e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 07, No.01, Tahun 2017)
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Sistem Pertanian Terintegrasi (Studi Kasus Pada Simantri 433 Poktan Dania Laksmi Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan)
1
1
I Putu Gede Arief Darmawan, Anantawikrama Tungga Atmadja, 2 Ni Luh Gd Erni Sulindawati
Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {
[email protected],
[email protected],
[email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Dalam rangka pembangunan sektor pertanian di Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan sistem pertanian terintegrasi yang selanjutnya dikenal dengan Simantri. Sistem Pertanian Terintegrasi sendiri merupakan suatu pola yang mengintegrasikan beberapa unit usaha dibidang pertanian yang dikelola secara terpadu, berorientasi ekologis sehingga diperoleh peningkatan nilai ekonomi, tingkat efisiensi dan produktifitas yang tinggi. Salah satu kelompok tani yang mendapat bantuan untuk dapat mengelola dana bantuan Simantri yaitu Poktan Dania Laksmi yang berlokasi di Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Simantri 433 Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada persepsi dan perilaku manusia. Teknik analisis data yang digunakan yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Simantri telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi yang memenuhi asas akuntabilitas, (2) tahap pelaksanaan program Pengelolaan Alokasi Dana Simantri di desa Senganan telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi yang membuktikan bahwa tahap pelaksanaan sudah mengandung asas akuntabilitas. (3) tahap pengawasan program Pengelolaan Alokasi Dana Simantri di desa Senganan sudah menerapkan prinsip transparansi yang membuktikan bahwa tahap pengawasan sudah mengandung asas akuntabilitas. (4) tahap pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Simantri di desa Senganan baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dan mencerminkan asas akuntabilitas. Kata Kunci: Akuntabilitas, transparansi, partisipasi, Simantri
Abstract In a program of developing agricultural sector in Bali, the government implemented a well-known integrated system of agriculture called “Simantri. This system was developed by integrating several units of agricultural business
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 07, No.01, Tahun 2017) integrally, ecologically oriented in order to increase the economic value, efficiency, and productivity. One of the agriculture groups obtaining facility to manage the “Simantri” grants was an agriculture group “Dania Laksmi” located in Senganan village, Penebel sub-district, Tabanan. The study was conducted in order to describe and analyse the accountability of fund allocation management of Simantri 433 Senganan Village, Penebel subdistrict, Tabanan. This is a quantitative study by focusing human perception and behaviour. The data was analyzed by using the following steps, such as (1) data reduction, (2) data presentation, (3) drawing conclusion. The results of the study indicated that (1) on the stage of planning of Simantri fund allocation management in Senganan village, the group had implemented the principle of participation and transparency; which had already met the concept of accountability. (2) on the stage of implementing the program of Simantri fund allocation management in Senganan village, the group had implemented the principle of participation and transparency; which had already been appropriate with the concept of accountability. (3) on the stage of supervising the program of Simantri fund allocation management in Senganan village, the group had implemented the principle of transparency; which had already been appropriate with the concept of accountability. (4) on the stage of accountability of Simantri fund allocation management in Senganan village had been running well both technically as well as administratively, and had been reflecting the principle of accountability. Key words: Accountability, transparency, participation, Simantri
PENDAHULUAN Pembangunan pertanian di Indonesia masih menjadi sektor terpenting dan utama pembangunan ekonomi. Pertanian selain memproduksi bahan pangan kebutuhan masyarakat, juga bisa menghasilkan produk pertanian yang bisa di ekspor untuk dapat menambah pendapatan petani dan devisa negara. Pada dasarnya pembangunan sektor pertanian merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup petani. Kemampuan petani dalam mengelola usaha taninya harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar nantinya selalu memiliki produktivitas yang tinggi, efisien, dan efektif serta memiliki daya saing yang dapat menjamin pendapatan dan kesejahteraan hidup keluarganya secara berkelanjutan. Dalam rangka pembangunan sektor pertanian di Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan sistem pertanian terintegrasi yang selanjutnya dikenal dengan Simantri. Simantri ini diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2010. Konsep pertanian integrasi yang dilaksanakan melalui program Simantri di Provinsi Bali mendapat dukungan pendanaan, fasilitasi, dan komitmen politik
pimpinan daerah yang begitu besar melalui kebijakan sinergisitas program strategis daerah dan penganggaran yang berkelanjutan. Gagasan program Simantri diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani, pengentasan kemiskinan, dan pengangguran serta keterkaitan dengan program lain dalam rangka membangun ekonomi perdesaan ke depan secara berkelanjutan. Salah satu kelompok tani yang mendapat bantuan untuk dapat mengelola dana bantuan Simantri yaitu Poktan Dania Laksmi yang berlokasi di Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. Poktan Dania Laksmi ini diketuai oleh I Nyoman Suastika dengan jumlah anggota 24 orang. Sejak tahun 2014 Poktan Dania Laksmi mendapat bantuan dana yang bersumber dari dana Hibah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2014 sebesar Rp. 225.000.000,00 yang mengalami peningkatan dana Simantri dari tahun awal terbentuknya Simantri pada tahun 2009. Pemerintah Provinsi Bali hanya memberikan bantuan dana Simantri kepada Poktan Dania Laksmi saja hal itu dikarenakan di Desa Senganan hanya terdiri dari 1 kelompok tani, berbeda dengan desa lainnya yang memiliki lebih
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 07, No.01, Tahun 2017) dari 1 kelompok tani. Dengan demikian dana sebesar 225.000.000,00 langsung digunakan Poktan Dania Laksmi tanpa bergilir dengan kelompok tani yang lain. Poktan Dania Laksmi ini mengelola dana Simantri dimana Simantri ini diberi nama Simantri 433. Pengelolaan dana sebesar Rp. 225.000.000,00 digunakan untuk kegiatan awal seperti untuk membuat kandang koloni dengan 21 ekor sapi, pengadaan bibit ternak sapi sebanyak 20 ekor sapi betina dan 1 ekor sapi jantan, gudang, ruang pertemuan, biourine, biogas dan peralatan lainnya. Dalam kegiatan Simantri Dania laksmi juga menghdapi beberapa kendala atau permasalahan yaitu permasalahan dari segi pengembangan usaha pertanian, permasalahan dari segi pengelolaan pun terjadi seperti kurangnya antusiasme para petani dalam melaksanakan program Simantri karena mengubah pola pikir SDM ke arah pertanian organik masih sulit karena masih menerapkan unsur kimiawi. Ada juga yang hanya menginginkan bantuannya saja tetapi tidak menjalankan kegiatan integrasi sehingga di lokasi Simantri hanya ada kegiatan pemeliharaan sapi saja. Selain itu kegiatan pemasaran hasil produk pertanian organik juga kurang karena kualitas SDM yang rendah sehingga kurang dalam mencari informasi. Disinilah pentingnya asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana Simantri. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006). Dalam asas akuntabilitas terkandung prinsip partisipasi dan transparansi. Partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Untuk menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, pengelola dana Simantri mewajibkan untuk memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan kepada anggota
taninya. Penerapan asas akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Simantri ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan kegiatan hingga pertanggungjawaban kegiatan dana Simantri. Dengan adanya alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap Gapoktan mampu melaksanakan program Simantri sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dalam mekanisme pengelolaan dana Simantri selanjutnya diserahkan kepada setiap Gapoktan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Adapun kajian teori dalam penelitian ini adalah Simantri, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban. METODE Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer yaitu data yang diperoleh dari informan dengan cara terjun ke lapangan secara langsung, serta sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, artikel atau tulisan yang terkait dengan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan informan yang ditunjuk secara purposive sampling artinya informan ditunjuk berdasarkan sejauh mana pemahaman informan mengenai masalah yang dikaji dalam rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancra terhadap informan, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang meliputi mengumpulkan data, membaca, ,mengelompokkan, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah Simantri 433 Poktan Dania Laksmi Tingginya harapan masyarakat desa senganan terhadap sektor pertanian membuat masyarkat memiliki keinginan memajukan dan memberikan peluang kehidupan yang baik dalam sektor
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 07, No.01, Tahun 2017) pertanian sehingga pada tahun 2012, di Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan terbentuklah sebuah Poktan yang bernama Poktan Dania Laksmi. Awal mula terbentuknya Poktan ini dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan petani mengenai pertanian yang menyebabkan menurunnya produktivitas pertanian di Desa Senganan, sehingga tergeraklah hati salah satu tokoh masyarkat di desa Senganan I Nyoman Suastika untuk membentuk sebuah perkumpulan petani yang bernama Poktan Dania Laksmi. Poktan Dania Laksmi ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan para petani dalam mendapatkan hasil pertanian yang baik demi kesejahteraan petani. Sejak 12 Agustus 2012 barulah Poktan ini dikukuhkan dengan jumah anggota 24 orang. Ini di dukung oleh hasil wawancara dengan Ketua Simantri 433 I Nyoman Suastika (51thn) pada tanggal 6 November 2016 yaitu: “Poktan Dania Laksmi ini pada mulanya belum ada di Desa Senganan, kemudian pada awal tahun 2012 saya berinisiatif untuk mendirikan sebuah perkumpulan atau kelompok Petani. Saya mengajak dan mengumpulkan petani di Desa Senganan untuk ikut dalam Poktan ini. Dimana Poktan ini saya gunakan sebagai wadah untuk menambah pengetahuan para petani khususnya Desa Senganan. Hingga akhirnya Poktan ini resmi dikukuhkan pada tanggal 12 Agustus 2012. Nama Poktan Dania Laksmi itu saya gunakan kepada Kelompok tani desa Senganan karena memiliki arti sebagai Dewi Kemakmuran. Saya berharap dengan arti nama tersebut mampu memberikan kemakmuran kepada para petani Desa Senganan” Dalam hal kegiatan pertanian yang dilakukan Poktan Dania Laksmi hanya sebatas pada komoditi padi, ternak sapi, babi dan juga ayam. Kegiatan dalam Poktan Dania Laksmi dirasa masih rendah untuk memajukan tingkat kesejahteraan petani. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dan
keterampilan anggota kelompok dalam teknik budi daya tanaman maupun ternak masih rendah dan juga kurangnya dana untuk melaksanakan kegiatan lainnya Pada tahun 2013 Poktan ini mengajukan proposal terkait program pemerintah Provinsi Bali yaitu Bali Mandara kepada Dinas Pertanian Provinsi Bali khususnya Sekretariat Simantri. Inilah yang menjadi harapan Kelompok petani Desa Senganan yang menginginkan sebuah perubahan yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Ketua Simantri 433 I Nyoman Suastika (51thn) pada tanggal 6 November 2016 yaitu: “Nah, pada saaat itu keadaan Poktan Dania Laksmi ini sungguh miris.Yang awalnya saya kira dengan membuat Poktan ini mampu memajukan kesejahteraan petani ternyata belum bisa berjalan dengan baik. Banyak sekali masalah yang dihadapi Poktan ini seperti rendahnya SDM yang dimiliki oleh petani menyebabkan komoditi pertanian lebih banyak pada tanaman padi, kegiatan Poktan ini juga masih sedikit karena kurangnya dana untuk membuat kegiatan yang lain. Melihat permasalah itu, membuat saya dan pengurus inti Poktan ini berpikir bagaimana caranya mencari dana agar Poktan ini bisa maju. Akhirnya ada program Simantri yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Saya dan pengurus inti mengadakan paum (diskusi) bersama kelompok tani untuk mengajukan usulan dana ke pemerintah provinsi Bali. Setelah semua setuju, pada 18 Februari tahun 2013 kami pun mengajukan usulan dana Simantri. Inilah awal mulanya Poktan Dania Laksmi ini mendapat bantuan Simantri. Dimana Simantri ini diberi nama Simantri 433”. Pada bulan Juli 2014 barulah dana program Simantri ini cair sebesar 225.000.000,00. Dana inipun dikelola oleh Poktan Dania Laksmi untuk kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ketua Simantri 433 I
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 07, No.01, Tahun 2017) Nyoman Suastika (51thn) pada tanggal 6 November 2016 yaitu: “Iya lumayan lama dik, dana yang Poktan Dania Laksmi dapatkan sebesar Rp. 225.000.000,00 yang bersumber dari dana Hibah Pemerintah Provinsi Bali” Dalam hal pengelolaan pemerintah juga menugaskan seorang pendamping untuk mengawasi, memberi arahan, membina kelompok dalam jalannya kegiatan hingga proses pelaporan kegiatan. Simantri ini diberi nama oleh pemerintah yaitu Simantri 433 sesuai dengan urutan penerimaan dana bantuan Simantri. Dalam hal kegiatan Simantri adapun tanah yang digunakan yaitu seluas 10 are yang didapat dari surat perjanjian antar anggota yang bersedia menyewakan tanahnya kepada Simantri. Akuntabilitas Pengelolaan alokasi dana Simantri 433 Akuntabilitas sangat diperlukan dalam setiap kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dilaksanakannya sebuah kegiatan. Pertanggungjawaban ini dapat dilakukan dari pemerintah kepada masyarakat, atau kelompok tertentu kepada masyarakat dan pemerintah. Menurut Toha (2007) akuntabilitas (accountability) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masingmasing. Sesuai ketentuan yang ada dalam pasal 7 Undang - Undang No.28 tahun 1999 yang menjelaskan tentang asas akuntabilitas maka Program Simantri yang dilaksanakan di desa senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan perlu dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara dengan Ketua Simantri 433 I Nyoman Suastika (51 thn) tanggal 6 November 2016 “Dari awal dana diturunkan dari pemerintah kepada Poktan Dania Laksmi, saya selaku ketua selalu berkoordinasi dengan pengurus inti rencana kegiatan apa kedepannya yang akan Poktan Dania Laksmi
kerjakan dalam program Simantri. Setelah saya melakukan koordinasi dengan pengurus inti selanjutnya saya mengadakan paum (diskusi) dengan anggota Simantri mengenai dana yang sudah turun ini dan rencana yang harus dikerjakan oleh anggota Simantri dan dalam pelaksanaan program Simantri ini, saya setiap triwulan sekali melaporkan proses kegiatan Simantri melalui pendamping Simantri yang nantinya akan dilaporkan kepada pemerintah daerah” Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pada Simantri 433 sudah ada dimana ada dimensi akuntabilitas yang mendasari yaitu Akuntabilitas Program. Dimana akuntabilitas program ini berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.Disamping itu, ada pula asas akuntabilitas sebagai sebuah hubungan di Simantri 433. Dimana terlihat ketua selalu berkoordinasi dengan pengurus inti dan anggota mengenai apapun kegiatan Simantri 433 sesuai dengan salah satu tujuan yang dibuat oleh Simantri 433 yaitu memanfaatkan sumber daya yang optimal. Disini juga adanya pertanggungjawaban program yang telah dibuat sampai pelaksanaan program, adanya hubungan antara anggota inti Simantri 433 dan pendamping serta pemerintah daerah dalam kegiatan Simantri ini. Asas akuntabilitas memang sudah dilakukan oleh Simantri 433 Poktan Dania Laksmi. Implementasi prinsipprinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dana Simantri secara lengkap. Perencanaan Alokasi Dana Simantri 433 Untuk beberapa kegiatan, Simantri 433 telah menggunakan proses perencanaan dimana tujuan dilakukan perencaan ini adalah agar proses kegiatan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 07, No.01, Tahun 2017) Simantri 433 mampu berjalan dengan baik, tindakan yang digunakan dalam mencapai tujuan dilakukan dengan diskusi anggota, dasar pemikiran yang digunakan untuk kondisi mendatang adalah pemikiran-pemikiran mapun pendapat dari seluruh anggota Simantri 433, dan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu dimulainya kegiatan Simantri 433 sampai benar-benar diimplemtasikan setiap kegiatan yang direncanakan. Selain Simantri 433 telah melakukan proses perencanaan dengan baik, adapun elemen yang digunakan dalam perencanaan Simantri ini yaitu sasaran dan rencana. Sasaran yang diinginkan oleh Simantri 433 ini adalah berjalannya setiap kegiatan yang direncanakan sedangkan rencana yang dimaksud yaitu setiap tahapan yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut baik berupa jadwal kegiatan maupun yang lainya. Adapun Pelaksanaan prinsip partisipasi yang telah dilakukan di Simantri 433 yang telah dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Ketua Simantri 433 I Nyoman Suastika (51 thn) tanggal 6 November 2016 “Dari awal dana diturunkan dari pemerintah kepada Poktan Dania Laksmi, saya selaku ketua selalu berkoordinasi dengan pengurus inti rencana kegiatan apa kedepannya yang akan Poktan Dania Laksmi kerjakan dalam program Simantri. Setelah saya melakukan koordinasi dengan pengurus inti selanjutnya saya mengadakan paum (diskusi) dengan anggota Simantri mengenai dana yang sudah turun ini dan rencana yang harus dikerjakan oleh anggota Simantri”. Ini juga didukung oleh pernyataan sekretaris Simantri 433 I Gede Agus Candra (26 thn) pada saat wawancara tanggal 12 November 2016 “Iya ikut saat diadakan diskusi mengenai dana Simantri yang turun karena dulu saya pernah menjadi seorang pendamping Simantri jadi sedikit tidaknya saya tau bagaimana mengelola dana tersebut sampai realisasinya berjalan”.
Adapun pendapat lainnya yang diungkapkan oleh sekretaris Simantri 433 I Gede Agus Candra (26 thn) pada saat wawancara tanggal 12 November 2016 “Iya saya ikut saat adanya paum bersama, Saya juga melihat tingkat partisipasi anggota sangat baik. Terbukti saat adanya rapat, anggota sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program kegiatan. Dan saat pelaksanaan anggota ada yang bersenang hati untuk membantu proses penyumbangan lahan dalam kegiatan Simantri ”. Dari beberapa pendapat diatas, dapat dikatakan dalam hal perencanaan sudah ada akuntabilitas dimana salah satu dimensi yang mendasari adalah Akuntabilitas kebijakan dimana Lembaga lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan. Dimana Simantri ini dalam hal melakukan kegiatan selalu melakukan koordinasi dari pengurus inti maupun anggotanya. Hal ini dilakukan agar nantinya semua kegiatan yang direncanakan dalam berjalan lancar sesuai dengan tujuan Simantri 433 itu sendiri. Setelah rencana kegiatan diberikan barulah disini Poktan Dania Laksmi selaku pengelola Simantri 433 melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan, namun sebelumnya Poktan Dania Laksmi selalu melakukan diskusi sebelum melakukan apapun. Adanya transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan kegiatan Simantri 433 menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Simantri 433 sudah mengandung asas akuntabilitas dimana dimensinya yaitu akuntabilitas program. Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 07, No.01, Tahun 2017) program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Ini terlihat dari proses perencanaan kegiatan Simantri 433 yang telah direncanakan dengan matang dengan selalu mengadakan diskusi dengan anggota dan selalu terbuka dalam setiap perencanaan program kegiatan dimana tujuannya tidak lain agar tercapainya tujuan dari Simantri 433 itu sendiri. Pelaksanaan Alokasi Dana Simantri Pelaksanaan kegiatan Simantri ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Poktan Dania Laksmi didampingi oleh pendamping Simantri yang ditugaskan langsung oleh pemerintah daerah. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan tentunya ketua Simantri memberitahukan kepada anggotanya mengenai jadwal kegiatan awal untuk memulai kegiatan Simantri yang sebenarnya. Disini juga Simantri 433 selalu ingin meningkatkan kinerja mereka dalam setiap kegiatan Simantri, dalam hal ini berarti Simantri 433 telah menerapkan asas akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja dan merupakan dimensi akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Kegiatan awal yang dilakukan seperti pembuatan kandang, bangunan pembuatan kompos, dan bangunan Bio Urine dan sebagainya. Kegiatan Simantri ini tidak ditentukan sendiri oleh Poktan Dania Laksmi tetapi sudah diberikan list kegiatan oleh pemerintah dan anggota Simantri hanya menjalankannya saja. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ketua Simantri 433 I Nyoman Suastika (51thn) pada tanggal 6 November 2016 yaitu: “Tidak dik, yang kita diskusikan itu hanyalah semua kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk Simantri ini. Kalaupun tanggapan anggota mengenai kegiatan hanya sebatas dimana dilaksanakan, siapa yang bersedia menyediakan lahan dan sebagainya, Bukan tentang merubah kegiatan yang telah di tetapkan. Jadi begini setelah dana
diterima, untuk pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana kerja yang sudah di tentukan oleh dinas pertanian provinsi bali, kita deberikan program kerja oleh sekretariat Simantri apa saja yang kita nanti harus jalankan dan tugas kita adalah menjalankan kegiatan tersebut dengan dana yang kita terima”. Namun sebelum kegiatan awal dimulai tentunya, Simantri 433 membuat perjanjian dengan peminjam lahan yang bersedia memberikan pinjaman lahannya pada saat awal perencanaan kegiatan. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Ketua Simantri 433 I Nyoman Suastika (51thn) pada tanggal 6 November 2016 yaitu: “Setiap anggota disini, selalu antusias hadir dalam pelaksanaan kegiatan Simantri ini, tidak ada seorang anggotapun yang malas bekerja atau pura-pura sakit ataupun memeberikan alasan untuk tidak hadir saat melaksanakan kegiatan ini. Mereka selalu bersemangat dan mau menekuni pekerjaan mereka dikegiatan ini”. Ini juga diperkuat dengan pernyataan sekretaris Simantri 433 I Gede Agus Candra (26 thn) pada saat wawancara tanggal 12 November 2016 “Iya saya ikut saat adanya paum bersama, Saya juga melihat tingkat partisipasi anggota sangat baik. Terbukti saat adanya rapat, anggota sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program kegiatan. Dan saat pelaksanaan anggota ada yang bersenang hati untuk selalu membantu proses penyumbangan lahan dalam kegiatan Simantri”. Hal ini juga diperkuat dengan hasil Wawancara dan observasi dengan Anggota Simantri 433 I Made Ardi Wirawan (46 thn) tanggal 26 November 2016 “uling malu (dari awal) Simantri berdiri, bapak pasti teke (datang) kegiatan Simantri 433, kegiatan Simantri membantu petani di Desa Senganan. Bapak demen pas Poktan dania laksmi maan bantuan (dapat bantuan) dana simantri uling (dari) pemerintah. Dan,
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 07, No.01, Tahun 2017) pak man suastika ketua Simantri selalu bersemangat ngajahin (mengajari) anggota bekerja sane (yang) tekun dalam pengelolaan kegiatan Simantri”. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semua anggota antusias dalam setiap kegiatan Simantri. Partisipasi mereka dalam kegiatan juga sangat tinggi baik. Ini membuktikan adanya prinsip partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Simantri 433. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Simantri senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengurus inti Simantri, terutama tentang kegiatan Simantri. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola Simantri sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan Simantri yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Pengawasan Alokasi Dana Simantri Pengendalian pelaksanaan kegiatan Simantri dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan Simantri memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel. Bentuk dari pengendalian pelaksanaan Simantri adalah dengan pengawasan dan pelaporan. Pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan. Dengan adanya pengawasan, perencanaan yang dibuat diharapkan dapat berjalan dan terlaksana dengan maksimal, karena tanpa adanya pengawasan dari pihak yang bersangkutan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud. Pola pengawasan pun dilakukan terhadap pengelolaan Simantri
dimana dilakukan oleh: (1) Ketua Simantri dan pengurus inti sekaligus sebagai pengawas jalannya kegiatan Simantri dimana dia melakukan pengawasan awal, proses dan akhir. Ketua Simantri juga melakukan jenis pengawasan dari dalam perusahaan, preventif, dan represif. (2) Pendamping Simantri sekaligus sebagai pengawas jalannya kegiatan Simantri dan melaporkannya ke pemerintah daerah dimana dia melakukan pengawasan awal, proses dan akhir. Pendamping Simantri melakukan jenis pengawasan dari dalam perusahaan, preventif, dan represif. (3) Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi Bali selaku pengawas pusat yang mengawasi jalannya kegiatan Simantri dimana pengawasan dilakukan diawal, proses dan akhir. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi Bali melakukan pengawasan jenis pengawasan dari luar perusahaan. Pernyataan Ini di dukung oleh hasil wawancara dengan Ketua Simantri 433 I Nyoman Suastika (51thn) pada tanggal 6 November 2016 “Iya setiap kegiatan kita mengawasi di samping ada pendamping dari dinas pertanian provinsi bali, Dalam hal pengawasan karena kita dalam strukutur organisasi ada ketua, sekretaris dan bendahara kita akan membagi tugas jika ketua tidak bisa hadir maka bendahara dan sekretaris yang mewakilinya”. Ini juga didukung oleh pernyataan sekretaris Simantri 433 I Gede Agus Candra (26 thn) pada saat wawancara tanggal 12 November 2016 “Dalam pengawasan saya mencatat apa saja yang dikeluh kesahkan kelompok tani karena mereka setidaknya lebih tau bagaimana di lapangan dan saya melakukan monitoring dalam artian kita melihat perkembangan sapi, pengolahan limbah dan kegiatan lain”. Hal ini juga diperkuat oleh hasil Wawancara dengan Pendamping Simantri 433 I Ketut Budiawan (42 thn) tanggal 19 November 2016 “Pendamping harus ikut dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 07, No.01, Tahun 2017) Pendamping harus ikut dari awal berdiri, sudah berjalan kegiatan sampai melaporkan kegiatannya. Kalau pengawasanya sih, kita mengawasi bagaimana kelompok itu melakukan kegiatan atau tidak. Misalnya dia mengolah pupuk atau tidak misalnya kalau tidak mengolah pupuk kita awasi atau memberi arahan dan beri masukan untuk mengolahnya. Kebetulan saya lulusan pertanian sehingga sedikit tidaknya saya mengetahui”. Berdasarkan pendapat informan diatas, Simantri 433 yang dikelola Poktan Dania Laksmi mendapat pengawasan baik langsung dari pengurus intinya, pendamping Simantri dan pemerintah daerah. Dalam hal pengawasan terdapat prinsip partisipasi dan transparansi. Ini membuktikan bahwa pengawasan sudah mengandung asas akuntabilitas. Disini juga adanya asas akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi, pendamping selalu mengawasi kegiatan Simantri dan jika tidak ada kegiatan yang berjalan lancar maka akan diberikan masukan dan arahan sampai pada tahap dimana anggota tidak bisa mendengarkan arahan barulah pendamping melaporkannya pada pemerintah provinsi. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Simantri Setiap pelaksanaan kegiatan Simantri harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2010. Pertanggungjawaban ini juga harus didasari dengan asas akuntabilitas. Simantri 433 yang dikelola oleh Poktan Dania Laksmi juga sudah melakukan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang dilakukan. Pernyataan ini di dukung oleh hasil wawancara dengan Ketua Simantri 433 I Nyoman Suastika (51thn) pada tanggal 6 November 2016 “Selain pelaporan proses kegiatan setiap triwulan sekali, saya bersama pengurus inti juga membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahunnya. Dimana LPJ ini dilaporkan melalui pendamping Simantri yang
nantinya akan dilaporkan kepada pemerintah daerah setelah itu, pemerintah daerah akan mengadakan evaluasi atas kegiatan program yang Simantri kita sudah jalankan” Pendapat informan ini juga didukung oleh hasil Wawancara dengan Bendahara Simantri 433 Kadek Edy Astrawan (36 thn) tanggal 11 November 2016 “Iya tentu kegiatan yang sudah berlangsung dan dilakukan harus dipertanggungjawabkan kalau tidak saya bisa dibilang korupsi dengan dana itu. Pertanggungjawaban saya kirim melalui LPJ yang saya buat yang nantinya saya sampaikan kepada pemerintah daerah melalui pendamping Simantri. Saya juga memberitahukan kepada semua anggota aliran dana itu, supaya mereka paham dan mengerti berapa budget dari pemerintah jalannya kemana dengan perhitungan yang di dapat kemana pengelolan Rp 225.000.000,00 itu harus di laporkan kalau tidak nanti saya dibilang korupsi kan ya” Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Pendamping Simantri 433 I Ketut Budiawan (42 thn) tanggal 19 November 2016 “Dalam hal pelaporan pertangungjawaban itu semua ada strukturnya bagaimana proses pelaporannya sampai dilakukan evaluasinya. Strukutur pelaporannya dimana saya menerima laporan pertanggungjawaban dari pengurus inti Simantri 433, kemudian laporan itu saya kumpulkan di kabupaten di Dinas Pertanian sebagai tim teknis yang menangani dilapangan dan yang kedua dilaporkan ke dinas pertanian provinsi khsusunya di sekertariat Simantri” Informasi - informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Simantri di desa Senganan Penebel Tabanan telah melaksanakan asas akuntabilitas. Pengelolaan Alokasi Dana Simantri juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 07, No.01, Tahun 2017) keuangan dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari Alokasi Dana Simantri harus disertai dengan bukti. Hasil yang dicapai baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan asas akuntabilitas. Hal ini juga didukung oleh hasil observasi peneliti pada tanggal 26 November 2016 dimana kegiatan Simantri inipun terus berlanjut hingga tahun 2016 ini. Dilakukannya asas akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Simantri yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi anggota yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan Simantri. Pertanggungjawaban sudah mengandung asas akuntabilitas. Selain prinsip yang sudah dijelaskan diatas, akuntabilitas disini dapat dilihat dari dimensi akuntabilitasnya yaitu Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accuntability for probity and legality). Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. Dimana dalam Simantri ini seluruh anggota Simantri termasuk pengurus intinya sudah patuh terhadap hukum dan peraturan berlaku dimana Simantri ini selalu melakukan pertanggungjawaban terhadap setiap kegiatan yang dilakukan termasuk pertanggungjawaban pengelolaan dana Simantri 433 ini. Dari sisi kejujuran, semua anggota Simantri ini jujur dalam hal pengelolaan dana dan kegiatan terlihat dari tidak adanya sanksi ataupun teguran yang diberikan pemerintah daerah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana simantri 433 Poktan Dania Laksmi Desa Senganan Kecamatan Penebel
Kabupaten Tabanan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Simantri telah memenuhi asas akuntabilitas. Dalam tahap perencanaan Simantri 433 telah memikirkan sasaran dan rencana yang akan dilakukan untuk menunjang program kegiatan Simantri 433. Sasaran yang diinginkan yaitu berjalannya setiap kegiatan yang direncanakan dan rencana yang dimaksud adalah setiap tahapan yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Sasaran dan rencana itu akan dibicarakan dalam sebuah diskusi anggota dimana diskusi ini menerapkan prinsip partisipasi. Dilihat dari prinsip transparansi, Simantri 433 telah memberitahukan semua anggotanya mulai dari pengajuan usulan dana hingga dana tersebut cair dan dipergunakan untuk apa saja dana tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Tahap pelaksanaan program Pengelolaan Alokasi Dana Simantri di desa Senganan telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi yang membuktikan bahwa tahap pelaksanaan sudah mengandung asas akuntabilitas. Prinsip partisipasi sudah terpenuhi dengan banyaknya anggota Simantri 433 yang ikut dalam setiap kegiatan Simantri. Dalam hal pelaksanaan pengurus inti juga melaporkan kepada pendamping mengenai setiap kegiatan yang dijalankan dan perkembangan kegiatan Simantri yang nantinya pendamping akan melaporkan kegiatan Simantri 433 ini kepada pemerintah provinsi Bali dalam hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali. Ini membuktikan bahwa pada tahap pelaksanaan kegiatan Simantri 433 sudah menjalankan asas akuntabilitas dengan baik yang didukung dengan prinsip partisipasi dan transparansi. 3. Tahap pengawasan program Pengelolaan Alokasi Dana Simantri di desa Senganan sudah menerapkan prinsip transparansi yang membuktikan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 07, No.01, Tahun 2017) bahwa tahap pengawasan sudah mengandung asas akuntabilitas. Dimana dalam proses pengawasan kegiatan Simantri dilakukan dalam tiga tahap pengawasan yaitu pengawasan awal yang dilakukan saat dimulainya pelaksanaan kegiatan, pengawasan proses saat kegiatan tengah berlangsung dan pengawasan akhir saat akhir kegiatan dimana dalam hal ini diawasi oleh pengurus inti, pendamping Simantri 433 dan pemerintah Daerah yaitu Dinas Pertanian Provinsi Bali. Hal ini membuktikan bahwa dalam tahap pengawasan kegiatan sudah ada asas akuntabilitas yang sudah dapat dikatakan berlangsung dengan baik. 4. Tahap pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Simantri di desa Senganan baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dan mencerminkan asas akuntabilitas. Dalam pelaksanaan kegiatan Simantri harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2010. 5. Simantri 433 selalu membuat laporan pertangggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti dimana laporan pertanggungjawaban ini disampaikan kepada pemerintah provinsi Bali. Pertanggungjawaban alokasi dana Simantri dapat berjalan dengan baik juga didukung oleh tingkat pendidikan pengurus Simantri dimana pengurus inti sudah memahami dan mengetahui tentang tata kelola administrasi keuangan alokasi dana Simantri dibarengi dengan petunjuk dari pemerintah daerah. Pertanggungjawaban alokasi dana Simantri dari sisi fisik sudah baik dan sudah selesai 100%. Saran Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di atas, makasaran dari penelitian ini yaitu : 1. Untuk Simantri 433 diharapkan kepada Simantri 433 untuk terus secara berkesinambungan berkomunikasi dan melaporkan kegiatan secara berkala dengan
2.
3.
4.
pendamping mengenai apapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Simantri 433 dan diharapkan kepada Simantri untuk meningkatkan kinerjanya agar Simantri 433 mampu bersaing dengan Simantri yang lainnya dan tentunya mampu meningkatkan pendapatan petani Untuk Peneliti Selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara dan disarankan untuk menambahkan informan yaitu anggota dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pengurus inti dalam pengelolaan Alokasi Dana Simantri . kegiatan secara berkala dengan pendamping mengenai apapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Simantri 433 dan diharapkan kepada Simantri untuk meningkatkan kinerjanya agar Simantri 433 mampu bersaing dengan Simantri yang lainnya dan tentunya mampu meningkatkan pendapatan petani Untuk Peneliti Selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara dan disarankan untuk menambahkan informan yaitu anggota dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pengurus inti dalam pengelolaan Alokasi Dana Simantri.
DAFTAR PUSTAKA Dinas Pertanian Provinsi Bali. 2013. Kegiatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) di Provinsi Bali. Denpasar. Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Hal:1-17. Moleong, Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 07, No.01, Tahun 2017) Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2010. Keberlanjutan Program Simantri. Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. eJournal Administrasi Negara Vol.3 No.1 : 119-130. Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang. Pusat Penyuluhan Pertanian dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. 2014. Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) Provinsi Bali. Denpasar. Sanusi, Anwar. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Sanjaya, IG., A.M. Putra. 2013. Efektivitas Penerapan Simantri terhadap Peningkatan Pendapatan PetaniPeternak di Bali. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Udayana. Denpasar. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Sukanteri, NP. 2013. Pemodelan Sistem Pertanian Terintegrasi Pendekatan: Programasi Linier. Tesis. Universitas Udayana. Denpasar. Suryanti, R. 2011. Penerapan Integrasi Usaha Tanaman dan Ternak serta Kebutuhan Penyuluhan Pertanian (Kasus Integrasi Usaha Kakao dan Sapi di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Artikel Ilmiah. Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. Padang. Suandy, Erly, 2003. Perencanaan Pajak, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. Administrasi Publik. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada. Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No. 28 Tahun 1999. Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
