e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015)
PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA TIGA DINAS KABUPATEN BULELENG) 1
Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, 2Edy Sujana
1
Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {
[email protected],
[email protected],
[email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan instrumen kuesioner. Penelitian ini menggunakan data primer. Subjek penelitian ini adalah tiga Dinas pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan objek penelitiannya yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan jumlah responden adalah 53 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dan uji hipotesis yang diolah dengan menggunakan program SPSS 19.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara parsial penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) secara simultan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kata kunci: sistem akuntansi, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, kualitas laporan keuangan Abstract The study aimed at finding out the effect of implementing the local government financial accounting system, human resources’ competency, and local financial management on the quality of local government financial report both partially and simultaneously. This study was designed quantitatively, involving the subjects of three agency offices in Buleleng local government and the object such as the implementation of the local government accounting system, human resources’ competency, local financial management and quality of local government financial report. The data were collected
e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) by using questionnaire which were obtained from a primary resource. There were 53 respondents selected as the samples by using non probability sampling. The analysis was conducted by using multiple regression and it’s hypothesis testing was supported by SPSS program version 19.0 for Windows. The results of the study indicated that: (1) there was a partial positive and significant effect of the implementation of the local government financial accounting system, human resources’ competency, and local financial management on the quality of local government financial report. (2) there was a spontaneous positive and significant effect of the implementation of the local government financial accounting system , human resources’ competency, and local financial management on the quality of local government financial report. Key words: accounting system, human resources, financial management, quality of financial report
PENDAHULUAN Di era reformasi ini pemerintahan yang ada di setiap negara baik itu negara berkembang ataupun negara maju pastilah dituntut untuk dapat menunjukkan kualitas yang semakin membaik tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan bahwa setiap negara membutuhkan adanya pemerintahan yang baik dan mampu mengemban tugas negara. Dalam hal ini ditekankan pada pemerintahan yang menuju pada corporate governance. Dalam perkembangan dunia yang sangat pesat ini di setiap negara, termasuk Indonesia sangat memperhatikan hal tersebut karena akan menunjukkan bagaimana suatu negara tersebut dengan adanya pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintah daerah terdapat 2 subsistem akuntansi, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Bastian, 2006). Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan
pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berperan penting pada organisasi pemerintah. Sumber daya manusia adalah pengelola dan memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, dalam organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan SDM yang kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan good governance dan clean goverment dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Kualitas laporan keuangan dapat diperkuat juga dari opini BPK. Kualitas terbaik dari laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di dalam mencapai opini WTP, peran dari sumber daya manusia yang kompeten sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Selain itu, proses penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, cepat, dan tentunya data yang dihasilkan harus akurat, maka di dalam hal ini diperlukan adanya dukungan sistem akuntansi dan teknologi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Angga Dwi Permadi (2013) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat), penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Emilda Ihsanti (2014) dengan judul Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota), menunjukkan hasil bahwa hasil yang diperoleh adalah kompetensi SDM dalam pengujian hipotesis mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kab. Lima Puluh Kota. Akan tetapi, penerapan SAKD tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kab. Lima Puluh Kota. Melihat dari hasil penelitianpenelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa dalam hal kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, setiap saat akan dikeluarkan pemerintah daerah masih sering menemui kendala yaitu adanya penyesuaian kembali dengan sistem akuntansi keuangan yang digunakan, belum adanya kesesuaian antara kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dengan sistem akuntansi yang digunakan, pengendalian prosedur akuntansi dalam tata usaha keuangan daerah sehingga masih terdapat kendala dalam memperoleh laporan keuangan daerah yang sangat berkualitas serta kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang akuntansi. Hal ini juga terlihat dari upaya perbaikan di bidang pembuatan laporan keuangan daerah yang nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan baik oleh pemerintah daerah. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya pemerintah daerah harus memiliki sistem informasi yang handal. Saat ini sistem
e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia rata-rata masih lemah sehingga menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Selain itu berdasarkan dari penelitianpenelitian sebelumnya tampak adanya inkonsistensi pada hasil penelitian yang didapatkan. Pemerintah Kabupaten Buleleng mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2013 yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali (www.bpk.go.id). Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan merupakan tiga dinas yang menjadi sorotan dari pemeriksaan BPK, karena penggunaan dana yang ada di dinas ini dinilai relatif dalam jumlah yang besar sehingga laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dijadikan sebagai sampel pemeriksaan oleh BPK untuk menilai kualitas laporan keuangan daerah. Masalah utama yang ditemukan oleh BPK adalah mengenai penemuan terkait realisasi pembayaran jasa dan aset yang tidak sesuai dengan realisasi fisik serta pengelolaan dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pelaporan akibat dari sistem akuntansi keuangan dan sumber daya manusia terkait laporan keuangan yang masih lemah sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam hal ini, kemampuan pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan SDM yang berkompeten. Kesiapan SDM pada kedua dinas yang menjadi sorotan BPK ini pada umumnya kurang memiliki latar belakang dalam bidang akuntansi. Maka dari itu, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan terkadang masih menyimpang dari sistem akuntansi yang telah ditetapkan. Sehingga, kompetensi SDM di bidang akuntansi sangat diperlukan untuk dapat memahami sistem akuntansi pemerintah
daerah. Dengan pemahaman sistem akuntansi yang baik dan didukung juga dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2009). Pengelolaan keuangan daerah secara baik harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintah dimana pengelolaan keuangan yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu pertama bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 3 Dinas di Kabupaten Buleleng, kedua bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 3 Dinas di Kabupaten Buleleng, ketiga bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 3 Dinas di Kabupaten Buleleng. Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat, yakni: pertama, anfaat teoritis yaitu enelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, juga dapat digunakan sebagai bahan referensi, bahan kajian, serta bahan perbandingan bagi para akademisi khususnya sehubungan dengan Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada 3 Dinas di Kabupaten Buleleng). Kedua manfaat praktis yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 3 Dinas di Kabupaten Buleleng dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah agar lebih memperhatikan implikasi kualitas
e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) laporan keuangan yang disajikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada 3 Dinas di Kabupaten Buleleng). METODE Penelitian ini dilakukan pada tiga Dinas di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan berbentuk angka-angka. Jenis penelitian ini merupakan penelitian explanatory, penelitian explanatory adalah suatu metode penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan kejelasan fenomena yang terjadi secara empiris dan berusaha untuk mendapatkan jawaban hubungan kausal atar variabel melalui pengujian hipotesis. Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden dari kuisioner yang disebar. Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dengan responden seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng khususnya para staff/pegawai di bidang keuangan atau pegawai yang mengerti dengan sistem akuntansi keuangan yang diterapkan. Alasan memilih staff di bagian Keuangan karena mereka merupakan orang-orang yang berkompeten dan paling berpengaruh dalam hal membuat dan menyajikan laporan keuangan dalam suatu SKPD dan merupakan orang yang berwenang dalam mengakses laporan keuangan untuk di publish ke dalam media. Populasi dalam penelitian ini adalah peneliti hanya mengambil sampel pada pegawai yang berada di bagian keuangan saja atau yang memahami bidang keuangan atau akuntansi. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan metode non probability sampling dimana metode ini merupakan teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh si peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Hal ini dikarenakan judul penelitian mengacu pada sistem akuntansi keuangan yang digunakan yang tentunya dimengerti oleh bagian keuangan di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Dari jumlah populasi yang ada, peneliti mengambil sampel sebanyak 53 responden dari bagian keuangan. Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah. Analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliablilitas. Uji hipotesis menggunakan uji analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi (R2), uji t (uji koefisen regresi secara parsial), uji f (uji koefisien regresi secara simultan). HASIL DAN PEMBAHASAN Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Staf Bagian Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 53 orang yang dipilih dengan menggunakan non probability sampling. Berikut hasil perhitungan analisis statistik deskriptif: Berdasarkan tabel hasil perhitungan data diatas diketahui bahwa skor terendah (minimum) dari jawaban responden untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah 24 dan untuk skor tertinggi (maximum) dari jawaban responden adalah 35, sehingga nilai ratarata (mean) jumlah skor untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah 29,13. Dari hasil yang telah didapatkan, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden telah memahami dan mengerti tentang Sistem
e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang telah disajikan sesuai dengan
kebutuhan/keperluan penggunanya.
informasi
bagi
Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif N
Minimu m 30 24 22 25
Maxi mum 39 35 30 35
KLKPD 53 SAKD 53 KSDM 53 PLKD 53 Valid N 53 (listwise) Sumber: data diolah, 2015 Selain itu, skor terendah (minimum) dari jawaban responden untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) adalah 22 dan untuk skor tertinggi (maximum) adalah 30, jadi untuk nilai ratarata (mean) jumlah skor untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) adalah 25,47. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden telah memahami dan mengerti tentang pentingnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan skor terendah (minimum) dari jawaban responden untuk variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (PLKD) adalah 25 dan untuk skor tertinggi (maximum) adalah 35, jadi untuk nilai ratarata (mean) jumlah skor untuk variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (PLKD) adalah 29,55. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden telah memahami dan mengerti tentang pentingnya Pengelolaan Keuangan Daerah (PLKD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Dari hasil analisis yang sudah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa skor terendah (minimum) dari jawaban responden untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) adalah 30 dan skor tertinggi (maximum) adalah 39, jadi untuk nilai ratarata (mean) jumlah skor untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) adalah 34,23. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden telah memahami dan mengerti tentang
Mean 34,23 29,13 25,47 29,55
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) yang disajikan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menaampilkan suatu kualitas yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. Berdasarkan hasil perhitungan data diatas, uji validitas pada sistem akuntansi keuangan daerah (X1) dengan jumlah pernyataan sebanyak 7 butir pernyataan. Semua item pernyataan dapat dikatakan valid. Hal ini terlihat pada hasil uji validitas data yang menunjukkan bahwa rhitung lebih lebih besar dari rtabel (rhitung > 0,2706). Berdasarkan hasil perhitungan data diatas, uji validitas pada sistem akuntansi keuangan daerah (X1) dengan jumlah pernyataan sebanyak 7 butir pernyataan. Semua item pernyataan dapat dikatakan valid. Hal ini terlihat pada hasil uji validitas data yang menunjukkan bahwa rhitung lebih lebih besar dari rtabel (rhitung > 0,2706). Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa uji validitas pada pengelolaan keuangan daerah (X3) dengan jumlah pernyataan sebanyak 7 butir pernyataan. Semua item pernyataan dapat dikatakan valid. Hal ini terlihat pada hasil uji validitas data yang memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05. Pada hasil uji validitas juga menunjukkan bahwa rhitung lebih lebih besar dari rtabel (rhitung > 0,2706). Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa uji validitas pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) dengan jumlah pernyataan sebanyak 8 butir pernyataan. Semua item pernyataan dapat dikatakan valid. Hal ini terlihat pada
e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) hasil uji validitas data yang memiliki nilai signifkan kurang dari 0,05. Pada hasil uji validitas juga menunjukkan bahwa rhitung lebih lebih besar dari rtabel (rhitung > 0,2706). Dari hasil olahan data diatas diketahui bahwa semua instrumen yang diperoleh nilainya berada pada kisaran diatas 0,60 dan dalam kisaran 0,70 dan 0,80. Jadi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM), Pengelolaan Keuangan Daerah (PLKD) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) dinyatakan reliabel. Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa telah diperoleh besarnya nilai adjusted R square.
Besarnya nilai adjusted R square dari hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,589 yang memiliki arti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 58,9%, sementara sisanya 41,1% dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak diuji dalam penelitian ini. Dalam pengujian hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil uji regresi berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Unstandardized Coefficients Model 1
(Constant) SAKD KSDM PLKD
B 16.603 3.572 .594 3.663
Std. Error 4.871 1.801 .272 1,770
Standardized Coefficients Beta 3.485 .462 3.563
Sumber: data diolah, 2015
Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka diperoleh persamaan regresi yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Y = 16,603+ 3,572(X1) + 0,594(X2) + 3,663(X3) + e Konstanta (a) = 16,603, menunjukkan bahwa harga konstan, dimana jika tidak ada variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1), variabel kompetensi sumber daya manusia (X 2) dan variabel pengelolaan keuangan daerah (X3) yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) dianggap konstan. Koefisien regresi variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X 1) = 3,572, menunjukkan bahwa semakin baik dalam hal penerapan sistem akuntansi keuangan (X1) akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan
anggapan kompetensi sumber daya manusia (X2) dan pengelolaan keuangan daerah (X3) tetap/konstan. Koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia (X 2) = 0,594, menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki atau sumber daya manusia yang membuat laporan keuangan sangat berkompeten, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan anggapan sistem akuntansi keuangan daerah (X 1) dan pengelolaan keuangan daerah (X 3) tetap/konstan. Koefisien regresi variabel pengelolaan keuangan daerah (X 3) = 3,663, menunjukkan bahwa semakin efektif dan efisien dalam hal mengelola keuangan daerah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan anggapan sistem akuntansi keuangan daerah (X 1)
e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) dan kompetensi sumber daya manusia (X2) tetap/konstan. Selanjutnya dilakukan pengujian
secara parsial untuk masing-masing variabel (uji t). Berikut ini hasil perhitungan uji t:
Tabel 3. Hasil Uji t Model 1
t
Sig.
(Constant) SAKD KSDM PLKD
3,408 1,984 2,186 2,070
.001 .043 .034 .044
Sumber: data diolah, 2015
Dari hasil perhitungan diatas, pengujian hipotesis pertama (H1) dengan jumlah sampel sebanyak 53, sehingga mendapatkan df = n-2 = 53-2 = 51, sehingga ttabel dengan df = 51 adalah sebesar 1,675. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai t hitung 1,984 > nilai ttabel 1,675 dengan signifikansi 0,043 dibawah atau lebih kecil dari 0,05 dimana menyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Dari hasil penelitian ini pengujian hipotesis kedua (H2) dengan jumlah sampel sebanyak 53, sehingga mendapatkan df = n-2 = 53-2 = 51, sehingga ttabel dengan df = 51 adalah sebesar 1,675. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai thitung 2,186 > nilai ttabel 1,675 dengan signifikansi 0,034 dibawah atau lebih kecil dari probabilitas
() 0,05 dimana menyatakan bahwa hipotesis pertama (H2) dapat diterima. Dari hasil penelitian ini pengujian hipotesis ketiga (H3) dengan jumlah sampel sebanyak 53, sehingga mendapatkan df = n-2 = 53-2 = 51, sehingga ttabel dengan df = 51 adalah sebesar 1,675. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai thitung 2,070 > nilai ttabel 1,675 dengan signifikansi 0,044 dibawah atau lebih kecil dari probabilitas () 0,05 dimana menyatakan bahwa hipotesis pertama (H3) dapat diterima. Setelah dilakukan uji t, maka peneliti melakukan perhitungan uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel dependen dengan variabel independen. Untuk itu, hasil uji F yang dilakukan pada penelitian ini disajikan dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4. Hasil Uji F Model 1
Regression Residual Total
Sum of Squares 85.354 275.929 361.283
Df
Mean Square 3 49 52
28.451 5.631
F
Sig.
5.052
.004a
Sumber: data diolah, 2015
Dari hasil olahan data diatas dapat diketahui bahwa nilai uji statistik nilai F hitung adalah 5,052 > nilai Ftabel adalah sebesar 2,79 dengan tingkat signifikansi 0,004 yang lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Maka penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara
simultan terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah.
laporan
PEMBAHASAN Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil uji t yang diperoleh menyatakan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah
e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) memiliki nilai thitung 1,984 > nilai ttabel 1,675 dengan signifikansi 0,043 dibawah atau lebih kecil dari 0,05 dimana menyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Dengan demikian variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Angga Dwi Permadi (2013) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat). Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Jadi dengan sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada penelitian ini hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai t hitung 2,186 > nilai ttabel 1,675 dengan signifikansi 0,034 dibawah atau lebih kecil dari probabilitas () 0,05 dimana menyatakan bahwa hipotesis pertama (H2) dapat diterima. Dengan demikian variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kadek Desiana Wati (2014) dengan judul Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jadi dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengoperasikan sistem yang telah ada akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian masyarakat maupun para investor dapat melihat dan memahami
laporan keuangan yang dihasilkan sehingga bermanfaat bagi penggunanya. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada penelitian ini hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai t hitung 2,070 > nilai ttabel 1,675 dengan signifikansi 0,044 dibawah atau lebih kecil dari probabilitas () 0,05 dimana menyatakan bahwa hipotesis pertama (H3) dapat diterima. Dengan demikian variabel pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ni Made Rika Krisna Dewi (2014) dengan judul Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada 10 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Buleleng). Hasil yang diperoleh adalah bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadapan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian masyarakat dapat melihat dan memahami laporan keuangan yang dihasilkan sehingga bermanfaat bagi penggunanya. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Dearah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan adanya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil
e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) regresi menunjukkan bahwa nilai Fhitung 5,052 > nilai Ftabel 2,79 dengan signifikansi 0,004 dibawah atau lebih kecil dari probabilitas () 0,05 sehingga hipotesis ketiga (H4) dapat diterima. Hal ini berarti bahwa variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan mempengaruhi variabel dependen kualitas laporan keuangan daerah. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : Pertama, hasil uji t yang diperoleh menyatakan bahwa secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki nilai thitung 1,984 > nilai ttabel 1,675 dengan signifikansi 0,043 dibawah atau lebih kecil dari 0,05 dimana menyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Kedua, hasil uji t yang diperoleh menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki nilai thitung 2,186 > nilai ttabel 1,675 dengan signifikansi 0,034 dibawah atau lebih kecil dari probabilitas () 0,05 dimana menyatakan bahwa hipotesis pertama (H2) dapat diterima. Ketiga, hasil uji t yang diperoleh menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki nilai thitung 2,070 > nilai ttabel 1,675 dengan signifikansi 0,044 dibawah atau lebih kecil dari probabilitas () 0,05 dimana menyatakan bahwa hipotesis pertama (H3) dapat diterima.
Keempat, hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan adanya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai Fhitung 5,052 > nilai Ftabel 2,79 dengan signifikansi 0,004 dibawah atau lebih kecil dari probabilitas () 0,05 sehingga hipotesis ketiga (H4) dapat diterima. Saran Berdasarkan simpulan di atas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: pertama, bagi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng adalah sumber daya manusia dalam organisasi yang merupakan responden pada penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan dalam hal pembuatan laporan keuangan sesuai dengan sistem yang ada di dalam pemerintahan agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan juga dengan adanya penelitian ini diharapkan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng meningkatkan sistem akuntansi keuangannya serta memilih sumber daya manusia yang sangat berkompeten dan juga dalam hal pengelolaan keuangan daerah guna dapat menghasilkan laporan keuangan yang sangat berkualitas sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh para penggunanya. Kedua, bagi peneliti selanjutnya adalah penelitian ini dapat dilakukan pada ruang lingkup yang lebih luas, dan tidak hanya pada tiga Dinas saja, melainkan pada semua Dinas yang ada di Kabupaten Buleleng maupun Kabupaten lainnya terkait dengan kualitas laporan keuangan. Dan juga penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabelvariabel lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. DAFTAR PUSTAKA Susanto, Azhar. 2004. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Linggar Jaya
e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Sekaran, Uma. 2006. Research Methods For Business. Jakarta: Salemba Empat.
_____________. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta CV
Diamond, Jack. 2002. Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required?. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department. Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi 3. Semarang: Universitas Diponegoro. Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Harahap, Sofyan Syafri. 2009. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada Jogianto. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Jogjakarta: Andi. Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Munawir. 2010. Analisis Laporan Keuangan. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. _________________. 2011. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001 Tentang Informasi Keuangan Daerah. _________________. 2005. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sadeli, Lili M. 2006. Dasar-dasar Akuntansi Edisi 1. Jakarta: PT Bumi Aksara
________. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang. www.bpk.go.id
