Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014)

Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern, Budaya Organisasi dan Total Quality Management Terhadap Penerapan Good Governance pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng 1

Jefry Wijaya, 1 I Made Pradana Adi Putra, 2Nyoman Ari Surya Darmawan Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi pengendalian intern, budaya organisasi dan total quality management terhadap penerapan Good Governance pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan studi empiris. Kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karyawan yang bekerja pada bagian yang berhubungan dengan variabel penelitian. Sampel yang digunakan sebanyak 52 responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang terdiri dari 4 instrumen dengan menggunakan skala likert. Dari 52 kuesioner yang telah disebar, jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 52 kuesioner dan dapat dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterosketastisitas, serta pengujian hipotesis yang terdiri dari uji regresi berganda, koefisien detrminasi, uji t dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) implementasi pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap Good Governance, (2) budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap Good Governance, (3) Total Quality Management berpengaruh signifikan positif terhadap Good Governance dan (4) implementasi pengendalian internal, budaya organisasi dan Total Quality Management berpengaruh signifikan terhadap Good Governance. Kata kunci: Budaya organisasi, Good Governance, Implementasi Pengendalian Intern, Total Quality Management. Abstract The study aimed at finding out the effect of internal control implementation, organizational culture, and total quality management on the good governance implementation at the local revenue office Buleleng. It was a qualitative with an empirical design. The criteria of respondents used in this study was all the office staffs working under the section related to the research variable. There were about 52 respondents selected as the sample. The data were collected by using questionnaire consisting of four instruments with Likert Scales. All 52 questionnaires distributed to the respondents were returned and could be analyzed. The data were analyzed by using data quality testing consisted of validity and realibility testing, classical assumption test, such as normality test, multicolinearity test, and heteroscetastitas test as well as hypothesis testing by using multiple regressions, determination coefficient, t-test and F-test. The results indicated that (1) the internal control implementation had significantly positive affect on the good governance, (2) the organizational culture had

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) significantly positive affect on the good governance, (3) and the total quality management had significantly positive affect on the good governance, and (4) the internal control implementation, the organizational culture, and the total quality management had a significant effect on the good governance. Keywords:

Organizational Culture, Good Governance, Internal Implementation, and Total Quality Management.

PENDAHULUAN Penciptaan Good Governance dilakukan adalah dalam rangka mewujudkan dan menciptakan suatu tatanan masyarakat pada umumnya dan sistem pengelolaan negara pada khususnya yang lebih baik serta tidak menerapkan kembali sistem yang cenderung bersifat korupsi, kolusi dan nepotisme. Sari (2012) berpendapat bahwa tantangan untuk merealisasikan tujuan implementasi Good Governance sangatlah berat, mengingat perilaku usaha dan

Control

pelayanan publik yang dilakukan pemerintah selama kurun waktu yang sangat panjang telah tercemar dengan berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan modus usaha yang tidak sehat yang bermuara pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup sebagaimana yang diperlihatkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Transparancy International (TI) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 sebagaimana terlihat pada tabel 1. berikut

Tabel 1. Indeks Persepsi Korupsi di Beberapa Negara Asia Tenggara Negara

2006

2007

Singapore 9,4 9,3 9,2 Malaysia 5,0 5,1 5,1 Thailand 3,6 3,3 3,5 Indonesia 2,4 2,3 2,6 Philipine 2,5 2,5 2,3 Sumber: Transparancy International (2006-2010) Tingkat korupsi yang tinggi mencerminkan birokrasi yang buruk yang berarti pula bahwa implementasi Good Governance masih jauh dari harapan. Dalam rangka mewujudkan Good Governance baik dalam proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan pemerintah, diperlukam keseriusan jajaran pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Praktik kepemerintahan yang baik juga dapat meningkatkan iklim keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance pada sektor public (Sari, 2012). Data hasil pemeriksaan BPK RI

Tahun 2008

2009 9,2 4,5 3,4 2,8 2,4

2010 9,3 4,4 3,5 2,8 2,4

semester I tahun 2013 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan. Saat ini perkembangan kualitas laporan keuangan serta akuntabilitas atas LKPD belum sebagaimana yang diharapkan, hal ini terlihat dari opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK RI masih ada yang mendapatkan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Dari hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh BPK RI terungkap kasus-kasus kelemahan pengendalian intern yang dikelompokkan sebagai (a) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, (b) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) pendapatan dan belanja, dan (c) kelemahan struktur pengendalian intern. Menurut Sari (2012), efektivitas dari implementasi sistem pengendalian internal dapat meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, terutama terhadap perwujudan transparansi laporan keuangan daerah. Selain sistem pengendalian perusahaan, faktor intern lain perlu mendapatkan perhatian terkait dengan penerapan Good Governance adalah budaya organisasi. Budaya yang tumbuh merefleksikan visi, strategi dan pengalaman orang-orang yang mengimplementasikan nilai-nilai budaya dan etika perusahaan, lebih lanjut Susanto et al (2008) dalam Nawawi (2010) menerangkan budaya yang kuat akan menjadi pengungkit bagi pedoman perilaku bagi tiap anggota organisasi. Hal ini akan membantu para anggota organisasi untuk melakukan tugasnya dengan lebih baik. Sehingga dalam penerapan Good Governance sangat perlu ditunjang dengan adanya budaya organisasi yang baik pula. Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan dan mempunyai fungsi salah satunya adalah membuat perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati (Peraturan Bupati Buleleng No. 51 Tahun 2008). Potensi yang dimiliki Kabupaten Buleleng baik dari luas wilayah serta geografisnya, sangat menjanjikan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pembayaran retribusi dan pajak. Tugas pokok fungsi Dispenda yaitu menggali potensi daerah dalam arti mengkoordinir pemungutan pendapatan asli daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (http://www.bulelengkab.go.id/ - Selasa, 26 November 2013). Sebagai organisasi sektor publik di tingkat daerah yang mempunyai tugas

dalam bidang penerimaan dan pendapatan daerah, salah satu model yang bisa diterapkan untuk mendukung strategi upaya pencapaian potensi daerah adalah dengan mengimplementasikan model Total Quality Management (TQM) yang selanjutnya disingkat TQM. Menurut Wicaksono (2006), TQM merupakan suatu model manajemen dalam menjalankan usaha untuk mewujudkan Good Governance melalui perbaikan terusmenerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya. Dengan mengimplementasikan model TQM, dapat menciptakan pengelolaan organisasi yang lebih baik. TQM adalah salah satu konsep manajemen yang dikembangkan oleh W. Edwards Deming, yang merupakan komitmen yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas jangka panjang dan membutuhkan penggunaan peralatan maupun teknik-teknik tertentu, walaupun yang paling utama adalah lebih pada adanya sebuah komitmen ( Salusu, 2006: 456 dalam Ahdiyana, 2011). Manfaat utama penerapan TQM pada sektor publik adalah perbaikan pelayanan, pengurangan biaya dan kepuasan pelanggan. Perbaikan progresif dalam sistem manajemen dan kualitas pelayanan menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan. Sebagai tambahan, manfaat lain yang bisa dilihat adalah peningkatan keahlian, semangat dan rasa percaya diri di kalangan staf pelayanan publik, perbaikan hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah serta peningkatan produktifitas dan efisiensi pelayanan publik. Penelitian tentang pengaruh pengendalian intern terhadap penerapan Good Governance pernah dilakukan oleh Resa Dewitasari (2009) dengan lokasi penelitian pada BUMN di Jakarta, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penerapan Good Governance. Selanjutnya Morita Indah Lestari (2013) meneliti pengaruh implementasi pengendalian intern dan budaya organisasi terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Governance, hasil

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) penelitiannya menunjukkan bahwa budaya organisasi dan implementasi pengendalian intern berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Governace baik secara parsial maupun simultan. Sri Fadilah (2011) melakukan penelitian terkait pengaruh implementasi pengendalian intern dan TQM terhadap Penerapan Good Governace sebuah studi kuantitatif pada lembaga ammil zakat seluruh Indonesia, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan implementasi pengendalian intern dan implementasi TQM berpengaruh signifikan dan signifikan terhadap penerapan good governance. Selanjutnya Saputri (2011) meneliti pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan penerapan TQM terhadap kinerja SKPD di lingkungan Kota Bandung, dalam penelitian Saputri (2011) dihasilkan bahwa secara simultan pengelolaan keuangan daerah dan penerapan TQM berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya dengan mengaitkan hubungan implementasi pengendalian intern, budaya organisasi dan TQM terhadap penerapan Good Governance. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni belum ada penelitian yang mengaitkan sekaligus bagaimana hubungan variabel independen yakni hubungan implementasi pengendalian intern, budaya organisasi dan TQM terhadap penerapan Good Governance sebagai variabel dependen. Selain itu belum banyaknya penelitian terkait dengan hubungan TQM terhadap penerapan Good Governance. Mengingat penerapan TQM merupakan sesuatu hal yang baru bagi organisasi sektor publik. Dari paparan diatas maka permasalahan yang diteliti yaitu Apakah Implementasi Pengendalian Intern, Budaya Organisasi, Total Quality Management berpengaruh terhadap penerapan Good Governance pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng baik secara parsial maupun simultan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial Implementasi

Pengendalian Intern, Budaya Organisasi dan Total Quality Management terhadap penerapan Good Governance pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Keberhasilan penerapan GCG juga tidak terlepas dari peran pengendalian intern yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan stakeholders serta menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan internal kontrol dalam sebuah organisasi. Struktur pengendalian intern mencakup lima kategori kebijakan dan prosedur yang dirancang serta digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Kelima kategori tersebut merupakan komponen dari sistem pengendalian intern yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penetapan risiko manajemen, (3) sistem informasi dan komunikasi akuntansi, (4) aktivitas pengendalian dan (5) pemantauan. (Arens, 2004). Sistem pengendalian intern yang efektif dapat menghindarkan perusahaan dari kerugian besar dan sebaliknya tanpa sistem pengendalian intern yang efektif maka kendala atau risiko yang dapat menyebabkan kerugian besar dapat berlangsung lama tanpa terdeteksi oleh pemilik perusahaan (Siswanto, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Indah (2013) tentang budaya organisasi dan pengendalian intern terhadap penerapan prinsip good corporate governance (studi empiris pada rumah sakit umum di Kota Padang) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada seluruh rumah sakit umum di kota Padang dan Pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada seluruh rumah sakit umum di kota Padang. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Resa Dewitasari (2009) yang berjudul Pengaruh Audit Intern dan Pengendalian Intern terhadap Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Studi Kasus pada Salah Satu BUMN di Jakarta. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) H1 : Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Penerapan Good Governance Keberhasilan penerapan prinsipprinsip good corporate governance dapat dipengaruhi faktor internal dan eksternal perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Dari salah satu faktor internal yang mempengaruhi GCG yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasi, sehingga jika budaya organisasi pada suatu organisasi atau instansi baik, maka tidak mengherankan jika anggota organisasi adalah orang-orang yang baik dan berkualitas pula. Budaya organisasi dan GCG berbanding lurus, dimana semakin kuat penerapan budaya organisasi maka semakin tinggi pula penerapan GCG. Hal ini dikarenakan ada kesamaan fungsi antara budaya organisasi dan GCG dimana budaya organisasi dan GCG merupakan pengendali sistem dari sebuah organisasi selain itu budaya organisasi dan GCG sama-sama memiliki fungsi sebagai acuan untuk pembuatan keputusan dari sebuah organisasi (Rindang, 2007 dalam Indah, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Indah (2013) tentang budaya organisasi dan pengendalian intern terhadap penerapan prinsip good corporate governance (studi empiris pada rumah sakit umum di Kota Padang) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada seluruh rumah sakit umum di kota Padang dan Pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada seluruh rumah sakit umum di kota Padang. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah: H2 : Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Penerapan Good Governance Total Quality Management (TQM) meruapakan suatu terobosan terbaru di bidang manajemen yang seluruh aktivitasnya ditujukan untuk mengoptimalkan kepuasan pelanggan

melalui perbaikan proses yang berkesinambungan. Djajendra (2010) mengungkapkan bahwa Good corporate governance yang baik haruslah disinergikan ke dalam Total Quality Management, agar gaya manajemen perusahaan bisa berjalan sesuai dengan konsep manajemen mutu yang didalamnya diperkuat oleh prinsip-prinsip Good Governance. Semua ini diperlukan, agar perusahaan bisa menjalankan strategi bisnisnya secara mulus, sekaligus dapat mengidentifikasikan dan mengatasi berbagai potensi risiko yang bisa merusak reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata stakeholdernya. Praktik good corporate governance tidaklah boleh sekedar menjadi alat kontrol yang berlebihan, tapi harus menjadi alat yang memperkuat fungsi-fungsi manajemen untuk memberikan kualitas terbaik kepada stakeholder. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah: H3 : Total Quality Management berpengaruh terhadap Penerapan Good Governance Budaya organisasi akan berhubungan dengan berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mempunyai karyawan yang mampu memperlihatkan ketepatan, analisis, dan perhatian terhadap detail maka secara tidak langsung proses kegiatan yang terjadi pada organisasi tersebut akan menjadi lebih baik, tepat dan akurat. Oleh sebab itu, semakin kuat penerapan budaya organisasi maka semakin tinggi pula penerapan Good Governance di sebuah organisasi. Pengendalian intern merupakan salah satu cara untuk mengendalikan kegiatan yang ada di organisasi untuk menjaga organisasi dan meminimalkan hambatan yang akan dihadapi organisasi. Dengan diterapkannya pengendalian intern secara efektif yang bertujuan (1) keandalan laporan keuangan, (2) eketifitas dan efisiensi dari operasional dan (3) pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang biasa diterapkan, maka organisasi telah menerapkan prinsipprinsip Good Governance yaitu, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban. Sehingga dapat

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) disimpulkan bahwa penerapan prinsipprinsip Good Governance akan berhasil jika didukung oleh pengendalian intern yang efektif dari organisasi tersebut. Selain didukung dengan budaya organisasi dan pengendalian intern yang baik, dalam mewujudkan Good Corporate sangat diperlukan penerapan sinergi Total Quality Management. Dengan mengimplementasikan model TQM, dapat menciptakan pengelolaan dana daerah yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance akan berhasil jika didukung oleh budaya organisasi, pengendalian intern yang efektif dari organisasi tersebut serta penerapan Total Quality Management. H4: Implementasi Pengendalian Intern, Budaya Organisasi dan Total Quality Management berpengaruh terhadap penerapan Good Governance METODE Rancangan penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel-variabel yang diteliti kemudian dianalisis dengan hipotesis. Jenis penelitian ini merupakan studi empiris untuk mendapatkan bukti tentang gejalagejala atas permasalahan yang timbul (Husein, 2009). Subjek penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuisioner. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuisioner adalah skala likert. Penelitian menggunakan bantuan program Statistikal Product and Service Solutions (SPPS) Versi 19 dengan uji non parametrik. Variabel bebas (independent variables) dalam penelitian ini adalah efektivitas pengendalian internal, budaya organisasi dan total quality manajemen dan variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah Good Governance. Analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik

yakni uji normalitas, heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Uji hipotesis menggunakan uji koefesien determinasi (R2), uji regresi berganda, uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji F). HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Jumlah kuesioner yang disebar yakni 52 buah dan dari seluruh kuesioner yang disebar, semuanya dapat digunakan dalam tahap analisis, karena semua butir pertanyaan diisi oleh responden. Berdasarkan uji validitas diketahui bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki rhitung lebih besar dari rtabel (rhitung > rtabel), rtabel dari penelitian ini adalah 0,2759. Hal ini berarti masing-masing item pertanyaan dari variabel efektivitas pengendalian internal, budaya organisasi, total quality manajemen dan good governance adalah valid. Uji reliabilitas menunjukan variabel implementasi pengendalian internal memiliki nilai cronbach alpha 0,924 lebih besar dari 0,7, budaya organisasi memiliki nilai cronbach alpha 0,874 lebih besar dari 0,7, total quality management memiliki nilai cronbach alpha 0,822 lebih besar dari 0,7, dan penerapan Good Governance memiliki nilai cronbach alpha 0,882 yang lebih besar dari 0,7, maka dapat dikatakan bahwa instrument yang digunakan telah memenuhi syarat reliabilitas. Hasil pengujian normalitas data dengan Uji One Sample Kolmogorof Smirnov Test data dinyatakan berdistribusi normal, karena tingkat signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 yaitu 0,442 untuk variabel Pengendalian Intern, 0,251 untuk budaya organisasi, 0,884 untuk Total Quality Management dan 0,656 untuk Good Governance. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dinyatakan tidak terdapat gejala multikolineritas atau korelasi antara variabel independen karena nilai tolerance lebih dari 0,10 yaitu 0.379 untuk variabel Pengendalian Intern (X1), 0.414 untuk variabel Budaya Organisasi (X2), dan 0.811 untuk variable Total Quaity

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) Management (X3). Dapat dilihat juga dari nilai VIF lebih kecil dari 10 yaitu 2,638 untuk variabel Pengendalian Intern (X1), 2,413 untuk variabel Budaya Organisasi (X2), dan 1,233 untuk variable Total Quaity Management (X3). Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji gletser menunjukkan hasil bahwa: (1) variabel implementasi pengendalian intern dengan nilai signifikansi 0,099 lebih besar dari 0,05; (2) variabel budaya organisasi dengan nilai signifikansi 0,079 lebih besar dari 0,05; dan (3) variabel total quality management dengan nilai signifikansi 0,386 lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji determinasi diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,836, hal ini menunjukkan bahwa perubahan penerapan good governance pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh perubahan implementasi pengendalian intern, budaya organisasi dan total quality management sebesar 83,6%, sedangkan sisanya 16,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa: (1) pengendalian intern dengan thitung sebesar 2,469 lebih besar dari ttabel, sebesar 2,009 serta dengan nilai

signifikansi 0,017 lebih kecil dari 0,05 menunjukan bahwa implementasi pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap Good Governance; (2) buadaya organisasi dengan thitung sebesar 7,621 lebih besar dari ttabel, sebesar 2,009 serta dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan Good Governance; dan (3) Total Quality Management dengan thitung sebesar 2,234 lebih besar dari ttabel, sebesar 2,009 serta dengan nilai signifikansi 0,030 lebih kecil dari 0,05, menunjukan bahwa Total Quality Management berpengaruh signifikan terhadap penerapan Good Governance. Hal ini berarti hipotesis pertama yang menyatakan bahwa implementasi pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap penerapan Good Governance diterima, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan Good Governance diterima, dan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Total Quality Management berpengaruh signifikan terhadap penerapan Good Governance diterima. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dihasilkan model regresi: Y  10.780  0,165x1  0,698x 2  0.236 x3 (1) Berikut ini merupakan hasil uji t yang ditunjukkan oleh Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std. Error Beta 1 (Constant) 10.780 5.443 Pengendalian_Intern .165 .067 .227 Budaya_Organisasi .698 .092 .671 Total_Quality_Management .236 .106 .141 a. Dependent Variable: Kecenderungan_Kecurangan Sumber: Data Primer Diolah, 2014 Berdasarkan hasil uji F menunjukan nilai Fhitung sebesar 87,817 lebih besar dari Ftabel sebesar 3,19 dengan angka signifikansi = 0,000 < α = 0,05. Hal

T Sig. 1.980 .053 2.469 .017 7.621 .000 2.234 .030

ini berarti bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara implementasi pengendalian intern, budaya organisasi dan Total Quality Management terhadap

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) penerapan Good Governance pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Berikut hasil uji F yang ditunjukkan oleh Tabel 2.

Tabel 3. Hasil Uji F Model 1

Sum of Squares Regression 1848.318 Residual 336.759 Total 2185.077 Sumber: Data Primer Diolah, 2014 Pembahasan Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern terhadap Penerapan Good Governance Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengendalian internal mempunyai arah pengaruh positif terhadap Good Governance dan pengaruhnya signifikan artinya apabila pengendalian internal pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng semakin meningkat, bisa meningkatkan Good Governance. Keberhasilan penerapan GCG juga tidak terlepas dari peran pengendalian intern yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan stakeholders serta menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan internal kontrol dalam sebuah organisasi. Struktur pengendalian intern mencakup lima kategori kebijakan dan prosedur yang dirancang serta digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Kelima kategori tersebut merupakan komponen dari sistem pengendalian intern yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penetapan risiko manajemen, (3) sistem informasi dan komunikasi akuntansi, (4) aktivitas pengendalian dan (5) pemantauan. (Arens, 2004). Lingkungan kendali terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur dan pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan arti pentingnya bagi entitas. Penilaian risiko adalah identifikasi manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Aktivitas

Df

Mean Square 3 616.106 48 7.016 51

F 87.817

Sig. .000a

pengendalian adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan yang termasuk dalam empat komponen yang lain yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk mengatasi risiko dalam pencapaian sasaran hasil entitas tersebut. Sistem informasi dan komunikasi berguna untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas dan memelihara akuntabilitas untuk aset yang terkait. Pengawasan terkait dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan atau prestasi pengendalian internal oleh manajemen. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori yang dinyatakan oleh Arens (2004) bahwa keberhasilan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dipengaruhi oleh faktor pengendalian internal. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah (2013) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap penerapan GCG. Dengan system pengendalian intern yang baik, maka tingkat kecurangan dapat di minimalisir dan penerapan GCG dapat dilakukan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pengendalian intern yang efektif maka akan mendorong penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. Pengendalian intern efektif jika organisasi telah melaksanakan dan menerapkan lima elemen yang membangun pengendalian yang terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan. Sementara itu jika dikaitkan dengan lima prinsip good corporate governance (transparansi, akuntabilitas,

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) pertanggungjawaban, independensi, kewajaran) maka terdapat kesesuaian antara elemen yang membangun pengendalian intern tersebut dengan prinsip-prinsip good corporate governance sehingga dengan menerapkan pengendalian intern maka organisasi telah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Sri Fadilah (2011), Resa Dewitasari (2009) yang menyatakan bahwa implementasi pengendalian intern berpengaruh positif terhadap Good Governance. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penerapan Good Governance Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa budaya organisasi mempunyai arah pengaruh positif terhadap Good Governance dan pengaruhnya signifikan artinya apabila budaya organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng semakin baik, bisa meningkatkan Good Governance. Keberhasilan penerapan prinsipprinsip good corporate governance dapat dipengaruhi faktor internal dan eksternal perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Dari salah satu faktor internal yang mempengaruhi GCG yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasi, sehingga jika budaya organisasi pada suatu organisasi atau instansi baik, maka tidak mengherankan jika anggota organisasi adalah orangorang yang baik dan berkualitas pula. Hal ini sesuai dengan pendapat Fandy (2000) dalam Indah (2013), yang mengemukakan bahwa kualitas pelayanan sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh banyak aspek salah satunya adalah budaya organisasi dan cara

pengorganisasiannya. Dalam organisasi tentunya banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuannya, sedangkan jalannya organisasi dipengaruhi oleh perilaku banyak individu yang memiliki kepentingan masingmasing. Oleh sebab itu, budaya organisasi sangat penting karena merupakan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam organisasi. Budaya organisasi dan GCG berbanding lurus, dimana semakin kuat penerapan budaya organisasi maka semakin tinggi pula penerapan GCG. Hal ini dikarenakan ada kesamaan fungsi antara budaya organisasi dan GCG dimana budaya organisasi dan GCG merupakan pengendali sistem dari sebuah organisasi selain itu budaya organisasi dan GCG sama-sama memiliki fungsi sebagai acuan untuk pembuatan keputusan dari sebuah organisasi (Rindang, 2007 dalam Indah, 2013). Hasil penelitian ini konsisten dengan teori yang dinyatakan oleh Zarkasyi (2008) dalam Indah (2013) bahwa keberhasilan penerapan prinsipprinsip good corporate governance dipengaruhi oleh salah satu faktor internal, yaitu budaya organisasi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat (2006) dalam Indah (2013) yang menyatakan bahwa budaya organisasi yang baik akan menghasilkan penerapan prinsip-prinsip GCG yang efektif. Moeljono menyatakan bahwa budaya organisasi yang baik menjadi penentu atau determinan dari (1) tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), (2) terbentuk dan berkembangnya manajemen profesional, (3) kuatnya komitmen tanggung jawab sosial dari instansi terhadap lingkungannya dan (4) semangat untuk menjaga keunggulan instansi. Pengaruh Total Quality Management terhada Penerapan Good Governance Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa TQM mempunyai arah pengaruh positif terhadap Good Governance dan pengaruhnya signifikan artinya apabila Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng semakin baik

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) menerapkan TQM, maka bisa meningkatkan penerapan Good Governance. Tujuan utama TQM adalah untuk mereorientasi sistem manajemen, perilaku staf, fokus organisasi dan proses-proses pengadaan pelayanan sehingga lembaga penyedia pelayanan bisa berproduksi lebih baik, pelayanan yang lebih efektif yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan keperluan pelanggan. Manfaat utama penerapan TQM pada sektor publik adalah perbaikan pelayanan, pengurangan biaya dan kepuasan pelanggan. Perbaikan progresif dalam sistem manajemen dan kualitas pelayanan menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan. Sebagai tambahan, manfaat lain yang bisa dilihat adalah peningkatan keahlian, semangat dan rasa percaya diri di kalangan staf pelayanan publik, perbaikan hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah serta peningkatan produktifitas dan efisiensi pelayanan publik. Berdasarkan atas manfaat di atas yang nantinya dapat mendukung penerapan Good Governance. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Djajendra (2010) yang mengungkapkan bahwa Good corporate governance yang baik haruslah disinergikan ke dalam Total Quality Management, agar gaya manajemen perusahaan bisa berjalan sesuai dengan konsep manajemen mutu yang didalamnya diperkuat oleh prinsip-prinsip Good Governance. Semua ini diperlukan, agar perusahaan bisa menjalankan strategi bisnisnya secara mulus, sekaligus dapat mengidentifikasikan dan mengatasi berbagai potensi risiko yang bisa merusak reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata stakeholdernya. Praktik good corporate governance tidaklah boleh sekedar menjadi alat kontrol yang berlebihan, tapi harus menjadi alat yang memperkuat fungsi-fungsi manajemen untuk memberikan kualitas terbaik kepada stakeholder. Menurut Tjiptono dan Diana (2001) dalam Ahdiyana (2011), TQM merupakan pendekatan dalam menjalankan usaha

organisasi yang mencoba untuk meningkatkan daya saing organisasi dan lingkungannya, yang untuk mencapainya harus fokus pada pelanggan, memiliki obsesi tinggi terhadap kualitas, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, memiliki komitmen jangka panjang dan membutuhkan kerja sama. TQM adalah manajemen yang menciptakan dan mengembangkan seperangkat nilai dan keyakinan yang dapat membuat setiap orang mengetahui bahwa kualitas untuk konsumen adalah tuntutan yang paling utama, dan dalam pelaksanaannya membutuhkan kerja sama yang baik dan terpadu. Atau dalam rumusan lain yang lebih komprehensif, TQM juga dipahami sebagai komitmen yang terpadu dan penuh dedikasi terhadap kualitas melalui penyempurnaan proses yang terus-menerus oleh semua anggota organisasi. TQM sering disebut sebagai manajemen berdasar fakta dan data karena ia bekerja berdasar data dan fakta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan ole Siti Fadilah (2011) yang menyatakan bahwa secara simultan dan parsial implementasi pengendalian intern dan implementasi Total Quality Management berpengaruh signifikan terhadap penerapan Good Governance. Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern, Budaya Organisasi dan Total Quality Management terhadap penerapan Good Governance Berdasarkan hasil analisis statistik ditemukan bahwa hipotesis keempat (H4) yaitu pengaruh implementasi pengendalian intern, budaya organisasi dan total quality management berpengaruh signifikan terhadap penerapan good governance ditunjukan dari hasil uji F. Dari hasil uji F dapatdilihat bahwa Fhitung>Ftabel yaitu 87.817>3.19 dengan signifikansi lebih kecil daripada nilai signifikan yang ditetapkan (0,000<0,05), maka H4 diterima artinya implementasi pengendalian intern, budaya organisasi dan total quality management berpengaruh signifikan terhadap

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) penerapan good governance pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Good Governance adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana suatu perusahaan atau organisasi dijalankan dan dikontrol atau sebagai tata kelola organisasi. Sistem ini mengatur secara jelas dan tegas hak dan kewajiban pihakpihak yang terkait dalam organisasi. Good Governance juga merupakan suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan organisasi dengan tujuan utama meningkatkan nilai-nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap mempertahankan kepentingan stakeholder yang lain. Jika prinsip-prinsip Good Governance diterapkan dengan konsisten dapat memperkecil peluang aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental organisasi serta terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pengendalian intern merupakan salah satu cara untuk mengendalikan kegiatan yang ada di organisasi untuk menjaga organisasi dan meminimalkan hambatan yang akan dihadapi organisasi. Dengan diterapkannya pengendalian intern secara efektif yang bertujuan (1) keandalan laporan keuangan, (2) eketifitas dan efisiensi dari operasional dan (3) pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang biasa diterapkan, maka organisasi telah menerapkan prinsipprinsip Good Governance yaitu, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsipprinsip Good Governance akan berhasil jika didukung oleh pengendalian intern yang efektif dari organisasi tersebut. Budaya organisasi akan berhubungan dengan berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mempunyai karyawan yang mampu memperlihatkan ketepatan, analisis, dan perhatian terhadap detail maka secara tidak langsung proses kegiatan yang terjadi pada organisasi tersebut akan menjadi lebih baik, tepat dan akurat. Oleh sebab itu, semakin kuat penerapan budaya organisasi maka

semakin tinggi pula penerapan Good Governance di sebuah organisasi. Selain didukung dengan pengendalian intern dan budaya organisasi yang baik, dalam mewujudkan Good Corporate sangat diperlukan penerapan sinergi Total Quality Management. TQM merupakan suatu model manajemen dalam menjalankan usaha untuk mewujudkan Good Governance melalui perbaikan terusmenerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya. Dengan mengimplementasikan model TQM, dapat menciptakan pengelolaan dana daerah yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance akan berhasil jika didukung oleh budaya organisasi, pengendalian intern yang efektif dari organisasi tersebut serta penerapan Total Quality Management. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner, maka kesimpulan dari penelitian ini. Pertama, secara parsial dapat diketahui bahwa implementasi pengendalian intern, budaya organisasi dan total quality management berpengaruh signifikan terhadap penerapan Good Governance pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Kedua, secara simultan dapat diketahui bahwa pengendalian intern, budaya organisasi dan total quality management berpengaruh signifikan terhadap penerapan Good Governance. Saran Penulis memberikan saran kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng untuk mempertahankan dan meningkatkannya budaya organisasi, pengendalian intern yang efektif dari organisasi tersebut serta penerapan Total Quality Management agar penerapan prinsip-prinsip Good Governance bisa berhasil. Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas ruang lingkup penelitian di luar kota Singaraja dan dapat mengembangkan penelitian ini dengan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) menambah variabel lain atau dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penerapan Good Governance. DAFTAR PUSTAKA Ahdiyana, Marita. 2011. Memperkuat Manajemen Strategis Dengan Pengukuran Kinerja Dalam Organisasi Sektor Publik. Universitas Negeri Yogyakarta

Penerbit Universitas Semarang.

Diponegoro,

Husein, Umar. 2009. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2001). Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat, Jakarta

Anonim. 2013. Strategi Dispenda Buleleng Untuk Tingkatkan PAD. Diunduh pada http://www.bulelengkab.go.id/ tanggal 12 Juni 2014.

Nawawi, Hairun. 2010. Pengaruh Budaya Perusahaan terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada PT Telekomunikasi Indonesia TBK. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor

Arens, Alvin A. 2004. Auditing Dan Pelayanan Verifikasi Pendekatan Terpadu. Alih Bahasa Tim Dejacarta. Jakarta: PT. Indeks.

Peraturan Bupati Buleleng No.51 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng.

Arianto, Henry. 2013. Implementasi Konsep Good Governance Di Indonesia

Saputri, Amelia Dini. 2011. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penerapan Total Quality Management (TQM) terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung (Studi pada SKPD yang telah mendapatkan sertifikasi ISO di Pemerintahan Kota Bandung). Skripsi Akuntansi. Universitas Pendidikan Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013. Buku II Pemeriksaan Laporan Keuangan. Jakarta. Djajendra. 2010. 6 Langkah Mengimplementasikan Good Corporate Governance. Diakses pada http://djajendra-motivator.com/?p=366 tanggal 6 Mei 2014. Fadilah, Sri. 2011. Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management terhadap Penerapan Good Governance (Studi pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia). SNA XIV Aceh 2011. Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Cetakan IV. Semarang: Badan

Sari, Diana. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transaparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Perkembangan Peran Akuntansi dalam Bisnis yang Profesional. Bandung, 27 Maret 2012. Wicaksono, Setiawan. 2006. Pengaruh Implementasi Total Ouality Management (TQM) Terhadap Budaya Kualitas (Studi Pada PT. Hari Terang Industry - Surabaya). Tesis. Universitas Brawijaya Malang.