap tidak semena mena, didalam eksploitasi sangat mengenal istilah semena-mena, dikarenakan mereka tidak terlalu perduli atas objek yang tereksploitasi. 2. Undang-undang Dasar 1945 Pasal yang menjamin perlindungan terhadap hak anak dalam undang-undang 1945 adalah pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta 48
Sejarah Perjalanan UUD’ 45 dari Tahun 1945 Sampai Sekarang, Surabaya: Karya Ilmu, hlm.12-13.
35
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.49 Lebih ditegaskan lagi dalam UUD 1945 bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia (termasuk hak-hak anak) sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokrati, hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.50 3. Mukadimah deklarasi hak-hak anak Alenia 2 (dua) yang berbunyi: bahwa dalam deklarasi sedunia tentang hak asasi manusia, PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan nasional, kaya, dan miskin, keturunan atau status.51 Dalam tindakkan eksploitasi anak secara ekonomi bisa menimpa siapa aja, dan hal tersebut sangat merenggut kemerdekaan seseorang untuk dapat tumbuh berkembang, sehingga sang anak tidak mampu berkreasi sesuai bakatnya. 4. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, jaminan terhadap hak-hak anak ditegaskan dalam pasal 2 ayat (3) dan (4). Esensi dari pasal tersebut adalah “ anak berhak atas pemeliharaan 49
Ibid., hlm. 30 Amin Suprihatini, Perlindungan Terhadap Anak, Cet. Ke-1, Klaten: Cempaka Putih, 2008, hlm. 4. 51 Shanty Dellyana, Op. Cit, hlm. 9. 50
36
dan perlindungan, baik atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahyakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Ketentuan tersebut secara jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.52 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah tercantum mengenai hak-hak anak, hak-hak anak yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: a) Hak hidup yang dimilikinya sejak masih dalam kandungan b) Hak pemeliharaan c) Hak perlindungan dan tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan seksual d) Hak perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.53 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi : tanggung jawab dan pengassuhan orang tua kepada anak untuk melindungi dari perlakuan: a) Diskriminasi; b) Eksploitasi,baik secara ekonomi maupun seksual; c) Penelantaran; d) Kekejaman, kekerassan; 52
53
Arif Gosita, Op.cit., hlm.17.
Amin Suprihatini, Op.Cit. hlm. 5.
37
e) Perlakuan salah lainnya.54 7. Al-qur’an Surat At_tahrim : 6
( :
)
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malakat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya (kepada mereka) dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan”.55 8. Hadits
:
.
:
Artinya: Diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Sarah mereka berkata : Diceritakan dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Ibnu ‘Amir dari Abdullah bin ‘Amr yang meriwayatkan hadis ini,Ibnu Sarah Berkata dari Nabi SAW.Beliau bersabda :" Siapapun yang tidak menyayangi anak kecil (dari golongan) kami dan tidak memperdulikan hak orang dewasa (dari golongan) kami, maka dia bukanlah termasuk golongan kami (umat islam)”.56
54
Undang-undang Perlindungan Anak (UURINo. 23 Th. 2002), Jarkata: Sinar Grafika, Cet.ke-3.,2008, hlm. 7. 55 al-Qur’an dan Terjemahnya¸ Op.cit., hlm.951. 56
Sulaimann Ass-sijistani, Sunan Abi dawud, jilid 2; Bairut Lebanon: Daar Al-fikr, 2003,
hlm.471.
38
Itulah beberapa landasan hukum perlindungan anak secara ekonomi. Dengan
adanya
landasan-landasan
hukum
tersebut,
diharapkan
perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.
B.
Perlindungan Anak Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan, harkat, dan martabat kemanusiaan
serta
mendapat
perlindungan
dari
kekerasan
dan
diskriminasi.57 Dengan dicantumkannya hak-hak anak yang sesuai dengan harkat dan martabat pada setiap individu manusia, hal ini menunjukan bukti keseriusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, senada dengan fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini yaitu anak hanya dijadikan sebagai pemuas ekonomi belaka. Oleh karena itu, masih diperlukan suatu undangundang tentang perlindungan anak sebagai landasan yuridis seperti yang tercantum dalam pasal 59 dan pasal 66. Adapun bunyi dari pasal 59 dan 66 sebagai berikut : Pasal 59 Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau 57
Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004, Cet. ke-1,hlm.11.
39
seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.58 Adapun bentuk perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagai berikut: 1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi ekonomi dan/atau seksual. 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.59 Seharusnya pasal ini adalah acuan bagi pemerintah untuk menanggulangi kasus-kasus yang akan terjadi kedepan, karena yang demikian ini sudah begitu jelas disebutkan, yaitu kebebasan anak adalah hak penuh orang tua, tetapi disisi lain pemerintah juga mempunyai andil besar di dalam memenuhi hajat orang banyak. Jadi, ketika terjadi diskriminasi kaitannya dengan masalah ekonomi keluarga, pemerintah tidak cukup membuka tangan tetapi harus menerapkan gejala yang ada, agar anak tidak terekploitasi dan mendapatkan penghidupan serta pengajaran yang layak.
58
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Op.cit., hlm.23-24. 59
Amin Suprihatini, Op.Cit., hlm.31.
40
Pasal 66 (1)
(2)
Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomidan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui : a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
(3)
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).60
C. Jenis-jenis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Banyak faktor yang menyebabkan anak tereksploitasi secara eknomi dan semakin bertambahnya jumlah pekerja anak. Dalam situasi krisis sekarang ini, kemiskinan, kurangnya askses pendidikkan, serta tersedianya lapangan pekerjaan berakibat semakin bertambahnya pekerja anak, sehingga sering dijumpai anak-anak berkerja di kota maupun di desa. Ada beberapa 60
Ibid., hlm.26.
41
jenis pekerjaan yang dirumuskan oleh JARAK( Jaringan Penanggulangan Perkerja Anak) seperti pekerja anak sektor perkotaan, ada yang formal dan ada yang informal, yang meliputi anak jalanan, pemulung yang dilacurkan, kuli bangunan dan pekerja industri. Sedangkan di pedesaan biasanya bekerja di sektor disektor pertanian dan perkebunan, seperti mencari kayu bakar, mencari rumput untuk ternak dan bekerja diperkebunan kopi. Pekerja anak disektor nelayan seperti tukang pukul ikan, budidaya agar-agar dan penyelam mutiara yang sepatutnya jenis pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang dewasa bukan anak-anak.61 Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jenis-jenis eksploitasi secara ekonomi sebagai berikut: a) Penjualan atau penculikan anak untuk diri sendiri atau untuk dijual b) Transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain c) Eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk meguntungkan diri sendiri atau orang lain Transplantasi organ merupakan pemindahan organ tubuh dari orang ke orang yang lainnya, biasanya tranplantasi organ dilakukan untuk menganti organ tubuh yang rusak (tidak berfungsi sebagai mana mestinya). Dilihat dari jenis-jenis eksploitasi anak secara ekonomi dalam Undang-undang
No.23 Tahun 2002
Tentang Pelindungan Anak tidak
disebutkan secara terperinci seperti pada poin (c), yang hanya menyebutkan
61
Bagong Suyanto,et al, Loc.cit, hlm. 138.
42
eksploitasi ekonomi atau seksual, padahal kalau penulis melihat jenis-jenis pekerjaan anak terbagi menjadi beberapa macam seperti yang di kemukakan oleh JARAK ( Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak). D. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Yang Tercantum Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Sanksi adalah penegakan aturan-aturan hukum atau keputusankeputusan hukum secara sah.62 Pemberian sanksi merupakan salah satu dari bentuk upaya penegakan perlindungan anak, karena dengan adanya ancaman hukuman (sanksi), tindakan pelanggaran atas hak perlindungan anak dapat berkurang.63 Tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi sangatlah bervariasi, mulai dari pemanfaatan anak dalam media elektronika, buruh pakbrik, prostitusi, transplantasi organ tubuh atas atau tanpa persejuan anak, pertambangan, pengemis, dan pengamen. Perlindungan anak di bawah umur 12 tahun dari pekerjaan mengemis atau poerkerjaan berbahaya yang di ataur dalam pasal 301 KUHP yang berbunyi : “barang siapa memberikan atau menyerahka kepada orang lain, seorang anak yang umurnya kurang dari dua belas tahun dan yang di bawah kuasanya yang sah, dalam hal diketahuinya bahwa itu akan dipakai untuk atau pada waktu mengemis atau dipakai menjalankan kemudi yang berbahaya atau melakukan
62 63
Maidin Gultom, op. cit.,hlm.15. Amin Suprihatini, Op.Cit., hlm.35.
43
pekerjaan yang berbahaya atau dapat merusak kesehatan, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.64 Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sanksi eksploitasi secara ekonomi sudah sangatlah jelas dan sesuai judul skripsi ini, hal tersebut tercantum dalam pasal 83, 84, dan 88. Adapun bunyi pasal 83, 84, dan 88 sebagai berikut: Pasal 83 Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).65 Pasal 84 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).66 Bila penulis cermati pasal 84 penjatuhan sanksi sungguhlah tidak sesuai. Dikarenakan harga jual organ dan/atau jaringan tubuh pada setiap manusia sangatlah mahal dan tidak mudah tergantikan. Pasal 88 Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).67 64
Leden marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah prevensinya, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2008, hlm.78. 65 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Op.cit., hlm.32. 66 Ibid.,hlm.33. 67 Ibid.,hlm.34.
44
Eksploitasi merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, terutama jika hal tersebut menimpa kepada anak-anak dibawah umur. Maka wajar dan patut, ketika pelaku tindakan eksploitasi mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
E. Data-data Jumlah Anak Yang Dipekerjakan Secara Ekonomi Perkembangan pekerja anak pada tahun 2002-2003 dapat dilihat berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional yang diuraikan dibawah ini. Pada tahun 2002 terdapat 842,228 ribu orang yang bekerja, menurun menjadi sebesar 556,526 ribu pada tahun 2003 pekerja anak di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan pada tahun 2002, anak yang bekerja di perdesaan berjumlah 82 persen, dan pada tahun 2003 menurun menjadi sebesar 447,027 persen. Di perkotaan jumlah anak yang bekerja sebesar 18 persen atau 150,931 ribu. Tabel 1 Jumlah Anak Usia <15 Yang Bekerja Tahun 2002-2003 Daerah
2002
%
2002
%
Kota Desa
150.931 691.297
18 82
119.499 447.027
21 79
Jumlah
842.228
100
566.526
100
Sumber Sakernas 2002 dan 2003 Sebagaimana diuraikan pada tabel diatas pekerja anak lebih banyak berada di perdesaan dibandingkan perkotaan padahal perdesaan erat kaitannya dengan pertanian. Keadaan tersebut dapat dilihat dari table dibawah 45
ini dimana sebagian besar anak yang bekerja disektor pertanian pada tahun 2002, 74 persen bekerja disektor pertanian pada tahun 2003 jumlah tersebut menurun menjadi sebesar 63 persen. Selain itu anak-anak yang bekerja pada sektor industri pada tahun 2002 sebesar 25 dan menjadi 19 persen pada tahun 2003 sedangkan pekerja anak pada sektor jasa, mengalami peningkatan dari sebesar 1 persen menjadi sebesar menjadi 18 persen pada tahun 2003. Tabel 2 Jumlah Anak Usia <15 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2003 Lapangan Usaha
2002
%
2003
%
Pertanian
622.181
74
355.988
63
Industry
210.663
25
108.735
19
9.385
1
101.804
18
100
566.526
100
Jasa
Jumlah 842.228 Sumber Sakernas 2002 dan 2003
Tabel 3 Status Pekerja Anak Tahun 2002-2003 Status Berusaha Sendiri Berusaha Dibantu Buruh Pekerja Tetap Buruh/ Karyawan Pek. Bebas Pertanian Pek. Bebas nonPertanian Pekerja Tak Dibayar Jumlah
2002
%
2003
%
33084
4
23.993
4
77257
9
17.544
3
463 106.200 24.402
0 13 3
0 78.704 14.905
0 14 3
18.198
2
12.512
2
582.624
69
418.868
74
842.228
100
566.526
100
Sumber Sakernas 2002 dan 2003
46
Bila menurut status pekerjaan anak-anak lebih banyak bekerja di sektor non formal dibandingkan sektor formal. Sektor non formal terdiri atas berusaha sendiri misalnya menjadi penjual koran, penyemir sepatu, tukang parkir, atau jenis pekerjaan lain. Selain itu yang bekerja bebas di sektor pertanian dan non pertanian serta sebagai pekerja tak dibayar berjumlah 78 persen pada tahun 2002. Dari jumlah tersebut, ternyata sebagian besar (69 persen) adalah pekerja tidak dibayar karena harus membantu usaha orang tua dan keluarga Pada sektor formal anak-anak yang bekerja sebagai pekerja tetap pada tahun 2002 adalah 13 persen menjadi sebesar 14 persen pada tahun 2003 yakni anak-anak yang bekerja di industri besar sebagai buruh tetap.68 Jumlah pekerja anak di Indonesia ternyata masih tetap tinggi. Menurut Koordinator International Labour Organization (ILO) Bidang Penanganan Pekerja Anak, Abdul Halim, mengatakan jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 2,6 juta jiwa. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan angka tahun 2004 sebesar 2,8 juta. "Padahal undang-undang pada dasarnya melarang anak untuk bekerja," katanya pada sebuah diskusi di Hotel Acacia, Jakarta, Senin (30/04). Dan hasil pengumpulan data yang dilakukan ILO menyebutkan sekitar 40 persen dari total pekerja anak bekerja di sektor pertanian. Selebihnya tersebar di sektor usaha alas kaki, perikanan lepas
68
http://file.upi.edu/Direktori/B%20%20FPIPS/JUR.%20PEND.%20GEOGRAFI/19 7901012005011%20%20NANDI/Artikel%20di%20Jurnal%20GEA.pdf_%20Pekerja%20Ana k%20dan%20Permasalahannya.pdf
47
pantai, dan pertambangan. "Bahkan ada juga beberapa yang bekerja sebagai kurir bandar narkoba dan pelacur anak69 Data Statistik Kesejahteraan Nasional 2004 menginformasikan jumlah anak yang bekerja pada usia 10-17 tahun mencapai 2.865.073 orang yang terdiri dari 1.734.125 anak laki-laki dan 1.130.948 anak perempuan. Dirinci dalam table dibawah ini: No Sektor Kerja Persentase 1 Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan 55,06 % 2
Perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel 17,05 %
3
Industri pengolahan 13,22 %
4 Jasa kemasyarakatan 8,17 % 5
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi 2,37 %
6 Pertambangan 1,34 % 7 Bangunan 1,94 % 8 Listrik, gas dan air 0,04 % Keuangan, asuransi, usaha persewaan 0,08 %.70
9
Persentase Anak Usia 10 - 14 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Lapangan Usaha Utama, Tahun 2001-2005 [Diolah dari hasil Sakernas, Agustus 20012004 dan November 2005
69
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/04/30/brk,2007043099130,id.html, 14/05/2010, jam 22:05 wib. 70 http://stks20101bkelompok8.blogspot.com/2010/02/perlindungan-hukum-padaanak.html, 02/06/2010, jam 18:30 wib.
48
Jenis Kelamin [1] Laki-laki 2001
Pertanian [Agriculture] A [2]
Industri Jasa-jasa Jumlah [Manufacture] [Services] Total M S [3] [4] [5]
76,54
7,83
15,62
2002
76,89
11,93
11,18
2003
72,80
11,95
15,25
2004
69,66
11,79
18,54
2005
75,74
11,80
12,46
Perempuan 2001 52,05
20,55
27,39
2002
52,27
19,95
27,77
2003
43,97
16,85
39,17
2004
51,38
13,59
35,03
2005
53,87
20,08
26,05
12,87
20,28
Laki-laki + Perempuan 2001 66,85
100,00 [573,1] 100,00 [510,3] 100,00 [286,0] 100,00 [396,7] 100,00 [319,0] 100,00 [375,6] 100,00 [332,0] 100,00 [192,6] 100,00 [276,8] 100,00 [197,1]
100,00 [948,7] 2002 67,19 15,09 17,72 100,00 [842,2] 2003 61,20 13,92 24,88 100,00 [478,6] 2004 62,15 12,53 25,32 100,00 [673,5] 2005 67,39 14,97 17,65 100,00 [516,1] Catatan : angka dalam tanda kurung [….] menyatakan jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia.71
71
http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=127:perse ntase-anak-usia-10-14-tahun-yang-bekerja-selama-seminggu&catid=105:tabel&Itemid=119,06/07/2010, jam 17:00 wib.
49
Berdasarkan data, anak bekerja berusia 10–14 tahun sebanyak 1.176.886 anak, sedangkan anak bekerja usia 15–17 tahun mencapai 3.024.566 anak. Jumlah terbanyak bekerja di sektor manufaktur, pertanian, perikanan, dan jalanan. Kasus anak jalanan merupakan eksploitasi paling menjadi tren. Hal tersebut dilakukan dengan menjadikan anak sebagai pengamen, pengemis, bahkan pelaku kriminal dan pekerjaan keras lainnya. Berdasarkan survei Kementerian Sosial tahun 2007 di 12 kota, jumlah anak jalanan 80.000–100.000 anak, tetapi saat musim tertentu bisa mencapai 150.000 anak, sedangkan saat ini, jumlah anak jalanan yang dilansir lebih dari 200.000 anak di seluruh Indonesia.Anak masuk ke jalanan juga karena faktor eksploitasi orang tua.72 Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 558 kasus yang diadukan selama 2009, 275 kasus merupakan klaster perlindungan khusus (49,3 persen). Termasuk dalam klaster ini antara lain anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak dari kalangan minoritas dan terisolisasi, anak korban eksploitasi, korban trafficking, penyandang cacat, anak korban kekerasan, anak korban Napza, serta korban diskriminasi. Kasus anak korban kekerasan menempati persentase terbanyak (74,18 persen).73 JAKARTA Februari 2010, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik dan International Labour Organization (ILO), jumlah
72
http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/beritakpai/84-kembalikan-hakdasar-anak.html, 06/07/2010, jam 17:23 wib. 73 http://artikel-media.blogspot.com/2010_01_15_archive.html, 14/05/2010, jam 11.45
50
anak di Indonesia mencapai 58,8 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,05 juta atau 69 persen merupakan anak usia sekolah yang bekerja atau membantu orangtuanya. Dari anak usia sekolah itu, sekitar 1,76 juta atau 43, 3 persennya merupakan anak yang bekerja dengan jam kerja pasti. Misalnya di pabrik atau perusahaan tertentu. Dari jumlah anak usai 5-17 tahun tersebut. 48,1 juta atau 81,8 persen masih duduk di bangku sekolah. Sebanyak 243 juta atau 412 persen tinggal di rumah singgah,dan 6,7 juta atau 11,4 persen berada di jalanan. Dalam survei ini juga diketahui 50 persen anak usai sekolah bekerja kurang lebih 21 jam dalam satu minggu dan 25 persen bekerja 12 jam.74 Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak dan penegakan hukum terkait dengan kasus tindakan eksploitasi anak sebaiknya dibentuk komisi perlindungan anak yang bersifat independen. Komisi ini bertugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
yang
terkait
dengan
perlindungan
anak,
mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, serta melakukan
penelaahan
guna
pemberian
pengawasan
penyelenggaraan terhadap perlindungan anak.
74
http://bataviase.co.id/node/94040, 06/07/2010, jam 18:32 wib.
51
terhadap
BAB IV ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
A. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Yang tercantum Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pemberian sanksi merupakan suatu upaya penegakan perlindungan anak, sehingga tindakan pelanggaran atas hak perlindungan anak dapat berkurang. Hal ini disebabkan orang orang takut akan mendapatkan sanksi, sehingga mereka akan memilih mematuhi auran aturan dalam perlindungan anak, pemberian sanksi tersebut tercantum dalam undang undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pasal 83, 84,dan 88. Adapun bunyi pasal 83, 84, dan 88 sebagai berikut: pasal 83 Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).75 Sanksi pada pasal di atas sangatlah cukup relevan, apabila sanksi tersebut bisa membuat orang takut akan melakukan tindakan eksploitasi secara ekonomi seperti yang di atas. Dikarenakan atau di asumsikan penjualan bayi atau menculik anak dilakukan oleh kalangan bawah, yang 75
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Loc.cit., hlm.32.
52
biasanya menggunakan dalil kemiskinan untuk melegalkan hal tersebut. Sehingga beberapa orang kalangan bawah dengan tega menjual anak yang diasuhnya bahkan yang lebih buruk lagi, tidak sedikit orang yang tega menjual anak kandungnya sendiri dengan harga jutaan saja, Sungguh sangat disayangkan, anak takberdosa menjadi korban. Pasal 84 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).76 Transplantasi adalah pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain.77 Organ adalah alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia. 78 Jadi, transplantasi organ adalah pemindahan bagian tubuh tertentu dari satu orang ke orang yang lain. Pasal 84 diatas perlu adanya sebuah kajian ulang, dikarenakan pasal diatas hanya memberikan sanksi maksimal 10 atau denda 200.000.000,00 sedangkan tubuh manusia kalau kekurangan salah satu organ dalam tubuhnya, maka tidak menutup kemungkinan akan mengganggu kesetabiltasanya, seperti contoh: apabila ginjal seseorang anak diambil 1 {satu} kemudian suatu ketika ginjal satunya mengalami gangguan itu akan sangat membahayakan nyawa anak tersebut, dan untuk mengganti ginjal yang sudah rusak belum tentu sanak keluarganya ada ginjal yang cocok buat anak tersebut, oleh sebab itu, hal tersebut perlu dikaji kembali. 76
Ibid.,hlm.33. Surayin, Op.cit., hlm.634. 78 Ibid., hlm.386. 77
53
Pasal 88 Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).79 Eksploitasi
adalah
pemanfaatan
untuk
keuntungan
sendiri
(penghisapan, pemerasan).80 Ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, dan waktu yang berharga. 81 Jadi, eksploitasi ekonomi adalah penghisapan atau pemerasan untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan uang, tenaga, dan waktu yang berharga. Eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, maka wajar ketika pelaku tindak eksploitasi anak secara ekonomi akan mendapat sanksi yang setimpal. Seperti halnya mengeksploitasi anak untuk mengemis, mengamen, buruh pabrik, dan lain-lain, dikarena mengamen atau mengemis di lalu lintas atau perempatan lampu merah akan sangat berakibat buruk
pada
kesehatan
dan
membahayakan
nyawa
anak.
Selain
membahayakan nyawa kemungkinan besar akan dapat menganggu kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, sangat wajar apabila sanksi yang terdapat pada pasal 88 undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diterapkan. Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah cukup terperinci mengenai sanksi pidana eksploitasi anak, dikarenakan di dalamnya selain mencakup aturan yang melindungi hak dan martabat 79
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Loc.cit.,hlm.34. 80 Amin Suprihatini, Op.cit., hlm.67. 81 Surayin, Op.cit., hlm.128.
54
terhadap anak, juga memuat ketetapan hukum mengenai sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi secara ekonomi terhadap anak, yang mana penulis belum dapat menemukan sebuah ayat al-qur’an atau hadist yang menerangkan jarimah
secara terperinci dan jelas mengenai
eksploitasi anak secara ekonomi. Penulis hanya bisa menemukan kewajiban orang terhadap anak dan
larangan tentang adanya sebuah tindakan
eksploitasi. Adapun kewajiban orang tua seperti berikut:
: (
:
) . .
Ayat ini (al_baqarah: 233) menunjukkan bahwa kecukupan dan nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dikarenakan lemah dan ketidak mampuannya seorang anak. Allah SWT dalam ayat di atas menisbatkan hal nafkah anak terhadap ibu karenan makanan itu bisa sampai ketubuh anak atas perantara susuan ibu. Ulama sepakat (ijma’) bahwa sesungguhnya wajib atas ayah (bapak) mencukupi nafkah makanan anak-anaknya yg masih kecil-kecil (belum aqil baligh), yang tidak mempunyai harta sendiri.82 Hadist yang berkaitan dengan kewajiban orang tua: 82
sulaiman bin umar, Al_futuhat Al_illahiaah, jilid.I, cet. Ke I; bairut-lebanon: darul fikri, 1994, hal.309.
55
Artinya: “diantara hak anak atas orang tuanya ialah memberikan pendidikan kepada anak kepandaian menulis dan membaca, kepadaian berenang dan kepandaian memanah dan memberikannya rizqi dengan rizqi yang halal”.83 Selain kewajiban orang tua terhadap anak, islam juga menerangkan larangan mengenai eksploitasi anak sebagai berikut :
Artinya: “Bab diatas menerangkan tentang dicegahnya menyiksa budak, hewan, perempuan, dan anak tanpa ada sebab syar’i atau melebihi batas tata krama”.84
: : : :
-
-
. .
Artinya: “Diriwayatkan dari Abi Mas’ud Al Badri dia berkata : Pada suatu saat aku memukul budak kecilku dengan cambuk, kemudian aku mendengar suara dari arah belakangku ” Ketahuilah wahai Abu 83 84
Abdurrahman Assuyuthi, Jami’us Shogir, juz 1,t.th.,hlm.149. Zakariyah syarif, Riyadusolikhin, Surabaya: madba’atun salim nahan wa’aladzi, t.th.,
hlm.446.
56
Mas’ud ” terus aku tak peduli sangking marahnya, maka setelah suara itu mendekat, ternyata dia adalah Rosulullah, maka beliau langsung bersabda :” Ketahuilah wahai Abu Mas’ud sesungguhnya Allah lebih kuasa daripada kamu atas budak kecil itu”, maka pada saat itu juga kukatakan pada Beliau bahwa aku tak akan lagi memukul budak selamanya”.
: .
:
:
.
Artinya: “Dalam riwayat lain juga dijelaskan : maka aku berkata; wahai Rosulullah, budak ini saya merdekakan karena Allah, lalu Rosulullah bersabda :” Ingatlah, sesungguhnya bila kamu tidak melakukan ( memerdekakan budak itu ) maka kamu akan terbakar api neraka”.85 Jadi, jelas perbuataan eksploitasi anak secara ekonomi bila kita lihat sangatlah memilukan, dimana anak seharusnya bermain dan belajar tapi harus terpaksa bekerja untuk orang lain agar memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan keluarganya, yang selayaknya itu tidak patut untuk dikerjakan anak, karena kewajiban kegiatan mencari nafkah merupakan tanggungjawab orangtua terhadap anak. Adapun ketentuan larangan melakukan tindak pidana sesungguhnya juga berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, seperti dalam kasus ini, yaitu mengeksploitasi anak secara ekonomi. Sehingga dianggap sebagai melindungi anak dari tindak pidana.86
85
Ibid., Hlm. 447-448. 86 Darman Prints, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT.Cintra Aditya Bakti,1997, hlm.103.
57
B. Analisis Apakah Sanksi Pidana Sudah Mampu Mengatasi Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Secara Ekonomi yang Tercantum Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Perbuatan eksploitasi sangatlah tidak manusiawi apalagi hal tersebut menimpa anak-anak, dimana anak seharusnya belajar dan bermain dengan sebayanya, tetapi dituntut untuk bekerja guna membatu keluarga dan dirinya sendiri atau bahkan untuk orang lain. Oleh karena itu, eksploitasi harus dengan tegas dilarang, seperti halnya yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Al-qur’an dan hadist. Adapun dasar hukum larangan eksploitasi anak secara ekonomi di dalam al-qur’an dan hadist sebagai berikut: Surat At_tahrim : 6
( :
)
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malakat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya (kepada mereka) dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan”.87 Hadits
87
al-Qur’an dan Terjemahnya¸ Loc.cit., hlm.951.
58
:
.
:
Artinya: Diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Sarah mereka berkata : Diceritakan dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Ibnu ‘Amir dari Abdullah bin ‘Amr yang meriwayatkan hadis ini, Ibnu Sarah Berkata dari Nabi SAW. Beliau bersabda :" Siapapun yang tidak menyayangi anak kecil (dari golongan) kami dan tidak memperdulikan hak orang dewasa (dari golongan) kami, maka dia bukanlah termasuk golongan kami (umat islam)”.88 Undang-undang no.23 tahun 2002 sudah cukup bagus dikarenakan didalamnya selain melindungi hak dan martabat terhadap anak, juga ketetapan hukum mengenai sanksi-sanksi yang terdapat pada pasal 83, 84, dan 88. Undang-undang yang cukup bagus tidak dapat menjamin terhapusnya tindakkan eksploitasi terhadap anak, pada kenyataannya penulis masih menemukan anak yang tereksploitasi secara ekonomi. Argumen itu bisa dibuktikan dilihat dari jumlah persentase yang cukup tinggi pada jumlah anak yang tereksploitasi secara ekonomi, seperti hasil data terakhir yang penulis temukan: Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 558 kasus yang diadukan selama 2009, 275 kasus merupakan klaster perlindungan khusus (49,3 persen). Termasuk dalam klaster ini antara lain anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH),
88
Sulaimann Ass-sijistani, Loc.cit., hlm.471.
59
anak dari kalangan minoritas dan terisolisasi, anak korban eksploitasi, korban trafficking, penyandang cacat, anak korban kekerasan, anak korban Napza, serta korban diskriminasi. Kasus anak korban kekerasan menempati persentase terbanyak (74,18 persen).89 JAKARTA Februari 2010, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik dan International Labour Organization (ILO), jumlah anak di Indonesia mencapai 58,8 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,05 juta atau 69 persen merupakan anak usia sekolah yang bekerja atau membantu orangtuanya. Dari anak usia sekolah itu, sekitar 1,76 juta atau 43 ,3 persennya merupakan anak yang bekerja dengan jam kerja pasti. Misalnya di pabrik atau perusahaan tertentu. Dari jumlah anak usai 5-17 tahun tersebut. 48,1 juta atau 81,8 persen masih duduk di bangku sekolah. Sebanyak 243 juta atau 412 persen tinggal di rumah singgah,dan 6,7 juta atau 11,4 persen berada di jalanan. Dalam survei ini juga diketahui 50 persen anak usai sekolah bekerja kurang lebih 21 jam dalam satu minggu dan 25 persen bekerja 12 jam. 90 Melihat persentase eksploitasi anak di Negara republik Indonesi sungguh sangat memilukan, dimana Indonesia mengenal azas Bheneka Tunggal Ika serta berpedoman kepada Pancasila, tetapi pada kenyataan masih banyak pihak-pihak yang dengan sengaja mengeksploitasi anak untuk kepentingan sendiri dengan dalil kemiskinan dan untuk masa depan sang anak. Banyak alasan seperti itu, untuk melegalkan tindakan tersebut, di karenakan rendahnya tingkat pendidikan, masyarakat yang kurang perduli 89 90
el-media.blogspot.com/2010_01_15_archive.html, , Op.cit.. http://bataviase.co.id/node/94040, Loc.cit., 06/07/2010, jam 18:32 wib.
60
atas lingkungannya, dan kepolisian yang kurang tanggap terhadap kasus eksploitasi secara ekonomi terhadap anak, di karenakan kurangnya aduan kasus tersebut. Sehinga banyak terjadi tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak-anak. Dari pemaparan diatas menurut penulis undang-undang perlindungan anak no.23 tahun belum maksimal pelaksanaannya, ini bisa diliahat dari persentase anak yang bekerja dalam Bab IV (empat). Oleh karena itu, perlu kerjasama dari semua pihak, baik orang tua, masyarakat , pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, dan juga organisasi-organisasi keagamaan. Penulis yakin apabila terjadi suatu kerja sama maka akan mempermudah penyelesaian, seperti halnya penulis meyakini masih banyak pula orang yang perduli dan sayang terhadap anak-anaknya, yang rela berkorban buat masa depan sang buah hati.
61
BAB V PENUTUP
A.
Kesimpulan Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Perbuatan eksploitasi terhadap anak sangat merugikan, karena waktunya hilang buat bekerja, sehingga waktu untuk belajar atau bermain berkurang atau bahkan tidak sempat, di karenakan terlalu capek. Oleh karena itu, di dalam UURI No. 23 Tahun 2003 mengatur batas umur dan waktu maksimum bekerja bagi anak, agar tidak menganggu perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Larangan tentang eksploitasi anak juga diperkuat dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang mengatur dan melarang adanya sebuah tindakan eksploitasi terhadap anak, hal ini di perkuat dengan adanya sanksi, yang tercantum tercatum dalam pasal 83, 84, dan 88 yang mengenai : a)
Penjualan atau penculikan anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.
b)
Transplantasi organ dan/atau jaringan tubnuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
62
c)
Eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
2. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukan ada 558 kasus yang diadukan selama 2009, 275 kasus merupakan klaster perlindungan khusus (49,3 persen). Termasuk dalam klaster ini antara lain anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak dari kalangan minoritas dan terisolisasi, anak korban eksploitasi, korban trafficking, penyandang cacat, anak korban kekerasan, anak korban Napza, serta korban diskriminasi. Kasus anak korban kekerasan menempati prosentase terbanyak (74,18 persen).91 Meskipun
larangan-larangan
tentang
eksploitasi
secara
ekonomi terhadap anak sudah tertera dalam pasal 83, 84, dan 88 undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan sering juga di gembar-gemborkan lewat lembaga-lembaga sosial, pada kenyataan masih begitu memprihatinkan keadaannya. Banyak orang tua yang masih menggangap anak adalah sebuah asset buat mencari keuntungan, dan rendahnya pendidikan banyak orang tua yang sengaja atau tanpa sengaja mengeksploitasi anak secara ekonomi dengan embel-embel kemiskinannya. Jelas terlihat sekali bahwa undangundang no.23 tahun 2002 tentang belum cukup mampu mengatasi tidak pidana eksploitasi terhadap anak secara ekonomi.
91
http://artikel-media.blogspot.com/2010_01_15_archive.html, , 14/05/2010, jam 11.45
63
B.
Saran-saran. Meskipun sudah banyak larangan tentang eksploitasi terhadap anak secara ekonomi, tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi tindakan tersebut sepert halnya: penjualan, penculikan anak, transplantasi organ dan/atau jaringan tubnuh anak,
dan eksploitasi ekonomi (mengamen,
menyemir, mengemis, dan lain-lain) atau seksual anak. Oleh karena itu, dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tanggung jawab atas melindungi anak bukan hanya ditujukan kepada orang tua, keluarga, pemerintah tapi semua elemen masyarakatpun ikut bearperan dalam usaha tersebut, guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak serta agar terihindarnya dari kasus eksploitasi anak secara ekonomi. Guna mengurangi prosentase tersebut penulis menyarankan sebagai berikut : 1. Bagi orang tua diharapkan untuk menghargai hak dan kewajiban anak, seperti halnya anak menghargai hak dan kewajiban orang tua. 2. Bagi masyarakat diharapkan peduli akan lingkungannya dan melapor kepada pihak yang berwajib apabila melihat kejadian yang menganai eksploitasi terhadap anak. 3. Bagi pemerintah diupayakan memberi penyuluhan ke tempat-tempat dimana sering atau memungkinkan terjadi eksploitasi terhadap anak.
64
C.
Penutup Puji syukur yang hanya dicurahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat
dan
hidayahnya,
sehingga
penulis
mampu
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun, guna menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.
65
DAFTAR PUSTAKA Abdurahman, Jallaludin, Jami’us Shoghir, Juz-2, Cet. ke-1; Indonesia, maktabah dar ihyah al_kutub al_arabiyah, t.th.. Ass-sijistani, Sulaimann, Sunan Abi dawud, jilid 2; Bairut Lebanon: Daar Al-fikr, 2003
Al barry, Ahmad Zakariya, Hukum Anak-anak Dalam Islam: Jakarta Bulan Bintang, 1977. Amshori Ibnu, Perlindunagn Anak Menurut Perspektif Islam, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007. Ashshofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, Cet. ke-3; Jakarta: Rineka Cipta, 2001. Asmaran, Pengantar Studi Akhlak, Jakarta Utara: CV. Rjawali, 1992. Azwar, Saifudin , Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Dellyana, Shanty, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Yogyakarata : Liberty, 1988. Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya : AL-HIDAYAH,1992. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam Ensiklopedi Islam I, Cet IV, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997. Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak, Cet. Ke I; Jakarta: Akademika Pressido, 1985. Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terrhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung : PT. Revika Aditama, 2003.
Herlina, Apong, dkk, Perlindungan Anak (Undang-undang No.23 Tahun 2002), Jakarta: Harapan Prima, 2003. http://bataviase.co.id/node/94040 http://data,menkokesra.go.id/sites/defailt/files/AK%20Perempuan-Pendidikan %202009%20RT.pdf http://file.upi.edu/Direktori/B%20%20FPIPS/JUR.%20PEND.%20GEOGRAFI/1979010 12005011%20-%20NANDI/Artikel%20di%20Jurnal%20GEA.pdf_%20Pekerja %20 Anak%20dan%20Permasalahannya.pdf http://id.wikipedia.org/wiki/Anak
66
http://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi http://massofa.wordpress.com/2008/01/28/metode-analisi-isi-reliabilitas-dan-validitas-dalametode-penelitian-komunikasi/
http://stks20101bkelompok8.blogspot.com/2010/02/perlindungan-hukum-padaanak.html http://www.cirp.org/library/ethics/UN-declaration/.
http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=arti cle&id=51:eksploitasi-&catid=117:pengertian&Itemid=142. http://www.inspiredkidsmagazine.com/ArtikelFeatures.php?artikelID=423
http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/beritakpai/84-kembalikan-hakdasar-anak.html. http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=127:perse ntase-anak-usia-10-14-tahun-yang-bekerja-selama-seminggu&catid=105:tabel&Itemid=119 Leden, Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah prevensinya, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2008.
Muhadjir, Noeng, Metode Penelitian Kualitatif, Jogja: Rake Sarasin 2000. Mulyadi, Lillik, Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya, Bandung: Cv. Mandar maju, 2005. Rifai, Mohammad, Pembina Pribadi Muslim, Semarang: CV. Wicaksana ,1993. Saraswati, Rika, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2009. Savary M. Louis, Berne H. Praticia, Membangun Harga Diri Anak, Yogyakarta: Penerbit Kansius: 1988. Sejarah Perjalanan UUD ‘45 Dari Tahun 1945 Sampai Sekarang, Surabaya: Karya Ilmu, tth.. Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukkum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara , 1990. Suprihatini Amin, Perlindungan Terhadap Anak, Cet 1,Klaten: Cempaka Putih, 2008.
67
Surayin , Kamus Umum Bahasa Indonesia ,Cet IV, Bandung : Cv.Yrama Widiya, 2007. Suyanto, Bagong, et al., Pekerja Anak Disektor Berbahaya, Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2001. Syarif, Zakariyah Riyadusolikhin, Surabaya: madba’atun salim nahan wa’aladzi, t.th..
Undang-undang no. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah no.54 tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, bandung: citra umbara, 2007. Undang-undang perlindugan anak, Bandung: FOKUS MEDIA, 2007. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004.
Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Bandung : Mandar Maju, 2009. Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1991. Wulandari, Aghnia, http://naynatasantana.ngeblogs.com/2010/03/02/sosialisasimasyarakat-tentang-eksploitasi-anak/
68
RIWAYAT HIDUP
Nama TTL Jenis Kelamin Alamat
: Lama’atus Shabah : Kendal, 23 Pebruari 1986 : Perempuan : Jl. Sunan Katong No.317 Djagalan Timur Kaliwungu Kendal Riwayat pendidikan : 1. M I LP MA’ARIF NU lulus tahun 1997/1998 2. MTs AD lulus tahun 1999 3. MA AD lulus tahun 2002 4. Masuk Ke IAIN Walisongo Semarang 2003 Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Semarang, 11 Juni 2010
Lama’atus Shabah Nim. 302211123
69
70
