Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN DESENTRALISASI DAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Empiris Pada 15 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Buleleng) 1

I Gusti Ayu Ketut Yuli Wiprastini, 1Ni Kadek Sinarwati, 2Nyoman Trisna Herawati. Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]} @undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial serta menguji apakah desentralisasi dan ketidakpastian lingkungan dapat memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial. Pemilihan sampel pada penelitan ini dengan cara sensus, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel sebanyak 75 responden. Dari kuesioner yang telah kembali sebanyak 75 ternyata 8 kuesioner tidak lengkap sehingga pengujian hipotesis hanya dilakukan pada 67 responden yang tersebar pada 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng. Metode yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah analisis regresi linear sederhana untuk menguji hubungan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial dan analisis regresi moderator untuk menguji desentralisasi dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel pemoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Desentralisasi mampu memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial karena tingkat signifikansi interaksi yaitu 0,032 lebih kecil dari 0,05. Namun, ketidakpastian lingkungan tidak mampu memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial karena tingkat signifikansi interaksinya yaitu 0,516 lebih besar dari 0,05. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan untuk menyimpulkan hasil penelitian yang berbeda sebelumnya. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk menelaah variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial seperti kualitas laporan keuangan, transparansi, akuntanbilitas publik atau menjadikan variabel tersebut sebagai variabel pemoderasi. Kata Kunci: Desentralisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketidakpastian Lingkungan, Kinerja Manajerial. Abstract This present study was intended to examine whether the clarity of the budgetary target contributed to the managerial performance and whether decentralization and environmental uncertainty could moderate the relation between the clarity of the budgetary target and the managerial performance. The sample of the study was chosen using the census method, meaning that all the population was used as the sample, totaling 75 respondents. Out of them, the questionnaire returned by 8 respondents was incomplete. Therefore, the hypothesis was examined for 67 respondents, spreading in 15 SKPD (deparments) in Buleleng Regency. The method used to examine the hypothesis was the simple linear regression analysis whether the clarity of budgetary

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) target was related to the managerial performance. In addition, the moderator regression analysis was also used to examine the decentralization and environmental uncertainty as the moderating variable of the relation between the clarity of the budgetary target and the managerial performance. The result of the study showed that the clarity of the budgetary target positively contributed to the managerial performance whose extent of significance was 0.000 smaller than 0.05. The decentralization could moderate the relation between the clarity of the budgetary target, as the extent of significance of interaction was 0.032 smaller than 0.05. However, the environmental clarity could not moderate the relation between the clarity of the budgetary target and the managerial performance as the extent of significance of the interaction was 0.516 greater than 0.005. It was expected that this present study would be a consideration when concluding the different results of the studies conducted previously. It is suggested to the researchers in the future that they should analyze the other variables which affect the managerial performance as the quality of a financial report, transparence, public accountability or that they should make such variables as the pre-moderating variables. Keywords: Decentralization, Clarity of Budgetary Target, Environmental Uncertainty, Managerial Performance

PENDAHULUAN Pada organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kebutuhan publik dan mampu menanggapii lingkungannya. Pelayanan publik yang baik tercermin dalam pengukuran kinerja manajerial. Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat dipakai untuk dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Menurut Bangun (2009:48), kinerja manajerial didefinisikan sebagai hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan staffing. Untuk melakukan pengukuran kinerja, pemerintah melakukan informasi akuntansi terutama untuk menentukan indikator kinerja. Indikator tersebut dapat berupa finansial maupun non finansial. Indikator kinerja yang bersifat finansial tercemin dalam anggaran. Anggaran menjadirencana manajerial untuk menerapkan strategi organisasi dalam mengkomunikasikan tujuan organisasi, mengkoordinasikan kegiatan, dan mengevaluasi kinerja manajer publik. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa target yang berhasil ia capai, dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan dapat diukur melalui pencapaian aktivitas-aktivitas yang dibiayai

oleh APBD (Mardiasmo, 2006). Suatu organisasi sektor publik dikatakan mempunyai kinerja yang baik jika segala kegiatannya berada dalam kerangka anggaran dan tujuan yang ditetapkan serta mampu mewujudkan strategi yang dimiliki. Kenis (dalam Pratiwy, 2013:3) mengungkapkan salah satu karakteristik sistem penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran yang menunjukkan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan dengan jelas dan spesifik agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Andanya sasaran anggaran yang jelas akan membantu aparat pelaksana anggaran dalam dalam mencapai target realisasi anggaran yang telah diitetapkan sebelumnya. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan SKPD untuk menyusun target anggaran. Kemudian, target-target anggaran yang disusun akan disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai pemerintah daerah. Fenomena yang terjadi pada pemeritahan Daerah Kabupaten Buleleng yang menapaki bulan akhir anggaran tahun 2013 adalah kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng dievaluasi melalui suatu kegiatan rapat koordinasi yang diikuti oleh semua pimpinan SKPD. Rapat Koordinasi yang dibuka oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, ST

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) menunjukkan bahwa target realisasi dari masing-masing SKPD secara umum memasuki semester ke III secara kumulatif sudah melampaui target 75 %, namun dibalik keberhasilan tersebut masih juga terdapat beberapa SKPD yang harus dipacu kinerjanya mengingat angka realisasi kinerja masih dibawah rata-rata. Dari data yang disampaikan Bappeda, Dinas Kesehatan adalah salah satu SKPD yang tercatat belum melampui target capaian rata-rata 75% target realisasi. Menurut Kepala Bappeda Buleleng, Gede Suyasa menyatakan secara umum rendahnya tingkat capaian kinerja itu akibat adanya penambahan dana pada anggaran perubahan. Penambahan dana itu juga karena pengalihan dana yang semula dialokasikan pada APBD induk, dialihkan ke APBD perubahan. “Karena alokasi dananya bertambah, sehingga kelihatan prosentasenya jadi kecil,” terangnya. Dari hasil pemaparan Bappeda, Bupati Buleleng meminta agar masing-masing SKPD harus memaparkan alasan pencapaian kinerjanya hingga semester III tersebut. Dikatakan, ada tiga hal yang bisa ditarik dari apa yang disampaikan oleh masing-masing SKPD tersebut, Apakah karena perencananya yang salah, Apakah karena pelaksanaan yang keliru, dan Apakah karena sumber daya manusianya yang kurang memadai. Terkait capaian kinerja masingmasing SKPD, Bupati meminta masingmasing SKPD menyampaikan pencapaian kinerjanya dan memaparkan rencana program di tahun 2014 (http://www.bulelengkab.go.id). Penelitian mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial merupakan masalah yang banyak diperdebatkan. Bukti empiris memberikan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten. Pada penelitian Pratiwy (2013) dan Deki (2013) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh siginifikan positif terhadap kinerja manajerial. Sedangkan penelitian Bangun (2009) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan fenomena di atas serta dari temuan-temuan sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan variabel-variabel lain

yang bertindak sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini, variabel desentralisasi dan ketidakpastian lingkungan digunakan sebagai variabel pemoderasi karena mengingat keterlibatan manajer atau individu suatu organisasi dalam proses penyusunan anggaran yang jelas, lebih spesifik, dan mudah dipahami tidak dapat dipisahkan dari sikap terhadap situasi kerja individu khususnya manajer publik untuk memprediksi masa depan yang ditampilkan melalui sikap dan keyakinan pada visi mereka dalam organisasi. Hal inilah yang akan menunjukkan sejauh mana kinerja manajerial dari instansi yang dipimpinnya. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, sistem pemerintahan yang pada awalnya menganut pola sentralisasi beralih menjadi pola desentralisasi yang mengakibatkan pergeseran orientasi pemerintah dari command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Menurut Wahyudin (dalam Pratiwy, 2013:3), desentralisasi merupakan seberapa jauh manajer puncak mengizinkan manajer dibawahnya dalam pengambilan suatu keputusan secara independen. Desentralisasi akan menunjukkan bahwa SKPD memiliki otonomi dalam proses pengambilan atau penetapan keputusan, khususnya mengenai anggaran. Dalam pengambilan keputusan untuk menghasilkan anggaran yang efektif, aparat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti faktor lingkungan. Kemampuan memprediksi keadaan di masa datang pada suatu kondisi ketidakpastian lingkungan dapat terjadi pada individu yang berpartisipasi dalam proses kejelasan sasaran anggaran dan individu akan mengalami ketidakpastian lingkungan yang tinggi, apabila lingkungan disekitarnya sulit untuk diprediksi dan tidak terlalu memahami perubahan yang akan terjadi. Dengan demikian, ketidakpastian lingkungan menyulitkan manajer publik dalam proses perencanaan dan pengendalian anggaran sehingga target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya tidak sepenuhnya tercapai.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Dengan adanya keterlibatan manajer atau individu suatu organisasi dalam proses penyusunan anggaran yang jelas, lebih spesifik, dan mudah dipahami tidak dapat dipisahkan dari sikap terhadap situasi kerja individu khususnya manajer publik untuk memprediksi masa depan yang ditampilkan melalui sikap dan keyakinan pada visi mereka dalam organisasi. Hal inilah yang akan menunjukkan sejauh mana kinerja manajerial dari instansi yang dipimpinnya. Semakin jelas anggaran yang telah direncanakan sebelumnya melalui prediksi yang akurat mengenai perubahan yang akan terjadi dimasa yang akan datang serta didukung oleh struktur organisasi yang terdesentralisasi, maka kinerja manajerial SKPD akan semakin meningkat Berdasarkan uraitan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama, apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng? Kedua, apakah desentralisasi dan ketidakpastian lingkungan dapat memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng? Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu pertama, untuk menguji kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng. Kedua untuk menguji desentralisasi dan ketidakpastian lingkungan dapat memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng.

METODE Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal, Menurut Sugiyono (2013) menyatakan desain kausal berguna untuk menganalisis suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel independen terhadap kinerja manjerial sebagai variabel dependen

dengan desentralisasi dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel pemoderasi. Lokasi penelitian dilakukan pada 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng. Alasan hanya memilih SKPD berupa dinas karena SKPD berupa Dinas/Instansi pemerintah daerah memiliki fungsi yang lebih kompleks dalam proses perencanaan sampai dengan pengendalian mengenai anggaran yang akan mempengaruhi kinerja aparat Pemerintah Daerah. Selain itu, penulis juga ingin menciptakan keseragaman dalam pengumpulan data dan waktu yang tersedia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Sub Bagian (Kasubag Umum, Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan) dari 15 SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang memiliki pengalaman kerja selama 1 (satu) tahun atau lebih pada SKPD berupa Dinas karena dipandang telah memiliki pemahaman terhadap situasi dan kondisi yang ada di dalam SKPD yaitu sebanyak 75 responden. Pemilihan sampel dengan cara sensus, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel (Sugiyono,2013). Jenis data yang digunakan yaitu data subjek berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari responden. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa jawaban responden-responden atas pertanyaan dalam kuesioner mengenai kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, desentralisasi, dan ketidakpastian lingkungan serta data sekunder yang pengumpulannya dilakukan oleh orang lain dan peneliti hanya menggunakan data yang telah tersedia yaitu mengenai daftar 15 SKPD berupa Dinas serta struktur organisasi SKPD berupa Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data serta bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini didapatkan melalui kuesioner dan dokumentasi. Analisis data meliputi analisis deskriptif untuk memberikan informasi mengenai karakteristik responden. Kemudian uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) validitas instrumen dilakukan dengan melihat angka koefesien korelasi pada kolom corrected item-total correlation). Bila koefesien korelasi tersebut positif dan besarnya 0,2 ke atas maka sudah valid (Sufren dan Natanael,2013). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali,2006). Setelah menguji butir-butir pertanyaan melalui uji validitas dan reliabilitas, maka langkah berikutnya yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dan multikolinearitas. Data dikatakan berdistribusi normal jika koefisien Asymp.sig (2-tailed) lebih besar dari α= 0,05 dan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF), jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas. Langkah selanjutnya dilakukan uji analisis koefisien regresi untuk menguji hipotesis. Adapun uji hipotesis pada penelitian ini, yaitu hipotesis pertama diuji menggunakan regresi linear sederhana. H1=Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng. Persamaan statistik yang digunakan: KM= α+β1KSA+e ……………….............(1) Hipotesis pertama (H1) diterima bila probabilitas signifikansi (sig.) variabel kejelasan sasaran anggaran lebih kecil dari 5% (α=5%). Hipotesis kedua diuji menggunakan regresi moderator. H2=Desentralisasi dapat memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng. Persamaan statistik yang digunakan: KM=α+β1KSA+β2D+β3(KSA)(D)+e……(2) Hipotesis kedua diterima apabila koefesien regresi (β3) yaitu interaksi variabel kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi menunjukkan tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% (α=5%). Hipotesis ketiga diuji menggunakan regresi moderator. H3=Ketidakpastian lingkungan dapat memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja

manajerial 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng. Persamaan statistik yang digunakan: KM= α+β1KSA+β2KL+β3(KSA)(KL)+e…(3) Hipotesis ketiga diterima apabila koefesien regresi (β3) yaitu interaksi variabel kejelasan sasaran anggaran dan ketidakpastian lingkungan menunjukkan tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% (α=5%). Tahap selanjutnya adalah mencari nilai dari koefisien determinasi. untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diinterpretasikan dalam bentuk persen (%). HASIL DAN PEMBAHASAN Jumlah kuesioner yang disebar kepada responden adalah sebanyak 75 kuesioner dan dilakukan satu tahap. Kemudian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kuesioner dijemput kembali. Dari kuesioner yang telah kembali sebanyak 75 ternyata kuesioner yang tidak lengkap sebanyak 8 kuesioner. Jadi kuesioner yang bisa digunakan untuk diolah hanya sebanyak 67 kuesioner (89,33%). Analisis deskriptif mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu perempuan sebanyak 23 orang (34,3%) dan laki-laki sebanyak 44 orang (65,7%). Dengan demikian, responden dalam penelitian ini lebih banyak berjenis kelamin laki-laki. Untuk karakteristik responden berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan SMA sebanyak 16 orang (23,9%), responden yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 3 orang (4,5%), responden yang memiliki pendidkan S1 sebanyak 27 orang (40,3%), responden yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 18 orang (26,9%), dan responden yang memiliki pendidikan S3 sebanyak 3 orang (4,5%). Dengan demikian, responden dalam penelitian ini lebih banyak memiliki pendidikan S1. Sedangkan karakteristik responden berdasarkan pengalaman bekerja pada SKPD berupa Dinas menunjukan bahwa responden yang memiliki pengalaman bekerja kurang dari 5 tahun sebanyak 5 orang (4,5%), responden yang memiliki pengalaman bekerja 5-10

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) tahunsebanyak 13 orang (19,4%),dan responden yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun sebanyak 51 orang (76,1%). Dengan demikian, responden dalam penelitian ini lebih banyak memiliki pengalaman bekerja pada SKPD berupa Dinas lebih dari 10 tahun. Berdasarkan hasil pengujian validitas bahwa instrumen-instrumen pada setiap variabel dalam penelitian ini adalah valid dan dapat dipakai untuk melaksanakan penelitian, karena nilai koefesien korelasi pada setiap instrumen berada di atas 0,2. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen di atas adalah reliabel, karena nilai Cronbach Alpha masing-masing instrumen tersebut lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dipakai untuk melaksanakan penelitian atau menguji hipotesis penelitian. Pada penelitian ini, uji normalitas yang dilakukan dengan uji kolmogrov-smirnov menunjukkan hasil bahwa semua data sampel pada keempat variabel terdistribusi

secara normal karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Variabel kejelasan sasaran memiliki tingkat signifikansi 0,076, desentralisasi memiliki tingkat signifikansi 0,064, ketidakpastian lingkungan memiliki tingkat signifikansi 0,736, dan kinerja manajerial memiliki tingkat signifikansi 0,229. Uji multikolinearitas menunjukan model regresi tidak terjadi korelasi antar variabel bebas karena nilai tolerance berada diatas 0,1 dan nilai VIF berada di bawah 10. Kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai tolerance dan VIF sebesar 1,000. Desentralisasi memiliki nilai tolerance 0,907 dan nilai VIF 1,102. Sedangkan variabel ketidakpastian lingkungan memiliki nilai tolerance 0,933 dan nilai VIF 1,072. Hipotesis pertama diuji dengan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Hasil uji hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Hasil Uji Hipotesis Pertama Coefficientsa

Model 1

(Constant) KSA a. Dependent Variable: KM Sumber: Data Diolah, 2014

Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta 14.794 2.344 .444 .091 .517

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dibuat suatu model persamaan regresi linear sederhana, sebagai berikut: KM= 14,794 + 0,444KSA Tabel di atas menunjukkan variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi variabel kejelasan sasaran anggaran lebih kecil dari α = 0,05, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng. Koefesien regresi (β1) bernilai positif, maka arah pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial adalah positif.

T 6.312 4.872

Sig. .000 .000

Jadi hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini berarti semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran, semakin tinggi pula kinerja manajerial 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah kejelasan sasaran anggaran, semakin rendah pula kinerja manajerial 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng. Adanya kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan manajer publik yang berpartisipasi baik dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai kebijakan umum APBD untuk mencapai tujuan dan target-target anggaran sebelumnya sehingga berimplikasi pada peningkatan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) kinerja manajerial SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng. Sebaliknya, adanya ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung dan sulit untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja manajerial 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng yang diharapkan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Anisa Pratiwy (2013) dan Deki Putra yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manjerial SKPD (2013) serta tidak mendukung penelitian dari Andarias Bangun (2009) Hipotesis kedua diuji dengan menggunakan analisis regresi moderator. Hasil pengujian hipotesis kedua dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Hasil Uji Hipotesis Kedua Coefficientsa

Model 1

(Constant) KSA D KSA_D a. Dependent Variable: KM Sumber: Data Diolah, 2014

Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta 36.843 15.095 -.436 .545 -.363 -1.564 .743 -2.711 .058 .027 3.064

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dibuat suatu model persamaan regresi moderator, sebagai berikut: KM= 36,843 - 0,436KSA - 1,564(KSA)(D) Dari tabel di atas menunjukkan interaksi variabel kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi (β3) memiliki tingkat signifikansi 0,032 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi dapat memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng. Koefesien regresi β3 bernilai positif, maka arah interaksi kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial adalah positif, yang berarti desentralisasi memperkuat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. Jadi organisasi yang strukturnya lebih terdesentralisasi, para manajerial 15 SKPD berupa Dinas mempunyai otonomi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan atau penetapan keputusan pada proses kejelasan sasaran anggaran. Hasil

t 2.441 -.800 -2.105 2.189

Sig. .017 .427 .039 .032

penelitian ini didukung oleh teori yang diungkapkan oleh Simon (dalam Bangun, 2009) yaitu dengan desentralisasi, akan meningkatkan independensi SKPD dalam bertindak dan berfikir dalam suatu tim tanpa mengorbankan keputusan dalam suatu organisasi sehingga kinerja manajerial akan meningkat. Dengan demikian, desentralisasi akan menunjukkan tanggung jawab manajer publik dalam memanfaatkan dana yang tersedia pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebaik mungkin dalam upaya mendorong peningkatan profesionalisme penyelenggaraan tugas pemerintahan serta dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat. Hipotesis ketiga diuji dengan menggunakan analisis regresi moderator. Hasil pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat pada tabel 1.3.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Tabel 1.3 Hasil Uji Hipotesis Ketiga Coefficientsa

Model 1

(Constant) KSA KL KSA_KL a. Dependent Variable: KM Sumber: Data Diolah, 2014

Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta 22.703 27.756 -.089 1.024 -.074 -.288 .623 -.627 .015 .023 1.272

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dibuat suatu model persamaan regresi moderator, sebagai berikut: KM= 22,703 - 0,089KSA - 0,288KL + 0,015(KSA)(KL) Dari tabel di atas, menunjukkan interaksi variabel kejelasan sasaran anggaran dan ketidakpastian lingkungan (β3) memiliki tingkat signifikansi 0,516 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak dapat memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng. Ketidakpastian merupakan suatu persepsi dari anggota organisasi dalam mengantisipasi pengaruh faktor lingkungan terhadap organisasi. Seseorang mengalami ketidakpastian karena dia merasa tidak memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara akurat. Para manajerial pada 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng menganggap ketidakpastian lingkungan bukan merupakan faktor yang sering menyebabkan organisasinya melakukan penyesuaian terhadap kondisi organisasi dengan lingkungan. Pada 15 SKPD berupa Dinas, bawahan selalu membantu memberikan informasi kepada atasan yang digunakan untuk membantu dalam proses kejelasan sasaran anggaran agar dapat menciptakan anggaran yang akurat sehingga akan menguntungkan bagi atasan untuk memperoleh informasi yang lebih mudah dalam pengambilan dan penetapan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa

T .818 -.087 -.462 .654

Sig. .416 .931 .645 .516

para manajerial mampu mengatasi ketidakpastian di wilayah tanggung jawabnya dan memprediksi lingkunganya. Selain itu dilihat dari perspektif lingkungan, tidak semua lingkungan sama. Para Manajerial pada 15 SKPD berupa Dinas memiliki perbedaan dalam hal ketidakpastian lingkungan. Sebagian besar menghadapi lingkungan yang relatif statis, hanya sedikit kekuatan dalam lingkungan khusus mereka yang berubah dan tidak terlalu mengancam keefektifan dari organisasi sehingga ketidakpastian lingkungan tidak dapat memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial. Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang disampaikan oleh Robbins (1999: 229), “lingkungan yang statis menciptakan ketidakpastian lebih sedikit bagi para manajer daripada lingkungan yang dinamis. Ketidakpastian merupakan ancaman terhadap keefektifan organisasi, manajemen mencoba untuk meminimalkan”. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan uji linear regresi sederhana serta uji interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA) yang telah dilakukan dan telah dibahas pada bab empat maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng karena variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. Hasil uji interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa desentralisasi dapat memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng karena tingkat siginifikansi dari variabel interaksi kejelasan sasaran anggaran dengan desentralisasi yaitu 0,032 lebih kecil dari 0,05 dan arah interaksi kejelasan sasaran anggaran dengan desentralisai adalah positif, yang berarti desentralisasi memperkuat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. Hasil uji interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak dapat memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng karena tingkat signifikasi dari interaksi variabel kejelasan sasaran anggaran dengan ketidakpastian lingkungan yaitu 0,516 lebih besar dari 0,05. Penelitian yang penulis lakukan mempunyai banyak kekurangan, sebagai berikut: pada penelitian ini yang merujuk pada informasi dari Bapeda ternyata masih ditemukan SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng yang menunjukkan angka realisasi kinerja masih dibawah ratarata pada bulan akhir tahun anggaran, sampel yang digunakan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan hanya mengambil lokasi penelitian pada SKPD berupa Dinas saja, hasil penelitian mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial masih menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dari model penelitian yang digunakan ternyata variabel yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja manajerial 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng yaitu variabel kejelasan sasaran anggaran hanya dapat menjelaskan sebesar 38,10 % sedangkan sisanya (61,90 %) dipengaruhi oleh variabel lain. Interaksi kejelasan sasaran anggaran dengan desentralisasi hanya dapat menjelaskan sebesar 43,40 %, sedangkan sisanya (56,60 %) dipengaruhi oleh variabel

lain. Interaksi kejelasan sasaran anggaran dengan ketidakpastian lingkungan hanya dapat menjelaskan sebesar 43,20 %, sedangkan sisanya (56,80 %) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan pada penelitian ini, dan waktu penelitian dilakukan pada akhir tahun yang kemungkinan akan mempengaruhi hasil penelitian. Berdasarkan pada keterbatasan penelitian ini, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: bagi para manajerial 15 SKPD berupa Dinas di Kabupaten Buleleng agar lebih meningkatkan kinerja manajerialnya dari pelimpahan wewenang yang diberikan olehnya dalam proses kejelasan sasaran anggaran dan mampu memprediksi secara lebih akurat dari ketidakpastian lingkungan yang akan dihadapi dalam organisasasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya karena walaupun berada pada lingkungan yang statis, kemungkinan saja ketidakpastian lingkungan akan mengancam keefektifan organisasi. Maka, para manajerial dalam organisasi harus meminimalkan ketidakpastian lingkungan, bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengambil sampel yang lebih luas dan memilih lokasi tidak hanya pada SKPD berupa Dinas saja sehingga hasilnya dapat diperbandingkan, masih diperlukan penelitian pada bidang yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil penelitian karena penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai kejelasan sasaran anggaran memberikan hasil yang berbedabeda, bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain seperti kualitas laporan keuangan, transparansi, akuntanbilitas publik atau menjadikan variabel tersebut sebagai variabel pemoderasi, dan sebaiknya menghindari melakukan penelitian pada akhir tahun karena pada akhir periode akuntansi kesibukan responden dalam menyiapkan laporan keuangan tahunan akan mempengaruhi dalam menjawab kuesioner yang diberikan.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) DAFTAR PUSTAKA Bangun, Andarias. 2009. “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Pemoderasi”. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Dwirandra, A.A.N.B. 2006. “Pengaruh Interaksi ketidakpastian LIngkungan, Desentralisasi, dan Agregat Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial”. Jurnal Penelitian. Bali: Fakultas Ekonomi-Universitas Udayana. Fibrianty, Diana. 2013. “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Desentralisasi, Komitmen Organisasi, dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Kota Surabaya”. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

-------, 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. -------, 2006. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UAD Press -------, 2009. Akuntansi Sektor Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Publik.

Minandai, Yilpipa. 2009. “Pengaruh Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kesenjangan Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Nordiawan, Deddi. 2008. Akuntansi Sektor Publik, Edisi Dua. Jakarta: Salemba Empat. Pratiwy, Anisa. 2013. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Padang)”. Artikel Ilmiah Akuntansi. Universitas Negeri Padang. Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pemerintah.

Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, edisi ke-3. Jakarta: Salemba Empat.

Robbins, S. P. 1999. Manajemen, Edisi Bahasa Indonesia. Jilid 11. Jakarta: Penerbit PT. Prehallindo.

Indriantoro, Nurdan Bambang Supomo. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen.Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Simamora, H. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi kedua. Jakarta: STIE YKPN.

Krismiaji. 2009. Dasar-Dasar Akuntansi Manajemen. Yogyakarta. UPPAMP YKPN. Liana,Lie. 2009. “Penggunaan MRA dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen danVariabel Dependen”. Jurnal Teknologi Informasi. DINAMIK Volume XIV, No.2, Juli 2009 : 90-9. Universitas Stikubank Semarang Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Sufren, Yonathan. 2013. Mahir Menggunakan SPSS Secara Otodidak. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuamtitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Syafrial. 2009. “Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah”. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Yuwono, I. B. 1999. “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran”. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol I No I hal 37-55. _______. Kinerja SKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Dievaluasi. http://www.bulelengkab.go.id. (diakses tanggal 1/11/2013).