e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)
PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Badung) Putu Sri Wahyuni [1] , Ni Luh Gede Erni Sulindawati [2], Nyoman Trisna Herawati [3]. Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {
[email protected],
[email protected],
[email protected]}@undiksha.ac.id.
Abstrak Suatu daerah dapat dikatakan baik jika daerah tersebut dalam mengatur pemerintahannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat melalui laporan keuangannya. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat. Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh laporan keuangan pemerintah harus mengakses ke media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui secara parsial dan simultan pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal. Populasi yang digunakan adalah SKPD pemerintahan kabupaten Badung. Jenis data penelitian ini adalah kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dengan menyebar kuesioner. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis berganda, uji t, dan uji f. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan dan positif secara parsial dan simultan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah daerah. Peneliti menyarankan pemerintah agar lebih meningkatkan penyajian laporan keuangnnya dan mengakses ke publik agar akuntabilitas laporan keuanganya dapat ditingkatkan. Kata Kunci : akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah. Abstrac A region is stated to be good if it organizes its government in accordance with the applicable rules and regulations. In any organization which manages funds coming from society, the government should be able to be accountable to society through its financial statements. The better the government presents its financial statements, the better its financial statements will be. The government financial statements should be exposed through newspaper, magazines, radio stations, television stations, website and a forum so that society will find it easy to obtain them. This present study was intended to identify partially and simultaneously the impact of the presentation of the regional financial
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) statement and accessibility of the regional financial statement on the accountability of the regional financial approach. This study was a causal one. The population of the study included all the departments ‘SKPD’ in the government of Badung Regency. Quantitative data were used and were obtained through questionnaire. The data were analyzed using multiple analysis, t test, and f test. The result of the study showed that partially and simultaneously the presentation of financial statement and accessibility of the regional financial statement affected the accountability of the regional financial management partially and simultaneously. It is suggested that the government should improve and expose the presentation of its financial statement to the public so the accountability of its financial statement will be better. Keywords:
accountability of regional financial management, presentation of regional financial statement, accessibility of regional financial statement
PENDAHULUAN
Di jaman reformasi yang berlangsung saat ini di Indonesia masyarakat menuntut agar pemerintahan mampu mengelola otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik. Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tiga misi utama otonomi daerah adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002). Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Bastian, 2006). Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat melalui laporan keuangannya. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka akuntabilitas laporan
keuangan pemerintah akan meningkat. Untuk meningkatkan akuntabilitas publik, pemerintah perlu mengakses laporan keuangan yang dibuatnya agar masyarakat dengan mudah memperoleh laporan keuangan tersebut. Aksesibilitas merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi laporan keuangan dengan mudah melalui media seperti, surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website. Perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu adalah studi empirisnya yaitu menggunakan Pemerintahan Kabupaten Badung. Kabupaten Badung adalah kabupaten yang tingkat pendapatan daerahnya mendapatkan peringkat pertama di Bali salah satu pendapatan yang paling tinggi didapat yaitu dari sektor pariwisata (Data BPS Provinsi Bali). Dengan pendapatan yang tinggi pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan dengan jelas, mudah dipahami publik dan memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat. Namun kenyataanya pemerintah Kabupaten Badung belum mampu menyediakan semua informasi keuangan secara terbuka kepada publik.Dari latar belakang tersebut penulis maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah” pada Pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terebut. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 24 Tahun 2005). Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Menurut Bastian (2006), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. UU No. 17 tahun 2003, pada Pasal 31 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah setidaktidaknya meliputi: Laporan Realisasi APBD; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan. Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaanhubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koester, 2002). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet), dan forum yang memberikanperhatian langsung atau peranan yangmendorong akuntabilitas pemerintahterhadap masyarakat (Shende dan Bennet,2004). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundanganundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan
pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2003). GASB menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shende dan Bennet, 2004). Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik perumusan masalahnya yaitu sebagai berikut : (1) apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;(2) apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; dan (3) apakah apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;(2) untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; dan (3) untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) METODE PENELITIAN Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Pemerintahan Kabupaten Badung dalam hal ini populasi yang dituju oleh peneliti adalah Kepala SKPD dan Kepala Sub. Bagian Keuangan SKPD di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Badung. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling. peneliti mengambil sampel sebanyak 35 SKPD yang terdiri dari 15 Dinas, 6 Badan, 1 Inspektorat, 2 Sekretariat, 1 RSUD, 4 kantor, 6 Kecamatan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 70 orang. Jenis data penelitian ini adalah kuantitatif dan sumber datanya menggunakan data primer. Variabel penelitian yang digunakan sebagai variabel dependent (terikat) adalah Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah tingkat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang bersifat komprehensif dan mencakup aspek kebijakan serta penggunaan anggaran kepada publik. Alasan memilih variabel ini karena Akuntabilitas dalam pemerintah daerah sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan pada daerah tersebut. Indikator pada variabel dependen dalam penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Sedangkan variabel independent (bebas) dalam penelitian ini adalah (1) penyajian laporan keuangan daerah, alasan memilih variabel ini karena penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk pengungkapan informasi terkait dengan laporan keuangan daerah dan merupakan suatu elemen dasar dari akuntabilitas publik. Indikator dari variabel penyajian laporan keuangan adalah andal, tepat waktu, lengkap, dapat dibandingkan, relevan; dan (2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah Alasan memilih variabel ini karena sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik laporan keuangan wajib untuk di akses ke media masa maupun media cetak agar masyarakat dengan mudah
mendapatkan informasi laporan keuangan. Indikator dari variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah adalah kemudahan, keterbukaan, dan accesibel. Dalam pengukuran variabel penelitian ini menggunakan skala likert yang terdiri point 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju. Pertanyaan yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 8 butir pertanyaan, penyajian laporan keuangan daerah terdiri dari 8 butir pertanyaan, dan aksesibilitas keuangan daerah terdiri dari 3 butir pertanyaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Tujuan menggunakan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2005), uji kualitas data terdiri dari uji validitas dilakukan untuk melihat atau melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor konstruk. Uji validitas dapat dilihat apabila korelasi antara masing-masing item atau indikator terhadap total skor variabel menunjukkan hasil probabilitas <0,01 atau <0,05 berarti angka probabilitas tersebut signifikan dan jika Rhitung>Rtabel maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pertanyaan adalah valid (Ghozali, 2006). Dan uji reliabilitas digunakan sebagai alat untuk mengukur data kuesioner dengan melihat nilai keandalanya, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas. Cara untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005). Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai-nilai korelasi antar variabel bebas = 0 (Ghozali, 2005). Dasar analisis uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2005): a) Jika ada pola tertentu, seperti titiktitik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, b) Jika telah ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam Uji hipotesis memiliki beberapa kriteria kriteria sebagai berikut: Jika tingkat signifikan < α 0,05 dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis diterima yang berarti tersedia cukup bukti untuk menolak H0 pada pengujian hipotesis 1 dan 2 atau dengan kata lain tersedia bukti untuk menerima H1 dan H2. Jika tingkat signifikan > α 0,05 dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis ditolak yang berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis. Pengujian pada penelitian tersebut didasarkan pada uji analisis regresi berganda yang dapat dirumus sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + e Koefisien determinan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel, uji t (secara parsial) Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 1. Signifikan bila ρ value < α (0,05) sehingga menerima H1. 2. Tidak signifikan bila ρ value > α (0,05) sehingga menolak H1. Uji F (secara simultan) Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai sig yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level α = 0,05 adalah sebagai berikut:1. Signifikan bila ρ value < α (0,05) sehingga menerima hipotesis, 2. Tidak signifikan bila ρ value > α (0,05) sehingga menolak hipotesis. HASIL DAN PEMBAHASAN Kuesioner dibagikan kepada 35 SKPD. Masing-masing SKPD menerima 2 buah kuesioner, jadi jumlah seluruh SKPD yang menerima untuk mengisi koesioner sebanyak 70 orang, jumlah koesioner yang tidak kembali 4 buah, jumlah kuesioner yang kembali adalah 66 buah kuesioner, yang mengisi jawaban tidak lengkap 4 buah, yang disi lengkap (dapat diolah) sebanyak 62 buah. Bisa dilihat Tabel 1.
Tabel 1. Kuesioner Penelitian ITEM JUMLAH Jumlah kuesioner yang disebar 70 buah Jumlah kuesioner yang tidak kembali 4 buah Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 4 buah Jumlah kuesioner yang dapat diolah 62 buah (sampel) Sumber : Output SPSS19, 2014
Dalam penelitian hasil dari uji analisis statistik deskriptif diketahui bahwa skor terendah (minimum) dari jawaban responden untuk variabel PenyajianLaporan Keuangan Daerah (PLKD) adalah 28 dan skor tertinggi (maximum) dari jawaban responden adalah 40, sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban Penyajian Laporan Keuangan Daerah (PLKD) adalah 34,32. Skor terendah (minimum) dari jawaban
PERSENTASE 100% 5,71% 5,71% 88,58%
responden untuk variabel Aksesibiltas Laporan Keuangan Dearah (ALKD) adalah 11 dan skor tertinggi (maximum) dari jawaban responden adalah 15, sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban Aksesibilitas Laporan Keuangan (ALK) adalah 13,18. Skor terendah (minimum) dari jawaban responden untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD) adalah 30 dan skor tertinggi (maximum) dari jawaban
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) responden adalah 39, sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD)
adalah 34,13. Hasil dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif
TOTAL_PLKD
N 62
Minimum 28
Maximum 40
Mean 34,23
TOTAL_ALKD
62
11
15
13,18
TOTAL_APKD Valid N (listwise)
62 62
30
39
34,13
Sumber: Output SPSS19, 2014 Pada hasil uji validitas menunjukkan bahwa Laporan Keuangan adalah 0,00, level signifikansi dalam variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan adalah 0,00, sedangkan level signifikansi dalam variabel Penggunaan Informasi Keuangan Daera adalah 0,00 dan 0,01. Sedangkan pada uji reliabilitas adalah untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik.menunjukkan bahwa Dari hasil olahan data semua instrumen nilainya berada pada kisaran di atas 0,6, jadi Penyajian Laporan Keuangan Daerah (PLKD), Aksesibilitas
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Sumber: Output SPSS19, 2014
Laporan Keuangan Daerah (ALKD), dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD) dapat dikatakan reliabel. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005). Tampilan grafik normal probability plot menunjukkan bahwa titik-titik (data) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti atau mendekati arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Hasil dapat dilihat pada Gambar 1. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan semua variabel independen mempunyai nilai lebih dari 0,10, begitu pula dengan nilai VIF, semua variabel independen mempunyai nilai kurang dari 10 yang artinya tidak ada korelasi antar variabel independen. Kesimpulannya adalah tidak terdapat multikolinieritas yang serius pada model regresi penelitian ini. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas menunjukkan grafik scaterplot tidak membentuk pola yang
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) teratur seperti bergelombang, melebar ataupun menyempit, tetapi titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas atau dapat disebut homokedastisitas. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residualnya (SRESID).Hasil penelitian dapat dilihat pada gambar 2.
Setelah dilakukannya uji kualitas data dan uji asumsi klasik maka dilakukan uji hipotesis langkah pertama dilakukan dengan menguji koefisien determinan (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel yang terkait dalam penelitian ini. Hasil uji koefisien determinan menunjukkan bahwa kontribusi dari variabel X1 yaitu penyajian laporan keuangan dan X2 aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,399 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 39,9% sementara 60,1% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini. Berikut tabel 3. yang menunjukkan hasil uji koefisien determinasi.
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Sumber: Output SPSS19, 2014 Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi (R2) Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
,647a
,418
,399
1,822
Sumber: Output SPSS19, 2014
Setelah melakukan hasil uji koefisien determinan (R2) dalam penelitian ini melakukan analisis regresi linier berganda, tujuan melakukan analisis regresi linier berganda adalah untuk melihat pengaruh variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas lapoiran keuangan daerah terhadap variabel dependent yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari hasil data statistik dapat dilihat persamaan regesinya. Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Y= 12,832 + 0,374 (X1) + 0,645 (X2) + e. Dari persamaan diatas hasil
penelitian analisis linier berganda dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 4.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Tabel 4. Hasil Uji Analisis Linier Berganda Unstandardized Coefficients Model 1
B
Std. Error
(Constant)
12,832
3,325
TOTAL_PLKD
,374
,078
TOTAL_ALKD
,645
,206
Standardized Coefficients Beta
T
Sig.
3,860
,000
,489
4,778
,000
,320
3,128
,003
Sumber: Output SPSS19, 2014 a) konstantan (a) = 12,832, menunjukkan harga konstan, dimana jika tidak ada variabelpenyajian laporan keuangan daerah (X1) dan variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) yangmempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) sebesar 12,832. b) koefisien regresi variabel penyajian laporan keuangan (X1) = 0,374, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel penyajian laporan keuangan (X1) akan mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,374 satuan dengan anggapan variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) adalah tetap/konstan. c) koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) = 0,645, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) akan mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,645 satuan dengan anggapan variabel penyajian laporan keuangan (X1) adalah tetap/konstan, d) standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu. Dari hasil uji analisis regresi linier berganda selanjutnya peneliti melakukan uji t (secara parsial). Dari hasil penelitian ini pengujian hipotesis pertama (H1) dapat dilihat pada tabel 7 dengan jumlah sampel sebanyak 62, sehingga diperoleh df = n-2 = 62-2, sehingga ttabel dengan df = 60 adalah sebesar 1,671. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) nilai thitung adalah 4,778 > nilai ttabel 1,671 dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah atau lebih kecil 0,05 yang menyatakan bahwa hipotesis pertama
(H1) diterima. Hal ini berarti variabel penyajian laporan keuangan secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari hasil penelitian ini pengujian hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan jumlah sampel sebanyak 62, sehingga diperoleh df = n-2 = 62-2, sehingga ttabel dengan df = 60 adalah sebesar 1,671. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel independen aksesibilitas laporan keuangan daerah (ALKD) memiliki nilai thitung sebesar 3,128 > nilai ttabel 1,671 dengan signifikansi sebesar 0,003. Nilai signifikansi 0,003 jauh dibawah atau lebih kecil dari derajat kepercayaan (α) 0,05 sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini menyatakan bahwa pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah. Uji f (secara simultan) pengujian ini bertujuan untuk menguji secara serentak pengaruh variabel independent dengan variabel dependentnya dan apakah mampu menjelaskan dengan baik antara hubungan variabel independent dengan dependentnya. Dalam penelitian ini jumlah sampel sebanyak 62, sehingga diperoleh df1= k-1= 3-1=2 dan df2= n-k= 62-3= 59, dimana k merupakan variabel yang masuk dalam analisis, sehingga Ftabel dengan df1= 2 dan df2= 59 adalah sebesar 3,15. Dengan beberapa kriteria penentuan untuk pengujian secara simultan yaitu sebagai berikut: 1. Hipotesis diterima jika Fhitung> Ftabel dan Probabilitas < 0,05. 2. Hipotesis
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) ditolak jika Fhitung < Ftabel dan Probabilitas > 0,05. Dari hasil penelitian dapat diketahui nilai uji statistik nilai Fhitung adalah sebesar 21,228 > nilai Ftabel adalah sebesar 3,15 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Berarti variabel independen penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependent yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. PEMBAHASAN Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat. Hal ini dibuktikan dengan menunjukkan bahwa secara parsial penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) nilai thitung adalah 4,778 > nilai ttabel 1,671 dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah atau lebih kecil 0,05 yang menyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Himmah Bandariy (2011) yang meneliti tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian dari Peggy Sande (2013) yang meneliti tentang pengaruh penyajian
laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Selain menyajikan laporan keuangan pemerintah juga dalam meningkatkan akuntabilitas atau sebagai bentuk pertangungjawaban pemerintah terhadap publik, pemerintah harus memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi laporan keuangan. Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat (public) dengan mengakses laporan keuangan ke media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntatabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel independen aksesibilitas laporan keuangan daerah (ALKD) memiliki nilai thitung sebesar 3,128 > nilai ttabel 1,671 dengan signifikansi sebesar 0,003. Nilai signifikansi 0,003 jauh dibawah atau lebih kecil dari derajat kepercayaan (α) 0,05 sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Himmah Bandariy (2011) yang meneliti tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian dari Peggy Sande (2013) yang meneliti tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diuji dapat ditarik kesimpulannya bahwa: 1) Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai thitung adalah 4,778 > nilai ttabel 1,671 dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah atau lebih kecil 0,05, 2) Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 3,128 > nilai ttabel 1,671 dengan signifikansi sebesar 0,003 yang berada dibawah 0,05, 3) Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai uji statistik Fhitung adalah sebesar 21,228 > nilai Ftabel adalah sebesar 3,15 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. KETERBATASAN Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan dan atau hambatan yang dihadapi oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu,1) Penelitian ini hanya terbatas pada SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Karena waktu penelitian yang terbatas, 2) Dalam pengisian kuesioner responden dari beberapa SKPD hanya diisi 1 lembar kuesioner alasanya karena kepala SKPD lagi melaksanakan tugas keluar kota dan mengikuti rapat terkait program kerja SKPD tersebut. SARAN Pembahasan yang terkait dengan akuntabilitas publik sangatlah luas, namun pada penelitian ini permasalahan akuntabilitas publik hanya dianalisis secara
kuantitatif. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan analisis kualitatif, jika menggunakan analisis kuantitatif agar lokasi dalam penelitian diperluas lagi bukan hanya pada 1 daerah namun berbagai daerah. Selain itu sampel dalam penelitian ini juga agar lebih banyak sehingga data yang diperoleh lebih maksimal. Penambahan variabel juga penting dalam penelitian ini agar penelitian lebih membuktikan bahwa akuntabilitas publik sangat penting dalam suatu pemerintahan.
DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Ghozali, Imam. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Tegal: Penerbit Universitas Diponegoro. Himmah, Bandariy. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang. Koestoer, Hendro.”Penduduk dan Aksesibilitas Kota: Persepektif Tata Ruang Lingkungan”. http://www.worldcat.org. Diakses tanggal 1 februari 2014. Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2003). PedomanPenyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta. Mulyana, Budi, (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol.2.pp. 65-78.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Nordiawan, Deddi. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Republik Indonesia. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. , Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. , Undang-undang No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. , Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peggy, Sande. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi Universitas Negeri Padang. Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004. Concept Paper 2: Transparency andAccountability in Public FinancialAdministration. UN DESA.
