Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng) 1

I Dewa Nyoman Krisna Putra Sanjaya, Edy Sujana, 2Ni Luh Gede Erni Sulindawati

1

Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, Penelitian ini adalah penelitian “ex-post facto”. Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai atau penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Buleleng yang berjumlah 332 orang. Penyampelan atas responden dilakukan secara simple random sampling dengan menggunakan tabel morgan. Jumlah sampel yang dapat diambil adalah 175 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik yang digunakan untuk mengukur data interval pada kuesioner ini adalah dengan skala likert lima angka penilaian, analisis data dengan teknik regresi sederhana, regresi ganda, dan korelasi parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat pengaruh yang signifikan skor penyajian laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, 2) terdapat pengaruh yang signifikan skor aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah 3) secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan skor penyajian laporan keuangan dan skor aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Kata

kunci:

penyajian laporan keuangan, aksesibilitas penggunaan informasi keuangan daerah.

laporan

keuangan,

Abstract This study is intended to identify the impact of the presentation of financial statement and accessibility to the financial statement on the use of the information on the regional finance. This study is an “ex-post facto”. The population of the study included the staff and financial administrators of the regional government departments „Satuan Kerja Perangkat Daerah‟ (SKPD), totaling 332. The respondents were determined through simple random sampling using the morgan table. The samples totaled 175. The data were collected using questionnaire. The data interval were measured using the linkert scale, and were analyzed using the simple regression technique, the multiple regression technique, and the partial correlational technique. The results of the study showed that 1) the presentation of the financial statement significantly affected the use of the information on the regional finance, 2) the accessibility to the financial statement significantly contributed to the use of the information on the regional finance, 3) collectively, the presentation of the financial statement and the accessibility to the financial statement significantly affected the use of the information on the regional finance.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Keywords: presentation of the financial statement, accessibility to the financial statement, the use of the information on the regional finance

PENDAHULUAN Seiring dengan perkembangan sektor publik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini mengenai kuatnya tuntutan penggunaan informasi keuangan atas lembaga-lembaga publik, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan tersebut meliputi perlu dilakukannya sebuah transparasi kepada publik serta pemerintah juga perlu melakukan pemberian informasi kepada publik yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik. Kurangnya pemerintah dalam memberikan informasi keuangan untuk sekarang ini menyebabkan pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa laporan keuangan belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini karena disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang tidak aksesibel dan kurang lengkap itu secara mudah menurunkan kualitas dari akuntabiltas laporan keuangan daerah. Penggunaan informasi laporan keuangan daerah berkaitan dengan penilaian para pengguna laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas dan transparansi setiap laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Penggunaan informasi keuangan daerah penting dilakukan karena para pengguna dapat mengetahui kondisi keuangan suatu daerah dengan melakukan berbagai analisis. Dengan mengetahui kondisi keuangan daerah, maka kecurangan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dapat diminimalisir, setiap kegiatan pengelolaan keuangan daerah dapat terpantau dan diharapkan dapat disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam laporan keuangan daerah. Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan pengguna informasi (Sujana, 2002).

Berdasarkan Deniski (1973) yang dikutip dalam Sujana (2002), yang dikenal dengan Impossibility Theory bahwa banyak jenis pengguna informasi untuk laporan keuangan dan pengguna ini mempunyai bermacam kepentingan, oleh karena itu sangat sulit untuk menyiapkan informasi yang dapat memuaskan semua jenis pengguna. Para pengguna laporan keuangan baik pihak eksternal maupun internal diharapkan untuk paham dan mengerti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan agar lebih mudah dalam menerjemahkan apa yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pemakai laporan keuangan yang paham informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih mudah untuk menggunakan informasi yang ada dalam laporan keuangan maupun untuk melakukan analisis-analisis yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah, apabila pengguna informasi laporan keuangan daerah tidak paham tentang laporan keuangan daerah, maka pengguna cenderung tidak akan menggunakan informasi keuangan daerah dengan maksimal. Untuk memuaskan pengguna informasi, sangat perlu dilakukan upaya untuk menggali apa saja informasiinformasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2002) bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah; memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, social, politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan penggunaan informasi keuangan, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga Karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Oleh karena itu,

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke DPRD saja, tetapi juga menyediakan fasilitas kepada masyarakat secara luas agar laporan keuangan dapat diperoleh dengan mudah Penggunaan informasi keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Pemerintah harus dapat meningkatkan penggunaan informasi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006). Terwujudnya penggunaan informasi keuangan merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum penggunaan informasi keuangan diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempublikasikan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Namun dalam kenyataannya, BPK dan badan keuangan lainnya menemukan masih banyak permasalahan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, masih terdapat penyimpanganpenyimpangan yang ditemukan saat melakukan pemeriksaan atau audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selama tahun 2007 sampai tahun

2011, LKPD Kabupaten Buleleng tidak pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion. Hanya Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Buleleng diberikan oleh BPK selama tahun tersebut. Bahkan di tahun 2010, BPK pernah memberikan opini TMP atau disclaimer terhadap LKPD Kabupaten Buleleng (Badan Pemeriksa Keuangan, 2013). Hal ini dikarenakan data yang diberikan oleh SKPD kepada Pemkab Buleleng tidak sesuai dengan keadaan dilapangan. Semua hal-hal tersebut menarik untuk dikaji, terkait tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, mengingat pentingnya transparansi dan penggunaan informasi keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diindikasikan melalui seberapa pentingnya penggunaan informasi keuangan daerah tersebut berimbas kepada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta peraturan pemerintah yang mewajibkan penyajian laporan keuangan secara lengkap dan mudah diakses oleh publik, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan daerah telah terjadi reformasi yang mendasar yaitu mengharuskan kepala daerah untuk menyusun dua jenis laporan keuangan baru yang meliputi neraca daerah dan laporan arus kas. Akan tetapi, upaya perbaikan di bidang penyajian laporan keuangan daerah ini nampaknya belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Masalah lainnya yang timbul adalah kurangnya publikasi dan informasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah secara transparan (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara yang lainnya) nampaknya belum menjadi hal yang umum. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) mewujudkan penggunaan informasi keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya penggunaan informasi keuangan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H1: Terdapat pengaruh signifikan penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Aksesibilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun penggunaan informasi yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H2: Terdapat pengaruh signifikan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Publik mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah. Adanya tingkat kepuasan yang berbeda-beda untuk tiap pengguna informasi keuangan, menyebabkan kebutuhan informasi yang berbeda pula yang dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan.

Informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (a) meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola; (b) meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah asset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. (c) memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban; (d) Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (Diamond, 2002). Perbaikan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan perombakan yang dilakukan pemerintah terhadap tatanan ekonomi publik. Perubahan era orde baru ke era reformasi menuntut adanya informasi keuangan yang transparan dan akuntabilitas dalam melaksanakan setiap aktivitas kemasyarakatan dan pemerintahan. Penggunaan informasi keuangan membawa hasil sebagai notasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi, efisiensi, dan efektivitas harus dapat dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H3: Terdapat pengaruh signifikan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. METODE PENELITIAN Penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian ex-post facto dengan menggunakan teknik korelasional, karena tidak mengadakan manipulasi terhadap gejala yang diteliti dan gajala yang diteliti

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) merupakan gejala yang sudah ada di lapangan. Teknik korelasional digunakan untuk mengetahui: (1) pengaruh pasangan skor variabel penyajian laporan keuangan dengan skor variabel penggunaan informasi keuangan daerah, (2) pengaruh pasangan skor variabel aksesibilitas laporan keuangan dengan skor variabel penggunaan informasi keuangan daerah, dan (3) pengaruh pasangan skor variabel penyajian laporan keuangan dan skor variabel aksesibilitas laporan keuangan dengan skor variabel penggunaan informasi keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Buleleng yang berjumlah 332 orang. Penyampelan atas responden dilakukan secara simple random sampling. Dengan menggunakan tabel morgan maka besarnya jumlah sampel yang dapat diambil adalah 175 orang. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan pada SKPD. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf sub bagian akuntansi atau tata usaha keuangan. Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa kepala dan staf sub bagian akuntansi atau tata usaha keuangan merupakan pihak yang secara teknis terlibat langsung dalam pencatatan transaksi keuangan SKPD dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dikirim dan diambil sendiri oleh peneliti terhadap bagian akuntansi atau tata usaha keuangan pada SKPD. Teknik yang digunakan untuk mengukur data interval pada kuesioner ini adalah dengan skala likert lima angka penilaian. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2005). Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor

konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Pengujian persyaratan analisis dilakukan dalam dua tahap yaitu Uji persyaratan penggunaan statistik parametrik yang terdiri dari Uji normalitas sebaran data dilakukan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, antara lain uji chi-kuadrat, uji Lilliefors dan uji Kolmogorov-Smirnov (Candiasa, 2011:237). Jika dalam uji persyaratan analisis belum memenuhi syarat, maka dapat dilakukan transformasi data. Tujuan utama dari transformasi data ini adalah untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis yang bersifat parametrik. Yang perlu diperhatikan adalah data yang ditampilkan pada laporan tetap data aslinya sedangkan data transformasi hanya untuk membantu untuk membuat data asli memenuhi asumsi-asumsi analisis parametrik dan biasanya diletakan di bagian lampiran. Disini akan dijelaskan tiga jenis transformasi data yang sering digunakan yaitu: a) Transformasi akar, b) Tansformasi Logaritma, dan c) Transformasi Arcsin. Setelah dilakukan transformasi data masih juga belum memenuhi asumsi persyaratan analisis, maka analisis yang bersifat parametric harus diubah menggunakan analisis yang bersifat nonparametric. Setelah seluruh uji prasyarat terpenuhi, maka dilanjutkan dengan uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis pertama, dan kedua dalam penelitian ini digunakan teknik analisis korelasi sederhana (korelasi product moment pearson). Sedangkan untuk menguji hipotesis ke tiga, digunakan teknik analisis korelasi ganda, regresi ganda, dan korelasi parsial. Untuk menganalisis uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan program SPSS-17.00 for windows. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian disajikan dalam bentuk tabel distibusi dan frekuensi dan histogram untuk masing – masing variabel yang diteliti. Untuk mendapatkan gambaran mengenai karakteristik distribusi skor dari masingmasing variabel, berikut disajikan skor tertinggi, skor terendah, nilai rerata, simpangan baku, varians, median, modus, histogram, dan kategorisasi masing-masing variabel yang diteliti. Hasil pengukuran secara normatif menunjukkan penggunaan informasi keuangan daerah pada pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng tergolong sedang. Dengan demikian perlu ditingkatkan agar lebih optimal terutama yang menyangkut dimensi transparansi

dan gambaran laporan keuangan karena dimensi ini memberikan konstribusi yang relatif besar terhadap penggunaan informasi keuangan daerah daripada dimensi lainnya. Pengujian normalitas sebaran data dilakukan dengan bantuan program Statistical Product and service Solutions (SPSS) versi 17.00 for windows dengan output uji Kolmogorov-Smirnov (Lilifors Significance Correction) yang dikenakan terhadap skor penyajian laporan keuangan, skor aksesibilitas laporan keuangan, dan skor penggunaan informasi keuangan daerah. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 17.00 for windows diperoleh hasil seperti tampak pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pengujian Normalitas Sebaran Data dengan Uji KolmogorovSmirnov (lilliefors significance correction) Taraf Signifikansi =0,05 Kolmogorov-Smirnov Statistics Df 0.141 175 0.056 175 0.189 175

Variabel Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Laporan Keuangan Penggunaan Informasi Sumber: data diolah, 2014

Uji linieritas garis regresi dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antar masingmasing variabel bebas dengan variabel terikat dan mengetahui keberartian koefisien arah regresi dari model linier antara variabel bebas dengan variabel

Sig. 0.200 0.062 0.071

Keterangan Distribusi normal Distribusi normal Distribusi normal

terikat. Hasil analisis Uji Linieritas dengan Uji F pada Taraf Signifikansi  = 0,05 selengkapnya disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Uji Linieritas dengan Uji F pada Taraf Signifikansi  = 0,05 Pasangan Variabel Linierity Bebas Terikat F X1 Y 49,219 X2 Y 23,110 Sumber: data diolah, 2014

Sig 0,000 0,000

Pengujian multikolinieritas dapat dideteksi dengan menghitung koefisien korelasi ganda dan membandingkannya dengan koefisien antar variabel bebas. Pengujian multikolinieritas dilakukan

Dev. From linierity F Sig 0,881 0,056 0,963 0,512

Keterangan Linear Linear

dengan melihat nilai VIF dengan bantuan program SPSS 17.00 for windows. Hasil analisis selengkapnya disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Collinearity Statistics Tolerance VIF

Model 1

(Constant) X1 X2 Sumber: data diolah, 2014

0.948 0.948

Pengujian autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan uji statistik Durbin-Watson. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan melihat koefisien DurbinWatson dengan bantuan program SPSS

1.054 1.054

17.00 for windows. selengkapnya disajikan berikut.

Hasil pada

analisis tabel 5

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model 1

R

R Square Adjusted R Square a

.508

.258

.250

Std. Error of the Estimate 4.22941

Durbin-Watson 1.556

Sumber: data diolah, 2014 Pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggambar grafik antara y dengan residu. Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan bantuan program SPSS 17.00 for windows. Hasil analisis selengkapnya disajikan pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Pengujian Heterokedastisitas Pada gambar di atas, tampak titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu Y, tidak terjadi pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Sementara deskripsi, analisis data dan hasil pengujian hipotesis menunjukkan semua hipotesis yang diajukan secara signifikan dapat diterima. Adapun uraian masing-masing penerimaan hipotesis dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Secara normatif ditemukan bahwa penyajian laporan keuangan berada pada kategori baik. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara penyajian laporan keuangan dengan penggunaan informasi keuangan daerah melalui persamaan garis regresi ŷ = 9,663 + 0,265 X1 dengan Freg = 42,138 (p<0,05). Korelasi antara penyajian laporan keuangan dengan penggunaan informasi keuangan daerah adalah signifikan yakni sebesar 0,443 dengan p<0,05. Ini berarti makin baik penyajian laporan keuangan, makin baik penggunaan informasi keuangan daerah tersebut. Variabel penyajian laporan keuangan dapat menjelaskan makin tinggi penggunaan informasi keuangan daerah sebesar 19,6%. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyajian laporan keuangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penggunaan informasi keuangan daerah. Sumbangan efektif (SE) variabel penyajian laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah 32,3%. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Rohman (2009) yang berjudul “Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah”. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan penggunaan informasi keuangan entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan

ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: aset; kewajiban; ekuitas dana; pendapatan; belanja; transfer; pembiayaan; dan arus kas. Menurut PSAP 01 Paragraf 13, tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Dalam lingkup pemerintah daerah yang dimaksud dengan pimpinan entitas adalah setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada sebagai entitas akuntansi dan setiap Gubernur/ Bupati/Walikota sebagai entitas pelaporan. Kewajiban dan tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk setiap kepala SKPD juga dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan“. Berdasarkan hasil temuan empiris dan paparan pendapat para ahli di atas, bahwa ada korelasi serta distribusi yang signifikan antara penyajian laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, semakin tinggi penyajian laporan keuangan semakin tinggi pula informasi keuangan daerah tersebut, begitu juga sebaliknya. Kaitannya dengan penelitian ini yang didasarkan atas teori tersebut menunjukkan bahwa satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng memiliki komitmen untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Dengan demikian hasil ini menunjukkan adanya kecocokan antara kenyataan dengan teori yang ada.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, secara normatif ditemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah berada pada kategori baik. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng melalui persamaan garis regresi ŷ = 15,733 + 0,303 X2 dengan Freg = 23,216 (p<0,05). Korelasi antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah adalah signifikan yakni sebesar 0,344 dengan p<0,05. Ini berarti makin baik aksesibilitas laporan keuangan, makin baik penggunaan informasi keuangan daerah tersebut. Variabel aksesibilitas laporan keuangan dapat menjelaskan makin tinggi penggunaan informasi keuangan daerah sebesar 11,8%. Temuan ini mengindikasikan bahwa aksesibilitas laporan keuangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penggunaan informasi keuangan daerah. Sumbangan efektif (SE) variabel aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah sebesar 34,4%. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Marjuki (2011), dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Penggunaan informasi keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan penggunaan informasi keuangan pengelolaan keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial. Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik

terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong penggunaan informasi keuangan pemerintah terhadap masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya. Berdasarkan hasil temuan empiris dan paparan pendapat para ahli di atas, bahwa ada korelasi serta distribusi yang signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan semakin tinggi pula penggunaan informasi keuangan daerah, begitu juga sebaliknya. Kaitannya dengan penelitian ini yang didasarkan atas teori tersebut menunjukkan bahwa satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng memiliki komitmen untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Dengan demikian hasil ini menunjukkan adanya kecocokan antara kenyataan dengan teori yang ada. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Secara Simultan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng Hasil analisis menunjukkan bahwa, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama antara penyajian laporan keuangan, aksesibilitas

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) laporan keuangan dengan penggunaan informasi keuangan daerah. Ini berarti secara bersama-sama variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan dapat menjelaskan tingkat kecenderungan penggunaan informasi keuangan daerah di satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng. Dengan kata lain bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berhubungan dengan penggunaan informasi keuangan daerah di satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng. Ini berarti, secara bersama-sama penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berkontribusi positif dengan penggunaan informasi keuangan daerah di satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng, yaitu sebesar 25,8%. Semakin baik penyajian laporan keuangan, semakin baik pula penggunaan informasi keuangan daerah, dan semakin baik aksesibilitas laporan keuangan, semakin baik pula penggunaan informasi keuangan daerah. Bila dilihat koefisien pengaruh kedua variabel tersebut, tidak sepenuhnya bahwa variabel-variabel tersebut dapat memprediksikan penggunaan informasi keuangan daerah. Penelitian ini juga menghasilkan hubungan antara penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan dengan penggunaan informasi keuangan daerah yang diperoleh melalui analisis korelasi parsial jenjang kedua. Hasil yang diperolah adalah: (1) terdapat Pengaruh antara variabel penyajian laporan keuangan dengan kualitas penggunaan informasi keuangan daerah dengan mengendalikan variabel aksesibilitas laporan keuangan. Dengan kontribusi parsial sebesar 0,96%, (2) terdapat pengaruh antara variabel aksesibilitas laporan keuangan dengan kualitas penggunaan informasi keuangan daerah dengan mengendalikan variabel penyajian laporan keuangan dengan kontribusi parsial sebesar 33,3%. Kekuatan hubungan kedua variabel bebas dengan penggunaan informasi keuangan daerah secara berurutan adalah aksesibilitas laporan keuangan, penyajian laporan keuangan. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa sebelum dan setelah diadakan pengendalian, terdapat hubungan yang signifikan antara penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah secara tunggal maupun secara terpisah dengan penggunaan informasi keuangan daerah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng. Atas dasar tersebut, variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan, dapat dijadikan prediktor kecenderungan penggunaan informasi keuangan daerah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng. Temuan ini mengimplikasikan bahwa dalam usaha meningkatkan penggunaan informasi keuangan daerah, sangat diperlukan penyajian laporan keuangan serta tingginya aksesibilitas laporan keuangan, sehingga akan berdampak pada semakin tingginya penggunaan informasi keuangan daerah, demikian juga sebaliknya, semakin kurang penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan, maka penggunaan informasi keuangan daerah juga akan rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Peggy Sande (2013), dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan informasi keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah”. Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan informasi keuangan pengelolaan keuangan daerah, 2) Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan informasi keuangan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang berbeda-beda, seperti anggota legislatif, kreditor dan masyarakat. Pemakai penting lain meliputi pemasok, pelanggan, organisasi perdagangan, analis keuangan, calon investor, penjamin, ahli statistik, ahli ekonomi, dan pihak yang berwenang membuat peraturan. Para pemakai laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng dengan koefisien korelasi sebesar 0,443 dan sumbangan efektifnya sebesar 32,3%. Kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng dengan koefisien korelasi sebesar 0,344 dan sumbangan efektifnya sebesar 34,4%. Ketiga, terdapat pengaruh signifikan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng dengan koefisien korelasi ganda sebesar 29,959 dan kontribusinya sebesar 33,3% terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng. Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Dinas Pemerintah Wilayah Kabupaten Buleleng, yaitu sebagai berikut: 1. Dinas Pemerintah Wilayah Kabupaten Buleleng diharapkan mengadakan kembali diklat atau pelatihan kepada karyawan untuk lebih mengoptimalkan

kembali penggunaan informasi keuangan daerah untuk mengelola keuangan daerah. 2. Penggunaan informasi keuangan daerah pada Dinas Pemerintah Wilayah Kabupaten Buleleng dari semua indikator yang telah di uji hasilnya adalah baik, sehingga penggunaan informasi keuangan daerah pada Dinas Pemerintah Wilayah Kabupaten Buleleng untuk kedepannya dapat lebih dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dimasa yang akan datang. Berhasil dikonfirmasikan adanya pengaruh yang signifikan antara penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Maka sebaiknya penggunaan informasi keuangan daerah harus lebih ditingkatkan dan dioptimalkan supaya pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya dapat lebih meningkat sesuai dengan standar kerja di tiap-tiap lembaga daerah. DAFTAR PUSTAKA Candiasa, I Made. 2011. Statistik Multivariat Disertai Aplikasi SPSS. Singaraja: Undiksha Press. Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS IBM 19 Edisi 5.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Penggunaan informasi keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Rohman, Abdul. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah daerah (Survey

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Pada Pemda di Jawa Tengah), Jurnal Akuntansi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Safitri, Ratna Amalia. 2009. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. Skripsi. Semarang : UNDIP Sagala, Marjuki, 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Penggunaan informasi keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Samosir), Hasil penelitian Tidak di Publikasikan. Universitas Sumatera Utara. Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan informasi keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Jurnal Program Studi Akuntansi, Vol.2. No.3. Universitas Negeri Padang. Sudjana. 1996. Metode Statistik. Bandung: Tarsito. Sugiyono. 2006. Statistik Untuk Penelitian. Bandung Alfabeta.