e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2, No.1 Tahun 2014)
PENGARUH PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN STRUKTUR DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD DENGAN PENGAWASAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG) Gede Herry Merta Primadana[1], Gede Adi Yuniarta[1], Made Pradana Adiputra[2] Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {
[email protected],
[email protected],
[email protected]} @undiksha.ac.id. Abstrak Anggaran menjadi sangat penting dan relevan di Pemerintahan daerah, karena anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari pemerintah daerah serta merupakan proses akuntabilitas publik disamping itu, anggaran merupakan dokumen/kontrak politik antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang. Selanjutnya DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory, dimana pemerintah sebagai agent dan DPRD sebagai principal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi dan pengawasan internal terhadap kinerja manajerial SKPD. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal. Populasi yang digunakan adalah SKPD pemerintahan kabupaten Badung. Jenis data penelitian ini adalah kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dengan menyebar kuesioner. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis berganda, uji t,uji f dan uji MRA. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan dan positif secara parsial dan simultan pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD dan variabel penawasan internal mampu memoderasi pengaruh variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD. Kata kunci
: Partisipasi dalam penyusunan anggaran, Kejelasan sasaran anggaran, Struktur desentralisasi, Pengawasan internal, Kinerja manajerial SKPD
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2, No.1 Tahun 2014) abstract Budget is highly important and relevant in the regional government, as it contributes to the government performance in serving the public. It is a means of avoiding information from being asymmetric, and the regional government from being dysfunctional. In addition, budget is also the process of public accountability. Apart from that, it is also a document/political contract between the government and the Regional Legislative Assembly in the future. Such a supervision is in accordance with the theory of agency, in which the government as the agent and the Regional Legislative Assembly as the principal. The supervisory responsibility of the Regional Legislative Assembly over the Regional Government is not technical in nature. It supervises the implementation of the Regional Government policies. The supervisory activities of the Central Government, the Governor and the Regent/Mayor over the implementation of Regional Government are performed to guarantee that the Regional Government and the village government can be carried out in accordance with the rules and regulations of law, including the budgeting and the implementation of the budget already determined. The supervision is performed by the internal supervisory apparatus of the government in accordance with the authority given to each. This present study is a casual study. The population of the study included all the SKPDs in the government of Badung Regency. The data used in the study were quantitative data. The data were obtained from the primary data source. The data were collected through questionnaire. The techniques used were the multiple analysis, t test, f test, and MRA test. The result of the study showed that the participation in budgeting, the clarity of budgetary target and the structure of decentralization significantly and positively contributed to the managerial performance of SKPD both partially and simultaneously. The result of the study also showed that the variable of internal supervision could moderate the impact of the variable of the participation in budgeting, clarity of the budgetary target and the structure of decentralization on the managerial performance of SKPD. Key words : Participation in budget preparation, The clarity of budget goal, decentralized structure, internal controls, performance managerial of SKPD
PENDAHULUAN Pada umumnya ada tiga permasalahan yang biasa dihadapi pemerintah daerah yaitu ke tidak efektifan, inefesiensi dan private inurement (penggunaan dana untuk kepentingan individu). Hal ini disebabkan karena tidak terdapat mekanisme dasar pertanggung jawaban yang baku seperti organisasi bisnis. Organisasi pemerintahan tidak mengenal kepemilikan (self interest) yang dapat memaksakan pencapaian tujuan. Pemerintah daerah juga tidak mementingkan faktor persaingan yang sering kali digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efesiensi, disamping itu, pemerintah daerah tidak memiliki barometer keberhasilan seperti pada organisasi bisnis sehingga sulit untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pemerintah daerah. Ada beberapa faktor yang diduga penyebab kinerja pemerintah daerah rendah diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih
lemah dimulai dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksaaan APBD dan pengawasan. Dalam proses penganggaran, pemerintah daerah selalu mengalami keterlambatan di dalam pengesahan perda APBD. Keterlambatan ini menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan sehingga terjadi keterlambatan pembangunan daerah tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang harus disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD itu sendiri merupakan suatu proses yang panjang melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan penjaringan aspirasi masyarakat yang kemudian dibahas melalui Rapat
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2, No.1 Tahun 2014) koordinasi Pembangunan (Rakorbang) pada tiap tingkatan. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan penerima keputusan dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut. Jadi partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat diartikan merupakan keikutsertaan seseorang dalam menyusun dan memutuskan anggaran secara bersama. Sukses atau gagalnya para staf dalam suatu SKPD dalam melaksanakan anggaran adalah merupakan suatu refleksi langsung tentang keberhasilan ataupun kegagalan manajerial SKPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Riyanto (2003) menyatakan hubungan karakteristik anggaran, dalam hal ini kejelasan sasaran anggaran, dengan kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor individual yang bersifat psychological atribute. Efektif atau tidaknya kejelasan sasaran anggaran sangat ditentukan oleh psycological atribute, sehingga faktor-faktor individual tersebut sangat dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran dalam menilai kinerja manajerial SKPD. Struktur organisasi desentralisasi secara umum ditujukan dengan pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam struktur sentralisasi yang tinggi, sebagian keputusan diambil pada tingkat hirarki organisasi yang tertinggi, dan apabila sebagian otorisasi didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi, maka organisasi tersebut lebih desentralisasi.
Adapun definisi desentralisasi menurut Simon (1989) dalam Bangun (2009) yaitu suatu organisasi administratif adalah sentralisasi yang luas apabila keputusan yang dibuat pada level organisasi yang tinggi, desentralisasi yang luas apabila keputusan didelegasikan dari top manajemen kepada level yang rendah dari wewenang eksekutif. Dengan demikian desentralisasi akan membuat tanggung jawab yang lebih besar kepada manajerial SKPD dalam melaksanakan tugasnya, serta memberikan kebebasan dalam bertindak. Dengan desentralisasi akan meningkatkan independensi manajerial SKPD dalam berfikir dan bertindak dalam satu tim tanpa mengorbankan kebutuhan organisasi. Desentralisasi membutuhkan keseimbangan manajerial SKPD yang independen dengan timnya dan komitmennya pada organisasi. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001) Pengawasan yang dilakukan oleh pelaksanaan APBD dan Pertanggung jawaban APBD. Dengan adanya pengawasan di setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, maka diharapkan proses pengelolaan keuangan daerah terutama dalam proses penyusunan anggaran akan memperbesar pengaruhnya terhadap kinerja manajerial SKPD. Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik perumusan masalahnya yaitu sebagai berikut : (1) apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Badung; (2) Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Badung; (3) apakah struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Badung; (4) apakah pengawasan internal memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Badung; (5) apakah pengawasan internal memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Badung; dan (6) apakah pengawasan internal memoderasi pengaruh
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2, No.1 Tahun 2014) struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Badung METODE PENELITIAN Penelitian ini mengambil lokasi di SKPD Kabupaten Badung. Sasaran pengamatan difokuskan untuk mengetahui pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi pada SKPD Kabupeten Badung. Maka dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data. Pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:85). Mengingat terbatasnya waktu penelitian sampel yang digunakan dari penelitian ini adalah SKPD kabupaten Badung hingga tingkat kecamatan yang dimana setiap SKPD yang menjadi responden adalah kepala SKPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Berikut rincian dari sampel, 15 dinas, 6 badan, 1 inspektorat, 2 sekretariat, 1 RSUD, 4 kantor, dan 6 kecamatan. Instrumen yang digunakan dalam penilitian ini adalah kuisioner berbasis daftar pertanyaan yang akan disebar terkait partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial pada SKPD Kabupaten Badung melalui Partisipasi dalam penyusunan anggaran, Kejelasan sasaran anggaran, Struktur desentralisasi dan Pengawasan internal sebagai variabel moderating. Jawaban dari setiap instrument yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang berupa kata kata antara lain : angka 5 = Sangat Setuju, angka 4 = Setuju, angka 3 = Netral, angka 2 = Tidak Setuju, angka 1 = Sangat Tidak Setuju. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda.
Tujuan menggunakan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2005), uji kualitas data terdiri dari uji validitas apabila korelasi antara masing-masing item atau indikator terhadap total skor variabel menunjukkan hasil probabilitas <0,01 atau <0,05 berarti angka probabilitas tersebut signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pertanyaan adalah valid (Ghozali, 2006). Dan uji reliabilitas untuk menguji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas Cara untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005). Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai-nilai korelasi antar variabel bebas = 0 (Ghozali, 2005). Uji heteroskedastisitas Dasar analisis (Ghozali, 2005): a) Jika ada pola tertentu, seperti titiktitik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, b) Jika telah ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel bebas secara individual dapat menerangkan variabel-variabel independent. Kriteria yang digunakan dalam melakukan uji t yaitu jika probabilitas signifikansi dibawah 0,05 maka variabel bebas secara individual berpengaruh
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2, No.1 Tahun 2014) secara signifikan terhadap variabel dependent, sehingga hipotesis alternatifnya (Ha) diterima. Sebaliknya jika probabilitas signifikansi di atas 0,05 maka variabel bebas secara individual tidak berpengatung secara signifikan terhadap variabel dependent, sehingga hipotesis alternatifnya (Ha) ditolak (Ghozali, 2005:85). Pengujian model fit (kelayakan model) dilakukan dengan uji F (Wirawan, 2012 dalam Bangun 2009). uji ini untuk menguji apakah model yang digunakan untuk memprediksi layak atau tidak digunakan dengan membandingkan probabilitas (pada tabel anova tertulis sig) dengan tarif nyatanya (0,05 atau 0,01). Jika Probabilitas > 0,05 maka model ditolak, jika Probabilitas < 0,05 maka model diterima. Untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran
signifikan bila ρ value > α (0,05) sehingga menolak H1. Uji F (secara simultan) Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai sig yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level α = 0,05 adalah sebagai berikut: 1. Signifikan bila ρ value < α (0,05) sehingga menerima hipotesis, 2. Tidak signifikan bila ρ value > α (0,05) sehingga menolak hipotesis. HASIL DAN PEMBAHASAN Dari 70 kuesioner yang dikirim/dibagikan yang kembali sebanyak 60 dan yang cacat sebanyak 2 Jadi kuesioner yang bisa digunakan untuk melakukan analisis data hanya sebanyak 58 kuesioner sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Daftar Kuesioner
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Keterangan Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Badan Dinas Kantor RSUD Inspektorat Kecamatan Jumlah Persentase
Jumlah Kembali Tidak Lengkap Lengkap
Tidak kembali
Instansi
Sebar
1
2
2
-
-
1
2
2
-
-
6 15 4 1 1 6 35
12 30 8 2 2 12 70 100%
11 24 7 1 2 9 58 82,85%
1 1 2 2,85%
5 1 1 3 10 14,30%
anggaran, dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial secara parsial. Adapun rumusnya sebagai berikut: Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+e Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) dengan rumus persamaan sebagai berikut: Y = a + b1X1 + b4 X1X4 + e Y = a + b2X2 + b5 X2X4 + e Y = a + b3X3 + b6 X3X4 + e Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 1. Signifikan bila ρ value < α (0,05) sehingga menerima H1. 2. Tidak
Dalam penelitian diketahui bahwa skor terendah (minimum) dari jawaban responden untuk variabel Partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah 18 dan skor tertinggi (maximum) dari jawaban responden adalah 30, sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban Partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah 25,19. Skor terendah (minimum) dari jawaban responden untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran adalah 19 dan skor tertinggi (maximum) dari jawaban responden adalah 29, sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban Kejelasan sasaran anggaran adalah 24,79. Skor terendah (minimum) dari jawaban responden untuk variabel Struktur
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2, No.1 Tahun 2014) Desentralisasi adalah 16 dan skor tertinggi (maximum) dari jawaban responden adalah 28, sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban Struktur Desentralisasi adalah 22,95. Skor terendah (minimum) dari jawaban responden untuk variabel Pengawasan Internal adalah 14 dan skor tertinggi (maximum) dari jawaban responden adalah 24, sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban Pengawasan Internal adalah 20,47. Dan skor terendah (minimum) dari jawaban responden untuk variabel Kinerja Manajerial adalah 22 dan skor tertinggi (maximum) dari jawaban responden adalah 30, sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban Kinerja Manajerial adalah 25,50. Dalam uji validitas disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan adalah valid. Pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan setiap item-item pertanyaan dengan total nilai setiap variabel dengan metode “Pearson Correlation”, dengan ketentuan sebagai berikut: jika rhitung > rtabel maka item pernyataan dinyatakan valid. Pada penelitian ini sampel berjumlah 58 orang, maka diperoleh df= N-k= 58-4=54 sehingga r tabel nya 0.2632. Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat
terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005). Hasilnya bisa dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Sumber: Output SPSS19, 2014 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Adanya multikolonieritas dapat diketahui jika nilai tolerance > 0,10 atau lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF < 10 atau kurang dari 10. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2 . Uji Multikolinieritas
Model 1
(Constant) Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Kejelasan Sasaran Anggaran Struktur Desentralisasi Sumber: Output SPSS19, 2014
Collinearity Statistics Tolerance VIF 0,572
1,747
0,435
2,301
0,582
1,718
pengukur dapat dipercaya. Secara umum suatu instrumen dikatakan bagus jika memiliki koefisien Cronbach’s Alpha > 0,6 maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian dinyatakan reliabel. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
Keterangan Tidak terjadi Multikolonieritas Tidak terjadi Multikolonieritas Tidak terjadi Multikolonieritas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2, No.1 Tahun 2014) nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Gambar uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 2.
Gambar 2 : Hasil Uji Heterokedastisitas
oleh variabilitas variabel independen sebesar 52,9% sementara 47,1% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini. Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi dalam penelitian ini adalah untuk menguji variabel partisipasi dalam penyusunan anggran (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2), dan struktur desentralisasi (X3) terhadap Kinerja Manajerial (Y). Dari data statistik yang diperoleh persamaan regresi dapat disimpulkan sebagai berikut: Y= 6,999 + 0,208 (X1) + 0,288 (X2) + 0,266 (X3) + e Dari persamaan diatas hasil penelitian dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 3
Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
1
Unstandardized Coefficients B Std. Error 6,999 2,286 0,208 0,099
Model (Constant) Partisipasi_dlm_Penyu suna_Anggaran Kejelasan_Sasaran_An 0,288 ggaran Struktur_Desentralisasi 0,266 Sumber: Output SPSS19, 2014
Nilai R square (R2) atau nilai koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 adalah diantara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Besarnya nilai adjusted R square dari hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi sebesar 0,529 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan
Standardized Coefficients Beta 0,253
t 3,062 2,107
Sig. 0,003 0,040
0,130
0,306
2,220
0,031
0,102
0,312
2,616
0,012
Dari hasil penelitian ini pengujian hipotesis pertama (H1) dengan jumlah sampel sebanyak 58, sehingga diperoleh df = n-4 = 58-4, sehingga ttabel dengan df =54 adalah sebesar 2,005. Hal ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran (X 1) nilai thitung adalah 2,107 > nilai ttabel 2,005 dengan nilai signifikansi 0,040 yang berada di bawah atau lebih kecil 0,05 yang menyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Pengujian hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Dengan jumlah sampel sebanyak 58, sehingga diperoleh df = n-4 = 58-4, sehingga ttabel dengan df =54 adalah sebesar 2,005. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran (X 2)
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2, No.1 Tahun 2014) nilai thitung adalah 2,220 > nilai ttabel 2,005 dengan nilai signifikansi 0,031 yang berada di bawah atau lebih kecil 0,05 yang menyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Pengujian hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Dengan jumlah sampel sebanyak 58, sehingga diperoleh df = n-4 = 58-4, sehingga ttabel dengan df =54 adalah sebesar 2,005. Hal ini menunjukkan bahwa variabel struktur desentralisasi (X 3) nilai thitung adalah 2,616 > nilai ttabel 2,005 dengan nilai signifikansi 0,012 yang berada di bawah atau lebih kecil 0,05 yang menyatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Dari hasil penelitian dapat diketahui nilai uji statistik nilai Fhitung adalah sebesar 22,309 > nilai Ftabel adalah sebesar 2,78 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Berarti variabel independen partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi secara bersama-sama mempengaruhi kinerja manajerial SKPD. Dari hasil penelitian ini pengujian hipotesis keempat (H4) dengan jumlah sampel sebanyak 58, sehingga diperoleh df = n-2 = 58-2, sehingga ttabel dengan df =56 adalah sebesar 2,003. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi X1X4 nilai thitung adalah 5,905 > nilai ttabel 2,003 dan dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah atau lebih kecil 0,05 yang menyatakan bahwa hipotesis keempat, Pengawasan internal akan memoderasi pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD, (H4) diterima. Dari hasil penelitian ini pengujian hipotesis keempat (H4) dengan jumlah sampel sebanyak 58, sehingga diperoleh df = n-2 = 58-2, sehingga ttabel dengan df =56 adalah sebesar 2,003. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengawasan Internal (X 4) nilai thitung adalah 5,210 > nilai ttabel 2,003 dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah atau lebih kecil 0,05 yang menyatakan bahwa hipotesis keempat, Pengawasan internal akan memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran
terhadap kinerja manajerial SKPD, (H4) diterima. Dari hasil penelitian ini pengujian hipotesis keempat (H4) dengan jumlah sampel sebanyak 58, sehingga diperoleh df = n-2 = 58-2, sehingga ttabel dengan df =56 adalah sebesar 2,003. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengawasan Internal (X 4) nilai thitung adalah 5,785 > nilai ttabel 2,003 dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah atau lebih kecil 0,05 yang menyatakan bahwa hipotesis kempat, Pengawasan internal akan memoderasi struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD, (H4) diterima. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X 1) nilai thitung adalah 2,107 > nilai ttabel 2,005 dengan nilai signifikansi 0,040 yang berada di bawah atau lebih kecil 0,05 yang menyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian Suhartono, Halim (2005) dan penelitian Bangun (2009) yang menyimpulkan Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD di Pemerintahan daerah. Sejalan dengan pernyataan Riyadi (1998) dalam Bangun 2009 bahwa partisipasi penyusunan anggaran merupakan sarana bagi karyawan untuk dapat lebih mengerti terhadap apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya, partisipasi penyusunan anggaran akan membantu karyawan untuk memperbaiki kinerja mereka dengan mengetahui target anggaran. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kejelasan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2, No.1 Tahun 2014) Sasaran Anggaran (X2) nilai thitung adalah 2,220 > nilai ttabel 2,005 dengan nilai signifikansi 0,031 yang berada di bawah atau lebih kecil 0,05 yang menyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Penelitian ini didukung oleh penelitian Suhartono dan Halim (2005) yang menyimpulkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial Pemda. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kenis (1979), bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Locke (1968) dalam Kenis (1979) menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif dari pada tidak menetapkan tujuan spesifik. Hal ini akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja. Pengaruh Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Struktur Desentralisasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Struktur Desentralisasi (X3) nilai thitung adalah 2,616 > nilai ttabel 2,005 dengan nilai signifikansi 0,012 yang berada di bawah atau lebih kecil 0,05 yang menyatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa struktur desentralisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Hal ini sejalan dengan penelitian Syafruddin (2005) menyatakan bahwa tingkat atau intensitas partisipasi anggaran dan derajat struktur organisasi yang terdesentralisasi akan meningkatkan atau menurunkan kinerja orang yang terlibat dalam partisipasi dan struktur tersebut.
Yang menjadi perhatian dan menimbulkan perbedaan pandangan adalah adanya faktor-faktor lain yang merupakan faktor moderating ataupun intervening yang diidentifikasi dan diteliti dalam penelitian sektor publik (Pemerintah Daerah) di Indonesia yaitu hubungan antara partisipasi anggaran dan Struktur Organisasi yang terdesentralisasi dengan kinerja menejerial. Struktur Organisasi desentralisasi secara umum ditujukan dengan pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam struktur sentralisasi yang tinggi, sebagian keputusan diambil pada tingkat hirarki organisasi yang tertinggi, dan apabila sebagian otorisasi didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi, maka organisasi tersebut lebih desentralisasi. Pengawasan Internal memoderasi pengaruh Partisipasi dalam Peyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Managerial SKPD Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Internal memoderasi Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Hal ini ditunjukkan oleh interaksi variabel X1X4 dengan nilai thitung adalah 5,905 > nilai ttabel 2,003 dan dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah atau lebih kecil dari 0,05, interaksi variabel X2X4 dengan nilai thitung adalah 5,210 > nilai ttabel 2,003 dan dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah atau lebih kecil dari 0,05, dan interaksi variabel X 3X4 dengan nilai thitung adalah 5,785 > nilai ttabel 2,003 dan dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2001) dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pelaksanaan APBD dan Pertanggung jawaban APBD yang meliputi setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, maka diharapkan proses pengelolaan keuangan daerah terutama dalam proses penyusunan anggaran akan memperbesar pengaruhnya terhadap kinerja manajerial SKPD. Alamsyah (1997) menyebutkan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2, No.1 Tahun 2014) bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk : (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. SIMPULAN Berdasarkan hasil analisis sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: Partisipasi dalam penyusuna anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja manajerial SKPD dengan nilai thitung adalah 2,179 > nilai ttabel 2,005 dengan nilai signifikansi 0,034 yang berada di bawah atau lebih kecil dari 0,05. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja manajerial SKPD dengan nilai t hitung adalah 2,042 > nilai ttabel 2,005 dengan nilai signifikansi 0,046 yang berada di bawah atau lebih kecil dari 0,05. Struktur desentralisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja manajerial SKPD dengan nilai t hitung adalah 2,707 > nilai ttabel 2,005 dengan nilai signifikansi 0,009 yang berada di bawah atau lebih kecil dari 0,05. Secara simultan, partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, dengan nilai uji statistik nilai Fhitung adalah sebesar 21,692 > nilai Ftabel adalah sebesar 2,78 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal dapat memoderasi pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan stuktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar keuangan daerah yaitu Mardiasmo (2001) yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD yang meliputi setiap tahap pengolahan keuangan daerah, diharapkan proses pengelolaan keuangan daerah terutama dalam proses penyusunan
anggaran akan besar pengaruhnya terhadap kinerja manajerial SKPD. SARAN Berdasarkan uji determinasi pada penelitian ini yang dimana kontribusi variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi sebesar 0,521 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 52,1% sementara 47,9% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini. Maka peneliti menyarankan pada peneliti berikutnya untuk menambah atau pun mengganti variabel dengan variabel lain seperti komitmen organisasi, motivasi ataupun reward. DAFTAR PUSTAKA Alamsyah, 1997. Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman, Tesis, Yogyakarta, PPS UGM Bangun, Andarias, 2009, Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), Tesis Universitas Sumatera Utara. Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi 1. Yogyakarta :BPFE UGM, ___________, 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Jakarta :Salemba Empat. ___________, 2007. Audit Sektor Publik, Edisi 2, Jakarta :Salemba Empat. Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2, No.1 Tahun 2014) ____________, 2002. Aplikasi analisis Multivariat dengan program SPSS :BP Undip.
Pelaksanaan Otonomi Yogyakarta :Penerbit Andi,
Daerah.
____________. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
__________, 2001. “Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001”, Makalah Seminar, MEP-UGM, Yogyakarta.
____________. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP
__________. 2002a. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta :Penerbit Andi.
____________. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi 4. Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Riyanto, Bambang. 2003, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi keempat. Yogyakarta :Yayasan Penerbit FE UGM.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi keuangan Daerah, Edisi 3, Jakarta :Salemba Empat.
Santoso, Singgih. 2000. SPSS Statistik Parametrik. Jakarta :PT. Elex Media Komputindo.
Indriantoro dan Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta :BPFE Yogyakarta.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung :ALFABETA
____________________. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
Yuhertiana, I. 2003. “Principal-Agent Theory dalam Proses Perencanaan Anggaran Sektor Publik”. KOMPAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi FE UTY. Yogyakarta. No: 9. April. 403-422.
Kenis, I. 1979. Effect on Budgetary goal characteristic on Managerial Attitude and Performance, The Accounting Review. Kunwaviyah, Nurcahyani. 2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah. Locke, E. A. 1968. "Toward a Theory of Task Motivation and Incentives," Organizational Behavior and Human Performance. Mardiasmo, 2001. Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam
